View
24
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Kredensial PPDS dan Professional Liability: Access to healthcare vs. quality of healthcare
Herkutanto, Bambang Hermani
Komite Medik Rs.Dr.Cipto Mangunkusumo.Jakarta
BACKGROUND
• Issue tenaga kesehatan: ketersediaan vs. kualitas
• Peserta PPDS ditempatkan di RS didaerah dan melakukan tindakan seperti dokter spesialis
• Keselamatan pasien “terancam” akibat tindakan spesialistik dilakukan oleh dokter yang belum menjadi spesialis
PROBLEMS
• apakah proses credential untuk dokter di RS diperlukan bagi residen?
• PPDS bukan staf Rs (hosptal by laws) • Apakah residen berhak mendapatkan remunerasi? • Sejauh mana tanggung jawab residen saat terjadi
medical mishaps dari kasus yang dikelola? • Akankah dokter spesialis konsultan bebas dari
pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan residen?
PURPOSE
1. Mendiskusikan upaya keselamatan pasien melalui good clinical governance di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya
2. Mendiskusikan perlu tidaknya kredensial bagi PPDS di RS pendidikan maupun di RS jejaring
3. Mendiskusikan sistem tanggungjawab hukum atas tindakan PPDS
Clinical Governance
Pendidikan Dokter
Spesialis
Keselamatan
Pasien
Liability
System
STRUCTURES
1. Proteksi keselamatan pasien melalui Good Clinical Governance
2. Professionalisme dan kredensial PPDS
3. Penanganan pasien oleh PPDS dan pengawasan oleh konsulen
4. Medical liability system dan pendidikan dokter spesialis
Proteksi keselamatan pasien melalui DPJP dan kredensial
Clinical Governance di rumah sakit pendidikan
Upaya proteksi keselamatan pasien
1
ISSUE DALAM PELAYANAN KESEHATAN
• ACCESS TO HEALTHCARE
– Masalah fasilitas pelayanan kesehatan
– Masalah pembiayaan pelayanan kesehatan
• QUALITY OF HEALTHCARE
– Masalah mutu pelayanan kesehatan
– Masalah keselamatan pasien
INCIDENT
ACCIDENT
Tindakan Medis
Tindakan Medis
Tindakan Medis
Tindakan Medis
Clinical Privileges
Clinical Privileges
Clinical Privileges
Clinical Privileges
Herkutanto 2011
Antisipasi masalah Sedini mungkin
STRATEGI CLINICAL GOVERNANCE
UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT Pasal 29
(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :
a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
b. Dwt, dst
r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
Penjelasan Pasal 29 huruf r
Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola
klinis yang baik (good clinical governance). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege).
DPJP - Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
Di rumah sakit pendidikan
Setiap pasien harus memiliki DPJP
Clinical privilege sesuai dengan “keadaan medis pasien”
DPJP = Spesialis, bukan PPDS
DPJP adalah pembuat keputusan “medis” (clinical judgment)
DPJP penanggungjawab medis pasien
Herkutanto 2009
Professionalisme dan kredensial PPDS
Professionalisme saat menjalani pendidikan spesialis
Perubahan kompetensi yang sangat dinamis
2
SOCIAL CONTRACT PROFESSIONALS - COMMUNITY
AUTONOMY SELF REGULATION
Moral responsibility (Ethics)
High standard of competence
Market control Working condition PROFESSIONALISM
William M Sullivan, Medicine under threat: Professionalism and professional identity, CMAJ 2000:162(5): 673
privilege
Registered Practitioners
Medical Council
Masyarakat / Pasien
Clinical privilege
Sub-Komite Kredensial
MEDICAL STAFF BYLAWS
Sub-Komite Disiplin
Sub-Komite Mutu Profesi
Th
e B
ox
of
pro
fess
ion
s T
he
Bo
x o
f pro
fessio
ns
PROSES KREDENSIAL
Praktisi Medis Buku Putih
Clinical Privilege
~ Mitra Bestari
Aplikasi Clinical Privilege
Rekomendasi Clinical Appointment
COMPETENCE vs. PRIVILEGE
• Apakah kompetensi sama dengan privilege ...?
• Apakah kompeten harus selalu memiliki privilege (secara otomatis) ...... ?
• Apakah seseorang yang telah memiliki privilege sudah pasti kompeten ....?
Herkutanto 2009
PERBEDAAN COMPETENCE - PRIVILEGE
• Hasil suatu pendidikan – pengalaman
• Lembaga pendidikan
• Dapat berubah sesuai paparan praktik / masalah kesehatan
• Hasil pemberian kewenangan
• Otoritas jurisdiksi
• Dapat dicabut oleh otoritas yg memberikan
COMPETENCE PRIVILEGE
Herkutanto 2009
Kompetensi A
Kompetensi B
Kompetensi C
Kompetensi D
Kompetensi E
Kompetensi F
Kompetensi G
Kompetensi H
Kompetensi I
A J S
B K T
C L U
D M V
E N W
F O X
G P Y
H Q Z
I R AZ
DIVISI 1
DIVISI 3
DIVISI 2
Co
re c
om
pe
ten
cy
Spesialis “X” DIVISI-DIVISI DEPARTEMEN “X”
Kompetensi A
Kompetensi B
Kompetensi C
Kompetensi D
Kompetensi E
Kompetensi F
Kompetensi G
Kompetensi H
Kompetensi I
A J S
B K T
C L U
D M V
E N W
F O X
G P Y
H Q Z
I R AZ
DIVISI 1
DIVISI 3
DIVISI 2
Be
lum
se
mu
a
ko
mp
ete
ns
i d
ipe
role
h
Residen “X” DIVISI-DIVISI DEPARTEMEN “X”
/
/
/
/
PERAN KOMITE MEDIS DI RS. PENDIDIKAN
• Clinical privilege menentukan keselamatan pasien – Komite medis bertanggungjawab atas penentuan clinical
privilege setiap dokter yang menangani pasien dan yang ikut menangani pasien DPJP
• Apakah PPDS diatur clinical privilegenya? – PPDS adalah dokter yang defacto ikut menangani pasien
(dengan DPJP adalah konsulen) – PPDS memerlukan STR , SIP(kolektif) – Dapatkah PPDS ikut menangani pasien tanpa clinical privilege
apapun?
Penanganan pasien oleh PPDS dan pengawasan oleh konsulen
Hubungan dokter pasien di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya
Mekanisme proteksi keselamatan pasien saat ditangani oleh PPDS
3
UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT Pasal 23
(1) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
(2) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat dibentuk Jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
TRADISI PENDIDIKAN DOKTER DI RS
Model Pendidikan Magang / Apprenticeship (konsulen – PPDS) Tahap awal : I am doing, you are watching
Tahap Intermediate : We are doing together
Tahap Lanjut : I am watching, You are
Setiap Pasien ada DPJP nya, dan yang menjadi DPJP adalah Konsulen (bukan PPDS / Mahasiswa FK)
Mekanisme kredensial bagi setiap dokter yang melakukan tindakan
Ijin dari pasien untuk dilakukan pemeriksaan atas indikasi pendidikan
25
MEKANISME PROTEKSI PASIEN
DPJP - Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
Setiap pasien harus memiliki DPJP yang kompetensinya sesuaidengan “keadaan medis pasien”
DPJP = Spesialis, bukan PPDS / Co-Asisten
DPJP adalah pembuat keputusan “medis” (clinical judgment) dan penanggungjawab medis pasien PPDS sebagai anggota Tim ....?
Bagaimana dengan PPDS sebagai DPJP di RS. jejaring ...? Peran Spesialis yang kebetulan ada di RS Jejaring
Peran konsulen di RS / FK tempat asal PPDS
TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN PPDS di RS
PPDS di RS Pendidikan • Tujuan utama Pendidikan • Dibawah supervisi konsulen
secara langsung • Tidak membuat clinical
judgment (bukan sebagai DPJP)
• Tindakan medis lebih luas, tetapi belum kompeten sepenuhnya oleh RS
PPDS di RS jejaring • Tujuan utama Pendidikan • Tidak dibawah supervisi konsulen
secara langsung
• membuat clinical judgment ( sebagai DPJP)
• Tindakan medis terbatas hanya pada jenis yang telah dinyatakan kompeten sepenuhnya oleh RS
PELAYANAN PPDS DI RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN
• PPDS dapat memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pasien sesuai dengan penugasan yang diterimanya (clinical appointment) dari RS.
• PPDS melakukan pelayanan pasien sebagai DPJP
• perlu disertai diskursus tentang hak para residen – hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan
– hak untuk mendapatkan imbal jasa medik (remunerasi).
ISSUE FOR DISCUSSIONS
• Sejauh mana komite medis si RS Pendidikan harus mengatur PPDS?
• Apakah komite medis di RS Jejaring harus mengatur PPDS?
PPDS
RUMAH
SAKIT
FAKULTAS
KEDOKTERAN
POLA HUBUNGAN HUKUM
Medical Liability System dan Pendidikan Dokter Spesialis
Applications in forensic pathology
Applications in clinical forensic medicine
4
AKUNTABILITAS PROFESI DAN KESELAMATAN PASIEN
CMPA, Medical Liability System in Canada: toward the right balance, 2005
POTENTIAL COMPENSATED
EVENTS
RISK
UNDANG-UNDANG NO. 36/2009 TENTANG KESEHATAN
Pasal 58
(1)Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PATIENT SAFETY PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN
BEBAN SIAPA?
RUMAH SAKIT – Harus menyadari
adanya biaya risiko tindakan medis
– Mengalokasikan dana untuk risiko tindakan medis di rumah sakit
UNIVERSITAS – Harus menyadari
adanya biaya risiko tindakan medis
– Mengalokasikan dana untuk risiko tindakan medis oleh staf pengajar dan peserta didik
TUNJUKKAN AKUNTABILITAS
• DUTY OF CARE – Risk management
– Informed consent
– Complaint procedure & Claim handling
• UPAYA PROTEKSI KERUGIAN – Jaminan bahwa kerugian
materiel pasien memperoleh kompensasi adekuat
– Jaminan bahwa peserta didik tidak terancam tangungjawab hukum
Hospital
Doctors Others
..?
BUT WHO IS GOING TO PAY THE COMPENSATION ...... ?
Pembuktian Kesalahan Das Sollen Das Sein
(seharusnya) (kenyataannya)
Norma Hukum Perbuatan
Peraturan Evidences
Standar Rekam Medis
Sesuai tak sesuai
Benar Salah
Claim identification
Medical evidence collection
Analysis of evidence
Assessment of liability
Position analysis
Settlement negotiations
Preparation for court
Dealing with a Compensation Claim
FINANCIAL ARRANGEMENT .... ??
FRANCE
• A system in flux, with elements of no fault, fault, public and private health care.
• A fault system exists for injured patients when the physician is unable to demonstrate that the injury was not caused by his/her actions.
• Injured parties have access to civil, criminal, administrative and professional tribunals.
• A no fault system is in place for injuries resulting in invalidity of at least 25% when no fault is declared. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) is responsible for no fault payments.
Me
dic
ole
gal
Ass
ess
me
nt
International Medical Liability System, CMPA, 2005
CANADA ...... 4 MODELS
• NO FAULT – A no fault model based largely on the New Zealand experience.
• COMBINATION FAULT/NO FAULT – Based in part on the Prichard Commission recommendations, a model providing – access to both tort and no fault for significant avoidable adverse events.
• SEVERELY COMPROMISED INFANT PROGRAM – Segregated dealings for severely neurologically impaired children, based in part – on the impaired infant programs in Florida and Virginia.
• LITIGATION AUTHORITY – Government sponsored indemnification of medical injuries, similar to the UK's – National Health Service Litigation Authority (NHSLA).
Medicolegal Assessment
International Medical Liability System, CMPA, 2005
2
3
1
ISSUE FOR DISCUSSIONS
• Sejauh mana residen bertanggung jawab penuh secara hukum bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (medical mishaps).
• Bolehkah PPDS melakukan semua tindakan spesialistik (“tiada rotan, akarpun berguna”) dalam RS. Jejaring ...?
• Apakah institusi asal PPDS juga bertanggungjawab? – Sejauh mana tanggungjawab RS Pendidikan?
– Sejauh mana tanggungjawab Fakultas Kedokteran?
KESIMPULAN
• Segi Fisik, keselamatan pasien harus dijamin, dengan hanya membolehkan Dokter yang kompeten saja yang boleh melakukan tindakan medis – Kredensial sangat crucial
• Segi Finansial, dokter dan pasien perlu diproteksi dalam suatu “medical liability system” yang sesuai dengan situasi terkini
Recommended