View
172
Download
15
Category
Preview:
Citation preview
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
BY :BY :
WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHumWIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum
ISTILAH HUKUM BISNIS ISTILAH HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)(BUSINESS LAW)
HUKUM DAGANG HUKUM DAGANG (TRADE LAW)(TRADE LAW)
HUKUM HUKUM PERNIAGAAN PERNIAGAAN (COMMERCIAL (COMMERCIAL LAW)LAW)
HUKUM HUKUM EKONOMI EKONOMI (ECONOMIC LAW)(ECONOMIC LAW)
PENGERTIAN HUKUMPENGERTIAN HUKUM
HUKUM :HUKUM :
KESELURUHAN NORMA YANG KESELURUHAN NORMA YANG OLEH PENGUASA OLEH PENGUASA NEGARANEGARA DAN DAN MASYARAKATMASYARAKAT YANG BERWENANG YANG BERWENANG MENETAPKAN HUKUM, MENETAPKAN HUKUM, DINYATAKAN DINYATAKAN SEBAGAI PERATURAN SEBAGAI PERATURAN YANG MENGIKAT BAGI SEBAGIAN YANG MENGIKAT BAGI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ANGGOTA ATAU SELURUHNYA ANGGOTA MASYARAKAT.MASYARAKAT.
UNSUR-UNSUR HUKUM ???UNSUR-UNSUR HUKUM ???
NORMA-NORMANORMA-NORMA PERATURAN MENGANDUNG PERATURAN MENGANDUNG
HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUM SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• HUKUM KEBIASAAN
• PERJANJIAN/TRAKTAT
• YURISPRUDENSI
• AJARAN-AJARAN ILMU HUKUM
TUJUAN HUKUMTUJUAN HUKUM
UNTUK MENGADAKAN SUATU UNTUK MENGADAKAN SUATU TATA TERTIBTATA TERTIB
YANG DIKEHENDAKIYANG DIKEHENDAKI
PENGERTIAN BISNISPENGERTIAN BISNIS
KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADAN DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADAN SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS, SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS, BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG-BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG-BARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN BARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN FASILITAS-FASILITAS UNTUK FASILITAS-FASILITAS UNTUK DIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAU DIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAU DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN MENDAPATKAN KEUNTUNGANMENDAPATKAN KEUNTUNGAN
MACAM BIDANG USAHAMACAM BIDANG USAHA BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR, BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR,
MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL, MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL, MOTORMOTOR
BIDANG PERDAGANGAN AGEN, MAKELAR, BIDANG PERDAGANGAN AGEN, MAKELAR, PERTOKOAN, SWALAYAN, DSBPERTOKOAN, SWALAYAN, DSB
BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI, BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI, AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI, AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI, PERHOTELANPERHOTELAN
BIDANG AGRARIS PERTANIAN, BIDANG AGRARIS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DLLPERKEBUNAN, DLL
BIDANG EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN, BIDANG EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN, PENGGALIANPENGGALIAN
PELAKU BIDANG USAHA ???
DILAKUKAN OLEH ORANG DAN BADAN-BADAN SEBAGAI
PELAKU BISNIS
PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)
SEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN SEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBANKEWAJIBAN
• MANUSIA :MANUSIA : SUBYEK HUKUM SUBYEK HUKUM
DALAM ARTI DALAM ARTI BIOLOGIS, BIOLOGIS, SEBAGAI SEBAGAI FENOMENA FENOMENA ALAM, MAHKLUK ALAM, MAHKLUK CIPTAAN TUHANCIPTAAN TUHAN
• BADAN HUKUM :BADAN HUKUM : SUBYEK HUKUM SUBYEK HUKUM
DALAM ARTI DALAM ARTI YURIDIS, SEBAGAI YURIDIS, SEBAGAI FENOMENA DALAM FENOMENA DALAM HIDUP DI HIDUP DI MASYARAKATMASYARAKAT
PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUMHUKUM
MANUSIA :MANUSIA : - MAHKLUK HIDUP - MAHKLUK HIDUP
CIPTAAN TUHAN, CIPTAAN TUHAN, MEMPUNYAI AKAL, MEMPUNYAI AKAL, PERASAAN SERTA PERASAAN SERTA KEHENDAK, DAPAT KEHENDAK, DAPAT MATI.MATI.
- MEMPUNYAI - MEMPUNYAI JENIS KELAMIN, JENIS KELAMIN, DPT KAWIN, DPT KAWIN, MELAHIRKAN.MELAHIRKAN.
BADAN HUKUM :BADAN HUKUM : - CIPTAAN - CIPTAAN
MANUSIA MANUSIA BERDASAR HUKUM BERDASAR HUKUM DAN DAPAT DAN DAPAT DIBUBARKANDIBUBARKAN
- TIDAK BERJENIS - TIDAK BERJENIS KELAMIN, TIDAK KELAMIN, TIDAK KAWIN DAN TIDAK KAWIN DAN TIDAK MELAHIRKAN.MELAHIRKAN.
PETA HUKUM DANPETA HUKUM DAN HUKUM BISNIS HUKUM BISNIS
HUKUMHUKUM
HUKUM PRIVAT HUKUM PRIVAT
HK YG MENGATUR HUB HK YG MENGATUR HUB HUKUM ANTARA WARGA HUKUM ANTARA WARGA NEGARA DGN WARGA NEGARA DGN WARGA NEGARA BAIK ORANG ATAU NEGARA BAIK ORANG ATAU BADANBADAN
HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK
HUKUM YG MENGATUR HUKUM YG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM HUBUNGAN HUKUM ANTARA WARGA NEGARA ANTARA WARGA NEGARA DENGAN PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH (NEGARA)(NEGARA)
PENGERTIAN HUKUM BISNISPENGERTIAN HUKUM BISNIS
KESELURUHAN NORMA YANG KESELURUHAN NORMA YANG MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNIS, MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNIS, INDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUA INDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUA KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI DAN DENGAN PRODUKSI DAN PERTUKARAN BARANG ATAU JASA, PERTUKARAN BARANG ATAU JASA, SEMUA URUSAN KEUANGAN YANG SEMUA URUSAN KEUANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.
HUKUM BISNIS DI HUKUM BISNIS DI INDONESIAINDONESIADASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG (KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)(KUH PERDATA)
1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH
3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN 3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU
4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN 6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN
PERUNDANG-UNDANGAN YG BARUPERUNDANG-UNDANGAN YG BARU7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT 7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT
DENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATADENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATA
CONTOH 1 :CONTOH 1 :
KEAGENAN & DISTRIBUTORKEAGENAN & DISTRIBUTOR SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DAN SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DAN
AKSEP)AKSEP) ASURANSIASURANSI PENGANGKUTAN LAUT PENGANGKUTAN LAUT
CONTOH 2 :CONTOH 2 :
PEMBUKUAN DAGANGPEMBUKUAN DAGANG ASURANSIASURANSI
CONTOH 3 :CONTOH 3 :
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS PEMBUKUAN PERSEROANPEMBUKUAN PERSEROAN REKLAME & PENUNTUTAN KEMBALI REKLAME & PENUNTUTAN KEMBALI
DALAM KEPAILITANDALAM KEPAILITAN
CONTOH 4 :CONTOH 4 :
KONTRAKKONTRAK JUAL BELIJUAL BELI HIPOTIK (ATAS KAPAL)HIPOTIK (ATAS KAPAL)
CONTOH 5 :CONTOH 5 :
PERKREDITAN PERKREDITAN
(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)
CONTOH 6 :CONTOH 6 :
HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK ATAS TANAH )ATAS TANAH )
PERBURUHANPERBURUHAN
CONTOH 7 :CONTOH 7 :
PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR MODALMODAL
PMAPMA KEPAILITAN DAN LIKUIDASIKEPAILITAN DAN LIKUIDASI AKUISISI DAN MERGERAKUISISI DAN MERGER PEMBIAYAANPEMBIAYAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) ANTI MONOPOLIANTI MONOPOLI PERLINDUNGAN KONSUMENPERLINDUNGAN KONSUMEN PENYELESAIAN SENGKETA BISNISPENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BISNIS INTERNASIONALBISNIS INTERNASIONAL
SUBYEK HUKUM MANUSIA
MANUSIA SBG SUBYEK HUKUM TELAH MEMPUNYAI HAK DAN MAMPU MENJALANKAN HAKNYA & DIJAMIN OLEH
HUKUM YG BERLAKU
PASAL 2 AYAT 1 KUHPERDATA :
ANAK YANG ADA DALAM KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN
DIANGGAP TELAH DILAHIRKAN BILA KEPENTINGAN SI ANAK MENGHENDAKINYA DENGAN
MEMENUHI PERSYARATANa. SI ANAK TELAH DIBENIHKAN
PADA SAAT KEPENTINGAN TERSEBUT TIMBUL,
b. SI ANAK HRS DILAHIRKAN HIDUP, DAN
c. ADA KEPENTINGAN YG MENGHENDAKI ANAK TERSEBUT MEMPEROLEH STATUS SEBAGAI
HUKUM
PASAL 2 AYAT 2 KUH PERDATA :
APABILA IA DILAHIRKAN MATI MAKA IA DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA
MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2) KEWENANGAN :
1. KEWENANGAN BERTINDAK :
MAMPU BERBUAT KRN MEMENUHI SYARAT2 HUKUM (DEWASA, TDK GILA)
2.MAMPU BERBUAT KRN KUASA YG DIAKUI OLEH HUKUM (ANAK DI BAWAH UMUR)
KEWENANGAN BERHAK :
DIMILIKI SEJAK MANUSIA LAHIR,ATAU SEJAK DALAM KANDUNGAN
IBU, ASAL IA LAHIR HIDUP.
KECAKAPAN BERTINDAK DLM HUKUM UTK MELAKUKAN SEMUA KEGIATAN PROPERTY
SUBYEK HUKUM BADAN HUKUMSUBYEK HUKUM BADAN HUKUM
DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUM DITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN SYARAT :DENGAN SYARAT :
- ADANYA HARTA KEKAYAAN YG - ADANYA HARTA KEKAYAAN YG TERPISAHTERPISAH
- TUJUAN TERTENTU- TUJUAN TERTENTU
- KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI- KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI
- ORGANISASI YG TERATUR- ORGANISASI YG TERATUR
HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN)
BAGAIMANA PERANAN KONTRAK DALAM
BISNIS ??????
PERANAN KONTRAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN BISNIS DALAM DAN LUAR NEGERI
HUKUM PERJANJIAN BERPERAN PENTING DALAM DUNIA BISNIS UNTUK MEMENUHI STANDAR HUKUM INTERNASIONAL DAN TRANSAKSI LINTAS BANGSA-BANGSA.
MENGAPA HUKUM KONTRAK MEMPUNYAI PERANAN PENTING DLM DUNIA BISNIS ??? HK PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT
PERORANGAN MENIMBULKAN GEJALA HK SBG AKIBAT DR HUBUNGAN
HUKUM ANTARA SATU PIHAK DGN PIHAK YG LAINNYA HK PERJANJIAN BEROBYEK PADA SUATU BENDA YAITU
HAK KEBENDAAN HAK YG TIMBUL DARI HK KONTRAK BERSIFAT TIDAK
MUTLAK YAITU HANYA BERLAKU BAGI ORANG YG MENGADAKAN PERJANJIAN
ADANYA PEMILIHAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI PARA PIHAK.
PENGERTIAN PERJANJIANDIATUR DALAM BUKU III KUH PERDATA (BW) TENTANG PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL 1313 - 1351
PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DIMANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG ATAU LEBIH (PASAL 1313 KUH PERDATA)
PERJANJIAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEM SISTEM TERBUKATERBUKA ARTINYA : ARTINYA :
SETIAP ORANG BOLEH SETIAP ORANG BOLEH MENGADAKAN PERJANJIAN APA MENGADAKAN PERJANJIAN APA SAJA BAIK YANG SUDAH SAJA BAIK YANG SUDAH DITENTUKAN NAMANYA MAUPUN DITENTUKAN NAMANYA MAUPUN YANG BELUM DITENTUKAN YANG BELUM DITENTUKAN NAMANYA DALAM UNDANG-NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.UNDANG.
AKIBAT DARI SISTEM TERBUKA :
TIMBULNYA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
TIMBULNYA BERBAGAI BENTUK PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DALAM PRAKTEK
PEMBATASAN DARI AKIBAT SITEM TERBUKA :
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG,
KESUSILAAN KETERTIBAN UMUM BAGI SETIAP
BENTUK PERJANJIAN
PENGERTIAN PERIKATAN ???
ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI DI ANTARA DUA ORANG (PIHAK) ATAU LEBIH, YAKNI PIHAK
YANG SATU BERHAK ATAS PRESTASI DAN PIHAK LAINNYA WAJIB MEMENUHI PRESTASI, BEGITU JUGA SEBALIKNYA.
BUKU III KUH PERDATA MEMUAT TENTANG PERIKATAN YANG TIMBUL DARI :
PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN PERBUATAN YANG MELANGGAR
HUKUM PENGURUSAN KEPENTINGAN ORANG
LAIN YG TIDAK BERDASARKAN PERSETUJUAN (ZAAKWAARNEMIING)
TERJADINYA PERIKATAN : PERJANJIAN (KONTRAK) BUKAN DARI PERJANJIAN (DARI UNDANG-UNDANG)
PERJANJIAN ADALAH PERISTIWA DI MANA PIHAK YG SATU BERJANJI
KEPADA PIHAK YG LAIN UTK MELAKSANAKAN SUATU HAL.
DARI PERJANJIAN PERISTIWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH
PIHAK. HUBUNGAN HUKUM INI YG DINAMAKAN DGN “PERIKATAN.”
DASAR HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN KUH PERDATA ADA 3 SUMBER :
PERIKATAN YG TIMBUL DARI PERSETUJUAN (PERJANJIAN) PERIKATAN YANG TIMBUL DARI UNDANG-UNDANG :
1. TERJADI KRN UU SEMATA (MISAL : KEWAJIBAN ORANG TUA UTK MEMELIHARA & MENDIDIK ANAK2, YI. HKM KEWARISAN. 2. TERJADI KRN UU AKIBAT PERBUATAN MANUSIA MENURUT HUKUM TERJADI KRN PERBUATAN YG DIPERBOLEHKAN (SAH) & YG BERTENTANGAN DGN HUKUM (TIDAK SAH). PERIKATAN TERJADI BUKAN PERJANJIAN, TETAPI TERJADI
KRN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) & PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING)
JENIS-JENIS PERJANJIAN :JENIS-JENIS PERJANJIAN :
1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA
3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL
5. PERJANJIAN CAMPURAN5. PERJANJIAN CAMPURAN
PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK.PERJANJIAN TIMBAL BALIK ADALAH PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN KEDUA BELAH PIHAK BERPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK, CONTOH : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, SEWA MENYEWA, DLL.PERJANJIAN SEPIHAK ADALAH PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN PIHAK YG SATU BERPRESTASI DAN MEMBERI HAK KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENERIMANYA, CONTOH : HIBAH, HADIAH, DSB
PERJANJIAN BERNAMA ADALAH PERJANJIAN YG SUDAH MEMPUNYAI NAMA TERTENTU YG DIKELOMPOKKAN SBG PERJANJIAN KHUSUS, MISAL : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR.PERJANJIAN TAK BERNAMA ADALAH PERJANJIAN YG TIDAK MEMPUNYAI NAMA TERTENTU DALAM UU, JUMLAHNYA TIDAK TERBATAS.
PERJANJIAN OBLIGOR ADALAH : PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN.PERJANJIAN KEBENDAAN ADALAH PERJANJIAN UNTUK MEMINDAHKAN HAK MILIK SUATU BENDA
PERJANJIAN KONSENSUAL ADALAH PERJANJIAN YANG TERRJADINYA BARU TARAF MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN SAJA. TUJUAN PERJANJIAN BELUM TERCAPAI.
PERJANJIAN RIEL ADALAH PERJANJIAN YG TERJADINYA ITU SEKALIGUS REALISASI TUJUAN PEMINDAHAN HAK.
PERJANJIAN CAMPURAN ADALAH PERJANJIAN DIMANA OLEH UU TELAH DIATUR SECARA KHUSUS DAN MEMUAT UNSUR-UNSUR DARI BERBAGAI PERJANJIAN YG SULIT DIKUALIFIKASIKAN.
ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERJANJIAN MENGANUT ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KONSENSUALISME
• ASAS KEBASAN BERKONTRAK• ASAS KONSENSUALISME
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
PASAL 1338 :BAHWA SEGALA SESUATU
PERJANJIAN YG DIBUAT ADALAH SAH BAGI PARA PIHAK YG
MMBUATNYA DAN BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI
MEREKA YG MEMBUATNYA.
ASAS KONSENSUALISME :
ARTINYA BAHWA PERJANJIAN ITU LAHIR PADA SAAT TERCAPAINYA
KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK MENGENAI HAL-HAL YG
POKOK DAN TIDAK MEMERLUKAN SESUATU FORMALITAS
ASAS KONSENSUALISME LAZIM DISIMPULKAN DALAM PASAL 1320 KUH
PERDATA, UTK SAHNYA SUATU PERJANJIAN SIPERLUKAN 4 SYARAT :
1. KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI.
2. CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN3. MENGENAI SUATU HAL TERTENTU4. SUATU SEBAB YANG HALAL
KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI. DALAM HAL INI PARA PIHAK HRS
SALING SETUJU & SEIA SEKATA. KATA SEPAKAT DPT DIBATALKAN JIKA ADA
UNSUR2 PENIPUAN, PAKSAAN & KEKHILAFAN.
DI DLM PASAL 1321 KUH PERDATA DINYATAKAN BAHWA TIADA SEPAKAT
YG SAH APABILA SEPAKAT ITU DIBERIKAN SECARA KEKHILAFAN ATAU
DIPEROLEHNYA DGN PAKSAAN/PENIPUAN.
CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN, ARTINYA BAHWA
PARA PIHAK HARUS CAKAP MENURUT HUKUM, YAITU TELAH DEWASA
(BERUSIA 21 TAHUN) DAN TIDAK DI BAWAH PENGAMPUAN
MENGENAI SUATU HAL TERTENTU, ARTINYA APA YG AKAN DIPERJANJIKAN HARUS JELAS DAN
TERINCI (JENIS, JUMLAH, DAN HARGA) ATAU KETERANGAN
TERHADAP OBJEK, DIKETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN TIAP-TIAP PIHAK,
SEHINGGA TDK AKAN TERJADI SUATU PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK.
SUATU SEBAB YANG HALAL, ARTINYA ISI DARI PERJANJIAN ITU
HARUS MEMPUNYAI TUJUAN (CAUSA) YG DIPERBOLEHKAN
OLEH UNDANG-UNDANG, KESUSILAAN, ATAU KETERTIBAN
UMUM.
PASAL 1320 KUH PERDATA DAPAT DIGOLONGKAN MENJADI
2 SYARAT :
• SYARAT SUBYEKTIF MELIPUTI SEPAKAT DAN KECAKAPAN. DALAM HAL INI DAPAT DIBATALKAN PARA PIHAK
• SYARAT OBYEKTIF MELIPUTI HAL TERTENTU DAN SEBAB YANG HALAL. PADA SYARAT INI DAPAT BATAL DEMI HUKUM
SEBAB - SEBAB HAPUSNYA PERJANJIAN :
• DITENTUKAN DLM PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK• UU MENENTUKAN BATAS BERLAKUNYA SUATU
PERJANJIAN• PARA PIHAK MENENTUKAN BAHWA DGN TERJADINYA
PERISTIWA TETENTU PERJANJIAN HAPUS• PERNYATAAN MENGHENTIKAN PERJANJIAN OLEH KEDUA
PIHAK• KARENA PUTUSAN HAKIM• TUJUAN PERJANJIAN TELAH TERCAPAI• PERSETUJUAN PARA PIHAK.
SECARA HUKUM PERJANJIANTIDAK ADA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)(MoU)
PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKAN PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN PENDAHULUAN YANG SUATU PERJANJIAN PENDAHULUAN YANG NANTINYA AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKAN NANTINYA AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKAN DALAM PERJANJIAN LAIN YG DALAM PERJANJIAN LAIN YG MENGATURNYA SECARA LEBIH DETAIL.MENGATURNYA SECARA LEBIH DETAIL.
HANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK HANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA.SAJA.
MoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT MoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN, YAITU PASAL SAHNYA SUATU PERJANJIAN, YAITU PASAL 1320 KUH PERDATA.1320 KUH PERDATA.
PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG KEDUDUKAN MoUKEDUDUKAN MoU
PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoU PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoU HANYA MERUPKAN AGREEMENT HANYA MERUPKAN AGREEMENT GENTLEMENT, ARTINYA HANYA PENGIKAT GENTLEMENT, ARTINYA HANYA PENGIKAT MORAL TANPA KEWAJIBAN HUKUM UTK MORAL TANPA KEWAJIBAN HUKUM UTK MEMENUHINYA.MEMENUHINYA.
PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA SEKALI PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA SEKALI SUATU PERJANJIAN DIBUAT APAPUN SUATU PERJANJIAN DIBUAT APAPUN BENTUKNYA, LISAN/TERTULIS, BENTUKNYA, LISAN/TERTULIS, PENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL ATAU PENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL ATAU HANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAP HANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAP MERUPAKAN PERJANJIAN, SEHINGGA MERUPAKAN PERJANJIAN, SEHINGGA KEKUATAN PENGIKAT MoU KEDUDUKANNYA KEKUATAN PENGIKAT MoU KEDUDUKANNYA SAMA DGN PERJANJIAN BIASA. SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.
CIRI-CIRI MoUCIRI-CIRI MoU
ISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJAISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJABERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA HANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTI HANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTI
OLEH PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCIOLEH PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCI MEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU ( 1 BULAN, 6 BLN MEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU ( 1 BULAN, 6 BLN
ATAU 1 TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKAN ATAU 1 TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKAN TIDAK ADA TINDAK LANJUT DGN PENANDATANGANAN TIDAK ADA TINDAK LANJUT DGN PENANDATANGANAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI, MAKA MoU TSB AKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI, MAKA MoU TSB AKAN BATAL, KECUALI DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAKBATAL, KECUALI DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAK
DIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGANDIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGAN TIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARA TIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARA
PIHAK UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH PIHAK UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH DETAIL.DETAIL.
ALASAN-ALASAN MoUALASAN-ALASAN MoU
KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS SEHINGGA BLM DAPAT DIPASTIKAN.SEHINGGA BLM DAPAT DIPASTIKAN.
KRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAK KRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAK MASIH LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULITMASIH LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULIT
KRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIH KRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIH RAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLM RAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLM MENANDATANGANI SUATU KONTRAKMENANDATANGANI SUATU KONTRAK
MoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA MoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA EKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKA EKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKA PERLU SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YG PERLU SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YG DIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS OLEH DIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS OLEH STAF-STAF YG BERKAITAN.STAF-STAF YG BERKAITAN.
TUJUAN MoUTUJUAN MoU
MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG BERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAH BERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAH SALING MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK JIKA SALING MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK JIKA DIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU DAPAT DIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU DAPAT DITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN DAPAT DITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN DAPAT DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.
DLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIK DLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIK SBG KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAP SBG KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAP PENDAHULUAN UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN, PENDAHULUAN UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN, SEHINGGA BELUM MENGIKAT PARA PIHAK DAN SEHINGGA BELUM MENGIKAT PARA PIHAK DAN SANKSI PUN BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN.SANKSI PUN BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN.
PENGERTIAN PERUSAHAAN : MENURUT HUKUM : PERUSAHAAN ADALAH MEREKA YG
MELAKUKAN SESUATU UTK MENCARI KEUNTUNGAN DGN MENGGUNAKAN BANYAK MODAL (DLM ARTI LUAS), TENAGA KERJA, DAN DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA TERANG-TERANGAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN CARA MEMPERNIAGAKAN BARANG-BARANG ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN.
PERUSAHAAN MENURUT MAHKAMAH AGUNG (HOGE RAAD) :
PERUSAHAAN ADALAH SESEORANG YG MEMPUNYAI PERUSAHAAN JIKA IA
BERHUBUNGAN DGN KEUNTUNGAN KEUANGAN DAN SECARA TERATUR
MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN YG BERSANGKUT PAUT DGN
PERNIAGAAN DAN PERJANJIAN
PERUSAHAAN MENURUT MOLENGRAFF :PERUSAHAAN (DLM ARTI EKONOMI) ADALAH
KESELURUHAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS,
BERTINDAK KELUAR UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN CARA
MEMPERDAGANGKAN, MENYERAHKAN BARANG ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN-
PERJANJIAN PERDAGANGAN.
PERUSAHAAN MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1982 : PERUSAHAAN ADALAH SETIAP BENTUK
USAHA YG MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA YG BERSIFAT TETAP DAN TERUS MENERUS, DIDIRIKAN DAN BEKERJA, SERTA BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH NEGARA RI UTK TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN/ATAU LABA.
SESEORANG DPT DIKATAKAN MENJALANKAN PERUSAHAAN JIKA TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR :
A. TERANG-TERANGANB. TERATUR BERTINDAK KELUARC. BERTUJUAN UTK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MATERI
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI JUMLAH PEMILIKNYA : PERUSAHAAN PERSEORANGAN
ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU SEORANG PENGUSAHA.
PERUSAHAAN PERSEKUTUAN ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG DIMILIKI OLEH BEBERAPA ORANG PENGUSAHA YG BEKERJA SAMA DALAM SATU PERSEKUTUAN.
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI STATUS HUKUMNYA :
PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ADALAH SEBUAH SUBYEK HUKUM YG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI TERPISAH DARI KEPENTINGAN PRIBADI ANGGOTANYA, MEMPUNYAI HARTA SENDIRI YG TERPISAH DARI HARTA ANGGOTANYA, PUNYA TUJUAN YG TERPISAH DARI TUJUAN PRIBADI PARA ANGGOTANYA DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM TERBATAS KEPADA NILAI SAHAM YG DIAMBILNYA.
PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM ADALAH HARTA PRIBADI PARA SEKUTU JUGA AKAN TERPAKAI UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERSEBUT, BIASANYA BERBENTUK PERORANGAN MAUPUN PERSEKUTUAN.
DLM MASYARAKAT DIKENAL 2 MACAM PERUSAHAAN :
PERUSAHAAN SWASTA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH MODALNYA DIMILIKI OLEH SWASTA DAN TIDAK ADA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH, TERBAGI DALAM 3 PERUSAHAAN SWASTA, YAITU :
1. PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL, 2. PERUSAHAAN SWASTA ASING, 3. PERUSAHAAN PATUNGAN/CAMPURAN (JOINT VENTURE)
PERUSAHAAN NEGARA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH ATAU SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI NEGARA. PADA UMUMNYA DISEBUT DGN BUMN YG TERDIRI DARI 3 BENTUK, YAITU : 1. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) 2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) 3. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN : PERSEROAN TERBATAS (PT) FIRMA (Fa) COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (Cv) USAHA DAGANG (UD) BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KOPERASI YAYASAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) (LIMITED LIABILITY COMPANY, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP)
PERSEROAN TERBATAS MENURUT HUKUM INDONESIA ADALAH SUATU BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH, UTK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DGN MODAL DASAR YG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM-SAHAM.
PENGATURAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2007
UU NO. 40 TH 2007 MENGGANTIKAN BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
HAL BARU DALAM UU NO. 40 TH 2007
1. PROSES PENDIRIAN PT DILAKSANAKAN SATU ATAP OLEH DEPHUM DAN HAM DGN SISTEM PENDAFTARAN & PENGUMUMAN YG DISELENGGARAKAN LANGSUNG
2. DILEPASKAN DARI KEWAJIBAN PENDAFTARAN MENURUT UU NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN YG BERLAKU.
3. UU PT MENGHUBUNGKAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN & PENYELENGGARAAN DOKUMEN DLM PT DGN KETENTUAN DLM UU NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN
4. PENGATURAN MODAL DASAR YG LEBIH BESAR5. LEBIH KETAT MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM SENDIRI
OLEH PERSEROAN DAN LARANGAN PENGELUARAN SAHAM YG DIMILIKI SENDIRI
PROSES PENDIRIAN PTPROSES PENDIRIAN PT
1.1. TAHAP AKTA NOTARIS,TAHAP AKTA NOTARIS, DIPERLUKAN DIPERLUKAN UNTUK MERUMUSKAN AKTA UNTUK MERUMUSKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YG DI PENDIRIAN PERSEROAN YG DI DLMNYA TERDAPAT ANGGARAN DLMNYA TERDAPAT ANGGARAN DASAR PERSEROAN TSB. PADA SAAT DASAR PERSEROAN TSB. PADA SAAT PROSES INI 50% MODAL PROSES INI 50% MODAL DITEMPATKAN HARUS SUDAH DITEMPATKAN HARUS SUDAH DISETOR DISETOR NAMA DEFINITIF SDH NAMA DEFINITIF SDH HRS DIRESERVE DARI DEPARTEMEN HRS DIRESERVE DARI DEPARTEMEN KEHAKIMANKEHAKIMAN
2. TAHAP PENGESAHANAKTA PENDIRIAN YG DIBUAT NOTARIS HARUSLAH
DIAJUKAN KEPADA MENTERI KEHAKIMAN UTK MENPTKAN PENGESAHAN
3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM DAFTAR PERUSAHAAN.
SETELAH AD PERUSAHAAN DISAHKAN OLEH YG BERWENANG, MAKA
PERUSAHAAN DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR PERUSAHAAN.
4. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA.
MERUPAKAN PROSES TERAKHIR UTK MEMENUHI UNSUR KETERBUKAAN
BAHWA SUATU PT DGN NAMA TERTENTU SUDAH DIDIRIKAN.
TANGGUNG JAWAB PT
• PERSYARATAN PT SBG BADAN HUKUM BELUM ATAU TDK TERPENUHI.• PEMEGANG SAHAM YBS BAIK LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG DGN
ITIKAD BURUK MEMANFAATKAN PT SEMATA-MATA UTK KEPENTINGAN PRIBADI.
• PEMEGANG SAHAM DARI PT TERLIBAT DLM PERBUATAN MELAWAN HUKUM YG DILAKUKAN PERSEROAN.
• PEMEGANG SAHAM YBS, BAIK LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG SECARA MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN KEKAYAAN PERSEROAN, YG MENGIKATKAN KEKAYAAN PERSEROAN MENJADI TDK CUKUP MELUNASI HUTANG PT TSB.
• DIREKSI AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN TUGASNYA SELAKU DIREKSI.
• KOMISARIS AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN TUGASNYA SELAKU KOMISARIS.
JENIS-JENIS MODAL PT
MODAL DASAR, MERUPAKAN SELURUH MODAL PERSEROAN AUTHORIZED CAPITAL.
MODAL DITEMPATKAN, ADALAH SEBAGIAN ATAU SELURUH DARI MODAL DASAR YG TELAH DIPERUNTUKKAN ATAU DIJATAH KEPADA PEMEGANG SAHAM TERTENTU.
MODAL SETOR, ADALAH MODAL YG TELAH DITEMPATKAN DAN DIPERUNTUKKAN BAGI MASING2 PEMEGANG SAHAM DAN TELAH DISETOR PENUH OLEH PEMEGANG SAHAM TSB, SEHINGGA UANG PENYETORAN SAHAM TSB SDH DPT DIPERGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN UTK MENJALANKAN BISNISNYA.
ORGAN-ORGAN ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DIREKSIDIREKSI KOMISARISKOMISARIS
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
BUBAR KARENA KEPUTUSAN RUPS BUBAR KARENA JANGKA WAKTU
BERDIRINYA SUDAH BERAKHIR BUBAR KARENA PENETAPAN
PENGADILAN.
FIRMA (PARTNERSHIP)
PENGERTIAN FIRMA ADALAH :
SUATU USAHA BERSAMA ANTARA 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENJALANKAN SUATU USAHA DI BAWAH SUATU NAMA BERSAMA.
CONTOH : “Fa. WIWIN & Co”.
PROSES PENDIRIAN FIRMA
1. TAHAP AKTA OTENTIK
2. TAHAP PENDAFTARAN AKTA FIRMA
3. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA.
SISTEM TANGGUNG JAWAB PARA PARTNER DALAM FIRMA :
SETIAP TINDAKAN YG DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA FIRMA, MAKA YG BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM ADALAH PARA PERSERO ITU SECARA RENTENG UTK SELURUH HUTANG (JOINTLY AND SEVERALLY) DARI FIRMA TSB, TANPA MELIHAT SIAP DIANTARA PERSERO YG SECARA RIIL MELAKUKAN TINDAKAN TSB.
COMMANDITAIRE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (“CV”)VENNOOTSCHAP (“CV”)
MERUPAKAN SUATU BENTUK BADAN USAHA MERUPAKAN SUATU BENTUK BADAN USAHA YG DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU YG DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH, DI MANA 1 (SATU) ORANG ATAU LEBIH LEBIH, DI MANA 1 (SATU) ORANG ATAU LEBIH DAN PENDIRINYA ADALAH PERSERO AKTIF, YI DAN PENDIRINYA ADALAH PERSERO AKTIF, YI YG AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN DAN YG AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN DAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUH AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUH ATAS KEKAYAAN PRIBADINYA, SEMENTARA 1 ATAS KEKAYAAN PRIBADINYA, SEMENTARA 1 (SATU) ORANG LAIN ATAU LEBIH MERUPAKAN (SATU) ORANG LAIN ATAU LEBIH MERUPAKAN PERSERO PASIF (PERSERO KOMANDITER), PERSERO PASIF (PERSERO KOMANDITER), DIMANA DIA HANYA BERTANGGUNG JAWAB DIMANA DIA HANYA BERTANGGUNG JAWAB SEBATAS UANG YG DIA SETOR SAJA.SEBATAS UANG YG DIA SETOR SAJA.
USAHA DAGANG (“UD”)/ SOLE PROPRIETORSHIP
• MERUPAKAN SUATU CARA BERBISNIS SECARA PRIBADI DAN SENDIRI (TANPA PARTNER) TANPA MENDIRIKAN SUATU BADAN HUKUM, DAN KARENANYA TIDAK ADA HARTA KHUSUS YG DISISIHKAN SEBAGAIMANA HALNYA DGN SUATU BADAN HUKUM.
• NAMA USAHA DAGANG SESUAI DGN YG DIINGINKAN OLEH PEMILIKNYA, MISAL : “UD BINA SEJAHTERA”.
Recommended