View
277
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
Nomor : 050 / 1447 / 404.202 / 2015
Nomor : 170 / 1070 / 404.040 / 2015
Tanggal : 24 Juli 2015
Tanggal : 24 Juli 2015
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
2015
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
1
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
Nomor : 050 / 1447 / 404.202 / 2015
Nomor : 170 / 1070 / 404.040 / 2015
Tanggal : 24 Juli 2015
Tanggal : 24 Juli 2015
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
2015
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
2
Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :
1. Nama : Ir. H. BUDI SULISTYONO
Jabatan : BUPATI NGAWI
Alamat Kantor : Jl. Teuku Umar No 12 Ngawi.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. a. Nama : DWI RIYANTO JATMIKO, SH, M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprapto No.09 Ngawi
b. Nama : SARJONO, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 09 Ngawi
c. Nama : Drs. H. SULISTIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 09 Ngawi
d. Nama : MARYOTO, SP, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 09 Ngawi
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD
Tahun 2016 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara
APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
3
Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian
kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai
dalam tahun anggaran 2016 sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2016 disusun sebagai Dokumen
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat kondisi umum ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan
APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah serta
strategi pencapaiannya.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2016, disusun berdasarkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016 yang
merupakan RKPD transisi.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) ini disusun sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
4
Berdasarkan hal tersebut diatas, Kebijakan Umum APBD (KUA)
merupakan langkah awal dalam rangkaian penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD).
Konsekuensi dari pasal-pasal dalam Peraturan perundang-undangan
tersebut, maka kondisi umum ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah serta strategi pencapaiannya, yang dimuat dalam KUA harus
dapat menjadi kebijakan dalam memperhitungkan kemampuan
keuangan daerah. Dengan demikian, rencana penganggaran perlu
dibatasi untuk hal-hal yang bersifat prioritas dan strategis; sehingga
dengan kebijakan tersebut anggaran/pembelanjaan akan lebih efektif
dan realistis serta mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan di
Kabupaten Ngawi.
1.2. Tujuan Penyusunan KUA
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan
yang memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun
anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati
sebagai pedoman penyusunan program dan prioritas anggaran pada
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016.
Adapun tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 adalah
pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara
(PPAS) APBD Tahun 2016.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar
dan acuan penyusunan APBD diamanatkan melalui beberapa
peraturan perundangan, antara lain :
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
5
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
6
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2010-2015;
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
7
1.4. Sistematika Dokumen KUA
KUA Kabupaten Ngawi Tahun 2016 ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA)
1.2 Tujuan Penyusunan KUA
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)
BAB II GAMBARAN UMUM RKPD
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2016
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP SUMBER PENDANAAN
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD
3.2 Laju Inflasi
3.3 Pertumbuhan PDRB
3.4 Lain - Lain Asumsi
3.5 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
3.5.1 Pendapatan Daerah
3.5.2 Belanja Daerah
3.5.3 Pembiayaan Daerah
BAB IV PENUTUP
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
8
II. GAMBARAN UMUM RKPD
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan
pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian
indikator makro ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari
beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut
diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Perkapita dan tingkat inflasi.
Pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak tahun 2010 terus
mengalami kemajuan, hal ini tercermin dari meningkatnya total PDRB
setiap tahunnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan. Perkembangan PDRB Kabupaten Ngawi dirinci pada
tabel berikut ini :
Tabel 2.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten Ngawi (dalam juta Rupiah)
NO Sektor 2009 2010 2011 2012 2013
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 1.092.374,15 37,12 1.145.589,73 36,70 1.182.083,93 35,68 1.247.205,27 35,26 1.335.160,54 35,28
2 Pertambangan & Penggalian
16.983,88 0,58 17.526,39 0,56 18.145,41 0,55 18.624,92 0,53 19.487,25 0,51
3 Industri Pengolahan
184.792,71 6,28 196.280,68 6,29 209.719,30 6,33 223.872,69 6,33 236.823,20 6,26
4 Listrik,Gas & Air bersih
17.819,46 0,61 19.108,85 0,61 20.651,62 0,62 23.048,17 0,65 24.534,68 0,65
5 Bangunan 127.066,94 4,32 135.663,44 4,35 147.557,05 4,45 157.375,92 4,45 168.431,58 4,45
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
848.170,35 28,82 923.010,01 29,57 1.012.315,75 30,55 1.107.794,14 31,32 1.198.140,01 31,66
7 Pengangkutan & Komunikasi
75.655,53 2,57 81.775,64 2,62 88.463,67 2,67 94.242,95 2,66 100.954,98 2,67
8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
180.511,25 6,13 190.048,43 6,09 201.371,53 6,08 213.730,45 6,04 228.632,31 6,04
9 Jasa-jasa 399,228,25 13,57 412.818,32 13,22 433.126,72 13,07 451.305,03 12,76 471.908,57 12,47
PDRB 2.942.602,51 100 3.121.821,49 100 3.313.434,98 100 3.537.199,53 100 3.784.073,13 100
Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi 2009-2013 Keterangan : * = angka sementara
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
9
PDRB Kabupaten Ngawi tahun 2013 menurut penggunaan yang
dihitung berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp. 3.784.073,13
(juta) menunjukkan peningkatan sebesar 6,98 persen jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp..3.537.199,53
(juta). Dilihat dari komponennya, Sektor Pertanian masih memiliki
kontribusi terbesar dengan nilai Rp. 1.335.160,54 (juta), kemudian
diikuti Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar
Rp..1.198.140,01 (juta), dan Sektor Jasa-jasa sebesar Rp. 471.908,57
(juta).
Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada Sektor
Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar 8,16 persen, diikuti Sektor
Pengangkutan & Komunikasi sebesar 7,12 persen, serta dari Sektor
Pertanian sebesar 7,05 persen.
Di lihat dari nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2009
sampai dengan tahun 2013 atas dasar harga berlaku Kabupaten Ngawi
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2013
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ngawi
(dalam juta Rupiah)
NO Sektor 2009 2010 2011 2012 2013
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 2.378.578,04 36,91 2.654.359,37 36,63 2.899.469,33 35,72 3.322.750,31 36,27 3.753.019,71 36,33
2 Pertambangan & Penggalian
34.743,03 0,54 36.518,40 0,50 39.881,74 0,49 42.661,02 0,47 46.871,53 0,45
3 Industri Pengolahan
399.597,31 6,20 455.258,87 6,28 533.167,88 6,57 603.453,28 6,59 689.508,29 6,67
4 Listrik,Gas & Air bersih
53.443,97 0,83 60.369,81 0,83 69.068,08 0,85 80.422,40 0,88 90.312,68 0,87
5 Bangunan 304.976,38 4,73 360.181,25 4,97 432.702,30 5,33 480.096,10 5,24 551.266,53 5,34
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
1.807.677,16 28,05 2.076.707,35 28,66 2.370.210,11 29,20 2.683.243,88 29,29 3.035.453,25 29,38
7 Pengangkutan & Komunikasi
184.983,30 2,87 267.931,40 2,87 233.895,04 2,88 259.033,53 2,83 294.273,81 2,85
8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
358.550,23 5,56 399.964,91 5,52 446.526,64 5,50 506.001,72 5,52 568.372,57 5,50
9 Jasa-jasa 922.233,41 14,31 994.551,07 13,73 1.091,282,79 13,45 1.183.458,06 12,92 1.302.314,25 12,61
PDRB 6.444.782,83 100 7.245.842,42 100 8.116.202,90 100 9.161.120,30 100 10.331.392,62 100
Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi 2009-2013 Keterangan : * = angka sementara
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator
ekonomi yang mampu mengukur perkembangan pembangunan
perekonomian. PDRB Kabupaten Ngawi tahun 2013 atas dasar harga
berlaku adalah sebesar Rp. 10.331.392,62 (juta). Nilai PDRB ini
disusun berdasarkan 19 PDRB Kecamatan di wilayah Kabupaten
Ngawi. Nilai dan kontribusi sektor yang memiliki nilai besar akan
memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten begitupun
sebaliknya.
Berdasarkan tabel diatas Sektor Pertanian memiliki PDRB
terbesar yaitu sebesar Rp. 3.753.019,71 (juta) dengan nilai kontribusi
sebesar 36,33 persen sedangkan PDRB terkecil adalah PDRB Sektor
Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar Rp. 46.871,53 (juta)
dengan nilai kontribusi 0,45 persen.
Secara umum perkembangan dan pertumbuhan kontribusi
sektor dalam PDRB tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atas dasar
harga berlaku (Hb) dan harga konstan (Hk) Kabupaten Ngawi dapat
tergambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 2.3
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Ngawi
NO Sektor
2009 2010 2011 2012 2013
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
1 Pertanian 36,91 37,12 36,70 36,63 35,72 35,68 36,27 35,26 36,33 35,28
2 Pertambangan& Penggalian 0,54 0,58 0,56 0,50 0,49 0,55 0,47 0,53 0,45 0,51
3 Industri Pengolahan 6,20 6,28 6,29 6,28 6,57 6,33 6,59 6,33 6,67 6,26
4 Listrik,Gas&Air bersih 0,83 0,61 0,61 0,83 0,85 0,62 0,88 0,65 0,87 0,65
5 Konstruksi 4,73 4,32 4,35 4,97 5,33 4,45 5,24 4,45 5,34 4,45
6 Perdagangan, Hotel, & Restoran
28,05 28,82 29,57 28,66 29,20 30,55 29,29 31,32 29,38 31,66
7 Pengangkutan & Komunikasi 4,03 4,03 2,62 2,87 2,88 2,67 2,83 2,66 2,85 2,67
8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
4,69 5,24 6,09 5,52 5,50 6,08 5,52 6,04 5,50 6,04
9 Jasa-jasa 14,02 13,47 13,22 13,73 13,45 13,07 12,92 12,76 12,61 12,47
PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi 2009-2013 Keterangan : * = angka sementara
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
11
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Ngawi
NO Sektor 2009 2010 2011 2012 2013
% % % % %
1 Pertanian 5,10 4,87 3,19 5,51 7,05
2 Pertambangan & Penggalian 4,28 3,19 3,53 2,64 4,63
3 Industri Pengolahan 6,29 6,22 6,85 6,75 5,78
4 Listrik,Gas & Air bersih 11,28 7,24 8,07 11,60 6,45
5 Konstruksi 5,33 6,77 8,77 6,65 7,02
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6,87 8,82 9,68 9,43 8,16
7 Pengangkutan & Komunikasi 7,46 8,09 8,18 6,53 7,12
8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 4,22 5,28 5,96 6,14 6,97
9 Jasa-jasa 4,54 3,40 4,92 4,20 4,57
PDRB 5,65 6,09 6,14 6,75 6,98
Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi 2009-2013
Berdasarkan Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur dengan
Kabupaten Ngawi Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 Atas Dasar
Harga Konstan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Ngawi Tahun 2009 s.d 2013
(persen)
NO
Provinsi/ Kabupaten
PDRB
2009 2010 2011 2012 2013
1 Provinsi Jawa Timur
5,01 6,68 7,22 7,27 6,55
2 Kabupaten Ngawi
5,65 6,09 6,14 6,75 6,98
Sumber : RKPD Provinsi Jawa Timur - PDRB Kabupaten Ngawi 2009-2013
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
12
Di lihat dari Nilai inflasi rata-rata tahun 2009 sampai dengan
akhir tahun 2013 Kabupaten Ngawi sebagai berikut :
Tabel 2.6
Nilai inflasi rata-rata Tahun Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Ngawi Tahun 2009 s.d 2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata
pertumbuhan
Provinsi Jawa Timur
3,62 6,96 4,09 4,50 7,59 5,35
Kabupaten Ngawi 5,72 5,98 5,53 5,73 5,42 5,68
Sumber : RKPD Provinsi Jawa Timur - PDRB Kabupaten Ngawi 2010-2014
Laju inflasi Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Ngawi rata-
rata selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi naik turun. Inflasi
yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2013
sebesar 7,59 persen, sedangkan inflasi tertinggi di Kabupaten Ngawi
pada tahun 2010 sebesar 5,98 persen, akibat naiknya harga BBM
seiring dengan tidak terkendalinya harga minyak dunia dan adanya
anomali musim yang menyebabkan merosotnya produksi pertanian
khususnya komoditas padi.
Kondisi ekonomi makro Kabupaten Ngawi dengan berdasar
indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pendapatan per kapita, inflasi, investasi
dan perkembangan keuangan daerah menjadi referensi dalam
menentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi khususnya
kebijakan ekonomi.
Berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di
Kabupaten Ngawi :
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
13
Tabel 2.7 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ngawi
No Indikator Makro Ekonomi Tahun 2013 Tahun 2014
1 PDRB :
a. Harga Berlaku (juta Rp) 10.331.392,62 11.4188.094,99
b. Harga Konstan Tahun 2000 (juta Rp) 3.784.073,13 4.015.540,68
2 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan (%) 6,98 7,04
3 Tingkat inflasi 5 ,42 5 - 7
4 Struktur PDRB menurut sektoral (%) harga konstan
a. Pertanian 35,28 35,07
b. Pertambangan dan Penggalian 0,51 0,50
c. Industri Pengolahan 6,26 6,24
d. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,65 0,66
e. Bangunan 4,45 4,45
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 31,66 32,17
g. Pengangkutan dan Komunikasi 2,67 2,67
h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,05 6,02
i. Jasa-jasa 12,47 12,22
5 Produktivitas Sektoral (juta Rp)
a. Pertanian 1.335.160,54 1.407.893,19
b. Pertambangan dan Penggalian 19.487,25 20.094,37
c. Industri Pengolahan 236.823,20 250.575,63
d. Listrik, Gas dan Air Bersih 24.534,68 26.627,88
e. Bangunan 168.431,58 178.662,71
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.198.140,01 1.291.907,56
g. Pengangkutan dan Komunikasi 100.954,98 107.045,18
h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 228.632,31 241.838,88
i. Jasa-jasa 471.908,57 490.895,29
6 Pendapatan Per kapita ADHB (Ribu Rp) 10.984.831,90 12.049.099,98
Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi
Pada tahun 2013 perekonomian di Kabupaten Ngawi mengalami
pertumbuhan sebesar 6,98%, sedangkan pada tahun 2014
diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 7,04%.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
14
Perkembangan indikator ekonomi daerah merupakan hasil
kinerja pembangunan Kabupaten Ngawi yang diukur berdasarkan pada
4 (empat) indikator kinerja utama yaitu : Tingkat Pengangguran
Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk,
Pertumbuhan Ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia. Capaian
Indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat di dalam tabel sebagai
berikut :
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi
NO. INDIKATOR 2013 2014
1 Tingkat Pengangguran Terbuka ( % ) 5,06 1,94
2 Persentase Penduduk Miskin ( % ) 15,38 15,00*
3 Pertumbuhan ekonomi ( % ) 6,98 7,04
4 IPM 70,86 72,23
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2016
Kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi diperkirakan optimis
tumbuh, seiring dengan kuatnya pasar domestik dalam
memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Perekonomian
Kabupaten Ngawi pada tahun 2016 diprediksikan akan semakin membaik
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian kebijakan
pembangunan ekonomi harus tetap antisipatif terhadap sejumlah
tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal (dalam negeri) maupun
faktor eksternal (global) yang diperkirakan masih belum sepenuhnya
kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal. Hambatan
bersumber dari faktor internal antara lain terbatasnya sumber-sumber
pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan,
penanggulangan bencana, penanggulangan berbagai wabah penyakit,
tuntutan upah ketenagakerjaan dan ancaman inflasi yang mempengaruhi
daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak
terjadinya perubahan ekonomi global, dengan maraknya perdagangan
bebas serta potensi kenaikan harga minyak dunia yang berimplikasi pada
peningkatan harga BBM dan tingkat inflasi.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
15
Pasar bebas/globalisasi yang semakin kompetitif menuntut kesiapan
semua pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas produk barang dan jasa
agar lebih berdaya saing. Oleh sebab itu, guna mendorong kemandirian
ekonomi dan daya saing produk-produk lokal dipasar regional maupun
global diperlukan peningkatan kualitas dan produktifitas barang dan jasa
secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional
(SNI) maupun standar mutu internasional (ISO) serta kejelasan akan Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Prospek pembangunan ekonomi pada Tahun 2016 dipandang
cukup potensial dengan peluang pengembangan sendi-sendi ekonomi
Kabupaten Ngawi melalui pemanfaatan besarnya potensi sumber daya
alam serta semakin terbukanya pasar industri kreatif. Peluang ini
memberikan kesempatan bagi dunia usaha di Kabupaten Ngawi utamanya
industri dan UMKM untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan
kompetitif segenap sumberdaya lokal sebagai motor penggerak
perekonomian daerah.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan
analisis perekonomian daerah, sebagai gambaran umum perekonomian
Kabupaten Ngawi. Tahun 2016 adalah tahap pertumbuhan pembangunan
ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan.
Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten
Ngawi, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur dan
Nasional, maka arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada
sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada
sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap
gejolak ekonomi global.
Berikut gambaran proyeksi indikator makro ekonomi di Kabupaten
Ngawi :
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
16
Tabel 2.9 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ngawi
No Indikator Makro Ekonomi Tahun 2015
1 PDRB :
a. Harga Berlaku (juta Rp) 12.560.510,66
b. Harga Konstan Tahun 2000 (juta Rp) 4.257.278,93
2 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan (%) 7,32
3 Tingkat inflasi 5-7
4 Struktur PDRB menurut sektoral (%) harga konstan
a. Pertanian 35,02
b. Pertambangan dan Penggalian 0,49
c. Industri Pengolahan 6,19
d. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,67
e. Bangunan 4,45
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 32,49
g. Pengangkutan dan Komunikasi 2,67
h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,02
i. Jasa-jasa 12,00
5 Produktivitas Sektoral (juta Rp)
a. Pertanian 1.490.774,25
b. Pertambangan dan Penggalian 20.871,63
c. Industri Pengolahan 263.793,45
d. Listrik, Gas dan Air Bersih 28.316,62
e. Bangunan 189.443,53
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.383.393,99
g. Pengangkutan dan Komunikasi 113.549,93
h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 256.175,64
i. Jasa-jasa 510.959,88
6 Pendapatan Per kapita ADHB (Ribu Rp) 13.170.669,29
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
17
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi pada tahun 2015
diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,32 persen. Sedangkan proyeksi
pertumbuhan nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan
tahun 2015, masing masing sebesar Rp. 12.560.510,66 dan
Rp..4.257.278,93. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih didorong oleh
sektor sekunder & tersier, melalui sektor pertanian, sektor perdagangan,
hotel & restoran, dan sektor jasa-jasa.
Berikut Target Indikator kinerja utama Kabupaten Ngawi dapat dilihat
di dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2.10
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi
NO. INDIKATOR 2015 2016
1 Tingkat Pengangguran Terbuka ( % ) 1,43 4,81 - 4,70
2 Persentase Penduduk Miskin ( % ) 14,79* 14,16 - 13,55
3 Pertumbuhan ekonomi ( % ) 7,32 7,30 - 7,58
4 IPM 72,96 71,99 - 73,09
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih
berdampak ekonomi serta mempertimbangkan tantangan yang dihadapi,
maka kerangka kebijakan ekonomi tahun 2016 akan ditujukan pada strategi
memperkuat stabilitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus
mengentaskan masalah kemiskinan.
Berbagai langkah yang akan diupayakan dalam rangka peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada
peranan sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
18
2. Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah
produk pertanian dan perikanan.
3. Mempertahankan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi
dan produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih
unggul dan faktor penunjangnya.
4. Meningkatkan pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan
mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan
alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu
secara berkelanjutan.
5. Mengembangkan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dengan memperluas basis dan kesempatan berusaha
serta menumbuh kembangkan wirausaha baru untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Mempercepat proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Kabupaten Ngawi.
7. Menciptakan regulasi yang menjamin kepastian usaha dan
penegakkan hukum serta memperbaiki kebijakan investasi.
8. Meningkatkan akses dan perluasan pasar secara bertahap.
9. Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk
mendukung kegiatan investasi, termasuk infrastruktur pertanian
dan pedesaan.
10. Meningkatkan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan
agroindustri/agrobisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah
yang berorientasi ekspor.
11. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, melalui
pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus
meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.
12. Memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas
pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier).
13. Mengembangkan industri manufaktur utamanya pada subsektor
prioritas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
19
III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
SUMBER PENDANAAN
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode satu tahun yang terkait dengan APBD. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi masih sangat tergantung
dengan APBN, sehingga asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
juga sama dalam menyusun APBD. Asumsi-asumsi yang digunakan
dalam kebijakan umum anggaran adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara
residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi
pengeluaran.
2. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan,
sedangkan belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya
beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan
oleh daerah.
3. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diharapkan dapat dicapai
sebesar 7,30 - 7,58 persen dan pertumbuhan IPM sebesar 71,99 -
73,09.
4. Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada
tahun 2016 untuk mengurangi kemiskinan, diharapkan dapat
ditekan pada angka 14,16 - 13,55 persen dan pengangguran
terbuka 4,81 - 4,70 persen.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
20
5. Kebijakan anggaran daerah pada tahun 2016 ditekankan pada
upaya-upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan,
dengan fokus pada Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Melalui :
a) Pemantapan kondisi infrastruktur;
b) Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dengan memperluas
akses pendidikan dan pelayanan kesehatan;
c) Pemantapan kapasitas, kemampuan dan etos kerja aparatur;
d) Peningkatan dan pengembangan UMKM, koperasi dan industry;
e) Pemantapan infrastruktur strategis terutama pembangunan
infrastruktur pertanian;
f) Pemantapan produksi dan nilai tambah usaha pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan, kehutanan dan pendapatan petani;
g) Pemantapan industri menengah;
h) Pemantapan sarana prasarana perdagangan;
i) Pemantapan pelayanan investasi;
j) Pemantapan pemanfaatan sumberdaya alam;
k) Pemantapan pengembangan budaya daerah dan
kepariwisataan.
3.2 Laju Inflasi
Tingkat perkembangan harga atau yang lebih dikenal dengan
istilah inflasi/deflasi menunjukkan persentase perubahan harga
barang/jasa terhadap tahun sebelumnya dengan mengabaikan
perubahan produksinya. Angka inflasi salah satunya berguna untuk
melihat fluktuasi harga yang terjadi di pasar atau dalam kegiatan
ekonomi. Dengan demikian pemerintah pusat maupun daerah dapat
mengambil kebijakan-kebijakan dalam pengendalian tingkat inflasi bila
angka tersebut melampaui dari level yang ditargetkan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
21
Angka tingkat perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin
dari perubahan indeks harga implisit. Indeks harga implisit diperoleh
dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas
dasar harga konstan yang menunjukkan tingkat perkembangan harga
terhadap tahun dasar. Untuk melihat perkembangan harga setiap
tahun terhadap tahun sebelumnya dapat di peroleh dengan cara
membuat indeks berantai dan indeks implisit tersebut.
Dari pergeseran nilai inflasi ini menunjukkan sinyal positif bahwa
harga barang dan jasa tidak mengalami lonjakan harga yang berarti,
sehingga tidak akan mengurangi daya beli masyarakat.
Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku
bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati,
Tingkat inflasi Kabupaten Ngawi pada tahun 2016 diperkirakan turun
menjadi sekitar 5 - 7 persen. Perkiraan asumsi tingkat inflasi dipandang
cukup realistis karena dampak dari krisis ekonomi global berpengaruh
terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia sehingga tingkat inflasi
diperkirakan naik, sehingga prospek ekonomi Kabupaten Ngawi tahun
2016 diharapkan akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun
sebelumnya.
3.3 Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Ngawi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa
dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi tahun 2015
sebesar 7,32 persen, maka asumsi laju pertumbuhan PDRB tahun
2016 diharapkan menjadi 7,30 - 7,58 persen.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
22
3.4 Lain-lain Asumsi
1. Penambahan belanja pegawai berupa pembayaran gaji PNS
baik itu berupa kenaikan gaji pokok maupun tunjangan.
2. Perlunya antisipasi terhadap terjadinya bencana alam yang
sewaktu-waktu terjadi sehingga perlunya penganggaran yang
memadai untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
3. Program/kegiatan dalam APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran
2016 berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Ngawi tahun 2016;
4. Kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016
mengacu pada pedoman pelaksanaan DAK dari Pemerintah Pusat;
5. Kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa
Timur mengenai Pedoman Umum tentang Pengelolaan DBHCHT di
Provinsi Jawa Timur;
6. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat,
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
pada SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat
operasional, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengakomodasi
rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBD,
berpedoman pada :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang
Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
23
7. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah
jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana
Alam,
DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta
pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD,
dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
8. Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBN yang ditransfer
melalui APBD kab/kota dengan tetap mempedomani peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN bagi
desa, sebagaimana undang-undang nomor. 6 tahun 2014 (pasal 72
ayat (4) dan (6) pemerintah kab/kota menganggarkan Alokasi Dana
Desa (ADD) untuk pemerataan desa, paling sedikit 10 persen dari
dana perimbangan yang diterima kab/kota setelah dikurangi DAK.
9. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah
dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, melalui kegiatan Corporation Social Responsibility (CSR)
dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
24
3.5 Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah
Semenjak berlakunya kebijakan otonomi daerah,
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan lebih
berorientasi kepada kepentingan daerah. Untuk itu, pengaturan alokasi
sumber daya daerah yang dapat memberi kepuasan bagi masyarakat,
membuka kesempatan lapangan kerja serta perwujudan layanan publik
yang efisien, menjadi sangat penting.
Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai daerah otonom, berhak,
berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya
untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik dan
pembangunan daerah.
3.5.1. Pendapatan Daerah
1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan
dilakukan pada Tahun Anggaran 2016.
Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi yaitu :
a) Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung
maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi
perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan
coverage ratio yang ada.
b) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat
diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan
berkelanjutan serta perluasan sumber-sumber penerimaan
daerah.
c) Peningkatan penggalian pendapatan daerah melalui
intensifikasi dan eksentifikasi sumber–sumber penerimaan
daerah.
d) Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta
sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
25
e) Penyempurnaan/revisi Perda-perda yang tidak relevan
dengan sistem dan kondisi saat ini.
f) Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui
pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
g) Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen
fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal.
h) Mempercepat proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Kabupaten Ngawi.
2. Target Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan dan Lain- Lain Pendapatan yang
Sah.
Pendapatan Daerah pada Tahun 2016 diproyeksikan
mencapai Rp..1.956.581.855.842,09 yang diperoleh dari
Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar
Rp..162.521.702.362,59 Dana Perimbangan diasumsikan
sebesar Rp. 1.258.749.780.664,00 dengan proyeksi Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp..55.561.315.664,00
Dana Alokasi Umum sebesar Rp..1.058.208.375.000,00, Dana
Alokasi Khusus sebesar Rp..144.980.090.000,00.
Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar
Rp..535.310.372.815,50 dengan rincian Bagi Hasil Pajak Dari
Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan naik
menjadi Rp..79.798.964.935,50dan Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus Rp..455.511.407.880,00.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2013 –
2017 adalah sebagai berikut :
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
26
Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ngawi Tahun 2013 s.d tahun 2017
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
2013
Realisasi Tahun
2014
Tahun Berjalan
2015
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2016
Proyeksi /Target pada Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1 Pendapatan asli daerah 85.636.138.392,37 169.237.013.272,36 138.773.976.891,30 162.521.702.362,59 146.815.828.205,30
1.1.1 Pajak daerah 16.826.150.653,00 33.899.833.398,00 30.427.829.729,00 33.639.600.000,00 32.794.240.000,00
1.1.2 Retribusi daerah 16.095.652.437,00 15.798.713.271,20 16.693.912.880,00 15.154.849.900,00 16.902.553.128,00
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
8.583.105.909,71 8.769.518.836,95 8.584.638.361,30 9.039.229.830,70 8.581.806.161,30
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 44.131.229.392,66 110.768.947.766,21 83.067.595.921,00 104.688.022.631,89 88.537.228.916,00
1.2 Dana perimbangan 1.039.217.660.505,00 1.116.680.126.031,00 1.107.605.839.692,00 1.258.749.780.664,00 1.159.870.061.323,00
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
71.944.950.505,00 70.152.944.031,00 39.639.366.692,00 55.561.315.664,00 42.147.623.173,00
1.2.2 Dana alokasi umum 896.052.870.000,00 980.530.132.000,00 995.119.303.000,00 1.058.208.375.000,00 1.044.875.268.150,00
1.2.3 Dana alokasi khusus 71.219.840.000,00 65.997.050.000,00 72.847.170.000,00 144.980.090.000,00 72.847.170.000,00
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
289.603.152.904,00 398.682.218.952,00 415.905.345.762,00 535.310.372.815,50 387.156.237.455,50
1.3.1 Hibah 0 0 0 0 0
1.3.2 Dana darurat 0 0 0 0 0
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya
54.149.804.904,00 90.047.480.952,00 58.140.324.717,00 79.798.964.935,50 79.798.969.935,50
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
217.699.223.000,00 251.131.221.000,00 357.765.021.045,00 455.511.407.880,00 307.357.267.520,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
17.754.125.000,00 57.503.517.000,00 0 0 0
1.3.6 Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru
0 0 0 0 0
1.3.7 Tunjangan Profesi Guru PNSD
0 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
1.414.456.951.801,37 1.684.599.358.255,36 1.662.285.162.345,30 1.956.581.855.842,09 1.693.842.126.983,80
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
27
3. Upaya - upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui
rencana kerja sebagai berikut :
a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan
kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin
mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta
menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang
wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan
prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan
melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan Drive
Through.
b) Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan Potensi
Daerah. Dengan Program/Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan
hubungan/kerjasama antar Dinas dilingkungan Kabupaten
Ngawi dan dengan Pemerintah Provinsi/Pusat/BUMN dalam
rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah,
pengembangan fasilitasi kerja sama dengan Propinsi
dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
c) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang
potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan
yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini
mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus
dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa
kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika
pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan
Asli Daerah.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
28
d) Implementasi Perda baru mengenai Pajak dan Retribusi
Daerah serta mengintensifkan kerja Tim Intensifikasi Pajak
dan Retribusi Daerah dalam penggalian potensi daerah yang
dapat meningkatkan PAD.
3.5.2. Belanja Daerah.
1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi
total perkiraan belanja daerah.
a) Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi, baik urusan wajib
maupun urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016.
b) Pengaturan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.
c) Prioritas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar
masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan
pangan.
d) Pemberian Hibah dan Bantuan sosial diarahkan pada, yaitu
dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Meringankan
beban hidup masyarakat terutama di bidang pendidikan dan
kesehatan, serta sinergi dengan program pembangunan
daerah.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
29
2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga.
a) Pemenuhan belanja pegawai negeri sipil di lingkup
pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi sampai tahun 2016
direncanakan sebesar Rp. 1.080.614.588.050,06.
b) Belanja bunga (nihil).
c) Belanja subsidi (nihil).
d) Pemenuhan belanja hibah sebesar Rp. 7.039.111.750,00
e) Belanja bantuan sosial (nihil).
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem.Desa
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa direncanakan sebesar
Rp..5.159.740.990,00.
g) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik direncanakan
sebesar Rp..281.154.545.991,04, yang didalamnya sudah
direncanakan untuk Alokasi Dana Desa sesuai dengan
undang-undang no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Alokasi
Dana Desa dari APBN.
h) Belanja tidak terduga.
Belanja penanganan bencana alam direncanakan sebesar
Rp. 1.352.592.351,96, untuk antisipasi terjadinya bencana
alam (banjir, tanggul longsor, dll), serta beban-beban lain yang
tidak dapat diperhitungkan sebelumnya (force majeur).
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
30
Tabel 4.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2013 s.d Tahun 2017
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun 2013
Realisasi Tahun 2014
Tahun Berjalan 2015
Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2016
Proyeksi pada Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung 946.839.616.463,45 1.037.213.601.491,17 1.225.776.333.303,40 1.375.320.579.133,06 1.174.235.608.597,90
2.1.1 Belanja pegawai 848.166.495.342,50 928.767.190.833,33 1.042.021.964.886,90 1.080.614.588.050,06 1.056.940.321.091,20
2.1.2 Belanja bunga 6.437.144,87 0 0 0 0
2.1.3 Belanja subsidi 0 0
1.500.000.000,00 0 0
2.1.4 Belanja hibah 23.369.720.000,00 28.665.477.800,00 36.029.750.800,00 7.039.111.750,00 0
2.1.5 Belanja bantuan sosial 5.652.740.000,00 12.591.580.000,00 2.565.000.000,00 0 0
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
576.346.800,00 673.983.950,00 5.091.777.360,90 5.159.740.990,00 5.798.025.412,80
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
68.421.877.176,08 66.490.368.907,84 137.215.247.903,64 281.154.545.991,04 110.144.669.741,94
2.1.8 Belanja tidak terduga 646.000.000,00 25.000.000,00 1.352.592.351,96 1.352.592.351,96 1.352.592.351,96
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
946.839.616.463,45 1.037.213.601.491,17 1.225.776.333.303,40 1.375.320.579.133,06 1.174.235.608.597,90
2.2 Belanja Langsung 407.042.088.679,84 548.053.053.591,01 540.101.669.906,00 693.822.968.937,00 200.284.070.241,75
2.2.1 Belanja pegawai 18.183.369.996,00 18.144.360.900,00 21.262.899.400,00 25.047.575.200,00 0
2.2.2 Belanja barang dan jasa 199.622.617.127,00 285.920.338.132,00 274.286.306.464,00 318.252.672.433,00 0
2.2.3 Belanja modal 189.236.101.556,84 243.988.354.559,01 244.552.464.042,00 350.522.721.304,00 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 407.042.088.679,84 548.053.053.591,01 540.101.669.906,00 693.822.968.937,00 200.284.070.241,75
TOTAL JUMLAH BELANJA 1.353.881.705.143,29 1.585.266.655.082,18 1.765.878.003.209,40
2.069.143.548.070,06
1.374.519.678.839,65
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
31
3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi,
strategi dan prioritas pembangunan daerah.
Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut , berbagai
tantangan harus dihadapi baik yang berasal dari dalam daerah
maupun lingkungan luar daerah (regional dan nasional), langkah
langkah penguatan sudah disusun dan ditempuh untuk
menghadapi dinamika yang berkembang melalui terobosan
terobosan dalam rangka mempercepat visi pembangunan, yaitu :
a) Perekonomian didorong dengan mengembangkan wilayah
wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan-kawasan
strategis di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, arahan ini
dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Ngawi Tahun 2011 – 2030.
b) Pengentasan Kemiskinan dipercepat dengan melibatkan
langsung masyarakat miskin dan marjinal, arahan ini tertuang
dalam Strategi Penanggulangan Kemisikinan Daerah (SPKD)
Kabupaten Ngawi 2010 – 2015 mendasar Surat Keputusan
Bupati Ngawi Nomor 188/238/404.012/2009 tanggal 22
Desember 2009, Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Ngawi.
c) Selain itu untuk mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan
gender dalam pelaksanaan pembangunan maka telah
dikeluarkan surat edaran Bupati Ngawi nomor:
900/1071A/404.201/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang harus
dipedomani oleh seluruh SKPD lingkup Pemerintah
Kabupaten Ngawi.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
32
d) Kebijakan pembangunan disusun secara terintegrasi dengan
mengacu kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang
akan dilaksanakan di daerah.
e) Melanjutkan proyek-proyek strategis yang sesuai tahapan.
f) Menstimulir pertumbuhan ekonomi di sektor riil melalui fasilitasi
dan pemberian kredit lunak kepada UMKM.
g) Mempercepat proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Kabupaten Ngawi.
4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah
yaitu Urusan Wajib dan urusan pilihan, dan satuan kerja
perangkat daerah (SKPD).
a) Dalam rangka memenuhi keberpihakan kepada masyarakat,
maka proporsi belanja modal lebih besar dari pada belanja
barang dan jasa dan belanja pegawai.
b) Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada
lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi
masyarakat, dan mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara
Pemerintah Pusat dan Provinsi.
3.5.3. Pembiayaan Daerah.
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
33
Tabel 4.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017
NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
Jumlah
Realisasi Tahun
2013
Realisasi Tahun
2014
Tahun Berjalan
2015
Proyeksi/Target pada Tahun
Rencana 2016
Proyeksi/Target pada Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.1 Penerimaan pembiayaan 104.766.510.614,90 157.482.661.898,35 104.592.840.864,10 119.561.692.227,97 0,00
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
104.369.029.414,90 157.233.392.898,35 80.592.840.864,10 119.561.692.227,97 0
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 24.000.000.000,00 0 0
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
0 0 0 0 0
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0 0 0 0 0
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0 0 0 0 0
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 397.481.200,00 249.269.000,00 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 104.766.510.614,90 157.482.661.898,35 104.592.840.864,10
119.561.692.227,97
0,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan 8.108.364.374,63 9.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00
3.2.1 Pembentukan dana cadangan 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0 0 0
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 0 0 1.000.000.000,00
7.000.000.000,00 0
3.2.3 Pembayaran pokok utang 108.364.374,63 0 0 0 0
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0 0 0 0 0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.108.364.374,63 9.000.000.000,00 1.000.000.000,00
7.000.000.000,00
0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 96.658.146.240,27 148.482.661.898,35 103.592.840.864,10
112.561.692.227,97
0,00
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
34
V. PENUTUP
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2016.
BUPATI NGAWI
Selaku, PIHAK PERTAMA
Ir. H. BUDI SULISTYONO
Ngawi, 2015
PIMPINAN DPRD
Selaku, PIHAK KEDUA
DWI RIYANTO JATMIKO, SH, M.Si
KETUA
SARJONO, S.Pd
WAKIL KETUA
Drs. H. SULISTIYANTO
WAKIL KETUA
MARYOTO, SP, MM
WAKIL KETUA
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016
35
Recommended