View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KORUPSI DAN INTEGRITASDALAM RAGAM PERSPEKTIF
Editor:
..prof. Dr. Sukron.Kamil
'.:: PSIA• UU'" .lAK.AATA
ti ri~'·'~~" .
. '. \.
KORUPSIDANINTEGRITASDALAM RAGAM PERSPEKTIF
. . "I N I· S b gJ'a SyaifudinPenuhs: Pius S. Prasetyo, Sukron Kaml, ata la. u a, NeniZakir, Ari Purwadi, Manunggal K. Wardaya, Amtn Purnawan,Yulianita.
Editor: Prof. Dr. Sukron Kamil
Proofreader: Arief Rahman Hakim
Buku ini diterbitkan oleh PSIA UIN Jakarta bekerja samadengan TIRI dan liEN
Penerbit
PUsat Studi Indonesia - Arab (PSIA)Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah JakartaJI. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta Selatan
Cover dan layout: Hilman Ridha
Hak cipta dilindungi undang-undang
Cetakan Pertama, April 2013ISBN: 978-602-17107_2_2
L.
KATA PENGANTAR EDITOR/KETUA DEWAN IIEN/DIREKTUR PSIA UIN JAKARTA
Meskipun definisi korupsi bisa berbeda, secara bentuklwujud,
korupsi yang sering terjadi -terutama dalam sejarah modern
Indonesia- adalah: suap, penggelapanlpenggelembungan, pemerasan,
hadiah (gratifikasi), dan nepotisme. Harus diakui, pemberantasankorupsi di Indonesia dalam bentuknya seperti itu, pada masaReformasi, terutama di bawah Pemerintahan Yudhoyono, memangmengalami peningkatan ketimbang sebelumnya. Dilihat dari sisiperundangan, pada periode ini telah disahkan banyak peraturan yangsebelumnya sulit dicapai. Misalnya UU No. 31/ 1999 yang mengakuihukuman ~ati bagi pelaku korupsi, walaupun belum pernah dipakai,dan Ull No. 20/2001 yang memuat materi pembuktian terbalik.Pada masa ini juga, banyak sekali pejabat tiriggi Nasional dan lokalyang dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, besan Presidensekalipun. Mereka adalah para pejabat tinggi di lembaga eksekutif,legislatif, dan yudikatif yang dijebloskan ke penjara oleh pengadilanbiasa atau (terutama) pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)di bawah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini adalah sebuah
pemandangan yang sebelumnya tidak terjadi.
Kendati begitu, sebagaimana disebut almarhum Sjahrir pada tahun2002, korupsi pada masa reformasi agaknya sudah seperti penyakitkanker pada stadium yang tidak bisa, atau paling tidak, sulit sekali
KDRUPSI DAN INTEGRITASDaJam Ragam Pcr~lwktir
1 Kompas, 17 Maret 2002
2 Koran Tempo, 10 Desember 20063 Majalah Ii Ed' . 23 M
16 M · empo, lSI ei 2011, Majalah Tempo 06 Juni 2011 dan Kompas,el 2011 ,
4 Lihat Detikcom, 30 01 2013 d
- - an www.antaranews.com. diakses 26 Februari2013"
disembuhkan.1
Hasil survei yang dilakukan Transparansi InternasionalIndonesia (Til) tahun 2006 pun menunjukkan bahwa 60% responden~y~menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak efektlf.Korupsi kini terkesan hilang satu tumbuh seribu. Pada saat kasuskorupsi pembangunan Wisma Atlet untuk persiapan SEA Games XXV~di jakabariIlg, Palembang, yang merugikan negara sekitar 15% dar~total nilai proyek Rp. 191 milyar3 belum selesai disentuh, muncullaglbanyak kasus korupsi lain.
Selain kasu's Hambalang yang diindikasikan merugikan Negara Rp.243,66 miliar, yang menyeret antara lain Andi Mallarngeng, mantanMenpora, yang paling akhir adalah kasus yang menimpa Luthfi HasanIshaaq, mantan Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang dikena~tokoh agama. la terkait dengan dugaan suap izin impor daging sapiberjumlah Rp. 1miliar dari PT. Indoguna Utama yang bergerak di bidangimpor daging. Uang itu ditemukan KPK di jok mobil Ahmad Fathanah~orang dekat Luthfi. Bahkan, uang itu hanya DP (Down Payment) saja dantotal uang yang disiapkan mencapai Rp. 40 miliar. Bahkan, berdasarka~pengembangan penyidikan, kabar lebih akhir lagi, ia kini juga menjadltersangk
adugaan tindak pencucian uang.4- Fenomena kleptokrasi, alias
pemerintahan/elite para maling, menjadi sulit untuk bisa dibantah.
· Kasus lain yang menyita perhatian publik adalah dugaan korupsisl~ulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang melibatkan Jenderal~Joko Susilo dan diduga merugikan Negara sekitar 100 miliar. la jugadlduga melakukan pencucian uang haram ini. Bukan saja hartanya disitaNegara, melainkan dua istri mudanya ikut tersingkap ke publik, bahkanberhadapan dengan hukum, karena dinilai ikut membantu pencucianuang. Menurut sebagian ahli seperti Laode Ida, Wakil Ketua DPD(Dewan P kil D ah . "l"k.. erwa an aer ) RI, harta haram miliaran rupiah ml I
DJoko Susilo hanyalah fenomena gunung es dari harta haram polisi.
L
KATA PENGANTAR
Kasus rekening gendut milik sejumlah perwira polisi menunjukkanasumsi itu. Seperti diberitakan media massa1 ada sejumlah perwiratinggi serta menengah yang melakukan transaksi keuangan tidak wajar,yang jauh melampau gaji bulanan mereka. Ada seorang perwira polisiyang jumlah uangnya di rekening miliknya 3,97 miliar selama periode2007-2009. Ada juga yang pada Bulan Juni 2005 uang di rekeningnyasebesar 4,5 miliar. Ada juga sejumlah mereka biasa menerima uang satudua miliar dalam sehari. Bahkan, ada perwira polisi yang diguyur 10miliar dalam sekali transfer. Padahal, gaji resmi para perwira polisi takmencapai 10 juta per bulan. Kepala kepolisian saja, gajinya hanya 23
juta per bulan, termasuk di dalamnya berbagai tunjangan.5
Lebih membuat merinding lagi, tentu saja jika benar, tulisan RinaDewreight, yang sosoknya hingga hari ini tidak dikenal. Tulisannyaitu berjudul: "Fakta Kriminalisasi KPK dan Keterlibatan SBY" (SusiloBambang Yudhoyono) . Meski oleh orang dekat Presiden dinilaifitnah, karena memang sulit bisa dibuktikan, tetapi boleh jadi yangdiungkapnya benar. Menurutnya, kasus hukum yang menimpa Antasariadalah kriminalisasi yang memang dirancang oleh konspirasi penguasa/pejabat tinggi dan para konglomerat hitam yang merasa terancam atas
sepak terjangnya di I(PK kala itu.
Kenyataan pemberantasan korupsi yang kurang efektif di atas,tampaknya, terkait dengan realitas pemberantasan korupsi diIndonesia, terutama praktik di KPK, di mana korupsi lebih dilihatsebagai persoalan' hukum, ketimbang lainnya seperti ekonomi dankebudayaan. Meski di KPK kini telah sedikit mengalami pergeseran,pemberantasan korupsi yang dilakukannya yang lebih bersifat represif,
'bukan preventif/pencegahan dan dominannya pimpinan KPK yangberlatar belakang disiplin ilmu hukum menunjukkan hal itu. Idealnya,korupsi harus dilihat dari berbagai sisi. Alasannya, karena korupsiterjadi akibat banyak faktor penyebab, baik internal maupun eksternalpelakunya. Di antara faktor internal adalah persepsi yang tidak sarnaterhadap korupsi (ambiguitas), moralitas dan integritas individu.Sedangkan faktor eksternal korupsi adalah: sistem hukum, sistem
5 Koran Tempo, 9 Oktober 2012, Koran Sindo, Selasa, 26 Maret 2013, dan
Majalah Tempo, 28 Juni 2010
KORUPSI DAN INTEGRITASDalam Ragam Pl~r:-pl'ktif
politik, budaya lembaga (corporate culture), struktur dan sistem sosial,dan sistem pendidikan.
Dari sudut pandang keilmuan, apa yang ditempuh KPK di atasmemang merupakan sudut pandang yang dominan. Lihat saja PusatKajian Antikorupsi (Pukat) di perguruan tinggi yang berada di bawahFakultas Hukum. Korupsi pun bagian dari objek kajian yang dilihatumumnya akademisi, yang terkenal sekalipun, secara monodisipliner,terutama hukum. Tentu saja, itu berakar dari tradisi sistem pendidikantinggi di Indonesia yang bersifat monodisipliner. Kecenderungan inibahkan kini makin menguat di tengah kecenderungan Pemerintahmelakukan "semacam moratorium" untuk pengangkatan guru besar.Seorang yang mengajukan guru besar, di mana sebagian tulisannyabukan di luar bidang ilmu yang ditugaskannya untuk dikembangkan akanditolak pengajuan guru besarnya. Paling tidak, nilainya jauh dikurangi.Lebih problem lagi, jika pendidikan S1 (Strata 1), S2 dan S3-nya zigzag,tidak linier. Ini tentu berbeda dengan sistem pendidikan tihggi di Barat,dalam kajian apapun, dewasa ini secara umum bersifat interdisipliner.Bahkan, sistem pendidikan Belanda sendiri, yang sebelum berubahmenjadi rujukan Indonesia, sejak tahun 1976 telah meniadakansistem monodisipliner dengan mengembangkan program S2 danS3 interdisipliner (antarbidang). Sistem pendidikan interdisiplinerini awalnya digagas oleh Amerika Serikat, tetapi kemudian menjadikecenderungan Barat, karena semua program pendidikan di AmerikaSerikat adalah program antarbidang. 6
Cara pandang yang dominan dalam melihat korupsi sebagaistudi hukum yang empirik yang kurang memperlihatkan hasilnyayang maksimal juga tampaknya bersumber dari kuatnya paradigmasaintisme, yaitu cara pandang yang menganggap hanya metode sainsyangempirik sajalah sebagai metode yang paling diandalkan. Yangdimaksud empirik adalah hasil eksperimen ilmiah berkali-kali dengan
. menggunakan indra yang hasilnya sarna. Dalam studi hukum, penetapanhukuman berdasarkan bukti fisik yang indrawi -di mana semua orang
6 Parsudi Suparlan, "Ilmu Pengetahuan, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,dan EtikaAkadernik", MakalahWorkshop EtikaAkademik Global, Jakarta: DepagRI) 11 Oktober 2004
I
L
KATA PENGANTAR
akan berkesimpulan sarna, jika menelitinya dengan indra. Akibatnya,keilmuan yang bangunan ilmunya tidak mengandalkan metode yangempirik menjadi dinilai tidak/kurang berharga. Di sinilah problemhukum yang tidak bisa menghilangkan korupsi, karena basis ilmu hukumyang lebih mengandalkan pada bukti indrawi. Ini berbeda denganperspektif seperti dalam kajian integritas. Meski metode empirismenjadi dasar / sumber baginya, tetapi mengandalkan hidup hanyapada metode tersebut adalah menyederhanakan hidup. Hidup terlalurumit, jika hanya didekati oleh satu jalan pemikiran semisal metodeempiris hukum saja. Empirisisme dalam sudut pandang studi integritas(studi ilmu sosial dan humaniora) memiliki banyak kekurangan sepertidisampaikan oleh para ahli mazhab teori kritis. Antara lain: sebagaihasil indra, hasil studi ilmiah seperti hukum yang empiris bisa sajamenipu; hanya di permukaan (menyelami apa yang tampak saja) -yangkarenanya hampa dari pemikiran mosofis, bahkan untuk ilmu sosial danhumaniora bisa parsial dan keliru karena tidak bisa menjadi konsepsiteoretis yang benar; sering kali bahan bagi akal saja; dan belum tentu
copy dari realitas. 7Perspektif yang memandang korupsi secara interdisipliner,
sebagaimana telah dijelaskan di atas, dibenarkan oleh Jeremy Poplewat teori National Integrity System (NIS). Menurutnya, negarayang bersih dari korupsi akan terbangun, jik,,: didirikan di atas sistem
integritas, nasional yang menyeluruh. Yang harus bersih bukan saja tigakelembagaan negara, yaitu DPR (partai politik); kelembagaan penegakhukum (kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan); serta kelembagaaneksekutif (birokrasi pemerintah), melainkan juga kelembagaanlain. Yang dimaksud dengan kelembagaan lain adalah kelembagaanmenjadi pilar-pilar integritas nasional yang di atasnya pembangunanberkelanjutan, rule if law, dan kualitas hidup masyarakat bisa terjagadan dikembangkan. Kelembagaan lain itu adalah ombudsman, agen-agen pemantau, media, civil society -terutama organisasinya- dan privat
sector. Dengan begitu, integritas tidak hanya diletakkan di pundak
7 Honer, Hunt, dan Daljoeni dalam jujun S.Suriasumantri [Ed.], Ilmu dalamPerspektif, Sebuah Kumpulan Karannan tentana Hakikat Ilmu, jakarta: YayasanGhar, 2006, h 104, 245 dan Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, jakarta:
Darul Falah 1999 h.277-281, ,
KDRUPSI DAN INTEGRITASDalam RagaJn P~rspl'ktif
·h k aJ' a sebagimanaindividu-individu atau lembaga tertentu sepertl u um s
" '. · . d' b · d" t sosial politik danselama 1m terJadl, tetapl menJa 1 aglan an SIS em .budaya sehingga menjadi kuat. 8 •
. . d d k · · tikorupsi balkDi sinilah relevansi pen i i an mtegntas an '. .1· h d n tersendlrlyang terintegrasi dengan mata ku la yang a a maupu
(independen). Pendidikan integritas antikorupsi ini dilakukan ratus~nperguruan tinggi (PT), baik PT yang bergabung dengan lIEN (IndonesIa
· · d' kkan olehIntegnty Education Network) TIRI, maupun yang IgeraDiknas lewat mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Gerakan pendidikanintegritas antikorupsi bukan saja sesuai dengan cara pandang di atas~melainkan juga sesuai dengan kenyataan bahwa desain kurikul~m dlPT tampaknya kini telah menjadi bagian dari arus kapitalisme, sehmg~akurikul
umdibuat untuk menjawab tantangan pasar atau lowongan kerJa.
Konsep pendidikan berbasis kompetensi, sebagaimana diamanatkanUU Sisdiknas baru, lebih dipahami sebagai kompetensi kerja. Lembagapendidikan tinggi bukan saja hanya sedikit melahirkan kaum intelektual
yang mengabdikan dirinya pada pengembangan ide-ide orisinil dankreatif, tetapi juga hanya menjadi· kepanjangan tangan dari prosesindustrialisasi atau kepentingan kapitalisme global. Produknya adalahrobot-robot dalam bentuk manusia yang kurang memiliki kepekaansosial, bahkan integritas. Korupsi pun kemudian menjadi merebak.
Wajar, jika di KPK belakangan mulai dikembangkan cara pandangdi ~tas. Saat ini, KPK bekerja sama dengan organisasi-organisasi ciVi~socIety sedang mengembangkan dua kelembagaannya, yaitu ACCH (Anti
Corruption Clearing House) dan ACLC (Anti Corruption LearningCenter).
· · .Buku dengan judul Korupsi dan Intenritas dalam RaBam PerspektifInl Juga seiring dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Penerbitanbuku.ini di~aksudkan: (1) ingin memasyarakatkan hasil kajian korupsida~. Int~grltas d~ Indonesia dari berbagai perspektif disiplin ilmu.Pahng tl~ak~ darl perspektif demokrasi, HAM (Hak Asasi Manusia),reformasl blr.o~asi (administrasi publik), ilmu sastra, studi Islam,~ukum, pendldlkan, dan ilmu komunikasi. (2) Membantu kajian dan8 Jel"emy Pope Strate. i M b b
I· d . ' 8 em erantas Korupsi (Terjemahan) Jakarta. Yayasan 0 orn onesla, 2003. , .
KATA PENGANTAR .
proses pendidikan integritas antikorupsi yang tidak melulu berbasisdisiplin ilmu tertentu saja (kajian dan proses pendidikan integritasinterdisipliner), baik yang terintegrasi dengan mata kuliah yang ada,yang tersendiri, maupun dalam bentuk kursus/pelatihan. Apalagi,hingga saat ini, untuk kajian integritas belum banyak buku. (3) Berupayamembantu mempercepat pemberantasan korupsi, sehingga Indonesiake depan bisa menjadi negara yang bersih dan makmur. (4). Menyatukankekuatan dan memperkuat komunikasi/kerjasama anggota PerguruanTinggi yang tergabung dalam liEN (Indonesia Integrity EducationNetwork)/TIRI dalam melakukan gerakan integritas dan pendidikan
antikorupsi. Paling tidak, lewat para penulis buku ini.
Bahan awal buku ini berasal dari kumpulan tulisan yang ditulis
oleh para pegiat liEN Region Jabarbagbar (Jawa Bagian Barat) yangsaya koordinir. Saya pun ditunjuk sebagai editor, jauh sebelum sayamenjadi Ketua Dewan liEN. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlahtulisan yang ada tidak memadai. Kemudian, TIRI meminta saya untukmenggabungkannya dengan artikel integritas dari para dosen yangdiminta untuk sebuah penulisan buku. Setelah tertunda setahun,bahkan hampir dua tahun, dari jumlah itu pun, setelah saya periksaulang, masih belum memadai jumlah halamannya. Apalagi, ada satu
tulisan tentang integritas yang sarna sekali tidak layak terbit. Saya punakhirnya menambah tulisan saya sendiri yang telah dimuat dalam edisieleketronik di website IIEN-TIRI untuk e-Iearning. Tentu saja dalam
versi buku ini setelah mengalami beberapa revisi.
Sebagai editor, saya telah melakukan upaya-upaya, sehingga bisaseperti tulisan yang ada di hadapan pembaca. Meski sebagian keciltulisan sudah cukup baik dari awalnya, sebagiannya problem untukkonteks buku ini. Di antaranya adalah sebagian draf tulisan yangada menggunakan sistem bodynote, padahal mayoritas menggunkanfoot note; singkatan yang tidak dicantumkan kepanjangannnya; katasambung yang salah; logika kalimat yang terbalik; titik koma yangsalah; kalimat panjang-panjang yang sulit dipahami, padahal bahasaIndonesia berbasis kalimat pendek; ada banyak sekali kalimat yangtidak efektifllugas; koherensi tulisan lemah; kontekstualisasi denganintegritas juga sebagian bermasalah; tulisan yang tidak ada pendahuluan
KDRUPSI DAN INTEGRITASDalam RagaIn Per:-pl'ktif
. k d tidakadadan kesimpulan; bahasa buruk karena ide menumpu; an ki
b -k- mespemisahan ide-ide dalam kalimat. Semua itu sudah saya per all,agaknya masih ada beberapa yang mungkin terlewat.
- gaMengakhiri pengantar, sebagai ketua Dewan lIEN dan JUdirektur PSIA (Pusat Studi Indonesia dan Arab) UIN Jakarta, khususn~haD
k -rna kaslepartemen Integritas dan Etika Sosialnya, mengucap an ten . .banyak kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ml~Untuk tidak menyebut semua, di antaranya adalah teman-teman TIRIntegrity Action, terutarna Pak Fredrik Galtung, Bu Ellen GoldbergB M- · M F h _Badoh,u lrantI aruto, Mas Agung Wijaya, Mas Ibrahim a mlMba Septi Silawati, dan Mas Riswan. Ucapan terima kasih juga sa~aSatnpaikan kepada ternan-ternan PSIA dan lIEN terutama Sri HidayaU,
Ummi KuIsum
, Nurul Hayati Arief Rahman' Hakim, Tatam Wijayad" 'k nan Hdman Ridha. Tentu saja ucapan terirna kasih juga saya sampal..akepada.para penulis buku. Sernoga buku ini rnenambah khazanah k~JlankorupSl dan integritas, juga rnenjadi investasi sosial dan eskatolog
1s.
Ciputat,
26 Maret 2013
Sukron Kamil, Prof- Dr-
DAFTAR lSI
Kata Pen8antar Editor / Ketua Dewan IfEN / Direktur PSIA UIN Jakarta - v
Kata Pen8antar CEO (Chiif Executive Officer) Tiri-Inte8rity Action - xiii
Deiftar lsi - xvii
Bagian I:Korupsi dan Integritas dalam PerspektifSosial Politik - 1
1. Membangun Komitmen dan Gerakan Demokrasi UntukMencegah dan Memberantas Korupsi - 3
Pius S. Prasetyo
2. Integritas Antikorupsi dan HAM: Perannya dalam
Penjaminan dan Pengembangan - 25
Sukron Kamil
Bagian II:Korupsi dan Integritas dalam PerspektifAdministrasiPublik - 47
1. Memberantas Korupsi melalui Reformasi Birokrasi - 49
Natalia Subaaja
2. My Name is Public Service: Kondisi Layanan Publik dan
Integritas - 67Syaifudin Zakir
KDRUPSI DAN INTEGRITASI )J!Jm Rdgam J)\.T~pt:ktif
k Integritas dan3. Citizen Charter sebagai Medial RUju an
Hukum dalam Pelayanan Publik -79Ari Purwadi
Bagian III: .. danKorupsi dan Integritas dalam PerspektIf BudayaAgama -101
1
. I . Sastra atas. Korupsi dalarn Rekarnau Sastra; Studi Sosw og.
Novel Senja Di Jakarta Mochtar Lubis _ 103Sukron Kamil
2. Sekilas
Nilai-Nilai Integritas dalam Islam -143Sukron Kamil
Bagian IV:
. Korupsi dan Integritas dalam Perspektif Hukum _ 163
I. Menyoal Korupsi di Kehakirnau dan Integritas Hakim _ 165Manun88al K. Wardaya
2. PernbeIajaran HUkum Progresif Berbasis Integritas untukPerUbahan Sosial - 177Amin Purnawan
Bagian V:
Korupsi dan Integritas dalam Perspektif Pendidikandan I(omunikasi _ 197
I. Kriteria Dosen
Berintegritas dan Dampaknya terhadapProfesionalisme Dosen dan Mahasiswa -199
Surya Abadi Sembirin8
2. (O'PMO" SO';al R"pon,;bHhy (CSR) sebagai SO'ial Ma.k,tin
8Publ" Rela',"", (SMPR) uutuk !vJ.emerangi KorupSlKOmunikasi - 215
Neni YUlianita
Daftar Pustaka _ 255Tentang Penulis _ 269
DAFfAR PUSTAKA
---~
Alatas, SH 'AI' ., 1987, Korupsi, Sebab, dan Fungsi, Jakarta: LP3ES
1, Achmad 200S " 2, Meng
uakTabir Hukum (Suatu Kajia
nFi1os#s dan
___ oSlOlogis), Jakarta: PTToko GunungAgung·
-- 2____ , 002, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyeb
abdan Solusinya),
AI' Jakarta: Ghalia Indonesia.1, Fachry, 1984, Islam' Keprihatinan Universal dan Politik Indonesia,
Jakarta: pustaka Antar KotaAmundse I 1
0
0 0 d Sn, nge, 2000, Research on Corruption - A po ICy rlente urvey.Chr. Michelsen Institute (CMI) & Norwegian Institute of
, International Affairs (NUPI).ASIan H . ' " 2006)uman RIghts commISSIon and ASIan Legal Resource, ( ,
Towards the Elimination qfthe Corruption and Executive Control # the
Judiciary, Hong KongAsshiddiqie, J" 2005, Format Kelembagaan Neg
aradan pergeseran Kekuas
aan
da1am UUD 1945,Yogyakarta, FH UIl Pressal B ' I I kl" . 'Arabi_ a a baki, Munir, 1979, al_Maurid a1_Muyas
sar, Qgm
usn· lZl- ,'J
Kairo: Dar al- 'Ilmi Ii al_MalayinBappenas, Strategi Nasio
na1dan Rencana Aksi Pemberantasan Kotupsi 2010-
2015
KDRUPSI DAN INTEGRITASDd!.lm Ragam I\·r:-p('}..tif
Basya, Muslim, 2004, "Corporate Social Responsibility", dalam NurhudaAdinur, Wiryono, Erwin Lebe, Irmulan Sati T. (Ed.), Perhumasdalam Warna: Menyusun Strateni, Membannun Korporasi Dan MenjanaReputasi, Jakarta: BPP Perhumas Bidang Komunikasi
Basyaib, Hamid, 1998, "Perspektif Sejarah Hubungan Islam danYahudi",dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Ed.), PassinnOver, Melintas Batas Anama, Jakarta: Gramedia
Basyaib, Hamid, dkk., 2002, Mencuri Uann Rakyat, Buku 3, Jakarta:YayasanAksara
----------, dkk.,2002, Mencuri Uann Rakyat, Buku 4,Jakarta:Yayasan Aksara
Bertens, K., 2000, Pennantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius.
Budiardjo, Miriam, 1995, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia
Buehler, Michael, 2009, "Of Geckos and Crocodiles: EvaluatingIndonesia's Corruption Eradication Efforts" disampaikan dalamPertemuan CSIS/USINDO diWashinBton DC, 23 November 2009.
Chambers, Robert, 1987, Rural Development: Puttinn the Last First, NewYork: Longman Scientific and Technical, USA.
Cutlip, Scott M., Allen H. Center, and Glen M. Broom,2005, IJJecti.vePublic Relations; Merancann dan Melaksanakan Keniatan Kehumasandennan Sukses, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
Dahl, Robert, Tth, Analisa Politik Modern, Terjemahan Sahat Simamora,Jakarta: Humi Aksara
Damono, Sapardi Djoko, 1984, Sosioloni Sastra, Sebuah Pennantar Rinnkas,Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas
--------- 1999, Politik, Ideoloni, dan Sastra Hibrida, Jakarta: Pustaka Firdaus
Davidsen, Soren, Vishnu Juwono dan David Timberman, 2006, CurbinnCorruption in Indonesia 2004-2006, Jakarta
Davidson, Scott, 1994, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Grafiti
Dharmasaputra, Karaniya, 2009, "Media dan Foklor Korupsi", dalamWijayanto dan Ridwan .Zachrie (Ed.), Korupsi MennorupsiIndonesia, Jakarta: Gramedla
Eagleton, Terry, 1976, Marxism and Literary Criticism, London: Methuen
DAFTAR PUSTAKA
& Co. Ltd.
Echols, JohnMd'Grame~liaanHasan Shadily, 2000, Kamus Innnris Indonesia, Jakarta:
Effend· S1, oRan 2010 "sP bl" ,econd Generation Reform of IndonesianU Ie Administr t· " M k 1 hAd . . a lon, a a ah' 28
t International Connress
ifmlnlstrative Science Ball' .'
Elki 'ngton, John, 1998, Canibals With Forks; the triple bottom line in 21st
century bu . G b · IE . smess. a no a Islan, Be: New Society publishers.
mlrzon J ·Kr
' .~m, 2006, "Hukum Pronresif dalam Proses Perubahan Sosial danISIS L .t . "sN enI Imasi, emarang: Jurnal Hukum ProgresifVolume 2omor 1 April.
Erhard E .'p~ler, 2009, .Melindunni Nenara dari Ancaman
Neoliberal(Teqemahan dari buku The Return qJ'the State"), Jakarta: Friedrich
Ebert Stiftung
Erhard W, T .H., M.C.Jensen and S.Zaffron, 2010, Intenrity:A.PoSitiv~ Model
'hat Incorparates The Normative Phenomena # Morabty, EthICS, andLenaIity-Abridned, Harvard: Harvard Business School NOM
Working Paper No 10~061.~~E 1, va _Halevy, 1983, Bureaucracy and Democracy - A Po itical
Dilemma, London: Routledge & Kegan
Paul '
Faruk 199 ak pl·, 4, Pennantar Sosioloni Sastra,Yogyakarta: pust
a e ajar
~. ~rIane, Sarie, 2010, "Ruang Gelap di Sekitar Gayustatnbunan - r~Dana Kasus Gayus H. tambunan", dalam Har
ianKompas, Kanu
s
5 Agustus 2010.Fill, Chris, i99S, Marketinn Communications; Frameworks, Theories, And
Applications. London: Prentice Hall.Fine, Seymour H., 1990, Social Marketinn; promotinn The Causes ofPublic
and Nonprifit Anencies, Boston: Allyn and Bacon.
Galtung, Fredrik 2011 "National stakeholder Coordination ~ual" . N k" PresentaSI c'OwerMeeting Indonesia Integrity Education etW
or, b . 20011n . d Bal" B ch 1 NopeIIl er
comt, Bali: Hotel Inna Gran 1" ea., · Errrirat
Arab:dan "Teaching Integrity WorkshoP SyarJah, UruAmerican University of syarjah, 2 Meret 2012.
KDRUPSI DAN INTEGRITASDillarn Ragam P~:r~p('ktjf
Gatra, 26 Juni - 2 Juli 2008
Gatra, 5-11 Juni 2008
al-Ghazali,Tth, Itheif al-Sadah aJ-Muttaqinfi Syarh Ihya Ulum aI-Din, JuzVII Beirut: Dar al-Fikr,
al-Ghazali, Tth., Ihya 'Ulum ad-Din, Jilid II, Ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah
Grand Desi8n Riformasi Birokrasi
Grunig, James E, Todd Hunt, 1984, ManaBinB Public Relations, NewYork:CBS College Publishing, Holt, Rinehart and Winston.
Hadi, Nor, 2011, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hamilton-Hart, Natasha, 2001, "Anti-corruption Strategies in Indonesia"dalam Bulletin eifIndonesian Economic Studies. Vol 37 No.1 2001
Harahap, Oky Syeiful R., 2006, "Tanggung Jawab Perusahaan", dalamhttp://www.pikiran-rakyat.com.
Harian Kompas, 5 Agustus 2010.
Harian Merdeka, 11 Nopember 1955
Hasil diskusi "Round table Jor peer-to-peer sharinB on bureaucracy riformimplementation"Jakarta: World Bank, 21 September 2011.
Helmanita, Karlina dan Sukron Kamil (Ed), 2006, Pendidikan Antikorupsidi PerBuruan TinBBi, Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan Partnership
Heryanto, Ariel, 1985, Perdebatan Sastra Kontekstual, Jakarta: RajawaliPers
---------, 1988, "Masihkah Politik Sebagai Panglima; Politik KesusastraanIndonesia Mutakhir", dalam Prisma , Nomor 8, 1988, Jakarta:LP3ES
L
Hill, David T., 2001, Jurnalisme dan Politik di Indonersia, BioBreifi KritisMochtar Lubis (1922-2004) sebaBai Pemimpin Redaksi dan PenBaranB,
Terjemahan dari journalism and Politics in Indonesia: A CriticalBiooraphy eif Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author,Jakarta: Yayasan Ghar, 2001
Hitti, Philip K., Tth., Dunia Arab, Sejarah RinBkas, Terjemhan oIehUsuludin Hutagulung dan ODP Sihombing dari The Arab, A Short
DAFTAR PUSTAKA
History B dH ' an ung: Sumur Bandung
utomo S ., unpan S d'R b a 1, 1993 Merambah Mawhari, 5astra dalam
er andinBa S· b 'H. n, ura aya: Gaya Masa
uwald' F1, ahmi 1996 D °TerJ' ah' , emokrasl, Oposisi dan Masvarakat Madaniem and . III ~'[brahi an a - sam wa ad_mmuqm'iJyah, Bandung' Mizan
m, Anis 2006 "H klnd '. ' u um Pragresif' Salus; ataS Ke",purukan Hukum d;
oneslQ" S J1 A '1 ' emarang: urna1 Hukum Progresif,Vo1ume
2 Nomor
pn.~dr °
ayana Dlak ., 2008, Nege,; Para Mafioso, Hukum d; Sarann Korup'o',
I arta, Penerbit Buku KOMPAS
riantara ~ 1
B
' osa, 2004, Community Relations; Konsep dan Aplikasinva,
andung' S' b' ;;Jelk; . 1m IOsa Rekatama Media.
ns, Frank 1982R ' , lntradu,dan to Marke,;nn, Ad",ds;nn and Pub];,
elations, London: The MacrnillaI1 Press Ltd.
-----, 1987 °P , Pub];, Rdatwns Far Your Business, Londo", Mercury Books.
J
ublished by W H. Allen & Co pIc.
ensen M C, B . . ., 2009, In ten,;t!'W;rhout It No,h;nn Works. J-/arvard' J-/ar
vard
usmess School NOM Working Paper No 10-042
.
Johnston M' 1h 1}D "hael, 2005 Syndrames if Corrup,;on' Wea' , rower andemocracy, Carnbridge
JUWono V' hn .' h' K ., IS u, 2009,"Reformasi BJrokraSi Pasea-Soe arlO. emaJuan,
Kemunduran atau Stagnasi?" dalam WiJayanto
dan RidwanZachrie, Korups; Mennorups; Indonesia' sebab, Ak;ba', don Prospek
Pemberantasan, Jakarta: Grarnedia
Kamol akJ , Sukron, 2009, Teo'; J{rWk SastrO Arab Klos;k dan Modern, J arta'
Rajawali PersKas ). d A H .a I, Rhenald, 1994, Manajemen PuW' Rda,;onsc Kon"p an P J osmya
di Indonesia, Jakarta:pustaka Utarna
CraBti
.Kasim, Ifdhal (Ed.), 2001, Haks;p;IdanPoIWkEsai -Esa;Pi];h
an
, Jakarta'
ElsamKatsir, Ibn, TTh, Tafi;r aI_OJ/an aI- 'Azh;m, Jilid II, Semarang' an-Nur
Asia
KDRUPSI DAN INTEGRITASD
DAFTAR PUSTAKA
Kusumaatmad ° Mja, ochtar, 1986, Pembinaan Hukum dalam ranaka
L P,mhansunan Hukum Nasiona!, Bandung' PT Binacipta.
opa, Baharuddi 1999 I 'D n, , a -«y' an dan Hak Asosi Manusia, Yogyakarta
ana Bhakti Primayasa_________ , 2001, Kejahatan Korupsi dan Peneaakan Hukum, Jakarta: Kompas
Lubis Mo h, c tar, 1992, Senja diJakarta, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
--- d______ , an James Co Scott, 1985, Korupsi, Jakarta: LP3ES
MadJoid N h °, urc ohsh, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban,Jakarta:
Paramadina ._________ , 1993, "Nilai Identitas Kader" dalam pedoman LK I, Ciputat: HMI
Ciputat________ , J999, "Asas-Asas Plu"lisme dan Toleransi dalam Masyarakat
Madani", Makalah S,mina, "MaSja,okat Madani d%m PU'P'ktif
Aaama dan Politik", Jakarta, 22 Februari 1999 °
Mahayana, Maman S., 2008, S,mina' uod Ehtdnsiko];tQ, Sasua, Jakarta
Fak Adab dan Humaniora UIN Jakarta, 10 April 2008
Mabeka, Arya, Tanpa Tabun, M,ns,no]; don M,mbuontas Komp,i, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi
Majalah Gatm, Edisi No. 20 Tabun XVI - 25 - 3I Maret, 2010
MajaJah Tempo, Edisi 23 Mei 2011
Majalah Tempo, 16 Mei 2011
M . JaJa ah Tempo, 5 Agustus 2007
M . 1aJa ah Tempo, 13 Agustus 2007
Majalah Tempo,06 Juni 2011Majlis Ta
KDRUPSI DAN INTEGRITASDdl.lm Rdg.un Plor:-.pl'l,tJf
Buletin Anti Korupsi, Jakarta: Partnership, Desember 2004.
Maskawaih, Ibn, 1994, Menuju Kesempurnaan Hidup, Terjemahan dariTahdzib al-Akhlaq, Bandung: Mizan
Masud, Mohtar, 1994, Politik, Birokrasi, dan PembanBunan, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
AI-Maududi, Abul 'Ala, 1996, Khileifah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atasSejarah Pemerintahan Islam, Terjemahan Moo. AI-Baqir dari al-Khileifah wa al-Mulk, Bandung: Mizan
Media Indonesia, 24 januari 2007
Mohamad, Ismail, 2007, "Minimum Service Standard As Public ServiceImprovement Effort: The Indonesian Experience, ServiceQuality in Public Sector: An Outcomes-Based Approach", 16-22November 2007Tehran.
Muslimin, 1M., 2006, "Korupsi: Pengertian, Sebab, dan Dampaknya",dalam Chaider S. Bamualim dan JM. Muslimin (Ed.), PendidikanAntikorupsi di PerBuruan TinBBi Islam, Jakarta: Center for the Studyof Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN)Syarif Hidayatullah.
Nasution, Harun, dkk., 2003, EnsikIopedi Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru VanHoeve, Cetakan ke-ll, jilid 5
An-Nawawi, Imam, TTh., Riyadhah al-Shalihln min Kalam Sayyid al-Mursalln, Surabaya: Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan .
Nitibaskara, Tb Ronny R., 2000, "Hukum sebaBai Alat Kejahatan': Jakarta:. Kompas 16 Oktober.
Nurdjana, I.G.M., 2008, Korupsi dalam Praktik Bisnis, Gramedia, Jakarta
Pabottingi, Mochtar (Ed.), 1986, Islam, Antara Visi, "Tradisi, dan HeBemoniBukan Muslim, jakarta: Yayasan Gbor
Panduan Penyusunan Citizen Charter dan Good Practices, Local GovernanceSupport ProBram, USAID, Depdagri, dan LGSP, 2009.
Parsons, Patricia J., 2007, Etika Public Relations; Panduan Praktik 'Terbaik.Jakarta: Esensi, Erlangga Group.
Poerwanto, 2010, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosialdi Era "PornoBre!fi': Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
--263
DAFTAR PUSTAKA
"Political Corruption and 0 "by Call . emocracy, 2004, Mokolab, S,m;na'Coo e8
wmJar D,,'/opm,nt Swd;", Uppsa]a University, in
P
peratlOn with Sidao .
mpe, J., 2003 Str 'N' ' 0"8' M,mb"antos Ko'ups;' Ekm,n s;s"m In"8dtoS
aSlOnal Jak t YPri ,ar a: ayasan Obor Indonesia.
yanto Susiloadi 200 " . " .D I ,6, Peranan Peme"ntab dan PartlSI
paS' Masyarakat
2;0~~ PeIayanan Publik", Spidt Publik, VoL 2 No.2, Oktober
Pulungan, J. Suyuthi 1994 P' ,p V I P' M d' hV' ' 'd . ' , ,msrp- rins;p a am ,a8am a 'no ,uaJau
an Panda Alal-Q ngan quran, Jakarta: RajaWali
Pers
ardhawi Yu f ' 'I I ' su, 2001, Dour 01- Qjyam wa aJ-Akhlaq ft 01-Iq",bad ai-R sam" Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
adyati M ', ana R. Nindita 2008 CS1\ ro' B,tta Lk Indon,,;a
nCon"xt,
CSR " J' v'. untuk P,mb"dayaan fkonom i Lokol, jakarta: Indonesia Business
Lmks.
Ragib, N, abil, 1998 , at_Tifsi' 01-'11m i Ii ai-Mob, Noh w Nazha'iyyohArab'Yyoh jodidah, Kairo: as-Syirkah al- 'Alam
iyyah Ii an-Nasy'
Rahard' .. . .JO, Satppto, 1996, lIm u Hukum, Bandung: PT Citra Adltya BakU.
_________ , 2003, S;si-sis; Lain dad Hukum di Indon"ia. jakartao
Pen
erbit
Buku Kompa ._______ , 2004, lImu Hukum P,n,adan, P,mh,b
asan, P,n,,,ahan
, Surakarta:
Muhammadiyah University PresS._______ , 2006, "M,n88a80s P,ndidikon Hukum P,08,,,ij", Semarang: jum
a
!
Hukum Khaira Ummah, Volume 1 Nomor
1 April,________ , 2006, "Hukum Progr
KDRUPSI DAN INTEGRITASDalJrn Ragam I\..r~rt'ktif
Ratminto,Winarsih, Atik Septi, 2006, Manajemen Pelayanan: PenBembannanModel Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar PelayananMinimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Remak, Henry H., 1990, "Sastra Bandingan, Takrif dan Definisi", dalamNewton P. Stallknecht dan Horst Frenz (Ed. ), Sastra PerbandinBan,Kaidah dan Perspektif, Terjemahan dari Comparative Literature:Method and Perspective, Kualumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Ricklefs, Me. , 1994, Sejarah Indonesia Modern, Terjemahan dari A HistoryofModrn Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Rokhman, Muhammad Arif, 2003, "Pendahuluan: Dari MonodisiplinerMenuju Interdisispliner", d~lam Muhammad Arif Rokhmandkk., Sastra Interdisipliner, Menyandinnkan Karya Sastra dan DisiplinIlmu Sosial,Yogyakarta: Qalam
Rudito, Bambang., Arif Budimanta, dan Adi Prasetijo, 2004, CorporateSocial Responsibility:]awaban BaBi Model PembanBunan Indonesia MasaKini, Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development(ICSD).
---------, dan Melia Famiola, 2007, Etika Bisnis Dan TanBBunB JawabPerusahaan di Indonesia, Bandung: Rekayasa Sains.
Sabiq, Sayyid, Tth., Fiqh as-Sunnah, Jilid II, Kairo: Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyah
Sahrasad, Herdi, 2006 "Krisis Demokrasi - Hibrida Politik : SebuahKelainan ?", dalam Kompas, 14 April 2006.
Salim, Emil, 2010, Pertambannan dalam Keberlanjutan Pembannunan dalamRatusan banBsa Merusak Satu Bumi, Jakarta: Penerbit KOMPAS
Salman, Otje, 2004, nori Hukum: MenBinnat, MenBumpulkan dan MernbukaKembali, Bandung: PT Refika Aditama.
Saparie, Gunoto, 2011, SR: Tarnbahan Pajak, Zakat Fitrah atau Sedekah?,dalam http://www.scribd.com/doc/29546857 I corporate-social-respolisibility-CSR-atau-tanBBunB-jawab-sosial
Seitel, Fraser P., 2004, The Practice of Public Relations, Ninth Edition.Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
Sembiring, S.A., 2010, "Kapita Selekta Profesi Bidang Agribisnis".Makalah, Disampaikan dalam Karnp Mahasiswa Nasional Perkantas,
DAFTAR PUSTAKA
. pada 15 Agustus 2010, Bogor: Wisma Kinasih
Singgih 2002 D .'. .' uma pun MemeranBi Korupsi, Jakarta: pusat Studi Hukum
BisniS Unle e p Ieversitas e Ita Harapan
Smith Hust 2001, on, , ABama-ABama Manusia, Terjemahan Saafroedin
. Bahar dari The ReliBions ifMan, Jakarta:Yayasan Obor IndonesiaSoemirat, Soleh, dan ElvinaroArdianto 2002 Dasar-dasar Public Relations,
B ' 'andung: Remaja Rosdakarya.
Stability P A e. act nn-Corruption Initiative, 2002, Anti Corruption Measures~n South East~rn Europe Civil So~iety's Involment, PariS: Organisationor EconomIc Co-Operation and Development
Subhilha ( d) 20 . dr e , 07, Riformasi Birokrasi dan Korupsi di IndonesIa, Me an:
USU Press, Medan.Sudewo, Eri. 2008, Politik Zisweif: Kumpulan Essay, Jakarta: Circle of
Information and Development.______ , 2001, "Pemas
aranBerwawasan Sosial". dalam http://www,
dompetdhueifaeore ide
Suh earJono, 2011, MenBambil Hikmah Kasus Formalin, dalam http://www.mail-archive. com I mm_uBm@yahooBroups.com I http://www.
mai1
-archive. com I mrn_uBrn@yahooBroups.com/rnsB 01239. htrnl
Suharto, Edi, 2010, CSR &.. Corndev; Investasi Kreatif perusahaan di Era
Globalisasi, Bandung: Alfabeta.Sumartias, Suwandi, 1998, "Faktor-faktor yang Memeng
aruhi
Akses Informasi
Pembangunan", 'Tesis, Bandung: Universitas
Pa~jadjaraneSuparlan, Parsudi (Ed.), 1996, Manusia, Kebudayaan, dan LinBkunBan,
Jakarta: Rajawali Pers, Cet Ketiga
Susanto, A.B., 2009, Reputa~iOn-Driven Corporate Social Responsibility;pendekatan strateBic rnanaBernent dalarn CSR, Jakarta: Erlangg
a
Group.Suwarno,Yogi (ed), 2006, StrateBi Pernberantasan Korupsi, hasil penelitian
As-Syawi,Taufiq, 1997, Syura bukan Dernokrasi,Terjemahan
oleh Jamaludi~ZS., dari Fiqh al-Syura wa_al-Lisyti~arah, Jakarta: Gem
aInsanJ.
Pers
KDRUPSI OAK INTEGRITASDaJam Ragam I\'rsp('ktif
As-Syayib, Ahmad, 1964, Ushul an-Naqd al-Adabi, Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah, C.et. Ke-7
Taum,YosephYapi, 1997, Pennantar'Teori Sastra, Flores: Nusa Indah
Teeuw, A., 1980, Sastra Baru Indonesia, Flores: Nusa Indah
Thahun, Ahmad Muhammad, 1992, al-Kaukab al-Munirfi Adab an-Neifsiwa Tahdzib ad-Dhamir, Kairo: Maktabah at-Turats
Tim ICCE, 2003, Pendidikan Kewarnaan: Demokrasi, HAM, dan MasyarakatMadani, Jakarta: ICCE UIN Jakarta
Tomagola, Tamrin Amal, "Diskusi Publik Mainstreaminn Pendidikan AntiKorupsi", Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture(CSRC) UIN Jakarta, Februari 2006
Tugiman,Hiro, 2004, "Pengendalian Intern Organisasi yang BurukPenyebab Utama Indonesia Merupakan Salah Satu NegaraTerkorup di Dunia",Pidato Penaukuhan Guru Besar,Bandung:Universitas Widyatama
Undann-undann Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentana PelayananPublik. .
Untung, Hendrik Budi, 2009, Corporate Social Responsibility, Jakarta: SinarGrafika.
Uthman, Miftah Adebayo, 1991, "Wilayah al-Hisbah dan al-Mazhalim",Ulumul Qyr'an, No.9, Vol. II, 1991 M/1411 H
UU No.31/1999
Velasquez, Manuel G., 2005, Etika Bisnis; Konsep Dan Kasus, Yogyakarta:Andi.
Walangitang, Resy Canonica, 2007, ''The Tradition" if Corruption and theChallenne ifEstablishinn a "Clean"Political Environment in Indonesia':dalam Bob S.Hadiwinata/Christoph Schuck (ed), 2007,Democracy in Indonesia - The Challenne ifConsolidation, Germany:Nomos Verlag
---------, 2010, "Tradisi K?rup.si dan Tan~a,?gan Membangun LingkunganPolitik Yang Bersih
DAFTAR PUSTAKA
Wardaya, M.K.,2011, "Tatkala Hakim Bisa Dibeli" Suara Merdeka, 7 Juni2011 . '
Watt M t, on gomery, 1990, Keaounoan Islam, Terjemahan oleh Hartono
Hadikusumo dari The Majesty That Was Islam, yogyakarta: Tiara
Wacana
Wehr H b, ans, 1971, Hans Wehr; A Dictionary if" Modern Writen Ara ic,Weisbadn: Otto Harrosowitz
~i. b d dgnJosoe roto, Soetandyo, 2002, Hukum: ParadiOma, Meto e anDinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM-HuMa~
W" 'dIJayanto, 2009, "Memahami Korupsi", dalam Wijayanto
dan. Ri wanZachrie (Ed.) Korupsi Menoorupsi Indonesia; Sebab, Abbot, dan
Prospek Pemberantasan, Jakarta: Gramedia pustaka
Utama.
Ya'qub, Hamzah, 1991, Etika Islam; Pembinaan Akhlakul Karimah
(Suatu
PenBantar), Bandung: Diponegoro
Yaqub, Ali Mustafa, 1999, Kerukunan Umat dalam Perspektifal-Qg.!an dan
Hadis,Jakarta: pustaka FirdausYatim B d. 19 Jak t· RaJ·awa1i Pers, a n, 97, Sejarah Perdaban Islam, ar a.Yulianita, Neni 2009 Komunikasi Bisnis dalam PerspektijPubliC Relations,
Bandu~g: Pus~t Penerbitan Universitas, LPpM Unisba
._______ 2 .. d' pusat penerbitan
__ , 007, Dasar-dasar Public RelatIOns, Ban ung· d' Ke adaUniversitas Lembaga Penelitian dan Peng
abIan P
Masyarakat Universitas Islam Bandung (P2U - Unisba).
Laman
http / / www.businessdictionary.com
http / / www.bataviase.co.id
http / / www. phrases. orne uk
http / / www.surabayawebs. com
http://indosdm .com
http://www.artikata.com
http://www.dompetdhuq[a.or.id
Recommended