View
227
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SIKAP POLITIK FUNGSIONARIS PARTAI BULAN BINTANG TENTANG
KEBEBASAN BERAGAMA KASUS PELARANGAN PENYEBARAN
AHMADIYAH
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Oleh :
Fauzi Rahman
NIM :104045201500
KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SYARIAH DAN HUKUM
SYARIFHIDAYATULLAH
JAKARTA
2009 M / 1430 H
SIKAP POLITIK FUNGSIONARIS PARTAI BULAN BINTANG TENTANG
KEBEBASAN BERAGAMA KASUS PELARANGAN PENYEBARAN
AHMADIYAH
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Oleh :
Fauzi Rahman
NIM :104045201500
Di bawah Bimbingan :
Prof. Dr. Masykuri Abdillah
NIP : 150 240 084
KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SYARIAH DAN HUKUM
SYARIFHIDAYATULLAH
JAKARTA
2009 M / 1430 H
1. Apa yang Partai Bulan Bintang (PBB) ketahui tentang aliran Ahmadiyah di
Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan PBB terhadap paham Ahmadiyah di Indonesia ?
3. Bagaimana pandangan PBB, terhadap kebebasan beragama dengan keterkaitan
dengan kasus Ahmadiyah ?
4. Apakah PBB, membenarkan pelarangan-pelarangan yang terjadi di masyarakat
tentang Ahmadiyah ?
5. Menurut PBB, apakah larangan-larangan yang terjadi dengan aliran Ahmadiyah,
bertentangan dengan hukum dan agama
6. Bagaimana kebijakan Politik PBB tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia ?
7. Apakah kebijakan poltik PBB mempunyai pengaruh terhadap lahirnya SKB 3
Mentri
8. Seberapa besar, pengaruh kebijakan poltik PBB terhadap lahirnya SKB 2 Mentri ?
9. Bagaimana bentuk dikungan poltik PBB terhadap lahirnya keputusan hukum SKB
3 Mentri bagi Ahmadiyah ?
10. Apakah menurut PBB SKB 3 Mentri bisa memberikan jalan tengah terhadap
keberadaan JAI ?
11. Bagaimanakah kebijkasanaan yang ditawarkan PBB, atas persoalan ajaran JAI ?
1. Apa yang Partai Bulan Bintang (PBB) ketahui tentang aliran Amadiyah di
Indonesia ?
Jawab :
Kami dari majlis syura Partai Bulan Bintang (PBB) sudah meneliti semua
tentang buku-buku Ahmadiyah maka majlis syura Partai Bulan Bintang (PBB)
memutuskan bahwa Ahmadiyah itu harus dilarang, atau bikin agama sendiri. Agama
Qadian, agama Ahmadiyah atau agama apalah. karena mereka itu mempunyai nabi
sendiri, mempunyai tempat suci sendiri, dan mempunyai kitab suci sendiri. Kalau
Islam kan syaratnya tiga, Nabinya Muhammad, kitab sucinya Al-Qur’an, tempat
sucinya Mekkah, Madinah. Sekarang Ahmadiayah ini mempunyai nabi sendiri, kitab
suci sendiri, tempat suci sendiri. Ya sudah agama Ahmadiyah, selesai.
2. Bagaimana pandangan PBB terhadap paham Ahmadiyah di Indonesia ?
Jawab :
Ya karena sesat dan menyesatkan itu akan bukan sesat menyesatkan malahan
sudah keluar dari Islam. menurut Islam, sudah keluar dari Islam. makanya dilarang
atau bikin agama sendiri. Begitu hukumnya.
Nih Nabi dari India (Fhoto Mirza Ghulam Ahmad), ini ulama nomer satu
(fhoto Syafi’i R Batuah) asal sumatera. Ini kitab sucinya (kitab Tadzkirah).Jadi
mempunyai tempat suci sendiri, nabi sendiri, kitab suci sendiri.
Ini majalah resmi (Sinar Islam) mereka, majalah Ahmadiyah, Sinar Islam, Januari
1980. satu tahun saya jilid. Nih jadi mereka kalau datang ke India menjadi tamu
Allah.
Kalau kita kan ke madinah menjadi tamu Allah ini lihat “Sejak lama saya
berhasrat besar untuk meliahat kedua kota suci zaman akhir Qadian di India dan
Rabwah di Pakistan”. Makanya Ahmadiyah tidak berani berdebat dengan saya. Saya
punya data yang lengkap. Jadi nabinya ini (fhoto Mirza Ghulam Ahmad), kitab
sucinya ini (kitab Tadzkirah) tempat sucinya ini ( Qadian dan Pakistan). Sudah agama
Ahmadiyah. Jangan atas nama agama Islam, selama ini kan satu rumah Islam dan
Ahamadiyah Cuma ribut melulu, kan begitu persoalannya. Mereka rusakin ini rumah
yang milik bersama, satu rumah kan. Mereka kerjanya rusakin, Al-qur’an diputar
balikan kan jadi ribut umat Islam. Karena satu rumah ribut terus udah misah rumah
bikin rumah sendiri.
3. Bagaimana pandangan PBB, terhadap kebabasan beragama dengan keterkaitan
dengan kasus Ahmadiyah ?
Jawab :
Orang delegasi dari Amerika sudah dua kali datang ke MUI, orang dari
Jerman satu kali. pertanyaan sama, masalah kebebasan beragama. tanggal 10 januari
2008 datang ke Indonesia tokoh agama dari Amerika ini resmi. Kirim surat ke MUI
pusat, bahwa mereka datang ini, mau mengetahui proses keluarnya label halal
haramnya makanan, dan obat-obatan badan POM. Itu surat yang dikirim ke MUI
sebelum mereka berangkat, dijawab oleh MUI silahkan datang. Datanglah tokoh tiga
agama, dari Amerika, tokoh Islam, tokoh Kristen, tokoh Yahudi.diadakan rapat di
hotel menteng, hotel cemara. Ya memang rapat MUI, saya sebenarnya di MUI ga
masuk komisi badan POM itu. sebab ini rapat dengan badan POM.karena yang
mereka tanyakan tentang proses keluarnya label halalnya itu, makanan dan obat-
obatan bagaimana. cuma oleh Pak Hamidan menjelang pertemuan saya ditelepon,
oleh Dr.Amirsyah di suruh oleh Pak Hamidan, Pak Amin harus ikut pertemuan
dengan tokoh agama, dari Amerika. dan sekarang sudah kumpul kita.
Tolong segera datang, pukul satu siang. Langsung rapat dimulai, yang tokoh
delegasi Islam menanyakan kenapa syiah zaidiah tidak boleh berkembang di
Indonesia, yang tokoh Kristen kenapa di Indonesia ini kalau membangun tempat
ibadah Kristen harus ada 90 KK itu, kan surat SKB itu kan begitu sekarang, dari
yahudi ini perempuan, kenapa Ahmadiyah dilarang di Indonesia, kenapa Islam Hamid
(Al-Qiyadah) nabi Musadek di larang di Indonesia, kenapa pemerintah Indonesia ini
terlalu patuh oleh MUI. Pak Hamidan dengan dia tegang ada kali 45 menit, dan tidak
paham-paham si perempuan yahudi.
Karena suasana sudah tegang dan sore. saya minta bicara, kemudian
diizinkan, saya katakan sama yahudi. negara kami Republik Indonesia ini menjamin
kebebasan beragama, konstitusi negara kami menjamin itu. kebebasan beragama
maksudnya, orang Hindu bebas menjalankan ajaran hindu sesuai dengan dasar-dasar
ajaran agama Hindu
Orang Budha bebas menjalankan ajaran dasar-dasar agama Budha, orang Kristen
katolik bebas menjalankan ajaran katolik sesuai dengan ajaran dasar-dasar ajaran
agama Kristen katolik. Orang Islam juga bebas menjalankan ajaran Islam sesuai
dengan ajara dasar-dasar agama Islam. Tidak boleh agama umat yang banyak
pengikutnya, memaksa umat yang sedikit untuk masuk ikut agama mereka itu di
jamin oleh konstitusi negara kami.
Dan itu sudah berjalan, sebab selama ini tidak ada masalah. Masalah
Ahmadiyah ini bukan masalah sebatas kebebasan beragama, ini mengacak-acak
agama. Agama Islam diacak-acak umat Islam sudah punya nabi dari Mekkah datang
mereka nabi dari India, ini ngajak berantem. Untung umat Islam yang 210 juta ini
sabar, ini masalah keyakinan saya bilang. 210 juta nabinya dari Mekkah Nabi
Muhammad datang mereka sama ngajak berantem. Ini nabi yang dicari (fhoto Mirza
Ghulam Ahmad).
Ini kitab sucinya (kitab Tazkirah). Jadi kalau berbicara kebebasan bergama
bikin aja agama Ahmadiyah jangan ngacak-ngacak agama Islam. Kenapa pemerintah
itu patuh terhadap faywa MUI, untuk diketahui bahwa MUI itu adalah utusan dari
ormas Islam tingkat pusat. NU punya utusan banyak umatnya, paling banyak di MUI.
Ketua umumnya, sekjennya itu orang NU sesuai dengan banyak umat, jadi banyak
orang NU. Kemudian Muhammadiyah, ada wakilnya Din Syamsudin, dan lain-lain
itu wakil dari Muhammdiyah jadi semua ormas Islam tingkat pusat di Indonesia ini
ada wakilnya, di MUI. Jadi kotak suara 210 juta umat Islam di Indonesia agar
pemerintah dengar karena wakilnya ada semua.
4. Apakah PBB, membenarkan pelarangan-pelarangan yang terjadi di masyarakat
tentang Ahmadiyah ?
Jawab :
Bukan membenarkan meminta, udah bikin surat ke presiden. Sehinga waktu
pertemuan dengan wapres tanggal 12 januari 2009 di istana wapres. Pak Fuad
Amsyari, sekretaris majlis syura PBB. Perkenalkan semua satu persatu, ini Pak Amin
ini ahli aliran sesat kata Pak Fuad. Kemudian dikasihkan data-data tentang
Ahmadiyah, mudah-mudahan Pak wapres sempat membaca. Saya bicara, Pak wapres
saya minta hadiah untuk umat Islam, saya atas nama umat Islam minta hadiah.
Saya jelaskan hadiah yang kami minta adalah kepres tentang pelarangan
Ahmadiyah secara nasional.tindak lanjut atas keluarnya SKB 3 Mentri. Karena
banyaknya pelanggaran yang dilakukan Ahmadiyah setelah keluarnya SKB . Jawaban
Pak wapres, adalah kami tetap komitmen dengan janji kami dengan memperhatikan
HAM. Jadi kita meminta, untuk dilarang. sebab ini perusakan terhadap agama Islam.
5. Menurut PBB, apakah larangan-larangan yang terjadi dengan aliran Ahmadiyah,
bertentangan dengan hukum dan agama ?
Jawab:
Tidak bertentangan justru itu sesuai dengan hukum, sudah dibicarakan lalu
dikeluarin larangan itu. dan setelah membuktikan pelarangan kelakuan perbuatan
yang dilakukan oleh Ahmadiyah bahwa itu menodai Islam. Memang UU harusnya
dilarang, itu ada UU kepresnya. itu saya katakan antara kebebasan beragama dengan
kebebasan mengacak agama atau istilah KH. Hasim Muzadi merusak agama, beda
antara kebebasan beragama atau istilah saya mengacak-ngacak agama Islam kalau
istilah KH Hasim Muzadi ketua umum PBNU merusak agama. Ini Ahmadiyah
melakukan perusakan terhadap agama Islam pantas wajib harus dilarang.
6. Bagaimana kebijakan Politik PBB tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia ?
Jawab :
Itu tadi larang oleh pemerintah, sudah kami kirim surat resmi ke pemerintah
atau bikin agama baru. Biar berjalan kebebasan beragama, jangan mengacak-acak
Islam. Saya sudah beragama kali dipanggil oleh komnas ham. Akhirnya nyerah juga,
malahan mau belajar sama saya.
7. Apakah kebijakan poltik PBB mempunyai pengaruh terhadap lahirnya SKB 3
Mentri ?
Jawab :
Saya wakil, wakil Kejaksaaan Agung saya wakilnya tapi bukan dari MUI
pusat, saya jelaskan sama semua peserta departemen dalam negeri, kepolisian, mabes
polri, jaksa agung, semua saya jelaskan tentang Ahmadiyah. sehingga keluar SKB,
keputusan bersama. di kejaksaan agung.
8. Seberapa besar, pengaruh kebijakan poltik PBB terhadap lahirnya SKB 2 Mentri ?
Jawab :
Sebenarnya kalau atas nama partai tidak ada, karena saya kesana itu atas nama
MUI pusat. Diutus oleh MUI pusat, malahan yang diprotes oleh Buyung Nasution
karena kehadiran saya pada waktu itu belum menjadi anggota MUI, Sehingga
wartawan banyak yang datang kemari . kenapa Pak Amin yang bukan anggota MUI
ko bisa jadi wakil MUI di rapat kejaksaan agung, kata wartawan. Saya jawab, kalau
MUI mencari orang yang ahli dalam bidangnya, menjadi wakil MUI di suatu
pertemuan kira-kira salah, umpama orang membangun bangunan mencari insinyur
ahli dalam soal membangun bangunan kira-kira salah? Saya dipilih MUI karena
tahu, saya ini ahli bidang aliran sesat. Mereka diam.
9. Bagaimana bentuk dukungan poltik PBB terhadap lahirnya keputusan hukum
SKB 3 Mentri bagi Ahmadiyah ?
Jawab :
Ya mendukung betul, berterimakasih itu walaupun malahan kita tidak buat
karena tidak tegas itu. Aturan kita minta larang, bukan SKB, memang Undang-
undangnya begitu prosedurnya. Peringatan keras dulu, kalau masih melanggar baru
Kepres. Itu undang-undangnya memang begitu, kepres no. 1 tahun 1965. peringatan
dulu kalau masih melanggar baru kepres. Karena kami menemukan data pelanggaran
maka LPPI mau kirim surat.ke Presiden untuk dilarang
10. Apakah menurut PBB SKB 3 Mentri bisa memberikan jalan tengah terhadap
keberadaan JAI ?
Jawab :
Itu kan SKB itu tidak boleh lagi mereka itu menyiarkan pahamnya kepada
orang lain begitu kan, sebenarnya kalau kembali pada UU bukan begitu bunyinya. nih
Pasal 1 “setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang
sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.
Penafsiaran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”.
Kan dilarang pasal 1. pasal 2 ayat 1 “barang siapa yang melanggar
ketentuan tersebut, dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk
menghentikan perbuatannya itu. Dengan suatu keputusan keputusan bersama Mentri
Agama, Mentri Jaksa Agung, Mentri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut
dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan maka
Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisai itu dan menyatakan
organisasi atau aliaran tersebut sebagai organisai atau aliran terlarang satu dan
lain hal setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Mentri Agama, Mentri Jaksa
Agung, Mentri dalam Negeri.” jadi undang-undanya begitu, peringatan keras, Cuma
ini agak lembek, tidak tegas SKB itu. Jadi ini Undang-undangnya, UU No.1 tahun
1965 tentang pencegahan penyalahgunaan/penodaan agama.
11. Bagaimanakah kebijkasanaan yang ditawarkan PBB, atas persoalan eksistensi
ajaran JAI ?
Jawab :
Ya itu, Partai Bulan Bintang larang, ga ada pendeknya larang gitu aja atau
bikin agama sendiri. tidak bisa ditawar-tawar. Larangannya dengan kepres. Kan jelas
“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau suatu
aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan
organisai itu dan menyatakan organisasi atau aliaran tersebut sebagai organisai
atau aliran terlarang satu dan lain hal setelah Presiden mendapat pertimbangan dari
Mentri Agama, Mentri Jaksa Agung, Mentri dalam Negeri” jadi melarang ini
Undang-undanya begitu.
12. konsep dasar PBB tentang keagamaan, kemasyarakatan, kenegaraan ?
Jawab :
Ya kan Partai Bulan Bintang itu di mana-mana kampanyenya tegakkan
syariat, kalau syariat sudah ditegakkan akan kena semua keadilan ini. Rasul sudah
mencohtohkan. Kalau barat, membicarakan ekonomi. pinjem itu kan ada bunganya,
kalau Islam bukan minjem, dikeluarin hartanya itu ada milik orang miskin kan gitu.
Malahan Rasul mengatakan ambil dari yang punya, suruh ambil. Ambil zakat itu
harus datang pada yang kaya. Kalau barat kan minjem, tapi ada bunga lagi kan. Kalau
ga bayar berbunga lagi.
Kalau Islam kasih, bagi yang kaya ada kewajiban untuk memberikan pada
yang miskin. Jadi kalau syariat Islam ditegakkan betul akan beres semua. Makanya
Partai Bulan Begitu. Partai Bulan Bintang akan tetap menjunjung syariat Islam dan
tidak akan merugikan agama lain.
��� ا ا���� ا�����
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur atas ke hadirat-Mu yang telah melimpahkan rahmat,
nikmat dan karunia-Mu kepada seluruh cipataan-Mu, dan atas segala rahmat dan
hidayah-Mu penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Salawat
serta salam penulis haturkan kepada panutan umat, Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai uswah kita dalam meniti hidup.
Selanjutnya, penulis menghaturkan banyak-banyak terima kasih yang tak
terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis yakin tanpa bantuan berbagai pihak skripsi
ini tidak akan selesai.
Oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
1. Bapak Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universits Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
beserta para dosen yang telah memberikan ilmu, pengajaran dan kontribusi
pemikiran Hukum Islam yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis.
2. Bapak Asmawi M. Ag dan Ibu Sri Hidayati, M. Ag, Ketua dan Sekretaris
Program Studi Jinayah Siyasah yang telah membantu secara akademis.
3. Bapak Prof. Dr. Masykuri Abdillah pembimbing skripsi penulis, yang sudah
memberikan banyak masukan, kritikan serta arahan sehingga penulis bisa
menyelesaikan skripsi ini dengan lancer.
4. Staff Perpustakaan Utama dan Fakultas Syaria’h dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis untuk
mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.
5. Kepada para pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah banyak
membantu penulis, dan semoga silaturahmi ini terus terjaga.
6. Teman-teman di Fakulas Syari’ah dan Hukum konsentrasi Siyasah
Syar’iyyah. Dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang
sudah banyak mempengaruhi penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu materil dan immaterial, semoga Allah
membalas kebaikan kalian semua.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi kontribusi bagi
masyarakat, Fakultas dan terutama bagi penulis.
Jakarta, 2 Juni 2009 M
8 Jumadil Akhir 1430 H
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A................................................................................................Latar
Belakang Masalah ....................................................................... 1
B. ...............................................................................................Perumus
an dan Pembatasan Masalah ........................................................ 11
C. ...............................................................................................Tujuan
dan Manfaat Penelitian ................................................................ 11
D................................................................................................Review
Studi Terdahulu ........................................................................... 12
E. ...............................................................................................Metode
Penelitian..................................................................................... 13
F. ...............................................................................................Sistemati
ka Penulisan ................................................................................ 14
BAB II TINJAUAN UMUM AHMADIYAH
A................................................................................................Sejarah
Lahirnya Ahmadiyah ................................................................... 16
B. ...............................................................................................Perkemb
angan dan Penyebaran Ahmadiyah .............................................. 35
C. ...............................................................................................Keberad
aan Ahmadiyah di Indonesia........................................................ 41
D................................................................................................Kebijaka
n Pemerintah Terhadap Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia 48
BAB III PROFIL PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
A................................................................................................Sejarah
Berdirinya Partai Bulan Bintang .................................................. 55
B. ...............................................................................................Asas dan
Misi Partai Bulan Bintang............................................................ 72
C. ...............................................................................................Konsep
Dasar Partai Bulan Bintang Tentang Keagamaan,
Kemasyarakatan dan Kenegaraan ................................................ 76
BAB IV SIKAP POLITIK FUNGSIONARIS PARTAI BULAN BINTANG
(PBB) TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA KASUS
PELARANGAN PENYEBARAN AHMADIYAH DI INDONESIA
A................................................................................................Pandang
an Fungsionaris Partai Bulan Bintang Terhadap Kebebasan Beragama
.................................................................................................... 83
B. ...............................................................................................Pandang
an Fungsionaris Partai Bulan Bintang Tentang Paham
Ahmadiyah .................................................................................. 90
C. ...............................................................................................Sikap
Fungsionaris Partai Bulan Bintang Terhadap SKB 3
Menteri Bagi Penganut Ajaran Ahmadiyah.................................. 100
D................................................................................................Konsep
yang ditawarkan Fungsionaris Partai Bulan Bintang atas Persoalan
Eksistensi Ajaran Ahmadiyah di Indonesia .................................. 105
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 112
B. Saran ............................................................................................ 113
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 114
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap agama mengandung ajaran untuk beriman kepada Tuhan yang
mengajarkan dan mengharuskan kepada setiap pemeluknya untuk berperilaku
benar, adil dan jujur. Setiap agama menghendaki kedamaian, cinta kasih,
kerukunan, tolong-menolong dan saling menghormati antar sesama umat
manusia, apapun agamanya. Tidak ada agama yang membenarkan apalagi
mengharuskan kepada pemeluknya untuk berbuat jahat, membenci, memusuhi,
dan merugikan sesama umat manusia1.
Agama Islam merupakan agama Rahmatan Lil’alamin mengapa harus ada
perbuatan yang menyakitkan sampai tindak kekerasan bagi seseorang atau pun
kelompok lainnya, yang berpegangan teguh terhadap agama yang mereka yakini.
Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah mengalami hal-hal pertentangan sampai
terjadinya tindak kekerasan dari mayoritas umat Islam lainnya. Tentang paham
Ahmadiyah bukan saja diperdebatkan tetapi juga di tuntut untuk dibubarkan. Hal
yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan itu karena Ahmadiyah yang telah
merusak akidah umat Islam, lantaran Ahmadiyah itu agama buatan nabi palsu
Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908)2, namun di atas namakan Islam. Ahmadiyah
1 Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, hal. 196 2 Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Klarifikasi atas tela’ah Buku Tadzkirah,
(Bogor:: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2003), h. 1
yang didirikan oleh seorang Qadiyan yang mengaku dirinya nabi, bernama Mirza
Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889 (azar)3 di sebuah kota yang bernama
ludhiana di Punjab India. Negeri ini oleh orang-orang Ahmadi disebut “Darul
Bai’at”. Selain itu yang membuat paham atau ajaran ini banyak ditentang oleh
kaum muslimin di berbagai belahan dunia, karena ajaran ini juga memiliki kitab
suci yang mereka namakan Tadzkirah yang merupakan kumpulan wahyu suci.
Penamaan ini diambil dari kitab Tadzkirah halaman 1, yang menyatakan bahwa
Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu dari Tuhan yang telah dikumpulkan
menjadi satu kitab dengan judul Tadzkirah yakni wahyu muqoddas = Tadzkirah
ialah wahyu suci.4
Fatwa dan penolakan bagi keberadaan Ahmadiyah tak hanya dari ormas-
ormas Islam namun juga dari pemerintah yang disikapi beragam. Satu sisi
Ahmadiyah hanya dianggap sebagai organisasi yang berbadan hukum dan karena
itu pula berhak hidup dan menjalankan kegiatan sebagaimana ormas-ormas lain,
namun di sisi lain, seiring dengan desakan sejumlah ormas, Ahmadiyah
dinyatakan sebagai ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam dan masuk
kategori “menodai agama”5.
3 Pengurus Besar Jemaat Indonesia, Kami Orang Islam, (Bogor : Jemaat Ahmadiyah
Indonesia, 1983), h. 17
4 Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Klarifikasi atas tela’ah Buku Tadzkirah, h, 4
5 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, (aktim: CMB Pres, 2008) h. 10
Penolakan Ahamadiyah pun, dapat kita lihat juga di dalam peraturan
hukum yaitu, UU No.5 Th.1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama6 menyebutkan;
1. Pasal 1 : setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk
melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di
Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai
kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu: penafsiran dan
kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.
2. Pasal 4 : Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang
berbunyi sbb : PASAL 156 a: Dipidana dengan Pidana penjara
selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka
umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a. yang
pokoknya bersifat permusuhan. Penyalahgunaan atau penodaan
terhadap suatu agama di Indonesia.7
Peraturan di atas dengan segala pertentangan yang ada, bukan berarti
menyurutkan keyakinan mereka, dengan alasan beragama dan kebebasan
menjalani keyakinan, itu merupakan hak asasi manusia. Dan dengan adanya
ajaran HAM dalam Islam pun, bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan
6 Berdasarkan Penetapan Presiden Nomer 1 tahun 1965 yang telah menjadi UU No.5 Th.1969
tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, lihat M. Amin Djamaluddin,
Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur’an, (Jakarta: LPPI, 2008) hal. 87
7 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: PT. Asri Mahasatya, 2005) hal. 63
manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan
penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan dari ajaran Islam itu sendiri
yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa
terkecuali8.
Sejalan dengan desakan yang begitu kuat untuk pembubaran Ahmadiyah
pemerintah pun akhirnya, pada tanggal Senin 9 Juni 2008 mengeluarkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Yaitu ditandatangani oleh Menteri Dalam
Negeri Mardiyanto, Mentri Agama Maftuh Basyuni, dan Jaksa Agung
Hendarman Supandji. Terbitnya SKB ini yang berisikan 6 butir, tidak disebutkan
bahwa pemerintah membubarkan JAI. “Tidak (dibubarkan),” kata Menteri Agama
Maftuh Basyuni kepada wartawan seusai pengumuman SKB 3 Menteri tersebut.
Menag juga membantah bahwa SKB itu multitafsir. “Gak ada multitafsir,” ujar
Menag singkat. Hal senada juga disampaikan Jaksa Agung Hendarman Supandji.
“tidak ada pembubaran aliran Ahmadiyah,” tegasnya. Keputusan ini, Maftuh
menambahkan, bukan intervensi tapi kewenangan pemerintah untuk menertibkan
kehidupan.
SKB itu tidak secara tegas melarang Ahmadiyah, kata-kata yang
digunakan cukup lentur. Pada poin 2 SKB tersebut, misalnya tertulis: “Memberi
peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan
8 Dede Rosyada dkk, Civic Educaution : Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Masyarakat
Madani, (Jaktim : Prenada Media, 2003), h. 219
semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya.
Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Meski demikian,
Menteri Agama memastikan bahwa inti dari SKB itu larangan Ahmadiyah di
Indonesia. “Intinya memberi peringatan dan perintah kepada penganut JAI untuk
menghentikan seluruh kegiatannya. Kalau dia mengaku Islam maka dia harus
melakukan semua ajaran agama Islam” tandas Menteri Agama.
Dengan SKB 3 Menteri ini, pemerintah meminta JAI untuk menghentikan
aktivitas. Bila JAI tidak juga menghentikan aktivitasnya, maka polisi yang
bertindak. “Mulai berlaku hari ini, JAI harus menghentikan kegiatannya. ”Ujar
Hendarman Supandji. Tetapi, sampai kapan JAI diberi kesempatan untuk
menghentikan kegiatannya, tidak dijelaskan. Hendarman menambahkan, jika
mereka tetap melakukan kegiatan, berarti ada penodaan agama. Dan hal itu
menjadi kewenangan polisi. 9
Keberadaan Ahmadiyah menuai kontroversi, dan di anggap sesat oleh
umat Islam. Namun jika kita melihat di masyarakat, ada pula sebagian kelompok
yang bersuara untuk melindungi hak Ahmadiyah untuk hidup beragama, seperti
Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
AKKBB berpendapat bahwa kebebasan berkeyakinan adalah hak yang
paling asasi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan sama sekali bukan
pemberian negara atau kelompok.10
Selain AKKB yang menyuarakan untuk
9 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, hal. 159-161
10 Ibid, h. 137
kebebasan beragama, Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang
majemuk terhadap kehidupan beragama yang menjamin dan melindungi setiap
hak-hak warga seperti bunyi UUD 1945 pasal 29 ayat 2,
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercyaan itu”.11
Selian itu juga yang termuat di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang
HAM pasal 21 menyebutkan,
“Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani. Dan
karena itu tidak boleh ada objek penelitian tanpa persetujuan darinya.”
Pasal 22 menegaskan ,
(1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah
menurut agamanya dan kepercayaanya itu, (2) negara menjamin kemerdekaan
setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agama dan kepercayaan itu.
Pasal 18 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menyatakan;
“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, kesadaran batin dan agama , hak
ini mencakup pula kebebasan pikiran, kesadaran batin dan agama, hak ini
mencakup pula kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan dengan cara
mengajarkan, mengamalkan,beribadah, dan melakukan upacara, baik sendiri
maupun bersama, secara terbuka”12
Kehadiran JAI pun sudah dilegalkan pada tahun 1953 berdasarkan surat
keputusan Mentri Kehakiman RI No J.A.5/23/137 tgl 13 Maret, yang kemudian
11 UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap,
(pertama 1999-keempat 2002)
12 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 179
dimuat dalam tambahan berita Negara RI No 26 tgl 31 Maret 1953, sehingga
menjadi bukti legalitas sebagai komunitas umat bergama yang diakui.13
Segala bentuk peraturan hukum di atas bisa menjadi alasan hukum dalam
hidup beragama, dan kebebasan menjalani sebuah keyakinan itu merupakan hak
asasi manusia. JAI yang sudah lahir sejak tahun 1925 terus berkembang, dengan
menjalani ibadah sesuai dengan pahamnya. Jika aktivitas orang-orang Ahmadiyah
terus di pertentangkan terlebih dengan tidak kekerasan, berarti kita telah
mengganggu kebebasan mereka menjalankan keyakinannya yang dilindungi oleh
konstitusi dan perundang-undang lainnya. Meski demikian, Kehadirannya pun
membawa polemik yang berkepanjangan bagi Negara Indonesia. Namun begitu,
tak membuat mereka pindah agama. Hingga sampai pertentangan dari segala
pihak tak membuat surut keyakinan mereka.
Melihat permasalahan Ahmadiyah sampai dikeluarkannya SKB 3 Menri,
berbagai pihak pun mengeluarkan pandangan dan pendapat terkait dengan
lahirnya SKB 3 Mentri bagi Ahmadiyah, penulis mengharapkan hal itu datangnya
dari parpol. Karena parpol adalah sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Melihat dari fungsi partai politik adalah partai sebagai sarana komunikasi
politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai
13 M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur’an, hal.198
melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan
merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest
articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa
atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan
kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.
Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap,
pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan
kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisasi politik mencakup
juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra)
bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.14
Partai yang berasaskan Islam adalah yang dimaksud penulis, untuk
memberikan pandangan dan kebijakan atas fenomena yang terjadi terhadap
Ahmadiyah. Pandangan dan sikap yang berbeda pun disampaikan oleh Partai
Bulan Bintang terhadap kasus Ahmadiyah ini. Yang memberikan kebijakan
tentang keberadaan Ahmadiyah. Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai
politik Indonesia yang berasaskan Islam dan menganggap dirinya sebagai partai
penerus Masyumi yang pernah jaya di masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang
didirikan pada 17 Juli 1998.
Partai ini telah ikut pemilu selama dua kali yaitu pada Pemilu tahun 1999
dan 2004. Partai pada pemilu 2004 memenangkan suara hanya sebesar 2.970.487
14 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2001), h. 63
pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Partai ini sebelumnya
diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri
Sekretaris Kabinet di masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Berikutnya
MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005. MS Kaban sendiri
adalah Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu.15
Tentang eksistensi JAI ini sekretaris majelis syura Partai Bulan Bintang
(PBB) Fuad Amsyari, memberikan pandangannnya yaitu bahwa pemerintah cepat
mengambil keputusan terkait kasus Ahmadiyah sehingga segera ada kepastian
kasus Ahmadiyah dan segera ada kepastian. “Agar gejolak sosial yang ada saat
ini tidak lebih berkembang dan menimbulkan gangguan bagi stabilitas politik dan
keamanan nasional,” kata sekretaris majelis syura PBB Fuad Amsyaridi Jakarta,
selasa13/5/08. Menurut PBB, penyelesaian kasus Ahmadiyah ada dua.
Pertama, melarang eksistensi organisasi Ahmadiyah sebagai bagian dari
Islam sehingga tidak lagi menggunakan simbol-simbol dari Islam seperti Masjid,
Al-Qur’an, dan sunnah nabi. Kedua, melarang penyebaran dan pengedaran buku
Tadzkirah (kitab suci Ahmadiyah), karena dinilai melecehkan Al-Qur’an.
“Ahmadiyah masih bisa mengajukan diri sebagai organisasi sosial atau
LSM non Islam di Indonesia tanpa mengunakan simbol-simbol Islam dan tidak
lagi mengedarkan buku Tadzkirah, kata Fuad Menurut PBB, pelarangan suatu
aliran yang menodai, melecehkan, menghina, menyelewengkan Islam yang
dipeluk mayoritas penduduk Indonesia sama sekali tidak melanggar hak asasi
15 Di akses pada tanggal 12 November 2008 dari situs http://pemilu.inilah.com/partai/pbb/
manusia (HAM). “Apalagi diajukan untuk menyelamatkan akidah umat Islam.
Hal serupa selaras dengan MPR RI yang melarang PKI dan paham komunisme di
seluruh wilayah NKRI.” Kata Fuad. Dikatakannya, dulu sebelum ada pelarangan
resmi terhadap PKI dan ajaran komunis terjadi keributan yang luar biasa, namun
setelah ada pelarangan situasi menjadi lebih baik.
“Mungkin yang berideologi komunis atau ateis masih ada sampai saat ini,
tapi mereka kan tidak menyebarkannya kepada masyarakat,” katanya. Menurut
Fuad, majelis syura PBB telah berkirim surat kepada presiden Susilo Bambang
Yudhoyono terkait penyelesaian kasus ahmadiyah tersebut.16
Dari apa yang telah di sampaikan sekretaris majelis syura Partai Bulan
Bintang (PBB) Fuad Amsyari, bahwa PBB telah melakukan desakan terhadap
pemerintah dan memberikan dua hal yang dapat membantu pemerintah untuk
menyelesaikan kasus Ahmadiyah. PBB telah menjalankan tugas dan fungsinya
yaitu memberikan usulan, sikap maupun pandangan dan juga koreksi dari setiap
kebijakan pemerintah. Dan hal tersebutlah yang akan penulis teliti dan cermati
lebih dalam, melalui penulisan skripsi ini. Maka atas dasar konsep pemikiran di
atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Sikap
Politik Fungsionaris Partai Bulan Bintang Tentang Kebebasan Beragama
Kasus Pelarangan Penyebaran Ahmadiyah”
16
Di akses pada tanggal 2 Desember 2008 dari situs www.depag.go.id
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Setelah memaparkan latar belakang tersebut, tentunya terdapat persoalan-
persoalan mendasar yang ingin diungkap dalam penelitian ini yang dikenal
dengan perumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan
dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana pandangan fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap
kebebasan beragama?
2. Bagaimana pandangan fungsionaris PBB terhadap paham Ahmadiyah?
3. Bagaimana konsep politik fungsionaris PBB tentang keberadaan Ahmadiyah
di Indonesia?
Selanjutnya penulis membatasi masalah agar lebih fokus yaitu :
Pengaruh sikap politik fungsionaris PBB terhadap lahirnya SKB 3 Mentri
tentang pelarangan penyebaran Ahmadiyah.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ialah
untuk :
1. Menjelaskan pandangan Fungsionaris PBB terhadap kebebasan beragama
2. Menjelaskan pandangan Fungsionaris PBB terhadap adanya paham
Ahmadiyah
3. Menjelaskan konsep politik Fungsionaris PBB tentang keberadaan
Ahmadiyah di Indonesia
Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah
memberikan pemahaman tentang bagaimana PBB menanggapi SKB yang
dikeluarkan oleh 3 Mentri bagi penganut Ahamadiyah, dan memberikan
pemahaman seperti apa jalan tengah yang bijaksana atas persoalan eksistensi
Ahmadiyah di Indonesia.
D. Review Studi Terdahulu
Sebelumnya sudah ada peneliti yang juga melakukan penelitian skripsi
terkait masalah Ahmadiyah, yakni : Pertama, skripsi yang dibahas oleh Apep
Fajar Kurniawan, dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Kenabian Menurut Aliran
Ahmadiyah. Mahasiswa Fakultas Filsafat dan Ushuludin angkatan 2006 yang ia
menjelaskan bahwa Ahmadiyah mempunyai konsep adanya kenabian setelah nabi
Muhammad SAW dan wahyu itu masih tetap ada sebagai bukti tak satu pun sifat
Allah yang terhenti.
Kedua, skripsi yang dibahas oleh Yanto dengan judul Metode Ijtihad
Majelis Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Fatwa MUI (Studi Kasus Terhadap
Ahmadiyah Tentang Aliran Ahmadiyah) Mahasiswa Fakultas Syariah Dan
Hukum Angkatan Tahun 2006. ia menjelaskan bahwa MUI adalah wadah untuk
menciptakan kesadaran serta untuk menjaga akidah umat Islam
Sedangkan pada penelitian skripsi yang penulis lakukan, mengemukakan
tentang Sikap Politik Fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB) Tentang
Kebebasan Beragama Kasus Pelarangan Penyebaran Ahmadiyah. Substansinya
membicarakan tentang bagaimana konsep kebebasan beragama di Indonesia,
menyusul adanya pelarangan penyebaran Ahmadiyah, diukur dari sudut pandang
fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB)
E. Metode Penelitian
Metode merupakan strategi utama dalam pengumpulan data-data yang
diperlukan untuk menjawab persoalan yang di hadapi. Pada dasarnya sesuatu
yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih
tepatnya “pengetahuan yang benar” di mana pengetahuan yang benar ini nantinya
dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau pengetahuan tertentu.17
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode
sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, data yang
disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna yang berupa
ungkapan, norma-norma atau aturan dari fenomena yang diteliti. Oleh karena
itu penulis berupaya mencermati sikap politik Partai Bulan Bintang (PBB)
terhadap pelarangan penyebaran Ahmadiyah.
Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan (library research)
yang dilakukan dengan metode yang di kutip dari buku-buku, skripsi, dan
majalah yang berhubungan dengan pembahasan judul ini.
2. Teknik pengumpulan data
17 Bambang Sungguno, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997),
h.27-28
Pada tahap ini penulis membagi data menjadi dua, pertama data
primer, yakni semua data yang berkaitan langsung dengan buku-buku
Ahmadiyah. Dan kedua, data sekunder adalah segala sumber tulisan baik
buku, majalah, internet atau tulisan lain yang mendukung data primer.
Di samping itu, dalam pengambilan data penulis juga melakukan
wawancara yang di dapat dari tanya jawab lisan secara langsung, dengan
pihak Partai Bulan Bintang.
3. Teknik analisis data
Setelah data-data terkumpul lalu di analisa dengan kualitatif kemudian
penulis tuangkan dalam bentuk tulisan dan di interpretasikan sedemikian rupa
dengan metode deduktif, yaitu penelitian ini menggunakan analisis mendalam
(content analysis) yang berusaha menyimpulkan dengan menarik bagian atau
hal yang bersifat khusus dalam bentuk kasus dan data-data lapangan menjadi
kesimpulan umum yang berlaku secara umum.
4. Teknik Penulisan
Untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada petunjuk “pedoman
penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Jakarta 2007.
F. Sistematika Penulisan
Sebagai pertimbangan dalam mempermudah penulisan skripsi ini, penulis
menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu :
BAB I : Berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah,
perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
review pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II : Tinjauan Umum Ahmadiyah, yang memuat sejarah lahirnya
Ahmadiyah, perkembangan dan penyebaran Ahmadiyah, serta
keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, kebijakan pemerintah terhadap
keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia
BAB III : Profil PBB, yang memuat sejarah berdirinya PBB, asas dan misi
PBB, dan juga konsep dasar PBB tentang keagamaan,
kemasyarakatan, serta kenegaraan
BAB IV : Sikap fungsionaris politik Partai Bulan Bintang (PBB) tentang
kebebasan beragama kasus pelarangan penyebaran Ahmadiyah di
Indonesia, pandangan fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB)
terhadap kebebasan beragama, pandangan fungsionaris PBB
terhadap paham Ahmadiyah, sikap fungsionaris PBB terhadap SKB
3 Menteri bagi penganut ajaran Ahmadiyah, konsep yang ditawarkan
fungsionaris PBB atas eksistensi ajaran Ahmadiyah di Indonesia
BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
BAB II
TINJAUAN UMUM AHMADIYAH
A. Sejarah Lahirnya Ahmadiyah
Terbentuknya sekte Ahmadiyah seiring dengan “kenabian” Mirza Ghulam
Ahmad. Mirza lahir di Qadian, India. Pada tanggal 15 Februari 1835 M dan
meninggal tanggal 26 Mei 1908.18
Sejarah Ahmadiyah lahir di India pada akhir
abad ke-19 di tengah suasana kemunduran umat Islam di bidang agama, politik,
sosial politik, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya. Terutama setelah
pecahnya revolusi India tahun 1857 yang berakhir dengan kemenangan East India
company yang menjadikan India sebagai salah satu koloni Inggris terpenting di
Asia.
Sebenarnya, kesadaran umat Islam untuk mencari solusi atas
keterbelakangannya dalam segala bidang, termasuk bidang agama, telah muncul
pada pertengahan abad ke-18 yang dimotori oleh seorang ulama yang terkenal,
Syah Waliyullah. Kemudian diteruskan oleh pengikutnya, termasuk Ahmad
Khan. Dialah yang pertama memunculkan ide-ide pembaruan untuk kemajuan
umat Islam.
Di tengah-tengah kondisi umat Islam seperti itu, Ahmadiyah lahir.
Kelahiran Ahmadiyah juga berorientasi pada pembaruan pemikiran. Di sini Mirza
18 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, ( Jaktim: CMB Pres, 2008, hal.14)
Ghulam Ahmad yang mengaku telah diangkat Tuhan sebagai al-Mahdi dan al-
Masih merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan
memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Qur’an sesuai tuntunan
zaman dan “ilham” Tuhan kepadanya. Motif Mirza Ghulam Ahmad ini
tampaknya didorong oleh gencarnya serangan kaum misionaris Kristen dan
propaganda Hindu terhadap umat Islam pada saat itu.19
Jemaat Ahmadiyah didirikan pada tahun 1889 M dan bertepatan tahun
1306 H menurut aliran dari Qadiyan. Hal ini di dasarkan pada permulaan
pembai’atan yang dilakukan banyak orang terhadap Mirza Ghulam Ahmad.
Sedangkan dari aliran Lahore berpendapat bahwa Ahmadiyah berdiri tahun 1888
M. Karena berdasarkan ilham yang diterimanya untuk mendirikan bahtera dan
melakukan bai’at kepada Mirza Ghulam Ahmad.20
Jemaat berarti kumpulan Individu yang bersatu padu dan bekerja untuk
suatu program bersama. Ahmadiyah adalah nama dari ajaran Islam, jadi
Ahmadiyah adalah suatu perkumpulan, himpunan atau organisasi yang bersatu
padu dan bekerja untuk suatu program yang sama yaitu Islam.21
Ahmadiyah
diambil dari salah satu nama Rasulullah SAW. Yang diinformasikan kepada Nabi
19 Iskandar Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, (Yogyakarta: LKIS 2005), cet. 1,
h.58
20 Saleh A. Nahdi, Ahmadiyah Selayang Pandang, (Jakarta: Yayasan Raja Pena, 2001), cet.
IV, h. 5
21 Muslim Fathoni, Faham Mahdi Syiah dan Ahamdiyah Dalam Perspektif, )Jakarta: PT Raja
Grafindo, 1994), h. 53.
Isa A.S dalam surat ash-shaf ayat 6 yang menyatakan bahwa akan datang seorang
nabi dan rasul bernama Ahmad.22
Tujuan Ahmadiyah didirikan adalah untuk memperbaiki kehidupan
beragama orang Islam dan mempersatukan umat Islam. Tujuan tersebut sejalan
dengan tugas yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad bahwa kehadirannya untuk
memajukan agama Islam dan menegakkan syari’at Islam.23
Selain itu juga
mempunyai tujuan yuhyiddyna wayuqiymus-syariah yaitu menghidupkan kembali
agama Islam, dan menegakkan kembali syariat Qur’aniah dalam arti yang
mendalam adalah menghimbau umat manusia kepada Allah SWT. Dengan
memperkenalkan mereka sosok sejati Rasulullah SAW. Dan menciptakan
perdamaian serta persatuan antar berbagai kalangan manusia.24
Sebagai himpunan atau golongan, Ahmadiyah mengklaim dan
menyatakan diri bahwa jemaatnya merupakan pengikut dari Mirza Ghulam
Ahmad atau mereka sering menyebutnya dengan gelar Hadhrat.25
Aliran Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai
Imam Mahdi, Al-Masih Ma’ud, dan nabi. Namun demikian kenabian yang di
yakini tidaklah membawa syariat baru dan hanya mengikuti syariat yang telah ada
22 Maulana Muhammad Ali, Mirza Ghulam Ahmad of Qadian: his life and Mission, (Lahore:
Ahmadiyah Anjuman Isha’at Islam, 1959), h, 12
23 Saleh A. Nahdi Ahmadiyah Selayang Pandang, h. 14-15
24 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 16
25 Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, Kami Orang Islam, Bogor: JAI,1984, h, 6
yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Mirza Ghulam Ahmad hanya
sebagai pelangsung dari ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.26
Tetapi oleh sebagian umat Islam, pandangan ini dinilai sebagai permulaan
perdebatan dan berakhir dengan permusuhan antara Ahmadiyah dengan mayoritas
umat Islam, karena menurut sebagian umat Islam, Ahmadiyah telah masuk ke
dalam wilayah prinsipil dan sudah tidak ditawar lagi pemaknaannya.27
Sejak tahun 1872 Hz. Mirza Ghulam Ahmad sudah giat membela Islam
membalas serangan-serangan dari kelompok Hindu khususnya Arya Samaj dan
Brahmu Samaj. Beliau banyak menulis artikel-artikel berkenaan dengan itu di
berbagai media masa. Antara lain jurnal Manshur Muhammadi yang terbit dari
Bangalore, Maysore, India Selatan, setiap 10 hari sekali. Kemudian pada
beberapa surat kabar yang terbit dari Amritsar antara lain, Wakil, Safir Hind,
Widya Prakash, dan Riaz Hind. Demikian pula pada Brother Hind (Lahore),
Aftab Punjab (lahore), Wazir Hind (Sailkot) , Nur Afshan (Ludhiana) dan
Isyaatus-Sunnah (Batala). Begitu juga pada Akbar –e Aam (Lahore).
Melihat serangan terhadap Islam makin menjadi jadi, dan tidak ada upaya
yang berarti yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Islam, berdasarkan bimbingan
Allah SWT. Mirza menulis buku Barahiin Ahmadiyya. Jilid 1 dan 2 diterbitkan
pada tahun 1880; jilid 3 terbit pada tahun 1882; dan jilid 4 pada tahun 1884.
Intinya ia memaparkan bukti-bukti keunggulan dan hidupnya agama Islam serta
26 A. Fajar Kurniawan, Teologi Kenabian Ahmadiyah, (Jakarta: RMBooks, 2006), h.15
27 Ibid, hal. 5
ketinggian/kemuliaan Kitab suci Al-Qur’an dan Rasulullah SAW. Sebagai
perbandingan dengan agama Hindu, Kristen, dan agama-agama lainnya.
Pada jilid pertama beliau memfokuskan pada balasan serangan terhadap
ajaran Arya Samaj yang menghina Rasulullah SAW, Nabi Isa AS, dan Nabi Musa
AS. Serta yang menuduh kitab-kitab suci para nabi tersebut adalah palsu. Selain
itu Mirza menyerang akidah Arya Samaj yang menyatakan bahwa ruh tidak
diciptakan oleh Tuhan, melainkan telah ada dengan sendirinya.
Jilid kedua masih berkenaan dengan akidah-akidah Arya Samaj.
Kemudian mengenai kedudukan dan perlunya wahyu. Mengenai keunggulan
Kitab Suci Al-Qur’an atas kitab-kitab agama lainnya. Juga ia menekankan kaidah
dasar pembuktian kebenaran suatu agama yang harus berdasarkan pada kitab suci
yang diakui oleh agama itu sendiri. Pada jilid ketiga Mirza merinci keindahan dan
kemuliaan Al-Qur’an. Beliau menjawab serangan-serangan yang ditujukan
kepada Al-Qur’an. Mirza menyatakan telah menerima wahyu-wahyu dari Allah
SWT. Dan beliau bersedia untuk membuktikan kebenarannya.
Pada jilid keempat Mirza membahas tentang bentuk asli bahasa umat
manusia; tentang kedudukan mukjizat dan pentingnya nubuatun-nubuatun/khabar-
ghaib seorang nabi berkenaan masa mendatang. Beliau memaparkan konsep-
konsep agama Buddha, Kristen, dan Hindu Arya Samaj tentang Tuhan, dan
membuktikan keunggulan ajaran Islam. Kitab-kitab Yahudi pun beliau paparkan
sebagai perbandingan dengan Al-Qur’an.
Salah satu aspek yang sangat ia tekankan dan ia tampilkan sebagai bukti
tetap hidupnya agama Islam hingga hari kiamat adalah adanya hubungan
komunikasi yang hidup antara Tuhan dengan hamba-hamba-Nya. Mirza paparkan
sendiri pengalaman-pengalaman rohaniahnya dalam bentuk wahyu, ilham, rukya-
rukya, maupun kasyaf.28
Dalam rangka merealisasikan ide pembaruannya, pada bulan Desember
1888 Mirza Ghulam Ahmad secara terang-terangan menyatakan diri mendapat
perintah Tuhan melalui ilham Ilahi untuk menerima bai’at dari para pengikutnya.
Wahyu berbahasa Arab yang ia terima berbunyi:
“Jika sudah kamu putuskan dalam hatimu maka bertawakallah pada Allah; dan
buatlah bahtera di bawah tilikan Kami dan wahyu Kami. Orang-orang yang
melakukan bai’at dengan engkau, mereka sebenarnya melakukan bai’at dengan
Allah. Tangan Tuhan berada di atas tangan mereka”
Perintah Tuhan dalam wahyu tersebut menuntut Mirza Ghulam Ahmad
untuk melakukan dua hal. Pertama, menerima bai’at dari pengikutnya; kedua,
membuat bahtera, yakni membuat wadah untuk menghimpun suatu kekuatan yang
dapat menopang misi dan cita-cita kemahdiannya guna menyerukan Islam ke
seluruh dunia. Perintah Tuhan untuk menerima bai’at belum dilaksanakan oleh
Mirza Ghulam Ahmad dengan mendirikan Ahmadiyah. Oleh karena itu, pada
tahun 1888 oleh Ahmadiyah Lahore di anggap sebagai tahun berdirinya
Ahmadiyah.
28 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 24-26
Pembai’atan baru dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1889 di kota
Ludhiana di rumah Mia Ahmad Jaan. Orang yang melakukan bai’at pertama
adalah Maulana Nuruddin Sahib yang sekaligus menyatakan bahwa Mirza
Ghulam Ahmad sebagai pendiri paham ini. Setelah itu, diikuti oleh sekelompok
kecil, antara lain Mir Abbas Ali, Mian Muhammad Husain Moradabadi, dan M.
Abdullah Sanauri. Pelaksanaan pembai’atan tidak dilakukan di kota Qadian,
tempat kelahiran Ghulam Ahmad, tetapi di Ludhiana. Menurut A.R.Dard,
Ludhiana adalah sebuah kota yang jauh lebih penting dibanding Qadian, karena
merupakan pusat aktivitas misionaris Kristen dan merupakan tempat penerbitan
jurnal Kristen Noor Afshan (pertama terbit pada bulan Maret 1873). Di samping
itu, Ludhiana merupakan salah satu tempat sekolah atas bagi misionaris (Mission
Hight School) tertua di India dan tempat para tokoh Islam, seperti Maulana Abdul
Qadir dan Abdul Aziz dan Muhammad yang aktif ambil peran dalam
pemberontakan 1875 melawan Inggris.
Pembai’atan terhadap para pengikutnya tersebut dilakukan setelah Mirza
Ghulam Ahmad menerima wahyu (berbahasa urdu) pada akhir tahun 1890, wahyu
itu menegaskan bahwa Nabi Isa A.S telah wafat dan Mirza Ghulam Ahmad
adalah Al-Masih yang dijanjikan. Wahyu itu berbunyi:
“Masih Ibnu Maryam, Rasul Allah telah meninggal. Sesuai dengan janji, engkau
menyadang dengan warnanya”
Sejak menerima wahyu, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa dirinya
sebagai al-Masih yang dijanjikan sebagai sekaligus sebagai al-Mahdi. Akan
tetapi, hal itu baru diumumkan pada awal tahun 1891. Menurut Ahmadiyah
Qadian, setelah diadakan pembai’atan tahun 1889 Mirza Ghulam Ahmad
mengorganisasi para pengikutnya menjadi suatu paham baru yang merupakan
bagian dari gerakan baru dalam Islam dengan nama gerakan Ahmadiyah. Tahun
terbit dinyatakan sebagai tahun berdirinya Ahmadiyah.29
Pada tahun 1900, Mauluvi Abdul Karim, seorang khatib sholat Jum’at,
menyampaikan khutbahnya dengan menggunakan kata-kata nabi dan Rasulullah
untuk Mirza Ghulam Ahmad. Kejadian ini sangat menyakitkan Mauluvi Sayyid
Muhammad Ahsan Amrohawai. Ketika Maulivi Abdul Karim mengetahui hal ini,
dalam khutbahnya yang lain, ia meminta Mirza agar mencabut pernyataannya,
kalau ia salah dalam membuat pangakuan nabi. Setelah selesai sholat Jum’at,
Maluvi Abdul Karim memegang pakaian Mirza serta meminta untuk
membenarkan keyakinannya yang keliru. Mirza kemudian berbalik dan
mengatakan bahwa ia juga memiliki keyakinan yang sama.
Sementara itu Mauluvi Muhammad Ahsan sangat gusar dengan isi
khutbah itu dan dengan kemarahan langsung melangkah ke atas masjid. Ketika
Mauluvi Abdul Karim kembali, ia mulai terlibat adu mulut dengannya. Ketika
suara mereka terdengar keras, Mirza keluar dari rumahnya dan membacakan ayat
Al-Qur’an:
29 Iskandar Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, hal.63-65
ت � ق أ� ا��� ���� ا �� ءا�� ا ا��� ��أ����� ��� ... ا�� (2 :49/ترجحلا)
“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu meninggalkan suara di atas
suara nabi” (QS. Al-Hujurat/49: 2)
Khutbah Mauluvi Abdul Karim menandakan sebuah fase baru dalam karir
Mirza Ghulam Ahmad. Khutbah ini memberikan keyakinan yang amat ia
butuhkan bahwa para pegikutnya telah mempunyai keyakinan tak tergoyahkan
kepada dirinya sehingga mereka akan menerima klaim apapun yang ia
kemukakan. Anaknya sendiri, Mirza Bashiruddin Mahmood, telah
menggambarkan perkembangan ini dengan menyatakan bahwa Mirza memang
mengklaim bahwa dirinya telah dikaruniai beberapa sifat yang hanya didapatkan
dalam diri seorang nabi namun meskipun demikian, ia tetap menyangkal bahwa
dirinya adalah seorang nabi.
Ketika ia sadar akan ketidakkonsistennya dan mulai menyadari bahwa
sifat-sifat itu adalah sifat kenabian, ia mulai menyatakan kenabiannya.
Bashiruddin Mahmood menuliskan :
“Pendeknya sejak awal mula Isa al-Masih (Mirza) meyakini bahwa definisi nabi
adalah seseorang yang membawa syariah baru, atau yang menghapuskan
beberapa perintah agama, atau seseoranng yang langsung ditunjuk oleh Tuhan;
jadi, meskipun semua sifat dan karakter yang dibutuhkan oleh seorang nabi ada
pada dirinya, ia masih menolak untuk menunjuk dirinya sebagai nabi. Tetapi
kemudian, ketika ia mulai sadar bahwa sifat pengakuannya adalah pengakuan
kenabian, ia mulai menyatakan dirinya sebagai nabi”.
Namun, apakah Mirza menahan diri dari menyatakan bahwa ia adalah nabi
hingga keraguannya hilang dan kemudian telah diperintahkan Tuhan untuk
menyatakan kenabiannya, atau ia sedang menunggu saat yang tepat untuk
membuat pernyataannya, tidak diragukan lagi bahwa pada akhirnya ia
menyatakan kenabiannya. Dan ini merupakan konsekuensi logis dari sejumlah
klaim yang ia buat sebelumnya.
Masalah kenabian akhirnya telah diputuskan pada tahun 1901 dan Mirza
Ghulam Ahmad mulai menulis mengenai hal itu secara ekplisit dalam tulisannya.
Kumpulan artikel yang disebut Arba’in penuh dengan pernyataan dan uraian
tentang misi barunya. Pada 1902, ia menulis sebuah buku berjudul Tuhfat an-
Nadwah yang ditujukan kepada para ulama yang ikut andil dalam “Konfrensi
Nadwah” yang diselenggarakan di Amritsar pada 1902. Dalam buku tersebut, ia
menuliskan :
“Seperti yang aku katakan berkali-kali bahwa apa yang aku bacakan kepadamu
adalah benar-benar kalam Allah, sebagaimana Al-Qur’an dan Taurat adalah
kalam Allah dan bahwa aku adalah seorang nabi Zilli dan setiap Muslim harus
mematuhikiu dalam masalah-masalah agama. Dan siapa saja yang mengetahui
kabar tentang diriku, tetapi tidak menjadikanku sebagai hakim dalam
memutuskan masalahnya, ataupun tidak mengakui wahyu yang aku terima dari
Tuhan, ia akan mendapat azab di akhirat karena ia telah menolak apa yang
seharusnya ia terima. Aku tidak hanya mengatakan bahwa aku menghendaki
kematian sekiranya aku adalah pembohong; aku juga mengatakan bahwa aku
adalah orang yang benar bahkan sebagaimana Musa dan Isa dan Muhammad,
dan bahwa Tuhan telah menunjukan lebih dari sepuluh ribu tanda untuk
menguatkan pernyataanku. Rasulullah telah beraksi dan para nabi sebelumnya
telah menunjukkan zaman kemunculanku, yaitu zaman sekarang ini. Al-Qur’an
juga telah menunjukan masa tugasku pada zaman ini. Langit dan bumi pun telah
beraksi untuk mendukungku. Dan tak ada seorang nabi pun yang tidak beraksi
untuk membela ku”.
Jadi wahai orang-orang dari umat Muhammad, akulah satu-satunya yang
telah menerima bagian besar dari wahyu Tuhan dan pengetahuan tentang alam
ghaib. Tak seorang pun dari orang suci sebelumku yang diberi karunia seperti
ini. Atas dasar ini, aku telah dipilih sebagai seorang nabi dan tak akan ada lagi
yang berhak menyandang gelar ini.
Seluruh tulisan Mirza selanjutnya, penuh dengan uraian tentang klaim
kenabiannya. Terlalu banyak untuk disebutkan dalam buku itu. Bagi mereka yang
tertarik untuk mengetahui secara lebih detail, maka harus mempelajari bukunya
Haqiyat al-Wahy, dan buku yang ditulis Bashiruddin Mahmood Haqiqat al-
Nubuwwah.30
Pintu kenabian masih terbuka karena Miza Ghulam Ahmad mempunyai
beberapa alasan dan ia mempusatkan perhatian terhadap dalil Al-Qur’an yang
maknanya juga didukung oleh Sunnah Nabawiyah. Dalil yang dipergunakan
adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab, yaitu :
2�2� و�1�� ا�0/ ر. ل و��� ر,���� �� أح& أب� �)'& آ�ن ��� ا�� (40 :33/بازحألا) 206'� 4�ء ب3�� ا�0/ وآ�ن
“Muhammad tiadalah bapak salah seorang dari laki-laki di antara kamu, tetapi
di adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi” (QS. Al-Ahzab/33: 40)
Mirza berusaha menafsirkan kalimat “khatam” (penutup) di luar makna
yang diketahui oleh umat Islam pada umumnya yang telah diwarisi oleh mereka
secara turun-temurun. Pemikiran Mirza terhadap dalil ini berkisar seputar dua
poin yang sederhana.
Pertama, pemikiran mengenai “tanasukh” (inkarnasi) setelah ia
memberikan pernik baru. Dia misalnya mengaku bahwa sebenarnya dia-lah
30 Sayid Abul Hasan Ali Nadwi, Tikaman Ahmadiyah Terhadap Islam, Penerjemah Tubagus
Mundzir, Jakarta: Fadlindo Media Utama, 2005 cet. 1, hal.67-71
Muhammad itu atau Nabi Muhammad SAW. Telah dipersiapkan kembali untuk
menyatu di dalam diri Mirza Ghulam Ahmad. Apabila Muhammad SAW telah
dipersiapkan kembali untuk menjadi seorang nabi, tentu hal ini tidak menafikan
tertutupnya pintu kenabian. Sebab Muhammad telah menutup pintu kenabian
pada saat menjadi nabi untuk pertama kalinya di tengah-tengah masyarakat
Quraisy. Pintu kenabian pun masih tertutup pada saat Nabi Muhammad SAW
kembali menjadi nabi untuk kedua kalinya di tengah-tengah masyarakat Qadian di
India. Jadi, di sana tidak terdapat dua sosok, melainkan hanya satu sosok saja
yang telah menutup pintu kenabian.
Pernyataan Mirza mengenai hal ini sangat jelas dia berkata :
"Akulah Muhammad, namun sebatas samaran. Oleh karena itu,
kedudukannya sebagai nabi penutup tidak berakhir. Sebab kenabian Muhammad
SAW masih berlangsung dan terjadi dalam sosok Muhammad itu sendiri. Dengan
kata lain, Muhammad sendirilah yang tetap menjadi Nabi sampai sekarang”.
“Jika aku sebagai Muhammad dalam bentuk inkarnasi, dan seluruh bentuk
kesempurnaan Muhammad telah berpencar kepadaku dengan kenabian secara
samaran, siapa lagi yang akan mengaku sebagai nabi independent”
Kedua, pemikiran yang dijadikan pijak, oleh Mirza adalah bahwa makna
Muhammad sebagai penutup para nabi adalah ia telah diberikan syarat-syarat dan
karakteristik sebagai nabi penutup. Dengan demikian hanya beliau pula yang
berhak memberikan syarat karakteristik itu kepada umatnya yang di
kehendakinya. Barang siapa yang diberikan kenabian secara abstrak oleh beliau,
orang itu pun menjadi seorang nabi tanpa menyalahi akidah tentang nabi akhir
zaman. Ini apabila kita telah memahami prinsip nabi penutup dalam artian bahwa
beliau memiliki syarat dan karakteristik nabi penutup, lalu syarat dan karakteristik
itu diberikan kepada salah seorang umatnya yang dikehendaki.31
Untuk menyebarkan kemahdian Mirza Ghulam Ahmad dengan buku-buku
karangannya diperlukan dana. Untuk itu, Mirza Ghulam Ahmad menghimbau
perlunya chandah ungkapan yang sifatnya himbauan tentang perlunya chandah
diungkapkan pertama kali pada tanggal 5 Juli 1903. Mirza Ghulam Ahmad
memberikan landasan bahwa dengan memberikan chndah, iman akan bertambah
kuat karena ini adalah urusan kecintaan dan keikhlasan.
Pada tanggal 20 Desember 1905 Mirza Ghulam Ahmad mencanangkan
gerakan al-Washiyyat. Intinya, siapa pun yang tergabung menjadi anggota
Jema’at ini wajib mewasiatkan 1/10 sampai 1/3 dari harta kekayaan dan
pendapatan bulanannya, di samping bertakwa, meninggalkan hal-hal yang haram,
dan tidak berbuat syirik. Mereka yang menjadi anggota gerakan al-Washiyyat
kelak jika meninggal jenasahnya akan dikuburkan di makam Bahesti Makbarah
(Taman Surga) di Qadian. Penyisihan harta kekayaan dan pendapatan bulanan
sesuai dengan janji yang dibuat dalam Chandah Washiyyat.32
Gerakan Al-
wasiyyat juga dimaksudkan untuk memajukan dan menyebarluaskan Islam ke
seluruh dunia.33
31 Thaha Dasuki Hubaisyi, Munculnya Aliran-Aliran Sesat di Abad Modern, Penerjemah
Amirullah Kandu, (Bandung: Cv Pustaka Setia , 2006), h. 292-293
32 Iskandar Zulkarnaen,Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, h. 66-67
33 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 32
Tahun 1906 M. Ghulam Ahmad mendirikan sebuah lembaga yang
bernama Sadr Anjuman Ahmadiyah, yang berpusat di Qadian dan bertugas
mengurus sekolah, majalah, badan wasiat dan lainnya. Lembaga tersebut
berjumlah lima belas orang, empat belas orang dipilih oleh Ghulam Ahmad.
Beliau mewasiatkan tentang akan adanya silsilah khilafah yang akan
menggantikan beliau dan akan misi tersebut. Mirza wafat di Lahore pada tanggal
26 Mei 1908. Jenazah beliau dibawa ke Qadian dan dikebumikan di sana.34
Pada 1891 ketika Mirza menyatakan bahwa dirnya adalah al-Mahdi al-
muntadzar, kemudian pada 1910, bahwa ia adalah seorang nabi Allah, ulama
Muslim mulai mengecam dan menentangnya. Di antara mereka yang gigih
menentang Mirza adalah Maulana Sanaullah Amritsari, editor majalah Ahlul
hadist. Pada 5 April 1907, Mirza Ghula Ahmad mengeluarkan pernyataan yang
ditujukan kepada Maulana Sanaullah:
“Sekiranya aku adalah seorang pembohong besar seperti yang anda
gambarkan dalam majalah anda, maka aku akan mati di saat anda masih hidup,
karena aku tahu bahwa masa hidup seorang pembuat kejahatan dan pembohong
tidak akan lama dan pada akhirnya ia akan mati sebagai sorang yang gagal
dalam keadaan terhina dan sengsara di saat musuh besarnya masih hidup.
Namun sekiranya aku bukan seorang pembohong dan penipu tetapi seorang
yang telah mendapat kemuliaan melalui wahyu Tuhan, serta Imam Mahdi dan al-
Masih yang telah dijanjikan, maka aku memohon dengan rahmat Tuhan dan
seiring dengan sunnatullah, anda tidak akan selamat dari hukuman karena anda
menolak kebenaran. Hukuman itu bukan berasal dari tangan manusia tetapi dari
tangan Tuhan, yaitu berupa penyakit dan kolera. Namun sekiranya penyakit itu
tidak menimpa anda di saat aku masih hidup, maka aku bukan utusan Tuhan”
34 Ibid, hal.32-33
Setahun setelah dipublikasikannya pernyataan ini, pada 25 Mei 1908
Mirza Ghulam Ahmad jatuh sakit terserang penyakit kolera di Lahore. Dalam
kondisi yang lemah, ia juga muntah-muntah. Ia langsung mendapat perawatan
khusus, namun kondisi Mirza semakin melemah dan kritis. Pada hari berikutnya,
tanggal 26 Mei ia menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Tentang kematian Mirza Ghulam Ahmad, mertuanya, Mir Nasir Nawab
menceritakan:
“Malam di mana Mirza Ghulam Ahmad jatuh sakit, saya sedang tidur di
tempat saya. Ketika ia merasa sangat tersiksa, saya terbangun. Ketika ia
menyapa saya dan berkata, “Mir Shahib aku terkena penyakit kolera”. Setelah
kejadian ini, dalam pendapat saya, Mirza tidak bisa mengucapkan kata-kata
dengan jelas sampai ia meniggal hari berikutnya jam sepuluh”.
Pada 27 Mei 1908 proses pemakaman berlangsung dan Hakim Nuruddin
dipilih sebagai penggantinya, menjadi seorang khalifah pertama gerakan
Ahmadiyah.35
Sebenarnya kurang lebih dari satu tahun menjelang kewafatannya Ghulam
Ahmad telah mengangkat penggantinya yaitu H. Hakim Nuruddin, seorang guru
agama di Madinah dan merupakan salah satu keturunan khalifah kedua dari
khulafaurasyidin yaitu Umar bin Khatab ra. Rasa persaudaraan, kebersamaan dan
soliditas gerakan Ahmadiyah masih dapat dilihat dan dirasakan pada Ghulan
Ahmad sampai pada khalifah I.
Pada masa khalifah I Ahmadiyah telah mengalami kemajuan yang pesat
dan mulai di kenal di kalangan umat Islam secara luas, tetapi setelah
35 Sayid Abul Hasan Ali Nadwi, Tikaman Ahmadiyah Terhadap Islam, h.16-18
kepemimpinan khalifah I berakhir, tepatnya setelah wafat pada 30 Mei 1908 M
bibit perpecahan sudah mulai terlihat di kalangan mereka. Soliditas dan solidaritas
sudah tidak tampak lagi di kalangan mereka. Menurut Bashir Ahmad, ada tiga
faktor yang menyebabkan aliran Ahmadiyah terpecah yaitu, masalah khalifah,
iman kepada Ghulam Ahmad, dan masalah kenabian.36
Permasalahan khilafah, di kalangan Ahmadiyah terjadi perbedaan
pendapat yang cukup signifikan. Perbedaan ini sangat berpengaruh pada
manejemen organisasi Ahmadiyah yang telah mempunyai jangkauan sangat luas,
baik di kalangan muslim non muslim. Ada dua pendapat yang berbeda tentang
masalah tersebut di kalangan Ahmdiyah. pertama, kelompok yang mengatakan
bahwa organisai khilafat masih diperlukan untuk mengikuti apa yang telah
diajarkan Ghulam Ahmad. Aliran ini meyakini bahwa Ahmadiyah harus berada
dan bergerak dengan sistem khilafah sebagaimana yang ada terdahulu pada masa
Ghulam Ahmad dan khilafah I yang sudah berjalan. Sistem khilafah juga harus
ada pada masa yang akan datang dan seterusnya harus tetap ada.37
Sementara pendapat yang kedua, mengatakan bahwa organisasi khilafah
sudah tidak diperlukan lagi dan sudah cukup dengan organisasi Anjuman yang
sudah terbentuk saja, tetapi untuk menghormati wasiat khilafah I boleh ditetapkan
seorang Amir dan posisinya tidak wajib ditaati oleh jemaat dan Sadr Anjuman
36 Mirza Bashiruddin Ahmad, Silsilah Ahmadiyah, penerjemah Abdul Wahid H. A. (Kemang
: 1997), h.71
37 Ibid, h. 40
Ahmadiyah, bahkan jabatannya terbatas dan mempunyai syarat-syarat yang cukup
ketat. Lebih lanjut kelompok ini cenderung menjadikan sistem kepemimpinan
dalam Ahmadiyah pada masa yang datang menggunakan sistem kepemimpinan
kolektif kolegial.
Kedua, yang menjadi titik perpecahan di kalangan Ahamadiyah adalah
masalah iman kepada Ghulam Ahmad. Terjadi perbedaan yang sengit, di antara
dua kelompok dalam Ahmadiyah. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa
iman kepada Ghulam Ahmad adalah suatu kewajiban yang harus ditaati. Siapa
saja orang yang tidak mempercayainya Adalah kafir dan keluar dari Islam.
Kelompok ini yang oleh sebagian umat Islam dinilai telah melampaui batas dan
dikategorikan kelompok radikal yang sesat. Sementara kelompok kedua, adalah
kelompok yang mengatakan bahwa mereka yang tidak beriman kepada Ghulam
Ahmad tidak ada masalah, karena mereka mempunyai kebebasan untuk tidak
melakukan hal itu selama mereka mengucapkan dua kalimah syahadat. Menurut
Maulana Muhammad Ali, faktor yang kedua adalah faktor yang paling memicu
perpecahan di kalangan Ahmadiyah.
Faktor yang ketiga yang menjadi pemicu perpecahan di kalangan
Ahmadiyah adalah masalah kenabian Ghulam Ahmad. Di kalangan Ahmadiyah
terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara dua kelompok.
Permasalahan tersebut sangat krusial, karena masalah kenabian seperti yang
sudah disebutkan di atas merupakan masalah yang khas dari Ahmadiyah dan
kontroversial di kalangan umat Islam. Dua kelompok tersebut antara lain,
pertama, kelompok yang mengatakan bahwa kenabian sesudah Rasullah SAW
tetap terbuka sampai kapan pun, sementara pendapat kedua, mengatakan sesudah
Nabi Muhammad SAW pintu kenabian sama sekali sudah tertutup dan mengakui
Ghulam Ahmad tidak mendakwakan diri sebagai nabi.38
Pendapat yang kedua
merupakan paham yang dianut oleh kelompok yang kemudian dinamakan aliran
Lahore. Aliran Lahore memperkuat argumentasinya melalui Qanun Asasi
Ahmadiyah Lahore yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi
terakhir dan sesudah beliau tidak akan datang lagi nabi, baik nabi baru maupun
nabi lama.39
Munculnya perbedaan pendapat tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad
sebenarnya berakar dari Ghulam Ahmad sendiri dalam dua buku karangannya
yang mengakibatkan timbulnya penafsiran yang berbeda antara satu dan yang
lain.
Dari uraian itu, jelaslah bahwa sikap para pengikut Mirza Ghulam Ahmad
ternyata tampak lebih agresif dari pada sikap pendiri gerakan ini. Di antara
mereka ada yang suka menuduh muslim lain kafir dan ada pula yang tidak. Sejak
munculnya dua pendapat yang kontroversial dari internal Ahmadiyah, pada tahun
1914 secara ril Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan
Ahmadiyah Qadiani yang ajarannya mencela tuduhan muslim lain sebagai kafir.
38 PB.GAI, Benarkah Ahamdiyah Sesat, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2003), cet. ke-2,
h.10
39 PB. GAI, Anggaran Dasar (Qanun Asasi), (Yogyakarta: PB. GAI), h.85-86
Golongan yang berkeyakinan bahhwa kenabian tetap terbuka sesudah Rasulullah
SAW ini dipimpin oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Golongan ini juga
berpandangan bawa Mirza Ghulam Ahmad tidak hanya sebagai mujadid, tetapi
juga sebagai nabi dan rasul yang seluruh ajarannya harus ditaati.
Golongan kedua adalah golongan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga
dengan dengan Ahmadiyah Anjuman Isha’at Islam. Golongan ini dipimpim oleh
Maulana Muhammad Ali dan Kwaja Kamaluddin yang tidak menyetujui prinsip
golongan pertama. Golongan ini berkeyakinan bahwa pintu kenabian setelah Nabi
Muhammad SAW telah tertutup. Dengan demikian, Mirza Ghulam Ahmad
bukanlah seorang nabi, melainkan seorang mujaddid, selain sebagai al-Masih dan
al-Mahdi40
.
Menurut Syafi’i R. Batuah, seorang pegikut golongan Qadian, golongan
Ahmadiyah Lahore bermula dari kegagalan Maulana Muhammad Ali dalam
mencapai ambisinya untuk menjadi Khalifah II. Oleh Karena itu, ia dan
pengikutnya memisahkan diri dan membentuk golongan baru yang berpusat di
Lahore.
Munculnya Ahmadiyah Qadian, menurut Maulana Muhammad Ali,
karena yang terpilih sebagai khalifah II tahun 1914 dan pengganti Maulvi Hakim
Nuruddin adalah Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Ia mengumumkan
kepercayaan baru yakni, pendiri Gerakan Ahmadiyah adalah benar-benar nabi,
beliaulah Ahmad yang diramalkan dalam Al-Qur’an Suci ash-Shaff ayat 6, semua
40 Iskandar Zulkarnaen,Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, h. 72-73
orang Islam yang tidak bai’at kepada Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad adalah
kafir dan berada di uar Islam.41
Dengan terpilihnya Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sebagai kahlifah
II tidaklah mendapat dukungan penuh dari seluruh warga Ahmadiyah.
Tampaknya, perpecahan akibat perbedaan pandangan tersebut sangat sulit untuk
dipersatukan kembali. Meski demikian, kedua golongan tersebut sangat aktif dan
intensif dalam usaha mewujudkan cita-cita kemahdian, terutama di kalangan
masyarakat Kristen barat.
Terpilihnya khalifah II Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad yang
memangku jabatan tersebut dari tahun 1914 hingga 1965 kemudian, digantikan
oleh khalifah III Hadhrat Hafiz Nasir Ahmad yang meninggal dunia 1982.
Selanjutnya kekhalifahan di jabat oleh khalifah IV Hadhrat Mirza Taher Ahmad42
dan khalifah V yaitu Hz. Mirza Masroor Ahmad, atba, hinga sekarang.43
B. Perkembangan dan Penyebaran Ahmadiyah
Khalifatul Masih I, yaitu Hz. Mlv. Hafiz Hakim Nuruddin ra.
Pertablighan Islam dan perkembangan misi Ahamdiyah ke Eropa sudah dimulai
pada masa beliau ini. Khalifatul Masih I wafat pada tahun 1914 dan digantikan
oleh khalifatul Mash II, yaitu Hz Mirza Bashirudin Ahmad ra. Pertablighan Islam
41 S. Ali Yasir, Pengantar Pembaruan dalam Islam, (Yogyakarta: P.P Yayasan Perguruan
Islam Republik Indonesia, 1981), h.50
42 M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur’an, h.196
43 Munasir Sidik, Dasa-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, (Banten:
IKAHAI, 2007), h.19
dan pengembangan misi Ahmadiyah ke seluruh dunia lebih teroganisir.
Pengorganisasian itu beliau wujudkan pada tahun 1935 dalam bentuk suatu
gerakan yang dikenal dengan nama Tahrik Jadid (Gerakan Baru). Di dalam
gerakan ini beliau menghimpun dana sukarela dari para anggota dan
mengumpulkan tenaga-tenaga sukarela yang mewakafkan diri mereka untuk
pengembangan Islam ke seluruh dunia.
Pada Khalifatul Masih II ini Jemaat Ahmadiyah telah berkembang di Asia,
Eropa, Afrika dan Amerika.44
Kemudian setelah Ahmadiyah muncul dan
berkembang di India, beberapa waktu kemudian disusul dengan menyebarnya
Ahmadiyah hampir ke seluruh dunia, dengan mendirikan mesjid-mesjid di
berbagai negara seperti London, di kota Zurich (Switzerland), di Den Haag
(Belanda) di kota Frankurt dan Hamburg (Jerman) dan masih banyak negara-
negara lainnya termasuk di benua Afrika.45
Konferensi organisasi-organisai Islam se-Dunia pada tanggal 6-10 April
1974, di bawah anjuran Rabitah al-Alm al-Islami, merekomendasikan antara lain:
1) setiap lembaga Islam harus melokasikan kegiatan kelompok Qadiani dalam
tempat ibadah, sekolah, panti, dan semua tempat kegiatan mereka yang
destruktif.2). Menyatakan sekte Ahmadiyah kafir dan keluar dari Islam. 3).
Memutuskan segala hubungan bisnis dan melaksanakan pemboikotan ekonomi,
sosial, dan budaya terhadap mereka. 4) Mendesak pemerintah-pemerintah Islam
untuk melarang segala kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap
mereka sebagai minoritas non Islam serta melarang mereka memangku jabatan
yang penting dalam negara.5) menyiarkan salinan semua penerbitan yang
dijadikan sekte ini sebagai tempat penyelewengan ayat-ayat Al-Qur’an dan 6).
44 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, hal. .33
45 Ahmadiyah, Kami Orang Islam, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1989, cet. IV, hal.20
Semua golongan yang menyelewengkan Islam diperlakukan sama seperti
Qadiani.46
Karena ditentang di Pakistan, para pengikut Ahmadiyah mengalami
banyak penganiayaan. Mereka dikucilkan, tidak boleh menjadi makmum dalam
jamaah atau sahalat Jumat, mesjid-mesjidnya dirusak dan dibakar, bahkan
mengalami pembunuhan sangat kejam dari umat Islam fanatik di Pakistan. Karena
itu, gerakan Ahmadiyah hijrah ke Inggris dan menyebar ke negara-negara Eropa
barat.
Misi dan pusat pertabligan Jamaah Ahmadiyah selain didapati di Pakistan,
India dan Bangladesh tersebar pula di Amerika dengan mesjid-mesjidnya di
Dayton, Chicago, Washington, dan beberapa kota di Kanada dan lain-lain.47
Di benua Afrika, misi Jamaah Ahmadiyah telah banyak membangun
proyek pendidikan dan kesehatan. Seperti di Nigeria, Ghana, Siera Leon, Gambia,
Pantai Gading, Kenya, Zambia, Uganda, Tanzania, Mauritius, demikian pula
terdapat pusat misi dan mesjid-mesjid di Guyana, Trinidad, Suriname, Kep.Fiji,
Srilangka, Malaysia, Singapore, Filipina, Jepang dan lain-lain.48
Pengikut masing-masing golongan mendirikan masjid-masjid sebagai
pusat kegiatan, menerjemahkan Al-Qur’an dengan komentarnya ke dalam bahasa
asing. Selain itu, mereka juga menerbitkan buku-buku tentang Islam. Golongan
46 HA. Hafizh Anshari AZ dkk. Ensiklopedia Islam, (Jakarta: lehtiar Baru Van Hoeve, 1999),
h. 82
47 A. Fajar Kurniawan, Teologi Kenabian Ahmadiyah, h. 8
48 Ibid, h.23
Lahore di bawah pimpinan Maulana Muhammad Ali menerbitkan The Religion of
Islam. Golongan Qadiani di bawah pimpinan Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad
menulis sebuah buku Ahmadiyah for the True Islam pada tahun 1924. Dalam
penerbitannya yang terakhir disebut dengan 8500 Precious Gems From World’s
Best Literature yang berisi catatan-catatan dari literatur lama dan modern, baik
dari Islam maupun non-Islam. Buku itu juga memuat masalah agama dan moral.49
Gerakan Ahmadiyah juga aktif mendirikan berbagai pendidikan dan pusat-
pusat kesehatan di berbagai kawasan Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.50
Dengan melihat perkembangan Ahmadiyah yang pesat, salah satu organisasi
Islam yang mempunyai jaringan terluas adalah Ahmadiyah. Kemajuan organisasi
ini telah hampir ke seluruh dunia dan kantornya berada di sekitar 200 negara.51
Jemaat Ahmadiyah telah berkembang dan tersebar di 185 negara di
seluruh benua di dunia. Sebagai organisasi yang hanya berkiprah dalam bidang
kerohanian dan sama sekali tidak memiliki tujuan-tujuan politik, Jemaat
Ahmadiyah telah berhasil menyebarluaskan dakwah Islam di daratan Eropa,
Australia dan Amerika dengan mendirikan masjid-masjid dan pusat-pusat dakwah
di kota-kota penting ketiga benua tersebut.52
49 Iskandar Zulkarnaen,Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, h. 74
50 Ibid, h.74-75
51 Saleh A. Nahdi, Ahmadiyah Selayang Pandang, h. 75-81
52 Munasir Sidik, Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h.19
Khalifah yang yang ke-4 yang bermaskas di London Hadhrat Mirza Taher
Ahmad, bagi semua anggota Ahmadiyah di seluruh dunia wajib tunduk dan taat
tanpa reserve kepada peritah dia.53
Tanggal 27 Januari 1986 “khalifah”
mendirikan bagian bahasa arab dalam jemaat Islam Ahmadiyah salah satu yang
penting dari tujuan-tujuan seksi bahasa arab ini adalah berhubungan dengan
orang-orang Ahmadi Arab dan menyerahkan (bantuan) yang dibutuhkan mereka
dalam menyebarluaskan aqidah-aqidah Ahmadiyah di dalam negara-negara Arab
atau di luarnya sesuai dengan direncanakan oleh khalifah dan langsung di bawah
pengarahannya.54
Wajib kepada setiap pembai’at yang masuk kepada Ahmadiyah baik laki-
laki atau perempuan, untuk menandatangani perjanjian dari 10 syarat. Syarat yang
paling akhir adalah berjanji untuk menaati Mirza Ghulam Ahmad dan khalifah
sesudahnya, dalam setiap perkara kebaikan yang diperintahkannya pada mereka.
Dengan menaatinya, setiap orang Ahmadiyah harus menyerahkan paling sedikit
6% dari penghasilannya, dan menyerahkan 10 % nya jika orang Ahmadiyah
tersebut ingin Mushi55
(orang-orang yang berjanji menyerahkan minimal 1/10
dari penghasilan mereka kepada administrasi Ahmadi dan mereka berwasiat
dengan menggalkan 1/10 dari harta mereka untuk administrasi Ahmadiyah ini).
53 Hartono Ahmad Jaiz,Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, (Jak-tim: Pustaka Al-Kautsar,
2008), h. 61
54 Hasan bin Mahmud Audah, Ahmadiyah kepercayaan kepercayaan dan pengalaman-
pengalaman, (Jakarta: LPPI 2006), h. 81
55 Ibid, h. 121-122
Namun betapa luasnya penyebaran semua anggoata Ahmadiyah tak luput
dari berbagai larangan dari berbagai negara. Seperti misalnya Malaysia telah
melarang ajaran Ahmadiyah di seluruh Malaysia tanggal 18 Juni 1975, Brunei
Darussalam juga telah melarang ajaran Ahmadiyah di seluruh Negara Brunei
Darussalam, selanjutnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan
keputusan bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan tidak boleh pergi haji ke Makkah.
Pemerintah Pakistan telah mengeluarkan keputusan bahwa Ahmadiyah golongan
minoritas non muslim. Rabithah ‘Alam Islamy yang berkedudukan di Makkah
telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan keluar dari Islam.56
Tak terkecuali Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun
1980 mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam dan
menyesatkan. Fatwa sesat itu berdasar pada hasil kajian MUI terhadap fakta dan
data yang ditemukan dalam 9 buku tentang Ahmadiyah, dalam menghadapi
persoalan Ahmadiyah, mukernas merekomendasikan agar MUI selalu
berhubungan dengan pemerintah.57
Dan yang terakhir, pelarangan bagi
Ahmadiyah di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri.
Terlepas dari adanya segala pelarangan, periode 1990-an menjadi periode
perkembangan pesat JAI. Perkembangan itu menjadi lebih cepat setelah Hadhrat
Khalifatul Masih IV atba, Hadhrat Tahir Ahmad, merencanakan program Bai’at
Internasional dan mendirikan Moslem Television Ahmadiyah (MTA). Meski
56 Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia h. 64
57 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 69-70
demikian, perkembangan pesat JAI tidak sepesat Jemaat Ahmadiyah secara
internasional di seluruh dunia. Walau demikian, perkembangan JAI tetap luar
biasa dibandingkan masa lalu. Kemajuan Jemaat Ahmadiyah Indonesia menjadi
makin pesat setiap tahun.58
C. Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia
Pada masa Khalifah II Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Jemaat
Ahmadiyah mulai mengembangkan pahamnya ke berbagai negara, termasuk
Indonesia. Ahmadiyah Lahore adalah yang pertama masuk ke Indonesia, yang
dibawa oleh seorang mubaligh Khawajah Kamaluddin pada tahun 1922.59
Ada karakteristik yang berbeda antara kedua aliran tersebut dalam
penyebaran pergerakannya. Aliran Lahore banyak menggunakan cara
penyebarannya melalui pengiriman mubaligh-mubalighnya ke berbagai negara
meskipun tanpa undangan dari negara yang dituju.60
Sementara aliran Qadian
menyebarkan sayap gerakannya di Indonesia melalui para santri yang belajar di
pesantren Sumatera Thawalib dan melanjutkan sekolah ke Qadian kemudian
kambali ke Indonesia dan menyebarkan ajaran Ahmadiyah61
atas permohonan
58 Ibid, h.42-43
59 M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur’an, h. 197
60 A. Fajar Kurniawan, Teologi Kenabian Ahmadiyah, h. 24
61 Ibid, h. 24
mereka, seorang mubaligh Ahmadiyah bernama Maulana Rahmat Ali diutus ke
Indonesia pada tahun 1925.62
Pada awalnya, Jemaat Ahmadiyah di Indonesia di beri nama Anjuman
Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia, kemudian diganti nama dengan
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). JAI adalah bagian Jemaat Ahmadiyah yang
semula berpusat di Qadian, India, tetapi sesudah tahun 1947 berpusat di Rabwah,
Pakistan. Kedudukan pimpinan pusat Jemaat Ahmadiyah adalah di London,
Ingris. Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdiri tahun 1925 sedangkan Gerakan
Ahmadiyah Lahore Indonesia, yang disingkat GAI berdiri tanggal 28 September
1929.63
Aliran Qadian datang ke Indonesia berawal dari keberangkatan dua santri
Sumatera Thawalib ke India yaitu Abu Bakkar Ayyub dan Ahmad Nuruddin. Atas
saran dan nasehat Ibrahim Musa Parabek seorang ulama terkenal di Bukit Tinggi
agar melanjutkan sekolah ke Hindustan, karena sudah banyak santri yang
melanjutkan ke Timur Tengah dan pada waktu itu kualitas pendidikan di
Hindustan menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan yang
bermutu tinggi serta memiliki para tokoh intelektual yang ternama.64
Akhirnya pada tahun 1922 M mereka berangkat ke India dengan tujuan
Lucknow dan bertemu dengan seorang ulama besar bernama Abdul Bari Anshari,
62 M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur’an, h. 198
63 Ibid, h.198
64 Iskandar Zulkarnaen,Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, h. 11
kemudian mereka di sarankan belajar di sekolah Nizamiah yang dipimpinnya. Di
kota tersebut mereka menjadi bertiga karena salah seorang temannya bernama
Zaini Dahlan yang baru datang dari Padang Panjang bergabung dengan mereka.
Setelah dua bulan, mereka memutuskan untuk meninggalkan sekolah tersebut
karena mereka mengetahui ternyata gurunya adalah seorang yang menyembah
kuburan seorang kiyai. Kemudian mereka malanjutkan perjalanan ke Lahore dan
di kota ini mereka mulai mengenal Ahmadiyah. Mereka juga mengenal beberapa
tokoh Ahmadiyah yang pernah datang ke Indonesia seperti Maulana H.Kawadja
Kamaluddin. Di Lahore mereka belajar kepada ulama yaitu Maulana Abdullah
Malabari, Maulana Syaikh Abdul Khalid, dan Maulana Taqi yang waktu itu
sengaja datang ke Lahore untuk +berdebat dengan pimpinan Anjuman Ahmadiyah
Lahore, Maulana Muhammad Ali. Melalui ketiga gurunya mereka mengenal
Ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah yang di makamkan di Qadian.65
Setelah menetap selama enam bulan di Lahore, tepatnya tahun 1923 M
mereka pergi menuju Qadian untuk menemui Bashiruddin Mahmud Ahmad yang
menjabat sebagai khlaifah II Ahmadiyah Qadiyan, putera dari Ghulam Ahmad
untuk belajar agama, kemudian mereka berbai’at kepada khalifah II. Setelah itu,
mereka mengirimkan informasi perkembangan belajarnya di Qadian yang sangat
positif kepada keluarga, para guru, dan teman-temannya di Indonesia. Khususnya
mengenai biaya hidup dan beasiswa yang mereka terima secara gratis. Melalui
65 Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Riwayat Hidup Maulana Rahmat Ali, Jemaat
Ahmadiyah Indonesia, 1996, h. 30
informasi itu, pada tahun 1926 M, banyak para pelajar Indonesia yang tertarik
untuk belajar ke Qadian mengikuti jejak teman-temannya. Pada tahun 1926 M.
Mubaligh Maulana Rahmat Ali HAOT yang ketika itu secara khusus
diutus oleh pimpinan Ahmadiyah Internasional membawa Ahmadiyah masuk ke
wilayah Indonesia melalui kota Tapaktuan, Aceh pada tanggal 2 Oktober 1925
M.66
Kemudian ia tinggal Tapaktuan di rumah mantan pelajar Indonesia yang
belajar di Qadian yaitu Muhammad Samin. Kegiatan pengajian dan ceramah ke
berbagai pelosok desa di Tapaktuan yang dilakukan Maulana Rahmat Ali telah
menarik banyak orang untuk masuk Ahmadiyah. Apalagi materi yang
disampaikannya seputar Mirza Ghulam Ahmad dan Imam Mahdi, kewafatan Isa
bin Maryam pintu kenabian, dan lain-lain. Banyaknya orang yang tertarik dengan
Ahmadiyah sampai akhirnya berdirilah cabang Ahmadiyah di Tapaktuan. Setahun
kemudian ia berangkat ke Padang, kota yang sangat ramai dan pusat perdagangan.
Kedatangannya mengundang banyak reaksi dari ulama yang ada di Bukit Tinggi
dan Padang Panjang, sampai akhirnya harus dibuat sebuah “komite mencari hak”
pimpinan Tahar Sutan Marajo, tetapi pertemuan yang direncanakan dengan tujuan
akan dilakukan diskusi antara kedua belah pihak akhirnya gagal terlaksana karena
para ulama tersebut tidak datang.67
Reaksi keras pun datang dari Dr. H. Karim Amrullah yang mengecam
bahwa Ahmadiyah adalah di Luar Islam, sesat dan kafir. Bahkan ejekan dan
66 Munasir Sidik, Dasa-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h. 20
67 JAI, Riwayat Hidup Maulana Rahmat Ali, Bogor: JAI, 2000, h.40
penghinaan menjadi warna setiap hari dari kegiatan dakwah mubaligh
Ahmadiyah. Banyak orang yang ternyata juga tertarik dengan Ahmadiyah dari
berbagai kalangan dan latar belakang sosial di Padang. Tidak lama kemudian
datang yang sudah lulus belajar di Qadian dan menjadi mubaligh Ahmadiyah di
Padang. Bertambahnya tenaga mubaligh membantu gerakan tabligh Ahmadiyah
sehingga berdirilah Jemaat Ahmadiyah Qadiyan di Padang. Dengan demikian,
sebenarnya Maulana Rahmat Ali dan para pemuda Indonesia yang belajar di
Qadian adalah orang yang membawa ajaran Ahmadiyah Qadiyan ke Indonesia
dan sebagai perintis Ahmadiyah di Indonesia.68
Dari sana Jemaat Ahmadiyah
berkembang ke wilayah Sumatera Barat dan pada tahun 1931 masuk ke Batavia
(sekarang Jakarta). Pada tahun 1932, Jemaat Ahmadiyah telah berkembang di
wilayah Jakarta dan Bogor.69
Kepengurusan organisasi Jemaat Ahmadiyah di Kedua wilayah itu pun
ketika itu terbentuk yakni pengurus Jemaat Ahmadiyah Betawi dan Jemaat
Ahmadiyah Bogor. Dari wilyah Betawi dan Bogor Jemaat Ahmadiyah kemudian
berkembang ke wilayah pulau Jawa lainnya seperti Tanggerang, Cianjur,
Sukabumi, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Karawang, dan lain-lain.
Setelah Jemaat Ahmadiyah tersebar dan kepengurusannya terbentuk di
beberapa kota di Sumatera dan hampir di seluruh bagian pulau Jawa, maka pada
tahun 1935 Jemaat Ahmadiyah Indonesia membentuk Hoofdbestur atau pengurus
68 Ibid, h. 44-45
69 Munasir Sidik, Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h. 20
besar. Dan pada tangal 12-13 Juni 1937, Jemaat Ahmadiyah di Indonesia
menyelenggarakan kongres yang pertama di Masjid Hidajath, Jl. Balikpapan 1/10
Jakarta di wakili oleh wakil-wakil Ahmadiyah dari cabang-cabang yang ada
ketika itu untuk membahas AD dan ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan
nama AADI yaitu Anjuman Ahmadiyah Departeman Indonesia. Pada tahun 1949
atau 3-4 tahun setelah Republik Indonesia berdiri, Jemaat Ahmadiyah Indonesia
atau yang ketika itu bernama AADI kembali menyelenggarakan kongres di
Jakarta pada tanggal 9 s/d 11 Desember 1949 yang di hadiri oleh cabang-cabang
AADI. Kongres tersebut menyetujui AD dan ART yang baru dan menyetujui
penggantian nama Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia atau AADI
menjadi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.70
Pada akhir tahun 1952, Pengurus Besar Jemaat Indonesia mengajukan
surat kepada pemerintah Republik Indonesia yaitu surat permohonan pengesahan
AD dan ART Jemaat Ahmadiyah untuk di akui sebagai badan hukum. Dan pada
tanggal 13 maret 1953 Menteri Kehakiman RI Indonesia melalui surat keputusan
No. JA 5/23/131 menetapkan, bahwa perkumpulan atau organisasi Jemaat
Ahmadiyah Indonesia diakui sebagai sebuah badan hukum. Surat keputusan
menteri kehakiman tersebut dimuat dalam tambahan berita negara RI tanggal 31
Maret 1953 No.2671
70 Ibid, h.20
71 Munasir Sidik, Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Ahmadiyah Jemaat Indonesia h 21
Berbeda dengan Ahmadiyah Lahore yang tidak terlalu struktural pada
awal berdirinya, hanya saja inisiatif dari Djojosugito dan Muhammad Husni yang
ingin membuat wadah untuk berdiskusi dan berkumpul bersama. Tepatnya pada
tahun 1928 M. mereka mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia Centrum
Lahore dan secara resmi mendapatkan badan hukum pada tahun 1929 M. dengan
nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Lahore sampai sekarang.72
Aliran Lahore yang berdiri tanggal 28 September 1929 di Yogyakarta.
Pedoman besar GAI pada saat didirikan adalah di ketuai oleh, R. Ng.
H.Minhadjurrahman Djojosugito, wakil ketua oleh KH. A. Sya’rani. Penulis dan
bendahara Muhammad Husni, penulis II di jabat oleh R. Soedewo PK. Anggota:
Muhammad Irsyad, Muhammad Sabitun, Muhammad Kafi, Muhammad Idris L.
Latjuba, KH. Abdurrahman, S. Hardjo Subroto dan R. Suprarolo.
Cabang-cabang GAI yang dibentuk kemudian: 5 cabang yang pertama:
Purwokerto, diketuai Kiyai Ma’ruf, Purbalingga diketuai oleh KH. A. Sya’rani,
Pliken diketuai oleh KH. Abdurrahman, Yogyakarta oleh R. Supratolodan
Surakarta R. Ng. Muhammad Kusban. Setelah itu menyuusul cabang-cabang;
Sukabumi, Malang, Madiun, Bandung, Jakarta, Cirebon, Wonosobo, dan
Magelang.
Nama pergerakan ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu, pada
zaman kolonial Belanda bernama “Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Centrum
72 Gerakan Ahmadiyah Lahore dan Qadian, Buku kenang-kenangan 50 Tahun, hal. 85. lihat
juga S. Yasir Ali dan Yatimin, 100 Tahun Ahmadiyah, Yogyakarta: Pedoman Besar GAI Bagian
Tabligh dan Tarbiyah, h.35
Lahore)”. Pada zaman kemerdekaan sampai tahun 1973 bernama “Gerakan
Ahmadiyah Lahore (Aliran Lahore)”. Sejak tahun 1975-1994 bernama “Gerakan
Ahmadiyah Lahore Indonesia” dan sejak 1994 sampai sekarang bernama
“Gerakan Ahmadiyah Indonesia” disingkat GAI. Alamat GAI mula-mula di jalan
A.M Sangaji (Jetis Pasiraman) rumah Bapak Djojosugito, lalu pindah ke. Jl.
Suroto No.2, di rumah Bapak Bachrum, dan sekarang di Jl. Kemuning No.14
sebelumnya Jl. Kemuning No. 1, semuanya di kota Yogyakarta. 73
D. Kebijakan Pemerintah terhadap Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia
MUI mendesak pemerintah membubarkan secara resmi ajaran Ahmadiyah
di Indonesia. Desakan tersebut disampaikan MUI dengan cara menyerahkan fatwa
sesat Ahmadiyah ke Kejaksaan Agung, Jum’at (28/12/07). “Jaksa Agung pernah
mengatakan belum pernah menerima fatwa sesat Ahmadiyah dari MUI, jadi hari
ini kami serahkan fatwa itu,” kata ketua MUI, KH. Kholil Ridwan di gedung
kejakgung.74
Di antara pernyataan dan argumentasi MUI yang memutuskan Ahmadiyah
sesat dan berada di luar Islam adalah seperti yang disampaikan oleh Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Kholil Ridwan :
1. Masalah Ahmadiyah sudah sangat lama menjadi duri dalam daging dalam
tubuh umat Islam. Salah satu kriteria aliran sesat yang ditetapkan MUI dalam
Rakernas bulan November 2007 yang lalu ialah, mengingkari Nabi
73 M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur’an, h. 198-199
74 M. Amin Djamaluddin, Sejarah Kelam Perjalanan Hidup SangPendusta Agama,
Pengkhianat Negara Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani dan Fakta Penghinaan Ahmadiyah Terhadap
Agama, (Jakarta: LPPI, 2009), cet ke-1, h. 189
Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Dengan kriteria ini, maka
Ahmadiyah secara otomatis masuk kategori aliran sesat, sebab mengimani
Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.
2. Ahmadiyah juga mempunyai kitab suci sendiri. Di samping Al-Qur’an, yaitu
Tadzkirah, yang isinya banyak berupa penyelewengan dari ayat-ayat Al-
Qur’an. MUI sudah meneliti kitab suci kaum Ahmadiyah dengan cermat.
3. Masalah utama yang menjadi perbedaan antara umat Islam dan kaum
Ahmadiyah adalah keyakinan tentang status kenabian Mirza Ghulam Ahmad
diyakini sebagai nabi dan menerima wahyu dari Allah, sehingga mereka
menambahkan sebutan “alaihis salam” (as) pada namanya. Dia pun diyakini
sebagai Isa dan Imam Mahdi sekaligus. Kenabian Mirza Ghulam Ahmad
merupakan ajaran pokok dalam aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah memandang
orang yang tidak mengimani ke-Nabian Ghulam Ahmad sebagai orang yang
sesat. Oleh sebab itulah, di dalam shalat, orang Ahmdiyah tidak boleh
bermakmum kepada orang-orang Muslim, karena mereka dipandang belum
beriman kepada kepada Imam Zaman, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Dalam
shalat jamaah, orang Ahmadiyah-lah yang diharuskan menjadi imam. Tentang
masalah shalat ini dijelaskan di dalam buku Syarif Ahmad Saitama lubis,
“Dasar pemikiran mengapa kalangan mereka harus yang menjadi imam, yaitu
bagaimana mungkin berma’mum pada orang yang belum percaya kepada
Imam Zaman, utusan Allah”. (halaman 79-80).
4. Dengan keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, maka kaum
Ahmadiyah kemudian menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist-hadist
Rasulullah SAW sesuai dengan keyakinan mereka. Inilah perbedaan yang
mendasar dalam masalah keimanan antara Islam dan Ahmadiyah. Padalah
semua Muslim memahami bahwa mazhab apa pun dalam Islam, boleh saling
menjadi imam satu sama lain. Umat Islam meyakini kedudukan kenabian
Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Sepeninggal beliau sudah tidak ada
lagi nabi. Dalam keputusan tahun 1973, Majelis Tarjih Muhammadiyah
mengutip hadits Rasulullah SAW, “Di antara umat ku akan ada pendusta-
pendusta, semua mengaku dirinya nabi, padahal aku ini penutup sekalian
nabi.” (HR. Ibn Mardawaihi, dari Tsauban).
5. Sikap tegas umat Islam dalam soal “nabi palsu” ini selalu dilakukan sejak
dulu, demi menjaga kemurnian Islam. Para ulama dan pemimpin negara tidak
berkompromi dalam masalah ini. Sayyidina Abu Bakar As-Shidiq RA yang
dikenal sangat lembut, berani bersikap tegas terhadap nabi palsu bernama
Musailamah Al-Kadzzab. Sebab, apabila dibiarkan, akan menimbulkan
kekacauan dalam agama dan masyarakat. MUI dan berbagai lembaga Islam
internasional sudah menyatakan hal yang sama bahwa Ahmadiyah adalah
aliran sesat yang berada diluar Islam.
6. Fatwa MUI tentang Ahmadiyah tahun 2005, menjadikan keputusan Majma’
al-Fiqih al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang diputuskan tahun
1985. oleh sebab itu, Menteri Agama Maftuh Basuni pernah menyarankan
agar Ahmadiyah membuat agama baru, di luar Islam. Kalau MUI
memfatwakan sesat terhadap Ahmadiyah, sebenarnya MUI sekadar
menjalankan tugas dalam melindungi umat dari ajaran luar Islam yang akan
merusak Islam. Tidak ada hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),
MUI sama sekali tidak memasung siapapun untuk memeluk agama apapun,
kebebasan beragama adalah hak asasi setiap manusia. “Laa ikrooha fiddin”
tidak ada paksaan dalam urusan agama. “Lakum diinukum waliyadin,” bagimu
agamamu dan bagiku agamaku. Jangan menanam alang-alang di kebun
keluarga, tanamlah di lahan kosong yang masih sangat luas. Kebebasan
memeluk agama bukan kebebasan merusak agama.75
Fatwa MUI tahun 2005 yang menegaskan kembali tentang sesatnya
Ahmadiyah memperkuat resistensi terhadap Ahmadiyah dan memancing reaksi
yang kuat dari ormas-ormas Islam. Desakan pelarangan ajaran Ahmadiyah dan
pembubaran organisasi tak hanya sebatas wacana dan aksi unjuk rasa, tetapi juga
disertai aksi kekerasan terhadap sejumlah aset pendidikan dan fasilitas ibadah
milik JAI. Di tengah derasnya perlawanan terhadap Ahmadiyah Januari 2008 JAI
membuat penjelasan tentang Ahmadiyah di hadapan pejabat Departemen Agama
dan beberapa tokoh ormas Islam.
Dalam penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI)
tentang pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga Jamaah Ahmadiyah
Indonesia tercantum 12 butir pernyataan :
1. Kami warga Jamaah Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan
dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi
Muhammad SAW, yaitu Asyhaduanlaailaaha illallahu wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada
Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah
Rasulullah.
75 KH. Kholil Ridwan. “Antara Islam dan Ahmadiyah” artikel diakses tanggal 10 Januari
2009 dari http:republika.co.id/kolom detail.asp?id=319032&kat id=16 .sabtu, 10 Januari 2009.
2. Sejak semula kami warga jamaah Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad
Rasulullah adalah Khataman Nabiyyin (Nabi penutup).
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah
seorang guru, Mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban
mubasysyirat, pendiri dan pemimpin jamaah Ahmadiyah yang bertugas
memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa ole Nabi Muhammad
SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai’at yang harus
dibaca oleh setiap calon anggota jamaah Ahamdiyah bahwa yang dimaksud
adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kami mencantumkan kata Muhammad
di depan kata Rasulullah.
5. Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setelah Al-
Qur’anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an
dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami
pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan
pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan
dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27
tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga Jamaah Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengafirkan
orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan.
8. Kami warga Jamaah Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut
Masjid yang kami bangun dengan Masjid Ahmadiyah.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh
Jamaah Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan
manapun.
10. Kami warga Jamaah Ahmadiyah sebagai muslim malakukan pencatatan
perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian
dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai
dengan perundang-undangan.
11. Kami warga Jamaah Ahmadiyah akan terus meningkatkan silahturahim dan
bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat
dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa
dan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah
mengaharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam
umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan ukhuwah
Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.76
76 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 85-87
MUI menegaskan Ahmadiyah masih tetap dalam kesesatan. Ahmadiyah
tidak mengubah sikap dan keyakinan awalnya dan memberikan keterangan yang
tidak benar atau mengandung kebohongan. Untuk itu pemerintah diminta segera
menyelesaikan kesesatan Ahmadiyah dengan keimanan yang benar dan
masyarakat diminta untuk tenang dan tidak melakukan tindakan sendiri yang
melanggar hukum.77
Selusin butir penjelasan PB JAI telah diterbitkan,
Bakorpakem sudah mengamininya. Tapi ketua komisi fatwa MUI KH. Ma’aruf
Amin menanggapinya bak lagu lama: Engkau masih seperti yang dulu. Selusin
butir itu, memang ibarat lagu lama yang diaransemen baru. Apapun arasemennya
ya tetap itu-itu juga. “Ahmadiyah belum kembali ke jalan yang benar.”78
Dengan 12 butir pernyataan itu, Badan koordinasi Pengawasan
Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang terdiri atas Kejaksaan Agung, Polri,
dan BIN memutuskan untuk tidak melarang aliran Ahmadiyah dan memberi
kesempatan jemaah aliran tersebut untuk melakukan perbaikan. Saat itu
Bakorpakem dapat memahami penjelasan tertulis Ahmadiyah dan akan terus
memantau dan mengevaluasi. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa
memahami itikad baik Jemaat Ahmadiyah dengan tidak melakukan tindakan
anarkis.79
77 M. Amin Djamaluddin, Sejarah Kelam Perjalanan Hidup SangPendusta Agama,
Pengkhianat Negara Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani dan Fakta Penghinaan Ahmadiyah Terhadap
Agama, h. 192
78 Ibid
79 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 89
Keputusan Bakorpakem itu terjadi pada bulan Februari 2008, namun pada
April 2008 Bakorpakem memutuskan ajaran Ahmadiyah menyimpang dari pokok
ajaran Islam yang di anut di Indonesia dan memperingatkan kepada pengikut
ajaran Ahmadiyah untuk menghentikan seluruh aktivitas dari ajaran mereka.
Bakorpakem merekomendasikan dibuatnya SKB 3 Menteri yakni Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri terkait keputusan Bakorpakem
tersebut, dan jika tidak dilaksanakan maka Bakorpakem akan merekomendasikan
agar ajaran Ahmadiyah dibubarkan.
Keputusan itu berkaitan dengan tiga bulan kesempatan yang diberikan
sekaligus berdasarkan pantauan terhadap Jamaah Ahmadiyah, namun mereka
tidak menaati kesempatan yang dibuat tanggal 14 Januari 2008 lalu. Dalam masa
tersebut pengikut ajaran Ahmadiyah tetap tidak mengakui Nabi Muhammad SAW
sebagai nabi penutup. Kondisi ini oleh Bakorpakem dianggap telah menimbulkan
keresahan di tengah masyarakat.80
Hingga pekan pertama bulan Juni 2008, surat keputusan bersama Menteri
Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung soal Ahmadiyah sudah dibahas
dan tinggal dikeluarkan. Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi jaminan, SKB
mengenai Ahmadiyah yang akan dikeluarkan akan sejalan dengan undang-undang
dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaksa Agung Hendarman Supandji,
menyatakan, konsep SKB tentang Ahmadiyah sudah selesai. Ia berharap surat
keputusan bersama itu dapat secepatnya diterbitkan. Menurut Hendarman, sesuai
80 Ibid, h. 91
Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan
dan penodaan agama, SKB itu berisi peringatan bagi Jemaat Ahmadiyah
Indonesia. Sementara kelompok anti Ahmadiyah, seperti Ketua Majelis Ulama
Indonesia Pusat Kholil Ridwan menginginkan Presiden mengeluarkan keputusan
Presiden untuk membubarkan Ahmadiyah.
Mengenai SKB pembubaran Ahmadiyah, pemerintah memang dalam
posisi dilematis karena tak menjamin konflik di antara penentang dan pendukung
Ahmadiyah sehingga mereka tak lagi berteriak unjuk rasa menuntut pembubaran.
Namun, keluarnya SKB juga dapat memancing reaksi penentangan dari kalangan
yang selama ini mendukung Ahmadiyah dan menentang keluarnya SKB.81
Dalam keputusan bersama itu, pemerintah memerintahkan kepada Jemaah
Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan syiar, yakni penyebaran,
penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama
Islam. “Penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya
setelah Nabi Muhammad SAW,” kata Menag Muhammad Maftuh Basuni
menjelaskan SKB Nomor 3 tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199
Tahun 2008.82
81 Ibid, h. 158-159
82 M. Amin Djamaluddin, Sejarah Kelam Perjalanan Hidup SangPendusta Agama,
Pengkhianat Negara Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani dan Fakta Penghinaan Ahmadiyah Terhadap
Agama, h. 197
BAB III
PROFIL PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
A. Sejarah Berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB)
Dalam situasi dan kondisi apapun, walaupun sangat krisis dan kritis, umat
Islam tidak boleh berdiam diri, umat Islam harus segera tampil ke gelanggang
tampil ke tengah-tengah umat manusia untuk melakukan amar ma’ruf nahi
munkar.
Untuk malaksanakan amar ma’ruf nahi munkar itulah para Ulama dan
Zuama serta para Pimpinan Lembaga Da’wah dan Organisasi Massa Islam
tingkat nasional, tanggal 15 Muharam 1419 Hijriah bertepatan tanggal 12 Mei
1998 Miladiyah, mereka sepakat mendirikan “Badan Koordinasi Umat Islam
Indonesia” (selanjutnya disebut BKUI).
Keanggotaan pada BKUI bersifat kelembagaan, maka kedudukan para
anggota pengurus di BKUI atas nama lembaga da’wah dan organisasi massa
pendukungnya.
Untuk pertama kali yang menjadi pendiri BKUI, adalah :
1. Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)
2. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
3. Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI)
4. Persatuan Islam (PERSI)
5. Sarikat Islam (SI)
6. Persatuan Tarbiyah Indonesia (PERTI)
7. Al-Irsyad Al-Islamiyah (Al-Irsyad)
8. Persatuan Umat Islam (PUI)
9. Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI)
Anggota khusus (non-Nasional), yaitu :
10. Forum Silaturahmi Ulama Habaib dan Tokoh Masyarakat
11. Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI)
Keanggotaan biasa dan khusus di atas bertambah mencapai 34 anggota
lembaga da’wah dan organisasi massa Islam, untuk menampung aspirasi dan
potensi umat Islam, yaitu :
12. Muhammadiyah
13. Keluarga Besar Gerakan Pemuda Islam (KB-GPI)
14. Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII)
15. Keluarga Besar – Badan Komunikasi Mubaligh Indonesia (KB-
BAKOMUBIN)
16. Ittihadul Muballighin
17. Jam’iyatul Washliyah
18. Mathla’ul Anwar
19. Nahdlatul Wathan
20. Wanita Islam
21. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)
22. IMIM
23. PPMI
24. Ikatan Masjid Indonesia (IKMI)
25. Cides
26. MASIKA
27. Hidayatullah
28. Al-Khairat
29. Asy-Syafiiyah (Masjid dan Pondok Pesantren)
30. At-Tahiriyah
31. At-Taqwa (Masjid dan Pondok Pesantren)
32. GPI (Gerakan Pemuda Islam)
33. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
34. PII (Pelajar Islam Indonesia)
Tujuan utama BKUI, adalah Pasal I adalah :
1. Menggalang kerjasama antara lembaga-lembaga da’wah da organisasi massa
Islam tingkat nasional untuk memperkuat ukhuwah dan kebersamaan.
2. Mewadahi aspirasi umat Islam Indonesia secara kaafah (totalitas) dalam
bidang-bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan dan
da’wah
Pasal II, ialah :
Badan koordinasi Umat Islam adalah Badan Permusyawaratan yang tetap
dan melakukan koordinasi kekeluargaan di antara organisasi-organisasi Umat
Islam Indonesia, agar kesamaan persepsi dan keseragaman sikap dan langkah
dalam peristiwa-peristiwa nasional.
Pasal III Dasar, ialah :
Badan Koordinasi Umat Islam bekerja atas dasar saling menghormati di
antara segenap organisasi yang menjadi anggota dan menjunjung tinggi hikmah
musyawarah dalam segenap usahanya.
BKUI Menyamakan Persepsi
Tantangan situasi dan kondisi dibidang politik, ekonomi, keuangan
(terkenal dengan istilah Krismon artiya “krisis moneter” ) dan lemahnya
penegakan hukum (pelanggaran terhadap system demokrasi dan Hak Asasi
Manusia semakin merajalela), krena itulah diselenggarakn MUNAS I BKUI;
sidAng kesatu, hari kamis, tanggal 4 Juni 1998 tempat di Jalan Marabahan No. 3
Jakarta.
Tujuan
Tujuan diselenggarakan Munas I BKUI, adalah :
1. Menyamakan persepsi seluruh organisasi di bawah naungan BKUI dalam
menghadapi peristiwa-peristiwa nasional yang terjadi semenjak Pemilihan
Umum 1997 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU-MPR)
TAHUN 1998, Pemilihan dan Pelantikan Presiden H.M. Soeharto dan Wakil
Presiden B.j Habibie, Pernyataan Berhenti Presiden H.M. Soeharto, dan
Pelantikan Wapres B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-III sampai dengan
penentuan sikap-sikap mengahadapi “gerakan-gerakan baru” terhadap
Pemerintahan B.J. habibie, yang telah mendapat tugas melaksanakan
reformasi dibidang politik, ekonomi, dan hukum.
2. Menyelenggarakan sikap dan langkah seluruh organisasi di daerah di
lingkungan BKUI dalam perkembangan politik, ekonomi, keuangan, dan
da’wah.
Tema
Menjadikan Umat Islam sebagai ummatan washatan yang merupakan
rahmatan lil’aalamin.
MUNAS I BKUI pada siding Pleno Kesatu membentuk dua Komisi yaitu :
1. Komisi Sosial Politik
Pada Komisi Sosial Poltik dibahas langkah-langkah yang diambil oleh
segenap jajaran organisasi dalam lingkungan BKUI, dalam rangka pemenuhan
misi Izzul Islam wal Muslimin (Membangun kejayaan Islam dan kekuatan
Muslimin).
2. Komisi Organisasi
Komisi organisasi membahas konsolidasi organisasi ke dalam dan keluar.
Penyelenggara
Penyelenggara Munas I BKUI, adalah Pimpinan Pusat DDII, FUI dan ICMI.
BKUI Mendirikan Partai
MUNAS I BKUI, dilanjutkan dengan sidang Pleno, Kedua, hari Rabu,
tangal 10 Juni 1998, tempat di Gedung Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. Jalan
Kramat Jaya No. 45 Jakarta Pusat.
Pengantar dan pembukaan Sidang Pleno Kedua, oleh Dr. Anwar Harjono,
menyatakan : “BKUI tidak akan menjadikan dirinya Partai Politik, tetapi akan
mempelajari kemungkinan mendirikan Partai Politik”.
Kesimpulan MUNAS I BKUI pada sidang pleno kedua, adalah :
1. Mengukuhkan keanggotaan Pendiri BKUI, yaitu lembaga da’wah dan
organisasi massa Islam pendukung pertama ketika pembentukan BKUI,
terdiri 11 lembaga da’wah dan organisasi massa Islam, selanjutnya disebut
Anggota Badan BKUI.
2. Membentuk “Tim Partai”, untuk mempelajari kemungkinan mendirikan Partai
Politik; dipimpin oleh Mohammad Soeleiman (ketua)
3. Ditetapkan Ir. A. M. Luthfi (Sekretaris Umum) dan Anwar Shaleh (Wakil
Sekretaris Umum) BKUI .
Pimpinan Sidang
1. Mohammad Soleiman (Ketua)
2. Anwar Shaleh (Sekretaris)
Pelaksana dari keputusan MUNAS I BKUI pada Sidang Pleno Kedua,
diselenggarakan Rapat “Tim Partai” oleh Sub Tim AD/ART Partai, hari Rabu,
tanggal 12 Rabiul Awal 1419 Hijriah bertepatan tanggal 8 Juli 1998 Miladiyah,
tempat Gedung Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Jalan Kramat Raya No. 45-
Jakarta Pusat.
1. Atas permintaan peserta rapat, sebelum tanggapan peserta rapat, agar Dr.
Anwar Harjono menyampaikan hasil “sounding” atau “penjagan” tentang
nama partai yang akan didirikan, yaitu usul dari “orang-orang” maupun
“orang-orang pusat” (yang berada di Jakarta) dari Keluarga Besar Bulan
Bintang. Dari keterangan Dr. Anwar Harjono, dapat disimpulkan : nama partai
yang diusulkan adalah “Partai Bulan Bintang”.
2. Tanggapan dari peserta rapat, ialah :
- M. Daud Ali, SH (ICMI), mengusulkan nama Partai Bulan Bintang. Asas
Pancasila dengan asas ciri Aqidah Islam
- Bambang Setyo (Persis) secara pribadi setuju asas Pancasila dengan asas
cirri Aqidah Islam, namun secara jama’i (Persis) menghendaki Asas
Islam;
- Rahman N. (PPMI): Asas yang roformis adalah Islam. Nama partai boleh
Masyumi ataupun yang lainnya (Partai Bulan Bintang)
- Mohammad Soleiman : Asas Aqidah Islam dan Pancasila : Nama Partai :
Masyumi atau Partai Bulan Bintang.
3. Pimpinan rapat mengingatkan, pendirian partai harus mengacu pada Undang-
undang Partai Politik yang mewajibkan ber-“asas tunggal” dengan kewajiban
menyebutkan “ciri” . Pada tahap awal harus mengikuti Undang-undang Partai
Politik yang ada. Jika terjadi perubahan (oleh DPR/MPR yang akan datang)
acuan pun tentu berubah dan AD / ART asasnya dapat dirubah.
4. Tanggapan lanjutan :
- Agus Sutomo (Hidayatullah) : Mengusulkan nama Masyumi; Asas: Islam;
- Muslim Halil (Perti) : Nama : Bulan Bintang; Asas disesuaikan dengan
Undang-undang Partai Politik;
- Ahmad Sumargono (KISDI) Nama Masyumi; Prioritas Asas Islam, atau
disesuaikan dengan Undang-undang Partai Politik agar partai yang
didirikan segera diumumkan.
- M. Yamin Amna (BKPRMI) : Tegaskan secara eksplisit dalam
Muqaddimah/ Delarasi bahwa Partai Bulan Bintang adlah Partai Islam;
Asas Pancasila bercirikan Islam;
- Amin Jamaluddin (LPPI) : nama Masyumi; asas Perjuangkan Islam;
- Afandi Ridhwan (PUI) : perjuangkan dulu nama Masyumi, kemudian
Bulan Bintang, dan Asas Islam. Jika tak mungkin, sesuaikan dengan
Undang-undang Partai Politik.
5. Kesimpulan pendapat, nama : Masyumi atau Partai Bulan Bintang; Asas
disesuaikan dengan Undang-undang atau perjuangkan dulu Asas Islam.
Berhubung ada dua pendapat yang seimbang, pimpinan menawarkan usul agar
keputusan mengenai pilihan nama Partai diserahkan kepada dua orang senior
Masyumi yang hadir dalam rapat ini, yaitu Dr. Anwar Harjono, selaku juru
bicara Partai Masyumi, dan Afandi Ridhwan.
Setelah rapat menyatakan setuju atas tawaran pimpinan, Afandi Ridhwan
menyatakan bahwa haknya untuk memilih nama partai dilimpahkan kepada
Dr. Anwar Harjono. Atas pertanyaan Pimpinan, kemudian Dr. Anwar Harjono
menyatakan : “nama partai yang dipilhnya adalah Partai Bulan Bintang” .
6. Setelah Pimpinan Rapat menyatakan kembali ketentuan Undang-undang
Partai Politik yang masih berlaku mengenai Asas, rapat kemudian
menyepakati rumusan Asas dalam Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang:
“beraqidah Islam dan berasas Pancasila”. Partai Bulan Bintang akan
memperjuangkan perubahan Undang-undang Partai Politik mengenai asas ini,
dan segera merubahnya apabila rumusan Asas Islam dimungkinkan oleh
Undang-undang atau ketentuan konstitusional lainnya. Kesimpulan pimpinan
disetujui seluruh peserta rapat
Kesimpulan / Keputusan Rapat
1. Rapat “Tim Partai” Sub Tim AD/ART memutuskan BKUI melahirkan partai
politik dengan nama “Partai Bulan Bintang”
2. Asas Partai : Aqidah Islam dan Asas Pancasila. Rumusannya akan
dimasukkan di dalam Anggaran Dasar;
3. Meskipun belum ada Undang-undang kepartaian yang baru, rapat
menyepakati berdirinya Partai Bulan Bintang langsung tanpa terlebih dahulu
membentuk badan/panitia yang mempersiapkan berdirinya partai politik;
4. Deklarasi berdirinya Partai Bulan Bintang dilaksanakan di halaman Masjid
Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru-Jakarta, tanggal 26 Juli 1998, pk. 08.30.
Kenapa Bukan Masyumi
Dalam diskusi pada forum FUI dan BKUI semangat menghidupkan
kembali Partai Masyumi adalah sama.
Ketika berbagai pihak tokoh nasional telah menghidupkan partai lama dan
ada yang mendirikan partai baru, maka FUI dan bkui mendesak Dr. Anwar
Harjono mendorong Keluarga Besar Bulan Bintang menghidupkan kembali Partai
Masyumi. Dr. Anwar Harjono menjawab : “Partai Masyumi memegang prinsip
demokrasi polit6ik dan menegakkan huku. Paket Undang-undang yang mengenai
partai politik tidak sesuai dengan hajk demokrasi rakyat dan hak asasi manusia.
Karena itu, sebelum paket Undang-undang poltik dirubah, tidak perlu
menghidupkan partai Masyumi”.
Lebih lanjut Anwar Harjono berkata : “Kita perlu menjaga nama baik
Partai Masyumi dan para pemimpin-pemimpinnya, yang sebagian besar telah
berpulang ke rahmatullah”.
Mendirikan partai harus sesuai dengan Undang-undang Partai Politik yang
berlaku, yaitu: “wajib ber-“asas tunggal” ; dengan tegas wajib mencantumkan
Asas Partai adalah “Pancasila”; Sementara “Dasar Islam” hanya dicantumkan
sebagai “ciri” khas partai.
Kalau tidak sesuai dengan perintah Undang-undang Partai Politik
“berasas tunggal pancasila” , maka partai itu tidak diakui oleh pemerintah. itulah
sebabnya partai yang didirikan itu tidak bernama “Masyumi”. Pihak yang
bertahan agar Partai Bulan Bintang dicoba “Asas Partai” adalah “Asas Islam”;
kalau tidak diterima pemerintah, maka digunakan “Asas Pancasila”, katanya
“coba-coba”.
Dr. Anwar Harjono menjawab: “Sebagai umat Islam, tampil berjuang
jangan main coba-coba”. Selanjutnya Anwar Harjono berkata: “Tetapi kita wajib
tetap berjuang menegakkan Aqidah Islam, merubah perundang-undangan yang
ada, agar diluruskan
Deklarasi Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang didirikan pada hari Jum’at, tanggal 23 Rabi’ul Awal
1419 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah, di Jakarta. Nama
Bulan Bintang dipilih dan disepakati, karena selama ini disebut sebagai
“Keluarga Bulan Bintang”, adalah sama atau identik dengan partai “Masyumi”.
Deklarasi Partai Bulan Bintang diselenggarakan di halaman Masjid
agung Al-Azhar, Kebayoran Baru – Jakarta, hari Ahad, Pk.09.00, tanggal 02
Rabiul Akhir 1419 Hijriah bertepatan dengan 26 Juli 1998 Miladiya.
Pembawa acara adalah Reza Pahlawan (pembawa acara berita Televisi
Republik Indonesia – TVRI); yang membacakan deklarasi atau ikrar (yaitu
pernyataan terbuka di hadapan umat atau masyarakat) dan memberikan
keterangan adalah : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra SH., memberikan sambutan
ialah Dr. Anwar Harjono SH., yaitu Juru Bicara terakhir Partai Masyumi dan
Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (setelah M.Natsir berppulang ke
rahmatullah). Hadir pada acara Deklarasi Paratai Bulan Bintang dari berbagai
kelompok pendukung, di antaranya pelajar, mahasiswa, pemuda, wartawan Media
Massa, Telvisi dan Radio.
FUI dan BKUI yang berikhtiar membina umat Islam sekitar “sepuluh
tahun” dan ternyata berhasil mendirikan Partai Politik Islam untuk umat Islam
terutama pendukung Masyumi yang belum bergabung pada berbagai partai Politik
yang telah ada, dengan meletakkan dasar atau landasan untuk “Izzul Islam wal-
Muslimin” – “Ketinggian Islam dan kejayaan Muslimin”, untuk disumbangkan
bagi pembangunan bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia, sesuai
dengan tekad dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945,
dengan prinsip utama “ rahmatan li “l-“alamin – menyebarkan kasih sayang
bagi alam semesta” .
Partai Bulan Bintang didirikan dengan prinsip sebagai berikut :
1. Tujuan Partai Bulan Bintang :
a. Tujuan Umum :
- Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia seperti yang
dimaksud dalm pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- Membangun dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara
secara demokratis dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapat maghfirah dan
ridhaAllah Subhanu wa Ta’ala.
b. Tujuan Khusus
Memperjuangkan cita-cita anggotanya dalam kehidupan bermasyaraka,
berbangasa dan berbangsa dan bernegara.
2. Khittah PerjuanganIslam (Plat Form Partai)
- Keislaman dan Keindonesiaan
- Menjadikan Islam sebagai inspirasi dan sumber motivasi yang
ditransformasikan ke dalam system nasional untuk memecahkan masalah
yang dihadapi umat dan bangsa Indonesia, sebagai upaya membangaun
izzul Islam wa-‘I-Muslimin untuk menyebarkan rahmatan li ‘l-‘alamin.
3. Watak dan Karakter :
Mandiri, Bebas dan Aktif melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar.
4. Lambang Partai Bulan Bintang :
Partai berlambang “Bulan Bintang” berwarna emas di atas dasar warna hijau
dan di bawahnya tertulis “Partai Bulan Bintang”
5. Ikrar :
Bismillahirrahmanirrahiim
Pada hari ini, Jum’at tanggal 23 Rabi’ul Awwal 1419 Hijriyah atau
bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah, kami yang bertanda tangan
di bawah ini, setelah bermusyawarah yang berlangsung sejak tanggal 18
Zulkaidah 1418 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1998
Miladiyah dan setelah masing-masing memohon petunjuk ke hadirat Allah
subhanhu wa Ta’ala, dengan tulus dan ikhlas telah bersepakat bulat untuk
mendirikan dan menandatangani ikrar Pendirian “Partai Bulan Bintang”, yang
kami maksud dan harapkan dapat menjadi wadah bagi perjuangan kaum
muslimin Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia berdasarkan cita-cita Proklamasi
Kmerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat yang
beriman dan bertakwa kepada Allah subhanu wa Ta’ala, berakhlak mulia,
sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur yang merata serta maju, berhikmad
dan bertanggung jawab bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negaraya, dengan
penuh ampunan dan ridha Allah subhanu wa Ta’ala, dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dilampirkan pada dan
menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Ikrar ini.
Semoga Allah subhanu wa Ta’ala, melimpahkan rahmat dan ridha-Nya.
Amin, amiin, amiin ya rabbal ‘l-‘alamin
23 Rabi’ul Awwal 1419 Hijriyah /17 Juli 199883
Keterangan Ketua Umum PARTAI BULAN BINTANG
Partai Bulan Bintang adalah :
“Kesinambungan historis perjuangan Islam Indonesia”
Berikut ini keterangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof. Dr.
Yusril Ihza Mahendra, SH., tentang prinsip perjuangan partai yang disampaikan
dalam pidato deklarasi, tanggal 26 Juli 1998.
Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Upaya-upaya untuk merumuskan dan mendirikan sebuah partai Islam
telah dirintis sejak 1989, ketika Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) didirikan,
83 Penulis kutip dari Pengantar Penerbit Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Jakarta, 18 Januari 2001 h. 62- 72
kemudian dilanjutkan Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI).Seperti diketahui
pada masa itu kita tidak mempunyai kesempatan untuk mendirikan partai politik,
karena berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekarang setelah kesempatan itu ada, semua anggota BKUI, perorangan-
perorangan, pribadi-pribadi yang terhimpun dalam Badan Koordinasi Umatr
Islam itu akhirnya sepakat bulat pada tanggal 17 Juli 1998, mengikrarkan Partai
Bulan Bintang.
Susunan Struktur Organisasi
Susunan struktur organisasi Partai Bulan Bintang terdiri dua bagian:
Mejelis Syura dan Dewan Pimpinan Pusat.
Mejelis Syura adalah majelis musyawarah yang terdiri dari sesepuh para
ulama, para cendikiawan.
Di samping Mejelis Syura, ada Dewan Pimpinan Pusat.yang terdiri dari
Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, para ketua, Sekretaris Jendral,Wakil
Sekretaris Jendral, dan para Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara
Umum dan Bendahara. Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
dilengkapi dengan Departemen-departemen, Seksi-seksi, Badan Otonom menurut
keperluan.
Simbol Bulan Bintang
Yang menjadi pertanyaan, mengapa partai ini mempergunakan nama
Partai Bulan Bintang. Bulan Bintang semata-mata adalah symbol, semata-mata
adalah lambang. Dalam masyarakat Islam pada umumnya baik di Afrika utara,
Timur Tengah, Afrika Selatan, maupun Asia Tenggara, Bulan Bintang
mengesankan sebagai simbol Islam.
Tetapi itu terserah bagaimana orang mengartikan simbol itu sendiri. Kalau
bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke gedung DPR, di depannya ada patung di
tengah-tengah kolam. Kalau kita lihat dan kita bertanya, patung ini simbol apa
dan lambang apa. Seribu orang bingung menafsirkannya. Tapi kata yang bikin
patung-patung itu adalah simbol musyawarah mufakat. Kalau saya sendiri
bingung, saya tidak tahu ini patung apa. Jadi kalau di sini digunakan simbol Bulan
Bintang, mudah-mudahan dipahami simbol ini identik dengan Islam, walaupun
kami tidak menutup kemungkinan adanya tafsiran lain. Bendera-bendera negara
di dunia ini ada juga yang menggunakan simbol bulan Bintang ini, yang mungkin
juga berarti Islam, tapi mungkin juga berarti bukan Islam.
Maksud kami menggambarkan simbol Bulan Bintang ini, tidak lain adalah
untuk menggambarkan: “kesinambungan historis perjuangan Islam sejak
berabad-abad lampau, sejak kaum Muslimin mulai tumbuh dan berkembang di
masyarakat kita ini, kemudian, berjuang mendirikan kesultanan-kesultanan
Muslim, kemudian bertempur melawan penjajah, dan akhirnya bahu-membahu
dengan segala komponen kekuatan bangsa kita mencapai kemerdekaan pada
tahun 1945. Dan dilanjutkan dengan perjuangan politik setelah kita merdeka,
sampai dengan sekarang ini”.
Penggunaan simbol Bulan Bintang adalah menggambarkan kepada para
pendukung partai ini, bahwa partai ini adalah simbol perjuangan umat Islam sejak
berabad-abad lampau sampai sekarang, dan di masa yang akan datang.
Penggunaan simbol Bulan Bintang adalah semata-mata simbol historis
perjuangan bangsa. Dan kita tahu pula, simbol Bulan Bintang di masa yang lalu,
pernah digunakan Partai Masyumi, partai politik umat Islam yang semula
dimaksudkan akan menjadi satu-satunya partai poltik Islam di Indonesia, ketika
partai politk itu diumumkannya pada awal November 1945. pernah digunakan
oleh Bapak Anwar Harjono adalah kesinambungan historis. Partai ini seperti
diharapkan akan dipimpin oleh kaum muda, disupport oleh kaum muda, dan
direstui generasi tua di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Partai ini memang
akan dipimpin oleh kaum muda yang Insya Allah bebas KKN (Kolusi, Korusi,
Nepotisme).
Berbagai harapan orang mendirikan partai. Salah satunya adalah
dimaksudkan sebagai wahana untuk masuk dalam struktur kekuasaan poltik.
Karena itu kita menggunakan simbol Bulan Bintang, agar kita dengan segera
bisa memanggil kembali jamaah kita, sehingga kita tidak sulit mensosialisasikan
partai baru ini ketengah-tengah masyarakat. Sebab, tidak semua masyarakat kita
ini berpendidikan S1, S2, S3 atau guru besar. Kebanyakan masyarakat kita adalah
masyarakat awam yang tinggal di desa-desa. Dan bagi masyarakat kita itu simbol
menjadi hal yang penting, sehingga kita memutuskan menggunakan simbol Bulan
Bintang, dan kita menamakan partai ini dengan Partai Bulan Bintang. Seperti
yang disebut dalam Anggaran Dasarnya, partai ini berdasarkan Pancasila,
demikianlah sementara ini sambil kita menunggu Undang-undang Partai Poltik
yang baru. Dirumuskan juga, partai ni beraqidah islamiya, (sekarang partai
beraqidah dan berasas Islam), dan bertujuan untuk merumuskan apa yang telah
dirumuskan dalam alinea terakhir pembukaan UUD ’45 sekarang ini, yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta memelihara ketertiban dunai, untuk
kemajuan, untuk kesejahteraan dan akhirya unrtuk kemakmuran dan keadilan
sosial bagi seluruh rakya Indonesia.84
B. Asas, Visi Dan Misi Partai Bulan Bintang (PBB)
1. Asas Partai Bulan Bintang
Sejumlah pimpinan umat Islam mendirikan PARTAI BULAN
BINTANG dengan ISLAM sebagai ASAS-nya. Sungguhpun demikian, umat
Islam yang betul-betul beriman tidak mempunyai pilihan lain bila Allah dan
Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan tentang ajaran agama, maka
wajib taat menerima dengan sepenuh hati.
Persepsi, pemahaman dan implementasi Al-Islam sebagai Asas Partai
yang menjiwai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART),
Pedoman Oarganisasi (PO), dan Khittah Perjuangan Partai diuraikan dalam
Tafsir Asas.
ASAS ialah “hukum dasar”; yang berkenaan dengan : “Dasar Cita-
Cita (perkumpulan atau organisasi partai).yang menjadi : “Dasar tumpuan
berpikir atau berpendapat.
84 ibid, hal. 76-78
Asas Islam bagi PARTAI BULAN BINTANG berarti bahwa partai
meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Al-Islam. Sebagai agama
Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana gulita
(kekafiran) kepada terang benderang.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surat al-Baqarah ayat
257 sebagai berikut
/ وا��� ا��� ر إ�; ا�:�0'�ت �� 9��,�� ءا�� ا ا��� و��� ا�0 ت أو��2ؤه� آ=�وا@�A�ن�� ا ا�:�0'�ت إ�; ا��� ر �� 9��,CD�ر أ�)�ب أو� (257 :2/ةرقبلا) �1�&ون 2��� ه� ا��
“Allah pelindung orang-orang beriman; Dia mengheluarkan mereka dari
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman); dan orang-orang yang kafir
pelindung-pelindungnya adalah thaghut, yang mengeluarkan mereka dari
cahaya kegelapan (kekafiran).” (QS. Al-Baqarah/ 2: 254)
Setiap ucapan, pemikian dan tindakan warga partai senantiasa
berlandaskan kepada ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi,
hukum dan pandangan hidup dalam arti sesungguhnya. Bagi warga Bulan
Bintang cahaya iman akan memancarkan ukhuwah Islamiyah dan
menyuburkan shilaturahim dalam kehidupan bermasyarakat.
Asas Islam juga berarti bahwa PARTAI BULAN BINTANG dalam
segala kegiatannya berpedoman kepada petunjuk Al-Islam yang kaaffah.
Allah SWT. Berfirman dalam surat al-Rum ayat 30 dan Baqarah ayat
208 sebagai berikut :
�FG� C�,و ���� ا�0/ A��ة ح �=2��0&H �� 206�� ا���س A�� ا�3�&�� J09� /2�� ا�&��� ذ�C ا�0L�ا ن �� ا���س أآM� و���'0�� (30 :30 /مورا)
Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusa menurut fitrah itu; Tidak
aa perubahan pada fitrah Allah; (itulah) agama yang lurus; Tetapi
kebenyakan manusia tidak mengetahui” (QS: Ar-Rum/30 : 30)
0 ااد1 ءا�� ا ا��� ��أ���� �� �0�Q�ا R� ا و�� آ���H� ات A1
�A2نS�ا / (208 :2/ةرقبلا) ���2 6&وT ��� إن
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara
keseluruhanya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan;
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS: Al-Baqarah/ 2:
208)
Maka ajaran Islam adalah ajaran agama yang baik, lurus dan kaaffah.
Al-Islam adalah agama yang esensinya telah diturunkan Allah swt. Kepada
para Nabi sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudia Al-Islam diturunkan
kepada Nabi dan Rasul Penutup yaitu Muhammad saw, sebagai satu-satunya
agama yang telah disempurnakan untuk ditegakkan dalamkeutuhan hidup dan
kehidupan manusia.
Allah swt. Berfirman salam surat Asy-Syura ayat 13 :
و�� إ�C2 أوح2�� وا�ي ن ح� ب/ و�; �� ا�&��� �� ��� 4�ع .��2 ا أن وQ26; و� .; إب�اه2� ب/ و�'2Fأ ��� ا و�� ا�&F�=H� /2� ��� ا�0/ إ�2/ �&6 ه� �� ا�'S�آ2� 06; آ�HW� /2�إ �� .((13 :42/ىروشلا) X2�� �� إ�2/ و��&ي �S�ء
“Dia (Allah) telah mensyari’atkan bagimu tentang agama yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada
Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah
belah di dalamnuya” (QS.Asy Syura/ 42: 13
PARTAI BULAN BINTANG ber-Asas Islam, artinya Partai Bulan
Bintang ini berpedoman seutuhnya pada ajaran Al-Islam, sebuah sistem
panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi akidah, syariah, dan
akhlak. Dengan demikian Anggaran Dasar (AD), Pejuangan Partai
berpedoman pada pokok-pokok ajaran Al-Islam tersebut. Karena itu seluruh
aspek perjuangan dengan sikap, ucap dan perilaku segenap fungsionaris dan
kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada Al-Islam yang prinsip-
prinsip ajarannya cukup jelas, baik Al-qur’an maupun Al-Hadist.85
2. Visi dan Misi Partai Bulan Bintang
Visi Partai adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami
Misi Partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju,
mandiri bekepribadian yang tinggi, cerdas berkeadilan, demokratis, dan turut
menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.86
C. Konsep Dasar Partai Bulan Bintang Tentang Keagamaan, Kemasyarakatan
dan Kenegaraan
85 Penulis kutip dari TafsirAsas, diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang, Jakarta, 11 Januarii 2009, h.12-15
86Penulis kutip dari Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang, Surabaya, April 2005, h. 118
1. Konsep Dasar Partai Bulan Bintang Tentang Keagamaan
Al-Islam adalah agama Fitrah yang diturunkan Allah bersesuaian
dengan iradah-Nya dalam menciptakan manusia. Karena itu ajaran-ajaran Al-
Islam merupakan sebuah sistem pedoman dan tuntunan hidup yang
komprehensip dan munasabah (relevan) dengan keutuhan seluruh aspek hidup
dan kehidupan manusia. Manusia menghadapkan dan mengarahkan hidupnya
untuk menegakkan Al-Islam seutuhnya. Al-Qur’an pada surat al-Rum ayat
30, secara eksplisit menyebutkan :
�FG� C�,و ���� ا�0/ A��ة ح �=2��0&H �� 206�� ا���س A�� ا�3�&�� J09� /2�� ا�&��� ذ�C ا�0L�ا ن �� ا���س أآM� و���'0�� (30 :30 /مورا)
“Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusa menurut fitrah itu; Tidak
aa perubahan pada fitrah Allah; (itulah) agama yang lurus; Tetapi
kebenyakan manusia tidak mengetahui” QS: (Ar-Rum/30: 30).
Pedoman dan tuntunan yang lazim di sebut Syari’at Islam,
diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang ibadah
mahdhah (ritus /khusus) dan ghair mahdhah (muamalah/umum). Keteladanan
Rasulullah dengan melaksanakan Syari’at Islam secara utuh stelah Hijrah di
Madinah, merupakan sunnah yang wajib diikuti umat Islam kapan pun dan
dimanapun. Implementasi Syari’at Islam yang disunnahkan Rasulullah di
Madinah dengan menggambarkan keutuhan sistem Al-Islam, seperti spiritual,
moral, poltik, hukum, pendidikan, ekonomi, dan sistem sosial.
Allah swt. Pun menyeru umat yang beriman agar menerima dan
melaksanakan Al-Islam secara utuh, sebagaimana dalam Al-Qur’an pada
surat al-Baqarah ayat 208 :
0� �� اد01 ا ءا�� ا ا��� اأ���� �Q�ا R� ا و�� آ���H� ات A1
�A2نS�ا / (208 :2/ةرقبلا) ���2 6&وT ��� إن
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara
keseluruhanya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan;
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS: Al-Baqarah/2:
208)
Menerima dan menegakkan Al-Islam secara utuh juga bermakna
membentengi diri terhadap segala tipu daya syaitan, yang selalu mendorong
manusia agar cenderung menerima dan melaksanakan Al-Islam sebagian saja,
dan meninggalkan bagian lainnya yang akan dialami syaitan, dirasakan pula
oleh manusia.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 85 diterangkan :
0 ن ه[��ء أنH� ث�HL� ��Q=ن أن د��ره� �� ���� �L��� و9��,� آ� وإن وا��&وان ب��ث� 206�� �:�ه�ونG� دوه� أ.�رى�=� �� ن إ1�ا,�� 206�� �)�م وه]H�أ _�� و��=�ون ا��H�ب ب_��اء �'� ب , �� 3�=� C�ذ ���� �ي إ� 1 � ا�&�ن�2 ا�)�2ة � ا�6 ب3��a ا�0/ و�� ا��اب أ4&� إ�; ��د�ون ا�R��2L و� م (85 :2/ةرقبلا) ��'0 ن
“Apakah kamu beriman (percaya) kepada sebagian dari AZ-Kitab (Taurat)
dan mengingkari sebagian yang lain? Tidakklah ada balasan bagi yang
berbuat demikian daripadamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan di
dunia pada hari kiamat, mereka akan dihadapkan pada siksaan yang berat;
Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan” (Al- Baqarah/ 2 :
85)
Pelaksanaan Syari’at Islam yang utuh dalam kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara memerlukan posisi dan peran politik yang kuat. Karena itu
perjuangan poltik umat Islam seperti yang dilaksanakan PARTAI BULAN
BINTANG merupakan kewajiban syar’I dalam upaya melaksanakan
kewajiban mengikuti sunnah (teladan ) Rasulullah Shallahu ‘alaihi
wasalam.87
Di samping itu semua, kalau syariat Islam ditegakkan betul akan
beres semua. Makanya Partai Bulan Begitu. Partai Bulan Bintang akan tetap
menjunjung syariat Islam dan tidak akan merugikan agama lain.88
2. Konsep Dasar Partai Bulan Bintang Tentang Kemasyarakatan
Islam mensyariatkan kepada manusia bahwa dalam rangka
menjalankan tugas ke-khalifah-an (kepemimpinan) tentunya secara fitrah
harus diawali dari diri sendiri (pribadi)dalam ketaatan menjalankan syariatkan
sebagai wujud pengabdian kepada Allah (hablu ‘u-mina ‘l-Laahi) dan sosial
kemasyarakatan (hablu- ‘n-mina ‘n-naasi), sebagaimana firman-Nya pada
surat al-Maidah ayat 105 :
إذا ض3 �� ��b�آ� �� أن=Q�� 206�� ءا�� ا ا��� ��أ�����H�&H; اه�إ /�D�� ,'2�� ��,��� ا�0�0 ن آH�� ب'� 2��'�� .( 105 : 5/ةدئاملا)
87 TafsirAsas, h 20-22
88 Hasil wawancara penulis dengan anggota majlis syura PBB yang juga ketua LPPI , M.
Amin Djamaludin, tangal 9 Maret 2009. di kantor LPPI.
“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah arang yang sesat
itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat
petunjuk, hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan
menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah/5:
105)
Sejalan dengan ketaatan untuk diri sendiri ini, diisyaratkan pula
kepada manusia dalam menjalankan tugas ke-khilafah-an (kepemimpinan)
untuk memelihara keluarga, sebagaimana firman Allah, pada At-Tahrim ayat
6 :
ا ءا�� ا ا��� ��أ����F ��Q=ده� ن�را وأه20�� أن Fس و� ا�� ن �� 4&اد @�0ظ �0�ئR� 206�� وا�)�Wرةg�� / أ��ه� �� ا�0 (6 :66/ميرحتلا) �[��ون �� و�=0� ن
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan” (QS. At Tahrim/ 66 : 6)
Pada dasarnya, ketaatan diri sendiri (pribadi) dan keluarga terhadap
syariat Allah merupakan ponasi bagi pelaksanaan tugas ke-khalifah-an
(kepemimpinan), mengingat pribadi merupakan individu dalam masyarakat
dan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, karena itu baik
buruknya kehidupan masyarakat dan bangsa terletak pada baik-buruknya
pribadi dan keluarga yang hidup dalam masyarakat suatu bangsa tersebut.
Masyarakat adalah kumpulan manusia secara kolektif menempati
suatu kawasan tertentu, hidup bergaul satu sama lain dalam
menyelenggarakan kepentingan bersama. Manusia adalah mahluk
bermasyrakat, karena secara alamiah manusia tidak mungkin hidup
menyendiri. Bangsa adalah kumpulan masyarakat yang mendiami suatu
kawasan tertentu, baik berdasarkan ikatan kesamaan keturunan ataupun
terbentuk karena kesamaan terntentu, ataupun terbentuk karena kesamaan
nasib dan kehendak. Sedangkan negara adalah bangsa tersebut.89
3. Konsep Dasar Partai Bulan Bintang Tentang Kenegaraan
Negara adalah organisasi kekuasaan untuk mengelola kepentingan
bersama dalam rangka amar ma;ruf nahi munkar, untuk menciptakan tatanan
masyarakat yang dikehyendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Negara
memiliki kekuasaan dalam merumuskan kebijakan, melakukan tindakan,
bahkan memaksakan sesuatu, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh norma-
norma hukum yang berlaku dan dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran dan
kebenaran. Bagi warga Bulan Bintang, negara adalah wadah dan sekaligus
alat untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam, dan negara bukanlah
tujuan itu sendiri.
Sebagai alat, keberadaan negara adalah sebagai institusi yang perlu
diciptakan, karena tanpa adanya negara, mustahil orang dapat merealisasikan
tujuan bersama. Negara adalah alat yang bersifat keduniaan, di mana warga
Bulan Bintang berkewajiban mempedomani syariat Islam untuk membangun
negara.
89 Ibid, h.51-53
Dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, warga Bulan Bintang memperjuangkan tegaknya tatanan
masyarakat yang menjadi cita-cita Islam. Setiap masalah yang dihadapi
bersama wajib dipecahkan secara musyawarah yang berlandaskan hikmah dan
kebijaksanaan serta senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu
Ta’ala.
Allah SWT berfirman dalam pada surat al-Nahl ayat 125 :
�32 إ�; ادع. C�� و,�د��� ا�)R�Q وا�' R:6 ب��)�'R ربH ب����02/ 6� ض3 ب'� أ06� ه ربC إن أحQ� ه. أ06� وه��&H�'�ب�
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik.” (QS. An-Nahl/ 16: 125)
Musyawarah dikembangkan dari prinsip syura yang menjadi cirri
umat beriman dan merupakan amanat Allah supaya pihak-pihak yang
berwenang dalam masyarakat dan negara menegakkan syura dan
memusywarahkan masalah bersama dengan rakyat, sebagaimana diterangkan
dalam Asy-Syuraa ayat 38 :
(38 :42/ىروشلا) ب2��� 4 رى وأ��ه�
“Dan urusan di antara mereka (diputuskan dan ditetapkan) berdasarkan
syura (musyawarah) di antara mereka” (QS. Asy-Syuraa/ 42: 38)
Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 159 sebagai berikut :
�� و�4وره� ��G�(159 :3/نارمع لا) ا
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (kepentingan
bersama)” (QS. Ali-Imran/ 3 :159)
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya.
Warga bulan Bulan Bintang kini sepenuhnya bahwa ajaran Islam
universal dalam memberikan bimbingan tentang cara penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.90
90 Ibid, h.53-55
BAB IV
SIKAP POLITIK FUNGSIONARIS PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA KASUS PELARANGAN
PENYEBARAN AHMADIYAH DI INDONESIA
A. Pandangan Fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB) Terhadap Kebebasan
Beragama
Berbicara kebebasan beragama di negara Republik Indonesia, sudah di
jamin oleh konstitusi yang menjamin kebebasan umat beragama dalam
menjalankan kegiatan kepercayaan agamanya itu. Tanpa gangguan, dari setiap
agama lainnya. Kebebasan beragama juga berarti, setiap agama bebas
menjalankan agamanya sesuai dengan dasar-dasar pokok ajaran agamanya itu.
Tidak boleh agama umat yang banyak pengikutnya, memaksa umat yang sedikit
untuk masuk ikut agama mereka itu karena hal ini sudah di jamin oleh konstitusi
negara RI.91
Agama Islam menyatakan bahwa setiap pemeluk agama mempunyai
kebebasan untuk mengamalkan syari’at agamanya masing-masing. Bagi orang
Islam adalah amalan menurut syari’at Islam, dan bagi penganut agama lain,
adalah amalan menurut syari’at agama mereka masing-masing. Sebagaimana
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat Al-kafirun ayat 1-6 :
91 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tanggal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
�&ون و�� أنH� �6ب&ون �� أ6�& و�� �� �� &�3F ��أ���� ا�����ون �� أ6 �� و�� د��أن� �6ب& �� 6�&�� و�� أنH� �6ب&ون �� أ6�& ��� د��
)6-1: 109/ا�����ون(
“Katakanlah : Hai orang-orang kafir, Saya tidak akan menyembah apa yang
kamu sembah, Dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang saya sembah, Dan
saya bukan penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu bukan pula
penyembah Tuhan yang saya sembah, Untukmulah agamamu, dan bagikulah
agamaku. (QS. Al-Kafiruun/109: 1-6)
Dalam kehidupan beragama, umat Islam tidak boleh mengganggu umat
lain, dan umat lain pun tidak boleh mengganggu umat Islam, dalam bentuk
gangguan apapun, baik fisik maupun non fisik. Umat Islam harus memberi
kebebasan umat lainnya untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan
juga sebaliknya. Apabila umat Islam diganggu kebebasannya, kehormatannya
atau kepentingannya maka Islam membenarkan untuk mempertahankan diri,
dalam rangka membela kesucian agama (hifz al-din), mempertahankan jiwa (hifz
al-nafs) menghindari kerusakan dan menjaga kesehatan akal (hifz al-aql),
mempertahankan harta (hifzl-mal), dan membela untuk mempertahankan kesucian
keturunan (hifz-nasl)92
.
Namun ketika menjalankan kebebasan beragama ini sudah masuk ranah
menodai suatu agama. Bahwa fungsionaris PBB berpendapat, kehadiran
Ahmadiyah dinilai telah menyelewengkan ajaran agama Islam. Karena adanya
pengakuan nabi setelah Nabi Muhammad SAW hal ini sudah tidak masuk hal
92 Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), h. 201
sebatas kebebasan beragama saja, namun juga merusak dasar pokok ajaran Islam
karena sudah mengacak-acak agama Islam.93
Sebab Allah Subhanallahu wa
Ta’ala mengutus Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup para nabi
sebagaimana firman Allah Subhanallahu wa Ta’ala dalam surat Al-Ahzab ayat
40:
�2�2��� آ�ن �)'& أب� أح& �� ر,���� و��� ر. ل ا�0/ و�1�� ا���ء 206'�4 � )40: 33/اoح`اب (وآ�ن ا�0/ ب3�
“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia
adalah urusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu” (QS. Al-Ahzab/33 : 40)
Dari ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah
utusan Allah yang terakhir yang menyempurnakan nabi dan rasul sebelumnya.
Tidak ada nabi dan rasul setelah kerasulan Muhammad SAW. Rasulullah di
ibaratkan seperti batu bata terakhir yang memperindah istana, yang jika tidak ada
Muhammad SAW berarti tidak ada istana yang indah dan megah.94
Apabila umat Islam diganggu kebebasannya, kehormatannya atau
kepentingannya maka Islam membenarkan untuk mempertahankan diri, dan juga
dalam rangka membela kesucian agama (hifz al-din)95
.
93 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tanggal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
94 Armansyah, Jejak Nabi “Palsu”. (Jak-sel: Penerbit Hikmah PT Mizan Publika), cet, 1. h.
21
95 Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia h. 201
Negara Indonesia adalah negara yang mejemuk, termasuk kemajemukan
agama. Islam mengajarkan kemajemukan itu tidak perlu menyebabkan timbulnya
konflik dan permusuhan, karena sampai akhir zaman pun di muka bumi akan
terus di jumpai kemajemukan etnik, bangsa dan agama. Warga Bulan Bintang
mencari kesepakatan-kesepakatan bersama dalam menyelenggarakan kepentingan
bersama dan demi mencapai kemaslahatan bersama pula.96
Kemajemukan negara
RI ini pun, janganlah melupakan untuk menghormati kebebasan umat beragama
dalam menjalankan keyakinannya, agar berjalan kebebasan beragama.97
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bangsa yang percaya
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah
Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindhu dan Budha.98
Agama-agama yang telah
ada ini dapat menjalankan kebebasan beragama maksudnya, orang Hindu bebas
menjalankan ajaran Hindu sesuai dengan dasar-dasar ajarannya agama Hindu
Orang Budha bebas menjalankan ajaran dasar-dasar agama Budha, orang Kristen
katolik bebas menjalankan ajaran katolik sesuai dengan ajaran dasar-dasar ajaran
agama Kristen katolik. Orang Islam juga bebas menjalankan ajaran Islam sesuai
dengan ajaran dasar-dasar agama Islam.99
96 Penulis kutip dari TafsirAsas, diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Jakarta, 11 Januari 2009, h.56
97 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tanggal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
98 Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, h.193
99 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tanggal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
Namun lahirnya ajaran Ahmadiyah dinilai umat Islam telah menyimpang
karena telah bertentangan dengan dasar pokok agama Islam, seperti adanya
pengakuan nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini pun sudah keluar dari
Islam dan harus dilarang atau bikin agama sendiri100
dan jangan mengatas
namakan Islam.101
Jemaah Ahmadiyah memang satu rumah dengan agama Islam,102
namun
karena dengan segala pemahaman kepercayaannya itu menyebabkan banyaknya
tindakan-tindakan masyarakat untuk melarangnya. Yang pada akhirnya
pemerintah telah mengeluarkan SKB 3 Menteri untuk menghentikan segala
bentuk kegiatan penafsiran tentang adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW,
bagi aliran Ahmadiyah. Dengan alasan beragama dan kebebasan menjalani
keyakinan itu merupakan hak asasi manusia. Ajaran Ahmadiyah tetap menjadi
ormas keagamaan dan beribadah sesuai dengan pahamnya.103
Kebebasan agama
adalah hak yang paling asasi di antara hak-hak manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan. Hak kebebasan agama bukan pemberian negara atau bukan pemberian
golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri
tidak memaksa setiap umat manusia untuk memeluk dan menganutnya.104
Agama
100 Ibid
101 Ibid
102 Ibid
103 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, hal.10
104 Ibid, h.178
Islam sendiri tidak membenarkan adanya paksaaan dalam memeluk suatu agama,
firman Allah SWT :
ت @�A�ب� �=�� �'� ��a�4& �� ا���ا �2�� &F ����� ا�& rإآ�ا �� /و�[�� ب��0/ L�& ا.CQ'H ب����وة ا� ثL; �� ان=�gم ��� وا�0
�206 s2'.) ة�L� )256: 2/ا�
”Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas
(perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa
ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguh, dia telah
berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha
Mendengar, Maha mengetahui”(QS. Al-Baqarah/2 : 256)
Agama Islam diacak-acak umat Islam sudah punya nabi dari Mekkah
datang mereka nabi dari India.105
Kalau benturan pemahaman agama sudah
terjadi, telebih menodai sebuah agama, lalu di mana letak arti kebebasan
beragama. Karena hak umat beragama untuk membela agama yang telah dianut
atas penodaan tersebut.
Umat beragama dituntut untuk memerankan fungsi agama sebagai
kemaslahatan manusia. Sejatinya mereka mengembangkan interpretasi (tafsir)
yang memiliki semangat perdamaian dan kerukunan antarumat beragama.
Pengembangan interpretasi semacam ini, diyakini mampu mencerahkan
keberagaman umat. Ini diyakini mampu menciptakan kedamaian, keadilan,
105 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tanggal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa.106
Perdamaian dan kerukunan adalah hal yang di inginkan semua manusia,
begitu pun dalam hidup beragama. Namun kehadiran Ahmadiyah membuat hal itu
seolah tak berarti. Karena umat Islam tidak bisa menerima dengan adanya
penodaaan agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Sehingga kehadiran
Ahmadiyah telah merusak makna dari kebebasan beragama itu sendiri, membuat
perdamian dan kerukunan menjadi sulit terwujud. Dan yang terjadi adalah segala
perusakan dan kekrasan terhadap mereka.
Kebebasan beragama yang selama ini tidak ada masalah107
namun
sekarang hal itu telah di cederai dengan makna perusakan agama oleh
Ahmadiyah. Jika memang ingin mengatas namakan kebebasan beragama,
kemurnian ajaran Islam harus dikembalikan. Dan Ahmadiyah harus meninggalkan
keyakinan mereka selama ini, serta mengakui bahwa tidak ada nabi Setelah Nabi
Muhammad SAW. Dalam pandangan Islam bentuk kerukunan, toleransi dan kerja
sama antarumat beragama dibedakan dalam bidang akidah, dan muamalah.
Dalam bidang akidah adalah semua hal yang berkaitan dengan prinsip-
prinsip agama, termasuk di dalamnya masalah ketauhidan dan pelaksanaan ibadah
mahdhah. Bidang ini yang membedakan syari’at agama Islam dengan agama lain,
106 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 191
107 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tanggal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
seperti ucapan syahadat, kaifiat (cara) shalat, haji, serta pengakuan Nabi
Muhamad SAW sebagai nabi terakhir (khatamin Nabiyyin). Dalam bidang akidah
dan ibadah mahdah ini, bentuk kerukunan, toleransi dan kerjasama tidak boleh
mengaburkan dan merusak akidah dan atau ibadah itu sendiri, baik dengan cara
tindakan orang lain yang mengkaburkan akidah dan ibadah syaria’at Islam
tersebut maupun dengan cara orang Islam mengikuti upacara keagamaan orang
non Islam.108
Uraian di atas telah jelas memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya
tidak boleh kita merusak atau istilah di atas mengaburkan akidah bagi umat
beragama yang telah di yakini. Namun begitu, tak terkecuali dengan ajaran
Ahmadiyah selama kehadirannya terus menjadi konflik yang berkepanjangan.
Karena kehadiran ajarannya telah mengacak-acak agama Islam itulah yang
disampaikan M. Amin Djamaluddin anggota dari majelis syura Partai Bulan
Bintang yang juga ketua LPPI ini kepada penulis, kalau berbicara kebebasan
beragama bikin saja agama Ahmadiyah jangan mengacak-ngacak agama Islam,
bikin agama baru biar berjalan kebebasan beragama.
B. Pandangan Fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB) Terhadap Paham
Ahmadiyah
Sesat itulah kata yang selalu ajaran Ahmadiyah ini terima, namun tak
membuat surut keyakinan mereka. Walaupun sudah banyak umat Islam yang
108 Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, h.198-199
menentangnya. Pangkal utama adanya kesesatan adalah karena akal tidak tunduk
pada wahyu, akal tidak dibekali ilmu yang benar, dan akal tidak mengikuti
penafsiran yang benar, yaitu penafsiran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad
Shallallu Alaihi wa Sallam atau sahabat-sahabatnya. Faktor-faktor ini masih pula
diliputi dengan hawa nafsu dan aneka kepentingan, sehingga jauh dari kebenaran.
Seandainya para aliran tokoh aliran sesat mau menggunakan akalnya
sesuai dengan fungsinya yaitu pasrah kepada wahyu, maka ketika diberitahukan
tentang kesesatannya tentu mereka rujuk kepada wahyu. Namun syetan dan hawa
nafsu serta aneka kepentingan mereka telah mengalahkan akal mereka, sehingga
fungsi akalnya yang harus tunduk pada wahyu itu mereka pertahankan untuk
diposisikan sebagai penunduk wahyu. Sehinga mereka menafsirkan wahyu sesuai
dengan akal mereka, yang pada hakekatnya akal mereka itu telah disetir oleh
syetan, hawa nafsu, dan aneka kepentingan itu tadi. Maka aliran-aliran sesat itu
bukannya agama wahyu, tetapi agama ciptaan akal mereka.109
Bagi Partai Bulan Bintang aliran Ahmadiyah itu mempunyai nabi sendiri,
mempunyai tempat suci sendiri, dan mempunyai kitab suci sendiri. Kalau Islam
kan syaratnya tiga, Nabinya Muhammad, kitab sucinya Al-Qur’an, tempat
109 Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, Jak-tim: Pustaka Al-Kautsar,
2008, hal. 24
sucinya Mekkah, Madinah. Sekarang Ahmadiyah ini mempunyai nabi sendiri,
kitab suci sendiri, tempat suci sendiri. 110
Ahmadiyah bahkan sudah keluar dari Islam. Hal ini yang disampaikan
kepada penulis dari anggota majelis syura Partai Bulan Bintang yang juga
anggota LPPI, M. Amin Djamaluddin. Meninggalkan atas nama Islam dan
membuat agama baru111
agar Islam lepas dari penodaan agama. Ketika seseorang
yang mengaku telah menerima wahyu ini pun penafsiran yang salah dalam Islam,
karena yang bisa menerima wahyu adalah nabi dan rasul yang telah ditunjuk oleh
Allah untuk menjalankan perintahNya. Sebagai pembawa wahyu untuk di ajarkan
kepada umat manusia. Dan sebagaimana Firman Allah Subhanallahu wa Ta’ala
yang telah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dalam surat Asy-
Syura ayat 52 :
وآ�C أوح2�� إ�C2 روح� �� أ��ن� �� آv� �&ري �� ا��H�ب و�� Cا��'�ن و��� ,r��0� ن را ن�&ي ب/ �� ن�Sء �� 6��دن� وإن
�2LHQ� ; ��اط�ي إ&�H�) ر S�52: 42/ا(
“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ruh (Al-Qur’an)
dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Kitab
(Al-Qur’an) dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al-Qur’an itu cahaya,
dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-
hamba Kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada
jalan yang lurus.” (QS. As-Syuraa/42: 52)
110 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tanggal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
111 Ibid
Dalam berbagai kesempatan, Mirza mengaku sebagai seorang nabi. Dia
mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu dari langit, baik dia
mengatakan kenabiannya adalah samaran, ataupun mengaku sebagai nabi baru
yang independent. Dan dalil yang menegaskan bahwa dirinya diutus Tuhannya.
Dia juga harus membuktikan kebenaran atas pengakuannya.
Bukti-bukti kenabian para nabi sangat banyak dan beragam. Setiap
manusia harus memperoleh salah satu di antara bukti kenabian para nabi yang
sesuai dengan dengan kondisinya dan sejalan dengan fitrahnya. Bukti-bukti
kebenaran para nabi dapat dilihat dari sejarah masa lalunya, mukjizat yang
diperlihatkan Allah melalui tangan-tangan mereka, syariat dan akidah yang sesuai
dengan karakteristik manusia, dan sejalan dengan syariat para nabi.
Ketika menyelami sejarah kehidupan Mirza, kita sama sekali tidak
menemukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran
kenabiannya. Ia berperilaku kotor, berkepribadian labil, dan kurang perhatian
terhadap lingkungan dan kerabatnya. Secara keseluruhan, ia sama sekali tidak
memiliki akhlak yang dapat mengangkat derajatnya, atau akhlak yang
menunjukan kesiapannya untuk melaksanakan salah satu di antara tugas dalam
rangka perbaikan.112
Argumentasi tentang kesesatan dan kesalahan ajaran Ahmadiyah yakni
Pertama, telah menganggap Mirza Ghulam Ahmad menganggap dirinya nabi dan
112 Thaha Dasuki Hubaisyi, Munculnya Aliran-Aliran Sesat di Abad Modern, Penerjemah
Amirullah Kandu, (Bandung: Cv Pustaka Setia , 2006), h. 300-301
rasul hal ini merupakan kesalahan yang fatal, karena posisi Nabi Muhammad
dalam Islam adalah sentral. Bila kitab suci umat Islam adalah Al-Qur’an, maka
penerima dan penyampainya adalah Nabi Muhammad. Tanpa beliau, kita tidak
akan mengenal Al-Qur’an. Selain itu, beliau adalah uswah hasanah (contoh
sempurna) dari penerapan Al-Qur’an itu sendiri (Al-Ahzab:21), yaitu sebagai
berikut :
�L& آ�ن ��� �� ر. ل ا�0/ أ. ة حR�Q �'� آ�ن ��, ا�0/ وا�2 م )21: 33/ح`باo (ا�1x� وذآ� ا�0/ آ2M�ا
“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat
dan yang yang banyak mengingat Allah” (QS. Al-Ahzab/33: 21)
Kemudian sampai Allah SWT menegaskan bahwa mematuhi beliau adalah
identik dengan mematuhi Allah (An-Nisa: 80)
; �'� أر.0��ك 206�� � ل L�& أ�zع ا�0/ و�� �.�� sA� ا�� )80: 4/ا���Qء (ح=2:�
“Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah
menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka ketahuilah
Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka” (An-
Nisa’/4: 80)
Jadi bila Ahmadiyah mengklaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi,
terjadilah dua kesalahan besar, yaitu (1) klaim itu tidak berdasar dalil Al-Quran
dan (2) klaim itu malahan meruntuhkan sendi utama Islam itu sendiri. Ahmadiyah
telah menghancurkan Islam itu sendiri, karena telah mencampakkan Nabi
Muhammad dengan peran sentralnya tersebut.
Kedua, meski mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan rasul
yang membawa syariat atau hukum baru, ternyata mereka mempunyai kitab suci
bernama Tadzkirah yang ditengarai sejumlah peneliti sebagai “ bajakan ” atau
saduran dari
Al-Qur’an, tentu demi kepentingan pembenaran atas status Mirza Ghulam
Ahmad sebagai rasul dan/atau Imam Mahdi. Tapi mereka selalu mengatakan
bahwa kitab suci mereka sama dengan “aliran Islam yang lain” yaitu Al-Qur’an.
Bila demikian, ini menjadi tanda dualisme sikap mereka. Demi
kepentingan propaganda keluar, atau sebagai taqiyah alias penyamaran alias
dissimulasi (penyembunyian identitas kepercayaan) ketika mereka sedang merasa
terancam oleh “aliran Islam lain” mereka mengatakan bahwa kitab suci mereka
adalah Al-Qur’an. Tapi dalam kenyataan mereka mempunyai kitab suci, yang
boleh jadi kitab yang satu (Tadzkirah) dianggap sebagai korektor, atau
setidaknya pelengkap, berarti Al-Qur’an tidak lengkap. Dengan demikian
logikanya, Al-Qur’an itu bukan lagi kitab suci.
Ketiga, Ahmadiyah lahir di India (tahun 1889 M) pada masa penjajahan
Inggris, dan konon ‘mengharamkan’ jihad melawan Inggris. Mau tak mau,
Ahmadiyah harus menerima vonis bahwa mereka adalah bikinan Inggris, yang
dilemparkan seperti bola panas ke tengah umat umat Islam sedunia, untuk
membuat ‘barisan’ umat Islam porak poranda. Dengan kata lain, mereka adalah
salah satu alat divide et impera (pecah-belah dan jajah) dari kaum penjajah. Hal
yang satu ini boleh dikatakan merupakan ‘kesalahan sejarah’ mereka; dan
kesalahan itu terus berlanjut dengan kenyataan bahwa sampai kini tahta khalifah
dan pengendalian seluruh kegiatan mereka justru bertempat di London.
Keempat, Ahmadiyah berambisi menjadi imam bagi umat Islam seluruh
dunia. Ambisi ini jelas sudah mereka wujudkan melalui pembentukan lembaga
kekhalifahan (khalifah) yang cukup rapi dan jelas membuat konon berkembang
pesat di seluruh dunia. Di Indonesia saja mereka mempunyai seorang wakil
khalifah atau amir (Abdul Basit), dan mempunyai 309 kantor cabang, dengan
keseluruhan 500 ribu orang. Dari sekian anggota itu, mereka mengumpulkan dana
500 juta rupiah per bulan (Koran Tempo, 31 Juli 2006).
Dan kesalahan lain mereka adalah mendirikan Televisi Muslim Global
yang siarannya ditebarkan keseluruh dunia dengan satelit yang menggantung dari
langit menggambarkan Islam yang indah, lembut dan damai. Meski menggelikan,
maklumat itu jelas mengisyaratkan ambisi mereka untuk memimpin umat Islam
sedunia, dan itulah mungkin yang membuat mereka terserang penyakit
megalomania (merasa besar). Karena itulah mereka tidak bisa menerima fatwa
pihak mana pun yang menuntut mereka untuk bubar. Kesalahan-kesalahan
mereka di mata umat Islam, bagi mereka justru merupakan kebenaran-kebenaran
yang harus diperjuangkan, mungkin sampai titik darah penghabisan. Tapi bila
bersikap demikian, itulah kesalahan mereka yang kelima.113
113 Penulis kutip dari pernyataan Ahmad Husein, Anggota Forum Studi Al-Qur’an Jakarta
dalam Taloid Suara Islam: Memperjuangkan Aspirasi Hal-Hak Umat, Edisi 49, Tanggal 1-14
Agustus, 2008, h. 30
Bagi umat Islam kesalahan-kesalahan seperti yang disebutkan di atas,
tidak dapat di tolerir oleh umat Islam. Dan satu hal yang tidak bisa diterima
umat Islam adalah karena Ahmadiyah sudah masuk ranah yang prinsipil dalam
ajaran agama Islam, yaitu pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
Pernyataan Mirza sebagai nabi terjadi pada tahun 1901 secara terang-
terangan. Dia mengaku bahwa dia menerima kenabian. Dia adalah nabi
independent sama dengan kenabian para nabi dan rasul. Jadi, tidak perlu lagi
mengeluarkan dalih (atas kenabiaanya). Memang, tidak diperbolehkan bagi
seorang nabi membuat dalih apa pun atau mengikuti metode yang bertujuan
mencari perhatian.
Berikut beberapa pernyataan Ghulam Ahmad :
“Sesungguhnya Allah Yang Mahakuasa akan memelihara Qadian dari orang-
orang yang berbuat kerusakan, hingga kalian mengetahui bahwasanya
keselamatan Qadian disebabkan keberadaan utusan Allah di Qadian.”
Ghulam Ahmad mengaku bahwa dalil-dalil tersbut diturunkan sebagai
wahyu dari Allah.
“Dia-lah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang
benar agar Dia memenangkannya di atas semua agama”
“Sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang telah mengutus rasulnya, atau
orang ini (Ghulam), dengan petunjuk, dengan agama yang benar, dan dengan
akhlak.”
Dalam buku Al-Khuththah Al-Ilahiyah, dia berkata,
“Apakah kalian telah melihat kalau alu ini diutus oleh Allah. Lalu kalian
mendustakan aku. Maka apa yang menimpa kalian wahai para pendusta.”
Dia juga berkata,
“Dan kalian melihat sendiri bagaimana kalian menolong manusia dan
bagaimana pula kalian murtad dari agama Allah. Kemudian, kalian juga
mengatatakan bahwa tidak pernah datang utusan dari Allah. Mengapa kalian ini,
bagaimana pula kalian memberikan penilaian?”
Selanjutnya,
“Allah telah memberikan nikmat kepada umat Islam dengan mengutus
penyerupaan Isa bin Maryam. Maka apakah ada yang mengingkarinya, selain
orang-orang yang buta?”
Inilah dalil-dalil yang dikeluarkan secara tera-terangan itu. Di antaranya
ada yang sama dengan ucapan yang dikelurkan oleh Mirza. Dan sebagiannya
kembali pada pernyataan yang dikeluarkan oleh para tokoh Al-Qadianiyah serta
para sekutu Mirza yang ada dibelakangnya.114
Umat Islam telah mempunyai tempat suci, tapi tidak dengan ajaran
Ahmadiyah yang telah mempunyai tempat suci sendiri. Dalam majalah Sinar
Islam, majalah resmi Ahmadiyah. Januari 1980, dikatakan dalam majalah
tersebut, penjelasan dari ulama Ahmadiyah nomer satu pengikut Ahmadiyah
Qadian, Syafi’i R Batuah :
“Sejak lama saya berhasrat besar untuk meliahat kedua kota suci zaman akhir
Qadian di India dan Rabwah di Pakistan”.
Jadi kalau umat Islam mayoritas lainnya tempat sucinya ialah Mekkah,
namun bagi Ahmadiyah datang ke India adalah menjadi tamu Allah.115
Keyakinan
yang kuat memang tidak bisa dirubah begitu saja, dan itu terjadi kepada pengikut-
114 Thaha Dasuki Hubaisyi, Munculnya Aliran-Aliran Sesat di Abad Modern, h. 284-285
115 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tanggal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
pengikut ajaran Ahmadiyah. Sehingga dengan segala tindak kekerasan terhadap
mereka itu pun menjadi hal yang harus dipertahankan.
Sulitnya merealisasikan keinginan umat Islam untuk membubarkan
Ahmadiyah adalah dengan keputusan tegas dari pemerintahlah yang dapat
mewujudkanya, dan hal lain yang menyulitkan untuk mewujudkan membubarkan
Ahmadiyah adalah Wapres Jusuf Kalla memberitahukan bahwa pemerintah tetap
komitmen dengan janji kami dengan memperhatikan nilai hak asasi manusia
(HAM).116
Dengan mempertimbangan nilai hak asasi manusia ini, membuat sulit
umat Islam melihat pelarangan bagi Ahmadiyah.
Namun, pelarangan suatu aliran yang menodai, melecehkan, menghina,
menyelewengkan Islam yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia sama sekali
tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Apalagi diajukan untuk
menyelamatkan akidah umat Islam.117
Menyelamatkan aqidah inilah yang terus
diperjuangkan oleh umat Islam selama ini. Karena Ahmadiyah telah memberikan
pemahaman yang telah keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Umat Islam
akan terus menuntut kepada pemerintah untuk tetap mengeluarkan keputusan
pelarangan bagi Ahmadiyah.
Ajaran Ahmadiyah pun membawa dilema bagi pemerintah di sisi lain
karena jika Ahmadiyah dibubarkan, lalu bagaimana dengan nilai HAM. Namun
116 Ibid, Pertemuan Majelis Syura Partai Bulan Bitang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Kepresidenan, Jakarta tanggal 12 Januari 2009
117 Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Syura Partai Bulan Bintang Fuad
Amsyari, penulis kutip dari situs www.depag.go.id Di akses pada tanggal 2 Desember 2008
sesat dan kesesatan harus tetap dilarang dan wajib dilarang karena sebab ini
perusakan terhadap agama Islam.118
C. Sikap Fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB) Terhadap SKB 3 Menteri
Bagi Penganut Ajaran Ahmadiyah
Dengan lahirnya SKB 3 Menteri, pemerintah telah mengambil langkah
yang dapat meredam keinginan mayoritas umat Islam lainnya bahwa ajaran
Ahmadiyah ini harus dibubarkan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan
lahirnya SKB ini belum juga memberikan kepuasan bagi mayoritas umat Islam.
Parpol politik Islam (dalam hal ini PBB) berpendapat bahwa SKB 3 Menteri ini
lembek dan tidak tegas119
. Berikut adalah isi SKB tentang peringatan dan perintah
kepada penganut anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) :
1. Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum,
melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan agama yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama
itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut anggota dan
anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk
118 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tangal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
119 Ibid
menghentikan penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala
ajarannya setelah Nabi Muhammad.
3. Penganut anggota dan anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan
peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada dictum ke-1 dan 2 dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk organisasi dan badan hukumnya.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat menjaga
dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban
kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan atau tindakan
melawan hukum terhadap penganut anggota dan anggota pengurus JAI .
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah
sebagaimana dimaksud pada dictum ke-1 da 4 dapat dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan termasuk organisasi dan
badan hukumnya.
6. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah untuk melakukan langkah-
langkah pembinaan dalam rangka penanganan dan pengawasan pelaksanaan
keputusan bersama ini.120
SKB itu tidak tegas melarang Ahmadiyah, kata-kata yang digunakan
cukup lentur. Pada poin 2 SKB tersebut, misalnya tertulis: “Memberi peringatan
dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah
120 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, hal. 161-162
Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua
kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya.
Seperti pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Meski demikian,
Menteri Agama memastikan bahwa inti dari SKB itu larangan Ahmadiyah di
Indonesia. “Intinya memberi peringatan dan perintah kepada penganut JAI untuk
menghentikan seluruh kegiatannya. Kalau dia mengaku Islam maka dia harus
melakukan semua ajaran agama Islam” tandas Menteri Agama.121
Lahirnya SKB 3 Menteri tersebut tak luput dari Pro dan kontra yang
terjadi di masyarakat. Tentang lahirnya SKB 3 Menteri ini Menteri Agama
Maftuh Basyuni mengatakan, menghadapi dua kubu yang bertentangan ini kita
harus berhati-hati, tambah Menag. Terhadap kubu yang menerima kebebasan
terhadap Ahmadiyah, Menag mengungkapkan bahwa mereka menyatakan bahwa
itu merupakan kebebasan dan hak. “memang betul itu hak, tapi hak itu tidak
terbatas. Yaitu dibatasi oleh hak orang lain sebagai pemeluk agama Islam yang
khaffah,” tegas Menag.
Sementara terhadap mereka yang menghendaki pembubaran, Menag
menegaskan tidak satupun cantolan peraturan perundangan yang bisa dijadikan
dasar untuk membubarkan Ahmadiyah. Namun setelah keluarnya SKB 3 Menteri,
baik kubu yang minta pembubaran Ahmadiyah dan kubu yang minta
dipertahankan, sudah mulai mereda,” kata Menag. Namun diakui Menag, saat ini,
kubu yang menghendaki pembubaran Ahmadiyah, juga meminta agar pemerintah
121 Ibid, hal. 160
segera mengeluarkan Kepres pembubaran Ahmadiyah menyusul SKB 3
Menteri.122
SKB itu kan isinya bahwa mereka itu tidak boleh lagi mereka itu menyiarkan
pahamnya kepada orang lain begitu kan, sebenarnya kalau kembali pada UU
bukan begitu bunyinya. nih Pasal 1 “setiap orang dilarang dengan sengaja di
muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk
melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan
keagamaan dari agama itu. Penafsiaran dan kegiatan mana menyimpang dari
pokok-pokok ajaran agama”.
Kan dilarang pasal 1. pasal 2 ayat 1 “barang siapa yang melanggar ketentuan
tersebut, dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan
perbuatannya itu. Dengan suatu keputusan keputusan bersama Mentri Agama,
Mentri Jaksa Agung, Mentri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut dalam
ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan maka Presiden
Republik Indonesia dapat membubarkan organisai itu dan menyatakan organisasi
atau aliaran tersebut sebagai organisai atau aliran terlarang satu dan lain hal
setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Mentri Agama, Mentri Jaksa
Agung, Mentri dalam Negeri.” jadi undang-undanya begitu, peringatan keras,
Cuma ini agak lembek, tidak tegas SKB itu. Jadi ini Undang-undangnya, UU
No.1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan/penodaan agama.123
Keputusan SKB ini yang kurang mewakili aspirasi dari keinginan umat
Islam. Pasalnya, isi SKB dinilai sekedar warning dan pembatasan ruang gerak
JAI. Jika dilanggar, Ahmadiyah tentu diberangus. Tetapi jika dituruti, JAI tak
akan menghadapi hambatan.124
Namun setelah membuktikan pelarangan kelakuan
perbuatan yang dilakukan oleh Ahmadiyah bahwa itu menodai Islam. Memang
UU harusnya dilarang, itu ada UU kepresnya, kalau masih melanggar baru
122 Di akses pada tanggal 15 September 2008 dari situs Ihsan/dpg/www.suara-islam.com
123 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tangal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
124 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 163
Kepres. Itu undang-undangnya memang begitu, kepres no. 1 tahun 1965.
peringatan dulu kalau masih melanggar baru kepres125
.
Ajaran Ahmadiyah telah menjadi suatu dilema bagi bangsa dan negara
ini. Jika tidak disikapi dengan serius, bisa jadi kondisi ini akan mempengaruhi
peta politik Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Karena itu, pemerintah harus
segera menindak lanjuti SKB ini dengan mengembangkan lembaga mediasi yang
mampu meredam pihak-pihak yang merasa kecewa. Sebab, jika dibiarkan maka
pihak-pihak yang kecewa tak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan
yang kian memperparah keadaan.126
Harus segera ada kepastian kasus Ahmadiyah
sehingga segera ada kepastian. “Agar gejolak sosial yang ada saat ini tidak lebih
berkembang dan menimbulkan gangguan bagi stabilitas politik dan keamanan
nasional.”127
Dengan memberikan keputusan yang benar-benar tegas bisa membuat
umat Islam merasa lega karena tidak ada lagi penodaan terhadap kesucian agama
Islam. Dan kerukunan itulah yang di harapkan antarumat beragama dengan
pemerintah, sangat diperlukan bagi terciptanya stabilitas nasional dalam rangka
pembangunan bangsa. Kerukunan ini harus didukung oleh adanya kerukunan
antarumat beragama dan kerukunan intern umat beragama.
125 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tangal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
126 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, h. 165
127
Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Syura Partai Bulan Bintang Fuad
Amsyari, penulis kutip dari situs www.depag.go.id Di akses pada tanggal 2 Desember 2008
Kerukunan yang dimaksud bukan hanya sekedar terciptanya keadaan di
mana tidak ada pertentangan dalam intern umat beragama, pertentangan
antarumat beragama atau antarumat beragama dengan pemerintah. Kerukunan
yang dikehendaki adalah suatu kondisi terciptanya hubungan yang harmonis dan
kerjasama yang nyata, dengan tetap mengahargai adanya perbedaan antarumat
beragama dan menjaga kebebasan umat beragama untuk menjaga agama yang
diyakini.128
Dengan demikian terhadap SKB 3 Menteri ini, fungsionaris Partai Bulan
Bintang menyatakan bahwa SKB ini dinilai kurang efektif untuk mengakhiri
benturan antara jamaah Ahmadiyah dengan umat Islam di Indonesia. Oleh sebab
itu fungsionaris PBB yang juga merangkap sebagai ketua Lembaga Penelitian dan
Pengkajian Islam (LPPI) mendesak Presiden untuk mengeluarkan Keputusan
Presiden (Kepres).
D. Konsep Yang Ditawarkan Fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB) Atas
Persoalan Eksistensi Ajaran Ahmadiyah di Indonesia
Pertentangan antara umat Islam dengan Ahmadiyah yang menuai
kontroversi berkepanjangan, sebenarnya lebih terletak pada cara melakukan
“perubahan” itu. Mereka yang tak sepaham dengan Ahmadiyah melakukan tindak
kekerasan dalam bentuk penyerangan dan pembakaran aset-aset Ahmadiyah. Jika
mereka yang tak sependapat dengan paham Ahmadiyah itu berceramah dan
128 Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, h.203-204
menyatakan bahwa itu salah dan harus ditinggal, maka konflik yang melibatkan
banyak pihak dan menguras energi yang tak sedikit tidak akan terjadi.
Kita tidak boleh bercita-cita untuk menyeragamkan paham keagamaan
termasuk memaksa orang Ahmadiyah meninggalkan keyakinannya. Kalau pun
orang Ahmadiyah meninggalkan pahamnya karena terpaksa, itu tidak ada artinya.
Dakwahi mereka secara kesesatan itu dengan sukarela. Allah SWT berfirman
dalah surat Al-Baqarah ayat 256:
... ��a�4& �� ا���ا �2�� &F ) ...ة�L� )256: 2/ا�
“…Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS. Al-
Baqarah/ 2 : 256)
Jangan pernah putus asa untuk berdakwah dan mengajak mereka kembali
secara sukarela129
.
Jika memang dengan melakukan perubahan, terkait kasus Ahmadiyah
maka perubahan itu adalah berbentuk kepres bagi Ahmadiyah untuk melarang
kehadiaran mereka. Bagi Partai Bulan Bintang yang memang menjunjung tinggi
nilai syariat Islam130
menilai kasus Ahmadiyah ini hanya dengan kepres. Larang
dan tidak bisa ditawar-tawar lagi karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan
oleh Ahmadiyah setelah keluarnya SKB. Langkah yang harus dikeluarkan oleh
pemerintah adalah kepres tentang pelarangan Ahmadiyah secara nasional.
129 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, hal. 212-213
130 Wawancara pribadi dengan anggota majelis syura PBB, M. Amin Djamaluddin, Jakarta,
tangal 9 Maret 2009. di kantor LPPI
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan fungsionaris Partai
Bulan Bintang bahwa fungsionaris PBB memiliki konsep atas persoalan
keberadaan Ahmadiyah di tengah masyarakat melalui tekanan politik kepada
Presiden untuk membubarkan Ahmadiyah tersebut sesuai dengan klausul
(ketentuan) yang diamanatkan dalam ayat 1 dari UU No. 1 tahun 1965 tentang
pencegahan penyalahgunaan/penodaan agama. Berikut adalah hasil petikan
wawancara penulis dengan fungsionaris PBB terkait persoalan eksistensi
Ahmadiyah tersebut :
Kan jelas “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi
atau suatu aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat
membubarkan organisai itu dan menyatakan organisasi atau aliaran tersebut
sebagai organisai atau aliran terlarang satu dan lain hal setelah Presiden
mendapat pertimbangan dari Mentri Agama, Mentri Jaksa Agung, Mentri dalam
Negeri” jadi melarang ini Undang-undanya begitu131
.
Melengkapi pernyataan tersebut, Ketua Majelis Syura Partai Bulan
Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) tak akan berani untuk mengeluarkan kepres terkait
Ahmadiyah. “Presiden tidak memiliki keberanian poltik untuk mengeluarkan
kepres. Saya sudah baca UU nomor 1 PNPS dan interpretasinya tidak sama
dengan Maftuh Basyuni (Menag) dan Hendarman Supandji (Jaksa Agung)” kata
Yusril seusai rapat koordinasi fungsional Majelis Syura dan Majelis pertimbangan
wilayah Partai Bulan Bintang seindonesia di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta (
131 Ibid
24/6/2008). Dia menjelaskan, untuk kasus Ahmadiyah seharusnya langsung
dikeluarkan kepres bukan SKB.
“SKB itu artinya larangan tegas bagi individu-individu, kalau kepres kan
organisasi Ahmadiyah. Jadi harusnya langsung kepres, dan tidak perlu SKB,”
imbuhnya. Hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama
yang ditanda tangani dua menteri dan Jaksa Agung. Dengan pengeluaran SKB ini,
Ahmadiyah dilarang menyebarkan alirannya kepada masyarakat.132
Yusril Ihza
Mahenndra menambahkan bahwa SKB ini bukan objek yang kemarin yang bisa
dibawa kemana-mana. Yang di permasalahkan adalah organisasi JAI yang
terdaftar di Departemen Kehakiman, bukan perseoangan. “Yang selama ini jadi
persoalan bukan orangnya, melainkan organisasinya yang terdaftar di Departemen
Kehakiman sebagai perkumpulan. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan yang
berlaku, yang bisa membubarkan adalah Presiden.133
Walaupun keputusan itu berupa SKB, namun Ahmadiyah masih bisa
mengajukan diri sebagai organisasi sosial atau LSM non Islam di Indonesia tanpa
mengunakan simbol-simbol Islam dan tidak lagi mengedarkan buku Tadzkirah.134
Begitu pentingnya kepres bagi umat Islam untuk membubarkan
Ahmadiyah, namun itu semua ada di tangan pemerintah yang berkuasa untuk
132 Diakses pada tanggal 8 April 2009 dari situs news.okezone.com/index.php/readstory/
2008/06/24/1/121849/presiden –tak-berani-keluarkan-kepres-Ahamadiyah
133 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, hal. 166
134 Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Syura Partai Bulan Bintang Fuad
Amsyari, penulis kutip dari situs www.depag.go.id di akses pada tanggal 2 Desember 2008
mengembalikan Islam dari penodaan agama. Sebagai masyarakat yang taat
hukum kita harus patuh terhadap hukum begitu pun Ahmadiyah. SKB harus
dipatuhi sebagai hukum yang harus dijalani, sesuai dengan isi SKB tersebut. Jika
Ahmadiyah tidak mau memisahkan diri sebagai organisasi di luar Islam,
Ahmadiyah harus bisa memaklumi dan menerima bahwa Ahmadiyah adalah
bukan golongan dari Islam. Dan jika mereka meinginginkan tidak ada lagi tindak
kekerasan terhadap mereka, tidak ada cara lain adalah mereka harus menyatu
dengan Islam135
. Dan melepaskan segala atribut dari simbol-simbol Islam.
Kasus Ahmadiyah memang harus dituntaskan. Untuk menjaga dari hal-hal
perusakan terhadap agama dan kekerasan yang tidak di inginkan, hanya kepres
yang umat Islam harapkan dari pemerintah. Dan semua masalah dapat selesai.
Dan biarkan Ahmadiyah kembali kejalan yang benar untuk tetap menjalankan
sebagai mana semestinya umat Islam yang lainnya.
Harapan umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah memang tidak
mudah, kenyataan hal itu sulit terlaksana karena pemerintah masih melihat ajaran
Ahmadiyah adalah hak asasi manusia. Jika asumsi seperti itu yang terus
dikedepankan, maka umat Islam pun tak akan berhenti untuk menuntut
membubarkan Ahmadiyah. Dari apa yang telah dikatakan oleh ketua majelis
syura Partai Bulan Bintang, maka tak ada cara lain presiden harus memberanikan
diri untuk mengeluarkan kepres untuk Ahmadiyah jika tidak, selanjutnya menurut
135 Penulis kutip dari Ahmad Husein, Anggota Forum Studi Al-Qur’an Jakarta dalam Taloid
Suara Islam:Memperjuangkan Aspirasi Hal-Hak Umat. Edisi 49, Tanggal 1-14 Agustus, 2008, hal. 30
Ketua majelis syura PBB ini adalah Ahmadiyah harus membuat agama sendiri.
Cara serupa, kata dia, diterapkan di Pakistan yang merupakan asal ajaran itu, dan
berhasil meredam konflik. “Dan untuk mengakhiri polemik, pemerintah bisa
membuat peraturan yang menyatakan Ahmadiyah termasuk minoritas non muslim
sejak 1974, setelah masyarakat Pakistan yang mayoritas muslim berkonflik
dengan penganut Ahmadiyah selama puluhan tahun.” 136
Pemerintah memang memutuskan tidak membubarkan Ahmadiyah kondisi
demikian bisa kita pahami karena pemerintah memang harus berdiri di atas semua
kelompok. Keputusan pemerintah adalah memberikan peringatan dan perintah
kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia dan warga masyrakat.137
Bersikap diantara semua kelompok itulah yang ditegakkan oleh
pemerintah, adalah hal yang patut kita hargai karena tidak ingin menyakiti pihak
mana pun. Namun bagaimana dengan penodaan agama yang dilakukan oleh
Ahmadiyah sebagai umat Islam kita tidak bisa melihat hal itu terus berlangsung
untung umat Islam yang 210 juta ini sabar, karena ini masalah keyakinan.138
Oleh
karena itu, Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza
136 M. Amin Djamaluddin, Sejarah Kelam Perjalanan Hidup SangPendusta Agama,
Pengkhianat Negara Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani dan Fakta Penghinaan Ahmadiyah Terhadap
Agama, Jakarta: LPPI, 2009, cet ke-1, hl. 195
137 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah, hl. 167
138 Wawancara pribadi dengan anggota Majelis Syura PBB yang, M. Amin Djamaluddin,
Jakarta, tangal 9 Maret 2009. di kantor LPPI.
Mahendra mengatakan keputusan presiden lah yang dapat membubarkan atas
kasus Ahmadiyah ini.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hal-hal yang penulis jelaskan dalam penulisan skripsi ini, maka
penulis mencoba memberikan hal-hal yang dapat disimpulkan. Bahwa :
1. Kebebasan beragama adalah hal yang sudah dijamin oleh konstitusi negara RI.
Oleh karena itu setiap pemeluk agama bebas menjalankan kepercayaannya
masing-masing. Namun kehadiran Ahmadiyah merupakan suatu penodaan atau
penistaan terhadap agama Islam karena ajarannya menyalahi akidah umat Islam,
sehingga wajar apabila umat Islam menolak keras keberadaan Ahmadiyah di
Indonesia, termasuk dari kalangan partai politik Islam seperti Partai Bulan
Bintang (PBB). PBB menilai apabila Ahmadiyah ingin leluasa dalam
menjalankan aktivitas keagamaan, maka Ahmadiyah dapat membentuk agama
baru dengan melepaskan label Islam, tanpa menyinggung akidah dari umat Islam.
2. Terhadap paham Ahmadiyah, PBB memiliki pandangan bahwa aliran
kepercayaan tersebut dinilai sesat dan menyesatkan. Hal ini diindikasikan dari
substansi atau ajaran pada Ahmadiyah tersebut yang mengklaim bahwa setelah
Nabi Muhammad SAW, masih ada nabi sesudahnya. Dan memiliki kitab suci
yang berbeda dengan ajaran Islam, yang bernama Tadzkirah. Hal ini jelas
merupakan perbedaan mendasar dengan agama Islam, khususnya dalam hal
aqidah.
3. Bahwa menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, fungsionaris PBB
memiliki konsep atas persoalan keberadaan Ahmadiyah, dengan melakukan
pressure (tekanan) politik kepada Presiden untuk membubarkan Ahmadiyah
tersebut dengan membuat kebijakan berupa keputusan Presiden, sesuai dengan
klausul (ketentuan) yang diamanatkan dalam ayat 1 dari UU No. 1 tahun 1965
tentang pencegahan penyalahgunaan/penodaan agama.
B. Saran
Ada beberapa hal yang ingin penulis kemukakan berupa saran, setelah
mendapatkan informasi dan rekomendasi dari fungsionaris PBB, yaitu:
a. Pemerintah perlu membuat keputusan hukum yang lebih tegas berupa
Keputusan Presiden terhadap keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, menyusul
berbagai indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh para jamaah Ahmadiyah
pasca disahkannya surat keputusan bersama 3 Menteri yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap. Mengingat gejolak yang berkembang di masyarakat
yang masih terus memprotes keberadaan Ahmadiyah tersebut.
b. Di samping itu apabila jamaah Ahmadiyah ingin diakui dan dilindungi
keberadaannya baik secara hukum maupun moral, maka ia harus melepaskan
label Islam, dan membentuk agama baru.
DAFTAR PUSTAKA
Audah, Hasan bin Mahmud, Ahmadiyah kepercayaan kepercayaan dan pengalaman-
pengalaman, Jakarta: LPPI 2006 .
Ali,Maulana Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad of Qadian: his life and Mission,
Lahore: Ahmadiyah Anjuman Isha’at Islam, 1959.
Ahmad, Mirza Bashiruddin, Silsilah Ahmadiyah, penerjemah Abdul Wahid H. A.
Kemang : 1997.
Ahmadiyah, Kami Orang Islam, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1989.
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Jakarta: PT. Asri Mahasatya, 2005,
Anshari, HA. Hafizh AZ dkk. Ensiklopedia Islam, Jakarta: lehtiar Baru Van Hoeve,
1999.
Audah, Hasan bin Mahmud, Ahmadiyah kepercayaan kepercayaan dan pengalaman-
pengalaman, Jakarta: LPPI , 2006.
Ahmad, Mirza Bashiruddin Mahmud , Riwayat Hidup Maulana Rahmat Ali, Jemaat
Ahmadiyah Indonesia, 1996 .
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2001.
Djamaluddin, M. Amin, Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur’an, Jakarta: LPPI,
2008.
Fathoni, Muslim, Faham Mahdi Syiah dan Ahamdiyah Dalam Perspektif, Jakarta: PT
Raja Grafindo, 1994.
Hubaisyi, Thaha Dasuki, Munculnya Aliran-Aliran Sesat di Abad Modern,
Penerjemah Amirullah Kandu, Bandung: Cv Pustaka Setia , 2006 .
Jaiz, Hartono Ahmad, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, Jaktim: Pustaka Al-
Kautsar , 2008.
JAI, Riwayat Hidup Maulana Rahmat Ali, Bogor: JAI, 2000.
Kurniawan, Fajar, Teologi Kenabian Ahmadiyah, Jakarta: RM Books, 2006 .
Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang, Surabaya, April 2005
Nahdi, Saleh A, Ahmadiyah Selayang Pandang, Jakarta: Yayasan Raja Pena, 2001
Nadwi, Sayid Abul Hasan Ali, Tikaman Ahmadiyah Terhadap Islam Penerjemah
Tubagus Mundzir, Jakarta: Fadlindo Media Utama, 2005 .
Purwanto, Wawan H., Menusuk Ahmadiyah, Jaktim: CMB Pres, 2008 .
Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, Kami Orang Islam, Bogor: JAI,1984.
Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Klarifikasi atas tela’ah Buku
Tadzkirah, Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2003
PB.GAI, Benarkah Ahamdiyah Sesat, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2003
Rosyada, Dede dkk, Civic Educaution : Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
Masyarakat Madani, Jaktim : Prenada Media, 2003.
Sungguno, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997
Sidik, Munasir, Dasa-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia,
Banten: IKAHAI, 2007.
TafsirAsas, diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Jakarta, 11
Januari 2009
Usman, Suparman, Hukum Islam : Asas-asas dan Studi Hukum Islam dalam Tata
Hukum Indonesia, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
Yasir, S. Ali, Pengantar Pembaruan dalam Islam, Yogyakarta: P.P Yayasan
Perguruan Islam Republik Indonesia, 1981.
Zulkarnaen, Iskandar, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Yogyakarta: LKIS, 2005.
114
Dokumen Internet
http://pemilu.inilah.com/partai/pbb/ diakses pada tanggal 12 November 2008
www.depag.go.id, diakses pada tanggal 2 Desember 2008
news.okezone.com/index.php/readstory/2008/06/24/1/121849/presiden–tak-berani-
keluarkan-kepres-Ahamadiyah, diakses pada tanggal 8 April 2009
Ihsan/dpg/www.suara-islam.com diakses pada tanggal 15 September 2008
Republika.co.id “Antara Islam dan Ahmadiyah” artikel diakses tanggal 10 Januari
Dukumen Media Masa
Suara Islam, Memperjuangkan Aspirasi Hal-Hak Umat., “Ahmadiyah Harus
Bubar atau Melebur” Edisi 49, Tanggal 1-14 Agustus, 2008
Wawancara Pribadi
M. Amin Djamaluddin anggota majelis syura Partai bulan Bintang (PBB) periode
2005-2010.
Lampiran I
Surat Keterangan
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Fauzi Rahman
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Konsentrasi Ketatanegaraan
Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nim : 104045201500
Benar-benar telah melakukan wawancara pribadi dengan M. Amin Djamaluddin,
(Anggota Majlis Syura Partai Bulan Bintang 2005-2010), untuk bahan data skripsi
dengan judul “SIKAP POLITIK FUNGSIONARIS PARTAI BULAN BINTANG
TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA KASUS PELARANGAN
PENYEBARAN AHMADIYAH” Pada tanggal, 9 Maret 2009.
Jakarta, 9 Maret 2009
M. Amin Djamaluddin
Lampiran II
Curriculum Vitae
Nara Sumber Skripsi
Nama : M. Amin Djamaluddin
Tempat/Tanggal lahir : Bima (NTB) 31 Desember 1950
Alamat Rumah : Jl. Menteng Tenggulung No. 31 Rt 09/ Rw 10 Jakarta Pusat
Alamat Kantor : Jl. Tambak No. 20 D Manggarai Jakarta Pusat
Pendidikan Terakhir : PGAN 6 th Bima 1970
Jabatan : Anggota Majlis Syura Partai Bulan Bintang (PBB)
Masa Jabatan : 2005-2010
No Telp : 0813 1033 1766 / 0813 1023 1766 / (021) 315 4139
Jakarta, 9 Maret 2009
M. Amin Djamaluddin
12. Apa yang Partai Bulan Bintang (PBB) ketahui tentang aliran Ahmadiyah di
Indonesia ?
13. Bagaimana pandangan PBB terhadap paham Ahmadiyah di Indonesia ?
14. Bagaimana pandangan PBB, terhadap kebebasan beragama dengan keterkaitan
dengan kasus Ahmadiyah ?
15. Apakah PBB, membenarkan pelarangan-pelarangan yang terjadi di masyarakat
tentang Ahmadiyah ?
16. Menurut PBB, apakah larangan-larangan yang terjadi dengan aliran Ahmadiyah,
bertentangan dengan hukum dan agama ?
17. Bagaimana kebijakan Politik PBB tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia ?
18. Apakah kebijakan politik PBB mempunyai pengaruh terhadap lahirnya SKB 3
Menteri ?
19. Seberapa besar, pengaruh kebijakan politik PBB terhadap lahirnya SKB 3
Menteri?
20. Bagaimana bentuk dukungan politik PBB terhadap lahirnya keputusan hukum
SKB 3 Menteri bagi Ahmadiyah ?
21. Apakah menurut PBB SKB 3 Menteri bisa memberikan jalan tengah terhadap
keberadaan JAI ?
22. Bagaimanakah kebijaksanaan yang ditawarkan PBB, atas persoalan ajaran JAI ?
HASIL WAWANCARA
DENGAN M. AMIN DJAMALUDDIN
(Anggota Majelis Syura PBB Periode 2005-2010)
13. Apa yang Partai Bulan Bintang (PBB) ketahui tentang aliran Amadiyah di
Indonesia ?
Jawab :
Kami dari majelis syura Partai Bulan Bintang (PBB) sudah meneliti semua
tentang buku-buku Ahmadiyah maka majelis syura Partai Bulan Bintang (PBB)
memutuskan bahwa Ahmadiyah itu harus dilarang, atau bikin agama sendiri. Agama
Qadian, agama Ahmadiyah atau agama apalah. karena mereka itu mempunyai nabi
sendiri, mempunyai tempat suci sendiri, dan mempunyai kitab suci sendiri. Kalau
Islam kan syaratnya tiga, Nabinya Muhammad, kitab sucinya Al-Qur’an, tempat
sucinya Mekkah, Madinah. Sekarang Ahmadiyah ini mempunyai nabi sendiri, kitab
suci sendiri, tempat suci sendiri. Ya sudah agama Ahmadiyah, selesai.
14. Bagaimana pandangan PBB terhadap paham Ahmadiyah di Indonesia ?
Jawab :
Ya karena sesat dan menyesatkan itu akan bukan sesat menyesatkan malahan
sudah keluar dari Islam. Menurut Islam, sudah keluar dari Islam makanya dilarang
atau bikin agama sendiri. Begitu hukumnya.
Nih nabi dari India (Fhoto Mirza Ghulam Ahmad), ini ulama nomer satu
(fhoto Syafi’i R Batuah) asal Sumatera. Ini kitab sucinya (kitab Tadzkirah). Jadi
mempunyai tempat suci sendiri, nabi sendiri, kitab suci sendiri.
Ini majalah resmi (Sinar Islam) mereka, majalah Ahmadiyah, Sinar Islam, Januari
1980. Satu tahun saya jilid. Nih jadi mereka kalau datang ke India menjadi tamu
Allah.
Kalau kita kan ke madinah menjadi tamu Allah ini lihat “Sejak lama saya
berhasrat besar untuk meliahat kedua kota suci zaman akhir Qadian di India dan
Rabwah di Pakistan”.
Makanya Ahmadiyah tidak berani berdebat dengan saya. Saya punya data yang
lengkap. Jadi nabinya ini (fhoto Mirza Ghulam Ahmad), kitab sucinya ini (kitab
Tadzkirah) tempat sucinya ini ( Qadian dan Pakistan). Sudah agama Ahmadiyah.
Jangan atas nama agama Islam, selama ini kan satu rumah Islam dan Ahamadiyah
Cuma ribut melulu, kan begitu persoalannya. Mereka rusakin ini rumah yang milik
bersama, satu rumah kan. Mereka kerjanya rusakin, Al-Qur’an diputar balikan kan
jadi ribut umat Islam. Karena satu rumah ribut terus udah misah rumah bikin rumah
sendiri.
15. Bagaimana pandangan PBB, terhadap kebabasan beragama dengan keterkaitan
dengan kasus Ahmadiyah ?
Jawab :
Orang delegasi dari Amerika sudah dua kali datang ke MUI, orang dari
Jerman satu kali. pertanyaan sama, masalah kebebasan beragama. tanggal 10 januari
2008 datang ke Indonesia tokoh agama dari Amerika ini resmi. Kirim surat ke MUI
pusat, bahwa mereka datang ini, mau mengetahui proses keluarnya label halal
haramnya makanan, dan obat-obatan badan POM. Itu surat yang dikirim ke MUI
sebelum mereka berangkat, dijawab oleh MUI silahkan datang. Datanglah tokoh tiga
agama, dari Amerika, tokoh Islam, tokoh Kristen, tokoh Yahudi. Diadakan rapat di
hotel menteng, hotel cemara. Ya memang rapat MUI, saya sebenarnya di MUI ga
masuk komisi badan POM itu. Sebab ini rapat dengan badan POM.karena yang
mereka tanyakan tentang proses keluarnya label halalnya itu, makanan dan obat-
obatan bagaimana. cuma oleh Pak Hamidan menjelang pertemuan saya ditelepon,
oleh Dr.Amirsyah di suruh oleh Pak Hamidan, Pak Amin harus ikut pertemuan
dengan tokoh agama, dari Amerika. dan sekarang sudah kumpul kita.
Tolong segera datang, pukul satu siang. Langsung rapat dimulai, yang tokoh
delegasi Islam menanyakan kenapa syiah zaidiah tidak boleh berkembang di
Indonesia, yang tokoh Kristen kenapa di Indonesia ini kalau membangun tempat
ibadah Kristen harus ada 90 KK itu, kan surat SKB itu kan begitu sekarang, dari
yahudi ini perempuan, kenapa Ahmadiyah dilarang di Indonesia, kenapa Islam Hamid
(Al-Qiyadah) nabi Musadek di larang di Indonesia, kenapa pemerintah Indonesia ini
terlalu patuh oleh MUI. Pak Hamidan dengan dia tegang ada kali 45 menit, dan tidak
paham-paham si perempuan yahudi.
Karena suasana sudah tegang dan sore. Saya minta bicara, kemudian
diizinkan, saya katakan sama yahudi. negara kami Republik Indonesia ini menjamin
kebebasan beragama, konstitusi negara kami menjamin itu. kebebasan beragama
maksudnya, orang Hindu bebas menjalankan ajaran Hindu sesuai dengan dasar-dasar
ajaran agama Hindu Orang Budha bebas menjalankan ajaran dasar-dasar agama
Budha, orang Kristen katolik bebas menjalankan ajaran katolik sesuai dengan ajaran
dasar-dasar ajaran agama Kristen katolik. Orang Islam juga bebas menjalankan
ajaran Islam sesuai dengan ajaran dasar-dasar agama Islam. Tidak boleh agama umat
yang banyak pengikutnya, memaksa umat yang sedikit untuk masuk ikut agama
mereka itu di jamin oleh konstitusi negara kami.
Dan itu sudah berjalan, sebab selama ini tidak ada masalah. Masalah
Ahmadiyah ini bukan masalah sebatas kebebasan beragama, ini mengacak-acak
agama. Agama Islam diacak-acak umat Islam sudah punya nabi dari Mekkah datang
mereka nabi dari India, ini ngajak berantem. Untung umat Islam yang 210 juta ini
sabar, ini masalah keyakinan saya bilang. 210 juta nabinya dari Mekkah Nabi
Muhammad datang mereka sama ngajak berantem. Ini nabi yang dicari (fhoto Mirza
Ghulam Ahmad).
Ini kitab sucinya (kitab Tazkirah). Jadi kalau berbicara kebebasan bergama
bikin aja agama Ahmadiyah jangan ngacak-ngacak agama Islam. Kenapa pemerintah
itu patuh terhadap faywa MUI, untuk diketahui bahwa MUI itu adalah utusan dari
ormas Islam tingkat pusat. NU punya utusan banyak umatnya, paling banyak di MUI.
Ketua umumnya, sekjennya itu orang NU sesuai dengan banyak umat, jadi banyak
orang NU. Kemudian Muhammadiyah, ada wakilnya Din Syamsudin, dan lain-lain
itu wakil dari Muhammdiyah jadi semua ormas Islam tingkat pusat di Indonesia ini
ada wakilnya, di MUI. Jadi kotak suara 210 juta umat Islam di Indonesia agar
pemerintah dengar karena wakilnya ada semua.
16. Apakah PBB, membenarkan pelarangan-pelarangan yang terjadi di masyarakat
tentang Ahmadiyah ?
Jawab :
Bukan membenarkan meminta, udah bikin surat ke presiden. Sehinga waktu
pertemuan dengan wapres tanggal 12 januari 2009 di istana wapres. Pak Fuad
Amsyari, sekretaris majlis syura PBB. Perkenalkan semua satu persatu, ini Pak Amin
ini ahli aliran sesat kata Pak Fuad. Kemudian dikasihkan data-data tentang
Ahmadiyah, mudah-mudahan Pak wapres sempat membaca. Saya bicara, Pak wapres
saya minta hadiah untuk umat Islam, saya atas nama umat Islam minta hadiah.
Saya jelaskan hadiah yang kami minta adalah kepres tentang pelarangan
Ahmadiyah secara nasional.tindak lanjut atas keluarnya SKB 3 Mentri. Karena
banyaknya pelanggaran yang dilakukan Ahmadiyah setelah keluarnya SKB . Jawaban
Pak wapres, adalah kami tetap komitmen dengan janji kami dengan memperhatikan
HAM. Jadi kita meminta, untuk dilarang. sebab ini perusakan terhadap agama Islam.
17. Menurut PBB, apakah larangan-larangan yang terjadi dengan aliran Ahmadiyah,
bertentangan dengan hukum dan agama ?
Jawab:
Tidak bertentangan justru itu sesuai dengan hukum, sudah dibicarakan lalu
dikeluarin larangan itu. dan setelah membuktikan pelarangan kelakuan perbuatan
yang dilakukan oleh Ahmadiyah bahwa itu menodai Islam. Memang UU harusnya
dilarang, itu ada UU kepresnya. Itu saya katakan antara kebebasan beragama dengan
kebebasan mengacak agama atau istilah KH. Hasim Muzadi merusak agama, beda
antara kebebasan beragama atau istilah saya mengacak-ngacak agama Islam kalau
istilah KH Hasim Muzadi ketua umum PBNU merusak agama. Ini Ahmadiyah
melakukan perusakan terhadap agama Islam pantas wajib harus dilarang.
18. Bagaimana kebijakan Politik PBB tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia ?
Jawab :
Itu tadi larang oleh pemerintah, sudah kami kirim surat resmi ke pemerintah
atau bikin agama baru. Biar berjalan kebebasan beragama, jangan mengacak-acak
Islam. Saya sudah beragama kali dipanggil oleh komnas ham. Akhirnya nyerah juga,
malahan mau belajar sama saya.
19. Apakah kebijakan poltik PBB mempunyai pengaruh terhadap lahirnya SKB 3
Menteri ?
Jawab :
Saya wakil, wakil Kejaksaaan Agung saya wakilnya tapi bukan dari MUI
pusat, saya jelaskan sama semua peserta departemen dalam negeri, kepolisian, mabes
polri, jaksa agung, semua saya jelaskan tentang Ahmadiyah. sehingga keluar SKB,
keputusan bersama. di kejaksaan agung.
20. Seberapa besar, pengaruh kebijakan poltik PBB terhadap lahirnya SKB 2 Mentri ?
Jawab :
Sebenarnya kalau atas nama partai tidak ada, karena saya kesana itu atas nama
MUI pusat. Diutus oleh MUI pusat, malahan yang diprotes oleh Buyung Nasution
karena kehadiran saya pada waktu itu belum menjadi anggota MUI, Sehingga
wartawan banyak yang datang kemari . kenapa Pak Amin yang bukan anggota MUI
ko bisa jadi wakil MUI di rapat kejaksaan agung, kata wartawan. Saya jawab, kalau
MUI mencari orang yang ahli dalam bidangnya, menjadi wakil MUI di suatu
pertemuan kira-kira salah, umpama orang membangun bangunan mencari insinyur
ahli dalam soal membangun bangunan kira-kira salah? Saya dipilih MUI karena
tahu, saya ini ahli bidang aliran sesat. Mereka diam.
21. Bagaimana bentuk dukungan poltik PBB terhadap lahirnya keputusan hukum
SKB 3 Mentri bagi Ahmadiyah ?
Jawab :
Ya mendukung betul, berterimakasih itu walaupun malahan kita tidak buat
karena tidak tegas itu. Aturan kita minta larang, bukan SKB, memang Undang-
undangnya begitu prosedurnya. Peringatan keras dulu, kalau masih melanggar baru
Kepres. Itu undang-undangnya memang begitu, kepres no. 1 tahun 1965. peringatan
dulu kalau masih melanggar baru kepres. Karena kami menemukan data pelanggaran
maka LPPI mau kirim surat.ke Presiden untuk dilarang
22. Apakah menurut PBB SKB 3 Mentri bisa memberikan jalan tengah terhadap
keberadaan JAI ?
Jawab :
Itu kan SKB itu tidak boleh lagi mereka itu menyiarkan pahamnya kepada
orang lain begitu kan, sebenarnya kalau kembali pada UU bukan begitu bunyinya. nih
Pasal 1 “setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang
sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.
Penafsiaran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”.
Kan dilarang pasal 1. pasal 2 ayat 1 “barang siapa yang melanggar
ketentuan tersebut, dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk
menghentikan perbuatannya itu. Dengan suatu keputusan keputusan bersama Mentri
Agama, Mentri Jaksa Agung, Mentri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut
dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan maka
Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisai itu dan menyatakan
organisasi atau aliaran tersebut sebagai organisai atau aliran terlarang satu dan
lain hal setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Mentri Agama, Mentri Jaksa
Agung, Mentri dalam Negeri.” jadi undang-undanya begitu, peringatan keras, Cuma
ini agak lembek, tidak tegas SKB itu. Jadi ini Undang-undangnya, UU No.1 tahun
1965 tentang pencegahan penyalahgunaan/penodaan agama.
23. Bagaimanakah kebijkasanaan yang ditawarkan PBB, atas persoalan eksistensi
ajaran JAI ?
Jawab :
Ya itu, Partai Bulan Bintang larang, ga ada pendeknya larang gitu aja atau
bikin agama sendiri. tidak bisa ditawar-tawar. Larangannya dengan kepres. Kan jelas
“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau suatu
aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan
organisai itu dan menyatakan organisasi atau aliaran tersebut sebagai organisai
atau aliran terlarang satu dan lain hal setelah Presiden mendapat pertimbangan dari
Mentri Agama, Mentri Jaksa Agung, Mentri dalam Negeri” jadi melarang ini
Undang-undanya begitu.
24. konsep dasar PBB tentang keagamaan, kemasyarakatan, kenegaraan ?
Jawab :
Ya kan Partai Bulan Bintang itu di mana-mana kampanyenya tegakkan
syariat, kalau syariat sudah ditegakkan akan kena semua keadilan ini. Rasul sudah
mencohtohkan. Kalau barat, membicarakan ekonomi. pinjem itu kan ada bunganya,
kalau Islam bukan minjem, dikeluarin hartanya itu ada milik orang miskin kan gitu.
Malahan Rasul mengatakan ambil dari yang punya, suruh ambil. Ambil zakat itu
harus datang pada yang kaya. Kalau barat kan minjem, tapi ada bunga lagi kan. Kalau
ga bayar berbunga lagi.
Kalau Islam kasih, bagi yang kaya ada kewajiban untuk memberikan pada
yang miskin. Jadi kalau syariat Islam ditegakkan betul akan beres semua. Makanya
Partai Bulan Begitu. Partai Bulan Bintang akan tetap menjunjung syariat Islam dan
tidak akan merugikan agama lain.
Recommended