View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
P U T U S A N Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan
Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 dalam Penjualan Jasa Asuransi kepada Penumpang Ferry Batam –
Singapura/Malaysia di Terminal Ferry Kota Batam, yang dilakukan oleh: ----------------------
1. Terlapor I: Badan Pengusahaan Batam (d/h Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam), berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 01, Batam Center,
Batam, Provinsi Kepulauan Riau 29400, Nomor Telepon (0778) 462047, dan Nomor
Fax (0778) 462240; 462456 selanjutnya disebut BP Batam; ----------------------------------
2. Terlapor II: PT Jasa Raharja (Persero) Batam, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami
Nomor 01, Komp. Perkantoran Sekupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau 29422,
Nomor Telepon (0778) 322894 selanjutnya, disebut PT Jasa Raharja (Persero); -------
3. Terlapor III: PT Asuransi Jasaraharja Putera Batam , berkedudukan di Jalan Raden
Patah, Komp. Libra Center Blok A Nomor 04, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor
Telepon (0778) 431230, dan Nomor Fax (0778) 431232 selanjutnya disebut PT
Asuransi Jasaraharja Putera; --------------------------------------------------------------------
4. Terlapor IV: PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam, berkedudukan di Komp.
Regency Park Blok I/3, Jalan Teuku Umar – Lubuk Baja, Pulau Batam 29432, Nomor
Telepon (0778) 458928; 458727 dan Nomor Fax (0778) 458928 selanjutnya disebut PT
Jasa Asuransi Indonesia (Persero); -------------------------------------------------------------
5. Terlapor V: PT Indodharma Corpora, berkedudukan di Terminal Ferry Internasional
Sekupang, Jalan R.E. Martadinata, Sekupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor
Telepon (0778) 323851 dan Nomor Fax (0778) 323492 selanjutnya disebut PT
Indodharma Corpora; ------------------------------- ----------------------------------------------
6. Terlapor VI: PT Synergy Tharada, berkedudukan di Batam Center Point,
International Ferry Terminal, Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor
Telepon (0778) 467939; 467816 dan Nomor Fax (0778) 467868; 467815 selanjutnya
disebut PT Synergy Tharada; ---------------------------------------------------------------------
7. Terlapor VII: PT Senimba Bay Resort, berkedudukan di Jalan K.H. Akhmad Dahlan,
Komplek Waterfont City Nomor 01, Sei Temiang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
selanjutnya disebut PT Senimba Bay Resort; --------------------------------------------------
halaman 2 dari 74
mengambil Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------
Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: -------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut
LHPP); -------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL) ; ----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -------------------
Setelah membaca tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor. -----------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya
Dugaan Pelanggaran Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 dalam Penjualan Jasa Asuransi kepada Penumpang Ferry Batam –
Singapura/Malaysia di Pelabuhan Ferry Kota Batam (vide bukti L1, C107); ---------
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan
tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; --------
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 140/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 16
November 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 32/KPPU-
L/2009 terhitung sejak tanggal 16 November 2009 sampai dengan tanggal 31
Desember 2009 (vide bukti A1); -------------------------------------------------------------
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris
Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1222/SJ/ST/XI/2009 tanggal 16
November 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa
dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 (vide bukti
A3); ----------------------------------------------------------------------------------------------
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya Pelanggaran Pasal 9,
Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor
IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII (vide bukti A21); ----------------------
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim
Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Koordinasi agar Pemeriksaan
Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A21); ---------
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui
dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 01/KPPU/PEN/I/2010 tanggal 04
Januari 2010 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor 32/KPPU-
halaman 3 dari 74
L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 04 Januari
2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 (vide bukti A22); -------------------------
8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris
Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 01/SJ/ST/I/2010 tanggal 04 Januari
2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam
Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 (vide bukti A24); ----------
9. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan
Nomor 137/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal
31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 (vibe bukti A48); ---------------
10. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar
keterangan dari para Terlapor dan Saksi; ---------------------------------------------------
11. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan Saksi telah dicatat
dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan Saksi; -----------------
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai
sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang
diperoleh selama Pemeriksaan; ---------------------------------------------------------------
13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa
membuat LHPL yang berisi (vide bukti A59); --------------------------------------------
13.1 Tentang Ketentuan Mengenai Asuransi Kecelakaan Penumpang di
Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------
13.1.1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
(vide bukti C72); -------------------------------------------------------------
a. “Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum,
kereta-api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional
dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib
membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan
untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan
penumpang dalam perjalanan”. (Pasal 3 ayat (1) huruf a); -----
b. Iuran wajib pada pasal 3 huruf a digunakan untuk mengganti
kerugian berhubung dengan kematian, cacat tetap akibat
kecelakaan penumpang”. (Pasal 3 ayat (1) huruf c); -------------
halaman 4 dari 74
c. “Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal 3
dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh
yang ditetapkan oleh Menteri”. (Pasal 4 ayat (1)); ----------------
d. “Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap
penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan
pembelian tiket”. (Pasal 4 ayat (2)); ---------------------------------
e. “Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha
dari perusahaan-perusahaan kendaraan tersebut pada pasal 3
ayat (1) sub a sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang
iuran wajib dari para penumpang kepada dana pertanggungan
melalui bank atau badan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri”.
(Pasal 5); -----------------------------------------------------------------
f. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964
mengatur tentang asuransi kecelakaan kendaraan bermotor
umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan
nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional. --
13.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978, Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian
Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" (vide bukti
C77); ---------------------------------------------------------------------------
“Perusahaan berusaha di dalam negeri khususnya dalam lapangan
Asuransi Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor, Asuransi
Kecelakaan Penumpang dan Surety/Bonding, yaitu dengan jalan: ---
a. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk re-
asuransi dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan
bermotor, asuransi kecelakaan penumpang dan Surety/Bonding.
b. memberi perantaraan dalam penutupan asuransi tanggung jawab
kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan penumpang dan
Surety/Bonding". (Pasal 1); --------------------------------------------
13.1.3 Keputusan Menteri Nomor 337/KMK.011/1981 tentang
Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian
Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,
pada pokoknya mengatur bahwa yang ditunjuk untuk
melaksanakan pertanggungan wajib tersebut adalah Jasa Raharja,
dimana semua masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa
angkutan umum dan mengalami kecelakaan berhak mendapat
santunan dari Pemerintah melalui Jasa Raharja, sedangkan untuk
halaman 5 dari 74
kapal ferry dengan rute internasional tidak menjadi tanggung jawab
Jasa Raharja; ------------------------------------------------------------------
13.1.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang
Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di
Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara, yang
pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut (vide bukti C67): -----
a. “Iuran Wajib merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh
para penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang
umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut, dan
udara kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang”. (Pasal 1 Ayat
(2)); ------------------------------------------------------------------------
b. “Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di
atas Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah”). (Pasal 6 Ayat (2) huruf e). ----------
13.1.5 Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam Nomor
10/SKEP/KA/IV/90 tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri
Wisatawan. (vide bukti C71) -----------------------------------------------
“Mewajibkan semua Biro Perjalanan Umum/Cabang yang
beroperasi di Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan
wisatawan.”
13.2 Penetapan Harga Asuransi Kecelakaan bagi Penumpang/Wisatawan
oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam -----------------
13.2.1 Kepala Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam Republik Indonesia mengirimkan surat Nomor
B/301/KA/V/1997 tertanggal 9 Mei 1997 kepada Pimpinan PT
Asuransi Jasa Raharja Putera. Dalam surat tersebut tercantum hal-
hal sebagai berikut (vide bukti C97): --------------------------------------
a. Premi Asuransi Kecelakaan Diri di laut ditanggung oleh setiap
penumpang/wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 (Satu Dollar
Singapura) untuk penumpang tujuan luar negeri; -------------------
b. Setiap penumpang (penduduk Indonesia) dengan tujuan
Singapura/Malaysia juga diberikan pertanggungan asuransi
apabila terjadi kecelakaan selama kunjungan ± 7 (tujuh) hari,
dan nilai premi yang akan diperoleh sama dengan orang asing
halaman 6 dari 74
yang melakukan kunjungan di Wilayah Propinsi Riau (sebelum
Propinsi Kepulauan Riau terbentuk). ---------------------------------
13.2.2 Berdasarkan surat tersebut, pihak pengelola Terminal Ferry
Internasional Sekupang dan Pengelola Terminal Ferry Internasional
Teluk Senimba membuat perjanjian dengan PT Asuransi Jasa
Raharja Putera untuk menetapkan premi asuransi kecelakaan diri
penumpang/wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 (Satu Dollar
Singapura) per penumpang; ------------------------------------------------
13.2.3 Berdasarkan surat tersebut, pihak pengelola Terminal Ferry
Internasional Batam Center membuat perjanjian dengan PT Jasa
Asuransi Indonesia (Persero) untuk menetapkan premi asuransi
kecelakaan diri penumpang/wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 (Satu
Dollar Singapura) per penumpang; ----------------------------------------
13.3 Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan di
Terminal Ferry Internasional Batam ---------------------------------------------
13.3.1 Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan
Ferry di Terminal Ferry Internasional Sekupang ------------------------
a. Kesepakatan Bersama antara Team Management Otorita Batam
dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Jasa Raharja
Putera tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri bagi
Penumpang/Wisatawan Nomor 01/KB/GM-Term/XI/2003,
Nomor P/PK/001/XI/2003, Nomor P/KS/001/XI/2003 (vide
bukti C108).
(1) Para Pihak ---------------------------------------------------------
− Team Management Otorita Batam, berkedudukan di
Terminal Ferry Internasional Sekupang Batam sebagai
PIHAK PERTAMA;
− PT Jasa Raharja (Persero) Batam, berkedudukan di Jl.
Ir. Sutami Batam sebagai PIHAK KEDUA;
− PT Asuransi Jasa Raharja Putera Batam, berkedudukan
di Jl. Yos Sudarso, Komplek Baloi Point Blok B-1 No.
04 Batam sebagai PIHAK KETIGA.
(2) Isi Kesepakatan----------------------------------------------------
− Bahwa Otorita Batam berkeinginan meningkatkan
pelayanan dengan memberikan kepastian jaminan
asuransi kepada penumpang/wisatawan dan awak
kapal yang bepergian menggunakan ferry yang
berangkat melalui Pelabuhan Internasional Sekupang
halaman 7 dari 74
sepakat mengadakan kerjasama dengan konsorsium
asuransi yaitu PT Jasa Raharja (Persero) Batam dan
PT Asuransi Jasa Raharja Putera Batam, untuk
memberikan jaminan pertanggungan kecelakaan diri
kepada penumpang/wisatawan yang bepergian
menggunakan ferry yang berangkat melalui
Pelabuhan Internasional Sekupang, PT Jasa Raharja
(Persero) Batam dan PT Asuransi Jasa Raharja
Putera Batam menerima sejumlah premi dari Otorita
Batam untuk memberikan jaminan pertanggungan atas
risiko keuangan akibat kecelakaan yang terjadi
terhadap wisatawan.
− Besarnya premi asuransi adalah $ Sin 1,00 (Satu
Dollar Singapore) per penumpang/wisatawan untuk
sekali perjalanan. (Pasal 4 ayat (2)).
− PIHAK PERTAMA akan mendapat jasa pengutipan
sebesar 10% dari premi yang diterima oleh PIHAK
KETIGA.( Pasal 5 ayat (3)).
− Agen Kapal sebagai kolektor premi asuransi yang
ditunjuk oleh Pengelola Pelabuhan Internasional
Sekupang akan mendapat biaya operasional sebesar
10% dari premi yang diterima oleh PIHAK KETIGA.
( Pasal 5 ayat (4)).
− Melakukan pengutipan premi asuransi dari setiap
penumpang/wisatawan dan menyetorkannya kepada
PIHAK KETIGA, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam perjanjian ini.( Pasal 7 Ayat (1)).
b. Perjanjian antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam dengan PT Indodharma Corpora, yaitu Perjanjian Nomor
12/PERJ-KA/VIII/2004-111/IDC-OB/SP/BOT-SKP/VIII/2004
tentang Kerjasama untuk Membangun, Mengelola, dan
Memelihara Terminal Ferry Internasional Sekupang. Perjanjian
tertanggal 20 Agustus 2004 dan berlaku selama 15 (lima belas)
tahun sejak tanggal perjanjian (vide bukti C85); --------------------
Dalam perjanjian tersebut tercantum hal-hal sebagai berikut : ---
Pihak Kedua (PT Indodharma Corpora) wajib
menyelenggarakan asuransi yang meng-cover keselamatan
halaman 8 dari 74
penumpang selama perjalanan atau di lokasi Terminal Ferry
Internasional Sekupang dan asuransi untuk meng-cover
kendaraan di areal parkir Terminal Ferry Internasional
Sekupang. (Pasal 24 poin 24.2)
c. Kesepakatan Bersama antara PT Indodharma Corpora dengan
PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Jasa Raharja Putera
tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri bagi
Penumpang/Wisatawan Ferry Nomor 01A/IDC-
TFIS/GM/IX/2004, Nomor SP/JR/004/2004, Nomor
P/KS/105/IX/2004, tertanggal 01 September 2004 yang berlaku
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 dan diketahui oleh
Pihak Otorita Batam (vide bukti C93); -------------------------------
(1) Para Pihak ------------------------------------------------------------
− PT Indodharma Corpora sebagai PIHAK PERTAMA;
− PT Jasa Raharja (Persero) Batam sebagai PIHAK
KEDUA;
− PT Asuransi Jasa Raharja Putera Batam sebagai PIHAK
KETIGA.
(2) Isi Perjanjian ---------------------------------------------------------
− Bahwa PT Indodharma Corpora berkeinginan
meningkatkan pelayanan dengan memberikan kepastian
jaminan asuransi kepada penumpang/wisatawan dan
awak kapal yang bepergian menggunakan ferry yang
berangkat melalui Pelabuhan Internasional Sekupang
sepakat mengadakan kerjasama dengan konsorsium
asuransi yaitu PT Jasa Raharja (Persero) Batam dan PT
Asuransi Jasa Raharja Putera Batam, untuk memberikan
jaminan pertanggungan kecelakaan diri kepada
penumpang/wisatawan yang bepergian menggunakan
ferry yang berangkat melalui Pelabuhan Internasional
Sekupang, PT Jasa Raharja (Persero) Batam dan PT
Asuransi Jasa Raharja Putera Batam menerima sejumlah
premi dari PT Indodharma Corpora untuk memberikan
jaminan pertanggungan atas risiko keuangan akibat
kecelakaan yang terjadi terhadap wisatawan.
− Besarnya premi asuransi adalah $SGD 1,00 (Satu
Dollar Singapura) per penumpang/wisatawan untuk
sekali perjalanan. (Pasal 4 Ayat (2)).
halaman 9 dari 74
− Tentang Pengutipan dan Penyetoran Premi Asuransi,
Pasal 5 ayat (4), (5), (6).
� PIHAK PERTAMA akan mendapat jasa pengutipan
sebesar 18.75% dari premi yang diterima oleh
PIHAK KETIGA.
� Agen Pelayaran sebagai Kolektor Premi yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan mendapat
biaya sebesar 10% dari premi yang diterima oleh
PIHAK KETIGA.
� Otorita Batam sebagai Regulator Pelabuhan Laut
Internasional akan mendapat royalty yang sebesar
15% dari premi yang diterima oleh PIHAK KETIGA.
(3) Dalam perjanjian terbaru antara PT Indodharma Corpora
dengan PT Asuransi Jasa Raharja Putera, mulai tanggal 1
November 2008, PT Asuransi Jasa Raharja Putera mendapat
bagian 72%, PT Indodharma Corpora mendapat bagian
20%, dan agen pelayaran mendapat bagian 8%. ----------------
(4) Dalam perjanjian antara PT Indodharma Corpora dengan PT
Asuransi Jasa Raharja Putera, disepakati jaminan
pertanggungan asuransi bagi penumpang/wisatawan ferry
yang menjadi korban kecelakaan adalah sebagai berikut: ----
• Meninggal Dunia Sin $ 20.000
• Cacat Tetap (maksimum) Sin $ 20.000
• Biaya Perawatan (maksimum) Sin $ 6.000
• Biaya Pemulangan Jenazah (maksimum) Sin $ 3.000
13.3.2 Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan
di Terminal Ferry Internasional Batam Center --------------------------
a. Perjanjian Kerjasama Operasioanal antara PT Synergy Tharada
dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
(sekarang Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Pelabuhan
Batam) Nomor 02////110
2002///04VIISPBCSTOB
VIIKAPERJ
−−
tentang
Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry Internasional
Batam Center (vide bukti C13). ---------------------------------------
Dalam perjanjian tersebut tercantum kewajiban PT Synergy
Tharada selaku Pihak Kedua untuk mengasuransikan
penumpang pengguna jasa Terminal Ferry:
halaman 10 dari 74
”Pihak Kedua (PT Synergy Tharada) wajib mengasuransikan
gedung Kompleks Terminal Ferry dari resiko kebakaran,
kerusuhan/huru hara dan lainnya. Premi asuransi tersebut
dibayar Pihak Kedua dan polisnya atas nama Pihak Pertama
selaku beneficiary dan terikat untuk mengadakan asuransi
terhadap penumpang pengguna jasa Terminal Ferry”.
b. Bahwa perjanjian tersebut menjadi dasar dan aturan PT Synergy
Tharada dalam mengasuransikan penumpang pengguna jasa
Terminal Ferry Internasional Batam Center; ------------------------
c. Perjanjian Kerjasama antara PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero) dengan PT Synergy Tharada tentang Penutupan
Asuransi Kecelakaan Diri bagi Wisatawan/Penumpang dari dan
ke Terminal Ferry Internasional Batu Ampar, Batam Nomor
PKS.015.AJI/V/2001-NO.101/KS-AJI/J/V/2001 tertanggal 01
Mei 2001. Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 19
Desember 2003 (vide bukti C11); -------------------------------------
Pada pokoknya dalam perjanjian tersebut disepakati hal-hal
sebagai berikut:
(1) Menunjuk PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) sebagai
penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi
kecelakaan diri Penumpang/Wisatawan ferry; ------------------
(2) Pertanggungan berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam
untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender selama
di tempat tujuan, terhitung sejak tanggal keberangkatan dari
Terminal Batu Ampar; ---------------------------------------------
(3) Tarif premi yang dibebankan kepada penumpang sebesar
Sin $ 1 (satu dolar Singapura) per Penumpang/Wisatawan
Ferry; ------------------------------------------------------------------
(4) PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) setuju memberikan
rabat atau potongan premi kepada PT Synergy Tharada
sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif premi untuk setiap
penutupan asuransi kecelakaan. -----------------------------------
d. Perjanjian Kerjasama antara PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero) dengan PT Synergy Tharada tentang Penutupan
Asuransi Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan dari dan
ke Terminal Ferry Internasional Batam Center, Batam Nomor
PKS.033.AJI/VII/2003-NO.053/ST-PKS/VII/2003
halaman 11 dari 74
tertanggal 30 Juli 2003 dan berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2007 (vide bukti C83); -------------------------------------
Pada pokoknya dalam perjanjian tersebut disepakati hal-hal
sebagai berikut: ----------------------------------------------------------
(1) Menunjuk PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) sebagai
penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi
kecelakaan diri Penumpang/Wisatawan ferry; ------------------
(2) Pertanggungan berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam
untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender selama
di tempat tujuan, terhitung sejak tanggal keberangkatan dari
Terminal Batu Ampar; ---------------------------------------------
(3) Tarif premi yang dibebankan kepada Penumpang sebesar
Sin $ 1 (satu dolar Singapura) per Penumpang/Wisatawan
Ferry;
(4) PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) setuju memberikan
rabat atau potongan premi kepada PT Synergy Tharada
sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif premi untuk setiap
penutupan asuransi kecelakaan. -----------------------------------
e. Perjanjian Kerjasama PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero)
dengan PT Synergy Tharada tentang Penutupan Asuransi
Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan dari dan ke
Terminal Ferry Internasional Batam Center, Batam Nomor
PKS.023A/AJI/IX/2008-NO.023/PUPIBC-LgL/PKS/IX/2008
tertanggal 01 September 2008 yang berlaku selama 10 (sepuluh)
tahun terhitung sejak tanggal 01 September 2008 (vide bukti
C9, C89); ------------------------------------------------------------------
Perjanjian tersebut pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai
berikut: --------------------------------------------------------------------
(1) Menunjuk PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) sebagai
penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi
kecelakaan diri Penumpang/Wisatawan ferry; ------------------
(2) Pertanggungan berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam
untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender selama
di tempat tujuan, terhitung sejak tanggal keberangkatan dari
Terminal Ferry Internasional Batam Center; --------------------
halaman 12 dari 74
(3) Tarif premi yang dibebankan kepada Penumpang sebesar
Sin $ 1 (satu dolar Singapura) per Penumpang/Wisatawan
Ferry; ----------------------------------------------------------------
(4) PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) setuju memberikan
rabat atau potongan premi asuransi kepada PT Synergy
Tharada sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif premi
asuransi untuk setiap penutupan asuransi kecelakaan diri
bagi Penumpang/Wisatawan Ferry. Hal tersebut sudah
termasuk kewajiban PT Synergy Tharada selaku Pengelola
Pelabuhan kepada Pihak BP Kawasan sesuai dengan
perjanjian Nomor 04/PERJ-KA/VII/2002-110/OB-
ST/SPBC/VII/02 tanggal 5 Juli 2002 (vide bukti C13). -------
(5) Pada tahun 2009, dalam perjanjian antara PT Synergy
Tharada dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero)
disepakati jaminan pertanggungan asuransi bagi
Penumpang/Wisatawan Ferry yang menjadi korban
kecelakaan adalah sebagai berikut: ------------------------------
• Meninggal Dunia Sin $ 20.000
• Cacat Tetap (maksimum) Sin $ 20.000
• Biaya Perawatan (maksimum) Sin $ 6.000
• Biaya Pemulangan Jenazah (maksimum) Sin $ 3.000
13.3.3 Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan
Ferry di Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba. -----------------
a. Terdapat Kesepakatan Bersama antara PT Jasa Raharja
(Persero) dan PT Asuransi Jasa Raharja Putera dengan PT
Marina City Development tentang Pemungutan Premi Asuransi
Kecelakaan Diri bagi Penumpang Ferry Nomor
P/KS/012/XI/2003, Nomor P/KS/11/XI/2003, Nomor
216/MCD-Ex/XI2003, tertanggal 01 Nopember 2007 yang
berlaku sampai dengan 31 Oktober 2007 dan diperpanjang
selama 5 (lima) tahun sampai dengan 31 Oktober 2012. ----------
b. Bahwa besarnya premi asuransi adalah Sin $ 1 per
Penumpang/Wisatawan Ferry untuk sekali perjalanan dengan
masa pertanggungan 7 (tujuh) hari. -----------------------------------
c. Dalam perjanjian antara PT Marina City Development dengan
PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Jasa Raharja Putera,
disepakati jaminan pertanggungan asuransi bagi
halaman 13 dari 74
Penumpang/Wisatawan Ferry yang menjadi korban kecelakaan
adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------
• Meninggal Dunia Sin $ 20.000
• Cacat Tetap (maksimum) Sin $ 20.000
• Biaya Perawatan (maksimum) Sin $ 6.000
• Biaya Pemulangan Jenazah (maksimum) Sin $ 3.000
d. Bahwa pada tahun 2007, PT Marina City Development telah
berganti nama menjadi PT Senimba Bay Resort. -------------------
13.4 Tentang Surat Kesepakatan Bersama Anggota ASITA Komda Batam
tentang Pelaksanaan Asuransi Wisatawan, Pengumpulan dan
Penyetoran Dana Promosi Pariwisata dan Dana Jaminan Bersama -------
13.4.1 Bahwa dalam rangka memperlancar Usaha Pengembangan
Kepariwisataan Daerah Industri Pulau Batam sebagai salah satu
penghasil Devisa, maka pada tanggal 24 Mei 1989 Menteri Negara
Riset dan Teknologi Republik Indonesia selaku Ketua Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 050/UM-KPTS/V/1989 tentang Badan
Promosi Pariwisata Batam (Batam Tourist Promotion Board) (vide
bukti C94); --------------------------------------------------------------------
13.4.2 Bahwa Badan Promosi Pariwisata Batam merupakan forum
kerjasama antara Pemerintah cq Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam, Instansi dan Organisasi terkait serta Industri
Pariwisata. ---------------------------------------------------------------------
13.4.3 Selanjutnya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
menerbitkan surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita
Batam nomor: 10/SKEP/KA/IV/90 mengenai Jaminan Asuransi
Kecelakaan Diri Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Batam yang
berisi Penetapan yang Mewajibkan Semua Biro Perjalanan
Umum/Cabang yang beroperasi di Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam untuk memberikan jaminan asuransi
kecelakaan diri wisatawan. (vide bukti C71) -----------------------------
13.4.4 Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka pada tanggal 19 Juli
1990, sejumlah Biro Perjalanan Umum (BPU) dan Cabang Biro
Perjalanan Umum (CBPU) yang tergabung dalan ASITA Komda
Batam menyatakan sepakat untuk melaksanakan Asuransi
Kecelakaan diri Wisatawan yang dituangkan ke dalam suatu
kesepakatan bersama. (vide bukti C105) ---------------------------------
halaman 14 dari 74
13.4.5 Dalam kesepakatan bersama tersebut, BPU dan CBPU telah sepakat
menetapkan besaran Premi Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan
tersebut sebesar Sin $ 1, yang dituangkan dalam Pasal 4 point b.1
dan ditandatangani oleh 18 (delapan belas) Anggota ASITA Komda
Batam pada tanggal 19 Juli 1990. (vide bukti C105) -------------------
13.4.6 Bahwa Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan tersebut efektif mulai
dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 1990. -----------------------------
13.5 Tentang Pelabuhan Internasional di Kota Batam ------------------------------
13.5.1 Pelabuhan Internasional di Kota Batam dibagi menjadi dua
Pelabuhan Umum (Terminal Ferry Internasional Batam Center dan
Terminal Ferry Internasional Sekupang) dan tiga Pelabuhan Khusus
(Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, Terminal Ferry
Internasional Harbour Bay, dan Terminal Ferry Internasional
Nongsa Pura). (vide bukti B1)----------------------------------------------
13.5.2 Ijin Pelabuhan Umum dikeluarkan oleh Otorita Batam sebagai
pemegang hak pengelolaan atas pelabuhan laut di Batam,
sedangkan ijin Pelabuhan Khusus dikeluarkan oleh Menteri
Perhubungan. (vide bukti B1) ----------------------------------------------
13.5.3 Meskipun Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba adalah
Pelabuhan Khusus, namun PT Senimba Bay Resort selaku
pengelola pelabuhan tetap mengikuti kebijakan mengenai asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan yang ditetapkan oleh
Otorita Batam. Apabila PT Senimba Bay Resort tidak mengikuti
kebijakan tersebut, maka Otorita Batam dapat memberikan sanksi
berupa rekomendasi kepada Menteri Perhubungan untuk meninjau
ulang ijin operasi PT Senimba Bay Resort. (vide bukti B10) ---------
13.6 Tentang Pemutusan Kerjasama dengan PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero) ---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa PT Synergy Tharada memberikan dokumen tentang pemutusan
perjanjian kerjasama dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) dengan
kronologis sebagai berikut: ------------------------------------------------------------
13.6.1 Tanggal 31 Agustus 2009, PT Synergy Tharada mengirimkan surat
kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) perihal
Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Nomor
PKS.023A/AJI/IX/2008 – No.023/PUPIBC-Lgl/PKS/IX/2008
tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri bagi
Penumpang/Wisatawan dari dan ke Terminal Ferry Internasional
Batam Center. Surat ini ditembuskan antara lain kepada Ketua
halaman 15 dari 74
Badan Pengelola Kawasan Pulau Batam dan Walikota
Pemerintahan Kota Batam. (vide bukti C89) -----------------------------
13.6.2 Tanggal 1 Oktober 2009, PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero)
mengirimkan surat Nomor SD.049/DO/X/2009 kepada PT Synergy
Tharada perihal pelaksanaan penutupan asuransi kecelakaan diri
wisatawan bagi Penumpang dari dan ke Terminal Ferry
Internasional Batam Center yang pada pokoknya menyatakan PT
Jasa Asuransi Indonesia (Persero) bersedia untuk menutup asuransi
kecelakaan diri wisatawan bagi penumpang dari dan ke Terminal
Ferry Internasional Batam Center dan tetap bertanggung jawab
terhadap klaim yang terjadi sesuai polis induk dan MoU antara PT
Jasa Asuransi Indonesia (Persero) dengan PT Synergy Tharada.
(vide bukti C90) --------------------------------------------------------------
13.6.3 Tanggal 1 Oktober 2009, Otorita Batam mengirimkan surat
Nomor B/277/ORKIN/10/2009 kepada PT Synergy Tharada perihal
Pelaksanaan Asuransi di Terminal Ferry Internasional Batam
Center yang pada pokoknya menyatakan (vide bukti C21): -----------
• Agar pelaksanaan penutupan asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan dari dan ke Terminal Ferry
Internasional Batam Center tetap dilaksanakan seperti yang
telah berjalan selama ini sampai dengan adanya perubahan
resmi dari Otorita Batam dan PT Synergy Tharada. ----------------
• Agar PT Synergy Tharada terlebih dahulu menyampaikan
usulan rencana perubahan secara jelas dan transparan sebagai
bahan pembahasan, pertimbangan dan persetujuan tertulis dari
Otorita Batam. -----------------------------------------------------------
13.6.4 Tanggal 2 Desember 2009, PT Synergy Tharada mengirimkan surat
Nomor 023/PUPIBC-DIR/XII/2009 kepada Ketua Otorita Batam
perihal Pengadaan Penutupan Asuransi Personal Accident untuk
Penumpang/Wisatawan Pengguna Jasa Terminal Ferry
Internasional Batam Center Point yang pada pokoknya
memberitahukan PT Synergy Tharada akan melakukan tender
secara terbuka dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam
bidang asuransi bagi penumpang pengguna jasa Terminal Ferry
Internasional Batam Center Point. PT Synergy Tharada menunjuk
PT Fresnel Perdana Mandiri sebagai broker dan konsultan asuransi
untuk melakukan tender. Setelah proses tender terlaksana dan telah
halaman 16 dari 74
ditunjuk pemenang, PT Synergy Tharada akan melaporkan proses
tersebut kepada Otorita Batam. (vide bukti C23, C25, C26, C27,
C28) ----------------------------------------------------------------------------
13.6.5 Bahwa setelah dilakukan pemutusan kerjasama dengan PT Jasa
Asuransi Indonesia (Persero) dan dilakukannya tender ulang oleh
PT Synergy Tharada melalui PT Fresnel Perdana Mandiri sebagai
broker dan konsultan asuransi, kemudian PT Synergy Tharada
melapor kembali kepada Ketua Otorita Batam pada tanggal 9
Februari 2010 untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan hasil
tender tersebut. (vide bukti C29) -------------------------------------------
13.6.6 Bahwa menurut Otorita Batam ketika PT Synergy Tharada
melakukan tender, PT Synergy Tharada melakukan kesalahan besar
dan melanggar perjanjian KSO dengan Otorita Batam yang berisi
setiap jasa pengelolaan harus seijin Otorita Batam. (vide bukti B19)
13.6.7 Sampai Pemeriksaan Lanjutan ini berakhir, PT Synergy Tharada
tidak dapat melaksanakan hasil tender tersebut dikarenakan Pihak
Otorita Batam masih mewajibkan PT Synergy Tharada untuk tetap
menggunakan PT Jasindo sebagai penyelenggara Asuransi
Terminal Ferry Internasional Batam Center Point, berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama Operasi pasal 712 dan Inpres Nomor 5/2005.
(vide bukti B19) --------------------------------------------------------------
13.7 Fakta lain: -------------------------------------------------------------------------------
Tanggapan Otorita Batam atas Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan
Permohonan Perubahan Perilaku, yang pada intinya sebagai berikut; (vide
bukti A74) --------------------------------------------------------------------------------
13.7.1 Mengenai Sejarah Asuransi Wisatawan ----------------------------------
a. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dari dan ke
Pulau Batam serta pulau-pulau sekitarnya, Otorita Batam
(dahulu Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam) memandang perlu dilakukannya
pelayanan bagi keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan
cara memberikan perlindungan kecelakaan diri bagi wisatawan
yang datang maupun Warga Negara Indonesia yang berkunjung
ke Singapura dan/atau Malaysia melalui Pelabuhan Pulau
Batam. ---------------------------------------------------------------------
b. Perlindungan diri wisatawan tersebut kemudian dituangkan
dalam bentuk Asuransi yang disebut Asuransi Wisatawan.
Melalui surat Nomor b/58//KA/II/1992 tanggal 20 Februari
halaman 17 dari 74
1992 kepada Pimpinan/Pengusaha Ferry/Kapal Penumpang dan
Kepala PT. AK. Jasa Raharja agar menertibkan pelaksanaan
system penutupan bagi asuransi wisatawan dimaksud. ------------
c. Bahwa dengan pertimbangan asuransi kecelakaan diri bagi
Wisatawan belum di-cover oleh Undang-undang Nomor 33
Tahun 1964, maka Otorita Batam bekerjasama dengan PT
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja menandatangani
Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri
Nomor 19/SPJ/KA/X/1992/Nomor P/07/SPP/X/1992 tanggal 21
Oktober 1992, yang berisi antara lain: --------------------------------
Yang dimaksud tertanggung dalam tertanggung dalam
perjanjian kerjasama tersebut adalah: --------------------------------
• Setiap Wisatawan Asing/Warga Negara Asing yang masuk
ke Pulau Batam melalui Pelabuhan Laut Sekupang,
Pelabuhan Laut Batu Ampar dan Pelabuhan lainnya. ---------
• Setiap Warga Negara Asing yang memiliki izin menetap
sementara di Pulau Batam dan masuk ke Pulau Batam
melalui Pelabuhan Laut Sekupang, Pelabuhan Laut Batu
Ampar, dan Pelabuhan lainnya untuk paling lama 7 (tujuh)
hari sejak kedatangannya di Pulau Batam dan terdaftar pada
pihak imigrasi Pulau Batam.---------------------------------------
• Setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan
dari Pulau Batam dengan tujuan Singapura dan Malaysia
dengan menggunakan Kapal Laut/Ferry atau Pesawat
Udara. -----------------------------------------------------------------
d. Besaran Jaminan Pertanggungan Asuransi bagi Korban atau
Ahli Waris Korban adalah: ---------------------------------------------
• Meninggal Dunia : Sin.$. 10,000.00
• Cacat Tetap (Maksimum) : Sin.$. 10,000.00
• Biaya Perawatan
Dokter/Rumah Sakit (Maksimum) : Sin.$. 3,000.00
e. Besaran Premi Asuransi sebesar Sin $. 1,00 -------------------------
f. Masa Pertanggungan berlaku saat memasuki Pulau Batam,
selama berada di Pulau Batam dan sekitarnya paling lama & 7
(tujuh) hari dan berakhir saat meninggalkan Kapal di Pelabuhan
tujuan (Singapura atau Malaysia). ------------------------------------
halaman 18 dari 74
13.7.2 Tarif Premi Asuransi --------------------------------------------------------
Oleh karena asuransi wisatawan tujuan utamanya adalah sebagai
daya tarik dan untuk tujuan keamanan dan kenyamanan kunjungan
wisatawan di Pulau Batam maka manfaat yang diperoleh dari
asuransi ini haruslah menarik bagi wisatawan dan layak
berdasarkan standard ekonomi Singapura dan Malaysia serta tidak
memberatkan Wisatawan/Warga Negara Indonesia yang membeli
asuransi tersebut.
Atas pertimbangan tersebut maka premi sebesar Sin $. 1,00 (satu
Dollar Singapura) dianggap dapat memberikan manfaat yang
diharapkan kemudian hari oleh Otorita Batam dan PT (Persero)
Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang dituangkan dalam Perjanjian
Kerjasama.
13.7.3 Asuransi Wisatawan di Terminal Ferry Internasional Pulau Batam
Pasal 3 ayat(1) huruf a undang-undang Nomor 33 Tahun 1964
tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
menyebutkan: -----------------------------------------------------------------
“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum,
kereta-api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional
dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib
membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan
untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan
penumpang dalam perjalanan”.
Maka berdasarkan Pasal tersebut yang wajib membayar iuran
asuransi kecelakaan penumpang adalah:
• Tiap Penumpang yang sah;
• Kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang,
Perusahaan Penerbangan Nasional dan Kapal Perusahaan
Perkapalan/Pelayaran Nasional;
• Melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan.
Oleh karena terhadap (i) Wisatawan/Warga Negara Asing (ii)
kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang,
Perusahaan Penerbangan Nasional dan Kapal Perusahaan
Perkapalan/Pelayaran Asing dan (iii) Warga Negara Indonesia yang
berkunjung ke Singapura dan Malaysia menggunakan kendaraan
bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, Perusahaan
Penerbangan Nasional dan Kapal Perusahaan Perkapalan/Pelayaran
Asing tidak di-cover oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964,
halaman 19 dari 74
maka sampai saat ini Otorita Batam tetap melaksanakan Perjanjian
Kerjasama tersebut.
13.7.4 Permohonan Perubahan Perilaku -----------------------------------------
Kebijakan yang diambil Otorita Batam dalam hal Asuransi
Wisatawan ini semata-mata untuk tujuan keamanan dan
kenyamanan bagi wisatawan yang datang ke Pulau Batam dan
Warga Negara Indonesia yang ke Singapura atau Malaysia yang
mana terhadap subjek tersebut tidak di-cover oleh aturan-aturan
jasa asuransi kecelakaan penumpang yang berlaku saat ini.
Namun apabila kebijakan yang diambil Otorita Batam tersebut
dianggap dapat berpotensi mengakibatkan Persaingan Usaha tidak
Sehat, Otorita Batam mendukung upaya perbaikan yang dilakukan
KPPU terhadap Penjualan Jasa Asuransi kepada penumpang ferry
Kota Batam ke depan dengan melakukan Perubahan Perilaku sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk menunjukkan keseriusan menjalankan tugas besar tersebut
Otorita Batam telah melakukan langkah dengan melakukan
Amandemen atas Perjanjian Kerjasama dengan masing-masing
pengelola Terminal Ferry Internasional, yang dalam klausul
mengenai asuransi disarankan agar pelaksanaan disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku
13.8 Analisis -----------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan berlangsung,
selanjutnya Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ---------------------
13.8.1 Tentang Pasar Bersangkutan -----------------------------------------------
13.8.1.1 Bahwa pasar bersangkutan menurut Pasal 1 angka (10)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang
berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran
tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang
sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau
jasa tersebut; -----------------------------------------------------
13.8.1.2 Bahwa geographical market dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan ini adalah Terminal Ferry
Internasional Batam Center, Terminal Ferry
Internasional Sekupang, dan Terminal Ferry
Internasional Teluk Senimba di kota Batam. ---------------
halaman 20 dari 74
13.8.1.3 Bahwa product market dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan ini adalah jasa asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan Ferry di
Terminal Ferry Internasional Batam Center, Terminal
Ferry Internasional Sekupang, dan Terminal Ferry
Internasional Teluk Senimba di kota Batam ----------------
13.8.1.4 Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam
perkara ini adalah Jasa Asuransi Kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan Ferry di Terminal Ferry
Internasional Batam Center, Terminal Ferry
Internasional Sekupang, dan Terminal Ferry
Internasional Teluk Senimba di kota Batam. ---------------
13.8.2 Tentang Ketentuan mengenai Asuransi Kecelakaan Penumpang di
Indonesia ----------------------------------------------------------------------
13.8.2.1 Tim Pemeriksa telah membaca ketentuan dan aturan
mengenai Asuransi Kecelakaan bagi
Penumpang/Wisatawan Ferry di Indonesia, yaitu: ---------
a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang
Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
13.8.2.2 Keputusan Menteri Nomor 337/KMK.011/1981 tentang
Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi
Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada pokoknya mengatur
bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan
pertanggungan wajib tersebut adalah Jasa Raharja,
dimana semua masyarakat Indonesia yang menggunakan
jasa angkutan umum dan mengalami kecelakaan berhak
mendapat santunan dari Pemerintah melalui Jasa
Raharja, sedangkan untuk kapal ferry dengan rute
internasional tidak menjadi tanggung jawab Jasa
Raharja. ----------------------------------------------------------
halaman 21 dari 74
13.8.2.3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran
Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang
Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat,
Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara. ---
13.8.2.4 Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya dasar hukum
penunjukan PT Jasa Raharja (Persero) sebagai
perusahaan yang wajib menyelenggarakan jasa asuransi
kecelakaan diri penumpang perusahaan
perkapalan/pelayaran sebagaimana tanggapan Otorita
Batam dalam Pemeriksaan Pendahuluan. -------------------
13.8.2.5 Dalam aturan-aturan tersebut, Tim Pemeriksa tidak
menemukan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa
PT Jasa Raharja (Persero) adalah perusahaan yang wajib
menyelenggarakan jasa asuransi kecelakaan diri bagi
penumpang/wisatawan perusahaan perkapalan/pelayaran
dengan rute internasional. -------------------------------------
13.8.3 Tentang Penetapan Harga Asuransi Kecelakaan bagi
Penumpang/Wisatawan oleh Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam -------------------------------------------------------
13.8.3.1 Tim Pemeriksa menilai Surat Keputusan Kepala Badan
Pelaksana Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90
tanggal 10 April 1990 dan kesepakatan yang dibuat oleh
ASITA pada tanggal 19 Juli 1990 yang didalamnya
menyepakati besaran Premi Asuransi Kecelakaan Diri
Wisatawan tersebut sebesar Sin $ 1 tidak dapat dijadikan
dasar bagi Otorita Batam untuk menetapkan besaran
premi asuransi yang harus diikuti oleh Pengelola
Pelabuhan dan Penyelenggara Jasa Asuransi; --------------
13.8.3.2 Tim Pemeriksa menilai tindakan Otorita Batam
menerbitkan surat nomor b/58//KA/II/1992 tanggal 20
Februari 1992 kepada Pimpinan/Pengusaha Ferry/Kapal
Penumpang dan Kepala PT AK Jasa Raharja agar
menertibkan pelaksanaan sistem penutupan bagi asuransi
wisatawan merupakan suatu bentuk penunjukan kepada
asuransi Jasa Raharja sebagai satu-satunya
penyelenggara jasa asuransi wisatawan di Batam. ---------
halaman 22 dari 74
13.8.3.3 Tim Pemeriksa menilai Otorita Batam tidak berhak
menetapakan besaran Premi Asuransi Kecelakaan Diri
bagi Penumpang/Wisatawan sebesar Sin $ 1 dengan
jangka waktu pertanggungan selama 7 (tujuh) hari dan
nilai santunan maksimal sebesar 20.000 (dua puluh ribu)
kali per penumpang sebagaimana dinyatakan dalam
Surat Kepala Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam (Kasatlak OB) Republik
Indonesia Nomor B/301/KA/V/1997 tertanggal 09 Mei
1997 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Asuransi
Jasaraharja Putera. ----------------------------------------------
13.8.3.4 Tim Pemeriksa menilai asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan yang ditetapkan oleh Otorita
Batam bukanlah asuransi wajib sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 maupun
Keputusan Menteri Nomor 337/KMK.011/198, oleh
karena itu Otorita Batam tidak berwenang menetapkan
besaran premi asuransi wajib sebesar Sin $ 1 per
penumpang termasuk besaran pertanggungannya. ---------
13.8.4 Tentang Pembagian Wilayah ----------------------------------------------
Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti adanya perjanjian mengenai
pembagian wilayah yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero),
PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero) yang difasilitasi oleh Otorita Batam untuk membagi
wilayah pemasaran asuransi kecelakaan diri bagi
penumpang/wisatawan di Pelabuhan Internasional Batam Center,
Pelabuhan Internasional Teluk Senimba dan Pelabuhan
Internasional Sekupang. -----------------------------------------------------
13.8.5 Tentang Perjanjian Tertutup ----------------------------------------------
13.8.5.1 Berdasarkan bukti perjanjian antara PT Indodharma
Corpora dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan PT
Asuransi Jasaraharja Putera di Pelabuhan Internasional
Sekupang, perjanjian antara PT Synergy Tharada dengan
PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Pelabuhan
Internasional Batam Center, dan perjanjian antara PT
Senimba Bay Resort (d/h PT Marina City Development)
dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi
Jasaraharja Putera di Pelabuhan Internasional Teluk
halaman 23 dari 74
Senimba, Tim Pemeriksa menilai perjanjian tersebut
bukanlah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------
13.8.5.2 Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama
pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan ferry yang
ditetapkan oleh Otorita Batam bukan asuransi
kecelakaan yang terdiri dari asuransi wajib (selama di
kapal dan perjalanan) + asuransi tidak wajib (selama
berada di luar kapal dan berlaku selama 7 hari); -----------
13.8.6 Tentang Perjanjian Pengelola Pelabuhan dengan Perusahaan
Asuransi ----------------------------------------------------------------------
13.8.6.1 Tim Pemeriksa telah membaca perjanjian antara PT
Indodharma Corpora dengan PT Jasa Raharja (Persero)
dan PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Synergi Tharada
dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero), PT
Senimba Bay Resort dengan PT Jasa Raharja (Persero)
dan PT Asuransi Jasaraharja Putera. ------------------------
13.8.6.2 Dalam masing-masing perjanjian tersebut terdapat
klausula yang menyatakan besaran premi asuransi wajib
sebesar Sin $ 1 per penumpang. ------------------------------
13.8.6.3 Bahwa besaran premi asuransi wajib sebesar Sin $ 1 per
penumpang yang ditetapkan oleh masing-masing pihak
yang membuat perjanjian didasarkan atas aturan yang
dibuat Kasatlak OB. --------------------------------------------
13.8.6.4 Terdapat kesamaan besaran nilai pertanggungan pada
masing-masing perjanjian antara PT Indodharma
Corpora dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan PT
Asuransi Jasaraharja Putera, PT Synergi Tharada dengan
PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero), PT Senimba Bay
Resort dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan PT
Asuransi Jasaraharja Putera. ----------------------------------
13.8.6.5 Kesamaan nilai pertanggungan tersebut menunjukkan
tidak adanya persaingan diantara perusahaan jasa
asuransi kecelakaan diri bagi penumpang ferry di kota
Batam akibat dari ditetapkannya premi asuransi sebesar
Sin $ 1 oleh Otorita Batam. -----------------------------------
halaman 24 dari 74
13.8.7 Tentang Pengelolaan Pelabuhan ------------------------------------------
13.8.7.1 Terminal Ferry Internasional Sekupang ---------------------
a. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT
Indodharma Corpora dengan Otorita Batam,
pengelola diwajibkan untuk menyelenggarakan
asuransi yang meng-cover keselamatan penumpang
selama perjalanan atau di lokasi Terminal Ferry
Internasional Sekupang.
b. Sejak ditunjuk sebagai pengelola pelabuhan, PT
Indodharma Corpora telah membuat perjanjian
kerjasama asuransi dengan PT Jasa Raharja (Persero)
dan PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk memungut
premi asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 selama
7 (tujuh) hari.
c. Tim Pemeriksa menduga PT Indodharma Corpora,
PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasaraharja
Putera dan Otorita Batam secara bersama-sama
menguasai pasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Sekupang.
d. Tim Pemeriksa menilai adanya penguasaan pasar
jasa asuransi kecelakaan diri bagi
penumpang/wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Sekupang mendiskriminasi pelaku
usaha lain di bidang asuransi untuk masuk ke pasar
jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Sekupang.
13.8.7.2 Terminal Ferry Internasional Batam Center ----------------
a. PT Synergy Tharada sebagai pengelola Terminal
Ferry Internasional Batam Center merupakan
Pelabuhan Umum yang mendapatkan Ijin Operasi
dari Otorita Batam. Oleh karena itu, PT Synergy
Tharada wajib tunduk terhadap aturan dan kebijakan
yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, termasuk
kebijakan mengenai asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry.
halaman 25 dari 74
b. Sejak ditunjuk sebagai pengelola pelabuhan, PT
Synergy Tharada telah membuat perjanjian
kerjasama asuransi dengan PT Jasa Asuransi
Indonesia (Persero) untuk memungut premi asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan ferry
sebesar Sin $ 1 selama 7 (tujuh) hari.
c. Tim Pemeriksa menduga PT Synergy Tharada, PT
Jasa Asuransi Indonesia (Persero), dan Otorita
Batam secara bersama-sama menguasai pasar jasa
asuransi kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan
ferry di Terminal Ferry Internasional Batam Center.
d. Tim Pemeriksa menilai adanya penguasaan pasar
jasa asuransi kecelakaan diri bagi
penumpang/wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Batam Center mendiskriminasi pelaku
usaha lain di bidang asuransi untuk masuk ke pasar
jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Batam Center.
13.8.7.3 Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba --------------
a. PT Senimba Bay Resort merupakan pengelola
Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba yang
mendapatkan hak pengelolaan tersebut dari Menteri
Perhubungan sebagai Pelabuhan Khusus.
b. Meskipun Teluk Senimba merupakan Pelabuhan
Khusus, namun PT Senimba Bay Resort sebagai
pengelola pelabuhan, mengikuti aturan dan
kebijakan mengenai jasa asuransi kecelakaan diri
bagi Penumpang/Wisatawan ferry yang ditetapkan
oleh Otorita Batam.
c. PT Senimba Bay Resort telah membuat perjanjian
kerjasama asuransi dengan PT Jasa Raharja (Persero)
dan PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk memungut
premi asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 selama
7 (tujuh) hari.
halaman 26 dari 74
d. Tim Pemeriksa menduga PT Senimba Bay Resort,
PT Jasa Asuransi Indonesi (Persero), PT Asuransi
Jasaraharja Putera dan Otorita Batam secara
bersama-sama menguasai pasar jasa asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan ferry di
Terminal Internasional Teluk Senimba.
e. Tim Pemeriksa menilai adanya penguasaan pasar
jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry di Teluk Senimba
mendiskriminasi pelaku usaha lain di bidang
asuransi untuk masuk ke pasar jasa asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan ferry di
Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba.
13.8.8 Kesimpulan -------------------------------------------------------------------
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa
dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim
Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan tidak terdapat pelanggaran
Pasal 9, Pasal 15 ayat (2) dan terdapat pelanggaran Pasal 17 ayat
(1) serta Pasal 19 huruf d dalam penentuan jasa asuransi kecelakaan
diri bagi Penumpang/Wisatawan ferry di kota Batam yang
dilakukan oleh para Terlapor. (vide bukti A59) -------------------------
13.8.9 Rekomendasi -----------------------------------------------------------------
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Pemeriksa
merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis
terhadap Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 terkait dengan
Penjualan Jasa Asuransi kepada penumpang Ferry Batam –
Singapura/Malaysia di Pelabuhan Ferry Kota Batam. (vide bukti
A59) ----------------------------------------------------------------------------
14. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu
dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 97/KPPU/PEN/V/2010 tentang
Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Mei
2010 sampai dengan 24 Juni 2010 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor
175/KPPU/KEP/V/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis
Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009; (vide
bukti A60, A61) --------------------------------------------------------------------------------
halaman 27 dari 74
15. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2010, Majelis Komisi telah
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; (vide
bukti A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69) ----------------------------------------------
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 175/KPPU/KEP/V/2010 tanggal 12 Mei
2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang
Majelis Komisi Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009; (vide bukti A61) ------------------
17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis
Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas
Nomor 692/SJ/ST/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang penugasan Staf
Sekretariat untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; (vide
bukti A62) ---------------------------------------------------------------------------------------
18. Menimbang bahwa untuk mendapatkan pembelaan atau tanggapan para Terlapor
terhadap LHPL maka Majelis Komisi memanggil para Terlapor untuk
menyampaikan pembelaan atau tanggapannya pada Sidang Majelis tanggal 11
Juni 2010 (vide bukti A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82) ---------------------------
19. Menimbang bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau
tanggapan yang pada intinya sebagai berikut; (vide bukti A97) -----------------------
19.1 Tidak benar bahwa Otorita Batam telah melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan
Pasal 19 Huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat --------------------------
19.1.1 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (“Otorita
Batam”) adalah pemegang hak pengelolaan atas pelabuhan-
pelabuhan yang ada di Batam. Sedangkan mengenai pengawasan
Pelabuhan-pelabuhan tersebut, kewenangan Otorita Batam
terbatas pada Pelabuhan Umum (yaitu Terminal Ferry
Internasional Batam Center dan Terminal Ferry Internasional
Sekupang). Sedangkan pengawasan Pelabuhan Khusus (yaitu
Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, Terminal Ferry
Internasional Harbour Bay dan Terminal Ferry Internasional
Nongsa Pura) merupakan kewenangan Departemen Perhubungan.
19.1.2 Dalam pelaksanaan pengelolaan di Pelabuhan Umum, Otorita
Batam telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT
Synergy Tharada untuk pengelolan Terminal Ferry Internasional
Batam Center dan PT Indodharma Corpora untuk pengelolaan di
Terminal Ferry Internasional Sekupang. -------------------------------
halaman 28 dari 74
19.1.3 Pada Pasal 24 Perjanjian Kerjasama untuk Membangun,
Mengelola dan Memelihara Terminal Ferry Internasional
Sekupang dan Pasal 7. 12 Perjanjian Kerjasama Operasi
Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Center jelas-
jelas disebutkan bahwa Otorita Batam hanya mensyaratkan agar :
a. Pengelola mengasuransikan Barang Kekayaan Negara
Gedung Terminal Ferry.
b. Pengelolaan mengasuransikan penumpang/pengguna jasa
Terminal Ferry.
19.1.4 Sedangkan mengenai penunjukan Perusahaan Asuransi yang
boleh melakukan pemungutan asuransi di masing-masing
terminal ferry diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing
pengelola, sebagaimana tertuang pada jawaban Nomor 21 Berita
Acara Pemeriksaan terhadap Bpk. Rusli Den Hutagaol pada
tanggal 14 Desember 2009. ----------------------------------------------
19.1.5 Bahwa kalaupun Otorita Batam pernah memberikan kritik, saran
maupun masukan kepada pengelola semata-mata adalah untuk
menjalankan fungsi Otorita Batam sebagai pengawas dalam
rangka menjaga agar pelaksanaan pengelolaan pelabuhan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku, tidak berdampak negatif
bagi iklim investasi dan promosi Pulau Batam, dan tidak
menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. -------------------------
19.1.6 Apabila yang mengadakan perjanjian adalah antara Pengelola
dengan Perusahaan Asuransi, lalu bagaimana mungkin Otorita
Batam dapat melakukan pembagian wilayah penjualan jasa
asuransi atau melakukan perjanjian tertutup dengan Perusahaan
Asuransi atau monopoli atas penjualan jasa asuransi atau
melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha jasa
asuransi; ---------------------------------------------------------------------
19.2 Tidak benar bahwa Otorita Batam melakukan Penetapan Harga Asuransi
Kecelakaan bagi Penumpang/Wisatawan, Otorita Batam hanya
menetapkan kebijakan tentang penerapan Asuransi bagi wisatawan
didasarkan pada alasan bahwa terhadap wisatawan maupun perusahaan
perkapalan Asing belum ter-cover oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun
1964 -------------------------------------------------------------------------------------
halaman 29 dari 74
19.2.1 Bahwa Asuransi Wisatawan diadakan untuk tujuan memberikan
kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Batam
sekaligus sebagai salah satu media promosi untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan. ----------------------------------------------------
19.2.2 Namun oleh karena mekanisme dan penerapan asuransi ini belum
diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang maka Otorita
Batam mengeluarkan kebijakan Agar Diterapkan Asuransi
Kecelakaan Diri Bagi Penumpang/Wisatawan sebagaimana
disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana
Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 tentang Jaminan
Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan yang Berkunjung ke Pulau
Batam (vide Bukti TT1-1), yang memerintahkan kepada Kepala
Perwakilan Depparpostel Otorita Batam selaku Ketua Harian
Batam Tourist Promotion Board untuk mengambil langkah-
langkah persiapan dan pelaksanaan guna mewajibkan semua Biro
Perjalanan Umum/Cabang yang beroperasi di Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk memberikan
jaminan asuransi kecelakaan diri wisatawan. -------------------------
19.2.3 Bahwa ditetapkannya premi asuransi sebesar Singapura $ 1,00
(satu dollar Singapura) merupakan kesepakatan segenap Biro
Perjalanan Umum (BPU) dan Cabang Biro Perjalanan Umum
(CBPU) yang bernaung di bawah wadah ASITA KOMDA
BATAM yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Anggota
ASITA Komda Batam tentang Pelaksanaan Asuransi
Wisatawan, Pengumpulan dan Penyetoran Dana Promosi
Pariwisata dan Dana Jaminan Bersama tanggal 19 Juli 1990
(vide Bukti TTI-2) yang isinya antara lain : ---------------------------
“Tiap BPU/CBPU wajib memasukkan premi asuransi sebesar
Singapura $ 1,00 per wisatawan kedalam harga paket yang
dijual“
19.2.4 Kesepakatan Bersama Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri
Penumpang/Wisatawan dan Awak Kapal antara Dewan
Pimpinan Cabang Indonesian National Shipowner’s
Association (DPC INSA) Batam dengan PT Asuransi
Jasaraharja Putera Nomor 01/INSA/III/2001 ; Nomor
PKS/01/III/2001 pada Addendum Nomor 1 dengan premi tetap
halaman 30 dari 74
sebesar Sin $. 1,00 menambah besarnya santunan asuransi
wisatawan menjadi : ------------------------------------------------------
• Meninggal dunia : Sin. $. 20,000.00
• Cacat Tetap (Maksimum) : Sin. $. 20,000.00
• Biaya Perawatan Dokter/
Rumah Sakit (Maksimum) : Sin. $. 6,000.00
• Biaya Repatriasi : Sin. $. 3,000.00
19.2.5 Bahwa pada kesepakatan-kesepakatan tersebut, posisi Otorita
Batam hanya sebagai pihak yang “mengetahui” dan karena telah
disepakati oleh ASITA maupun INSA yang merupakan pelaku
usaha yang berhubungan langsung dengan wisatawan maka agar
pelaksanaan pemungutan asuransi berlangsung tertib serta
menjamin tujuan pemungutan tersebut terpenuhi maka Otorita
Batam memberlakukan premi yang telah disepakati tersebut di
Terminal Ferry Internasional Batam Center dan Terminal Ferry
Internasinal Sekupang. ----------------------------------------------------
19.3 Bahwa Seluruh Penerimaan dari Pelaksanaan Kebijakan Asuransi
Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan merupakan Pendapatan yang
Disetorkan ke Kas Negara -----------------------------------------------------------
19.3.1 Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Team
Management Otorita Batam dengan PT Jasa Raharja (Persero)
dan PT Asuransi Jasaraharja Putera tentang Penutupan Asuransi
Kecelakaan Diri bagi Penumpang/Wisatawan Nomor 01/KB/GM-
Term/XI/200, Nomor P/PK/001/XI/2003, Nomor
P/KS/001/XI/2003, Otorita Batam PERNAH menerima 10% dari
Premi yang diterima oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagai
pendapatan atas JASA PENGUTIPAN yang kemudian disetor ke
kas Negara dengan Pos Penerimaan dari Pihak Asuransi. -----------
19.3.2 Penerimaan tersebut berlangsung sejak tahun 2005 dan
DIHENTIKAN oleh Otorita Batam pada tahun 2008 karena
belakangan diketahui bahwa oleh Pihak Asuransi pemasukan
kepada Otorita Batam tersebut dijadikan sebagai alasan untuk
mengurangi pertanggungan. ----------------------------------------------
19.4 Permohonan Terlapor I berkaitan dengan Pelaksanaan Perubahan Perilaku -
19.4.1 Sesuai dengan surat Terlapor I kepada Majelis Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 tanggal 2
Maret 2010 perihal Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan dan Permohonan Perubahan Perilaku, atas inisiatif
halaman 31 dari 74
dan itikad baik Terlapor I untuk melaksanakan fungsi
pemerintahan yang baik dan taat kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Terlapor I telah melaksanakan upaya
perubahan perilaku berupa: ----------------------------------------------
a. Melakukan addendum atas perjanjian kerjasama pengelolaan
terminal ferry terutama atas pasal yang berkaitan dengan
asuransi;
b. Menyatakan tidak berlaku Surat Kasatlak Otorita Batam
Nomor B/301/KA/V/1997 tanggal 9 Mei 1997 perihal
Asuransi Jasa Raharja serta peraturan-peraturan lain yang
memberlakukan premi Sin $. 1,00.
c. Mendorong pengelola pelabuhan agar segera diberlakukan
system dan tariff penjualan jasa asuransi yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
19.4.2 Akhirnya Terlapor I mohon agar Majelis Komisi yang memeriksa
perkara ini dapat mempertimbangkan Permohonan ini untuk
mengambil keputusan yang tidak memberatkan Terlapor I, namun
akan semakin mendorong Terlapor I untuk terus melakukan
perbaikan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung iklim
persaingan usaha yang sehat pada sektor-sektor yang lainnya. ----
20. Menimbang bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau
tanggapan yang pada intinya sebagai berikut; (vide bukti A98) -----------------------
20.1 Sebagaimana diketahui bersama Kota Batam adalah salah satu kota yang
berdampingan langsung dengan Negara Tetangga dalam hal ini Malaysia
dan Singapore yang secara tidak langsung juga berdampak kepada
tingginya tingkat kedatangan wisatawan yang pada akhirnya dibentuk
suatu lembaga yang secara khusus untuk mempromosikan Kota Batam itu
sendiri, yang dalam hal ini adalah BTPB (Batam Touris Promotion Board).
20.2 Adapun dibentuknya BTPB adalah salah satu langkah upaya atau strategi
pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan ke
Kota Batam dengan cara dibuatnya agenda tahunan wisata Kota Batam. ----
20.3 Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan rasa aman kepada
wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam dengan menggunakan
transportasi laut, maka Pemerintah dalam hal ini Otorita Batam,
mewajibkan setiap Penumpang/Wisatawan yang datang di Kota Batam
mendapat perlindungan asuransi selama wisatawan itu sendiri berada di
Kota Batam. ----------------------------------------------------------------------------
halaman 32 dari 74
20.4 Untuk memastikan bahwa setiap penumpang telah merasa dirinya telah
dilindungi dengan perlindungan asuransi oleh karena itu Pemerintah Kota
Batam dalam hal ini Otorita Batam menghimbau dan menyarankan bahwa
perlu diadakan perlindungan asuransi bagi wisatawan yang menuju dan
berangkat dari setiap Pelabuhan di Kota Batam, yang sekaligus dianggap
sebagai daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Kota Batam. -------------
20.5 Perlindungan asuransi bagi para penumpang, pada masa itu diketahui
bahwa yang dapat memberikan perlindungan dasar bagi para penumpang
hanya PT Jasa Raharja (Persero) selaku pelaksana dari Undang-undang
Nomor 33 Tahun 1964, sementara untuk perlindungan asuransi bagi
wisatawan diketahui ada Perusahaan Asuransi Jasindo dan PT Jasaraharja
Putera yang sesuai dengan bidang tugasnya dapat memberikan
perlindungan asuransi bagi para wisatawan. --------------------------------------
20.6 Dengan adanya permintaan dari para pengelola pelabuhan tersebut dan
berdasarkan hasil penawaran yang dilakukan masing-masing Perusahaan
Asuransi maka terbentuklah suatu kesepakatan bersama antara pihak
pengelola pelabuhan dengan perusahaan-Perusahaan Asuransi. ---------------
20.7 Ketiga Pengelola Pelabuhan yang pada saat itu melakukan kerjasama
dengan Perusahaan Asuransi adalah sebagai berikut : ---------------------------
a. PT Indodharma Corpora bekerjasama dengan PT Jasa Raharja
(Persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk melaksanakan
perlindungan asuransi bagi para penumpang dan wisatawan yang
datang dan berangkat dari Pelabuhan Sekupang Batam melalui
Kesepakatan Bersama Nomor 01A/DC-TFIS/GM/IX/2004, Nomor
SP/JR/004/2004, Nomor P/KS/105/IX/2004 tanggal 01 September
2004 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 namun
kerjasama tersebut telah berakhir pada tahun 2008. -------------------------
b. PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan
PT Marina City Development untuk melaksanakan perlindungan
asuransi bagi para penumpang dan wisatawan yang datang dan
berangkat dari Pelabuhan Marina Batam melalui Kesepakatan Bersama
Nomor P/KS/012/XI/2003, Nomor P/KS/11/XI/2003, Nomor
216/MCD-Ex/XI/2003 tanggal 01 Nopember 2007 yang berlaku
sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan selanjutnya diperpanjang
selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, namun
dalam pelaksanaannya telah berakhir pada tahun 2008. --------------------
halaman 33 dari 74
20.8 Untuk menutup Perlindungan Asuransi terhadap para penumpang dan
wisatawan di Pelabuhan tersebut dilakukan pengutipan premi asuransi
wisatawan dan iuran wajib kecelakaan penumpang dalam perjalanan di
Pelabuhan masing-masing dengan pengenaan tarif asuransi wisatawan
berdasarkan kesepakatan dari masing-masing travel yang
menyelenggarakan jasa perjalanan wisatawan dan tarif iuran wajib
berdasarkan SK Menteri Keuangan RI dengan tarif asuransi yang dikutip
dari para penumpang yang telah disepakati sebesar 1 USD yang di
dalamnya sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib
kecelakaan penumpang sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI yang
berlaku. ---------------------------------------------------------------------------------
20.9 Namun demikian seiring sejalan dengan adanya suatu penafsiran yang
berbeda tentang pelaksanaan penutupan perlindungan asuransi penumpang
dan wisatawan dan dengan adanya permintaan penghentian pelaksanaan
penutupan perlindungan asuransi penumpang dan wisatawan dari masing-
masing pengelola pelabuhan yang melakukan kesepakatan maka
perlindungan asuransi penumpang dan wisatawan telah dihentikan. ----------
20.10 Adapun penghentian pelaksanaan penutupan perlindungan asuransi bagi
penumpang dan wisatawan dimaksud dimulai sejak : ---------------------------
Nomor Nama Pelabuhan Internasional Berakhir sejak
1 PT Indodharma Corpora Desember 2007
2 PT Marina City Develompment September 2008
Dengan demikian kewajiban dan hak masing-masing pihak telah berakhir
dengan adanya penghentian dimaksud.
20.11 Pada bulan Desember 2009 kami mendapatkan surat dari KPPU RI Nomor
978.6/AK/KTP-PP/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang
Pemberitahuan Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 dan surat KPPU RI
kedua Nomor 42/AK/KTP-PL/2010 tanggal 12 Januari 2010 perihal
Pemberitahuan Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009 yang berkaitan dengan
permasalahan pelaksanaan penutupan asuransi bagi wisatawan. Di mana
dalam perkara tersebut diuraikan bahwa : -----------------------------------------
a. Dugaan Pelanggaran pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 yaitu Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa
tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku
usaha pemasok.
halaman 34 dari 74
b. Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999,
yaitu Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau
lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.
20.12 Atas Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas,
dapat kami sampaikan sebagai berikut : -------------------------------------------
a. Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 tersebut bahwa PT Jasa Raharja (Persero) Batam pada
masa itu semata-mata untuk memenuhi permintaan dan pengusaha
pelabuhan untuk memberikan perlindungan dasar bagi para penumpang
sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Juncto PP
Nomor 17 Tahun 1965 dan SK Menteri Keuangan RI dan tidak pernah
mempersyaratkan kepada pihak lain untuk menerima dan bersedia
mengasuransikan wisatawan kepada Perusahaan Asuransi Lain yang
ditunjuk. ----------------------------------------------------------------------------
b. Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 tersebut bahwa PT Jasa Raharja (Persero) Batam pada masa itu
tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan
dengan tujuan untuk membagi wilayah pemasaran, sehingga terjadi
praktek monopoli atau persaingan tidak sehat. PT Jasa Raharja
(Persero) Batam hanya semata-mata menjalankan program asuransi
wajib yang diamanatkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1965 Juncto
PP Nomor 17 Tahun 1965 dan SK Menteri Keuangan RI dengan
memberikan perlindungan dasar bagi para penumpang alat angkutan
penumpang Kapal/Ferry Penyeberangan selama dalam perjalanan saat
naik di tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. -----------
20.13 Perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa memperhatikan
perkembangan yang terjadi selama proses pemeriksaan di KPPU maka PT
Jasa Raharja (Persero) berdasarkan keinginan bersama dengan pengelola
pelabuhan menghentikan sementara pemungutan premi Iuran Wajib
kepada para panumpang Kapal Laut/Ferry yang melayani rute Batam-
Singapura dan Batam-Malaysia sampai dengan adanya Keputusan KPPU
yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ------------------------------------------
20.14 Perlu kami tegaskan bahwa dengan tidak dipungutnya lagi premi Iuran
Wajib kepada para penumpang kapal laut/ferry dimaksud maka Pemerintah
Republik Indonesia dalam hal ini PT Jasa Raharja (Persero) tidak
halaman 35 dari 74
mempunyai kewajiban lagi untuk menyantuni para penumpang baik warga
negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang bertolak dari
Batam menuju Singapura dan Malaysia apabila di dalam perjalanan
mengalami kecelakaan. --------------------------------------------------------------
20.15 Berdasarkan penjelasan kami di atas, kami mohon Sidang Majelis
terhormat di dalam putusannya kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal
yang bekenaan dengan filosofi kelahiran Undang-undang Nomor 33 Tahun
1964 sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya,
sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah RI
terhadap warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. -----------------
20.16 Akhirnya kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan masukan,
arahan dan petunjuk kepada kami sehingga tanggungjawab kami selaku
pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dapat terlaksana dengan
baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi untuk sebesar-besarnya
kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang kita cintai.-
21. Menimbang bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan
atau tanggapan yang pada intinya sebagai berikut; (vide bukti A99) ------------------
21.1 Otorita Batam merupakan Badan yang berwenang untuk mengatur
pemberian ijin usaha bagi perusahaan atau cabangnya di dalam
pengelolaan perjalanan dan pelabuhan yang beroperasi di Batam. -----------
21.2 Keputusan dari Kepala Badan Otorita Batam Nomor 10/SKEP/KA/IV/90
menetapkan bahwa perusahaan atau cabangnya yang beroperasi di Batam
wajib memberikan jaminan asuransi bagi penumpang ferry/wisatawan -----
21.3 Perjanjian Kerjasama antara Pengelola dengan Otorita Batam,
mempersyaratkan bagi pengelola tersebut untuk mengasuransikan asset
dan penumpang ferry/wisatawan. --------------------------------------------------
21.4 PT Asuransi Jasaraharja Putera selaku Perusahaan Asuransi, dalam
melaksanakannya mengajukan proposal penawaran asuransi dan tidak
pernah membuat kesepakatan dalam bentuk apapun untuk mendapatkan
penutupan asuransi, pembagian wilayah ataupun alokasi pasar dengan
pihak manapun. -----------------------------------------------------------------------
21.5 Dalam melakukan kerjasama menggunakan mekanisme yang berlaku
umum dalam asuransi yang didahului proses offer & acceptance
(penawaran dan penerimaan), yang memenuhi unsur: --------------------------
halaman 36 dari 74
a. Concideration (kesepakatan), bahwa pihak pengelola pelabuhan
berjanji akan membayar premi asuransi sebagai bukti pengalihan risiko
dan PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagai pihak yang menerima
pengalihan risiko akan memenuhi kewajiban untuk membayar klaim. ---
b. Certainty (kepastian), dalam arti jelas apa yang diperjanjikan, dapat
diidentifikasi dan dapat diukur, yakni adanya pengalihan risiko
kecelakaan sesuai Term & Condition. ----------------------------------------
c. Intention (maksud) dari perjanjian yang juga jelas bagi kedua belah
pihak, yaitu pengalihan risiko, pemberian kepastian jaminan,
peningkatan pelayanan kepada pemakai jasa dan mendukung
berkembangnya sektor pariwisata di Batam. --------------------------------
d. Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ----------------
21.6 Berdasarkan perjanjian antara Pengelola Pelabuhan dengan Otorita Batam,
risiko timbulnya kerugian atas asset dan penumpang ferry/wisatawan
menjadi liability dari pengelola, yang untuk selanjutnya dialihkan kepada
PT Asuransi Jasaraharja Putera melalui mekanisme asuransi. -----------------
21.7 Penetapan premi sebesar Sin $ 1.00 per orang dengan nilai santunan
maksimal sebesar Sin $ 20,000.00, ditetapkan oleh Otorita Batam. Dengan
demikian penawaran proposal asuransi yang dilakukan oleh PT Asuransi
Jasaraharja Putera (termasuk PT Jasa Asuransi Indonesia) khusus terhadap
penumpang ferry/wisatawan harus sesuai dengan ketetapan tersebut. -------
21.8 Program asuransi di Batam walaupun berkait dengan asset dan kecelakaan
diri, tetapi mempunyai spesifikasi tersendiri karena pembayaran premi
tidak dilakukan di muka dan tingkat risiko yang cukup tinggi dan tidak
terdapat di tempat lain. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya Perusahaan
Asuransi yang dapat menutup program tersebut. Dalam hal ini PT Asuransi
Jasaraharja Putera mempunyai kapasitas untuk melakukannya (termasuk
PT Jasa Asuransi Indonesia sebagai pesaing). -----------------------------------
21.9 PT Asuransi Jasaraharja Putera telah melaksanakan program asuransi sejak
lama sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, namun
demikian tidak semua pengelola pelabuhan di Batam dan sekitarnya
menggunakan jasa asuransi dari PT Asuransi Jasaraharja Putera, karena
ada pengelola pelabuhan yang menggunakan jasa dari PT Jasa Asuransi
Indonesia yang notabene adalah pesaing dari PT Asuransi Jasaraharja
Putera. ----------------------------------------------------------------------------------
21.10 Bahwa PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagai pelaksana pertama dari
program asuransi ini karena mendukung program pemerintah untuk
meningkatkan pariwisata dan tidak hanya dilakukan di Batam saja. Selain
halaman 37 dari 74
itu tingkat risiko yang tinggi menyebabkan banyak Perusahaan Asuransi
yang enggan untuk menutup program tersebut selain dari kurangnya
kapasitas untuk melakukannya, walaupun pada awalnya telah ditawarkan
secara terbuka oleh Otorita Batam. ------------------------------------------------
21.11 Terhitung sejak tanggal 1 November 2008, terjadi pembaharuan perjanjian
kerjasama antara PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan pengelola
pelabuhan yang semula 3 (tiga) pihak dengan PT Jasa Raharja (Persero)
menjadi 2 (dua) pihak saja. Hal ini disebabkan karena asuransi bagi
penumpang ferry adalah dari dan keluar negeri (Singapura/Malaysia)
karena cover dari PT Jasa Raharja (Persero) terbatas untuk domestik. ------
21.12 PT Asuransi Jasaraharja Putera dalam hal menjadi pelaksana program
asuransi bagi penumpang ferry/wisatawan karena memberikan coverage
yang lebih baik dibanding pesaingnya, selain itu pula karena tingkat
pengalaman maupun infrastruktur yang menunjang untuk melakukan
penutupan tersebut. Sebagai contoh : ----------------------------------------------
• Terminal Ferry Sekupang Batam yang dikelola oleh PT Indodharma
Corpora, PT Asuransi Jasaraharja Putera ditunjuk sebagai pelaksana
karena dapat memberikan santunan yang lebih tinggi dibanding
pesaingnya. -----------------------------------------------------------------------
• Pada tender untuk tahun 2010 yang dilaksanakan oleh PT Indodharma
Corpora dengan peserta tender 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT Jasa
Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jasaraharja Putera (JP) dan
PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (Bumida 1967),
penunjukan untuk JP karena mendapat nilai tertinggi dibanding dengan
2 (dua) peserta tender lainnya. -------------------------------------------------
21.13 PT Asuransi Jasaraharja Putera saat mengajukan penawaran tidak selalu
sendiri tetapi juga menghadapi persaingan dengan Perusahaan Asuransi
lainnya, bahwa kemudian dapat melakukan asuransi bukan karena tindakan
yang melanggar peraturan, tetapi semata-mata karena kemampuan yang
dimiliki oleh perusahaan. -----------------------------------------------------------
21.14 Kesimpulan ----------------------------------------------------------------------------
21.14.1 PT Asuransi Jasaraharja Putera tidak melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dari Pasal 9, karena: -------------------------------
a. Untuk mendapatkan penutupan asuransi dilakukan dengan
cara mengajukan proposal penawaran kepada pengelola
pelabuhan dan tidak melakukan kesepakatan dengan pesaing
usaha untuk mendapatkan pembagian wilayah pemasaran. ----
halaman 38 dari 74
b. PT Asuransi Jasaraharja Putera telah melaksanakan program
asuransi ini sejak lama dan sebagai yang pertama, dengan
demikian kapasitas perusahaan telah teruji untuk menutup
program asuransi tersebut, sehingga tidak perlu melakukan
kesepakatan dengan pihak manapun untuk mendapatkan
penutupan asuransi. --------------------------------------------------
c. Bahwa pada saat sekarang ini hanya terdapat dua Perusahaan
Asuransi, yaitu PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Jasa
Asuransi Indonesia yang dapat melakukan penutupan asuransi
di Batam bukan karena kesepakatan untuk melakukan
pembagian wilayah, tetapi karena kedua perusahaan tersebut
mampu untuk memberikan jaminan yang lebih dibanding
dengan pesaing lainnya. ---------------------------------------------
21.14.2 PT Asuransi Jasaraharja Putera tidak melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dari Pasal 15 ayat (2), karena : ------------------
a. Pengelola pelabuhan mempunyai kewajiban untuk
mengasuransikan asset dan penumpang ferry sebagai salah
satu persyaratan dari Otorita Batam dan terdapat dalam
perjanjian dari Otorita Batam dengan Pengelola Pelabuhan,
maka pihak pengelola pelabuhan membutuhkan Perusahaan
Asuransi yang dapat dan mampu untuk menutup asuransi
secara komprehensif dan tidak parsial. -----------------------------
b. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, apabila terjadi monopoli
bukanlah karena suatu hal yang disengaja tetapi terjadi secara
alamiah yang disebabkan perjanjian kerjasama dilakukan
dengan pengelola pelabuhan sebagai pihak yang
berkepentingan untuk itu, sedangkan di sisi lain PT Asuransi
Jasaraharja Putera mampu untuk melakukannya karena
memiliki kapasitas untuk melakukan penutupan secara
komprehensif. ---------------------------------------------------------
21.14.3 PT Asuransi Jasaraharja Putera tidak melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dari Pasal 17 ayat (1), karena : ------------------
a. Untuk mendapatkan penutupan asuransi tersebut dilakukan
secara terbuka dengan adanya pesaing dari Perusahaan
Asuransi lain, dengan kata lain pihak manapun dapat
mengetahui bahwa perusahaan telah mengajukan proposal
penawaran dan tidak tertutup bagi Perusahaan Asuransi lain
untuk mengajukan proposal penawaran yang sama. -------------
halaman 39 dari 74
b. Dalam penutupan asuransi dengan PT Indodharma Corpora,
perusahaan yang bersangkutan memilih PT Asuransi
Jasaraharja Putera dibandingkan dengan pesaingnya karena
nilai santunan maupun jaminan yang diberikan oleh
perusahaan lebih tinggi dari pada penawaran yang diajukan
oleh Perusahaan Asuransi yang menjadi pesaing. ---------------
21.14.4 PT Asuransi Jasaraharja Putera tidak melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dari Pasal 19 huruf d, karena : -------------------
a. Perusahaan tidak pernah melakukan kesepakatan dengan
pihak tertentu ataupun tindakan lain yang bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam pasar tersebut. ---
b. PT Asuransi Jasaraharja Putera selalu menerapkan prinsip-
prinsip asuransi yang berlaku umum dalam menjalankan
usahanya, sehingga berhasilnya suatu program dilaksanakan
karena berpegang pada prinsip serta kemampuan dari
perusahaan. ------------------------------------------------------------
c. Dalam mengajukan proposal penawaran asuransi, perusahaan
selalu bersandarkan pada legalitas penutupan dan kemampuan
yang dimiliki, sehingga keberhasilan untuk mendapatkan
penutupan asuransi semata-mata dari kemampuan dan bukan
dengan menghalang-halangi pesaing untuk masuk di dalam
suatu bisnis tertentu. --------------------------------------------------
21.14.5 Selain dari itu pula, kerjasama yang dilakukan akan dapat
dipertahankan karena adanya kepercayaan (trust) dari pihak
tertanggung bahwa pihak penanggung akan menjalankan
kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama
dan hal ini merupakan pondasi utama berjalannya bisnis asuransi
yang sehat. ------------------------------------------------------------------
21.14.6 Berdasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan
bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan selalu
bersandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dapat terlaksananya bisnis asuransi di Batam karena
penunjukan dari pengelola pelabuhan setempat tanpa adanya
upaya atau itikad yang tidak baik untuk mendapatkan bisnis. ------
halaman 40 dari 74
21.14.7 Untuk program ke depan, PT Asuransi Jasaraharja Putera akan
mengajukan proposal penawaran asuransi secara lebih terbuka
dengan tetap berpedoman pada kaedah-kaedah yang ada serta
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
hukum positif. -------------------------------------------------------------
21.15 Terhadap Penetapan KPPU RI ------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan tanggapan dan konklusi dari dugaan pelanggaran yang
ditetapkan KPPU RI, mengharapkan agar Majelis Komisi dapat
membebaskan perusahaan dari dugaan pelanggaran atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999, karena terlihat dengan jelas bahwa perusahaan tidak
melakukan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang.
22. Menimbang bahwa Terlapor IV dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan
atau tanggapan yang pada intinya sebagai berikut; (vide bukti A100) -----------------
22.1 Bahwa PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) – Termohon IV sebelum
menjadi penanggung atas asuransi wisatawan / penumpang Ferry dari dan
ke Terminal Ferry Internasional Batam Center, telah mengajukan proposal
kepada Otoritas Batam dan Pengelola Pelabuhan dimaksud, selanjutnya
oleh PT Synergy Tharada selaku pengelola pelabuhan setelah melalui
seleksi maka PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) ditunjuk dan ditetapkan
sebagai Penanggung atas asuransi wisatawan dimaksud. Dengan demikian
penetapan dan penunjukan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) tersebut
telah melalui seleksi yang dilakukan oleh PT Synergy Tharada, sehingga
tidak ada hal-hal yang dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat,
oleh karena semua Perusahaan Asuransi yang ada tidak dilarang dan diberi
kesempatan yang sama untuk mengajukan proposal sebagai penanggung
asuransi wisatawan dimaksud. ------------------------------------------------------
22.2 Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Synergy Tharada
sebagai pengelola Terminal Ferry Internasional Batam Center dengan PT
Jasa Asuransi Indonesia (Persero) – Nomor PKS.023A/AJI/IX/2008/
No.023/PUPIBC-LgL/PKS/IX/2008, di dalam perjanjian tersebut tidak
terdapat satu kalimatpun dan pengertian yang membatasi kepada Pihak
lainnya (Perusahaan Asuransi) untuk melakukan penawaran asuransi
sejenis yang telah dijual oleh PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero). ---------
22.3 Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut diberlakukan selama 10
(sepuluh) tahun, namun demikian akan dievaluasi pelaksanaannya setiap
tahun dan para pihak dapat mengakhiri ataupun memutuskan perjanjian
kapanpun. Dengan demikian pelaksanaan perjanjian ini dapat diakhiri
sebelum jangka waktu tersebut. -----------------------------------------------------
halaman 41 dari 74
22.4 Bahwa untuk dapat menjadi penanggung asuransi wisatawan/penumpang
dari dan ke Terminal Ferry Internasional Batam Center, tentunya harus
memenuhi kriteria yang ditentukan oleh PT Synergy Tharada, dengan
demikian apabila terdapat Perusahaan Asuransi lainnya yang dapat
menawarkan kondisi jaminan yang sama atau lebih baik dan harga yang
sama atau lebih murah, maka tentunya perusahaan tersebut setiap saat/
kapapun juga tetap mempunyai kesempatan yang sama, dengan demikian
dalam hal ini tidak terdapat diskriminasi kepada pelaku usaha lainnya. ------
22.5 Bahwa sejak Termohon IV ditunjuk oleh PT Synergy Tharada untuk
menjadi penanggung atas asuransi kecelakaan diri bagi
wisatawan/penumpang dari dan ke Terminal Ferry Internasional Batam
Center, belum ada satu Perusahaan Asuransi lainnya yang membuat
penawaran ataupun mengajukan diri sebagai penanggung atas asuransi
kecelakaan diri bagi wisatawan/penumpang dimaksud, dengan demikian
menurut Termohon IV dalam hal ini tidak terdapat perlakuan yang
diskriminatif terhadap pelaku usaha lainnya dan juga tidak terdapat praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana kesimpulan
Majelis Komisi Perkara Nomor 32/KKPU-L/2009. -----------------------------
22.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon IV
berpendapat dan berkesimpulan bahwa : ------------------------------------------
22.6.1 Termohon IV tidak melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran jasa asuransi wisatawan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat (Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). --
22.6.2 Termohon IV tidak melakukan diskriminasi terhadap pelaku
usaha tertentu (Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999). ------------------------------------------------------------------------
23. Menimbang bahwa Terlapor V dalam Sidang Majelis tidak menyampaikan
pembelaan atau tanggapan kepada Majelis Komisi: -------------------------------------
24. Menimbang bahwa Terlapor VI dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan
atau tanggapan yang pada intinya sebagai berikut; (vide bukti A101) -----------------
24.1 Bahwa berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa pada
Perkara Nomor 32/KPPU-L/2009, sudah menyimpulkan bahwa tidak
didapat pelanggaran atas Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (2), dan didapat
pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d, maka kami
akan terfokus membahas dan menganalisa dugaan pelanggaran terhadap
pasal 17 ayat (1) dan pasal 19 huruf d dalam hal sebagai berikut; -------------
halaman 42 dari 74
24.1.1 Bahwa sebagaimana Ketentuan pasal 4 huruf b, KEPPRES
No.75/1999, tugas KPPU antara lain meliputi: ------------------------
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau
tindakan pelaku yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak sehat sebagaimana
diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 UU No 5/ 1999;………dst.
24.1.2 Bahwa tindakan yang dilakukan PT Synergy Tharada
mengasuransikan Penumpang Ferry yang melalui Terminal Ferry
Internasional Batam Centre tidak bertentangan dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 4
ayat (2), pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964, dan
bahkan sesuai dengan Kepres Nomor 5 Tahun 2005 huruf c
Nomor 2 yang mengharuskan mengasuransikan muatan barang
dan penumpang pelayaran nasional yang berlayar di dalam negeri
dan keluar negeri; ----------------------------------------------------------
24.2 Bahwa pada prakteknya PT Synergy Tharada tidak melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 17 ayat
(1) tentang penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau jasa
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat, dengan alasan-alasan sebagai berikut : --------
24.2.1 Bahwa PT Synergy Tharada sejak awal dalam memilih PT Jasa
Asuransi Indonesia (Persero) setelah melalui pelaksanaan “Beauty
Contest”, yaitu membandingkan dan menilai penawaran dari
Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja Putra dan PT Jasa Asuransi
Indonesia (Persero); -------------------------------------------------------
24.2.2 Bahwa asuransi kecelakaan wisatawan yang berlaku selama
maksimal tujuh hari di Negara Tujuan adalah suatu produk yang
sangat jarang dan tidak semua Perusahaan Penanggung (Produser
Asuransi) mau melakukannya, dan sebagaimana keterangan
Perusahaan Penanggung yang ikut didengar keterangannya yaitu: -
24.2.3 PT Asuransi Alianz Life Indonesia dalam Berita Acara
Pemeriksaan tertanggal 16 April 2010, oleh Banua Sianturi
sebagai Kepala Kantor Agensi di Batam menyatakan pada
pokoknya : ------------------------------------------------------------------
a. Bahwa asuransi yang diterapkan PT Synergy Tharada adalah
sejenis Travel Asuransi, yang mana di Indonesia tidak
diwajibkan kecuali bagi beberapa Negara Eropa; ----------------
halaman 43 dari 74
b. Bahwa PT Asuransi Alianz Life Indonesia mungkin saja
mengajukan proposal kepada Pengelola Pelabuhan Ferry
Internasional; -----------------------------------------------------------
c. Bahwa PT Asuransi Alianz Life Indonesia tidak pernah
dilarang mengajukan atau menjual produk asuransi di wilayah
Terminal Ferry Internasional Batam Centre, karena
Perusahaan tersebut tidak menjual product asuransi
sebagaimana diterapkan PT Synergy Tharada karena product
PT Asuransi Alianz Life Indonesia adalah penanggungan
Asuransi Pendidikan, Kesehatan dan Asuransi Jiwa, dan
kalaupun ada pertanggungan kecelakaan dapat terakomodasi
dalam asuransi jiwa; --------------------------------------------------
24.2.4 Bahwa begitu juga dengan keterangan saksi PT Manulife
Indonesia tertanggal 16 April 2010 oleh Jeffrey Kie, sebagai
Head Territory Agency, yang pada pokoknya menerangkan: ------
a. Bahwa PT Manulife Indonesia menjual produk asuransi
individu, dana kesehatan dan Dana Pensiun, tidak menjual
produk asuransi kerugian karena ijinnya adalah asuransi jiwa;
b. Bahwa PT Manulife Indonesia ada menanggung asuransi
kecelakaan sebagai tambahan asuransi tertentu seperti
asuransi Pendidikan dan tidak dijual tersendiri; ------------------
c. Bahwa PT Manulife Indonesia tidak berminat karena
pertimbangan bisnis perusahaan karena asuransi sebagaimana
diterapkan PT Synergy Tharada masih belum
menguntungkan; -------------------------------------------------------
24.2.5 Bahwa pada prakteknya PT Synergy Tharada tidak melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999, Pasal 19 huruf d tentang Diskriminasi terhadap Pelaku
Usaha Tertentu karena PT Synergy Tharada tidak pernah
melarang atau menghalangi pelaku usaha atau Jasa Asuransi yang
lain untuk memasarkan produknya di Terminal Ferry
Internasional Batam Centre yang kami kelola; ------------------------
24.2.6 Bahwa KPPU tidak melaksanakan kesepakatan yang akan
menjadwal lagi Pemeriksaan Pendahuluan sebagai lanjutan berita
acara tanggal 21 Desember 2009, adalah tidak benar menurut
hukum, dan tindakan KPPU yang menetapkan PT Synergy
Tharada sebagai Terlapor VI pada perkara aquo tanpa melalui
halaman 44 dari 74
Tahap Pemeriksaan Pendahuluan, adalah tidak beralasan menurut
hukum; ----------------------------------------------------------------------
24.2.7 Bahwa kami sangat keberatan dengan pendapat KPPU dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor
32/KPPU-L/2009 tertanggal 28 Desember 2009 pada poin Fakta
Lain nomor urut 3 (halaman 11) yang menyebutkan :” ijin
Pelabuhan Umum dikeluarkan Otorita Batam sebagai Pemegang
Hak Pengelolaan atas Pelabuhan Laut di Batam, sedangkan Ijin
Pelabuhan Khusus dikeluarkan Menteri Perhubungan”, karena
fakta hukum yang sebenarnya Ijin Pengelolaan Pelabuhan Umum
Internasional Batam Centre diberikan oleh Menteri Perhubungan
kepada Otorita Batam, dan dengan Dasar Kerjasama antara
Otorita Batam dengan PT Synergy Tharada, maka PT Synergy
Tharada mengelola Terminal Ferry Internasional Batam Centre;
24.2.8 Bahwa penetapan KPPU yang menduga PT Synergy Tharada
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1), dan pasal 19
huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak beralasan
menurut hukum karena yang menjadi dasar dugaan tersebut
adalah fakta yang tidak sesuai yang mana fakta KPPU mengenai
Ketentuan Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengatur
asuransi atas pelayaran nasional, sedangkan yang dilaksanakan
PT Synergy Tharada adalah asuransi penumpang/wisatawan
dalam Pelayaran Internasional, dan pelaksanaan asuransi terhadap
Penumpang/Wisatawan dari dan ke Terminal Ferry Internasional
Batam Centre yang dilakukan PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero) tidak melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena PT Synergy Tharada tidak
pernah melarang Perusahaan Asuransi lain menjual produknya di
wilayah Terminal Ferry Internasional Batam Centre; ----------------
24.2.9 Bahwa tindakan yang dilakukan PT Synergy Tharada
mengansuransikan Penumpang Ferry yang melalui Terminal
Ferry Internasional Batam Centre adalah memenuhi kewajiban
sebagaimana yang diwajibkan Pemerintah dan Perjanjian
Kerjasama antara PT Synergy Tharada dengan Otorita Batam,
dan asuransi yang diterapkan dan dilakukan oleh PT Synergy
Tharada sebagaimana dalam perkara aquo, adalah asuransi wisata
yang menunjang kebijakan yang dilakukan Otorita Batam
sebagaimana ditetapkan Otorita Batam dalam Surat Ketua Badan
halaman 45 dari 74
Pelaksana OB (Suryo Hadi Djatmiko) Nomor B/301/KA/V/1997
tanggal 9 Mei 1997, perihal Asuransi dan Surat Nomor B/
070/DOPS/II/2002, tertanggal 27 Februari 2002, perihal
Persetujuan Penyesuaian Kembali Tariff Seaport Charge, yang
mana pertanggungan asuransi wisatawan tersebut bertujuan
memberikan rasa aman dan terjaminnya para wisatawan baik
yang berangkat ke Luar Negeri (Singapore dan Malaysia) maupun
yang berkunjung ke Regional Riau (meliputi Propinsi Riau dan
Propinsi Kepulauan Riau) melalui Terminal Ferry Internasional
Batam Centre, yang tujuannya meningkatkan arus wisatawan
yang masuk dan keluar melalui Pulau Batam dan dapat
mempercepat Pembangunan Batam dan serta merta meningkatkan
devisa negara; --------------------------------------------------------------
24.2.10 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan keterangan saksi
yaitu Perusahaan Asuransi yang lain sebagaimana tersebut di atas,
sudah terbukti dengan jelas bahwa PT Synergy Tharada tidak
pernah melarang serta tidak menutup kemungkinan Perusahaan
Asuransi lain memasarkan produknya di Terminal Ferry
Internasional Batam Centre dan dengan demikian PT Synergy
Tharada tidak melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran asuransi sebagaimana yang diduga KPPU; ---------------
24.2.11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa PT
Synergy Tharada (Terlapor VI) tidak pernah melakukan
diskriminasi terhadap pemasaran asuransi sebagaimana diduga
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); ------------------------
24.2.12 Memohon Majelis Komisi mempertimbangkan dengan seksama
bahwa ada kontradiksi antara keterangan yang disampaikan oleh
Otorita Batam sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan
pada Pemeriksaan Pendahuluan yang diterangkan pada jawaban
nomor (13) yang menyatakan bahwa Otorita Batam tidak ikut
dalam Penetapan Pihak Asuransi yang lalu namun ke depan akan
upayakan supaya terlibat dalam penetapan perusahaan
penanggung asuransi, namun kenyataannya, ketika PT Synergy
Tharada melakukan perubahan perilaku dengan menghentikan
atau memutus kerjasama dengan pihak penanggung asuransi PT
Jasa Asuransi Indonesia (Terlapor IV), serta melakukan tender
dua kali yang dilaksanakan melalui PT Fresnel Perdana Mandiri,
halaman 46 dari 74
selaku broker dan konsultan asuransi, kenyataan Pihak Pengelola
Kawasan Pulau Batam (dahulu Otorita Batam), tidak menyetujui,
dan menyatakan supaya PT Synergy Tharada tetap melaksanakan
penutupan asuransi kecelakaan Wisatawan sebagaimana selama
ini berjalan sampai ada perubahan resmi dari Otorita Batam dan
PT Synergy Tharada -------------------------------------------------------
24.2.13 Bahwa perubahan perilaku yang dilakukan PT Synergy Tharada
sebagaimana telah kami terangkan di atas dan juga yang secara
tegas diakui sebagai fakta hukum oleh KPPU sebagaimana dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Desember
2009 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 12 Mei
2010, di mana PT Synergy Tharada tidak dapat menuntaskan
perubahan prilaku dalam perkara ini adalah karena tidak disetujui
atau dengan kata lain dihalang-halangi oleh Badan Pengelola
Kawasan Pulau Batam (dh. Otorita Batam) sebagaimana terbukti
dengan Surat Otorita Batam tertanggal 01 Oktober 2009, Nomor
B/277/ORKIN/10/2009, (terlampir) yang pada inti pokoknya
menyatakan : “supaya PT Synergy Tharada tetap melaksanakan
penutupan asuransi kecelakaan Wisatawan sebagaimana selama
ini berjalan sampai ada perubahan resmi dari Otorita Batam dan
PT Synergy Tharada”, sehingga PT Synergy Tharada
memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan atau pelaksanaan
pertanggungan asuransi terhadap Penumpang Pengguna Jasa
Terminal Ferry Internasional Batam Centre kepada Otorita Batam
sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 017/BCP-
PDir/VI/2010, (terlampir) yang isinya pada pokoknya meminta
Badan Pengelola Kawasan Pulau Batam untuk mencabut pasal 7.
12 dalam Surat Perjanjian Nomor 04/PER-KA/VII/2002-110/OB-
ST/SPBC/VII/02, yang mengatur kewajiban Kami untuk
mengadakan asuransi terhadap Penumpang dan/atau
mengembalikan kebijakan pelaksanaan tanggung jawab
penumpang kepada Pengelola (OB) atas tanggungannya; -----------
24.2.14 Bahwa fakta-fakta tersebut diatas sudah jelas membuktikan
bahwa PT Synergy Tharada tidak terbukti melakukan
pelanggaran terhadap pasal 17 ayat (1) dan pasal 19 huruf d,
Undang undang Nomor 5 Tahun 1999, dan kalaupun Investigator
KPPU berpandangan lain dengan tetap menduga Kami
melakukan pelanggaran, kami secara tegas menolaknya, dan
halaman 47 dari 74
mohon pertimbangan Yang Mulia Sidang Komisi
mempertimbangkan bahwa Kami, PT Synergy Tharada (Terlapor
VI) telah berusaha semaksimal mungkin melakukan dan
melaksanakan perubahan perilaku, sebagaimana diamanatkan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun dihalangi oleh
Terlapor I yaitu Otorita Batam, sehingga dengan demikian, sudah
wajar menurut hukum PT Synergy Tharada dibebaskan dari
perkara ini dan serta merta dibebaskan dari sanksi menurut
hukum; ----------------------------------------------------------------------
25. Menimbang bahwa Terlapor VII dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan
atau tanggapan yang pada intinya sebagai berikut; (vide bukti A102) -----------------
25.1 Terlapor VII hanya melaksanakan Kebijakan Badan Pengusahaan Batam
dalam memberikan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri bagi
Wisatawan.
25.1.1 Terlapor VII yang dahulu bernama PT Marina City Development
adalah pengelola Pelabuhan Khusus Internasional di Teluk
Senimba berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor SK.43/AL.003/PHB-99 tanggal 25 Juni 1999 tentang
Pemberian Izin Operasi kepada PT Marina City Development
untuk Mengoperasikan Pelabuhan Khusus Pariwisata di Teluk
Senimba, Kota Madya Batam, Propinsi Riau. Terminal Ferry
Internasional Teluk Senimba merupakan salah satu pintu keluar
masuknya wisatawan dari dan menuju ke Batam. Sehubungan
dengan hal tersebut, Terlapor VII dengan itikad baik telah
melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh Terlapor I dalam
memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi
wisatawan yang belum ter-cover berdasarkan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 964 tentang Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang maupun oleh peraturan perundang-
undangan lainnya; ---------------------------------------------------------
25.1.2 Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Terlapor I Nomor
10/SKEP/KA/IV/90, tanggal 10 April 1990 tentang Jaminan
Asuransi Kecelakaan Diri yang Berkunjung Ke Pulau Batam,
pemberian asuransi kecelakaan diri tersebut diberikan untuk
menghindari risiko dan memberikan rasa aman kepada wisatawan
yang dalam perjalanan baik menuju atau meninggalkan wilayah
Batam. Dalam surat tersebut Terlapor I mewajibkan semua Biro
halaman 48 dari 74
Perjalanan Umum/Cabang yang beroperasi di wilayah otorita
Batam untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan diri bagi
wisatawan. ------------------------------------------------------------------
25.1.3 Surat Keputusan Terlapor I Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 tanggal
10 April 1990 kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya
Surat Terlapor I Nomor B/58/KA/II/1992 tanggal 20 Februari
1992 perihal Jaminan Asuransi bagi Wisatawan Manca Negara.
Dalam surat terakhir tersebut, Terlapor I meminta kepada seluruh
pimpinan/pengusaha ferry/kapal penumpang dan Terlapor II
untuk melakukan penutupan asuransi kecelakaan diri wisatawan. -
25.1.4 Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 1997, Terlapor I mengeluarkan
Surat Nomor B/301/KA/V/1997 tentang Asuransi Jasa Raharja
yang ditujukan kepada PT Asuransi Jasaraharja Putra. Dalam
surat tersebut antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut: -------
25.1.4.1 Premi asuransi kecelakaan diri yang ditanggung setiap
penumpang ialah sebesar: -------------------------------------
� Penumpang tujuan Luar Negeri sebesar Sin $ 1,00
(Satu Dolar Singapura) per orang;
� Penumpang tujuan Dalam Negeri sebesar Rp. 250,-
(Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) per orang.
Setiap penumpang (penduduk Indonesia) dengan tujuan
Singapura atau Malaysia pertanggungan asuransi juga
diberikan apabila terjadi kecelakaan selama kunjungan +
7 (tujuh) hari dan Nilai Premi yang akan diperoleh sama
dengan orang asing yang melakukan kunjungan di
Wilayah Propinsi Riau.
25.1.4.2 Pelaksanaan pungutan premi asuransi tersebut
ditetapkan untuk dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei
1997. --------------------------------------------------------------
25.1.5 Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba yang dikelola oleh
Terlapor VII merupakan Pelabuhan Internasional yang digunakan
oleh para wisatawan dan karenanya para wisatawan tersebut harus
diberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keputusan Terlapor I Nomor
10/SKEP/KA/IV/90 tanggal 10 April 1990; Surat Terlapor I
Nomor B/58/KA/II/1992 tanggal 20 Februari 1992; dan Surat
Terlapor I Nomor B/301/KA/V/1997 tentang Asuransi Jasa
Raharja tanggal 9 Mei 1997. ---------------------------------------------
halaman 49 dari 74
25.1.6 Kemudian pada tanggal 1 November 2007, Terlapor VII
menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Terlapor II dan
Terlapor III Nomor P/PK/012/XI/2003; Nomor P/KS/11/XI/2003
dan Nomor 216/MCD-EX/XI/03 tentang Pemungutan Premi
Asuransi Kecelakaan Diri bagi Penumpang Ferry (untuk
selanjutnya disebut sebagai “Kesepakatan Bersama”) dan
Addendum Nomor 2 atas Kesepakatan Bersama tersebut.-----------
25.1.7 Dalam Kesepakatan tersebut, Terlapor II dan Terlapor III
bertindak sebagai Perusahaan Asuransi yang memberikan
perlindungan terhadap risiko kecelakaan dari wisatawan yang
merupakan penumpang kapal ferry dengan ruang lingkup sebagai
berikut: ----------------------------------------------------------------------
a. Warga Negara Indonesia dari Pelabuhan Khusus Internasional
Teluk Senimba menuju Pelabuhan di Singapura atau Malaysia
dan selama berada di wilayah teritorial negara tersebut sampai
dengan kembali lagi ke wilayah Pulau Batam; dan --------------
b. Warga Negara Asing dari yang berasal dari pelabuhan di
Singapura atau Malaysia yang tiba di Pelabuhan Khusus
Internasional Teluk Senimba dan selama berada di wilayah
Kepulauan Riau sampai dengan tiba kembali di Pelabuhan
Internasional Singapura atau Malaysia; ----------------------------
Dengan masa berlaku asuransi tersebut secara terus menerus
selama maksimum 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal
pemberangkatan di Pelabuhan masing-masing.
25.1.8 Bahwa dasar hukum pemilihan Terlapor II dan Terlapor III
sebagai Perusahaan Asuransi yang memberikan pertanggungan
atas kecelakaan diri bagi wisatawan tersebut didasarkan pada
adanya penunjukan yang dilakukan oleh Terlapor I kepada
Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam Surat
Keputusan Terlapor I Nomor 10/SKEP/KA/IV/90 tanggal 10
April 1990, Surat Terlapor I Nomor B/58/KA/II/1992 tanggal 20
Februari 1992 dan Surat Terlapor I Nomor B/301/KA/V/1997
tentang Asuransi Jasa Raharja tanggal 9 Mei 1997 yang dijadikan
dasar hukum dalam pembuatan Kesepakatan Bersama. -------------
halaman 50 dari 74
25.1.9 Bahwa Terlapor VII tidak pernah merumuskan, menetukan atau
memutuskan besarnya premi asuransi atas kecelakaan diri bagi
wisatawan. Besarnya premi yang dipungut oleh Terlapor VII
berdasarkan Kesepakatan Bersama sebesar Sin $ 1,00 (Satu Dolar
Singapura) per penumpang/wisatawan untuk setiap perjalanan
didasarkan pada adanya kesepakatan dan surat sebagai berikut: ---
a. Kesepakatan Bersama Anggota ASITA Komda Batam tentang
Pelaksanaan Wisatawan, Pengumpulan dan Penyetoran Dana
Promosi Pariwisata dan Dana Jaminan Bersama tanggal 19
Juli 1990; ---------------------------------------------------------------
b. Naskah Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Asuransi
Kecelakaan Diri antara Terlapor I dengan Terlapor II Nomor
19/SPT/KA/X/1992 dan Nomor P/07/SPP/X/1992 tanggal 21
Oktober 1992 (untuk selanjutnya disebut “Naskah Perjanjian
Kerjasama”); dan ------------------------------------------------------
c. Surat Terlapor I Nomor B/301/KA/V/1997 tentang Asuransi
Jasa Raharja tanggal 9 Mei 1997; -----------------------------------
25.1.10 Tindakan Terlapor VII yang melakukan Kesepakatan Bersama
dengan Terlapor II dan Terlapor III hanyalah untuk melaksanakan
seluruh kebijakan dari Terlapor I, termasuk dalam menentukan
Perusahaan Asuransi yang akan memberikan penanggungan dan
besarnya premi kecelakaan diri bagi wisatawan tersebut. Lebih
lanjut sebagaimana telah Terlapor VII sampaikan dalam tahap
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, apabila
Terlapor VII tidak mengikuti kebijakan tersebut, maka Terlapor I
dapat menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi kepada Menteri
Perhubungan untuk meninjau ulang ijin operasi Pelabuhan
Khusus Pariwisata yang dimiliki oleh Terlapor VII tersebut.
Dengan demikian, tindakan Terlapor VII tersebut bukan
didasarkan atas kehendak untuk menciptakan monopoli atau pun
untuk mematikan persaingan di antara sesama Perusahaan
Asuransi yang beroperasi di Terminal Ferry Internasional Teluk
Senimba. --------------------------------------------------------------------
25.2 Kebijakan Pemberian Asuransi Kecelakaan Diri bagi Wisatawan tersebut
berlaku juga untuk Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba -------------
25.2.1 Dalam pembelaan ini perlu Terlapor VII sampaikan keberatan
dan tanggapan atas dalil yang dikemukakan oleh Terlapor I yang
menyatakan bahwa kebijakan tentang asuransi kecelakaan diri
halaman 51 dari 74
bagi wisatawan ini hanya berlaku di Pelabuhan Umum dan tidak
termasuk Pelabuhan Khusus sebagaimana disampaikan dalam
halaman 4 Keterangan Tambahan yang disampaikan oleh
Terlapor I kepada Majelis Komisi Pengawasan dan Persaingan
Usaha. Dalil yang disampaikan oleh Terlapor I tersebut adalah
keliru. -----------------------------------------------------------------------
25.2.2 Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 butir 1
Naskah Perjanjian Kerja Sama yang dijadikan dasar hukum dalam
pembuatan Kesepakatan Bersama, yang kami kutip sebagai
berikut: ----------------------------------------------------------------------
Pasal 1
1. TERTANGGUNG adalah:
a. Setiap Wisatawan Asing/ Warga negara asing yang masuk
ke Pulau Batam melalui Pelabuhan Sekupang, Batu
Ampar dan Pelabuhan lainnya baik Pelabuhan Laut
maupun Pelabuhan Udara sepanjang terdaftar pada
Pihak Imigrasi di Pulau Batam.
b. Setiap Warga Negara Asing yang memiliki izin menetap
sementara di Pulau Batam dan masuk ke Pulau Batam
melalui Pelabuhan Laut Sekupang, Batu Ampar dan
Pelabuhan lainnya baik Pelabuhan Laut maupun
Pelabuhan Udara, untuk jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak kedatangan di Pulau Batam dan
terdaftar pada Pihak Imigrasi di Pulau Batam.
c. Setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan
perjalanan dari Pulau Batam dengan tujuan Singapura
dan Malaysia dengan mempergunakan Kapal Laut / Ferry
atau Pesawat Udara.”
25.2.3 Dengan demikian jelas bahwa kebijakan pemberian asuransi
kecelakaan diri bagi wisatawan yang ditetapkan oleh Terlapor I
tersebut tidak memiliki kaitan dengan status Terminal Ferry
Internasional Teluk Senimba sebagai Pelabuhan Khusus
sebagaimana disebutkan dalam ruang lingkup dari Tertanggung di
atas; --------------------------------------------------------------------------
26. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti
dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; --------------------------------
halaman 52 dari 74
TENTANG HUKUM
1. Berdasarkan LHPL, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat
bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran
yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: --------------------------------------
1.1 Mengenai Identitas para Terlapor; ------------------------------------------------------
1.1.1 Terlapor I: Badan Pengusahaan Batam (d/h Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam, selanjutnya disebut “BP Batam”),
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2005 tentang Daerah Industri Pulau Batam. BP Batam adalah
pemegang hak pengelolaan atas terminal-terminal ferry yang ada di Batam.
Adanya hak pengelolaan tersebut menjadikan BP Batam memperoleh
pendapatan dari pengelolaan Terminal Ferry Internasional di Batam
sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha ; ---------------------------
1.1.2 Terlapor II: PT Jasa Raharja (Persero) Batam, didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tanggal 6 November 1980
tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian
Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pendirian Perseroan
dilaksanakan dengan Anggaran Dasar PT Jasa Raharja (Persero)
sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang
dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. yang telah beberapa kali
diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 72 tanggal 31 Mei
2006 yang dibuat di hadapan Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Sc. di
Jakarta. PT Jasa Raharja (Persero) adalah pelaku usaha yang
menyediakan jasa asuransi kecelakaan diri wisatawan/penumpang di
Terminal Ferry Internasional Sekupang dan Teluk Senimba; ------------
1.1.3 Terlapor III: PT Asuransi Jasaraharja Putera Batam, didirikan
berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Asuransi
Aken Raharja mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Akte
Pendiriannya dibuat dihadapan Notaris Ny. Machmudah Rijanto, S.H.
dengan Akta Notaris Nomor 81 tanggal 27 November 1993 dan disahkan
oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor C2-
369.HT.01.04.TH.93 tanggal 13 Desember 1993, dan berganti nama
menjadi PT Asuransi Jasaraharja Putera pada tanggal 29 Desember 1995
dihadapan Notaris Sucipto, S.H. di Jakarta dengan Akta Nomor 30 tanggal
6 Juni 1996 dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dengan
Keputusan Nomor C2-10.812.HT.01.04.TH.96 tanggal 5 Desember 1996.
PT Asuransi Jasaraharja Putera adalah pelaku usaha yang menyediakan
halaman 53 dari 74
jasa asuransi kecelakaan diri wisatawan/penumpang di Terminal
Ferry Internasional Sekupang dan Teluk Senimba; -------------------------
1.1.4 Terlapor IV: PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam didirikan
berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 dihadapan Notaris
Mohamad Ali di Jakarta, dan telah mengalami Perubahan Anggaran Dasar
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Asuransi Indonesia Nomor 42
tanggal 10 Maret 1998 dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta.
PT Jasa Asuransi Indonesia Batam adalah pelaku usaha yang
menyediakan jasa asuransi kecelakaan diri wisatawan/penumpang di
Terminal Ferry Internasional Batam Center; ---------------------------------
1.1.5 Terlapor V, PT Indodharma Corpora, pelaku usaha yang berbentuk
badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta
Perubahan Terakhir Nomor 06 tanggal 10 Januari 1997 yang dibuat oleh
Notaris Siti Marjami Soepangat, S.H., melakukan kegiatan usaha antara
lain perdagangan, pembangunan, jasa industri, angkutan, pertanian,
perbengkelan, percetakan, biro iklan, perawatan gedung-gedung dan
pertambangan, dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang mengelola
Pelabuhan Internasional Sekupang; ---------------------------------------------
1.1.6 Terlapor VI, PT Synergi Tharada, pelaku usaha yang berbentuk badan
hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta
Perubahan Terakhir Nomor 66 tanggal 15 Mei 2001 yang dibuat oleh
Notaris Agus Madjid, S.H., melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai
pelaku usaha yang mengelola Pelabuhan Ferry Internasional Batam
Center; ---------------------------------------------------------------------------------
1.1.7 Terlapor VII, PT Senimba Bay Resort, pelaku usaha yang berbentuk
badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta
Perubahan Terakhir Nomor 31 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat oleh
Notaris Robert Purba, S.H., melakukan kegiatan usaha antara lain
menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan
pelabuhan laut, terminal ferry, kapal untuk keberangkatan dan kedatangan
baik domestik maupun internasional dan dermaga, menjalankan usaha
dalam bidang pembangunan, penjualan, pengembangan, penjualan, dan
pengurusan kantor-kantor dan ruangan-ruangan kantor dan rumah-rumah
halaman 54 dari 74
dan pembangunan-pembangunan dalam hal ini sebagai pelaku usaha
yang mengelola Pelabuhan Ferry Teluk Senimba; ---------------------------
1.2 Aspek Formil; ---------------------------------------------------------------------------------
1.2.1 Selanjutnya sebelum menilai dan menyimpulkan pokok perkara (aspek
materiil) Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yang
ditanggapi oleh PT Synergy Tharada yang menyatakan bahwa tindakan
KPPU yang tidak menjadwalkan kembali Pemeriksaan Pendahuluan
terhadap PT Synergy Tharada adalah tidak benar menurut hukum, dan
tindakan KPPU menetapkan PT Synergy Tharada sebagai Terlapor tanpa
melalui tahap Pemeriksaan Pendahuluan adalah tidak beralasan menurut
hukum; ----------------------------------------------------------------------------------
1.2.2 Majelis Komisi menilai penetapan PT Synergy Tharada sebagai Terlapor
dalam perkara ini telah sesuai dengan Penetapan KPPU Nomor
140/KPPU/PEN/XI/2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara
Nomor 32/KPPU-L/2009 tanggal 16 November 2009 dan Tim Pemeriksa
Pendahuluan telah memanggil secara patut Direktur PT Synergy Tharada
pada tanggal 21 Desember 2009, sehingga pendapat atau pembelaan
PT Synergy Tharada di atas tidak beralasan; -------------------------------------
1.3 Tentang Pasar Bersangkutan; ------------------------------------------------------------
1.3.1 Bahwa pasar bersangkutan menurut Pasal 1 angka (10) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 adalah adalah pasar yang berkaitan dengan
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang
dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau
jasa tersebut; ---------------------------------------------------------------------------
1.3.2 Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah Jasa Asuransi
Kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan Ferry di Terminal Ferry
Internasional Batam Center, Terminal Ferry Internasional Sekupang, dan
Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba di kota Batam; ------------------
1.3.3 Bahwa para Terlapor tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya
tentang definisi pasar bersangkutan; -----------------------------------------------
1.3.4 Bahwa Majelis Komisi sepakat dengan definisi pasar bersangkutan dalam
LHPL, dan dengan tidak adanya pendapat atau pembelaan dari para
Terlapor maka Majelis Komisi menilai para Terlapor menerima definisi
pasar bersangkutan tersebut; --------------------------------------------------------
1.4 Bahwa sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan
oleh para Terlapor, maka Majelis Komisi terlebih dahulu menguraikan tentang
perilaku para Terlapor, yaitu sebagai berikut: -------------------------------------------
halaman 55 dari 74
1.4.1 Tentang Pembagian Wilayah; -------------------------------------------------------
1.4.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti
adanya perjanjian pembagian wilayah yang dilakukan oleh
PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT
Jasa Asuransi Indonesia (Persero) yang difasilitasi oleh BP Batam
untuk membagi wilayah pemasaran asuransi kecelakaan diri bagi
penumpang/wisatawan di Pelabuhan Internasional Batam Center,
Pelabuhan Internasional Teluk Senimba dan Pelabuhan
Internasional Sekupang; --------------------------------------------------
1.4.1.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Jasa Raharja
(Persero) pada pokoknya menyatakan PT Jasa Raharja (Persero)
tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya dengan tujuan untuk membagi wilayah pemasaran,
sehingga terjadi praktek monopoli atau persaingan tidak sehat. PT
Jasa Raharja (Persero) Batam hanya semata-mata menjalankan
program asuransi wajib yang diamanatkan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 1965 Jo PP Nomor 17 Tahun 1965 dan SK
Menteri Keuangan RI dengan memberikan perlindungan dasar
bagi para penumpang alat angkutan penumpang Kapal/Ferry
Penyeberangan selama dalam perjalanan saat naik di tempat
pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan; ----------------------
1.4.1.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Asuransi
Jasaraharja Putera pada pokoknya menyatakan tidak melakukan
kesepakatan dengan pesaing usaha untuk mendapatkan
pembagian wilayah pemasaran; ------------------------------------------
1.4.1.4 Bahwa setelah membaca LHPL dan pendapat atau pembelaan dari
para Terlapor, maka Majelis Komisi sepakat dengan LHPL yang
menyatakan tidak ditemukan bukti adanya perjanjian pembagian
wilayah yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero), PT
Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero) yang difasilitasi oleh BP Batam untuk membagi wilayah
pemasaran asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan
di Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan
Internasional Teluk Senimba dan Pelabuhan Internasional
Sekupang; -------------------------------------------------------------------
halaman 56 dari 74
1.4.2 Perjanjian Tertutup; ------------------------------------------------------------------
1.4.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menilai asuransi kecelakaan
diri bagi penumpang/wisatawan ferry yang ditetapkan oleh BP
Batam bukan Asuransi Kecelakaan yang terdiri dari Asuransi
Wajib (selama di kapal dan perjalanan) + Asuransi Tidak Wajib
(selama berada di luar kapal dan berlaku selama 7 hari).
Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian antara PT Indodharma
Corpora dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi
Jasaraharja Putera di Pelabuhan Internasional Sekupang,
perjanjian antara PT Synergy Tharada dengan PT Jasa Asuransi
Indonesia (Persero) di Terminal Ferry Internasional Batam
Center, dan perjanjian antara PT Senimba Bay Resort (d/h PT
Marina City Development) dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan
PT Asuransi Jasaraharja Putera di pelabuhan Teluk Senimba
bukanlah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------
1.4.2.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Jasa Raharja
(Persero) pada pokoknya menyatakan pada masa itu PT Jasa
Raharja (Persero) hanya memenuhi permintaan dari pengelola
pelabuhan untuk memberikan perlindungan dasar bagi para
penumpang sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun
1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965 dan tidak pernah
mempersyaratkan kepada pihak lain untuk menerima dan bersedia
mengasuransikan wisatawan kepada Perusahaan Asuransi lain
yang ditunjuk; --------------------------------------------------------------
1.4.2.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Jasa Raharja
(Persero) pada pokoknya menyatakan untuk menutup
perlindungan asuransi para penumpang dan wisatawan di
pelabuhan dilakukan pengutipan premi asuransi wisatawan dan
iuran wajib kecelakaan penumpang dalam perjalanan di masing-
masing pelabuhan sebesar Sin $ 1 yang didalamnya sudah
termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang
sesuai SK Menteri Keuangan yang berlaku; ---------------------------
1.4.2.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Asuransi
Jasaraharja Putera pada pokoknya menyatakan kewajiban untuk
mengasuransikan aset dan penumpang ferry merupakan salah satu
persyaratan dari BP Batam yang termuat dalam perjanjian dengan
pihak pengelola pelabuhan, dan PT Asuransi Jasaraharja Putera
halaman 57 dari 74
mampu untuk menutup asuransi secara komprehensif dan tidak
parsial; -----------------------------------------------------------------------
1.4.2.5 Bahwa setelah membaca LHPL dan pendapat atau pembelaan
para Terlapor, maka Majelis Komisi sepakat dengan LHPL yang
menyatakan asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan
ferry yang ditetapkan oleh BP Batam bukan merupakan asuransi
kecelakaan yang terdiri dari asuransi wajib (selama di kapal dan
perjalanan) + asuransi tidak wajib (selama berada diluar kapal
dan berlaku selama 7 hari) namun merupakan satu produk
asuransi; ---------------------------------------------------------------------
1.4.2.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang
menyatakan perjanjian yang terdapat pada butir 1.4.2.1 bukanlah
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------------------------
1.4.3 Praktek Monopoli dan Diskriminasi; -----------------------------------------------
1.4.3.1 Terminal Ferry Internasional Sekupang; -------------------------------
1.4.3.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan
berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT
Indodharma Corpora dengan BP Batam, pengelola
diwajibkan untuk menyelenggarakan asuransi yang
menanggung keselamatan penumpang selama
perjalanan atau di lokasi Terminal Ferry Internasional
Sekupang. Sejak ditunjuk sebagai pengelola
pelabuhan, PT Indodharma Corpora telah membuat
perjanjian kerjasama asuransi dengan PT Jasa Raharja
(Persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk
memungut premi asuransi kecelakaan diri bagi
penumpang/wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 selama 7
(tujuh) hari; ---------------------------------------------------
1.4.3.1.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menduga PT
Indodharma Corpora, PT Jasa Raharja (Persero), PT
Asuransi Jasaraharja Putera dan BP Batam secara
bersama-sama menguasai pasar jasa asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan ferry di
Terminal Ferry Internasional Sekupang sehingga
penguasaan pasar jasa asuransi tersebut
mendiskriminasi pelaku usaha lain di bidang asuransi
halaman 58 dari 74
untuk masuk ke pasar jasa asuransi kecelakaan diri
bagi penumpang/wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Sekupang; ------------------------------------
1.4.3.1.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Jasa
Raharja (Persero) menyatakan dalam mendapatkan
penutupan Asuransi, PT Jasa Raharja (Persero)
memperoleh secara terbuka dan tidak menutup
Perusahaan Asuransi lain yang ingin mengajukan
proposal penawaran yang sama; ---------------------------
1.4.3.1.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT
Asuransi Jasaraharja Putera pada pokoknya
menyatakan PT Indhodarma Corpora memilih PT
Asuransi Jasaraharja Putera karena nilai santunan atau
jaminan yang didapatkan lebih tinggi dibanding
penawaran Perusahaan Asuransi lain; --------------------
1.4.3.1.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT
Asuransi Jasaraharja Putera pada pokoknya
menyatakan PT Asuransi Jasaraharja Putera tidak
pernah melakukan kesepakatan dengan pihak tertentu
yang bertentangan dengan Undang-undang sehingga
mengakibatkan Perusahaan Asuransi lain tidak dapat
masuk ke dalam Terminal Ferry Internasional
Sekupang; -----------------------------------------------------
1.4.3.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya perjanjian
kerjasama yang dimulai sejak tahun 2004 dan berlaku
selama 15 (lima belas) tahun antara PT Indodharma
Corpora, PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi
Jasaraharja Putera di Terminal Ferry Internasional
Sekupang dengan difasilitasi oleh BP Batam
menunjukkan terjadinya penguasaan pasar jasa
asuransi kecelakaan diri bagi penumpang/wisatawan
ferry di Terminal Ferry Internasional Sekupang
sehingga menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain
di bidang asuransi untuk masuk ke pasar jasa asuransi
tersebut; -------------------------------------------------------
1.4.3.1.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya
Perusahaan Asuransi lain yang mengajukan proposal
penawaran jasa asuransi kecelakaan diri untuk
halaman 59 dari 74
wisatawan menunjukkan informasi mengenai adanya
pasar jasa asuransi kecelakaan diri ini tidak diketahui
oleh Perusahaan Asuransi lain; ----------------------------
1.4.3.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya
membuka informasi tentang pasar jasa asuransi
kecelakaan diri Penumpang/Wisatawan di Terminal
Ferry Internasional Sekupang merupakan hambatan
bagi pelaku usaha lain di bidang asuransi untuk masuk
ke pasar tersebut; --------------------------------------------
1.4.3.1.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi
menyimpulkan perjanjian antara PT Indodharma
Corpora, PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi
Jasaraharja Putera di Terminal Ferry Internasional
Sekupang yang difasilitasi oleh BP Batam merupakan
tindakan diskriminasi bagi pelaku usaha lain di bidang
asuransi dengan cara tidak memberikan informasi
yang terbuka mengenai adanya pasar jasa asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan; -----------
1.4.3.2 Terminal Ferry Internasional Batam Center; --------------------------
1.4.3.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan PT
Synergy Tharada sebagai pengelola Terminal Ferry
Internasional Batam Center merupakan Pelabuhan
Umum yang mendapatkan Ijin Operasi dari BP
Batam. Oleh karena itu, PT Synergy Tharada wajib
tunduk terhadap aturan dan kebijakan yang
dikeluarkan oleh BP Batam, termasuk kebijakan
mengenai asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry. Sejak ditunjuk sebagai
pengelola pelabuhan, PT Synergy Tharada telah
membuat perjanjian kerjasama asuransi dengan PT
Jasa Asuransi Indonesia (Persero) untuk memungut
premi asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 selama 7
(tujuh) hari; ---------------------------------------------------
1.4.3.2.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menduga PT
Synergy Tharada, PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero), dan BP Batam secara bersama-sama
halaman 60 dari 74
menguasai pasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Batam Center sehingga penguasaan
pasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Batam Center mendiskriminasi pelaku
usaha lain di bidang asuransi untuk masuk ke pasar
jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Batam Center; -------------------------------
1.4.3.2.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Jasa
Asuransi Indonesia (Persero) menyatakan tidak ada
hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai persaingan
usaha tidak sehat karena semua Perusahaan Asuransi
yang ada tidak dilarang untuk mengajukan proposal
sebagai penanggung asuransi wisatawan di Terminal
Ferry Internasional Batam Center; ------------------------
1.4.3.2.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Jasa
Asuransi Indonesia (Persero) pada pokoknya
menyatakan apabila terdapat Perusahaan Asuransi lain
yang dapat menawarkan kondisi jaminan yang sama
atau lebih baik dengan harga yang sama atau lebih
murah, maka perusahaan tersebut tetap mempunyai
kesempatan yang sama untuk menjadi penanggung
asuransi wisatawan, dengan demikian tidak terdapat
diskriminasi terhadap pelaku usaha lainnya; ------------
1.4.3.2.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT
Synergy Tharada menyatakan sejak awal sudah
memilih PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero)
melalui pelaksanaan Beauty Contest, dengan produk
asuransi kecelakaan wisatawan yang berlaku selama 7
(tujuh) hari di negara tujuan. Dimana hal tersebut
merupakan suatu produk yang sangat jarang dan tidak
semua Perusahaan Asuransi mau melakukannya; ------
1.4.3.2.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT
Synergy Tharada pada pokoknya menyatakan tidak
melakukan diskriminasi karena tidak pernah melarang
atau menghalangi pelaku usaha atau perusahaan jasa
halaman 61 dari 74
asuransi yang lain untuk memasarkan jasa asuransi di
Terminal Ferry Internasional Batam Center; ------------
1.4.3.2.7 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT
Synergy Tharada pada pokoknya menyatakan telah
melakukan perubahan perilaku dengan cara
melakukan penghentian atau pemutusan kerjasama
dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) serta
melakukan tender sebanyak 2 (dua) kali namun pada
kenyataannnya BP Batam tidak menyetujui dan
menyatakan agar PT Synergy Tharada tetap
melaksanakan penutupan Asuransi Kecelakaan
Wisatawan sebagaimana yang telah berjalan
sebelumnya (vide surat OB 1 Oktober 2010
No.B/277/ORKIN/10/2009); -------------------------------
1.4.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya perjanjian
kerjasama antara PT Synergy Tharada dan PT Jasa
Asuransi Indonesia (Persero) dengan difasilitasi oleh
BP Batam sejak tahun 2001 menunjukkan terjadinya
penguasaan pasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Batam Center, sehingga menutup
kesempatan bagi pelaku usaha lain di bidang asuransi
untuk masuk ke pasar jasa asuransi tersebut; ------------
1.4.3.2.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya
Perusahaan Asuransi lain yang mengajukan proposal
penawaran jasa asuransi kecelakaan diri untuk
wisatawan menunjukkan informasi mengenai adanya
pasar jasa asuransi kecelakaan diri ini tidak diketahui
oleh Perusahaan Asuransi lain; ----------------------------
1.4.3.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya
membuka informasi tentang pasar jasa asuransi
kecelakaan diri Penumpang/Wisatawan di Terminal
Ferry Internasional Sekupang merupakan hambatan
bagi pelaku usaha lain di bidang asuransi untuk masuk
ke pasar tersebut; --------------------------------------------
halaman 62 dari 74
1.4.3.2.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi
menyimpulkan perjanjian antara PT Synergy Tharada
dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di
Terminal Ferry Internasional Batam Center yang
difasilitasi oleh BP Batam tersebut merupakan
tindakan diskriminasi bagi pelaku usaha lain di bidang
asuransi dengan cara tidak memberikan informasi
yang terbuka mengenai adanya pasar jasa asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan; -----------
1.4.3.3 Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba; -------------------------
1.4.3.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan PT
Senimba Bay Resort merupakan pengelola Terminal
Ferry Internasional Teluk Senimba yang mendapatkan
ijin dari Menteri Perhubungan sebagai Pelabuhan
Khusus. Meskipun Teluk Senimba merupakan
Pelabuhan Khusus, namun PT Senimba Bay Resort
sebagai pengelola pelabuhan, mengikuti aturan dan
kebijakan mengenai jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry yang ditetapkan oleh BP
Batam; ---------------------------------------------------------
1.4.3.3.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan PT
Senimba Bay Resort telah membuat perjanjian
kerjasama asuransi dengan PT Jasa Raharja (Persero)
dan PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk memungut
premi asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 selama 7
(tujuh) hari; ---------------------------------------------------
1.4.3.3.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menduga PT
Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja (Persero), PT
Asuransi Jasaraharja Putera dan BP Batam secara
bersama-sama menguasai pasar jasa asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan ferry di
Terminal Frry Internasional Teluk Senimba sehingga
penguasaan pasar jasa asuransi tersebut
mendiskriminasi pelaku usaha lain di bidang asuransi
untuk masuk ke pasar jasa asuransi kecelakaan diri
bagi Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry
Internasional Teluk Senimba; ------------------------------
halaman 63 dari 74
1.4.3.3.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Jasa
Raharja (Persero) pada pokoknya menyatakan dalam
mendapatkan penutupan asuransi, PT Jasa Raharja
(Persero) memperoleh secara terbuka dan tidak
menutup Perusahaan Asuransi lain yang ingin
mengajukan proposal penawaran yang sama; -----------
1.4.3.3.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT
Asuransi Jasaraharja Putera pada pokoknya
menyatakan tidak pernah melakukan kesepakatan
dengan pihak tertentu yang bertentangan dengan
Undang-undang sehingga mengakibatkan Perusahaan
Asuransi lain tidak dapat masuk ke dalam Terminal
Ferry Internasional Teluk Senimba; ----------------------
1.4.3.3.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT
Senimba Bay Resort pada pokoknya menyatakan
kesepakatan bersama antara PT Senimba Bay Resort
dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi
Jasaraharja Putera hanya untuk melaksanakan seluruh
kebijakan dari BP Batam, termasuk dalam
menentukan Perusahaan Asuransi yang akan
memberikan penanggungan dan besarnya premi
kecelakaan bagi wisatawan tersebut. Apabila PT
Senimba Bay Resort tidak mengikuti kebijakan
tersebut maka BP Batam dapat menjatuhkan sanksi
berupa rekomendasi kepada Menteri Perhubungan
untuk meninjau ulang ijin operasi Pelabuhan Khusus
pariwisata PT Senimba Bay Resort; ----------------------
1.4.3.3.7 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT
Senimba Bay Resort pada pokoknya menyatakan
keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh BP
Batam tentang kebijakan asuransi kecelakaan
wisatawan hanya berlaku di Pelabuhan Umum dan
tidak termasuk Pelabuhan Khusus. Kebijakan
pemberian asuransi kecelakaan diri wisatawan yang
diterapkan oleh BP Batam tidak memiliki kaitan
dengan status Terminal Ferry Internasional Teluk
Senimba sebagai Pelabuhan Khusus; ---------------------
halaman 64 dari 74
1.4.3.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya perjanjian
kerjasama antara PT Senimba Bay Resort dengan PT
Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi Jasaraharja
Putera di Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba
sejak tahun 2003 dengan difasilitasi oleh BP Batam
menunjukkan terjadinya penguasaan pasar jasa
asuransi kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan
ferry di Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba
sehingga menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain
di bidang asuransi untuk masuk ke pasar jasa asuransi
tersebut; -------------------------------------------------------
1.4.3.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya
Perusahaan Asuransi lain yang mengajukan proposal
penawaran jasa asuransi kecelakaan diri untuk
wisatawan menunjukkan informasi mengenai adanya
pasar jasa asuransi kecelakaan diri ini tidak diketahui
oleh Perusahaan Asuransi lain; ----------------------------
1.4.3.3.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya
membuka informasi tentang pasar jasa asuransi
kecelakaan diri Penumpang/Wisatawan di Terminal
Ferry Internasional Sekupang merupakan hambatan
bagi pelaku usaha lain di bidang asuransi untuk masuk
ke pasar tersebut; --------------------------------------------
1.4.3.3.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi
menyimpulkan perjanjian antara PT Senimba Bay
Resort, PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Asuransi
Jasaraharja Putera di Terminal Ferry Internasional
Teluk Senimba yang difasilitasi oleh BP Batam
tersebut merupakan tindakan diskriminasi bagi pelaku
usaha lain di bidang asuransi dengan cara tidak
memberikan informasi yang terbuka mengenai adanya
pasar jasa asuransi kecelakaan diri bagi
penumpang/wisatawan; -------------------------------------
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal
19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai
pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; --------------------------------------------------
halaman 65 dari 74
2.1 Bahwa Ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-------
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya
yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap
barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat”; ----------------------------------------------------
2.2 Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas
adalah sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------
2.2.1 Pelaku Usaha -------------------------------------------------------------------------
2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi; -------------------------------------------------
2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal ini adalah BP
Batam, PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasaraharja
Putera, dan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero); -----------------
2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1
Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah
terpenuhi; ----------------------------------------------------------------
2.2.2 Perjanjian Pembagian Wilayah -----------------------------------------------------
2.2.2.1 Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja
(Persero), PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Jasa Asuransi
Indonesia (Persero) dengan difasilitasi oleh BP Batam bukan
merupakan perjanjian untuk membagi wilayah pemasaran
asuransi kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan di
Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan Internasional
Teluk Senimba dan Pelabuhan Internasional Sekupang; -----------
2.2.2.2 Dengan demikian unsur perjanjian pembagian wilayah tidak
terpenuhi; ----------------------------------------------------------------
2.2.3 Bahwa karena unsur perjanjian pembagian wilayah tidak terpenuhi, maka
Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur lainnya; -----------------------
halaman 66 dari 74
2.3 Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
menyatakan; --------------------------------------------------------------------------------------
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”; ---------
2.4 Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
di atas adalah sebagai berikut;-----------------------------------------------------------------
2.4.1 Pelaku Usaha -------------------------------------------------------------------------
2.4.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi; -------------------------------------------------
2.4.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal ini adalah PT
Indodharma Corpora, PT Synergi Tharada, dan PT Senimba
Bay Resort selaku pengelola pelabuhan; -----------------------------
2.4.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1
Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah
terpenuhi; ----------------------------------------------------------------
2.4.2 Perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan
atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; -----------------------------------------
2.4.2.1 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Jasa Raharja
(Persero), PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Jasa Asuransi
Indonesia (Persero); -----------------------------------------------------
2.4.2.2 Bahwa asuransi jasa kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry sebesar Sin $ 1 per penumpang
adalah satu produk asuransi yang tidak terbagi menjadi asuransi
wajib dan asuransi tidak wajib; ----------------------------------------
2.4.2.3 Bahwa PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasaraharja
Putera dan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) tidak
mempersyaratkan pengelola pelabuhan untuk
menyelenggarakan jasa asuransi kecelakaan diri bagi
Penumpang/Wisatawan ferry secara terpisah; -----------------------
halaman 67 dari 74
2.4.2.4 Bahwa dengan demikian, unsur Perjanjian dengan pihak lain
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang
dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau
jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terpenuhi; ------------
2.4.3 Bahwa karena unsur perjanjian dengan pihak lain yang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu
harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan
unsur lainnya; --------------------------------------------------------------------------
2.5 Bahwa Ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; -----
(1)“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”; -------------------------------------
(2) “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) apabila: --------------------------------------------------------------------------------
a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau --------
b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan
usaha barang dan atau jasa yang sama; atau -----------------------------------------
c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu -----------
2.6 Analisis Pemenuhan Unsur terhadap setiap unsur Pasal 17 Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut; -----------------------------------------------
2.6.1 Pelaku Usaha; -------------------------------------------------------------------------
2.6.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi; -------------------------------------------------
2.6.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal ini adalah BP
Batam, PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasaraharja
Putera, PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero), PT Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba Bay Resort; ----
halaman 68 dari 74
2.6.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1
Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah
terpenuhi; ----------------------------------------------------------------
2.6.2 Melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan atau
jasa; -------------------------------------------------------------------------------------
2.6.2.1 Bahwa PT Indodharma Corpora, PT Jasa Raharja (Persero), dan
PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan difasilitasi oleh BP
Batam telah menguasai pasar jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry Internasional
Sekupang; -----------------------------------------------------------------
2.6.2.2 Bahwa PT Synergy Tharada dan PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero) dengan difasilitasi oleh BP Batam telah menguasai
pasar jasa asuransi kecelakaan diri Penumpang/Wisatawan ferry
di Terminal Ferry Internasional Batam Center; ---------------------
2.6.2.3 Bahwa PT Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja (Persero), dan
PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan difasilitasi oleh BP
Batam telah menguasai pasar jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan ferry di Terminal Ferry Internasional
Teluk Senimba; ----------------------------------------------------------
2.6.2.4 Bahwa dengan demikian, unsur melakukan penguasaan atas
produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa terpenuhi; --
2.6.3 Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat; -----------------------------------------------------------------------------
2.6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah
pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha
yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan
umum; ---------------------------------------------------------------------
2.6.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat
adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha; ----------------------------------
2.6.3.3 Bahwa dengan dikuasainya pasar jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan di Terminal Ferry Internasional
Sekupang oleh PT Indodharma Corpora, PT Jasa Raharja
(Persero), dan PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan
halaman 69 dari 74
difasilitasi oleh BP Batam menunjukkan adanya pemusatan
kekuatan ekonomi di Terminal Ferry Internasional Sekupang
yang mengakibatkan pelaku usaha lain di bidang asuransi tidak
dapat masuk ke dalam pasar tersebut; --------------------------------
2.6.3.4 Bahwa dengan dikuasainya pasar jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan di Terminal Ferry Internasional Batam
Center oleh PT Synergy Tharada dan PT Jasa Asuransi
Indonesia (Persero) dengan difasilitasi oleh BP Batam
menunjukkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi di Terminal
Ferry Internasional Batam Center yang mengakibatkan pelaku
usaha lain di bidang asuransi tidak dapat masuk ke dalam pasar
tersebut; -------------------------------------------------------------------
2.6.3.5 Bahwa dengan dikuasainya pasar jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan di Terminal Ferry Internasional Teluk
Senimba oleh PT Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja
(Persero), dan PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan
difasilitasi oleh BP Batam menunjukkan adanya pemusatan
kekuatan ekonomi di Terminal Ferry Internasional Teluk
Senimba yang mengakibatkan pelaku usaha lain di bidang
asuransi tidak dapat masuk ke dalam pasar tersebut; ---------------
2.6.3.6 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
terpenuhi; ----------------------------------------------------------------
2.7 Bahwa Ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
menyatakan; --------------------------------------------------------------------------------------
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) Melakukan
diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; ---------------------------------------------
2.8 Analisis Pemenuhan Unsur terhadap setiap unsur Pasal 19 huruf d Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut; --------------------------------------
2.8.1 Pelaku Usaha--------------------------------------------------- -----------------------
2.8.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
halaman 70 dari 74
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi; -------------------------------------------------
2.8.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pasal ini adalah BP
Batam, PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasaraharja
Putera, PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero), PT Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba Bay Resort; ----
2.8.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1
Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah
terpenuhi; ----------------------------------------------------------------
2.8.2 Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; -------------
2.8.2.1 Bahwa dengan dikuasainya pasar jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan di Terminal Ferry Internasional
Sekupang oleh PT Indodharma Corpora, PT Jasa Raharja
(Persero), dan PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan
difasilitasi oleh BP Batam telah mendiskriminasi pelaku usaha
lain di bidang asuransi untuk dapat masuk ke pasar tersebut; -----
2.8.2.2 Bahwa dengan dikuasainya pasar jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan di Terminal Ferry Internasional Batam
Center oleh PT Synergy Tharada dan PT Jasa Asuransi
Indonesia (Persero) dengan difasilitasi oleh BP Batam telah
mendiskriminasi pelaku usaha lain di bidang asuransi untuk
dapat masuk ke pasar tersebut; ----------------------------------------
2.8.2.3 Bahwa dengan dikuasainya pasar jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan di Terminal Ferry Internasional Teluk
Senimba oleh PT Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja
(Persero), dan PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan
difasilitasi oleh BP Batam telah mendiskriminasi pelaku usaha
lain di bidang asuransi untuk dapat masuk ke pasar tersebut; -----
2.8.2.4 Bahwa sejak BP Batam mewajibkan adanya asuransi
kecelakaan diri bagi Penumpang/Wisatawan, tidak ada pelaku
usaha lain di bidang asuransi selain PT Jasa Raharja (Persero),
PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Jasa Asuransi Indonesia
(Persero) yang masuk ke pasar tersebut karena tidak adanya
informasi mengenai penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri
bagi Penumpang/Wisatawan; ------------------------------------------
2.8.2.5 Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktek diskriminasi
terhadap pelaku usaha tertentu terpenuhi; ---------------------------
halaman 71 dari 74
3. Menimbang bahwa sebelum memutus Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Para Terlapor bertindak kooperatif selama pemeriksaan berlangsung; -----------------
3.2 Dalam proses Pemeriksaan Lanjutan, Para Terlapor telah melakukan perubahan
perilaku dengan cara: ---------------------------------------------------------------------------
3.2.1 BP Batam telah menerbitkan Surat Nomor B/58/KP-BP/6/2010 tertanggal
10 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Kepala
Satuan Pelaksana BP Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
(Kasatlak) Nomor B/301/KA/V/1997 tanggal 9 Mei 1997 dan
Surat/Dokumen lain yang berkaitan dengan Penetapan Premi Asuransi
sebesar Sin $ 1; ------------------------------------------------------------------------
3.2.2 PT Indodharma Corpora sedang melakukan tender untuk mencari penyedia
jasa asuransi kecelakaan diri Penumpang/Wisatawan ferry dengan tidak
membebankan premi asuransi kepada penumpang namun akan ditanggung
oleh PT Indodharma Corpora; ------------------------------------------------------
3.2.3 PT Jasa Raharja (Persero) telah mengakhiri perjanjian dengan
PT Indodharma Corpora dan PT Asuransi Jasaraharja Putera di Terminal
Ferry Internasional Sekupang; ------------------------------------------------------
3.2.4 PT Jasa Raharja (Persero) telah mengakhiri perjanjian dengan
PT Senimba Bay Resort dan PT Asuransi Jasaraharja Putera di Terminal
Ferry Internasional Teluk Senimba; ------------------------------------------------
3.2.5 PT Synergy Tharada telah memutuskan perjanjian kerja sama dengan
PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) dan kemudian melakukan tender
untuk mencari penyedia jasa asuransi kecelakaan diri
Penumpang/Wisatawan ferry; -------------------------------------------------------
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan Majelis di atas, Majelis
Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan rekomendasi kepada BP
Batam sebagai pemegang hak pengelolaan atas pelabuhan-pelabuhan yang ada di Batam
untuk tetap menciptakan persaingan sehat. -------------------------------------------------------
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang
dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------------
halaman 72 dari 74
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan Terlapor I: Badan Pengusahaan Batam (d/h Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam), Terlapor II: PT Jasa Raharja
(Persero) Batam, Terlapor III: PT Asuransi Jasaraharja Putera Batam,
Terlapor IV: PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam, Terlapor V: PT
Indodharma Corpora, Terlapor VI: PT Synergy Tharada, dan Terlapor VII:
PT Senimba Bay Resort tidak terbukti melanggar Pasal 9 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan Terlapor I: Badan Pengusahaan Batam (d/h Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam), Terlapor II: PT Jasa Raharja
(Persero) Batam, Terlapor III: PT Asuransi Jasaraharja Putera Batam,
Terlapor IV: PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam, Terlapor V: PT
Indodharma Corpora, Terlapor VI: PT Synergy Tharada, dan Terlapor VII:
PT Senimba Bay Resort tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------------------------------------------
3. Menyatakan Terlapor I: Badan Pengusahaan Batam (d/h Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam), Terlapor II: PT Jasa Raharja
(Persero) Batam, Terlapor III: PT Asuransi Jasaraharja Putera Batam,
Terlapor IV: PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam, Terlapor V: PT
Indodharma Corpora, Terlapor VI: PT Synergy Tharada, dan Terlapor VII:
PT Senimba Bay Resort terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal
17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------
4. Menyatakan Terlapor I: Badan Pengusahaan Batam (d/h Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam), Terlapor II: PT Jasa Raharja
(Persero) Batam, Terlapor III: PT Asuransi Jasaraharja Putera Batam,
Terlapor IV: PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam, Terlapor V: PT
Indodharma Corpora, Terlapor VI: PT Synergy Tharada, dan Terlapor VII:
PT Senimba Bay Resort terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal
19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------
5. Menghukum Terlapor I: Badan Pengusahaan Batam (d/h Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) membayar denda sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
halaman 73 dari 74
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------------------
6. Menghukum Terlapor II: PT Jasa Raharja (Persero) Batam membayar denda
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ------------------------------------
7. Menghukum Terlapor III: PT Asuransi Jasaraharja Put era Batam membayar
denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran
di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ------------------------------------
8. Menghukum Terlapor IV: PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam
membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran
di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ------------------------------------
9. Menghukum Terlapor V: PT Indodharma Corpora membayar denda sebesar
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------------------
10. Menghukum Terlapor VI: PT Synergy Tharada membayar denda sebesar
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------------------
11. Menghukum Terlapor VII: PT Senimba Bay Resort membayar denda sebesar
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan
usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank
halaman 74 dari 74
Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran
di Bidang Persaingan Usaha). ---------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada
hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari Rabu 23 Juni 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Dedie S. Martadisastra,
S.E.,M.M., dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-masing sebagai
Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Akbar Hariyadi,
S.H. sebagai Panitera.
Ketua Majelis,
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi
Anggota Majelis,
Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M.
Anggota Majelis,
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S
Panitera,
Ita Damayanti Wulansari, S.E. Akbar Hariyadi, S.H.
Recommended