View
30
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
Kata Pengantar
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu
entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Audited
mengacu pada Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor NKF-047/69/PB.6/2018 tanggal
17 April 2018 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan
akuntabel.
Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disamping itu, Laporan Keuangan ini
juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Jakarta, April 2018
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA
2
Daftar Isi Kata Pengantar 1 Daftar Isi 2 Daftar Tabel 3 Daftar Grafik 5 Pernyataan Telah Direviu 6 Pernyataan Tanggung Jawab 7 Ringkasan 8
I. Laporan Realisasi Anggaran 10 II. Neraca 11 III. Laporan Operasional 12 IV. Laporan Perubahan Ekuitas 13 V. Catatan atas Laporan Keuangan 13
A. Penjelasan Umum 13 A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PPPA RI 13
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 15 A.3. Basis Akuntansi 17 A.4. Dasar Pengukuran 17 A.5. Kebijakan Akuntansi 18
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 23 B.1. Pendapatan 24 B.2. Belanja 27
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 37
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 50
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 57
F. Pengungkapan Penting Lainnya 63 Lampiran dan Daftar
3
Daftar Tabel
Tabel 1 Rincian Satker dilingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode Tahun Anggaran 2017
16
Tabel 2 Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Menurut Jenis Belanja
23
Tabel 3 Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Menurut Program
23
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
24
Tabel 5 Rincian Nilai Realisasi Pendapatan Menurut Satker Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
26
Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
27
Tabel 7 Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
28
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
29
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
30
Tabel 10 Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
30
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
31
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
33
Tabel 13 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2017
37
Tabel 14 Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2017 dan 2016
37
Tabel 15 Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2017 dan 2016
39
Tabel 16 Rincian Mutasi Nilai Persediaan Periode TA 2017 39 Tabel 17 Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Periode TA 2017 41 Tabel 18 Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017 44 Tabel 19 Rincian Nilai Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 47 Tabel 20 Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN Menurut Satuan Kerja
Per 31 Desember 2017 49
Tabel 21 Rincian Nilai Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
51
Tabel 22 Rincian Nilai Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
52
Tabel 23 Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
52
4
Tabel 24 Rincian Nilai Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
53
Tabel 25 Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
54
Tabel 26 Rincian Nilai Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
55
Tabel 27 Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
55
Tabel 28 Rincian Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
56
Tabel 29 Rincian Nilai Koreksi Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2017
59
Tabel 30 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
59
5
Daftar Grafik
Grafik 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
31
Grafik 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
32
Grafik 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
35
Grafik 4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
36
Grafik 5 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
36
6
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2017
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Jakarta, April 2018 Inspektur Ketua Tim Reviu,
Dyah Elvina NIP.196307141988102001
7
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan
Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, April 2018
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA
8
Ringkasan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Audited telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2017. Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8,437,234,217.00 atau mencapai 0 persen dari
Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.00. Realisasi Belanja Negara sebesar
Rp486,639,232,810.00 atau mencapai 97 persen dari Alokasi Anggaran sebesar
Rp503,859,053,000.00.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
pada tanggal 31 Desember 2017. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar
Rp173,665,893,659.00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp25,620,128,027.00; Aset
Tetap (neto) sebesar Rp138,604,242,125.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar
Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp9,441,523,507.00. Nilai Kewajiban sebesar
Rp6,720,793,907.00 berupa Kewajiban Jangka Pendek dan nilai Ekuitas sebesar
Rp166,945,099,752.00 sehingga jumlah antara Kewajiban dan Ekuitas sebesar
Rp173,665,893,659.00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit
dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, Surplus/Defisit
sebelum pos luar biasa, Pos luar biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 sebesar Rp393,666,858.00, sedangkan jumlah Beban sebesar
Rp505,210,625,892.00, sehingga terdapat Defisit dari kegiatan operasional sebesar
Rp504,816,959,034.00. Kegiatan non operasional Surplus sebesar Rp780,614,524.00 yang
berasal dari surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp486,544,800.00 dan surplus
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp294,069,724.00.
9
Pos luar biasa sebesar Rp0.00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar
Rp504,036,344,510.00.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Nilai
ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp190,495,575,160.00; Defisit-LO sebesar
Rp504,036,344,510.00; koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp2,283,870,509.00;
yang terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp798,338,978.00; selisih revaluasi aset
sebesar Rp0.00; koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp74,887,500.00 dan koreksi lain-
lain sebesar Rp1,410,644,031.00. Transaksi antar entitas sebesar Rp478,201,998,593.00
sehingga nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp166,945,099,752.00. Nilai penurunan ekuitas periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2017 sebesar Rp23,550,475,408.00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi
Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Audited disusun
dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan
dari rekening kas Negara. Sedangkan dalam penyajian Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual,
yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
negara.
10
I. Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
31 DESEMBER 2016
31 DES 2016
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
B.1
42Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)-Rp 8.437.234.217Rp 0,00% 1.696.724.333Rp
-Rp 8.437.234.217Rp 0,00% 1.696.724.333Rp
B.2
51 Belanja Pegawai B.2.1 40.004.462.000Rp 38.292.678.383Rp 95,72% 40.974.293.505Rp
52 Belanja Barang B.2.2 460.677.534.000Rp 445.291.452.228Rp 96,66% 550.948.151.051Rp
Belanja Barang (Hibah
Langsung)B.2.3 774.863.000Rp 666.411.104Rp 0,00% 804.993.491Rp
57 Belanja Bantuan Sosial -Rp -Rp 0,00% -Rp
Jumlah Belanja Operasi 501.456.859.000Rp 484.250.541.715Rp 96,57% 592.727.438.047Rp
532111Belanja Modal Peralatan
dan MesinB.2.4 1.727.483.000Rp 1.714.210.375Rp 99,23% 53.527.520.170Rp
533121Belanja Penambah Nilai
Gedung dan BangunanB.2.5 57.123.000Rp 57.123.000Rp 100,00% 1.394.736.627Rp
536111 Belanja Modal Lainnya B.2.6 617.588.000Rp 617.357.720Rp 99,96% 3.326.992.763Rp
Jumlah Belanja Modal 2.402.194.000Rp 2.388.691.095Rp 99,44% 58.249.249.560Rp
503.859.053.000Rp 486.639.232.810Rp 96,58% 650.976.687.607Rp
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
31 DESEMBER 2017URAIAN CTT
PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
JUMLAH PENDAPATAN
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran e-rekon K/L periode Desember 2017
11
II. Neraca
NERACA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016
CATATAN 31 DES 2017 31 DES 2016 Naik/(Turun)
C.1 4.412.887.953Rp 1.087.009.734Rp 3.325.878.219Rp
-Rp -Rp -Rp
C.2 1.986.463.595Rp 7.669.112.699Rp (5.682.649.104)Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
C.3 19.220.776.479Rp 17.618.473.921Rp 1.602.302.558Rp
Persediaan yang belum Diregister -Rp -Rp -Rp
25.620.128.027Rp 26.374.596.354Rp (754.468.327)Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
C,4 294.120.000Rp 294.120.000Rp -Rp
C,5 94.259.793.486Rp 100.651.964.875Rp (6.392.171.389)Rp
Peralatan dan Mesin Belum Diregister -Rp -Rp -Rp
C,6 104.426.273.203Rp 104.369.150.203Rp 57.123.000Rp
Gedung dan Bangunan Belum Diregister -Rp -Rp -Rp
C,7 5.152.456.725Rp 5.392.064.725Rp (239.608.000)Rp
C,8 310.310.194Rp 302.446.694Rp 7.863.500Rp
-Rp -Rp -Rp
C,9 (65.838.711.483)Rp (54.852.399.623)Rp (10.986.311.860)Rp
138.604.242.125Rp 156.157.346.874Rp (17.553.104.749)Rp
C,10 17.450.041.700Rp 16.822.378.700Rp 627.663.000Rp
C,11 261.326.200Rp 917.258.750Rp (655.932.550)Rp
Aset Lainnya yang Belum Diregister -Rp -Rp -Rp
C,12 (8.269.844.393)Rp (5.286.890.212)Rp (2.982.954.181)Rp
9.441.523.507Rp 12.452.747.238Rp (3.011.223.731)Rp
173.665.893.659Rp 194.984.690.466Rp (21.318.796.807)Rp
C,13 -Rp 1.519.591.516Rp (1.519.591.516)Rp
C,14 2.287.339.954Rp 1.713.630.436Rp 573.709.518Rp
Pendapatan Diterima Dimuka C,15 20.566.000Rp -Rp 20.566.000Rp
C,16 4.412.887.953Rp 1.087.009.734Rp 3.325.878.219Rp
C,17 -Rp 168.883.620Rp (168.883.620)Rp
6.720.793.907Rp 4.489.115.306Rp 2.231.678.601Rp
6.720.793.907Rp 4.489.115.306Rp 2.231.678.601Rp
EKUITAS C,18 166.945.099.752Rp 190.495.575.160Rp (23.550.475.408)Rp
173.665.893.659Rp 194.984.690.466Rp (21.318.796.807)Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Utang Jangka Pendek Lainnya
Uang Muka dari KPPN
Belanja Dibayar Di Muka
ASET TETAP
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga
Persediaan
Hibah yang Belum Disahkan
KEWAJIBAN
ASET LANCAR
PIUTANG JANGKA PANJANG
Tagihan TP/TGR
Tagihan Penjualan Angsuran
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya dan Setara Kas
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Bagian Lancar TP/TGR
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Jumlah Piutang Jangka Panjang
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Tanah
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek
URAIAN
Jumlah Aset Lancar
Jumlah Aset Tetap
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
ASET
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud
Sumber : Neraca e-rekon K/L periode Desember 2017.
12
III. Laporan Operasional
LAPORAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
31 DESEMBER 2016
CAT 31 DES 2017 31 DES 2016KENAIKAN/ (PENURUNAN)
KEGIATAN OPERASIONALPENDAPATAN D.1
PNBP Lainnya 393.666.858Rp 243.518Rp 393.423.340Rp JUMLAH PENDAPATAN 393.666.858Rp 243.518Rp 393.423.340Rp
BEBAN D.2Beban Pegawai D.2.1 38.292.678.383Rp 40.959.351.167Rp (2.666.672.784)Rp Beban Persediaan D.2.2 22.634.608.018Rp 24.381.930.893Rp (1.747.322.875)Rp Beban Barang dan Jasa D.2.3 167.269.323.511Rp 214.397.144.371Rp (47.127.820.860)Rp Beban Pemeliharaan D.2.4 15.097.631.861Rp 14.343.678.717Rp 753.953.144Rp Beban Perjalanan Dinas D.2.5 220.830.833.614Rp 215.347.157.404Rp 5.483.676.210Rp
Beban Barang untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat
D.2.6 18.002.628.895Rp 66.562.236.361Rp (48.559.607.466)Rp
Beban Penyusutan dan
AmortisasiD.2.7 23.082.921.610Rp 16.764.975.874Rp 6.317.945.736Rp
Beban lain-lainJUMLAH BEBAN 505.210.625.892Rp 592.756.474.787Rp (87.545.848.895)Rp
(504.816.959.034)Rp (592.756.231.269)Rp 87.939.272.235Rp
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.3486.544.800Rp 510.150.000Rp (23.605.200)Rp
Pendapatan Pelepasan Aset
Non Lancar631.746.765Rp 510.150.000Rp 121.596.765Rp
Beban Pelepasan Aset Non
Lancar145.201.965Rp -Rp 145.201.965Rp
294.069.724Rp (230.132.939)Rp 524.202.663Rp
Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya 791.256.615Rp 28.665.760Rp 762.590.855Rp
Beban dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya 497.186.891Rp 258.798.699Rp 238.388.192Rp
780.614.524Rp 280.017.061Rp 500.597.463Rp
(504.036.344.510)Rp (592.476.214.208)Rp 88.439.869.698Rp
POS LUAR BIASA D.4 -Rp -Rp -Rp Beban Luar Biasa -Rp -Rp -Rp
(504.036.344.510)Rp (592.476.214.208)Rp 88.439.869.698Rp SURPLUS/ (DEFISIT) LO
URAIAN
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEG.
OPERASIONAL
JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) DARI
KEG. NON OPERASIONAL
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS
LUAR BIASA
SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN
ASET NON LANCAR
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON
OPERASIONAL LAINNYA
Sumber : Laporan Operasional e-rekon K/L periode Desember 2017.
13
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016
CAT 31 DES 2017 31 DES 2016 KENAIKAN/ (PENURUNAN)
E.1 190.495.575.160Rp 134.508.835.361Rp 55.986.739.799Rp
E.2 (504.036.344.510)Rp (592.476.214.208)Rp 88.439.869.698Rp
-Rp -Rp -Rp
E.3 2.283.870.509Rp (1.909.670.891)Rp 4.193.541.400Rp
Penyesuaian Nilai Aset -Rp -Rp -Rp
Koreksi Nilai Persediaan E.3.1 798.338.978Rp -Rp 798.338.978Rp
Selisih Revaluasi Aset Tetap E.3.2 -Rp -Rp -Rp
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi E.3.3 74.887.500Rp (2.221.137.358)Rp 2.296.024.858Rp
Koreksi Lainnya E.3.4 1.410.644.031Rp 311.466.467Rp 1.099.177.564Rp
E.4 478.201.998.593Rp 650.372.624.898Rp (172.170.626.305)Rp
(23.550.475.408)Rp 55.986.739.799Rp (79.537.215.207)Rp
E.5 166.945.099.752Rp 190.495.575.160Rp (23.550.475.408)Rp
URAIAN
EKUITAS AWAL
SURPLUS/(DEFISIT) - LO
EKUITAS AKHIR
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOREKSI YANG MENAMBAH/
MENGURANGI EKUITAS
Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas e-rekon K/L periode Desember 2017.
V. Catatan Atas Laporan Keuangan
A. PENJELASAN UMUM
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA A.1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kedudukan : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh
Menteri.
Tugas : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
14
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender,
perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang
anak, dan partisipasi masyarakat,
b. Penetapan sistem data gender dan anak,
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan
gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh
kembang anak, dan partisipasi masyarakat,
d. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak
berbasis gender,
e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
A.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan
Visi : Terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak.
Misi : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak.
Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah:
1) Mewujudkan pembangunan yang responsif gender,
2) Mewujudkan pembangunan yang peduli anak, dan
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tujuan ini akan tercapai melalui dua fokus utama. Pertama, peningkatan
kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi
pengarusutamaan gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif
gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap
kementerian atau lembaga. Fokus ini bertujuan untuk mendukung perbaikan
kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan
perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan.
15
Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian
perlindungan anak melalui (1) memformulasikan dan mengharmonisasikan
berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak; (2)
meningkatkan kapasitas dari implementasi perlindungan anak; (3)
meningkatkan pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak; (4)
meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait
dalam memenuhi hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan bagi anak-
anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, penerapan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak juga
didukung oleh:
1) Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak,
2) Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak,
3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program,
stakeholder dan institusi.
A.1.3. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak terdiri atas:
1) Sekretariat Kementerian,
2) Deputi Bidang Kesetaraan Gender,
3) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,
4) Deputi Bidang Perlindungan Anak,
5) Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,
6) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat,
7) Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga,
8) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga,
9) Staf Ahli Bidang Penanghulangan Kemiskinan,
10) Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan,
11) Inspektorat.
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Laporan
Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian PPPA.
16
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset
tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan
laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen. PPPA) ini merupakan laporan konsolidasi/gabungan dari seluruh jenjang
struktural dibawah Kemen. PPPA yang meliputi entitas akuntansi/satuan kerja yang
bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan kepadanya. Jumlah satuan kerja
dilingkup BA.047 Kemen. PPPA untuk periode Tahun Anggaran 2017 adalah 42 satker
yang terdiri dari 7 satker kantor pusat, 34 satker dekonsentrasi pada 34 provinsi, dan
1 satker konsolidasi koreksi revaluasi aset tetap. Dari 42 satker yang ada, semua
satker sudah menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan melalui aplikasi
e-rekon. Rincian satker dilingkup Kemen. PPPA sebagai berikut:
Tabel 1 Rincian Satker dilingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Periode Tahun Anggaran 2017
SUDAH BELUM
1 427944 (KP) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan v
2 664941 (KP) Deputi Bidang Kesetaraan Gender v
3 664958 (KP) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan v
4 664962 (KP) Deputi Bidang Perlindungan Anak v
5 664979 (KP) Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak v
6 664960 (KP) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat v
7 664983 (KP) Komisi Perlindungan Anak Indonesia v
8 060105 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Aceh v
9 075199 (DK) Biro PPA dan KB Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Utara v
10 080100 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Sumatera Barat v
11 100040 (DK) Badan PM dan PP Provinsi Jambi v
12 090100 (DK) Badan PP, PA, dan KB Provinsi Riau v
13 110101 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan v
14 305145 (DK) Badan PPKB, dan PA Provinsi Kepulauan Bangka Belitungv
15 325230 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Kepulauan Riau v
16 260038 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu v
17 125160 (DK) Biro PP Sekretariat Daerah Provinsi Lampung v
18 010058 (DK) Badan PM dan Prmp dan KB Provinsi DKI Jakarta v
19 295308 (DK) Badan PPMD Provinsi Banten v
20 025133 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Jawa Barat v
21 035161 (DK) Badan PPPA dan KB Provinsi Jawa Tengah v
22 045161 (DK) Badan PPM Daerah Istimewa Yogyakarta v
23 055199 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Jawa Timur v
24 135199 (DK) Badan PPAMKB Pprovinsi Kalimantan Barat v
25 140100 (DK) Badan PP, dan PA, KKB Provinsi Kalimantan Tengah v
NO KODE SATKER NAMA SATKERKETERANGAN
17
SUDAH BELUM
26 150023 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Kalimantan Selatan v
27 160036 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur v
28 350059 (DK) Badan PMPPKB dan Pemdes Provinsi Kalimantan Utara v
29 340103 (DK) Biro PP dan PA Sekda Provinsi Sulawesi Barat. v
30 180035 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Tengah v
31 190013 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Selatan v
32 200040 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara v
33 170103 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Sulawesi Utara v
34 220037 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Bali v
35 230044 (DK) Badan PP dan PA Provinsi NTB v
36 240100 (DK) Badan PP Sekda Provinsi NTT v
37 210006 (DK) Biro PKSDM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku v
38 280100 (DK) Badan PP, PA, dan KB Provinsi Maluku Utara v
39 310100 (DK) Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo v
40 250113 (DK) Biro PP Sekda Provinsi Papua v
41 330100 (DK) Badan PP, PA, dan KB Provinsi Papua Barat v
42 555047 (KP) Satker Konsolidasi Kemen PPPA v
NO KODE SATKER NAMA SATKERKETERANGAN
Sumber: Monitoring e-rekon K/L periode TA 2017
A.3. BASIS AKUNTANSI
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan
basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian
Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan
basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
A.4. DASAR PENGUKURAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan
setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai
wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan
mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
18
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan
dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan yang dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:
(1) Pendapatan - LRA
▪ Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).
▪ Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
▪ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(2) Pendapatan - LO
▪ Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
▪ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
▪ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(3) Belanja
▪ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
▪ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
▪ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.
(4) Beban
▪ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
19
▪ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Piutang Jangka Panjang, Aset Tetap,
dan Aset Lainnya:
a. Aset Lancar
▪ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
BI pada tanggal neraca.
▪ Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa
yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian
yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa
diukur dengan andal.
3. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan
(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk
penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya
penagihan yang dilakukan pemerintah.
4. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
Kualitas
Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal
jatuh tempo 0.5%
Kurang
Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 100%
20
▪ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti
Rugi (TP/ TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/ TP/ TGR.
▪ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi pada tanggal
neraca dikalikan dengan:
✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya.
b. Aset Tetap
▪ Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
▪ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:
✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
ribu rupiah), dan
✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
▪ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah
yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya
telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
▪ Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan
dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
c. Penyusutan Aset Tetap
▪ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
▪ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
21
▪ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
▪ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
▪ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat.
▪ Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
d. Piutang Jangka Panjang
▪ Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan
akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.
▪ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai
nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
e. Aset Lainnya
▪ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua
belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas
yang dibatasi penggunaannya.
▪ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu
sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
▪ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode
garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat
tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
▪ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa
Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak
Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
22
▪ Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat
(tahun)
Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri,
Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. 20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas
Tanaman Tahunan 25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku
Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. 50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70
▪ Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku
yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
(6) Kewajiban
▪ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja
yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
23
(7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu
periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen PPPA) telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dari DIPA awal dalam rangka optimalisasi belanja pemerintah dan perubahan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan
tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi
Menurut Jenis Belanja
Awal Revisi Naik/(Turun)
51 Belanja Pegawai 40.004.462.000Rp 40.004.462.000Rp -Rp
52 Belanja Barang 531.569.935.000Rp 461.452.397.000Rp (70.117.538.000)Rp
53 Belanja Modal 1.546.265.000Rp 2.402.194.000Rp 855.929.000Rp
573.120.662.000Rp 503.859.053.000Rp (69.261.609.000)Rp
Uraian Jenis
Belanja
JUMLAH
Tahun Anggaran 2017
Sumber : Dokumen DIPA Tahun 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L,
Desember 2017
Apabila dilihat dari program yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak perubahannya sebagai berikut:
Tabel 3
Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi
Menurut Program
Awal Revisi Naik/ (Turun)
11.04.07 Program Perlindungan Anak 171.683.600.000Rp 141.665.628.000Rp (30.017.972.000)Rp
11.04.08Program Partisipasi Lembaga
Masyarakat dalam PP dan PA36.243.600.000Rp 36.243.600.000Rp -Rp
11.05.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA
122.572.062.000Rp 122.572.062.000Rp -Rp
11.05.06Program Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan227.621.400.000Rp 187.602.900.000Rp (40.018.500.000)Rp
Uraian Kode
Program
Tahun Anggaran 2017
24
Awal Revisi Naik/ (Turun)
11.05.07 Program Perlindungan Anak 15.000.000.000Rp 15.000.000.000Rp -Rp
11,05,01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA (Hibah Langsung)
-Rp 774.863.000Rp 774.863.000Rp
573.120.662.000Rp 503.859.053.000Rp (69.261.609.000)Rp
Uraian Kode
Program
JUMLAH
Tahun Anggaran 2017
Sumber : Dokumen DIPA Tahun 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L,
Desember 2017.
Nilai anggaran Kemen. PPPA turun sebesar Rp69,261,609,000.00 karena adanya
kebijakan penghematan anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4
Tahun 2017.
B.1. PENDAPATAN -LRA
Realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp8,437,234,217.00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan-
LRA yang ditetapkan sebesar Rp0.00. Nilai estimasi pendapatan pada Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tidak dianggarkan
karena entitas tidak memperoleh pendapatan secara rutin (Profit Centre) sedangkan
pendapatan yang ada berupa penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu
(TAYL) ataupun pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah,
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro pada rekening pemerintah yang belum
Treasury Nation Pooling, dan Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar.
Perbandingan nilai realisasi pendapatan-LRA dengan periode TA 2016 sebagai berikut:
Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016
423129Pendapatan dari Pemindahtanganan
BMN Lainnya631.746.765Rp 510.150.000Rp 121.596.765Rp
423141Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan
Bangunan30.849.000Rp -Rp 30.849.000Rp
423221Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
(Jasa Giro)704.064Rp 237.518Rp 466.546Rp
423752Pendapatan Denda Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah382.611.394Rp -Rp 382.611.394Rp
423951Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
TAYL12.817.430Rp 190.500.044Rp (177.682.614)Rp
Naik/(Turun)31 DES 2017 31 DES 2016
Realisasi PendapatanKode
AkunUraian
25
423952Penerimaan Kembali Belanja Barang
TAYL7.378.437.164Rp 995.830.771Rp 6.382.606.393Rp
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 68.400Rp 6.000Rp 62.400Rp
8.437.234.217Rp 1.696.724.333Rp 6.740.509.884Rp
Naik/(Turun)
JUMLAH
31 DES 2017 31 DES 2016
Realisasi PendapatanKode
AkunUraian
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan e-rekon K/L Desember 2017 dan 2016.
Nilai realisasi Pendapatan-LRA naik sebesar Rp6,740,509,884.00 karena adanya setoran
yang berasal dari rekanan penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan dan banyaknya setoran pengembalian belanja TAYL sebagai tindak lanjut
atas temuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2016. Rincian saldo
pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya merupakan pendapatan yang
berasal dari hasil lelang atas BMN yang tidak digunakan dalam operasional
pemerintahan sebesar Rp631,746,765.00,
2. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan merupakan pendapatan yang
berasal dari kontrak perjanjian sewa tanah dan bangunan atas penempatan
mesin ATM Bank Mandiri di Kantor Kemen PPPA dengan jangka waktu selama 3
tahun terhitung mulai tahun 2017 sebesar Rp30,849,000.00,
3. Pendapatan jasa lembaga keuangan merupakan pendapatan atas rekening
pemerintah pada Bank yang yang belum menetapkan kebijakan Treasury Nation
Pooling sebesar Rp704,064.00,
4. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah
merupakan penerimaan yang berasal dari pungutan kepada rekanan penyedia
barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar
Rp382,611,394.00,
5. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL)
merupakan penerimaan yang berasal dari setoran pemgembalian belanja
pegawai TAYL atas kelebihan pembayaran atau pembebanan belanja pegawai
sebesar Rp12,817,430.00,
6. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL)
merupakan penerimaan yang berasal dari setoran pemgembalian belanja barang
TAYL atas kelebihan pembayaran atau pembebanan belanja barang sebesar
Rp7,378,437,164.00, juga termasuk didalamnya setoran pengembalian belanja
sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
tahun 2016, dan
7. Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp68,400.00 merupakan penerimaan
yang berasal dari koreksi atas kelebihan pertanggungjawaban/setoran
pengembalian UP/TUP.
26
Realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp8,437,234,217.00 dirinci menurut satuan kerja
sebagai berikut:
Tabel 5
Rincian Nilai Realisasi Pendapatan Menurut Satker Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
423129Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
Lainnya631.746.765Rp
423141Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan
Bangunan30.849.000Rp
423752Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah86.774.244Rp
423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 12.817.430Rp
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 2.911.985.197Rp
2664941 Kesetaraan
Gender423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 999.409.703Rp Rp 999.409.703
423752Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah265.417.950Rp
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 1.550.748.376Rp
423752Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah25.550.000Rp
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 1.181.055.516Rp
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 134.448.774Rp
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 68.400Rp
6664979 Tumbuh
Kembang Anak423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 368.700.598Rp Rp 368.700.598
7 664983 KPAI 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 32.550.000Rp Rp 32.550.000
423752Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah680.000Rp
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 8.130.000Rp
9 055199 Prov Jatim 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 60.780Rp Rp 60.780
10 060105 Prov Aceh 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 22.380.000Rp Rp 22.380.000
11 100040 Prov Jambi 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 2.526.000Rp Rp 2.526.000
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 10.180.000Rp
423752Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah3.704.400Rp
13 140100 Prov Kalteng 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 81.066Rp Rp 81.066
14 160036 Prov Kaltim 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 104.442Rp Rp 104.442
15 180035 Prov Sulteng 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 6.320.000Rp Rp 6.320.000
16 190013 Prov Sulsel 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 143.330.000Rp Rp 143.330.000
17 220037 Prov Bali 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 12.784Rp Rp 12.784
18 240100 Prov NTT 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 3.466.000Rp Rp 3.466.000
19 250113 Prov Papua 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 318.195Rp Rp 318.195
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 84.890Rp
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 2.637.000Rp
Total
Rp 3.674.172.636
Rp 1.206.605.516
280100 Prov Malut Rp 2.721.890
664958 Perlindungan
Hak Perempuan
Rp 1.816.166.326
Rp 134.517.174
Nilai
8 045161 DIY
Rp 13.884.400
3
20
5 664960 Partisipasi
Masyarakat
125160 Prov
Lampung
12
Rp 8.810.000
No Kode Satker Uraian Akun
4 664962 Perlindungan
Anak
427944 MenegPP1
27
21 295308 Prov Banten 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 41.907Rp Rp 41.907
22 305145 Prov Babel 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 570.000Rp Rp 570.000
23 340103 Prov Sulbar 423752Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah484.800Rp Rp 484.800
8.437.234.217Rp 8.437.234.217Rp
No Kode Satker Uraian Akun
JUMLAH
TotalNilai
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Satker Desember 2017.
B.2.
BELANJA
Realisasi Belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp486,639,232,810.00 atau mencapai 97 persen dari anggarannya sebesar
Rp503,859,053,000.00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar
Rp2,087,920,685.00. Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menjalankan 4 program yaitu (1)
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (2) Program Perlindungan
Anak, (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemen PPPA, dan (4) Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing
program dirinci sebagai berikut:
Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Anggaran Realisasi (netto) %
11.04.07 Program Perlindungan Anak 141,665,628,000Rp 136,219,754,626Rp 96.16% 191,712,079Rp
11.04.08Program Partisipasi Lembaga
Masyarakat dalam PP dan PA36,243,600,000Rp 35,441,657,065Rp 97.79% 782,648,925Rp
11.05.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA
122,572,062,000Rp 118,520,513,143Rp 96.69% 415,387,238Rp
11.05.06Program Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan187,602,900,000Rp 180,864,220,309Rp 96.41% 698,172,443Rp
11.05.07 Program Perlindungan Anak 15,000,000,000Rp 14,926,676,563Rp 99.51% -Rp
11.05.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA (Hibah
Langsung)
774,863,000Rp 666,411,104Rp 0.00% -Rp
503,859,053,000Rp 486,639,232,810Rp 96.58% 2,087,920,685Rp
Uraian Kode
Program
JUMLAH
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 DES 2017Pengembalian
Belanja
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Program, Desember 2017.
28
Keterangan Tabel:
1. Program 11.04.07 Perlindungan Anak dijalankan oleh Satker 664962 Deputi Bidang
Perlindungan Anak dan Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,
2. Program 11.04.08 Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam PP dan PA dijalankan oleh
satker 664960 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat,
3. Program 11.05.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemen PPPA dijalankan oleh Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan,
4. Program 11.05.06 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dijalankan oleh
Satker 664941 Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Satker 664958 Deputi Bidang
Perlindungan Hak Perempuan, dan 34 Satker Dekon pada 34 provinsi, serta
5. Program 11.05.07 Perlindungan Anak dijalankan oleh Satker 664983 Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Sedangkan perbandingan nilai realisasi belanja menurut program untuk periode 31
Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Tabel 7
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
31 DES 2017 31 DES 2016 Naik/(Turun)
11.04.07 Program Perlindungan Anak 136,219,754,626Rp 156,110,623,236Rp (19,890,868,610)Rp
11.04.08Program Partisipasi Lembaga
Masyarakat dalam PP dan PA35,441,657,065Rp 54,781,125,612Rp (19,339,468,547)Rp
11.05.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA
118,520,513,143Rp 256,232,046,672Rp (137,711,533,529)Rp
11.05.06Program Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan180,864,220,309Rp 171,144,654,135Rp 9,719,566,174Rp
11.05.07 Program Perlindungan Anak 14,926,676,563Rp 11,903,244,461Rp 3,023,432,102Rp
11.05.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA (Hibah
Langsung)
666,411,104Rp 804,993,491Rp (138,582,387)Rp
486,639,232,810Rp 650,976,687,607Rp (164,337,454,797)Rp
Uraian Kode
Program
JUMLAH
Periode Yang Berakhir Tanggal
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Program, Desember 2017 dan 2016.
Laporan Keuangan Kemen. PPPA merupakan konsolidasi/gabungan dari laporan
keuangan seluruh entitas akuntansi/satuan kerja di lingkup Kemen. PPPA. Dari 42 satker
yang ada, semua satker telah menyampaikan data laporan keuangan dan
dikonsolidasikan melalui aplikasi e-rekon dalam laporan keuangan Kemen. PPPA yang
terdiri dari 7 satker kantor pusat, dan 34 satker dekonsentrasi.
29
Menurut satuan kerja, anggaran dan realisasi belanja dirinci sebagai berikut:
Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Anggaran Realisasi (netto) %
664941 Deputi Bidang Kesetaraan Gender 67.969.000.000Rp 66.131.480.799Rp 97,30% 571.735.295Rp
664958 Deputi Bidang Perlind. Hak Prmp 54.633.900.000Rp 54.342.774.811Rp 99,47% 64.160.310Rp
664962 Deputi Bidang Perlind. Anak 79.455.628.000Rp 74.781.538.871Rp 94,12% 21.764.046Rp
664979Deputi Bidang Tumbuh Kembang
Anak62.210.000.000Rp 61.438.215.755Rp 98,76% 169.948.033Rp
664960 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 36.243.600.000Rp 35.441.657.065Rp 97,79% 782.648.925Rp
664983 KPAI 15.000.000.000Rp 14.926.676.563Rp 99,51% -Rp
427944 Menteri Negara PP 123.346.925.000Rp 119.186.924.247Rp 96,63% 415.387.238Rp
060105 Aceh 1.232.000.000Rp 1.164.823.686Rp 94,55% 14.370.000Rp
075199 Sumatera Utara 2.360.000.000Rp 1.881.940.865Rp 79,74% -Rp
080100 Sumatera Barat 2.350.000.000Rp 2.317.366.580Rp 98,61% -Rp
090100 Riau 1.970.655.000Rp 1.818.110.418Rp 92,26% -Rp
100040 Jambi 1.130.800.000Rp 1.095.986.130Rp 96,92% 4.435.000Rp
110101 Sumatera Selatan 2.645.000.000Rp 2.571.902.342Rp 97,24% -Rp
305145 Kep. Babel 1.280.000.000Rp 1.251.528.513Rp 97,78% -Rp
325230 Kep. Riau 2.600.000.000Rp 2.592.861.580Rp 99,73% -Rp
260038 Bengkulu 1.250.000.000Rp 1.145.034.550Rp 91,60% -Rp
125160 Lampung 1.950.000.000Rp 1.866.023.900Rp 95,69% -Rp
010058 DKI Jakarta 1.950.000.000Rp 1.849.066.271Rp 94,82% -Rp
025133 Jawa Barat 3.640.000.000Rp 3.563.573.000Rp 97,90% -Rp
035161 Jawa Tengah 3.250.000.000Rp 3.134.644.000Rp 96,45% 5.518.000Rp
045161 Daerah Istimewa Yogyakarta 2.400.000.000Rp 2.359.568.685Rp 98,32% 4.135.000Rp
055199 Jawa Timur 2.880.000.000Rp 2.774.557.682Rp 96,34% 466.000Rp
295308 Banten 2.300.000.000Rp 2.245.883.300Rp 97,65% 1.560.000Rp
135199 Kalimantan Barat 2.080.845.000Rp 1.965.133.500Rp 94,44% -Rp
140100 Kalimantan Tengah 2.400.000.000Rp 2.323.508.169Rp 96,81% 547.138Rp
150023 Kalimantan Selatan 1.160.700.000Rp 1.034.972.347Rp 89,17% 1.225.000Rp
160036 Kalimantan Timur 2.220.000.000Rp 2.205.057.819Rp 99,33% -Rp
350059 Kalimantan Utara 1.200.000.000Rp 1.150.400.174Rp 95,87% -Rp
170103 Sulawesi Utara 2.360.000.000Rp 2.328.799.117Rp 98,68% -Rp
180035 Sulawesi Tengah 1.440.000.000Rp 1.425.704.099Rp 99,01% 14.254.000Rp
190013 Sulawesi Selatan 3.150.000.000Rp 2.797.122.336Rp 88,80% 7.754.000Rp
200040 Sulawesi Tenggara 1.060.000.000Rp 1.059.330.836Rp 99,94% 100.000Rp
340103 Sulawesi Barat 1.210.000.000Rp 1.181.206.603Rp 97,62% 1.050.000Rp
220037 Bali 1.200.000.000Rp 1.105.293.677Rp 92,11% 150.000Rp
230044 Nusa Tenggara Barat 1.375.000.000Rp 1.256.439.100Rp 91,38% -Rp
Kode Satker Uraian Satker Pengembalian BelanjaPeriode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 DES 2017
Satker Kantor Pusat
Satker Dekonsentrasi
30
Anggaran Realisasi (netto) %
240100 Nusa Tenggara Timur 1.560.000.000Rp 1.559.085.000Rp 99,94% -Rp
210006 Maluku 1.075.000.000Rp 1.074.999.990Rp 100,00% -Rp
280100 Maluku Utara 1.820.000.000Rp 1.814.725.730Rp 99,71% 5.020.000Rp
310100 Gorontalo 1.300.000.000Rp 1.284.905.700Rp 98,84% 1.692.700Rp
250113 Papua 1.200.000.000Rp 1.190.409.000Rp 99,20% -Rp
330100 Papua Barat 2.000.000.000Rp -Rp 0,00% -Rp
503.859.053.000Rp 486.639.232.810Rp 96,58% 2.087.920.685Rp
Kode Satker Uraian Satker Pengembalian BelanjaPeriode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 DES 2017
JUMLAH
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L Menurut Organisasi, Desember 2017
Persentase pencapaian realisasi belanja pada satker kantor pusat, paling tinggi pada
satker 664983 Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebesar 99.51 persen dan paling
rendah pada satker 664962 Deputi Perindungan Anak sebesar 94.12 persen, sedangkan
pada satker dekonsentrasi paling tinggi pada satker 210006 provinsi Maluku sebesar
100 persen dan paling rendah satker 330100 provinsi Papua Barat sebesar 0 persen.
Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasi belanja Kemen. PPPA dirinci sebagai
berikut:
Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Anggaran Realisasi Persentase Pengembalian Belanja
51 Belanja Pegawai 40,004,462,000Rp 38,292,678,383Rp 95.72% 49,815,411Rp
52 Belanja Barang 461,452,397,000Rp 445,957,863,332Rp 96.64% 2,038,105,274Rp
53 Belanja Modal 2,402,194,000Rp 2,388,691,095Rp 99.44% -Rp
503,859,053,000Rp 486,639,232,810Rp 96.58% 2,087,920,685Rp
Uraian Jenis
Belanja
JUMLAH
TA 2017
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L menurut organisasi akun, Desember 2017.
Tabel 10
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Naik/(Turun)
51 Belanja Pegawai 38,292,678,383Rp 40,974,293,505Rp (2,681,615,122)Rp
52 Belanja Barang 445,957,863,332Rp 551,753,144,542Rp (105,795,281,210)Rp
53 Belanja Modal 2,388,691,095Rp 58,249,249,560Rp (55,860,558,465)Rp
486,639,232,810Rp 650,976,687,607Rp (164,337,454,797)Rp
Uraian Kode Jenis
Belanja
JUMLAH
Realisasi Periode
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran e-rekon KL, Desember 2017
31
Nilai realisasi belanja Kemen. PPPA turun sebesar Rp16,337,454,797.00 jika
dibandingkan dengan periode TA 2016 yang disebabkan berkurangnya jumlah alokasi
anggaran yang diterima Kemen. PPPA pada periode TA 2017 serta adanya kebijakan
penghematan anggaran sesuai Inpres No 4 Tahun 2017. Penjelasan realisasi belanja
menurut jenis belanja secara rinci sebagai berikut:
B.2.1 Belanja Pegawai
Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Grafik 1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, Desember 2017
Rincian nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp38,292,678,383.00 sebagai berikut:
Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 10.210.156.940Rp 10.018.412.290Rp 191.744.650Rp
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 137.479Rp 131.976Rp 5.503Rp
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 653.619.030Rp 628.134.681Rp 25.484.349Rp 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 167.056.482Rp 152.805.090Rp 14.251.392Rp 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3.300.775.000Rp 3.583.275.000Rp (282.500.000)Rp 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 80.150.000Rp 81.975.000Rp (1.825.000)Rp 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 143.962.646Rp 350.670.905Rp (206.708.259)Rp 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 477.754.740Rp 460.564.260Rp 17.190.480Rp 511129 Belanja Uang Makan PNS 1.208.685.000Rp 1.302.944.000Rp (94.259.000)Rp 511147 Belanja Tunj. Lain-lain -Rp -Rp -Rp
UraianKode
Akun
Periode Naik/(Turun)
40.004.462.000
38.292.678.383
41.811.813.000
40.974.293.505
36.000.000.000
37.000.000.000
38.000.000.000
39.000.000.000
40.000.000.000
41.000.000.000
42.000.000.000
43.000.000.000
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
31 Des 2017 31 Des 2016
32
31 Des 2017 31 Des 2016
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 159.535.000Rp 159.164.656Rp 370.344Rp
511511Balanja Gaji Pokok Pegawai Non
PNS1.413.375.000Rp 1.426.500.000Rp (13.125.000)Rp
511512 Belanja Tunj. Pegawai Non PNS 183.750.000Rp 179.375.000Rp 4.375.000Rp
512211 Belanja Uang Lembur -Rp 29.560.000Rp (29.560.000)Rp
512411Belanja Pegawai (Tunjangan
Khusus/Kegiatan)20.293.721.066Rp 22.600.780.647Rp (2.307.059.581)Rp
38.292.678.383Rp 40.974.293.505Rp (2.681.615.122)Rp
UraianKode
Akun
Periode
JUMLAH
Naik/(Turun)
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.
Nilai realisasi belanja pegawai turun sebesar Rp2,681,615,122.00 jika dibandingkan
dengan periode TA 2016 yang disebabkan banyaknya pegawai Kemen. PPPA yang
pensiun pada periode tahun 2017 dan adanya rangkap jabatan eselon 1 yang berdampak
pada realisasi belanja tujangan khusus (tunjangan kinerja) yang turun sebesar
Rp2,307,059,581.00.
B.2.2 Belanja Barang
Perkembangan nilai anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Grafik 2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L menurut program, Desember 2017.
Rincian nilai realisasi belanja barang sebesar Rp445,291,452,228.00 sebagai berikut:
460.677.534.000 445.291.452.228
606.610.381.000 550.948.151.051
0
100.000.000.000
200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000
600.000.000.000
700.000.000.000
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
31 Des 2017 31 Des 2016
33
Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2.558.999.800Rp 2.996.217.397Rp (437.217.597)Rp
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 61.980.223Rp 35.333.231Rp 26.646.992Rp
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 288.055.333Rp 419.372.792Rp (131.317.459)Rp
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 101.294.015Rp 142.776.005Rp (41.481.990)Rp
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 3.709.228.500Rp 2.384.275.000Rp 1.324.953.500Rp
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.189.263.062Rp 5.025.672.310Rp 163.590.752Rp
521211 Belanja Bahan 33.860.397.950Rp 35.500.862.270Rp (1.640.464.320)Rp
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.835.549.000Rp 10.719.422.569Rp (2.883.873.569)Rp
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 21.273.455.968Rp 50.780.010.316Rp (29.506.554.348)Rp
521811 Belanja Barang Persediaan Brng Kons. 20.348.022.634Rp 29.422.749.848Rp (9.074.727.214)Rp
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya -Rp -Rp -Rp
522111 Belanja Langganan Listrik 2.843.729.694Rp 2.630.864.494Rp 212.865.200Rp
522112 Belanja Langganan Telepon 197.369.251Rp 273.981.120Rp (76.611.869)Rp
522113 Belanja Langganan Air 379.569.064Rp 404.970.664Rp (25.401.600)Rp
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.343.788.082Rp 1.829.966.850Rp 513.821.232Rp
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 47.406.500Rp 8.538.000Rp 38.868.500Rp
522131 Belanja Jasa Konsultan 8.453.239.313Rp 11.350.568.975Rp (2.897.329.662)Rp
522141 Belanja Sewa 10.599.458.356Rp 8.116.122.890Rp 2.483.335.466Rp
522151 Belanja Jasa Profesi 27.578.393.000Rp 27.837.645.000Rp (259.252.000)Rp
522191 Belanja Jasa Lainnya 40.524.443.326Rp 46.799.542.936Rp (6.275.099.610)Rp
523111Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan10.384.776.535Rp 9.656.666.103Rp 728.110.432Rp
523121Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin4.503.700.326Rp 4.667.876.024Rp (164.175.698)Rp
523122Belanja BBM dan Pelumas (BMP) dan
Pelumas131.820.000Rp -Rp 131.820.000Rp
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan -Rp -Rp -Rp
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 50.000.000Rp -Rp 50.000.000Rp
524111 Belanja Perjalanan Biasa 85.385.561.755Rp 82.215.370.582Rp 3.170.191.173Rp
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.014.738.000Rp 3.635.334.558Rp (1.620.596.558)Rp
524114Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota44.187.465.438Rp 34.648.458.427Rp 9.539.007.011Rp
524119Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota82.101.977.380Rp 90.631.031.619Rp (8.529.054.239)Rp
524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 6.279.101.550Rp 8.662.388.299Rp (2.383.286.749)Rp
524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1.394.122.778Rp 1.218.209.220Rp 175.913.558Rp
526112Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda11.614.517.520Rp 61.057.301.460Rp (49.442.783.940)Rp
526115Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda120.000.000Rp -Rp 120.000.000Rp
526311Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda8.930.027.875Rp 17.876.622.092Rp (8.946.594.217)Rp
445.291.452.228Rp 550.948.151.051Rp (105.656.698.823)Rp
UraianKode
Akun
Periode
JUMLAH
Naik/(Turun)
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon, 31 Desember 2017 dan 2016.
34
Nilai realisasi belanja barang turun sebesar Rp105,656,698,823.00 jika dibandingkan
dengan periode TA 2016 yang disebabkan berkurangnya alokasi belanja barang untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemda pada periode tahun 2017, menurunnya
perolehan barang persediaan berupa belanja persediaan konsumsi, dan berkurangnya
belanja barang non operasional lainnya.
B.2.3 Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Langsung
Nilai anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung
periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp774,863,000.00 dan Rp666,411,104.00 atau
mencapai 86 persen sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1,216,432,000.00 dan
Rp804,993,491.00 atau mencapai 66.18 persen. Realisasi belanja dari hibah langsung
tercatat pada akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang
pengelolaannya dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Data, Satker 427944 Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan. Pengesahan atas pendapatan hibah langsung
periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp666,411,104.00, meliputi:
1. penerimaan hibah langsung dari UNICEF sebesar Rp164,280,555.00 dengan
realisasi belanja sebesar Rp78,679,000.00 (SPHL Nomor 171400000000096),
dan
2. penerimaan hibah langsung dari UNFPA sebesar Rp614,214,260.00 dengan
realisasi belanja sebesar Rp587,732,104.00 (SPHL Nomor 171400000000097).
atas penerimaan hibah yang tidak terealisasi, dikembalikan kepada lembaga donor dan
telah dilakukan pengesahan atas transaksi pengembalian pendapatannya sebesar
Rp85,601,555.00 (Hibah dari UNICEF dengan SP3HL No. 171400506780001) dan sebesar
Rp26,482,156.00 (Hibah dari UNFPA dengan SP3HL No. 171400506790001).
Pada periode Tahun Anggaran 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menerima hibah langsung dalam bentuk uang yang
dikelola oleh satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari
UNFPA) senilai Rp1,285,251,138.00 dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak
(Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00. Atas transaksi hibah tersebut, sampai
dengan periode penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 belum dapat
dilakukan pengesahan terhadap transaksi belanjanya sebesar Rp1,252,147,011.00 (Hibah
dari UNFPA) dan sebesar Rp461,483,425.00 (Hibah dari UNICEF). Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) telah melakukan
upaya dengan menyampaikan Konfirmasi Data Hibah langsung yang Belum Disahkan
pada LKKL Tahun 2016 sebagaimana surat Inspektur Kementerian Nomor B-
1802/Insp/KPP-PA/PW.06.03/012/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebagai balasan atas
surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10631/PB/2017 tanggal 30 November
2017, sampai dengan penyusunan laporan keuangan belum ada kebijakan akuntansi
untuk melakukan pengesahan atas transaksi hibah langsung yang diterima tahun 2015.
35
B.2.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai
berikut:
Grafik 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L menurut program, Desember 2017.
Nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin turun dibandingkan dengan periode
TA 2016 yang disebabkan berkurangnya kebutuhan pengadaan barang modal/aset
peralatan dan mesin pada periode tahun 2017. Pada periode tahun 2016 alokasi belanja
modal peralaan dan mesin sangat besar karena adanya kebutuhan membangun sistem
informasi gender dan anak berskala nasional (SIGA-BN). Nilai realisasi belanja modal
peralatan dan mesin sebesar Rp1,714,210,375.00 menghasilkan perolehan sebagai
berikut:
1. aset peralatan dan mesin sebesar Rp1,584,210,375.00, dengan rincian pada
satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp81,954,000.00,
satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar
Rp123,729,600.00, satker 664960 Deputi Bidag Partisipasi Masyarakat sebesar
Rp120,353,000.00, satker 664983 KPAI sebesar Rp726,673,000.00, dan satker
427944 Menegpp sebesar Rp531,500,775.00, serta
2. aset tak berwujud dalam bentuk software sebesar Rp130,000,000.00 pada
satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.
1.727.483.000 1.714.210.375
53.924.094.000 53.527.520.170
0
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
31 Des 2017 31 Des 2016
36
B.2.5 Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan
Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai
berikut:
Grafik 4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L menurut program, Desember 2017.
Nilai realisasi belanja penambah nilai gedung dan bangunan sebesar Rp57,123,000.00
menghasilkan perolehan penambah nilai aset gedung dan bangunan sebesar
Rp57,123,000.00 yang tercatat pada satker 427944 Menegpp.
B.2.6 Belanja Modal Lainnya
Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan sebagai
berikut:
Grafik 5
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L menurut program, Desember 2017.
57.123.000 57.123.000
1.484.732.000 1.394.736.627
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
31 Des 2017 31 Des 2016
617.588.000 617.357.720
3.804.000.000
3.326.992.763
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
31 Des 2017 31 Des 2016
37
Nilai realisasi belanja modal lainnya turun dibandingkan dengan periode TA 2016 yang
disebabkan berkurangnya kebutuhan pengadaan barang modal/software pada periode
tahun 2017. Nilai realisasi belanja modal lainnya sebesar Rp617,357,720.00 menghasilkan
perolehan sebagai berikut:
1. aset peralatan dan mesin sebesar Rp27,931,220.00 pada satker 427944
Menegpp,
2. aset tetap lainnya sebesar Rp9,363,500.00 pada satker 427944 Menegpp, serta
3. aset tak berwujud berupa software sebesar Rp580,063,000.00 dengan rincian
pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar
Rp230,000,000.00, satker 664983 KPAI sebesar Rp149,990,000.00, dan satker
427944 Menegpp sebesar Rp200,073,000.00.
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung
jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang
Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke
Kas Negara per tanggal neraca.
Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp4,412,887,953.00
sedangkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar
Rp1,087,009,734.00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4,412,887,953.00
terdiri dari Uang Persediaan sebesar Rp858,760,000.00 dan Tambahan Uang
Persediaan sebesar Rp3,554,127,953.00 yang telah dipertanggungawabkan pada tahun
2018. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan satuan kerja sebagai
berikut:
Tabel 13 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja
Per 31 Desember 2017
Kode Satker Uraian Satker/ Dekon Provinsi Saldo UP Saldo TUP TOTAL
047.01.250113 Papua Rp - Rp 91.000 Rp 91.000
047.01.664958 Perlindungan Hak Perempuan Rp 358.760.000 Rp 1.620.000.000 Rp 1.978.760.000
047.01.664979 Tumbuh Kembang Anak Rp 500.000.000 Rp 1.934.036.953 Rp 2.434.036.953
858.760.000Rp 3.554.127.953Rp 4.412.887.953Rp JUMLAH Sumber: Rincian Laporan Keuangan e-rekon K/L, Desember 2017
Terhadap Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah dipertanggungjawabkan pada
periode tahun 2018 menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP) dengan akun
815114 untuk saldo UP dan akun 815514 untuk saldo TUP.
38
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan
berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan
menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Selain
itu, nilai Kas Lainnya dan Setara Kas juga mencakup Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang
Belum Disahkan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1,986,463,595.00 dan Rp7,669,112,699.00.
Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut:
Tabel 14
Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
No 31 Des 2017 31 Des 2016
1 -Rp 168.883.620,00Rp
2 1.986.463.595,00Rp 5.980.637.563,00Rp
3 -Rp 1.519.591.516,00Rp
4 -Rp -Rp
1.986.463.595,00Rp 7.669.112.699,00Rp JUMLAH
Keterangan
Pungutan Pajak yang belum disetor ke KUN
Pengembalian Belanja yang belum disetor ke KUN
Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari
Pendapatan Hibah (Ekuitas Dana Lancar lainnya)
Kewajiban Satker pada Pihak Lain
Sumber : Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016.
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 berupa penerimaan kembali
belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL) atau pengembalan belanja tahun 2017
yang disetor pada periode tahun 2018. Terhadap saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
sebesar Rp1,986,463,595.00 telah dipertanggungawabkan pada tahun 2018
menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP) dengan akun 425912. Berdasarkan
satuan kerja saldo kas lainnya dan setara kas dirinci sebagai berikut:
1. Satker 664941 Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebesar Rp915,951,258.00;
2. Satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp371,460,308.00;
3. Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar
Rp470,318,437.00;
4. Satker 664960 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sebesar Rp17,280,408.00;
5. Satker 427944 Menegpp sebesar Rp211,426,184.00
6. Satker dekon 280100 provinsi Maluku Utara sebesar Rp27,000.00.
C.3 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk
dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
39
Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar
Rp19,220,776,479.00 dan Rp17,618,473,921.00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 15
Rincian Nilai Persediaan
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Kode
Akun31 Des 2017 31 Des 2016 Naik/(Turun)
117111 Rp 7.976.160.533 Rp 9.747.657.141 (1.771.496.608)Rp
117114 Rp - Rp - -Rp
117124 Rp 10.573.370.000 Rp 7.127.616.000 3.445.754.000Rp
117128
Rp 600.382.561 Rp 671.170.811 (70.788.250)Rp
117131 Rp - Rp - -Rp
117141
Rp - Rp - -Rp
117199 Rp 70.863.385 Rp 72.029.969 (1.166.584)Rp
Rp 19.220.776.479 Rp 17.618.473.921 1.602.302.558Rp JUMLAH
Persediaan Lainnya
Suku Cadang
Bahan Baku
Persediaan dalam Rangka Bantuan
Sosial
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau
diserahkan kepada Masyarakat
Uraian Akun
Barang Konsumsi
Barang Persediaan Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
Sumber : Neraca Percobaan e-rekon K/L, Desember 2017 dan Desember 2016.
Saldo persediaan naik sebesar Rp1,602,302,558.00 dari nilai per 31 Desember 2016,
rincian mutasi saldo persediaan sebagai berikut:
Tabel 16
Rincian Mutasi Nilai Persediaan Periode TA 2017 MUTASI AKUN URAIAN NILAI
17.618.473.921 521811 Belanja Barang Pers Kons 20.348.022.634 526112 Belanja PM Diserahkan Pd Masy 11.614.517.520 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya 120.000.000
526311 Belanja Barang Lainnya Diserahkan
Pd Masy
8.930.027.875
JUMLAH 41.012.568.029 593111 Beban Persediaan Konsumsi (22.380.870.079)
593113 Beban Pers Bahan untuk
Pemeliharaan (27.335.000) 593149 Beban Persediaan Lainnya (253.737.939) 526112 Beban PM diserahkan pd Masy (8.920.580.520)
526311 Beban Barang Lainnya diserahkan pd
Masy (9.082.048.375) JUMLAH (40.664.571.913)
491511 Pendapatan penyesuaian nilai
persediaan 791.256.615
593311Beban penyesuaian nilai persediaan (486.926.891) JUMLAH 304.329.724
521113 Perolehan dari Belanja Penambah
Daya Tahan Tubuh219.698.333
521211 Perolehan dari Belanja Bahan 33.081.407
391113 Koreksi Nilai Pers 798.338.978
596121 Kerugian Persediaan Rusak/Usang (10.260.000)
132111 Reklas Menjadi Aset Peralatan dan
Mesin (90.882.000) JUMLAH 949.976.718
1.602.302.558 19.220.776.479
SALDO AWAL PERSEDIAAN
SALDO AKHIR PERSEDIAAN
PEROLEHAN
PENGGUNAAN/
DISTRIBUSI
PENYESUAIAN
NILAI
PERSEDIAAN
PEROLEHAN
DAN
PENGGUNAAN
LAINNYA
TOTAL MUTASI
Sumber : Analisa Transaksi Perolehan dan Mutasi Persediaan Periode TA 2017.
40
Saldo awal persediaan per 1 Januari 2017 sebesar Rp17,618,473,921.00, perolehan
persediaan selama periode TA 2017 sebesar Rp41,012,568,029.00,
penggunaan/distribusi persediaan dan serah terima barang kepada masyarakat/pemda
selama periode tahun 2017 sebesar Rp40,664,571,913.00, penyesuaian nilai persediaan
sebesar Rp304,329,724.00, serta perolehan dan penggunaan lainnya sebesar
Rp949,976,718.00, sehingga saldo akhir persediaan per 31 Desember 2017 sebesar
Rp19,220,776,479.00. Penyesuaian nilai persediaan merupakan penyesuaian atas nilai
persediaan sebagai pengaruh atas digunakannya harga perolehan terakhir dalam
menilai saldo persediaan, selain itu penyesuaian nilai persediaan juga berupa koreksi
pencatatan barang persediaan. Sedangkan perolehan dan penggunaan lainnya sebesar
Rp949,976,718.00 meliputi:
1. Ketidaktepatan penggunaan akun perolehan persediaan sebesar Rp219,698,333.00
menggunakan belanja 521113 penambah daya tahan tubuh, dan sebesar
Rp33,081,407.00 menggunakan belanja 521211 bahan berupa obat-obatan pada
klinik Kemen. PPPA,
2. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp798,338,978.00 berupa koreksi tambah saldo
awal persediaan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak yang
berasal dari distribusi barang persediaan tahun 2016 yang tidak diyakini
kebenarannya oleh pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar
Rp798,338,975 dan koreksi yang berasal dari selisih nilai persediaan pada laporan
BMN dengan Neraca SAIBA pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp3.00 yang
disebabkan oleh pembulatan nilai pada saat penginputan.
3. Kerugian persediaan rusak/usang sebesar Rp10,260,000.00 berupa penghapusan
barang persediaan karena rusak/usang, meliputi LAN Card pada satker 664958
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp3,450,000.00 serta buku
agenda dan ballpoint laser pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak
sebesar Rp6,810,000.00; dan
4. Penggunaan belanja 521811 barang persediaan konsumsi yang tidak menghasilkan
barang persediaan, namun berupa perolehan aset peralatan dan mesin sebesar
Rp90,882,000.00.
Dalam saldo persediaan sebesar Rp19,220,776,479.00 terdapat 1 unit mobil
perlindungan (Molin) yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
walaupun belum didukung dengan BAST dan Naskah Hibah sebesar Rp232.950.000,00
pada Satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak.
C.4 Tanah
Nilai aset tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp294.120.000,00, sehingga
tidak terdapat mutasi/perubahan nilai aset tanah pada periode TA 2017. Nilai aset tanah
pada laporan barang pengguna (Laporan BMN) sebesar Rp1,626,120,000,00 atau selisih
41
sebesar Rp1,332,000,000,00 berupa selisih revaluasi aset tetap. Perbedaan nilai ini
disebabkan adanya koreksi data revaluasi barang milik negara sesuai surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3383/PB/2018 tanggal 12 April 2018 sebagai tindak
lanjut atas rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2017 Unaudited.
Tanah seluas 360m2 tersebut adalah tanah milik Kementerian Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA), yang berlokasi di Perumahan Taman
Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepemilikan atas Aset Tanah
tersebut dengan Sertifikat Hak Pakai tanggal 16 November 2011 dengan Nomor sebagai
berikut:
1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 102 (Kavling S.02 No. 45),
2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 103 (Kavling S.02 No. 44),
3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 104 (Kavling S.02 No. 46), dan
4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 (Kavling S.02 No. 47) .
keempat sertifikat tersebut telah disahkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia
c.q Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nilai Aset Tanah
tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
C.5 Peralatan dan Mesin
Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar
Rp94,259,793,486.00 dan Rp100,651,964,875.00 atau turun sebesar Rp6,392,171,389.00
dengan rincian mutasi sebagai berikut:
Tabel 17 Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Periode TA 2017
Saldo per 1 Januari 2017 100,651,964,875Rp
Mutasi tambah: 1,856,658,095Rp
Pembelian 1,812,358,095Rp
Selisih Revaluasi Aset -Rp
Reklasifikasi Masuk 44,300,000Rp
Mutasi kurang: (8,248,829,484)Rp
Penghentian aset dari penggunaan (8,245,157,164)Rp
Reklasifikasi Keluar -Rp
Koreksi Pencatatan (3,672,320)Rp
Jumlah Mutasi (6,392,171,389)Rp
Saldo per 31 Desember 2017 94,259,793,486Rp
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017 (55,027,890,538)Rp
Nilai Buku per 31 Desember 2017 39,231,902,948Rp
Sumber : Analisa Transaksi Perolehan dan Mutasi Aset Peralatan dan Mesin
Periode TA 2017
42
Mutasi tambah aset peralatan dan mesin sebesar Rp1,856,658,095.00 meliputi:
1. pembelian aset dengan belanja 532111 modal peralatan dan mesin sebesar
Rp1,584,210,375.00 dengan rincian pada satker 664962 Deputi Bidang
Perlindungan Anak sebesar Rp81,954,000.00, satker 664979 Deputi Bidang
Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp123,729,600.00, satker 664960 Deputi
Bidang Partisipasi Masyarakat sebesar Rp120,353,000.00, satker 664983 KPAI
sebesar Rp726,673,000.00, dan satker 427944 Menegpp sebesar
Rp531,500,775.00;
2. pembelian aset dengan belanja 536111 modal lainnya sebesar Rp27,931,220.00
pada satker 427944 Menegpp;
3. pembelian aset dengan belanja 521219 barang non operasional lainnya sebesar
Rp3,334,500.00 pada satker 427944 Menegpp;
4. pembelian aset dengan belanja 521211 bahan sebesar Rp106,000,000.00 pada
satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
5. pembelian aset dengan belanja 521811 barang persediaan konsumsi sebesar
Rp90,882,000.00 pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
6. perolehan aset sebesar Rp44,300,000.00 berupa koreksi pencatatan aset
peralatan dan mesin yang berasal dari barang persediaan sebesar
Rp20,400,000.00 dan aset tak berwujud (software) sebesar Rp23,900,000.00.
Koreksi pencatatan ini sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan TA 2017 Unaudited.
Sedangkan mutasi kurang aset peralatan dan mesin sebesar Rp8,248,829,484.00
meliputi:
1. penghentian penggunaan aset peralatan dan mesin sebesar Rp8,245,157,164.00
(reklas menjadi aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan)
dalam rangka menunggu proses penghapusan aset sebesar Rp7,983,830,964.00
dan adanya aset yang hilang sebesar Rp261,326,200.00 berupa kendaraan roda
empat yang tercatat pada satker 664983 KPAI. Penghentian penggunaan atas
aset yang hilang dilakukan sebagai solusi karena belum adanya usulan
penghapusan aset;
2. Koreksi pencatatan sebesar Rp3,672,320,00 merupakan koreksi atas aset
peralatan dan mesin yang perolehannya setelah tahun 2002 dengan nilai
perolehan dibawah batas minimal kapitalisasi aset peralatan dan mesin yaitu
sebesar Rp300,000.00 namun masih tercatat sebagai aset peralatan dan mesin
Intrakomptable (seharusnya tercatat sebagai ekstrakomptabel). Koreksi
pencatatan ini sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan TA 2017 Unaudited.
43
Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp94,259,793,486.00, nilai
akumulasi penyusutannya sebesar Rp55,027,890,538.00 sehingga nilai buku aset
peralatan dan mesin sebesar Rp39,231,902,948.00.
C.6 Gedung dan Bangunan
Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-
masing sebesar Rp104,426,273,203.00 dan Rp104,369,150,203.00 atau naik sebesar
Rp57,123,000.00 berupa pengembangan nilai aset menggunakan belanja 533121 modal
penambah nilai gedung dan bangunan yang tercatat pada satker 427944 Menegpp.
Nilai sebesar Rp104,426,273,203.00 terdiri dari gedung kantor sebesar
Rp104,185,847,543.00 dan bangunan milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru
Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan
Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat sebesar Rp240,425,660.00.
Nilai Aset Gedung dan Bangunan tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan. Nilai aset sebesar Rp104,426,273,203.00, nilai akumulasi
penyusutannya sebesar Rp7,195,138,738.00, sehingga nilai buku aset per 31 Desember
2017 sebesar Rp97,231,134,465.00.
Nilai aset gedung dan bangunan pada laporan barang pengguna (Laporan BMN)
sebesar Rp114,714,410,000.00 atau selisih sebesar Rp10,288,136,797,00. Perbedaan nilai
ini disebabkan adanya koreksi data revaluasi barang milik negara sesuai surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3383/PB/2018 tanggal 12 April 2018 sebagai tindak
lanjut atas rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2017 Unaudited. Perbedaan nilai aset
sebesar Rp10,288,136,797,00 terdiri dari koreksi hasil revaluasi aset gedung dan
bangunan sebesar Rp16,436,486,506.00 dan koreksi semu untuk menurunkan nilai aset
gedung dan bangunan menjadi nilai buku sebelum revaluasi sebesar
Rp6,148,349,709.00.
C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
sebesar Rp5,152,456,725.00 dan Rp5,392,064,725.00 atau turun sebesar Rp
Rp239,608,000.00 berupa penghentian penggunaan aset tetap menjadi aset lain-lain
(aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan). Nilai Aset Jalan, Irigasi
dan Jaringan meliputi:
a) Instalasi lain-lain sebesar Rp301,559,125.00 pada satker 427944 Menegpp,
b) Instalasi AC sebesar Rp4,835,397,600.00 pada satker 427944 Menegpp, dan
c) Instalasi penangkal petir manual sebesar Rp15,500,000,00 yang tercatat pada
Satker 664983 KPAI.
44
Saldo aset jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp5,152,456,725.00,
nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp3,605,557,207.00, maka nilai buku aset jalan,
irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,546,899,518.00.
C.8 Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing
sebesar Rp310,310,194.00 dan Rp302,446,694.00 atau naik sebesar Rp7,863,500.00
yang berasal dari mutasi tambah perolehan/pembelian menggunakan belanja 536111
modal lainnya sebesar Rp9,363,500.00 berupa bahan monografi sebanyak 67 unit dan
mutasi kurang sebesar Rp1,500,000.00 berupa penghentian penggunaan aset tetap
menjadi aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan (aset lain-lain).
Nilai Aset Tetap Lainnya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan sebesar Rp310,310,194.00 dengan rincian per sub-sub kelompok sebagai
berikut:
a) Monografi sebanyak 3,073 unit senilai Rp272,974,944,00;
b) Ukiran kayu sebanyak 22 unit senilai Rp11,099,000.00;
c) Alat musik modern/band sebanyak 2 unit dengan nilai Rp19.500.000,00; dan
d) Lukisan cat minyak sebanyak 5 unit dengan nilai Rp6,736,250,00.
Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp310,310,194.00, nilai
akumulasi penyusutannya sebesar Rp10,125,000.00, sehingga nilai buku aset tetap
lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp300,185,194.00.
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
sebesar Rp65,838,711,483.00 dan Rp54,852,399,623.00. Nilai akumulasi penyusutan
aset tetap naik sebesar Rp10,986,311,860.00 pada periode TA 2017 dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 18
Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017
Nilai AsetAkumulasi Penyusutan
s/d 31 Des 2016Penyusutan TA 2017
Penyusutan
Transaksional
Akumulasi Penyusutan
s/d 31 Des 2017
1 Tanah 294,120,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 294,120,000Rp
2 Peralatan dan Mesin 94,259,793,486Rp 47,021,683,642Rp 16,102,065,779Rp (8,095,858,883)Rp 55,027,890,538Rp 39,231,902,948Rp
3 Gedung dan Bangunan 104,426,273,203Rp 5,102,168,371Rp 2,092,970,367Rp -Rp 7,195,138,738Rp 97,231,134,465Rp
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5,152,456,725Rp 2,722,172,610Rp 1,038,160,632Rp (154,776,035)Rp 3,605,557,207Rp 1,546,899,518Rp
5 Aset Tetap Lainnya 310,310,194Rp 6,375,000Rp 3,750,000Rp -Rp 10,125,000Rp 300,185,194Rp
JUMLAH 204,442,953,608Rp 54,852,399,623Rp 19,236,946,778Rp (8,250,634,918)Rp 65,838,711,483Rp 138,604,242,125Rp
Periode Tahun Anggaran 2017
No Uraian Nilai Buku Aset
Sumber : Analisa Transaksi Perolehan dan Mutasi Penyusutan Aset Tetap Periode TA 2017.
45
Saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2017 sebesar
Rp54,852,399,623.00, beban penyusutan aset tetap periode tahun 2017 sebesar
Rp19,236,946,778.00, dan penyusutan transaksional sebesar minus
Rp8,250,634,918.00, sehingga saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember
2017 sebesar Rp65,838,711,483.00. Penyusutan transaksional sebesar minus
Rp8,250,634,918.00 terdiri dari:
1. mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas aset peralatan
dan mesin yang dihentikan penggunaannya dan direklas menjadi aset lain-lain
(aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan) sebesar
Rp7,981,960,964.00,
2. mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas aset peralatan
dan mesin yang dihentikan penggunaannya dikarenakan hilang sebesar
Rp130,663,099.00,
3. koreksi kurang nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas aset
peralatan dan mesin yang dikoreksi pencatatannya karena diperoleh setelah
tahun 2002 dengan nilai perolehan dibawah batas minimal kapitalisasi aset
peralatan dan mesin yaitu sebesar Rp300,000.00 namun masih tercatat sebagai
aset peralatan dan mesin Intrakomptable (seharusnya tercatat sebagai
ekstrakomptabel) sebesar Rp3,672,320.00 ,
4. koreksi tambah nilai akumulasi peyusutan peralatan dan mesin atas aset
peralatan dan mesin yang diperoleh dari koreksi pencatatan software dan
barang persediaan sebesar Rp20,437,500.00, dan
5. reklasifikasi kurang akumulasi penyusutan jaringan atas aset jaringan yang tidak
digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp154,776,035.00.
C.10 Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen.PPPA) berupa software komputer. Nilai Aset Tak Berwujud per 31
Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17,450,041,700.00 dan
Rp16,822,378,700.00. Nilai aset tak berwujud naik sebesar Rp627,663,000.00 yang
berasal dari:
1. mutasi tambah aset tak berwujud berupa perolehan/pembelian menggunakan
belanja 536111 modal lainnya sebesar Rp580,063,000.00 dengan rincian pada
satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar
Rp230,000,000.00, Satker 664983 KPAI sebesar Rp149,990,000.00 dan satker
427944 Menteri Negara PP sebesar Rp200,073,000.00,
2. mutasi tambah aset tak berwujud berupa perolehan/pembelian menggunakan
belanja 532111 modal peralatan dan mesin sebesar Rp130,000,000.00 pada
satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,
46
3. mutasi kurang aset tak berwujud berupa pelepasan aset sebesar
Rp58,500,000.00 pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak, dan
koreksi pencatatan aset tak berwujud (software) menjadi aset peralatan dan
mesin sebesar Rp23,900,000.00 pada satker 42794 Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan.
Nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp17,450,041,700.00, akumulasi
amortisasinya sebesar Rp8,120,515,137.00, sehingga nilai buku aset tak berwujud
sebesar Rp9,329,526,563.00.
C.11 Aset Lain-lain
Aset Lain-lain pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen. PPPA) merupakan Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihentikan penggunaannya
dalam operasional pemerintahan. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016 sebesar Rp261,326,200.00 dan Rp917,258,750.00. Nilai aset lain-lain
turun sebesar Rp655,932,550.00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:
1. mutasi tambah perolehan aset lain-lain yang berasal dari penghentian
penggunaan aset tetap sebesar Rp8,224,938,964.00 yang terdiri dari aset
peralatan dan mesin sebesar Rp7,983,830,964.00, aset jaringan sebesar
Rp239,608,000.00, dan aset tetap lainnya sebesar Rp1,500,000.00,
2. mutasi tambah perolehan aset lain-lain yang berasal dari penghentian
penggunaan aset sebesar Rp261,326,200.00 berupa aset peralatan dan mesin
yang hilang (kendaraan roda 4) pada satker 664983 KPAI,
3. mutasi kurang berupa penghapusan aset lain-lain periode TA 2017 sebesar
Rp9,142,197,714.00.
Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp261,326,200.00, akumulasi
penyusutannya sebesar Rp149,329,256.00, sehingga nilai buku aset lain-lain sebesar
Rp111,996,944.00.
C.12 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp8,269,844,393.00 dan Rp5,286,890,212.00.
Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya periode TA 2017 naik sebesar
Rp2,982,954,181.00 dengan rincian sebagai berikut:
47
Tabel 19
Rincian Nilai Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2017
No Aset Lainnya Nilai Aset
Akm.
Penyusutan/Amortisasi
31 DES 2016
Penyusutan/Amortisasi
TA 2017
Penyusutan/Amortisasi
Transaksional
Akm.
Penyusutan/Amortisasi
31 DES 2017
Nilai Buku
A Aset Tak Berwujud
1 Software Komputer 17,450,041,700Rp 4,369,631,462Rp 3,827,308,675Rp (76,425,000)Rp 8,120,515,137Rp 9,329,526,563Rp
B Aset Lain-lain
1 Aset Tetap Yang Tidak
Digunakan 261,326,200Rp 917,258,750Rp 18,666,157Rp (786,595,651)Rp 149,329,256Rp 111,996,944Rp
17,711,367,900Rp 5,286,890,212Rp 3,845,974,832Rp (863,020,651)Rp 8,269,844,393Rp 9,441,523,507Rp JUMLAH
Sumber : Analisa Transaksi Perolehan dan Mutasi Penyusutan Aset Lainnya Periode TA 2017.
Saldo awal akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 1 Januari 2017 sebesar
Rp5,286,890,212.00, beban penyusutan aset lainnya periode tahun 2017 sebesar
Rp3,845,974,832.00, sedangkan penyusutan transaksional sebesar minus
Rp863,020,651.00, sehingga saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember
2017 sebesar Rp8,269,844,393.00. Penyusutan transaksional sebesar minus
Rp863,020,651.00 terdiri dari:
1. mutasi kurang akumulasi penyusutan software sebesar Rp58,500,000.00
berupa koreksi pencatatan pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan
Anak,
2. mutasi kurang akumulasi penyusutan software sebesar Rp17,925,000.00 berupa
koreksi pencatatan software menjadi aset peralatan dan mesin pada satker
427944 Menegpp, dan
3. mutasi kurang akumulasi penyusutan aset lain-lain berupa penghapusan aset
lain-lain (aset yang tidak diguakan dalam operasional pemerintahan) periode TA
2017 sebesar Rp786,595,651.00.
Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya pada Kemen. PPPA per 31
Desember 2017 terdiri dari Akumulasi Amortisasi Software Komputer sebesar
Rp8,120,515,137.00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain (aset tetap yang dihentikan
penggunaannya dalam operasional pemerintahan) sebesar Rp149,329,256.00.
C.13 Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan
merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya
dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31
Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0.00 dan
Rp1,519,591,516.00. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 berupa tunjangan
kinerja bulan Desember 2016 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2017.
48
C.14 Hibah yang Belum Disahkan
Nilai hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-
masing sebesar Rp2,287,339,954.00 dan Rp1,713,630,436.00, sehingga nilai Hibah yang
Belum Disahkan naik sebesar Rp573,709,518.00 pada periode TA 2017 berupa
penerimaan hibah langsung dalam bentuk jasa dan biaya perjalanan dinas sesuai BAST
No.263/GEN/1217 atau 376/Set/KPP-PA/Roren&Data/12/2017 tanggal 14 Desember 2017
senilai US$ 42,497.00 dengan kurs Rp13,500.00 dan nomor register 24FS4CMA. Atas
penerimaan hibah tersebut Kemen.PPPA telah berupaya untuk melakukan pengesahan
dengan menerbitkan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa MPHLBJS
dengan Nomor MPHLBJS 01463 tanggal 31 Desember 2017, namun sampai dengan
penyusunan laporan keuangan TA 2017 Audited, persetujuan atas pengesahan hibah
tersebut belum dapat diproses karena masalah administrasi.
Sedangkan saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2016 sebesar
Rp1,713,630,436.00 meliputi hibah langsung dalam bentuk uang periode TA 2015 yang
dikelola satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA)
senilai Rp1,252,147,011.00 dengan kode register K071509501 dan hibah yang dikelola
satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai
Rp461,483,425.00 dengan kode register K071539501. Hibah tersebut diterima dalam
mata uang dollar amerika yang di ekuivalenkan dalam mata uang rupiah pada saat
penerimaan hibah dan sudah diregister. Atas penerimaan hibah tersebut belum
dilakukan pengesahan atas transaksi belanjanya karena proses revisi anggaran yang
tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas waktu perpanjangan revisi anggaran
yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-
1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan
dan Penyelesaian Administrasi atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk
Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.
Perkembangan terakhir sehubungan dengan hibah yang belum disahkan, Kemen. PPPA
telah menyampaikan surat Nomor B-1802/Insp/KPP-PA/PW.06.03/012/2017 tanggal 6
Desember 2017 hal Konfirmasi Data Hibah Langsung yang Belum Disahkan pada LKKL
Tahun 2016 sebagai balasan atas permintaan data tersebut sebagaimana surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10631/PB/2017 tanggal 30 November 2017. Hal ini
sebagai langkah awal untuk melakukan pemetaan atas kondisi hibah pada K/L.
C.15 Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan diterima dimuka pada Kemen.PPPA periode tahun 2017 berupa
pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang berasal dari kontrak perjanjian
sewa tanah dan bangunan atas penempatan mesin ATM Bank Mandiri
49
di Kantor Kemen. PPPA sebesar Rp30,849,000.00 dengan jangka waktu selama 3 tahun
terhitung mulai tahun 2017. Nilai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2017
sebesar Rp20,566,000.00 merupakan pendapatan yang pengakuannya baru dapat
dilakukan pada periode tahun 2018 dan 2019.
C.16 Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan atau Tambahan Uang
Persediaan (TUP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja yang masih
berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Nilai
Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing
sebesar Rp4,412,887,953.00 dan Rp1,087,009,734.00. Nilai sebesar Rp4,412,887,953.00
terdiri dari Uang Persediaan sebesar Rp858,760,000.00 dan Tambahan Uang
Persediaan sebesar Rp3,554,127,953.00 dengan rincian berdasarkan satuan kerja
sebagai berikut:
Tabel 20 Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN
Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2017
Kode Satker Nama Satker/ Provinsi Saldo UP Saldo TUP TOTAL
047.01.250113 Papua Rp - Rp 91.000 Rp 91.000
047.01.664958 Perlindungan Hak
Perempuan Rp 358.760.000 Rp 1.620.000.000 Rp 1.978.760.000
047.01.664979 Tumbuh Kembang Anak Rp 500.000.000 Rp 1.934.036.953 Rp 2.434.036.953
858.760.000Rp 3.554.127.953Rp 4.412.887.953Rp JUMLAH Sumber: Rincian Laporan Keuangan e-rekon K/L, Desember 2017
Terhadap Saldo Uang Muka dari KPPN telah dipertanggungjawabkan pada periode
tahun 2018 menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP) menggunakan akun 815114
untuk saldo Uang Persediaan dan akun 815514 untuk saldo Tambahan Uang Persediaan.
Saldo Uang Muka dari KPPN merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara
Pengeluaran.
C.17 Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-
masing sebesar Rp0.00 dan Rp168,883,620.00. Nilai utang jangka pendek lainnya per 31
Desember 2016 berupa pungutan pajak tunjangan kinerja bulan Desember yang
perhitungan dan penyetorannya dilakukan setelah tunjangan kinerja dibayarkan. Nilai
utang jangka pendek lainnya telah dipertanggungjawabkan pada bulan Januari 2017.
C.18 EKUITAS
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar
Rp166,945,099,752.00 dan Rp190,495,575,160.00. Nilai penurunan Ekuitas periode 1
Januari - 31 Desember 2017 sebesar Rp23,550,475,408.00. Ekuitas merupakan kekayaan
bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut
tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
50
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional yang
dilakukan Satuan Kerja. Pendapatan-LO yang ada pada Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) berupa jasa lembaga keuangan/jasa
giro atas rekening pemerintah yang belum menerapkan kebijakan treasury nation
pooling, yaitu kebijakan dimana pendapatan atas pengelolaan rekening pemerintah
langsung disetor (auto debet) ke rekening kas umum Negara dan pendapatan lainnya
yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok Kemen. PPPA karena memang
tidak adanya target/estimasi pendapatan yang dianggarkan. Nilai Pendapatan-LO untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-
masing sebesar Rp393,666,858.00 dan Rp243,518.00. Pendapatan-LO sebesar
Rp393,666,858.00 terdiri dari:
1) Pendapatan 423141 Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar
Rp10,283,000.00 pada Satker 427944 Menteri Negara PP yang merupakan
bagian dari kontrak perjanjian sewa tanah dan bangunan atas penempatan
mesin ATM Bank Mandiri di Kantor Kemen. PPPA sebesar Rp30,849,000.00 yang
pengakuan pendapatannya dilakukan pada tahun 2017,
2) Pendapatan 423221 jasa lembaga keuangan (jasa giro) sebesar Rp704,064.00
meliputi jasa giro pada satker dekon 055199 provinsi Jawa Timur sebesar
Rp60,780.00, satker dekon 140100 provinsi Kalimantan Tengah sebesar
Rp81,066.00, satker dekon 160036 provinsi Kalimantan Timur sebesar
Rp104,442.00, satker dekon 220037 provinsi Bali sebesar Rp12,784.00, satker
dekon 250113 provinsi Papua sebesar Rp318,195.00, satker dekon 280100
provinsi Maluku Utara sebesar Rp84,890.00, dan satker dekon 295308 provinsi
Banten sebesar Rp41,907.00,
3) Pendapatan 423752 Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar
Rp382,611,394,00 meliputi denda keterlambatan pada satker dekon 045161 DIY
sebesar Rp680,000.00, satker dekon 125160 provinsi Lampung sebesar
Rp3,704,400.00, satker dekon 340103 provinsi Sulawesi Barat sebesar
Rp484,800.00, satker 427944 Menegpp sebesar Rp86,774,244.00, satker
664958 Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp265,417,950.00
dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp25,550,000.00,
4) Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp68,400.00 berupa penerimaan yang
berasal dari koreksi atas kelebihan pertanggungjawaban/setoran pengembalian
UP/TUP pada satker 664960 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.
51
D.2. BEBAN OPERASIONAL
D.2.1 Beban Pegawai
Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan
kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan
oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah
beban pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp38,292,678,383,00 dan Rp40,959,351,167,00
dengan rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 21
Rincian Nilai Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
511111 Beban Gaji Pokok PNS 10,210,156,940Rp 10,018,412,290Rp 191,744,650Rp 1.91%
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 137,479Rp 131,976Rp 5,503Rp 4.17%
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 653,619,030Rp 628,134,681Rp 25,484,349Rp 4.06%
511122 Beban Tunj. Anak PNS 167,056,482Rp 152,805,090Rp 14,251,392Rp 9.33%
511123 Beban Tunj. Struktural PNS 3,300,775,000Rp 3,581,475,000Rp (280,700,000)Rp -7.84%
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 80,150,000Rp 81,975,000Rp (1,825,000)Rp -2.23%
511125 Beban Tunj. PPh PNS 143,962,646Rp 350,670,905Rp (206,708,259)Rp -58.95%
511126 Beban Tunj. Beras PNS 477,754,740Rp 460,564,260Rp 17,190,480Rp 3.73%
511129 Beban Uang Makan PNS 1,208,685,000Rp 1,296,308,000Rp (87,623,000)Rp -6.76%
511147 Beban Tunj. Lain-lain -Rp -Rp -Rp 0.00%
511151 Beban Tunj. Umum PNS 159,535,000Rp 159,164,656Rp 370,344Rp 0.23%
511511Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS 1,413,375,000Rp 1,426,500,000Rp (13,125,000)Rp -0.92%
511512 Beban Tunj. Pegawai Non PNS 183,750,000Rp 179,375,000Rp 4,375,000Rp 2.44%
512211 Beban Uang Lembur -Rp 29,560,000Rp (29,560,000)Rp -100.00%
512411 Beban Pegawai (Tunjangan
Khusus/Kegiatan)20,293,721,066Rp 22,594,274,309Rp (2,300,553,243)Rp -10.18%
38,292,678,383Rp 40,959,351,167Rp (2,666,672,784)Rp -6.51%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
D.2.2 Beban Persediaan
Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang
yang habis pakai. Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp22,634,608,018.00
dan Rp24,381,930,893,00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
52
Tabel 22
Rincian Nilai Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
593111 Beban Persediaan Konsumsi 22,380,870,079Rp 23,997,376,087Rp (1,616,506,008)Rp -6.74%
593149 Beban Persediaan Lainnya 253,737,939Rp 384,554,806Rp (130,816,867)Rp -34.02%
22,634,608,018Rp 24,381,930,893Rp (1,747,322,875)Rp -7.17%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
D.2.3 Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan pada Kemen. PPPA. Beban Barang dan Jasa untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing
sebesar Rp167,269,323,511,00 dan Rp209,785,144,371,00 dengan rincian nilai sebagai
berikut:
Tabel 23
Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
521111 Beban Keperluan Perkantoran 2,558,999,800Rp 2,996,217,397Rp (437,217,597)Rp -14.59%
521112 Beban Pengadaan Bahan Makanan 61,980,223Rp 35,333,231Rp 26,646,992Rp 100.00%
521113Beban Penambah Daya Tahan
Tubuh68,357,000Rp 11,608,238Rp 56,748,762Rp 488.87%
521114Beban Pengiriman Surat Dinas
Pos Pusat101,294,015Rp 142,776,005Rp (41,481,990)Rp -29.05%
521115Beban Honor Operasional Satuan
Kerja3,709,228,500Rp 2,383,420,000Rp 1,325,808,500Rp 55.63%
521119 Beban Barang Opr. Lainnya 5,189,263,062Rp 5,025,672,310Rp 163,590,752Rp 3.26%
521211 Beban Bahan 33,721,316,543Rp 36,567,627,270Rp (2,846,310,727)Rp -7.78%
521213 Beban Honor Output Kegiatan 7,790,366,500Rp 10,703,645,069Rp (2,913,278,569)Rp -27.22%
521219 Beban Barang Non Opr. Lainnya 21,936,532,572Rp 49,232,771,883Rp (27,296,239,311)Rp -55.44%
522111 Beban Langganan Listrik 2,843,729,694Rp 2,630,864,494Rp 212,865,200Rp 8.09%
522112 Beban Langganan Telepon 197,369,251Rp 273,981,120Rp (76,611,869)Rp -27.96%
522113 Beban Langganan Air 379,569,064Rp 404,970,664Rp (25,401,600)Rp -6.27%
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya2,343,788,082Rp 1,829,966,850Rp 513,821,232Rp 28.08%
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 47,406,500Rp 8,538,000Rp 38,868,500Rp 0.00%
522131 Beban Jasa Konsultan 8,617,109,313Rp 11,350,568,975Rp (2,733,459,662)Rp -24.08%
522141 Beban Sewa 10,599,458,356Rp 8,306,642,890Rp 2,292,815,466Rp 27.60%
522151 Beban Jasa Profesi 27,458,105,700Rp 27,753,910,000Rp (295,804,300)Rp -1.07%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
53
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
522191 Beban Jasa Lainnya 39,645,449,336Rp 50,126,629,975Rp (10,481,180,639)Rp -20.91%
525113 Beban Jasa -Rp -Rp -Rp -100.00%
167,269,323,511Rp 209,785,144,371Rp (42,515,820,860)Rp -20.27%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
Nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp167,269,323,511,00 sudah mencakup
pengakuan Beban Jasa Konsultan sebesar Rp163,870,000.00 dan Beban Jasa Lainnya
sebesar Rp20,569,300.00 yang berasal dari Penerimaan hibah langsung dalam bentuk
jasa sesuai BAST No.263/GEN/1217 atau 376/Set/KPP-PA/Roren&Data/12/2017 tanggal 14
Desember 2017 senilai US$ 42,497.00 kurs Rp13,500.00 dengan nomor register
24FS4CMA.
D.2.4 Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan
aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban
pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp15,097,631,861,00 dan Rp14,343,678,717,00
dengan rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 24
Rincian Nilai Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
523111Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan10,384,776,535Rp 9,656,666,103Rp 728,110,432Rp 7.54%
523121Beban Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin4,503,700,326Rp 4,667,876,024Rp (164,175,698)Rp -3.52%
523122Beban BBM dan Pelumas (BMP)
dan Pelumas131,820,000Rp -Rp 131,820,000Rp 100.00%
523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 50,000,000Rp -Rp 50,000,000Rp 100.00%
593113Beban Persediaan Bahan untuk
Pemeliharaan27,335,000Rp 19,136,590Rp 8,198,410Rp 42.84%
15,097,631,861Rp 14,343,678,717Rp 753,953,144Rp 5.26%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
D.2.5 Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
54
Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp220,830,833,614.00 dan
Rp215,347,157,404.00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 25
Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
524111 Beban Perjalanan Biasa 85,066,014,137Rp 78,955,087,852Rp 6,110,926,285Rp 7.74%
524113Beban Perjalanan Dinas Dalam
Kota2,013,188,000Rp 3,371,954,558Rp (1,358,766,558)Rp -40.30%
524114Beban Perjalanan Dinas Paket
Meeting Dalam Kota44,122,319,138Rp 34,241,297,392Rp 9,881,021,746Rp 28.86%
524119Beban Perjalanan Dinas Paket
Meeting Luar Kota81,958,042,211Rp 88,976,103,699Rp (7,018,061,488)Rp -7.89%
524211 Beban Perjalanan Biasa - LN 6,277,147,350Rp 8,584,504,683Rp (2,307,357,333)Rp -26.88%
524219 Beban Perjalanan Lainnya - LN 1,394,122,778Rp 1,218,209,220Rp 175,913,558Rp 14.44%
220,830,833,614Rp 215,347,157,404Rp 5,483,676,210Rp 2.55%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
Nilai Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp220,830,833,614.00 sudah mencakup
pengakuan Beban Perjalanan Biasa sebesar Rp389,270,218.00 yang berasal dari
Penerimaan hibah langsung dalam bentuk jasa dan perjalanan dinas sesuai BAST
No.263/GEN/1217 atau 376/Set/KPP-PA/Roren&Data/12/2017 tanggal 14 Desember 2017
senilai US$ 42,497.00 kurs Rp13,500.00 dengan nomor register 24FS4CMA.
D.2.6 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban atas serah
terima bantuan pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada
masyarakat/pemda dalam rangka penguatan kelembagaan, tugas, fungsi, dan program
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beban Barang untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat juga mencakup distribusi motor perlindungan (TORLIN)
tahun 2016. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat periode yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar
Rp18,002,628,895.00 dan Rp71,174,236,361.00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
55
Tabel 26
Rincian Nilai Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
526112
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
8,920,580,520Rp 57,258,147,231Rp (48,337,566,711)Rp -84.42%
526311
Beban Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
9,082,048,375Rp 9,304,089,130Rp (222,040,755)Rp -2.39%
526312
Beban Barang untuk Bantuan
Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah
-Rp 4,612,000,000Rp (4,612,000,000)Rp 100.00%
18,002,628,895Rp 71,174,236,361Rp (53,171,607,466)Rp -74.71%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
D.2.
7
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan
manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
masing-masing sebesar Rp23,082,921,610,00 dan Rp16,764,975,874,00 dengan rincian
nilai sebagai berikut:
Tabel 27
Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
591111Beban Penyusutan Peralatan dan
Mesin16,102,065,779Rp 11,513,451,611Rp 4,588,614,168Rp 39.85%
591211Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan2,092,970,367Rp 2,100,299,395Rp (7,329,028)Rp -0.35%
591313 Beban Penyusutan Jaringan 1,038,160,632Rp 1,047,654,406Rp (9,493,774)Rp -0.91%
591411Beban Penyusutan Aset Tetap
Lainnya3,750,000Rp 1,875,000Rp 1,875,000Rp 100.00%
592115 Beban Amortisasi Software 3,827,308,675Rp 2,101,695,462Rp 1,725,613,213Rp 100.00%
592222Beban Penyusuta Aset Tetap yang
Tidak Digunakan18,666,157Rp -Rp 18,666,157Rp 100.00%
23,082,921,610Rp 16,764,975,874Rp 6,317,945,736Rp 37.69%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
56
D.3 SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban
yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Saldo
Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp780,614,524.00 dan
Rp280,017,061.00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 28
Rincian Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
423129Pendapatan Pelepasan Aset Non
Lancar631.746.765Rp 510.150.000Rp 121.596.765Rp 100,00%
596111 Beban Pelepasan Aset Non Lancar (145.201.965)Rp -Rp 145.201.965Rp -100,00%
491511Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya791.256.615Rp 28.665.760Rp 762.590.855Rp 2660,28%
593311Beban dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya(497.186.891)Rp (258.798.699)Rp 238.388.192Rp 100,00%
780.614.524Rp 280.017.061Rp 1.267.777.777Rp 452,75%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
Saldo surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp780,614,524.00 meliputi:
1. Pendapatan pelepasan aset non lancar merupakan pendapatan 423129 dari
Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp631,746,765.00 yang berasal dari
penjualan/lelang BMN yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan,
2. Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp145,201,965.00 berasal dari selisih nilai
reklasifikasi aset peralatan dan mesin yang tidak digunakan dalam operasional
pemerintah dengan nilai penyusutannya sebesar Rp1,870,000.00, selisih nilai
reklasifikasi aset jaringan yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah
dengan nilai penyusutannya sebesar Rp84,831,965.00, dan koreksi aset lainnya non
revaluasi atas aset tak berwujud (software) sebesar Rp58,500,000.00,
3. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp791,256,615.00 berupa
Pendapatan 491511 penyesuaian nilai persediaan, dan
4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp497,186,891.00 berupa
beban 593311 penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp486,926,891.00 dan kerugian
persediaan rusak/usang sebesar Rp10,260,000.00.
57
D.4 POS LUAR BIASA
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan
merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Nilai Pos Luar Biasa
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1 EKUITAS AWAL
Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 masing-masing sebesar
Rp190,495,575,160.00 dan Rp134,508,835,361.00.
E.2 SURPLUS/(DEFISIT) LO
Surplus/(Defisit)-LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/(Defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 dan 2016 Defisit-LO sebesar Rp504,036,344,510,00 dan Rp592,476,214,208,00.
E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS
E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp798,338,978,00 dan Rp0,00. Saldo
koreksi nilai persediaan sebesar Rp798,338,978,00 meliputi:
1. koreksi tambah saldo awal persediaan pada satker 664962 Deputi Bidang
Perlindungan Anak yang berasal dari distribusi barang persediaan tahun 2016
yang tidak diyakini kebenarannya oleh pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) sebesar Rp798,338,975,
2. koreksi atas selisih saldo persediaan antara laporan Barang Milik Negara (BMN)
dengan Neraca SAIBA yang disebabkan adanya pembulatan nilai pada saat
penginputan persediaan sebesar Rp3.00 yang tercatat pada satker 427944
Menegpp.
E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan
penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0.00. Pada penyusunan
Laporan Keuangan TA 2017 Audited, dilakukan koreksi data revaluasi barang milik negara
sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3383/PB/2018 tanggal 12 April
2018 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2017 Unaudited.
58
Nilai Revaluasi Aset Tetap yang dikoreksi sebesar Rp17,768,486,506.00 yang terdiri
dari penambahan nilai aset tanah sebesar Rp1,332,000,000.00 dan aset gedung dan
bangunan sebesar Rp16,436,486,506.00.
E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas nilai aset dan/atau
penyusutan aset tanpa melalui proses revaluasi/penilaian kembali. Saldo Koreksi Nilai
Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp74,887,500.00 dan minus
Rp2,221,137,358.00. Saldo koreksi nilai aset non revaluasi meliputi:
1. koreksi kurang atas nilai akumulasi aset lainnya (aset tak berwujud) pada satker
664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak berupa 1 unit software komputer
sebesar Rp58,500,000.00, dan
2. koreksi kurang atas nilai aset tetap lainnya pada satker 427944 Menegpp, Bahan
Kartografi Lainnya berupa Naskah dan Lukisan sebanyak 2 unit dengan nilai
Rp1.500.000,00,
3. koreksi tambah aset peralatan dan mesin yang berasal dari software komputer
sebesar Rp10,725,000.00 yang tercatat pada satker 427944 Menegpp dan yang
berasal dari barang persediaan sebesar Rp13,137,500.00 yang tercatat pada
satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan satker 664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak.
4. koreksi kurang aset software menjadi aset perlatan dan mesin sebesar
Rp5,975,000.00 yang tercatat pada satker 427944 Menegpp
E.3.4 Koreksi Lainnya
Saldo Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1,410,644,031.00 dan Rp311,466,467.00.
Nilai Koreksi Lainnya sebesar Rp1,410,644,031.00 merupakan koreksi atas penerimaan
kembali belanja tahun anggaran yang lalu (pengembalian belanja tahun 2016 yang
disetor tahun 2017) yang belum dilakukan penyesuaian atas pengakuan pendapatannya
pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:
59
Tabel 29
Rincian Nilai Koreksi Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2017
No Kode Satker Uraian Satker/Dekon Provinsi Nilai Koreksi Lainnya
1 047.01.045161 DIY 8,130,000Rp
2 047.01.060105 Aceh 22,380,000Rp
3 047.01.100040 Jambi 2,526,000Rp
4 047.01.125160 Lampung 10,180,000Rp
5 047.01.180035 Sulawesi Tengah 6,320,000Rp
6 047.01.190013 Sulawesi Selatan 143,330,000Rp
7 047.01.240100 NTT 3,466,000Rp
8 047.01.280100 Maluku Utara 2,664,000Rp
9 047.01.305145 Kepulauan Bangka Belitung 570,000Rp
10 047.01.427944 Menteri Negara PP 277,241,609Rp
11 047.01.664941 Kesetaraan Gender 28,485,637Rp
12 047.01.664958 Peindungan Hak Perempuan 299,320,919Rp
13 047.01.664960 Partisipasi Masyarakat 84,342,824Rp
14 047.01.664962 Perlindungan Anak 381,246,692Rp
15 047.01.664979 Tumbuh Kembang Anak 107,890,350Rp
16 047.01.664983 KPAI 32,550,000Rp
1,410,644,031Rp JUMLAH
Sumber: Daftar Saldo Akrual Koreksi Lainnya e-rekon K/L, Desember 2017
E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
Transaksi antar entitas merupakan transaksi antara Satuan Kerja pada Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Bendahara Umum Negara
(BUN) yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp478,201,998,593.00 dan
Rp650,372,624,898.00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 30
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 485,972,821,706Rp 650,171,694,116Rp (164,198,872,410)Rp -25.25%
313121 Diterima dari Entitas Lain (8,437,234,217)Rp (1,696,724,333)Rp (6,740,509,884)Rp 397.27%
313211 Transfer Keluar -Rp (462,439,755)Rp 462,439,755Rp -100.00%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
60
31 Des 2017 31 Des 2016 Nilai %
313221 Transfer Masuk -Rp 462,439,755Rp (462,439,755)Rp 100.00%
391131 Pengesahan Hibah Langsung 778,494,815Rp 1,987,333,247Rp (1,208,838,432)Rp -60.83%
391132Pengesahan Pengembalian Hibah
Langsung(112,083,711)Rp (89,678,132)Rp (22,405,579)Rp 24.98%
478,201,998,593Rp 650,372,624,898Rp (172,170,626,305)Rp -26.47%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 31 Desember 2017 dan 2016
E.5 EKUITAS AKHIR
Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing
sebesar Rp166,945,099,752.00 dan Rp190,495,575,160,00. Nilai penurunan Ekuitas
periode 1 Januari – 31 Desember 2017 sebesar Rp23,550,475,408.00.
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
F.1. KEJADIAN -KEJADIAN PENTING
1. Pertanggungjawaban UP/ TUP TA 2017 pada tahun 2018
Pertanggungjawaban UP/TUP yang melewati batas TA 2017 sebesar
Rp4,412,887,953.00 terdiri dari Uang Persediaan sebesar Rp858,760,000.00 dan
Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp3,554,127,953.00 dengan rincian
sebagai berikut:
Kode Satker Uraian Satker/ Dekon Provinsi Saldo UP Saldo TUP
047.01.250113 Papua Rp - Rp 91,000
047.01.664958 Perlindungan Hak Perempuan Rp 358,760,000 Rp 1,620,000,000
047.01.664979 Tumbuh Kembang Anak Rp 500,000,000 Rp 1,934,036,953
858,760,000Rp 3,554,127,953Rp JUMLAH 2. Pertanggungjawaban Pengembalian Belanja TA 2017 pada tahun 2018
Pertanggungjawaban pengembalian belanja yang melewati batas TA 2017
sebesar Rp1,986,463,595.00. Nilai tersebut dirinci sebagai berikut:
a. Satker 664941 Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebesar Rp915,951,258.00;
b. Satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp371,460,308.00;
c. Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar
Rp470,318,437.00;
d. Satker 664960 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sebesar
Rp17,280,408.00;
e. Satker 427944 Menegpp sebesar Rp211,426,184.00
f. Satker dekon 280100 provinsi Maluku Utara sebesar Rp27,000.00.
61
3. Hibah yang Belum Disahkan
Nilai hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2017 sebesar
Rp2,287,339,954.00 meliputi:
a. Penerimaan hibah periode TA 2017 dalam bentuk jasa dan biaya perjalanan
dinas sesuai BAST No.263/GEN/1217 atau 376/Set/KPP-PA/Roren&Data/12/2017
tanggal 14 Desember 2017 senilai US$ 42,497.00 dengan kurs Rp13,500.00 dan
nomor register 24FS4CMA sebesar Rp573,709,518.00. Atas penerimaan hibah
tersebut Kemen.PPPA telah berupaya untuk melakukan pengesahan dengan
menerbitkan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa MPHLBJS
dengan Nomor MPHLBJS 01463 tanggal 31 Desember 2017, namun sampai
dengan penyusunan laporan keuangan TA 2017 Audited, persetujuan atas
pengesahan hibah tersebut belum dapat diproses karena masalah
administrasi.
b. Penerimaan hibah dalam bentuk uang TA 2015 sebesar Rp1,713,630,436.00
yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
(Hibah dari UNFPA) senilai Rp1,252,147,011.00 dengan kode register
K071509501 dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari
UNICEF) senilai Rp461,483,425.00 dengan kode register K071539501. Hibah
tersebut diterima dalam mata uang dollar amerika yang di ekuivalenkan dalam
mata uang rupiah pada saat penerimaan hibah dan sudah diregister.
Penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan atas transaksi
belanjanya karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab
telah melewati batas waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan
sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-
1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan Batas Waktu
Pengesahan dan Penyelesaian Administrasi atas Pertanggungjawaban
Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.
Sampai dengan penyusunan laporan keuangan TA 2017, atas transaksi hibah
tersebut belum dapat dilakukan pengesahan karena belum adanya kebijakan
dari Kementerian Keuangan, dhi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan atas pengesahan hibah yang telah lampau. Perkembangan terakhir
sehubungan dengan hibah yang belum disahkan, Kemen. PPPA telah
menyampaikan surat Nomor B-1802/Insp/KPP-PA/PW.06.03/012/2017 tanggal 6
Desember 2017 hal Konfirmasi Data Hibah Langsung yang Belum Disahkan
pada LKKL Tahun 2016 sebagai balasan atas permintaan data tersebut
sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10631/PB/2017
tanggal 30 November 2017. Hal ini sebagai langkah awal untuk melakukan
pemetaan atas kondisi hibah pada K/L
62
F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam
lampiran.
F.3. DAFTAR REKENING PEMERINTAH Daftar rekening pemerintah pada Kementerian PPPA sebagaimana dalam lampiran.
F.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
63
Lampiran dan Daftar
Recommended