View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
FARIANTO & DARMANTO
LAW FIRM
SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com
MOGOK KERJA
Dian Dwi Prasetyo
Senior Associate at Fardalaw
MEMBEDAKAN DASAR HUKUM
MOGOK KERJA v. PENYAMPAIAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM
2
MOGOK KERJA
UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
KEPMEN 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum
Mogok kerja
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA
UMUM
UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum
Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,
Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di
Muka Umum
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
PENGERTIAN MOGOK KERJA
Berhenti bekerja atau memperlambat
pekerjaan yang dilakukan secara sah,tertib
dan damai, oleh pekerja dan atau serikat
pekerja secara terencana dan bersama-sama
sebagai akibat dari gagalnya perundingan
3
Mogok Kerja
Berhenti Kerja Memperlambat
Kerja
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
PENGERTIAN & BENTUK PENYAMPAIAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM
Penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertangggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat
yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-(Perka Polri No 9 Tahun 2018)
4
Pawai Mimbar bebas
Rapat umum Demonstrasi
Bentuk penyampaian pendapat di muka umum
2018 © FARDALAW – All right reserved
5
PENGERTIAN DEMONSTRASI, PAWAI,
RAPAT UMUM & MIMBAR BEBAS
DEMONSTRASI
• kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (pasal 1 angka 3 UU No.9 tahun 1998)
PAWAI
• cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
RAPAT UMUM
• pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
MIMBAR BEBAS
• kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
PERBEDAAN MOGOK KERJA v.
DEMONSTRASI (PEKERJA)
6
MOGOK KERJA
UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
KEPMEN 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok kerja
Berhenti bekerja atau memperlambat pekerjaan
Gagal berunding antara serikat pekerja/ pekerja dengan pengusaha
Wajib diberitahukan kepada Pengusaha dan Dinas Ketenagakerjaan
Pemberitahuan Paling Lambat 7 (tujuh hari) kerja
DEMONSTRASI
UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum
PerkaPolri No 9 Tahun 2008
Kegiatan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan secara demonstratif di
muka umum
Wajib diberitahukan kepada Polri
Pemberitahuan Paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai
Waktu demonstrasi di tempat terbuka (06.00-18.00), di tempat tertutup (06.00-
22.00)
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
PERMASALAHAN YANG KERAP
MENJADI PENYEBAB MOGOK KERJA
Upah minimum
Upah lembur
Iuran Jamsostek
Outsourcing
Status hubungan kerja PKWT dan BHL
7
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
PENGERTIAN
GAGAL BERUNDING
• Pengusaha menolak atau tidak memenuhi permintaan pekerja dan atau serikat pekerja untuk berunding meskipun telah dimohonkan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
• Perundingan antara Pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja telah dilakukan tetapi mengalami jalan buntu/
gagal.
8
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
HAK NORMATIVE
Hak pekerja yang lahir dari hubungan kerja, diatur oleh peraturan perundang-undangan, peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja yang pemenuhannya menjadi kewajiban pengusaha.
9
Contoh: Upah minimum, upah lembur, jamsostek, status hubungan kerja PKWT/BHL, outsourcing, dll.
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
SYARAT SAH
MOGOK KERJA
Gagal Perundingan.
Tuntutan hak normatif.
Memberitahukan rencana pemogokan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja, paling lambat 7 hari kerja sebelumnya.
Materi pemberitahuan harus memuat:
• hari,tanggal & jam dimulai & diakhirinya mogok kerja
• Lokasi /tempat mogok kerja
• Alasan /sebab mogok kerja
• Ditandatangani oleh ketua & sekertaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja
10
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
MOGOK TIDAK SAH
Belum pernah dilakukan perundingan atau masih dalam proses perundingan
Dilakukan oleh pekerja yang sedang bekerja, pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan jiwa manusia
Tuntutanya tidak normatif
Tidak memberitahukan rencana mogok kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja
Memberitahukan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja tetapi waktunya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja
Pelaksanaan mogok kerja tidak sesuai dengan surat pemberitahuan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja.
Isi surat pemberitahuan tidak memuat hal-hal, sebagai berikut: o hari,tanggal dan jam dimulai
dan diakhirinya mogok kerja o Lokasi atau tempat mogok kerja o Alasan atau sebab mogok kerja o Ditandatangani oleh ketua dan
sekertaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja
11
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
AKIBAT MOGOK
MOGOK KERJA SAH MOGOK KERJA TIDAK SAH
Pengusaha tetap wajib membayar upah pekerja
Pengusaha tidak perlu membayarkan upah selama pekerja mogok
Pengusaha tidak boleh melarang atau menghalang-halangi
Pengusaha boleh melarang pekerja yang mogok , berada di area produksi atau lingkungan perusahaan
Pengusaha tidak boleh memberikan sanksi
Pengusaha dapat menyatakan pekerja mangkir setelah 7 (tujuh) hari & telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut
Pengusaha tidak boleh mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain
Pengusaha dapat mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain
12
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
BEBERAPA PENERAPAN MOGOK
KERJA DI PENGADILAN
13
841 K/Pdt.Sus/2011 antara Sarmadi, dkk. melawan PT. Pancayasa Prima Tangguh
Mogok tidak sah karena pemberitahuan mogok kurang dari 7 hari kerja & pemberitahuan tidak ada jam mogok kerja
86 K/Pdt.Sus-PHI/2016 antara Daryanto, dkk melawan PT Suzuki Indomobil Motor & 202/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG antara Aam Aminah, dkk. melawan PT. Ultra Prima Abadi
mogok tidak sah karena tidak ada pernyataan gagal berunding antara perusahaan dengan pekerja
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
UPAYA PENGUSAHA
SEBELUM MOGOK KERJA
Mereview pemberitahuan mogok dari pekerja atau serikat pekerja.
Membuat himbauan kepada seluruh pekerja untuk tetap bekerja.
Mereview tuntutan yang diajukan oleh pekerja.
Mengundang pekerja / serikat pekerja untuk merundingkan tuntutan pekerja.
Memenuhi undangan Dinas Tenagakerja untuk melakukan perundingan dengan
penanggung jawab pemogokan
Memenuhi tuntutan pekerja atau serikat pekerja yang bersifat normatif.
Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan
dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.
14
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
UPAYA PENGUSAHA SAAT
MOGOK KERJA Melakukan antisipasi pengamanan
dilingkungan perusahaan.
Membuat himbauan kepada pekerja supaya kembali bekerja.
Menghubungi penanggung jawab mogok kerja untuk merundingkan tuntutannya.
Menghubungi atau memenuhi undangan Dinas Tenagakerja untuk mediasi antara pengusaha dangan penanggungjawab mogok.
Mendesak mediator untuk segera menerbitkan anjuran supaya upaya hukum dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Mengupayakan memperoleh kesepakatan dengan penanggungjawab pemogokan untuk menghentikan mogok kerja selama proses penyelesaian perselisihan di tingkat tripartit atau Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung.
Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.
15
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
PROSES PENYELESAIAN
MOGOK KERJA
16
Gagal Berunding
Mogok Kerja Mediasi
Pengadilan Hubungan Industrial
Mahkamah Agung
Eksekusi
Note: Dalam hal mogok kerja dilatarbelakangi karena penetapan pegawai pengawas, seperti penetapan upah lembur atau status karyawan maka upayanya adalah banding administratif dengan mengajukan banding ke Dinas Provinsi & Kementrian Tenagakerja
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
SANKSI BAGI PEKERJA YANG
MOGOK TIDAK SAH
Menerbitkan Surat Peringatan
Menertbitkan SK PHK bagi yang mangkir setelah 7 (tujuh) hari & telah
dipanggil 2 (dua) kali secara patut
Melakukan proses pidana dan perdata terhadap pekerja apabila
merusak fasilitas perusahaan atau melakukan tindak pidana. 17
20
18
© F
AR
DA
LA
W –
All
rig
ht
rese
rved
SANKSI BAGI PENGUSAHA
18
Penguasaha yang menghalang-halangi, melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000
Pengusaha yang mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja lain dari luar perusahaan atau memberikan sanksi/tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah melakukan mogok kerja, diancam sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 100.000.000
Pasal 143 jo Pasal 185 UU Ketenagakerjaan
Pasal 144 jo Pasal 187 UU Ketenagakerjaan
SOHO Pancoran South Jakarta Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, North Wing Noble 1102 – Pancoran Jakarta Selatan 12810 Telp (62-21) 80625809 Email office@fardalaw.com Website www.fardalaw.com
Recommended