View
50
Download
7
Category
Preview:
Citation preview
MAKALAH
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
Disusun Guna Memenuhi Tugas Matakuliah Perencanaan dan Evaluasi Program
Kesehatan
Oleh:
Kelompok 6
Kelas C
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2014
MAKALAH
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ii
HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul Makalah : Perencanaan Program dan Kegiatan di
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional
2. Ketua
a. Nama Lengkap : Serius Miliyani Dwi Putri
b. NIM : 122110101106
c. Jurusan : Kesehatan Masyarakat
d. Universitas : Universitas Jember
e. Alamat Rumah dan No HP : Jl. Kalimantan IV/53 dan 089 700578 01
f. Alamat email : seriusmili@yahoo.com
4. Anggota Penulis : 9 orang
5. Dosen Pendamping
a. Nama Lengkap dan Gelar : Yennike Tri H., S.KM., M.Kes.
b. NIP : 19781016 200912 2 001
c. Alamat Rumah dan No. HP : Jl. Mastrip Jember dan 081 252 115 311
Jember, 1 September 2014
Menyetujui,
Dosen Pendamping
Yennike Tri H., S.KM., M.Kes.
NIP. 19781016 200912 2 001
Ketua
Serius Miliyani D. P.
NIM. 122110101106
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan
hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah mengenai analisis Visi, Misi, dan
Rencana Strategi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian makalah ini diantaranya :
1. Dosen mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan
2. Teman-teman FKM yang telah memberikan dukungan.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah
Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan sekaligus sebagai wacana bagi
para mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan.
Kami sadar bahwa makalah kami masih jauh dari sempurna. Maka dari itu
kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah
ini diwaktu yang akan datang.
Jember, 1 September 2014
Penulis
iv
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................ i
Halaman Pengesahan .................................................................................. ii
Kata Pengantar ............................................................................................ iii
Daftar Isi ...................................................................................................... iv
Bab 1. Pendahuluan .................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Tujuan ................................................................................................ 2
Bab 2. Profil Institusi .................................................................................. 3
2.1 Visi, Misi dan Analisisnya ................................................................. 3
2.1.1. Visi ......................................................................................... 3
2.1.2. Kriteria Visi yang Baik .......................................................... 3
2.1.3. Analisis Visi yang Baik ......................................................... 4
2.1.4. Misi ........................................................................................ 5
2.1.5. Kriteria Misi yang Baik ......................................................... 6
2.1.6. Analisis Misi .......................................................................... 6
2.1.7. Keterkaitan Visi dan Misi BKKBN........................................ 7
2.2 Rencana Strategi dan Analisisnya ..................................................... 9
2.2.1. Rencana Strategi .................................................................... 9
2.2.2. Analisis Strategi dan Keterkaitan Renstra dan Misi .............. 9
2.2.3. Analisis SWOT ...................................................................... 12
2.3 Kebijakan BKKBN ............................................................................ 15
2.4 Landasan Hukum BKKBN ................................................................
2.5 Fungsi BKKBN dan Tugas Pokok ..................................................... 18
Bab 3. Perencanaan Program ..................................................................... 21
3.1 Uraian Program BKKBN ................................................................... 21
3.2 Rencana Program ............................................................................... 23
3.3 Rencana Anggaran ............................................................................. 36
Bab 4. Penutup ............................................................................................. 40
4.1 Kesimpulan ........................................................................................ 40
Daftar Pustaka ............................................................................................. 42
v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Perkembangan program KB Nasional dipengaruhi oleh dinamika yang
terjadi di dunia internasional. Pada kurun waktu 1970-an hingga 1990-an,
keberhasilan program KB di Indonesia sangat ditentukan pada aspek demografis
semata yaitu pengendalian angka kelahiran. Namun pasca ditandatanganinya
International Conference on Population and Development (ICPD) di Cairo
Tahun 1994, telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam
pelaksanaan program KB yaitu dari pendekatan demografis menjadi
mengedepankan aspek hak-hak asasi manusia. Disamping itu pula, Indonesia
merupakan salah satu dari beberapa negara berkembang yang menyepakati tujuan-
tujuan pembangunan global dalam Millennium Development Goals (MDGs)
yang telah diratifikasi pada tahun 2000. Dalam tujuan global kelima (b),
seluruh Negara penandatangan sepakat untuk membuka akses kesehatan
reproduksi secara universal kepada seluruh individu yang membutuhkan
termasuk di dalamnya adalah peningkatan Contraceptive Prevalence Rate
(CPR), penurunan unmet need, penurunan angka fertilitas remaja dan
peningkatan usia kawin pertama perempuan.
Pada bagian lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005 – 2025, pada bagian lampiran disebutkan bahwa
membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diarahkan pada
peningkatan kualitas SDM Indonesia yang ditandai antara lain dengan
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan
Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai
dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total
(TFR) sama dengan 2,1.
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada
peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang
1
terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang
berkualitas.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga
Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan
sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2010-2014 diarahkan kepada pengendalian kualitas penduduk melalui tiga
prioritas utama: (1) Revitalisasi Program KB; (2) Penyerasian kebijakan
pengendalian penduduk; dan (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta
informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Selain itu
dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menekankan perlunya
dilakukan perubahan/ penyerasian terhadap Renstra BKKBN tentang
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010 - 2014
yang meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator
kinerjanya.
1.2 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :
1. Tujuan Umum
Menganalisis Visi, Misi, Rencana Strategis, dan Program Kerja BKKBN
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui profil BKKBN yang terdiri dari visi dan misi,
rencana strategi, kebijakan, landasan hukum, fungsi dan tugas pokok,
struktur organisasi BKKBN
b. Menganalisis Visi, Misi, Rencana Strategis dan Program Kerja
BKKBN
c. Memberikan gambaran salah satu Rencana Strategis dan Program
Kerja BKKBN
2
BAB II
PROFIL INSTITUSI
2.1 Visi, Misi BKKBN dan Analisisnya
2.1.1. Visi
Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan
bersifat praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta
menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BKKBN untuk
mewujudkannya. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang
2015”. Visi tersebut merupakan salah satu dari prioritas pembangunan
nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR)
menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) =1.
2.1.2. Kriteria Visi yang Baik
Pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
1. Succinct. Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4
kalimat.
2. Appealing. Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan
yang akan memberikan semangat pada anggota organisasi.
3. Feasible. Visi yang baik harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi,
waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan objektif yang stretch bagi
anggota organisasi.
4. Meaningful. Pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif anggota
organisasi namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili
sebuah emosi.
5. Measurable. Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan
untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap anggota organisasi
bisa mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum.
3
2.1.3. Analisis Visi
Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”.
Berdasarkan kriteria visi yang baik menurut Wibisono (2006,p,43),
visi BKKBN menyatakan cita-cita/keinginan perusahaan di masa depan,
singkat, jelas, mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan. Sedangkan
menurut sumber lain visi BKKBN juga telah memenuhi kriteria visi yang
baik yaitu :
a. Succinct atau pernyataan visi tersebut singkat tidak lebih dari 3-4 kalimat.
Berdasarkan hal ini, visi BKKBN hanya terdiri atas 1 kalimat saja, yakni
“Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”. Secara structural, visi ini tidak
melebihi 4 kalimat. Namun visi ini cenderung menimbulkan kebingungan,
khususnya pada kata seimbang.
b. Appealing atau visi jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan
yang akan memberikan semangat pada anggota organisasi. Dalam visi
tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai pada
tahun 2015.
Berdasarkan analisis kelompok 6, kata seimbang menimbulkan
kebingungan bagi pembaca, sebab kata seimbang tidak diikuti dengan
kata keterangan yang mampu menjelaskan kepada pembaca apa maksud
dari seimbang yang dicita-citakan BKKBN. Bagi orang awam, hal ini
menimbulkan kebingungan. Namun bagi orang yang sudah ahli di bidang
kependudukan dapat diduga mereka sudah memahami makna kata
seimbang yang dimaksud BKKBN.
Kelompok 6 mencoba mencari tahu seluk beluk BKKBN mengeluarkan
visi seperti ini sebab dengan mempelajari latar belakang pembuatan visi
BKKBN maka kelompok 6 dapat meyimpulkan apa yang dimaksud kata
seimbang di visi tersebut. Setelah mempelajari beberapa hal, maka
kelompok 6 meyimpulkan visi ini memiliki makna bahwa Indonesia
bercita-cita mempunyai penduduk yang seimbang di tahun 2015. Kata
seimbang mempunyai makna tidak berat sebelah/proposional, hal ini
mengacu pada fokus pembangunan yang tertera dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan visi misi
4
Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
tahun 2010-2014. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas
(TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1.
c. Feasible atau visi menyertakan tujuan dan objektif yang stretch bagi
anggota organisasi. Pada visi “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”,
tercantum kata “seimbang” yang menunjukkan bahwa fokus kerja
BKKBN adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang
berlebih.
d. Meaningful atau pernyataan visi bisa menggugah emosi positif anggota
organisasi namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili
sebuah emosi. Visi tersebut tidak menggunakan kata-kata yang mewakili
sebuah emosi serta memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi
yang kuat untuk mewujudkannya.
e. Measurable atau pernyataan visi bisa diukur dan dimungkinkan untuk
melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap anggota organisasi bisa
mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum. Terlihat bahwa visi
BKKBN tersebut telah menetapkan tujuan dengan target pencapaian pada
tahun 2015.
2.1.4. Misi
Misi merupakan jalan untuk mencapai Visi. Misi BKKBN adalah
“Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan
Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Misi ini dilakukan
dengan cara:
1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk;
2. Penetapan parameter penduduk;
3. Peningkatan penyediaan dan kualtias analisis data dan infromasi;
4. Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan keluarga
berencana; serta
5
5. Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan
pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan
berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.
Melalui misi ini BKKBN berupaya untuk menciptakan penduduk yang
berkualitas yang akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan
tujuan pembangunan.
2.1.5. Kriteria Misi yang Baik
Pernyataan misi yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti
berikut:
1. Simple and Clear. Pernyataan misi harus dicukup diwakili oleh 2-3
pernyataan saja. Semua pernyataan tersebut harus sederhana dan jelas
dimengerti serta tidak menggunakan jargon-jargon organisasi.
2. Broad and long-term in future. Pernyataan misi organisasi harus cukup
luas mengakomodasikan perkembangan organisasi di masa mendatang.
Misi organisasi harus bisa menunjukan gambaran yang akan dicapai di
masa depan dengan jelas. Pernyataan misi organisasi harus tetap valid
pada 20 tahun mendatang sama seperti kondisi sekarang.
3. Focus on the present. Pernyataan misi organisasi tidak boleh terlalu
berorientasi pada masa depan sehingga kurang bisa fokus pada kondisi
organisasi di masa sekarang.
4. Easy to understand. Misi organisasi harus mudah dimengerti. Misi yang
mudah dimengerti akan memudahkan mengkomunikasikan misi tersebut
kepada anggota organisasi dan stakeholder.
2.1.6. Analisis Misi
BKKBN adalah “Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan
Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.
1. Simple and Clear. Pernyataan misi cukup diwakili oleh dua sampai tiga
pernyataan saja. Misi BKKBN diwakili oleh dua pernyataan. Semua
6
pernyataan tersebut sederhana dan jelas serta tidak menggunakan jargon-
jargon organisasi.
2. Broad and long-term in future. Pernyataan misi organisasi harus cukup
luas mengakomodasikan perkembangan organisasi di masa mendatang.
Misi organisasi harus bisa menunjukan gambaran yang akan dicapai di
masa depan dengan jelas. Misi dari BKKBN memiliki cakupan yang luas
dan mengakomodasikan perkembangan organisasi di masa mendatang.
3. Focus on the present. Pernyataan misi organisasi tidak boleh terlalu
berorientasi pada masa depan sehingga kurang bisa fokus pada kondisi
organisasi di masa sekarang. Misi BKKBN fokus pada kondisi BKKBN
saat ini, yakni Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan
Kependudukan serta berorientasi pada masa depan yakni Mewujudkan
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
4. Easy to understand. Misi organisasi harus mudah dimengerti. Misi yang
mudah dimengerti akan memudahkan mengkomunikasikan misi tersebut
kepada anggota organisasi dan stakeholder. Misi dari BKKBN mudah
dimengerti dan diingat sehingga memudahkan mengkomunikasikan misi
tersebut kepada anggota organisasi dan stakeholder.
2.1.7. Keterkaitan Visi dan Misi
Penduduk tumbuh seimbang didasari oleh alasan sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk yang besar menurut Sensus Penduduk 2010, jumlah
penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa, namun pertumbuhan
penduduk yang besar tersebut tidak diimbangi oleh kualitas penduduk
yang baik.
2. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahun meningkat
walaupun kecil, namu jika dibiarkan akan terjadi peningkatan yang besar.
Laju pertumbuhan penduduk seimbang dan ideal yang ditandai dengan
Total Fertility Rate(TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate(NRR) =1. TFR
berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007
masih berkutat di kisaran 2,3 anak per Wanita Usia Subur (WUS).
Untuk melaksanakan visi tersebut BKKBN mempunyai misi yaitu
7
1. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan
Pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan
dimana subjek dan objeknya adalah penduduk, sehingga dapat diartikan
bahwa pembangunan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan
berwawasan penduduk merupaan pembangunan yang pro rakyat,
berkelanjutan, pemberdayaan penduduk, sesuai dengan potensi dan
kondisi penduduk, serta orientasinya pada kesejahteraan penduduk secara
keseluruhan.
Pembangunan yang berwawasan kependudukan ini mengacu pada kualitas
penduduk untuk meningkatkan potensi dan kemampuannya dalam proses
pembangunan bangsa. Sehingga misi ini sejalan dengan visi “Penduduk
Tumbuh Seimbang 2015” karena penduduk seimbang juga dipengaruhi
oleh kuantitas dan kualitas penduduk.
2. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
Keluarga merupakan titik sentral pembangunan dan dikatakan sebagai
keluarga sejahtera jika dalam suatu keluarga telah terpenuhi kebutuhan
pokoknya dan terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosialnya serta dapat
mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya agar memiliki
wawasan ke depan yang peduli, kreatif, tidak bergantung pada orang lain
dan memiliki tanggung jawab. Sehingga dengan keluarga yang sejahtera
maka kualitas anggota keluarga akan meningkat.
Selain itu, keluarga kecil bahagia sejahtera diwujudkan melalui program
KB yaitu memiliki dua anak cukup dengan hanya ada satu anak yang dapat
menggantikan ibunya. Dengan demikian pertumbuhan penduduk tidak lagi
meningkat dan visi “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dapat tercapai.
Dari analisis diatas dapat disimpulan bahwa ada keterkaitan antara visi
dan misi BKKBN.
8
2.2 Rencana Strategi dan Analisisnya
2.2.1. Rencana Strategi
Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan
tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian
penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan
dengan menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk, menjamin
ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan,
mensosialisasikan kebijakan dan program kependudukan serta
melakukan analisis dampak kependudukan.
b. Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana
melalui pembinaan dan kemandirian ber KB;
c. Meningkatakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui
pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan rejama dalam
menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan
keluarga melalui UPPKS;
d. Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna
meningkatakankomitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan
meningkatkan peranserta mitra kerja;
e. Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan
dan KB yang akurat dan terpercaya;
f. Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan
program kependudukan dan KB;
g. Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta
mingkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan
efisien.
2.2.2. Analisis Rencana Strategi BKKBN dan Keterkaitan Rencana Strategi
dan Misi
a. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian
penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan
dengan menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk, menjamin
9
ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan,
mensosialisasikan kebijakan dan program kependudukan serta
melakukan analisis dampak kependudukan.
Strategi tersebut sesuai dengan misi BKKBN yang pertama yaitu
mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Strategi
tersebut akan memudahkan BKKBN untuk melaksanakan misinya yang
pertama hingga dapat mewujudkan visi dari BKKBN sendiri.
Pembangunan kependudukan merupakan program lintas sektor, oleh
sebab itu penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sektor harus
menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau
saling bertolak belakang.
b. Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana
melalui pembinaan dan kemandirian ber KB;
Strategi ini terkait dengan misi yang kedua yaitu mewujudkan keluarga
kecil bahagia sejahtera. Dengan melakukan pembinaan dan pengajaran
tentang kemandirian berKB, penduduk akan semakin mengerti manfaat
dari KB untuk kehidupannya dari aspek apapun.
c. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui
pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan rejama dalam
menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan
keluarga melalui UPPKS;
Strategi ini juga terkait dengan misi yang kedua. Banyak sekali upaya-
upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia
sejahtera, seperti kegiatan penyuluhan dan penumbuh kembangkan pola
asuh anak melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain
kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD). Pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan
berkeluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan reproduksi remaja melalui pengembangan pusat informasi
dan konseling serta pendidikan KRR melalui kelompok sebaya di jalur
sekolah maupun diluar sekolah.
10
d. Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna
meningkatakan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan
meningkatkan peranserta mitra kerja;
Strategi ini terkait dengan misi yang pertama dan kedua. Dengan
melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat, maka masyarakat
akan semakin mengerti tujuan dan manfaat dari usaha-usaha yang
dilakukan BKKBN dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang
2015.
e. Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan
dan KB yang akurat dan terpercaya;
Strategi ini berkaitan dengan misi yang pertama yaitu mewujudkan
pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dengan menyediakan
dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan dan KB yang
akurat dan terpercaya, pemerintah dan juga penduduk akan semakin
percaya dengan kerja dari BKKBN sehingga pemerintah pun dapat
mempercayai bahwa visi BKKBN dapat tercapai. Ketersediaan data dan
informasi kependudukan dan KB yang akurat dan terpercaya juga dapat
membantu pemerintah dalam penentuan sistem pembangunan yang
tepat untuk penduduk.
f. Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan
program kependudukan dan KB.
Dengan peningkatan kapasitas SDM maka akan mempermudah
melaksanakan misi BKKBN yaitu mewujudkan pembangunan yang
berwawasan kependudukan. Sebab dengan SDM yang memiliki
kapasitas atau kemampuan yang baik maka mereka dapat melakukan
penyuluhan maupun sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan
masyarakat mengenai pembangunan yang berwawasan kependudukan.
Sehingga visi “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dapat terwujud
ketika seluruh masyarakat ikut serta dalam pembangunan yang
berwawasan kependudukan.
11
g. Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta
meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan
efisien.
h. Strategi ini berkaitan dengan misi yang pertama yaitu mewujudkan
pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dengan meningkatkan
kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan
pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien maka
pembangunan yang berwawasan kependudukan akan berjalan dengan
baik sehingga visi BKKBN akan terwujud.
2.2.3. Analisis SWOT
POTENSI DAN PERMASALAHAN
Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka potensi dan
permasalahan yang dihadapi oleh BKKBN dapat diidentifikasi sebagai
berikut:
1. Potensi
Potensi BKKBN dapat diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut :
a. Reputasi dan pengalaman BKKBN dalam pengendalian penduduk
melalui program KB dengan menggerakkan masyarakat dan promosi
program KB.
b. Keberadaan pusat-pusat pelatihan dan penelitian Pembangunan KKB
yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan mitra
kerja.
c. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai,
baik untuk kepentingan internal dan eksternal.
d. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, baik
internasional maupun nasional dan daerah, serta non pemerintah.
e. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pembangunan KKB yang
mengharuskan menerapkan manajemen prima yang dapat
memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang
transparan dan akuntabel.
12
f. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal
membutuhkan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan
pelembagaan budaya kerja Cerdas, Ulet dan Kemitraan (CUK) .
Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar
bagi BKKBN untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang
amanah dalam merevitalisasi Program KB dan menyerasikan
kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan lainnya.
Di samping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam
Pembangunan Kependudukan dan KB seperti telah diuraikan di atas, masih
terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode
pembangunan lima tahun mendatang. Permasalahan di bawah ini meliputi
kelemahan dan tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan BKKBN
dan pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB.
2. Kelemahan
a. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur BKKBN yang disebabkan
adanya kebijakan zero growth terhadap pengadaan pegawai baru
selama kurang lebih 8 tahun (1996-2004).
b. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat yang
kurang memadai.
c. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat kepada
kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KB tidak optimal.
3. Tantangan
a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Program KB terutama di tingkat
kabupaten/kota. Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan
system pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang
menyebabkan bervariasinya kelembagaan yang menangani Program
KB Nasional di kabupaten/kota. Dengan berubahnya kelembagaan
pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentu akan
13
diikuti pula dengan perubahan kelembagaan pengelola Program
Kependudukan dan Keluarga Berencan baik di Provinsi maupun di
Kabupaten/Kota.
b. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas
PLKB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan Petugas Lapangan KB
(PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat kelurahan/desa yang
merupakan ujung tombak Program KKB. Data terakhir menunjukkan
bahwa PPLKB berjumlah 4.486 orang atau 99 persen dari jumlah
sebelum desentralisasi, sedangkan jumlah PLKB/PKB hanya 19.566
orang atau 75 persen dari jumlah sebelumnya.
c. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga
lapangan merata. Sebelum otonomi, 1 PLKB/PKB menangani 2-3
kelurahan/desa sedangkan data terakhir menunjukkan 1 PLKB/PKB
menangani 4-5 kelurahan/desa dan bahkan ada kelurahan/desa yang
tidak memiliki PLKB/PKB lagi, karena mereka sudah beralih tugas ke
bidang/instansi lain. Dengan semakin berkurangnya petugas PPLKB
dan PLKB, mekanisme operasional program tidak berjalan seperti
sebelum otonomi.
d. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran Program
KKB di kabupaten/kota yang kurang memadai. Dengan demikian,
BKKBN harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para
pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB
menjadi program prioritas di daerah.
e. Meningkatkan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan
seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD yang
diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB. Statistik rutin
BKKBN bulan Desember 2009 tercatat sekitar 85.562 PPKBD dan
391.474 Sub-PPKBD.
f. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam Pembangunan
Kependudukan dan KB baik di pusat maupun daerah.
14
4. Peluang
a. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
diberi mandate untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan
menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam melaksanakan
tugasnya BKKBN mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan
nasional, penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK),
pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan
edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.
b. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan
kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya
revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam
RPJMN 2010- 2014.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota memperjelas pembagian
kewenangan pengelolaan Program KB di tingkat pusat, dan
kabupaten/kota.
d. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan
Pembangunan KKB Nasional.
2.3 Kebijakan BKKBN
Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga
kecil bahagia sejahtera, yang ditandai dengan menurunnya angka TFR menjadi
2,1 dan NRR = 1, maka arah kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional periode 2010 – 2014 adalah merevitalisasi program KB
dan menyerasikan kebijakan pembangunan dengan kebijakan Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Sejalan dengan arah kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional periode 2010-2014 diatas, sasaran RPJMN 2010-2014,
perubahan kondisi lingkungan strategis dan telah terbitnya Undang-Undang
15
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, maka ditetapkan kebijakan bidang KB dan KR Tahun 2011 dalam
upaya peningkatan pencapaian sasaran bidang KB dan KR sebagai berikut :
1. Peningkatan akses, kualitas dan kemitraaan dalam pembinaan
kesertaan KB di 23.500 Klinik KB Pemerintah dan swasta.
Klinik KB jalur pemerintah adalah fasilitas kesehatan milik
Kementerian Kesehatan, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah, sedangkan
Klinik KB jalur swasta adalah fasilitas kesehatan yang dimiliki lembaga dan
atau institusi swasta, baik organisasi profesi, organisasi keagamaan,
organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta/LSM lainnya.
2. Peningkatan kesertaan KB MKJP terutama di daerah tertinggal,
terpencil dan perbatasan (Galciltas), KB-PUSMU (PUS Muda) atau
PUSMUPAR (PUS Muda Paritas Rendah), KB-Pria, KB Pasca
Persalinan-Pasca Keguguran (KB PP-PK), Kelangsungan hidup Ibu,
Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan
Reproduksi (PMKR)
Output yang diharapkan tercapai adalah meningkatnya pembinaan dan
kesertaan KB di 185 Kabupaten daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
(Galciltas) yang diprioritaskan pada peningkatan peserta KB Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Output lain yang juga diharapkan tercapai
adalah meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak
(KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR).
Adapun kewenangan BKKBN meliputi :
a. Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana.
b. Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan
pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
c. Peningkatan pemanfaaan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
informasi.
d. Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan
keluarga berencana
e. Peningkatan kualitas manajemen program.
16
f. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.
g. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas,
kualitas dan mobilitas.
h. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua
sektor terkait.
2.4 Landasan Hukum BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai
beberapa landasan hukum, diantaranya :
a. Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal
28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
g. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan
Perkembangan Kependudukan.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
17
m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
n. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
o. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
p. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
q. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2.5 Fungsi BKKBN dan Tugas Pokok
Fungsi BKKBN meliputi :
a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana;
b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendaliaan penduduk
dan penyelenggaraan keluarga berencana;
d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
g. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
h. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di
lingkungan BKKBN;
18
i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
BKKBN;
j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
k. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Selain fungsi, BKKBN juga mempunyai tugas Pokok, yakni melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga
berencana.
19
2.4 Struktur Organisasi
20
BAB III
PERENCANAAN PROGRAM
3.1 Uraian Program BKKBN
Berdasarkan pedoman penyusunan restruktursasi program dan kegiatan
dari Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan
Perencanaan Pembangunan Nasioanal (BAPPENAS) dan Departemen Keuangan
tahun 2009, BKKBN yang termasuk kategori Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND) hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) program teknis.
Sedangkan program generic berlaku sama dengan Kementrian/Lembaga lainnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut BKKBN setelah diterbitkannya Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2010 mempunyai 1 (satu) program teknis yaitu
Program Kependudukan dan KB; dan 3 (tiga) program generic yaitu: 1). Program
pelatihan dan pengembangan BKKBN, 2:. Program dukungan manajemen dan
tugas teknis lainnya BKKBN, 3). Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BKKBN.
a. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari kediatan :
1) Pemauan Kebijakan Pengendalian Penduduk
2) Perencanaan Pengendalian Kependudukan
3) Kerjasama Pendidikan Kependudukan
4) Analisis Dampak Kependudukan
5) Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah
6) Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan KB Jalur
Swasta
7) Peningkatan Kesertaan ber KB Galcitas, Wilayah Khusus dan
Sasaran Khusus
8) Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
9) Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
10) Pembinaan Ketahanan Remaja
11) Pembinaan Ketahan Keluarga Lansia dan Anak
12) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
13) Peningkatan Advokasi, KIE Program Kependudukan dan KB
21
14) Penyediaan Teknologi Informasi dan Dokumentasi Program
Kependudukan dan KB
15) Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi
b. Program generic dan kegiatan prioritas yang ada di BKKBN adalah
sebagai berikut :
1. Program pelatihan dan pengembangan BKKBN, terdiri dari kegiatan:
19) Pengembangan Kerjasama Internasional Kependudukan dan
Keluarga Berencana
20) Pendidikan dan pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
21) Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
22) Enelitian dan Pengembangan Kependudukan
2. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya BKKBN
terdiri dari kegiatan:
23) Perencanaan Program dan Anggaran
24) Pengelolaan Administrasi Pegawai
25) Pengelolaan Administrasi Umum
26) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
27) Pengolaan Hukum, Organisasi, dan Humas
3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN
terdiri dari kegiatan:
28) Peningkatan Pengawasan Program
29) Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan
30) Peningkatan Pengawasan dan Administrasi Umum
22
3.2 Rencana Programb.
1. Program pelatihan dan pengembangan BKKBN.
Tujuan :
Tujuan Umum : Mewujudkan penduduk seimbang
Tujuan Khusus : a. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur BKKBN
b. Meningkatkan jumlah kurikulum dan kompetensi widyaiswara
c. Meningkatkan jumlah mitra kerja yang aktif dalam melakukan kerjasama
d. Meningkatkan jumlah SDM yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan
e. Meningkatkan jumlah fasilitas dan meningkatkan prosentase pembinaan Balatbang dan Balai Diklat
f . Meningkatkan presentase pemecahan permasalahan yang teridentifikasi dan dapat ditindaklanjuti
23
Jenis
Kegiatan
Sasaran Waktu dan
Tempat
Pelaksanaan Media Pelaksana Anggaran Indikator Kriteria Evaluasi Evaluasi
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kependudu-
kan dan
Keluarga
Berencana
Aparatur
BKKBN
Di Provinsi
(delegasi
sebanyak 2
dari
masing-
masing
provonsi di
Indonesia)
20 – 26
September
2014 Jam
08.00 –
16.00
Di Hotel
Graha
Kencana
BKKBN
1. Penyusunan
Perangkat
Tata
Laksana
Diklat
2. Penyusunan
Kurikulum.
Materi/Medi
a dan Modul
Pembelajara
n
3. Pelatihan utk
widyaiswara
4. Pendidikan
Jangka
Panjang
A. Pra
acara:
1. Undang-
an
B. Acara :
2. Laptop
3. LCD
4. Hand -
out
5. Seminar
kit
6. Banner
7. Buku
tamu
Pusat
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kependudu
kan dan
Keluarga
Berencana
Biaya total
sebesar
Rp.
436,700
juta
Rincian
terlampir
1. Jumlah
kebijakan
yang
berkaitan
dengan
pendidikan
dan
pelatihan
SDM
aparatur
dan tenaga
program
2.a Jumlah
kurikulum,
materi/
1. Meningkatnya
jumlah kebijakan
yang berkaitan
dengan pendidikan
dan pelatihan SDM
aparatur dan tenaga
program sebesar
80%
2.a Meningkatnya
jumlah kurikulum,
materi/media yang
√
√
24
5. Pelatihan
kompetensi
6. Pelatihan
Teknis
7. Penyusunan
Program dan
Rencana
Kerja
8. Kemitraan
dengan
lintas sektor
dan program
terkait
9. Pembinaan
program
10. Monitoring
Evaluasi
11. Penyusunan
laporan
media yang
dikembang
kan dan
digunakan
2b.
Persentase
widyaiswara
yang
kompeten
untuk
memfasilitasi
pelatihan
3.Jumlah
kemitraan
dalam
dikembangkan dan
digunakan dalam
meningkatkan
kopetensi SDM
aparatur BKKBN
sebesar 80%.
2b.meningkatnyan
widyaswara yang
kompeten untuk
memfasilitasi
pelatihan dan
pengembangan
BKKBN sebesar
90%
√
25
akuntabilitas
kinerja Pusat
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kependuduk
an dan
Keluarga
Berencana
(LAKIP dan
SPIP)
pendidikan
dan pelatihan
SDM
aparatur :
a. Jumlah
mitra kerja
yang aktif
melakukan
kerjasama
dalam
pengembang
an program
diklat SDM
paratur dan
SDM Tenaga
Program
3a. Meningkatnya
jumlah mitra kerja
yang aktif
melakukan
kerjasama dalam
pelatihan dan
pengembangan
BKKBN sebesar
95%
√
26
b. Jumlah
mitra kerja
yang terlibat
proses
belajar
mengajar
dalam
pelatihan
SDM
aparatur
4. Jumlah
SDM yang
kompeten
dan terampil
dalam
pembinaan
pendidikan
dan pelatihan
3.b Meningkatnya
Jumlah mitra kerja
yang terlibat proses
belajar mengajar
dalam pelatihan
SDM aparatur
sebesar 80%
4. Meningkatnya
jumlah SDM yang
kompeten dan
terampil dalam
pembinaan
pendidikan dan
pelatihan SDM
aparatur
√
√
27
SDM
aparatur :
a. Jumlah
SDM
Aparatur
yang dilatih
b. Persentase
SDM
aparatur
dilatih yang
meningkat
Kompetensin
ya.
4a. Meningkatnya
kemampuan SDM
aparatur setelah
mengikuti
pelatihan BKKBN
sebesar 80%.
4b. Meningkatnya
kompetensi SDM
aparatur setelah
mengikuti
pelatihan sebesar
80%.
√
√
28
5. Jumlah
monitoring,
evaluasi dan
pembinaan
kediklatan
Aparatur :
a. Jumlah
Balatbang
dan Balai
Diklat yang
mendapatkan
pembinaan
dan fasilitasi
dalam
kediklatan
b. Persentase
Balatbang
5. Meningkatnya
jumlah monitoring,
evaluasi dan
pembinaan
kediklatan sebesar
80%
5a. Meningkatnya
jumlah fasilitas dan
meningkatnya
pembinaan
Balatbang dan
Balai Diklat
sebesar 80%
5b. Meningkatnya
presentase
√
√
√
29
dan Balai
Diklat yang
memenuhi
standar
kediklatan
c. Persentase
permasalaha
n diklat yang
teridentifikas
i
dan dapat
ditindaklanju
ti
Balatbang dan
Balai Diklat yang
memenuhi standar
kediklatan sebesar
75%
5c. Presentase
pemecahan
permasalahan
diklat yang
teridentifikasi dan
dapat
ditindaklanjuti
sebesar 95%
√
* Keterangan : √ = Terlaksana ( Melebihi nilai indikator )
30
2. Program pelatihan dan pengembangan BKKBN.
Tujuan :
Tujuan Umum : Mengembangkan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tujuan Khusus : a. Mengetahui Perkembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
b. Mengevaluasi Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang telah Terlaksana
c. Merencanakan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang akan Dilaksanakan Kembali
Jenis
Kegiatan
Sasaran Waktu dan
Tempat
Pelaksanaan Media Pelaksana Anggaran Indikator Kriteria Evaluasi Evalu
asi
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Divisi
Penelitia
n dan
Pengemb
angan
BKKBN
di
seluruh
1 Oktober
2014
hingga 31
Januari
2015
Di seluruh
daerah
1. Penyusunan
kebijakan dan
strategi
penelitian dan
pengembanga
n KB dan KS
Laptop,
Buku, dan
Modul
Pusat
Penelitian
dan
Pengemban
gan KB dan
KS
Biaya total
sebesar Rp
8,185 M
Rincian
terlampir
1. Jumlah
kebijakan
dan strategi
penelitian
dan
pengemban
gan KB
dan KS
1. Bertambahnya
jumlah kebijakan
dan strategi
penelitian dan
pengembangan
KB dan KS
sebanyak satu
kebijakan
√
31
Sejahtera daerah Se-
Indonesia
2. Penelitian
dan
pengembanga
n KB dan KS
3. Publikasi
hasil
penelitian dan
pengembanga
n melalui
Kuesioner,
laptop
Media massa,
media
elektronik,
jurnal, buku,
laptop,
2. a. Jumlah
penelitian
dan
pengemban
gan KB dan
KS sesuai
kebutuhan
b. Persentase
pemanfaatan
hasil
penelitian
dan
pengembanga
n KB dan KS
3. a. Jumlah
forum dan
2. a.meningkatnya
jumlah penelitian
dan
pengembangan
KB dan KS
menjadi 85%
b.Meningkatnya
persentase
pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan KB
dan KS menjadi
90%
3. a.meningkatnya
√
√
√
32
seminar
maupun
workshop
viewer dan
screen
Surat
perjanjian,
alat
dokumentasi
Laptop,
viewer dan
screen
jurnal yang
dipergunak
an untuk
diseminasi
hasil - hasil
penelitia
b. Jumlah
policy brief
bagi
penentu
kebijakan
tentang KB
dan KS4
4. Jumlah
mitra
jumlah forum
dan jurnal yang
dipergunakan
untuk
diseminasi hasil
- hasil penelitian
menjadi 80%
b.Meningkat-nya
jumlah policy
brief bagi
penentu
kebijakan
tentang KB dan
KS menjadi 85%
4. Meningkatnya
√
√
33
4. Menjalin
mitra kerja
litbang KB
dan KS
5. Monitoring,
evaluasi dan
pembinaan
program
litbang KB
dan KS
litbang
yang
melakukan
kerjasama
dengan
Puslitbang
KB dan KS
5. Jumlah
monitoring,
evaluasi
dan
pembinaan
program
litbang KB
dan KS
yang
dilaksanak
mitra litbang
yang melakukan
kerjasama
dengan
Puslitbang KB
dan KS menjadi
79%
5. Meningkatnya
jumlah
monitoring,
evaluasi dan
pembinaan
program litbang
KB dan KS yang
dilaksanakan
menjadi 80%
√
34
Rencana Anggaran Biaya
Kegiatan 1
Harga (dalam Rp)
Jumlah
orang
Waktu
(dalam hari)
Hasil
(dalam Rp)
Hotel 1.000.000 34 7 238.000.000
Transport 1.000.000 68 68.000.000
Akomodasi penjemputan 10.000.000 10.000.000
Konsumsi 150.000 68 7 71.400.000
Modul 150.000 68 10.200.000
Seminar kit 75.000 68 5.100.000
Arsip dan Foto Copy 5.000.000 5.000.000
Laporan Pertanggungjawaban 5.000.000 5.000.000
Pemateri (teori dan praktik) 2.000.000 12 24.000.000
1. Pemateri tentang pemberdayaan masyarakat
2. Pemateri tentang pembuatan kebijakan
3. Pemateri pembuatan program KB
4. Pendidikan KB
5. Kependudukan di Indonesia
6. Fasilitasi dan mediasi
Total 436.700.000
35
Kegiatan 2
No.
Rincian Harga (dalam Rp)
Jumlah
individu Waktu
Hasil
(dalam Rp)
1. Sewa hotel 500.000 25 3 37.500.000
2. Modul 55.000 50 2.750.000
3. Buku panduan penelitian 90.000 50 4.500.000
4. Konsumsi 150.000 50 3 7.500.000
SUB
TOTAL 52.250.000
2. Penelitian dan pengembangan KB dan KS
No.
Rincian Harga
Jumlah
individu TOTAL
5. Pembuatan sampel (kuisioner) 700 10.000.000 7.000.000.000
6. Konsumsi dan transportasi petugas survey 200.000 2000 400.000.000
36
SUB
TOTAL 7.400.000.000
3. publikasi hasil penelitian
No. Rincian Harga (dalam Rp)
7. Media Massa 50.000.000
8. Media Elektronik 150.000.000
9. Jurnal 25.000.000
10.. Buku laporan 45.000.000
11. Seminar Hasil 300.000.000
SUB TOTAL 570.000.000
4. menjalin mitra kerja LITBANG KBKS
No. Rincian Harga
12. Acara MOU 100.000.000
13. Pembuatan proposal dan berkas-berkas lainnya 5.000.000
SUB TOTAL 105.000.000
37
5. monitoring evaluasi dan pembinaan program Litbang KB dan KS
No. Rincian Harga
14. Transport dan konsumsi 50.000.000
15. Sewa gedung 5.000.000
16. Biaya percetakan 3.000.000
SUB TOTAL 58.000.000
TOTAL 8.185.250.000
38
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan
bersifat praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta
menumbuhkan motivasi yang kuat bagi anggota organisasi untuk
mewujudkannya. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”.
Berdasarkan kriteria visi yang baik menurut Wibisono (2006,p,43), visi BKKBN
sudah memenuhi kriteria singkat sehingga mudah diingat dan dimengerti, serta
sudah menyatakan cita-cita/keinginan perusahaan di masa depan yang sudah jelas
batasan waktu pencapaianya. Visi dari BKKBN sebenarnya sudah termasuk
dalam kriteria visi yang baik, hanya saja pada kata “seimbang” kurang adanya
kejelasan makna dari kata tersebut. Maka dari itu perlunya penambahan suatu
indikator untuk memberikan suatu kejelasan sehingga makna dari kata tersebut
lebih spesifik.
Misi merupakan jalan untuk mencapai visi. Misi BKKBN adalah
“Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan
Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Misi BKKBN sudah
sederhana, jelas, memiliki cakupan yang luas, serta mempunyai fokus pada
kondisi BKKBN saat ini, yakni Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan
Kependudukan serta berorientasi pada masa depan yakni Mewujudkan Keluarga
Kecil Bahagia Sejahtera, mudah dimengerti dan diingat sehingga memudahkan
mengkomunikasikan misi tersebut kepada anggota organisasi dan stakeholder.
Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa misi BKKBN memenuhi standar
kriteria misi yang baik.
Visi dan misi BKKBN mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan saling
mempengaruhi. Di dalam misi dijelaskan bahwa akan “Mewujudkan
pembangunan yang berwawasan kependudukan”, Pembangunan yang
berwawasan kependudukan ini mengacu pada kualitas penduduk untuk
meningkatkan potensi dan kemampuannya dalam proses pembangunan bangsa.
39
Sehingga misi ini sejalan dengan visi “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” karena
penduduk seimbang juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas penduduk.
Selain itu, misi BKKBN yang lain yaitu mewujudkan keluarga kecil
bahagia sejahtera. Keluarga kecil bahagia sejahtera diwujudkan melalui program
KB yaitu memiliki dua anak cukup dengan hanya ada satu anak yang dapat
menggantikan ibunya. Dengan demikian pertumbuhan penduduk tidak lagi
meningkat dan visi “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dapat tercapai. Untuk
mewujudkan misi tersebut, BKKBN merancang 7 rencana strategis yang akan
membantu beberapa program yang telah direncanakan. Rencana strategi tersebut
akan memudahkan BKKBN untuk melaksanakan misinya dengan baik dan
lancar. Karena rencana strategi tersebut sangat berhubungan erat dan saling
mempengaruhi satu sama lain. Dengan dibuatnya rencana strategis penduduk akan
semakin mengerti manfaat dari KB untuk kehidupannya dari aspek apapun.
Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga kecil
bahagia sejahtera, masyarakat semakin mengerti tujuan dan manfaat dari usaha-
usaha yang dilakukan BKKBN dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang
2015. Selain itu rencana strategis juga dapat meningkatkan informasi
kependudukan dan KB yang akurat dan terpercaya, membantu pemerintah dalam
penentuan sistem pembangunan yang tepat untuk penduduk dalam meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan yang berwawasan
kependudukan.
Setelah melakukan penyusunan rencana strategis BKKBN telah
menyususn berbagai macam perencanaan program. Program-program yang
direncankann tersebut bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang
2015. Dan hasil dari analisis di atas menjelaskan bahwa visi, misi, rencana
strategis dan rencana program BKKBN saling berkaitan.
40
SUMBER RUJUKAN
BKKBN. 2014. Rencana Strategi BKKBN 2014. www.bkkbn.go.id%2Farsip%2FDocuments%2FRENSTRA%2520BKKBN%25202010-2014.pdf diakses pada tanggal 21 Agustus 2014
Rahayu Ambar. 2014. Kebijakan dan Strategi Akselerasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga. Jakarta
Anonymous. 2012. Penulisan Visi dan Misi yang Baik. http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00575-MN%20Bab2001.pdf diakses pada tanggal 21 Agustus 2014
Ghazali Muhammad. 2012. Menentukan Visi dan Misi yang Baik. http://muhammadghazali.wordpress.com/2012/02/25/menentukan-visi-dan-misi-yang-baik/ diakses pada tanggal 21 Agustus 2014
41
Recommended