Materi 9 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah · 2017. 2. 28. · 1. Kesadaran bahwa agama Islam...

Materi 9Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

byHJ. NILA NUROCHANI, SE., MM.

1

Timbulnya Sengketa

l Transaksi dalam dunia bisnis, termasuk bisnis syariah mengandungrisiko

l Salah satu risiko yang mungkin dan sering terjadi adalah adanyawanprestasi dari partner bisnisnya

l Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan simbiosismutualistis atau kepercayaan (trust) di antara para pihak, namun haltersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebutmeningkat menjadi konflik atau sengketa

2

Wanprestasi

l Definisi wanprestasi:Tidak memenuhi kewajibannya atau terlambatmemenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak sepertiyang telah diperjanjikan.

l Wanprestasi → mengakibatkan pihak lain dirugikan → dapat dituntut dari yangwanprestasi hal-hal berikut:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudahterlambat;

2. Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang diderita karenaperjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidaksebagaimana mestinya;

3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugianyang diderita sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;

4. Perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian.

3

Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Islam

l Komponen yang menimbulkan persengketaan dalam bisnis:

a. Mushalih → pihak yang mengadakan perjanjianb. Mushalih’anhu → persoalan/isi perjanjian yang dipersengketakanc. Mushalih’alaihi atau badalush shulh → pihak yang ditunjuk untuk

menyelesaikan sengketa

l Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui:

v Sulhu (Perdamaian);v Tahkim (Arbitrase);v Qadha (Lembaga Peradilan).

4

Sulhu (Perdamaian)

l Merupakan doktrin utama, karena pada hakikatnya lebih berupa fitrah dari manusia (tidak ada yang merasa dikalahkan & para pihak sama-sama merasa puas sehingga terhindar dari rasa permusuhan)

l Dasar hukum:“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” [QS. Al-Hujurat (49): 9].

l Rukun: v para pihak yang bersengketa;v objek persengketaan; danv adanya lafadz pernyataan damai (ijab qabul).

5

Tahkim (Arbitrase)

l Merupakan upaya menyelesaikan sengketa melalui keterlibatan pihak ketiga diluar dari pihak yang bersengketa sebagai wasitnya

l Dasar hukum:

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami istri),maka kirimkanlah seorang hakam (arbitor). Dan jika kedua orang hakam itubermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah SWT akanmemberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah MahaMengetahui dan Maha Teliti” [QS.An-Nisa (4): 35].

6

Terbentuknya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia

l Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) merupakan wujud dari arbitrase Islam di Indonesia.

l Pendiriannya diprakarsai oleh MUI.

l BAMUI berbentuk yayasan sesuai dengan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No.175, tanggal 21 Oktober 1993.

7

Latar Belakang BAMUI

1. Kesadaran bahwa agama Islam tidak hanya berisikan tuntunancara beribadah, melainkan merupakan pedoman hidupseutuhnya, termasuk di antaranya bidang muamalat yangmerupakan salah satu bidang yang sangat penting

2. Kesadaran atas kebutuhan akan adanya lembaga yang dapatmenyelesaikan masalah persengketaan seiring sejalan tumbuhberkembangnya praktek-praktek muamalat, usaha perniagaandan dunia usaha dilingkungan umat Islam

3. Kesadaran bahwa secara historis Islam telah mengenal lembagahakam

4. Kesadaran akan kebutuhan lembaga penyelesaian sengketayang dapat menyelesaikan persengketaan dengan lebih cepat,lebih murah, lebih cocok dan lebih adil

8

Yurisdiksi (Kewenangan) BAMUI

Ø Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubunganperdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-laindi mana para pihak sepakat secara tertulis untukmenyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUIsesuai dengan peraturan prosedur BAMUI

Ø Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpaadanya suatu sengketa mengenai suatu persoalanyang berkenaan dengan perjanjian atas permintaanpara pihak.

9

BAMUI = BASYARNAS

Dalam perkembangannya kemudian BAMUI mengalami perubahanbentuk (vide Surat keputusan rapat Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003), di antaranya:

u Mengubah nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase SyariahNasional;

u Mengubah bentuk badan hukum dari yayasan menjadi badanyang berada di bawah MUI dan merupakan perangkatorganisasi MUI;

u Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembagahakam, badan ini bersifat otonom dan independen.

10

Qadha (Lembaga Peradilan)

l Pengertian:Secara bahasa = memutuskan atau menetapkanSecara terminologi = lembaga/institusi yang bertugasuntuk menyampaikam keputusan hukum yang bersifatmengikat

l Merupakan upaya terakhir apabila upayapenyelesaian secara perdamaian atau jugamenggunakan pihak lain yang dipercaya tidakberhasil.

11

Sifat Qadha

l Qadha bersifat antagonistis dan selalu menimbulkan kedengkian diantara umat (adanya keterpaksaan menerima putusan dari pihakpengadilan, baik memenuhi rasa keadilan atau tidak)

l Sayidina Umar ibn al Khattab mengatakan:

"Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karenapemutusan perkara melalui lembaga peradilan akanmengembangkan kedengkian di antara mereka.”

12

Lembaga Peradilan di Indonesia

v Lembaga peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaankehakiman yang puncaknya adalah Mahkamah Agung

v Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dankeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.Karenanya segala campur tangan dalam urusan pengadilan olehpihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalamhal hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar1945.

13

Lingkup & Yurisdiksi lembaga Peradilan

ü Lingkup peradilan di bawah kekuasaan kehakiman dalam hal iniMahkamah Agung terdiri dari (vide UU No.48 tahun 2009 pasal18):- Peradilan agama- Peradilan umum- Peradilan militer- Peradilan tata usaha negara

ü Antara satu lembaga peradilan dengan lembaga peradilanlainnya berlaku asas pemisahan kompetensi atau yurisdiksi(separation court system based on jurisdiction), dimana masing-masing lembaga memiliki kewenangannya untuk mengadilisengketa tertentu yang diatur dalam peraturan per Undang-Undang an (vide UU No.48 tahun 2009 pasal 25)

14

Peradilan Agama = Peradilan Syariah

• Urusan ekonomi Islam/bisnis syariah masuk dalam lingkupyurisdiksi peradilan agama selain dari urusan perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah (videUU No.3 tahun 2006 pasal 49 ayat 1)

• Salah satu sumber hukum untuk memutus perkara olehhakim merujuk kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02tahun 2008)

• KHES merupakan bentuk dari positifisasi ketentuan fiqihmuamalah yang diharapkan mampu memberikan sandaranhukum yang lebih sesuai dengan kontrak syariah

15

Arbitrase vs Lembaga Peradilan

ü Sidang arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat, tingkat pertama sekaligus terakhir dalam suasana kekeluargaan dan dalam kerangka memelihara silaturahim serta ukhuwah Islamiyah.

ü Sidang arbitrase dilaksanakan secara tertutup, tidak terbuka sebagaimana sidang di lembaga peradilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan secara tebuka baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat menjatuhkan baik martabat, harga diri, dan kehormatan pribadi maupun citra atau kinerja perusahaan.

ü Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibandingkan dengan lembaga peradilan.

ü Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi.

ü Putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutoril, dimana apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi putusannya dilaksanakan dengan perintah ketua pengadilan atas permintaan salah satu pihak.

16

SKB

TERIMA KASIH

17