View
13
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LPPHPL – 013 – IDN
LVLK – 006 – IDN LSUP – 025 – IDN LSSML – 018 - IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN PERTAMA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 515/EQ.SHPK/IX/2019
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama Penilaian
Kinerja PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 28 September 2019
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : PT Samudera Rejeki Perkasa
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA : SK.634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2012
Addendum SK.819/Menhut-II/2014 tanggal 25
September 2014
Luas : ± 89.190 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 02 s.d. 09 September 2019
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan “Tidak
Lulus” karena masih terdapat ketidaksesuaian pada
Verifier Dominan (bernilai “Buruk”) dan norma
penilaian verifier standar VLK dinyatakan “Tidak
Memenuhi”, sehingga sertifikat PHPL PT Samudera
Rejeki Perkasa dengan Nomor 043/EQC-
PHPL/X/2018 yang berlaku sampai dengan tanggal
18 Oktober 2023 untuk sementara
ditangguhkan/dibekukan sampai dengan dipenuhinya
ketidaksesuaian tersebut.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 18
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit : Ucep Sucitra, S. Hut (L. Auditor/Auditor Prasyarat)
Oniranto Adi Fajari, S.Hut, M. Si (Auditor Produksi)
Arifin Heri Prasetyo, S. Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
Muji Susanto, S. Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi,
dan VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Samudera Rejeki Perkasa
b. Nomor & Tanggal SK : SK Menhut.634/Menhut-II/2012
Tanggal 12 November 2012
Adendum SK.819/Menhut-II/2014
tanggal 25 September 2014
c. Luas dan Lokasi : ± 89.190 Ha di Kabupaten
Murung Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah
d. Alamat kantor :
- Kantor :
Jl. Kelapa Hybrida Raya Blok PF 18/32
Pengangsaan Dua Kelapa Gading
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 18
Jakarta 14250
e. Nomor telepon/faks/E-mail : 021.45872047/52/56/57
021.45872048/55
f. Pengurus :
- Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ronald Louis Sanuddin
Komisaris : Siti Haryanah
- Dewan Direksi :
Direktur : Ir. Yati Suryati
g. Nomor S-PHPL/S-LK : 043/EQC-PHPL/X/2018
h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 19 Oktober 2018 s.d. 18 Oktober 2023
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 02 dan 09 September
2019
▪ Koordinasi dengan Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah yang diwakili oleh Bapak
Agustan Saining (Kasi
Perencanaan dan Tata Hutan)
dan Bapak Achmad Zaini
(Sekretaris Dishut).
▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah
X Palangkaraya yang diwakili oleh
Bapak Beny Budiansyah dan
Miguel Da Costa S (Kasubag TU).
▪ Koordinasi bertujuan untuk
menyampaikan rencana
Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL di
PT Samudera Rejeki Perkasa
(Auditee) dan meminta masukan
terkait dengan kinerja Auditee
selama ini.
Pertemuan Pembukaan 03 September 2019 ▪ Pertemuan dilaksanakan di
Basecamp Babau, Kabupaten
Murung Raya.
▪ Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana
kerja penilaian, menyampaikan
metodologi dan prosedur
penilaian, serta
mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
▪ Pertemuan pembukaan diakhiri
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 18
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dengan pembuatan BAP yang
dilampiri dengan notulensi
kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 03 – 07 September
2019
▪ Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.1 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15
/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
▪ Untuk menguji kebenaran data,
Tim Audit melakukan
pengamatan, pencatatan, uji
petik, dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.1 dan
Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan 07 Oktober 2019 ▪ Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Auditee atas
bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
▪ Menyampaikan Daftar Periksa
PHPL.
▪ Memberitahukan temuan
observasi dan ketidaksesuaian.
▪ Membacakan atau
memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
▪ Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 21 September 2019 Rapat Pengambilan Keputusan (PK)
menelaah hasil-hasil dan
kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk
menjamin bahwa penilaian telah
dilaksanakan secara efektif dan
efisien sesuai dengan Prosedur PT
EQUALITY Indonesia serta
mengambil keputusan mengenai
predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-HA
SEDANG
• Auditee memiliki dokumen legal dan tata batas sebagai
berikut :
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Dokumen Legal :
a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP,
TDP, dan dokumen legal lainnya.
b. IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa yaitu SK
Menteri Kehutanan Nomor : SK.634/Menhut-II/2012
Tanggal 12 November 2012.
c. SK Perubahan luasan areal kerja nomor
SK.819/Menhut-II/2014 Tanggal 25 September 2014
Luas Areal : ± 89.190 Hektar, yang berlokasi di
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah.
B. Administrasi Tata Batas :
Dokumen tata batas sesuai dengan tingat realisasi
kegiatan tersedia lengkap dalam bentuk surat menyurat
dengan Kementerian LHK dan proses penyusunan Draft
Rencana Kerja Tata Batas.
• Upaya merealisasikan tata batas temu gelang, Auditee
telah melakukan upaya proses perencanaan pelaksanaan
tata batas dengan telah melakukan pembayaran atas
biaya pembuatan instrsuki kerja dan pembuatan pedoman
tata batas yang dibuktikan dengan adanya kwitansi serta
perjanjian kerja sama dengan CV Lintas teknik terkait
pelaksanaan tata batas
• Untuk tata batas areal kerja tidak terdapat konflik batas
dengan pihak manapun, walaupun penataan belum
dilakukan. Justru konflik terjadi dalam kegiatan
perambahan hutan dan ilegal logging dan hal tetep
merupakan konflik batas, tetapi pemegang izin tidak ada
upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut.
• Hasil telaah dokumen peta lampiran IUPHHK-HA
SK.634/Menhut-II/2012 Tanggal 12 November 2012
Addendum SK.819/Menhut-II/2014 Tanggal 25
September 2014 (ha), dan dengan Peta SK Menhut No
SK.529/Menhut-II/2012 tentang Kawasan Hutan Provinsi
Kalimantan Tengah, menunjukan bahwa tidak tedapat
perubahan fungsi kawasan pada areal kerja Auditee.
Seluruh areal kerja Auditee masuk kedalam fungsi
kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Dengan demikian
verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable).
• Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan,
berupa penggunaan kawasan untuk tambang batu bara
oleh PT Maruwai Coal dan terdapat upaya auditee dalam
mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
yang sah. namun belum terdapat pelaporan mengenai
seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
yang sah berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana
penunjangnya an PT Maruawai Coal kepada Instansi
berwenang.
1.2. Komitmen Pemegang
Izin IUPHHK-HA
SEDANG
▪ Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan Dokumen
Visi dan Misi PT Samudera Rejeki Perkasa, disahkan
berdasarkan keputusan Direktur Utama PT Samudera
Rejeki Perkasa Nomor: 009/SK-DU/VisiMisi_SRP/I/2019
tanggal 10 Januari 2019 yang menandakan dokumen
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tersebut legal dan kandungan kalimat visi misi Perusahaan
telah sesuai dengan kerangka PHPL
▪ Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan
hanya kepada karyawan dengan bukti BA daftar hadir dan
foto kegiatan, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat
Desa sekitar areal kerja PT SRP, Desa Tumbang Baloi dan
Desa Pendasiron, tidak/belum dilakukan, informasi dari
bagian Humas Bapak Pajai, sosialisasi visi misi dilakukan
secara non formal, dan tidak terdokumentasi
▪ Hasil verifikasi terhadap dokumen terkait implementasi PHl
Pelaksanaan Visi Misi Perusahaan, Implementasinya
sebagaian belum seluruhnya sesuai dengan Visi Misi PHL
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada seluruh
tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
SEDANG
▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan GANIS
PHPL Auditee pada periode tahun 2018- 2019 Auditee
tidak memiliki tenaga Ganis PHPL pengukuran dan
perpetaan (kurpet) dan Ganis PHPL Pemanenan hutan
(Nenhut), serta masih terdapat kekurangan Ganis pada
setiap bidang Ganis antara lain Ganis Binhut, dan PKB-R,
serta Ganis Canhut , sehingga belum sesuai Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2014, dan Dirjen
PHPL No P.16/PHPL-IPHH/2015, tentang syarat
kecukupan sesuai luasan areal kerja
▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee dari tahun
2018 - 2019 berdasarkan jenis pelatihan sebesar realisasi
64,70 % dan berdasarkan jumlah peserta pelatihan
sebesar 54,76 %. Selain itu pada periode 2018 – 2019
peningkatan kompetensi karyawan dilakukan tidak merata,
dan hanya pad pelatihan pada bidang yang diwajibkan saja
seperti Ganis dan Sipuh On Line, sedankan peningkatan
kemampuan SDM pada bidang lain sama sekali belum
dilakukan
▪ Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee
belum tersedia lengkap, dan wajib lapor ketenagakerjaan
belum sesuai Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU.
No. 7 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1)
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK-HA
SEDANG
▪ Auditee telah memiliki struktur organisasi dan job
description, Namun berdasarkan telaah dokumen, terdapat
rangkap jabatan pada Jabatan SPI dan Manager
Pengusahaan Hutan yang dijabat oleh Rezeki P Harbani.
Implementasi dilapangan berdasarkan pencatatan
terdapat ketidaksesuaian penugasan dan fungsinya
berbeda dengan yang tercantum dalam struktur organisasi
dan hanya sebagaian yang sesuai dengan kerangka PHPL.
▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM, tetapi hanya
sebatas perangat komputer saja, sedangkan perangkat
untuk komunikasi sangat terbatas untuk tenaga
pelaksananya telah tersedia melalui penetapan Surat
Keputusan Direktur.
▪ Terdapat Organisasi SPI, tetapi kegiatan internal audit
belum mencakup seluruh bidang pekerjaan dalam unit
kerja PT SRP, berbeda dengan SOP Nomor 008/SOP-
HRD/SRP/2015, bahwa audit internal harus mencakup
seluruh bidang dalam unit kerja PT SRP, dengan demikian
keberadaan SPI belum efektif mengontrol seluruh tahapan
kegiatan pengelolaan hutan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan
manajemen Auditee berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi namun bentuk laporan belum menggambarkan
sebuah hasil audit internal pada seluruh bidang tahapan
kegiatan operasional PT SRP sesuai dengan SOP Nomor
008/SOP-HRD/SRP/2015.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BURUK
▪ Masyarakat Desa Tumbang Baloi belum mendapatkan
informasi awal mengenai rencana penebangan, sehingga
masyarakat Desa Tumbang Baloi belum seluruhnya
mendapatkan sosialisasi RKT tahun 2018 – RKT 2019.
Berdasarkan telaah dokumen Auditee tidak/belum
melakukan sosialisasi RKT 2018 dan RKT 2019, belum
mendapat persetujuan.
▪ Penataan batas terhadap areal hutan PT Samudera Rejeki
Perkasa masih belum dilakukan karena menunggu kondisi
keuangan Perusahaan, terhadap persetujuan dalam proses
tata atas sudah melakukan pembuatan dokumen
persetujuan dengan instansi Pemerintah terkait, dibuktikan
dengan kelengakapan sebagai syarat penataan batas,
tetapi Auditee pada tahun 2018 - 2019 belum melakukan
sosialisasi batas kawasan hutan kepada masyarakat,
sehingga persetujuan proses tata batas hanya sebagian
pihak
▪ Auditee telah melakukan kewajiban pelaksanaan CD/CSR
kepada salah satu Desa Binaan dengan memberikan
bantuan bantuan seperti honor untuk tokoh tokoh
masyarakat, bantuan perbaikan jalan yang dibuktikan
dengan laporan bantuan CSR (informasi dari Aspek Sosial),
hal ini sekaligus sebagai bentuk persetujuan atas proses
pelaksanaan CSR/CD untuk tahun 2018 – 2019, namun
demikian hal ini hanya menggambarkan bentuk
persetujuan dari sebagian pihak atau 50% atas proses
pelaksanaan CSR/CD
▪ Auditee telah menetapkan kawasan lindung, berdasarkan
Keputusan Direktur Utama PT Samudera Rejeki Perkasa
No. SK.002/Direksi/IX/2016 tanggal 25 Juli 2016, dengan
luas23.848 Ha, tetapi tidak/belum mendapatkan
persetujuan dalam proses penetapan Kawasan lindung
karena tidak dilakukan sosialisasi kawasan lindung yang
intinya meminta persetujuan.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
SEDANG
▪ Auditee telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA
untuk periode tahun 2014 – 2023 dan telah mendapat
persetujuan dan pengesahan Menteri Kehutanan
berdasarkan surat keputusan Nomor :
SK.2100/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 5/2016 tanggal
12 Mei 2016. Dalam penyusunan Revisi RKUPHHK-HA
tersebut tidak mendapatkan peringatan dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
▪ Implementasi kesesuaian luas blok RKT 2018 dan 2019
sebesar 3.210 ha, atau 98% dari alokasi rencana dalam
Revisi RKUPHHK-HA seluas 3.275 ha.
▪ Sebagian besar (lebih dari 50%) batas blok dan petak
RKT 2018 masih terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu
berupa papan nama blok dan papan nama petak kerja.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Namun, penandaan batas dengan cat atau rintisan
kurang jelas. Ketidakjelasan disebabkan karena warna
cat pudar, jarak polet terlalu jauh, dan sebagian
penandaan batas blok atau petak yang salah
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BURUK
▪ Auditee telah memiliki data potensi tegakan per tipe
ekosistem yang ada dari hasil IHMB dan data potensi
tegakan dari hasil ITSP selama tahun 2017 - 2019, namun
data pendukungnya tidak tersedia secara lengkap seperti
buku ukur dan peta sebaran pohon.
▪ Auditee telah membuat petak ukur permanen (PUP) di
petak 47C, namun tidak melaksanakan kegiatan
pengukuran secara rutin setiap tahun
▪ Auditi tidak melakukan pengukuran PUP secara rutin setiap
tahun, sehingga tidak memiliki data analisis potensi
dan/atau riap, serta belum menyerahkan laporan kepada
Badan Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan sistem
silvikultur untuk menjamin
regenerasi hutan
SEDANG
▪ Auditee telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur
secara lengkap, namun sebagian isinya belum mengacu
pada peraturan terbaru.
▪ Sebagian besar SOP system silvikultur telah dimple-
mentasikan di lapangan. Terdapat prosedur yang tidak
dilaksanakan dengan baik, seperti kegiatan ITSP tidak
100%, dan kegiatan penanaman tidak menggunakan jenis
pohon unggulan setempat atau jenis pohon yang ditebang.
▪ Auditi tidak pernah melaksanakan kegiatan pemantauan
ketersediaan tegakan tinggal di area bekas tebangan,
dimana hasil uji petik Auditor diketahui bahwa jumlah
pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari
jenis komersial yang tersebar merata di blok RKT 2018
dengan rata-rata sebanyak 33 pohon/ha.
▪ Auditi tidak melaksankan kegiatan pemantauan tegakan
tinggal, dimana hasil uji petik auditor diketahui bahwa
ketersediaan permudaan tingkat tiang sebanyak 133
batang/ha dan pancang sebanyak 504 batang/ha
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi tepat
guna untuk pemanfaatan
hutan
SEDANG
▪ Auditee telah memiliki SOP prosedur
pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL)
dan isinya telah sesuai untuk karakteristik kondisi
setempat
▪ Auditee baru menerapkan teknologi ramah lingkungan
pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau
pengelolaan hutan
▪ Auditi tidak melaksanakan kegiatan pemantauan tingkat
kerusakan tegakan tinggal akibat aktivitas penebangan,
dimana hasil uji petik oleh auditor diketahui bahwa rata-
rata tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatan
permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar
24,70%.
▪ Auditi tidak melaksanakan kegiatan pemantauan limbah
tebangan, dimana hasil uji petik limbah tebangan diketahui
bahwa Faktor eksploitasi (Fe) sebesar 0,68.
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana
BAIK
▪ Terdapat dokumen RKT tahun 2018 dan 2019 yang
tersedia secara lengkap, dan telah disahkan oleh Dinas
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kerja penebangan/
pemanenan/ pemanfaatan
pada areal kerjanya
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan disusun
berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA periode Tahun 2014 –
2023.
▪ Auditee telah membuat dan memiliki peta kerja yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa Peta Kerja
RKU skala 1 : 100.000 dan Peta Kerja RKT skala 1 :
50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/
dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi, namun peta
kerja kegiatan lapangan skala 1 : 10.000 dan atau skala
1 : 5.000 tidak tersedia.
▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada
sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/
ditanam/dipelihara sebesar 78,3%.
▪ Realisasi produksi kayu di RKT 2018 sebesar 58.740,9 m3,
atau 99,99% dari rencana sebesar 58.747,94 m3, terdiri
atas kelompok jenis Meranti sebesar 53.214,56 m3, atau
100,77% dari rencana sebesar 52.808,54 m3, dan jenis
Rimba campuran sebesar 93,05%. Lokasi tebangan
sesuai dengan RKT yang disahkan, dengan realisasi
tebangan seluas 1.450 ha, atau 94,6% dari target seluas
1.533 Ha
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai
dan memenuhi kebutuhan
dalam pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia
BURUK ▪ Terdapat laporan keuangan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2018, tetapi tidak diaudit sehingga
tidak terdapat opini dari Akuntan Publik.
▪ Terdapat laporan keuangan untuk tahun tahun yang
berakhir 31 Desember 2018, namun penyusunannya tidak
sesuai Pedoman pelaporan keuangan pengelolaan hutan
produksi (Dolapkeu PHP) dan tidak diaudit Akuntan Publik.
▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak
proporsional dengan rata-rata perbedaan antara kegiatan
pemanenan hutan dengan bidang lainnya sebesar 96,43%.
▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
selama tahun 2018 tidak lancar.
▪ Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan untuk
kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan
penanaman tanah kosong pada tahun 2018 sebesar Rp
425.275.000, atau 60,2% dari targetnya sebesar Rp
705.880.000. Di samping itu, kegiatan penanaman
dan/atau pengayaan tersebut belum mencerminkan
kebutuhan di lapangan.
▪ Walaupun realisasi fisik kegiatan penanaman dan/atau
pembinaan hutan di blok RKT 2018 sebesar 66,9%,
namun kegiatan tersebut tidak didukung dengan bukti
administrasi dokumen dan jumlah tenaga kerja yang
memadai
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
SEDANG
▪ Luas kawasan lindung Auditee telah sesuai dengan
dokumen revisi RKUPHHK-HA yaitu seluas 23.848
(26,74%) dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya saat
penetapannya.
▪ Kawasan lindung Auditee yang telah ditata dilapangan
mencapai 63% dari panjang rencana dan terdapat
penandaan yang terlihat dengan jelas meskipun belum
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mencakup seluruh kawasan lindung yang ada diseluruh
areal kerja
▪ Hasil overlay peta citra landsat dengan peta kawasan
lindung kondisi kawasn lindung yang berhutan di PT
Samudera Rejeki Perkasa sebesar 87.7%, dan terdapat
realisasi penanaman kanan kiri jalan sebesar 100% dari
yang direncanakan (berdasasarkan dokumen RKT 2019
dan RKT 2019), dengan jenis tanaman terbanyak adalah
Sengon
▪ Kegiatan sosialisai kawasan lindung belum melibatkan
pejabat desa serta tokoh masyarakat Desa Tumbang Baloi
dan Desa Pendak Siron serta tidak terdapat bukti
pengakuan kawasan lindung dari para pihak kedua desa
tersebut, dan secara de-fakto terdapat gangguan hutan
berupa peladangan/illegal loging di areal kerja dapat
menjadi potensi gangguan terhadap kawasan lindung
▪ Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan kawasan
lindung yang sesuai dengan sebagian ketentuan terhadap
kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam
RKUPHHK-HA.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BURUK
▪ Dari 5 jenis gangguan yang teridentifikasi, belum
seluruhnya diatur dalam SOP (jenis gangguan hama dan
penyakit), sehingga keberadaan SOP perlindungan hutan
berdasarkan jenis gangguan tidak mencakup seluruh jenis
gangguan yang ada (minimal 50%)
▪ Jenis, jumlah sarana prasarana Auditee sebagian (50%)
sesuai dengan ketentuan serta fungsinya sesuai dan
berfungsi dengan baik
▪ Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan
(Keamanan, Pengendalian Kebakaran dan pengendalian
hama penyakit) dengan dengan jumlah dan/atau
kualifikasi personil tidak memadai. Auditee juga belum
melakukan pembentukan asyarkat Peduli Api (MPA)
▪ Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/preventif/ represif) namun
belum mempertimbangkan jenis gangguan yang ada
seperti masih minimnya pendataan terhadap areal
peladangan, illegal loging, dan perburuan.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan hutan
SEDANG
▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang
mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan.
▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian
(50%) sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan
AMDAL (ANDAL, RKL/RPL) tahun 2009 dengan kondisi
yang masih berfungsi dengan baik
▪ Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan
dengan jumlah dan kualifikasi sebagian (60%) sesuai
dengan ketentuan
▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air (RKL, RKUPHHK) dan
sebagian (56%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dampak terhadap tanah dan air (AMDAL/RKL/RPL tahun
2009, Revisi tahun 2016 RKUPH-HA periode 2014 s.d
2023), namun pada periode pemantauan semester I dan II
tahun 2018 tidak terdapat implementasi dan dokumen
kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting
terhadap tanah dan air, namun Auditee telah berupaya
untuk mengurangi dampak meskipun belum optimal,
seperti pada kegiatan pemeliharaan jalan angkutan,
penyediaan persemaian, penanaman kanan kiri jalan dan
menyediakan Ganis Binhut.
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka
(endangered), jarang
(rare), terancam punah
(threatened) dan endemik
BURUK
▪ Auditee telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna
dilindungi dan/atau RTE namun prosedur masih bersifat
umum dan belum dilengkapi dengan metode identifikasi
yang jelas mencakup sebagian (50%) ketentuan, sehingga
ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna
mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau
RTE yang terdapat diareal Auditee.
▪ Tidak terdapat implementasi kegiatan identifikasi seluruh
jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
SEDANG
▪ Prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang
ada di areal Auditee masih bersifat umum baru mencakup
sebagian (50%) ketentuan, sehingga ketersediaan
prosedur pengelolaan flora mencakup sebagian jenis-jenis
yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal
Auditee.
▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora
sebagian (50%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan
pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang
dilindungi dan/atau RTE diareal Auditee
▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk
menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana
dijelaskan pada verifier 3.5.2.
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan terhadap
species fauna
dilindungi dan/atau
jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik
SEDANG
▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk
menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana
dijelaskan pada verifier 3.5.2.
▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna
sebagian (50%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan
pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang
dilindungi dan/atau RTE diareal Auditee.
▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian
species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk
menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana
dijelaskan pada verifier 3.6.2.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
SEDANG
▪ Auditee telah memiliki sebagian dokumen/ laporan
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif &
penyelesaian konflik yang diketahui para pihak
▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun
tidak lengkap dan tidak jelas.
▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang
dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat
▪ Auditee telah memperoleh persetujuan dari sebagian para
pihak dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan
yang berlaku.
SEDANG
▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan.
▪ Auditee telah memiliki sebagian (minimal 50%) mekanisme
pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat
▪ Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan
sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya
sebagian.
▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi namun belum lengkap
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para pihak
SEDANG
▪ Auditee belum memiliki data terdokuemtasi terkait
informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun
belum lengkap.
▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
▪ Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh
pemegang izin.
▪ Auditee telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang
namun belum lengkap & jelas
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi konflik
BURUK
▪ Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum
lengkap (50%) yang lengkap dan jelas
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
▪ Auditee telah memiliki konflik namun tidak tersedia peta
konflik.
▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia,
dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.
▪ Auditee Tidak memiliki dokumen/laporan penanganan
konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan Kesejah-
teraan Tenaga Kerja
SEDANG
▪ Auditee telah mengimplementasikan sebagian besar
hubungan industrial dengan seluruh karyawan
▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana
pengembangan kompetensi.
▪ Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian
diimplementasikan.
▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan baru sebagian diimplementasikan
(5) Resume Hasil Verifikasi LK :
Kriteria/Indikator
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
Indikator 1.1.1. Pemegang
izin mampu menunjukkan
keabsahan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain
yang berada dalam
kawasan hutan yang
dikelola IUPHHK.
MEMENUHI ▪ Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HAPT
Samudera Rejeki Perkasa yaitui Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK 634/Menhut-II/2012 Tanggal
12 November 2012 seluas ± 57.355 Ha dan Addendum
SK Menhut No. SK 819/Menhut-II/2014 Tanggal 25
September 2014 tentang perubahan atas Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK. 634/ Menhut-II/2012
Tanggal 12 November 2012 Tentang pemberian
IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa Atas Areal
Hutan Produksi Seluas ± 57.355 Ha di Kabupaten
Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah menjadi
luasan ± 89.190 Ha sudah dipenuhi seluruhnya.
Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Dan Konservasi
Perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai
Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 :
250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September
2012) seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi
Terbatas.
▪ Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil (SPP-IIUPH) Nomor : S.108/VI-
BIKPHH/2013 dikeluarkan di Jakarta oleh Kementerian
Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Tanggal 4 Februari 2013 dan ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Ir. Bambang Hendroyono, MM,NIP.
19640930 198903 1 001. Luas areal IUPHHK : ±
57.355 Ha dan Besarnya IIUPHHK : Rp
6.452.437.500,00 (57.355 Ha x 45/20 x Rp
50.000,00)
Addendum Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil (SPP-IIUPH) Nomor : S.728/VI-
BIKPHH/2014 dikeluarkan di Jakarta oleh Kementerian
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Tanggal 23 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Ir. Bambang Hendroyono, MM,NIP.
19640930 198903 1 001, dengan Luas areal IUPH: ±
89.190 Ha dan Besarnya IIUPH : Rp 7.162.875.000,00
(31.835 Ha x 45 tahun x Rp 5.000,00/Ha/thn)
Bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.108/VI-
BIKPHH/2013 melalui Bank Nasional Indonesia (BNI)
pada Tanggal 27 Maret 2013 sejumlah Rp
6.452.437.500,00 (Enam Milyar Empat Ratus Lima
Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima
Ratus Rupiah).
Bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.728/VI-
BIKPHH/2014 melalui Bank Mandiri Cabang Kelapa
Gading Bolevard Raya Jakarta Pusat pada Tanggal 12
Pebruari 2014 sejumlah Rp 7.162.875.000,00 (Tujuh
Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
▪ Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang
sah diluar kegiatan IUPHHK yaitu berupa Ijin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.99/ Menhut-
II/ 2013 Tanggal 6 Februari 2013 atas nama PT
Maruwai Coal
Indikator 2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang
berwenang
MEMENUHI ▪ Auditee telah menyusun Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-
HA) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun
2014 s/d 2023 dan telah mendapat persetujuan dan
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.35/VI-BUHT/2014 Tanggal 16
September 2013, dilampiri Peta RKUPHHK-HA Atas
Nama PT Samudera Rejeki Perkasa dengan Luas ±
57.355 Ha Skala 1 : 100.000
Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Atas
Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Periode Tahun 2014
-2023 disusun oleh pemegang ijin dan telah disetujui
dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.2100/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/ 5/2016 Tanggal
12 Mei 2016, dilampiri Peta Revisi RKUPHHK-HA Atas
Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Luas ± 89.190 Ha
Skala 1 : 100.000
▪ Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 522. 1027/II.2/Dishut
Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
(RKTUPHHK-HA) Tahun 2018 Atas Nama PT Samudera
Rejeki Perkasa Di Provinsi Kalimantan Tengah
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Ditetapkan Di Palangka Raya Tanggal 26 Maret 2018,
sejak tanggal ditetapkandan berakhir sampai dengan 31
Desember 2018, ditandatangani Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sipet
Hermanto (Pembina Utama Madya/NIP. 19600303
198901 1 004) beserta Lampiran Peta.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 522. 45/II.2/Dishut
Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
(RKTUPHHK-HA) Tahun 2019 Atas Nama PT Samudera
Rejeki Perkasa Di Provinsi Kalimantan Tengah
Ditetapkan Di Palangka Raya Tanggal 22 Februari
2019, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019, ditandatangani Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Sri
Suwanto, MS; Pembina Tingkat I/NIP. 1970416 199803
1 002) beserta Lampiran Peta.
▪ Auditee telah memiliki kawasan lindung seperti yang
tercantum dalam peta lampiran dokumen RKUPHHK-HT
dan RKTUPHHK Tahun 2018 dan 2019 terdapat
penandaan kawasan lindung Sempadan Sungai, Buffer
Zone, dan KPPN yang ditandai dengan bloking dan arsir
warna biru.
Hasil pemeriksaan di lapangan auditee telah melakukan
pemasangan plang/papan nama kawasan lindung dan
jalur rintis yang diberi cat warna merah. Dan hasil
pengambilan tiitk koordinat dengan menggunakan alat
GPS menunjukkan kesesuaian antara kawasan lindung
pada peta dan di lapangan
▪ Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA
Tahun 2019, telah disahkan dan ditandatangan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
Blok RKT dilapangan ditandai dengan Plang Nama Blok
RKT dan pada petak ditandai dengan pemasangan
Patok Petak.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses) dengan
lampiran- lampirannya.
MEMENUHI Auditee telah menyusun Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA)
Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2014 s/d
2023 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.35/VI-BUHT/2014 Tanggal 16 September 2013,
dilampiri Peta RKUPHHK-HA Atas Nama PT Samudera
Rejeki Perkasa dengan Luas ± 57.355 Ha Skala 1 :
100.000
Surat Direktur Utama PT Samudera Rejeki Perkasa No.
019/DIR-SRP/ihmb/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 tentang
Permohonan Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja
IHMB Perluasan IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa
dan surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.661/UHP-
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1/2015 Tanggal 15 September 2015 tentang Rencana
Pelaksanaan Kegiatan IHMB Atas Nama PT Samudera
Rejeki Perkasa, sebagai dasar dokumen RKUPHHK-HA.
Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Atas Nama
PT Samudera Rejeki Perkasa Periode Tahun 2014 s/d 2023
disusun oleh pemegang ijin dan telah disetujui dengan
keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.2100/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/5/
2016 Tanggal 12 Mei 2016, dilampiri Peta Revisi
RKUPHHK-HA Atas Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Luas
± 89.190 Ha Skala 1 : 100.000
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan kayu
hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang
diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
NOT APPLICABLE Pada Verifier 2.2.1.b. ini dilakukan verifikasi tetapi tidak
dapat diterapkan karena IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki
Perkasa merupakan pemegang Izin UPHHK-Hutan Alam,
sehingga tidak ada areal penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman industri (Not Applicable).
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
TIDAK MEMENUHI ▪ Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa dalam
rentang waktu September 2018 s/d Agustus 2019,
Auditee telah meng-LHP-kan kayu hasil penebangan
terdiri dari :
- Kayu Bulat Besar (KB) sejumlah 13.964 batang
dengan volume 74.541,02 M3.
- Kayu Bulat Sedang (KBS) sejumlah 1.609 batang
dengan volume 4.620,14 M3.
- Kayu Bulat Kecil (KBK) sejumlah 14 batang dengan
volume 49,71 M3.
Berdasarkan data hasil pengukuran terhadap 100
batang kayu diketahui bahwa Jumlah volume 100
batang kayu hasil uji petik adalah 585,35 M3,
sedangkan menurut dokumen LHP adalah 572,91 M3,
dengan demikian terdapat perbedaan sebesar 12,44
M3 atau 2,13 %.
Nomor batang di LHP tidak dapat ditemukan di lapangan
karena tidak terdapat penandaan pada tunggak
sehingga kayu tidak dapat di lacak balak.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
TIDAK MEMENUHI Auditee melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke
TPK Antara disertai dengan dokumen SKSHHK tetapi hasil
uji petik persediaan kayu di Logpond Beras Belange
penerbitan dokumen SKSHHK tidak sesuai dengan waktu
pengangkutan kayu
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
Verifier 3.1.3.a.
Tanda- tanda PUHH/
barcode pada kayu dari
pemegang IUPHHK-HA bisa
TIDAK MEMENUHI Auditee telah melakukan penandaan/Identitas pada
Log/kayu berupa label merah yang berisi informasi nomor
produksi dan label kuning (label barcode), tetapi Auditee
tidak melakukan penandaan pada tunggak kayu sehingga
tidak memungkinkan penelusuran identitas kayu (lacak
balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak.
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
TIDAK MEMENUHI Penandaan pada fisik kayu bulat di PT Samudera Rejeki
Perkasa telah dilaksanakan dengan cara memasangkan
dua label yaitu label plastik warna orange dan barcode
(warna kuning). Hasil verifikasi lapangan, Auditee tidak
melakukan penandaan pada tunggak kayu sehingga tidak
ada sistem yang dapat ditelusuri karena
identitas/penandaan tunggak tidak diterapkan secara
konsisten
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan lampirannya
untuk hutan tanaman.
MEMENUHI Auditee dapat menunjukkan dokumen angkutan kayu yaitu
SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang
yang ditunjuk oleh Direktur PT Samudera Rejeki Perkasa.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Dokumen SPP PSDH-DR (kelompok jenis, volume dan tarif)
terbit melalui SIMPONI sesuai dengan LHP yang telah
disahkan. Kewajiban pembayaran PSDH periode bulan
September 2018 sampai dengan Agustus 2019 dengan
volume produksi sebesar 79.210,87 M3 adalah PSDH
adalah Rp 6.040.373.557,00,- dan pembayaran DR adalah
US $ 1.243.448,69.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Auditee telah membayar kewajiban PSDH dan DR periode
September 2018 s/d Juli 2019 sesuai dengan SPP yang
diterbitkan. Bukti setor pembayaran PSDH dan DR yang
ditunjukan oleh Auditee berupa print out dan bill setoran
dari Bank Mandiri sesuai dengan jumlah tagihan yang harus
dibayar yaitu PSDH sebesar Rp 5.193.540.977,00dan DR
sebesar US $ 1.070.847,15.
Pembayaran PSDH-DR periode bulan Agustus 2019 (LHP
06/LHP-SRP/DK-MR/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019)
masih dalam proses pembayaran.
Verifier 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan alam
MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai
dengan tariff, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu
mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis
penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada
Kementerian Kehutanan dan berdasarkan Permenhut, RI
Nomor : P.64/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal
19 Desember 2017.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor : 68/MPP/ Kep/2/2003 Tanggal 11
Pebruari 2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau
Terdaftar dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :
53/M-DAG/PER/9/2014 Tanggal 2 September 2014
tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan, Auditee diberikan
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT) melalui surat Nomor : 79/UPP/PKAPT/09/2015
Tanggal 10 September 2015, masa berlaku sampai dengan
Tanggal 10 September 2020. Pada saat dilakukan
penilaian awal, verifier ini dilakukan verifikasi akan tetapi
tidak dapat diterapkan karena berdasarkan Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun
2018 Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 68/
MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau
(PKAPT), (Not Applicable).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
MEMENUHI Kapal yang digunakan oleh Auditee untuk mengangkut kayu
ke tempat tujuan sebagaimana yang tercantum dalam
SKSHHK, memiliki ijin dan kapal tersebut berbendera
Indonesia
Kriteria K.3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai dengan
ketentuan.
MEMENUHI Auditee telah melakukan penandaan tanda v-legal pada
dokumen SKSHHK dan label barcode pada bontos kayu dan
tunggak kayu di lapangan. Pembubuhan tanda v-legal telah
mengacu pada peraturan perdirjen PHPL
P.14/PHPL/Set/4/2016 lampiran 6.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
MEMENUHI Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PT
Samudera Rejeki Perkasa telah mendapatkan
persetujuanberdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor : 188.44/342/2009 Tanggal 10 Oktober
2009 atas areal seluas 57.694 Ha di Kabupaten Murung
Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan adanya perubahan luas kawasan, SK tersebut
diperbaharui melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 188.44/69/2012 Tanggal 15 Februari 2012 dari
luasan 57.694 Ha menjadi 89.855 Ha di Kabupaten
Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
Penyusunan studi AMDAL PT Samudera Rejeki Perkasa
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki
laporan pelaksanaan RKL
dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat
sosial
TIDAK MEMENUHI ▪ Dokumen RKL dan RPL PT Samudera Rejeki Perkasa
disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah
disetujui oleh SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
:188.44/342/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 dan
perubahannya Nomor : 188.44/69/2012 Tanggal 15
Februari 2012.
Pada saat dilakukan penilaian auditee tidak bisa
menunjukan dokumen Laporan RKL-RPL Semerter II
Tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 beserta bukti
penyerahannya kepada Instansi terkait.
▪ Auditee telah mengimplementasikan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
TIDAK MEMENUHI ▪ Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan telah
menunjuk Personel yang bertanggung jawab untuk
mengimplementasikan SOP K3
▪ Auditee belum memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan
dan implementasinya dilapangan.
▪ Auditee belum memiliki dokumen Catatan Kecelakaan
Kerja dan Program K3 Periode September 2018 s/d
Agustus 2019.
Kriteria K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja MEMENUHI Tersedia Surat Pernyataan Direksi PT Samudera Rejeki
Perkasa (Ronald L. Sanuddin) Tanggal 1 Januari 2016
Tentang Kebebasan Berserikat bagi seluruh karyawan PT
Samudera Rejeki Perkasa.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Nomor : KEP.437/PHIJSK-
PKKAD/PP/X/2018.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan laporan daftar karyawan periode bulan
Agustus 2019, jumlah karyawan PT SRP di lapangan adalah
115 orang, yang terdiri dari karyawan bulanan sebanyak 78
orang, tenaga borongan sebanyak 31 orang dan tenaga
harian sebanyak 6 orang.
Seluruh tenaga kerja yang bekerja di areal Auditee tidak
ada yang berusia di bawah 18 tahun.
Recommended