View
246
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
1/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 1
HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN
OLEH :
WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
2/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 2
MENGAPA KONSUMEN
DILINDUNGI ???
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
3/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 3
ALASAN POKOK KONSUMEN PERLUDILINDUNGI
MELINDUNGI KONSUMEN =MELINDUNGI SELURUH BANGSASEBAGAIMANA DIAMANATKANOLEH TUJUAN PEMBANGUNANNASIONAL MENURUTPEMBUKAAN UUD 1945.
MELINDUNGI KONSUMEN PERLUUTK MENGHINDARKANKONSUMEN DARI DAMPAKNEGATIF PENGGUNAANTEKNOLOGI..
MELINDUNGI KONSUMEN PERLUUTK MELAHIRKAN MANUSIA-MANUSIA YG SEHAT ROHANIDAN JASMANI SEBAGAIPELAKU2 PEMBANGUNAN YGBERERTI JUGA UTK MENJAGAKESINAMBUNGANPEMBANGUNAN NASIONAL.
MELINDUNGI KONSUMEN PERLUUTK MENJAMIN SUMBER DANAPEMBANGUNAN YG BERSUMBER
DARI MASYARAKAT KONSUMEN.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
4/32
4FILE :WIEN/PERL. KONS
SEJARAH LEGISLASI UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (UUPK)
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 1999
NOM
OR 42 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA RI NOMOR 3821)
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
5/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 5
TAHAP PERTAMA ERA TAHUN 1980 AN ADA DOMINAN
SUARA LEMBAGA KONSUMEN SEBAGAI
INISIATOR PERLUNYA UUPK. INSTANSI PEMERINTAH BELUM PEDULI
BAHKAN CURIGA DGN HADIRNYA UUPK
AKAN MENGHAMBAT LAJU
PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN
EKONOMI.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
6/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 6
TAHAP KEDUA
ERA AWAL TAHUN 90-AN PEMERINTAH DALAMHAL INI DEPARTEMEN PERDAGANGAN SDHMEMOLIKI KESADARAN TENTANG ARTIPENTING ADANYA UUPK.
DIWUJUDKAN ADANYA 2 NASKAH RUUPERLINDUNGAN KONSUMEN, YAITUKERJASAMA DGN FH UGM DAN LEMBAGAPENELITIAN UI (LEMLIT UI).
TIDAK DAPAT DIBAHAS DI DPR.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
7/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 7
TAHAP KETIGA
ERA AKHIR TAHUN 90-AN TDK HANYADIPERJUANGKAN OLEH LEMBAGA KONSUMEN DANDEPARTEMEN PERDAGANGAN TETAPI JUGAADANYA TEKANAN LEMBAGA KEUANGAN
INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARYFUND/IMF).
UU N 8 TAHUN 1999
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
8/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 8
UU N . 8 TAHUN 1999TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMENPASAL 1 ANGKA 1
PERLINDUNGAN KONSUMEN ADALAH
SEGALA UPAYA YANG MENJAMIN
ADANYA KEPASTIAN HUKUM UNTUKMEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA
KONSUMEN.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
9/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 9
PASAL 1 ANGKA 2
KONSUMEN ADALAH SETIAP ORANG PEMAKAI
BARANG DAN/ATAU JASA YANG TERSEDIA DALAM MASYARAKAT,BAIKBAGI KEPENTINGAN DIRI SENDIRI,KELUARGA,ORANG LAIN,MAUPUN
MAKHLUK HIDUP LAIN DAN TIDAK UNTUK DI PERDAGANGKAN.
PENJELASAN
DIDALAM KEPUSTAKAAN EKONOMI DI KENAL KONSUMEN AKHIR
DAN KONSUMEN ANTARA. KONSUMEN AKHIR ADALAH
PENGGUNA ATAU PEMANFAAT AKHIR DARI SUATU PRODUK,
SEDANGKAN KONSUMEN ANTARA ADALAH KONSUMEN YG
MENGGUNAKAN SUATU PRODUK SEBAGAI BAGIAN DARI
PROSES PRODUKSI SUATU PRODUK LAINNYA. PENGERTIAN
KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG INI ADALAH KONSUMEN
AKHIR.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
10/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 10
PASAL 1 ANGKA 3
PELAKU USAHA ADALAH SETIAP ORANG PERORANGAN ATAU
BADAN USAHA, BAIK YG BERBENTUK BADAN HUKUM MAUPUN
BUKAN BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN ATAU
MELAKUKAN KEGIATAN DALAM WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MELALUI
PERJANJIAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA DALAM
BERBAGAI BIDANG EKONOMI.
PENJELASAN
PELAKU USAHA YG TERMASUK DALAM PENGERTIAN INI ADALAH
PERUSAHAAN, KORPORASI, BUMN, KOPERASI, IMPORTIR,
PEDAGANG, DISTRIBUSI, DAN LAIN-LAIN.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
11/32
PASAL 1 ANGKA 4
BARANG ADALAH SETIAP BENDA BAIK BERWUJUDMAUPUN TIDAK BERWUJUD, BAIK BERGERAK MAUPUNTIDAK BERGERAK, DAPAT DIHABISKAN MAUPUN TIDAK
DAPAT DIHABISKAN, YG DAPAT UNTUKDIPERDAGANGKAN, DIPAKAI, DIPERGUNAKAN, ATAU
DIMANFAATKAN OLEH KONSUMEN.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
12/32
PASAL 1 ANGKA 5
JASA ADALAH SETIAP LAYANAN YG
BERBENTUK PEKERJAAN ATAU PRESTASI
YG DISEDIAKAN BAGI MASYARAKAT UNTUK
DIMANFAATKAN OLEH KONSUMEN.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
13/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 13
5 ASAS DALAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN
1. ASAS MANFAAT ADALAH SEGALA UPAYA DLM MENYELENGGARAKANPERLINDUNGAN KONSUMEN HRS MEMEBRIKAN MANFAAT YGSEBESAR-BESARNYA BAGI KEPENTINGAN KONSUMEN & PELAKUUSAHA SECARA KESELURUHAN.
2. ASAS KEADILAN ADALAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KPDKONSUMEN & PU UTK MEMPEROLEH HAKNYA & MELAKSANAKANKEWAJIBANNYA SECARA ADIL.
3. ASAS KESEIMBANGAN ADALAH MEMBERIKAN KESEIMBANGANANTARA KEPENTINGAN KONSUMEN, PU, & PEMERINTAH DLM ARTIMATERIIL MAUPUN SPIRITUAL.
4. ASAS KEAMANAN & KESELAMATAN KONSUMEN ADALAH UTKMEMBERIKAN JAMINAN ATAS KEAMANAN & KESELAMATAN KPDKONSUMEN DLM PENGGUNAAN, PEMAKAIAN, & PEMANFAATANBARANG DAN/ATAU JASA YG DIKONSUMSI ATAU DIGUNAKAN.
5. ASAS KEPASTIAN HUKUMADALAH BAIK PELAKU MAUPUNKONSUMEN MENTAATI HUKUM & MEMPEROLEH KEADILAN DLMPENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA NEGARAMENJAMIN KEPASTIAN HUKUM.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
14/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 14
TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
1. MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAMPUAN, & KEMANDIRIANKONSUMEN UTK MELINDUNGI DIRI;
2. MENGANGKAT HARKAT & MARTABAT KKONSUMEN DGN CARAMENGHINDARKAN DARI EKSES NEGATIF PEMAKAIAN BARANGDAN/ATAU JASA;
3. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN DLM MEMILIH,MENENTUKAN, & MENUNTUT HAK-HAKNYA SBG KONSUME;
4. MENETAPKAN SISTEM PK YG MENGANDUNG UNSUR KEPASTIANHUKUM & KETERBUKAAN INFORMASI SERTA AKSES UTK MENDPTINFORMASI;
5. MENUMBUHKAN KESADARAN PU MENGENAI PENTINGNYA PK,SEHINGGA TUMBUH SIKAP YG JUJUR DAN BERTANGGUNG JAWABDLM BERUSAHA;
6. MENINGKATKAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA YG MENJAMIN
KELANGSUNGAN USAHA PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA,KESEHATAN, KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATANKONSUMEN.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
15/32
HAK KONSUMEN
1. HAK ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN, DANKESELAMATAN DLM MENGKONSUMSI BARANG
DAN/ATAU JASA;
2. HAK UTK MEMILIH DAN MENDAPATKAN BARANGBARANG DAN/ATAU JASA SESUAI DGN NILAI
TUKAR DAN KONDISI SERTA JAMINAN YGDIJANJIKAN;
3. HAK ATAS INFORMASI YG BENAR, JELAS DANJUJUR MENGENAI KONDISI DAN JAMINAN
BARANG DAN/ATAU JASA;
4. HAK UTK DIDENGAR PENDAPAT DANKELUHANNYA ATAS BARANG DAN/ATAU JASA
YG DIGUNAKAN
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
16/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 16
5. HAK UTK MENDPTKAN ADVOKASI, PERLINDUNGANDAN UPAYAPENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA
PATUT;
6. HAK UTK MENDPT PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN KONSUMEN;
7. HAK UTK DIPERLAKUKAN ATAU DILAYANI SECARA BENARDANJUJUR SERTA TIDAK DISKRIMINATIF;
8. HAK UTK MENDPTKAN KOMPENSASI, GANTI RUGI DAN/ATAUPENGGANTIAN, APABILA BARANG DAN/ATAU JASA YG DITERIMA
TIDAK SESUAI DGN PERJANJIAN ATAU TDK SEBAGAIMANA
MESTINYA;
9. HAK-HAK YG DIATUR DLM KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
17/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 17
KEWAJIBAN KONSUMEN
1. MEMBACA ATAU MENGIKUTI PETUNJUK INFORMASI DAN
PROSEDUR PEMAKAIAN ATAU PEMANFAATAN BARANGDAN/ATAU JASA DEMI KEAMANAN DAN KESELAMATAN;
2. BERITIKAD BAIK DLM MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBELIAN
BARANG DAN/ATAU JASA;
3. MEMBAYAR SESUAI DGN NILAI TUKAR YG DISEPAKATI;
4. MENGIKUTI UPAYA PENYELESAIAN HUKUM SENGKETAPERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
18/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 18
HAK PELAKU USAHA
1. HAK UTK MENERIMA PEMBAYARAN YG SESUAI DGN KESEPAKATANMENGENAI KONDISI DAN NILAI TUKAR BARANG DAN/ATAU JASA YG
DIPERDAGANGKAN;2. HAK UTK MENDPTKAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN
KONSUMEN YG BERITIKAD TIDAK BAIK;
3. HAK UTK MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SEPATUTNYA DI DLMPENYELESAIAN HUKUM SENGKETA KONSUMEN;
4. HAK UTK REHABILITASI NAMA BAIK APABILA TERBUKTI SECARA
HUKUM BAHWA KERUGIAN KONSUMEN TIDAK DIAKIBATKAN OLEHBARANG DAN/ATAU JASA YG DIPERDAGANGKAN;
5. HAK-HAK YG DIATUR DLM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
19/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 19
KEWAJIBAN PELAKU USAHA
1. BERITIKAD BAIK DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA;2. MEMBERIKAN INFORMASI YG BENAR, JELAS, DAN JUJUR MENGENAI
KONDISI DAN JAMINAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA MEMBERIPENJELASAN PENGGUNAAN, PERBAIKAN, DAN PEMELIHARAAN;
3. MEMPERLAKUKAN ATAU MELAYANI KONSUMEN SECARA BENAR DANJUJUR SERTA TIDAK DISKRIMINATIF;
4. MENJAMIN MUTU BARANG DAN/ATAU JASA YG DIPRODUKSI
DAN/ATAU DIPERDAGANGKAN BERDASARKAN KETENTUAN STANDARMUTU BARANG DAN/ATAU JASA YG BERLAKU;
5. MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KONSUMEN UNTUK MENGUJIDAN/ATAU MENCOBA BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU SERTAMEMBERI JAMINAN DAN/ATAU GARANSI ATAS BARANG YG DIBUATDAN/ATAU DIPERDAGANGKAN;
6. MEMBERI KOMPENSASI, GANTI RUGI, DAN/ATAU PENGGANTIAN
APABILA BARANG DAN/ATAU JASA YG DITERIMA ATAUDIMANFAATKAN KKONSUMEN TDK SESUAI DGN PERJANJIAN.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
20/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 20
LARANGAN BAGI PELAKU USAHA
1. LARANGAN DLM MEMPRODUKSI/ MEMPERDAGANGKAN. PU DILARANG MEMPRODUKSI DAN/ATAUMEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA, MISALNYA :
a. TIDAK MEMENUHI ATAU TDK SESUAI DGN STANDARYG DIPERSYARATKAN DLM KETENTUAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN;
b. TDK SESUAI DGN BERAT BERSIH, ISI BERSIH ATAU NETTO, & JUMLAH DLM HITUNGAN SEBAGAIMANA YGDINYATAKAN DLM LABEL ATAU ETIKET BARANG TSB;
c. TDK SESUAI DGN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN, DAN JUMLAH DLM HITUNGAN MENURUT UKURAN YGSEBENARNYA;
d. TDK SESUAI DGN KONDISI, JAMINAN, KEISTIMEWAAN, ATAU KEMANJURAN SBGMANA DINYATAKAN DLMLABEL, ETIKET, ATAU KETERANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TSB;
e. TDK SESUAI DGN MUTU, TINGKATAN, KOMPOSISI, PROSES PENGOLAHAN, GAYA. MODE, ATAUPENGGUNAAN TERTENTU SBGMANA DINYATAKAN DLM LABEL ATAU KETERANGAN BARANG DAN/ATAUJASA TSB;
f. TDK SESUAI DGN JANJI YG DINYATAKAN DLM LABEL, ETIKET, KETERANGAN, IKLAN, ATAU PROMOSIPENJUALAN BARANG DAN/ATAU JASA TSB;
g. TDK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA ATAU JANGKA WAKTU PENGGUNAAN/PEMANFAATAN YGPALING BAIK ATAS BARANG TERTENTU;
h. TDK MENGIKUTI KETENTUAN BERPRODUKSI SECARA HALAL, SBGMANA PERNYATAAN HALAL YGDICANTUMKAN DLM LABEL;
i. TDK MEMASANG LABEL ATAU MEMBUAT PENJELASAN BARANG YG MEMUAT BARANG, UKURAN,BERAT/ISI BERSIH ATAU NETTO, KOMPOSISI, ATURAN PAKAI, TANGGAL PEMBUATAN, AKIBAT
SAMPINGAN, NAMA DAN ALAMAT PU, SERTA KETERANGAN LAIN UTK PENGGUNAAN YG MENURUTKETENTUAN HRS DIPASANG/DIBUAT;
j. TDK MENCANTUMKAN INFORMASI DAN/ATAU PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DLM BAHASAINDONESIA SESUAI DGN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
21/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 21
BENTUK PENYAMPAIAN INFORMASI
TERHADAP KONSUMEN
REPRESENTASI
PERINGATAN
INSTRUKSI
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
22/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 22
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
NASIONAL (BPKN)
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK)
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
23/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 23
PERSOALAN POKOK LPKSM STRUKTUR ORGANISASI/KLASIFIKASI
LEMBAGA KONSUMEN
SUMBER DANA LEMBAGA KONSUMEN
JENIS KEGIATAN LEMBAGA KONSUMEN
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
24/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 24
PROSEDUR BERACARA
HAK GUGAT LEMBAGA KONSUMEN
(LEGAL STANDING)
GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK
TUGAS BADAN PERLINDUNGAN
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
25/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 25
TUGAS BADAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN NASIONAL
MEMBERIKAN SARAN & REKOMENDASI KPD PEMERINTAHKHUSUSNYA DLM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANGPERLINDUNGAN KONSUMEN;
MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TERHADAPPERATRAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU DI BIDANGPERL KONS;
MELAKUKAN PENELITIAN TERHADAP BARANG DAN JASA YGMENYANGKUT KESELAMATAN KONSUMEN;
MENDORONG BERKEMBANGNYANYA LEMBAGA LPKSM;
MENYEBARLUASKAN INFORMASI MELALUI MEDIA MENGENAI PK;
MENERIMA PENGADUAN TENTANG PK DR MASY, LPKSM ATAUPELAKU USAHA;
MELAKUKAN SURVEI YG MENYANGKUT KEBUTUHANKONSUMEN.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
26/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 26
TUGAS LPKSM (PASAL 44 AYAT 3UUPK) MENYEBARKAN INFORMASI
DLM RANGKA MENINGKATKANKESADARAN ATAS HAK DANKEWAJIBAN DAN KEHATI-HATIAN KONSUMEN DLMMENGKONSUMSI BARANG
DAN/ATAU JASA (CONSUMEREDUCATION);
MEMBERIKAN NASIHAT KPDKONSUMEN (CONSUMER
ADVICE CENTER)
BEKERJASAMA DENGANINSTANSI TERKAIT DLM UPAYAMEWUJUDKAN PK
MEMBANTU KONSUMEN DALAMMEMPERJUANGKAN HAKNYA,TERMASUK MENERIMAKELUHAN ATAU PENGADUANKONSUMEN (COMPLAINTHANDLING);
MELAKUKAN PENGAWASANBERSAMA PEMERINTAH DANMASYARAKAT TERHADAPPELAKSANAAN PK.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
27/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 27
ANGGOTA BPSK TERDIRI 3 UNSUR :1. PEMERINTAH
2. UNSUR KONSUMEN (DLM HAL INIDIWAKII OLEH LEMBAGA KONSUMEN
SETEMPAT)3. UNSUR PELAKU USAHA.
MASING2 UNSUR BERJUMLAH
SEDIKITNYA 3 ORANG DAN MAX 5ORANG
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
28/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 28
TUGAS DAN WEWENANG BPSK
MELAKSANAKAN PENANGAN & PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI,KONSILIASI ATAU ARBITRASE;
MEMBERIKAN KONSULTASI PK;
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENCATUMAN KLAUSULA BAKU
MELAPOR KPD PENYIDIK APABILA TERJADI DUGAAN ADA PELANGGARAN KETENTUANDALAM UUPK;
MENERIMA PENGADUAN BAIK TERTULIS /TDK TERTULIS, DR KONS TENTANG DUGAANTERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP PK;
MELAKUKAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN SENGKETA PK;
MMANGGIL PELAKU USAHA YG DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN THD PK; MEMANGGIL DAN MENGHADIRKAN SAKSI, SAKSI AHLI DAN ATAU SETIAP ORANG YG
DIANGGAP MENGETAHUI PELANGGARAN THDP UUPK;
MEMINTA BANTUAN PENYIDIK UTK MENGADIRKAN PELAKU USAHA, SAKSI, SAKSI AHLI, ATAUSETIAP ORANG YG TDK BERSEDIA MEMENUHI PANGGIAN BPSK;
MENDAPATKAN, MENELITI DAN ATAU MENILAI SURAT, DOKUMEN, ATAU ALAT BUKTI LAINGUNA PENYELIDIKAN DAN ATAU PEMERIKSAAN;
MEMUTUSKAN & MENETAPKAN ADA ATAU TIDAK ADANYA KERUGIAN DI PIHAK KONSUMEN;
MEMBERITAHUKAN PUTUSAN KPD PELAKU USAHA YG MELAKUKAN PELANGGARANTERHADAP PK;
MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRASI KPD PU YG MELANGGAR KETENTUAN UUPK.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
29/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 29
HAK GUGAT LEMBAGA KONSUMEN (LEGAL
STANDING) PASAL 46 AYAT (1) HURUF C
LPKSM BERBENTUK BADAN HUKUMATAU YAYASAN
DLM AD NYA MENYEBUTKAN DGN
TEGAS BAHWA TUJUAN DIDIRIKANORGANISASI TSB ADALAH UTK
KEPENTINGAN PK;
TELAH MELAKSANAKAN KEGIATANSESUAI DENGAN AD NYA
GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) PASAL
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
30/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 30
GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) PASAL
46 AYAT (1) HURUF B DISEBUTKAN
GUGATAN KELOMPOK HARUS DIAJUKANOLEH KONSUMEN YANG BENAR-BENAR
DIRUGIKAN DAN DAPAT DIBUKTIKAN
SECARA HUKUM, SALAH SATUDIANTARANYA ADALAH BUKTI
TRANSAKSI
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
31/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 31
BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK
PASAL 22 UUPK DISEBUTKAN PEMBUKTIANTHDP ADA TIDAKNYA UNSUR KESALAHANDLM KASUS PIDANA MERUPAKAN BEBANDAN TANGGUNG JAWAB PU TANPAMENUTUP KEMUNGKINAN BAGI JAKSA UTK
MELAKUKAN PEMBUKTIAN. PASAL 28 UUPK DISEBUTKAN, PEMBUKTIAN
TERHDP ADA TIDAKNYA UNSUR KESALAHANDALAM GUGATAN GANTI RUGI MERUPAKANBEBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKUUSAHA.
7/28/2019 Materi Hukum Perlindungan Konsumen
32/32
FILE :WIEN/PERL. KONS 32
Recommended