View
215
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
17 FEBRUARI, 2015
KOORDINASI & SUPERVISI ATAS PENGELOLAAN RUANG LAUT
DAN SUMBERDAYA KELAUTAN INDONESIA DI 34 PROVINSI
1
KICK-OFF-MEETING
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN
SUMBERDAYA ALAM INDONESIA
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
1. LATAR BELAKANG KEGIATAN
Agenda
2. PERMASALAHAN
2
4. DISKUSI & TANYA JAWAB
3. PENJELASAN KORSUP KELAUTAN
5. PENANDATANGAN KOMITMEN
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.
Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi: 1. Membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga
pada kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu
kejahatan luar biasa; 4. Upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-
cara yang luar biasa; 5. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan secara optimal, intensif,
efektif, profesional serta berkesinambungan.
KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif
sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam
pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas.
Hak Menguasai Negara
PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
3
PENYELAMATAN SDA INDONESIA
Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat
Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam
Bumi
Kehutanan Perkebunan Pertambangan
Laut
Pelayaran Perikanan Pesisir dan Pulau Kecil
Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui SDA
Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif
4
PENCEGAHAN KORUPSI Perikanan, Kelautan dan Pelayaran
Hak Menguasai Negara Dalam Penyelenggaraan Kelautan,
Pesisir, dan Perikanan
Pembangunan wilayah laut
Pembangunan kelautan
Pengelolaan dan pengembangan kelautan
dan perikanan
Perlindungan lingkungan laut
Pertahanan dan penegakan hukum
Batas wilayah laut Indonesia tidak pasti
karena adanya perbedaan garis
pangkal
Belum tersedia informasi yang memadai terkait
kondisi laut yang diperlukan untuk penyusunan tata
ruang laut;
Lemahnya pengendalian dalam tata laksana perizinan: (1) Terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana
lainnya dalam proses pengurusan SIUP/SIPI/SIKPI (2) Terdapat perusahaan Kapal Ikan Asing yang memperoleh
SIUP/SIPI/SIKPI, tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan
5
Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014)
Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T
Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T
Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T
Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah
Kenaikan PNBP Batubara sebesar ± Rp
10 T
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
810 IUP dicabut/dikembalikan/berakhir di 12 Provinsi
6
KEWENANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TUGAS KPK (ps.6)
Koordinasi (ps.7)
Supervisi (ps.8)
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan
(ps.11)
Pencegahan (ps.13)
Monitor (ps.14)3
Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan
administrasi tersebut berpotensi korupsi
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK
7
Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK
Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor
strategis terkait kepentingan nasional (national
interest) meliputi:
1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan
dan kehutanan)
2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan)
3) Pendidikan & kesehatan,
4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP)
5) Infrastruktur
8
Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam - KPK
Kelautan Minerba Kehutanan & Perkebunan
Kajian Sistem
Pengelolaan Ruang
Laut & Sumberdaya
Kelautan (2014)
Kajian Kebijakan Pengusahaan
Batubara di Indonesia (2011)
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan
Kawasan Hutan (2010)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP
Minerba (2013)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan
Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Perizinan di Sektor
Pertambangan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan,
Pertanahan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak
Sektor Batubara (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum
Perhutani (2014)
Koordinasi Supervisi atas
Pengelolaan Pertambangan
Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kelautan
di 34 Provinsi
(2105) – lokus 9
Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi
(2015) – lokus 6 Kota
Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24
Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
9 9
HASIL KAJIAN KELAUTAN – KPK 2014
No. Permasalahan Jumlah Temuan
1 Permasalahan Terkait Batas Wilayah Laut Indonesia 5
2 Permasalahan Terkait Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia 11
3 Permasalahan terkait Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 25
4 Permasalahan Kelembagaan 7
5 Permasalahan Regulasi 8
TOTAL 56
1 • Rekomendasi/Saran Perbaikan
2 • Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Kelautan Indonesia
3 • Pelaporan Rencana Aksi
• Monitoring dan Evaluasi
10
8 Permasalahan Utama di Sektor Kelautan
1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas.
2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial.
3) Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih
satu sama lain.
4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut.
5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut.
6) Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan
pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak
terintegrasi
7) Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.
8) Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan
sumberdaya yang ada di dalamnya.
11
Perbedaan luas wilayah daratan menurut BIG, DISHIDROS TNI AL dan Kemdagri
Luas Wilayah
Data BIG (tahun 2013)
Surat Edaran Kepala Dinas Hidro-Oseanografi No. SE/1241/IV/2012
tanggal 10 April 2012 tentang Data Wilayah NKRI
Permendagri No. 18
tahun 2013
Jumlah Pulau 13.466 pulau 17.480 Pulau Panjang Garis Pantai 99.093 km 80,791 km Luas Wilayah Daratan 1,9 juta km2 2,01 juta km2 1.913 578.68 km2. Luas Wilayah Lautan Data Tidak
Tersedia Perairan Pedalaman & Kepulauan
3,1 juta km2 3,25 juta km2 N/A
Laut Teritorial 0,3 juta km2 0,30 juta km2 N/A Zona Ekonomi Eksklusif 2,9 juta km2 2,55 juta km2 N/A Landas Kontinen 2,7 juta km2 2,95 juta km2 N/A
12
Rendahnya Kontribusi PNBP Sektor Perikanan Laut dibandingkan Nilai Produksi Sektor Perikanan Laut (2008 sampai dengan 2013)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nilai Produksi Perikanan Laut 46,598,552,733,000 49,527,135,768,000 59,580,474,171,000 64,452,537,439,000 72,016,210,109,000 77,334,050,000,000
PNBP SDA Perikanan 77,404,162,800 92,039,435,895 91,785,569,110 183,802,161,080 215,766,602,000 229,350,562,720
% PNBP vs Nilai Produksi 0.17% 0.19% 0.15% 0.29% 0.30% 0.30%
RincianTahun
13
Sumber : diolah dari data KKP, 2008-2013
Sebagai perbandingan, jika menggunakan formula perhitungan royalti batubara minimum sebesar 3% dari nilai penjualan, maka PNBP dari penangkapan ikan akan mencapai sebesar Rp 2,3 Triliun, yang nilainya masih jauh lebih besar dari realisasi PNBP perikanan laut yang sebesar Rp 229,3 Miliar di tahun 2013
13
1. Penerimaan Minyak Bumi
2. Penerimaan Gas Bumi
1. Penerimaan Pertambangan Umum
2. Penerimaan Kehutanan
3. Penerimaan Perikanan
4. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi
a.P
ene
rim
aan
SDA
Mig
as
b. P
ener
imaa
n S
DA
No
n M
igas
I. P
NB
P S
um
ber
day
a A
lam
(SD
A)
- 50,000.0
100,000.0 150,000.0
200,000.0 250,000.0
213,636.9
193,426.2
141,239.1
52,187.1
20,210.7
16,247.3
3,216.9
183.8
562.7
PNPB SDA – 2011
(x Rp. Milyar)
14
Rumusan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP)
Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014
15
HPI menurut Permendag No. 13 tahun 2011
Kepmen KP No. 61 tahun 2014
Jenis Izin/dokumen dalam pengurusan SIPI/SIKPI/SIUP
Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Tidak semua data SIPI/SIKPI/SIUP/Surat Tanda Kapal Nelayan Kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tercatat di Pemerintah Pusat
• Tidak ada sistem data yang dapat melakukan pengecekan silang (crosscheck) antara data izin penangkapan dan izin budidaya dengan kondisi daya dukung lingkungan dalam satu wilayah/lokasi penangkapan/budidaya
• Tidak adanya mekanisme kontrol (pengendalian) terhadap pemberian izin di bidang perikanan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembatasan tangkapan sesuai dengan tangkapan maksimum berkelanjutan (MSY) dan daya dukung lingkungan;
• Tidak dijadikannya siklus kehidupan ikan/biota laut (fish life cycle) sebagai dasar pemberian masa izin operasi untuk kapal dan alat tangkap tertentu.
16
Jumlah dan Ukuran Kapal
Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2013; Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
17
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2013
Jumlah Kapal Per Ukuran Kapal Tahun 2008 - 2013
< 5 GT
5 - 10 GT
10 - 20 GT
20 - 30 GT
30 - 50 GT
50 - 100 GT
100 - 200 GT
> 200 GT
TOTAL
Ukuran Kapal Motor Tahun
% 2013
< 5 GT 137,620 68.9% 5 - 10 GT 38,740 19.4%
10 - 20 GT 11,650 5.8% 20 - 30 GT 7,620 3.8%
30 - 50 GT 920 0.5%
50 - 100 GT 1,670 0.8% 100 - 200 GT 1,180 0.6%
> 200 GT 340 0.2% TOTAL 199,740 100.0%
Ukuran Kapal Motor
2013
Kab/Kota Provinsi Pusat 176,360 19,270 4,110
88.3% 9.6% 2.1%
< 5 GT 137,620
5 - 10 GT 38,740
10 - 20 GT 11,650
20 - 30 GT 7,620
30 - 50 GT 920
50 - 100 GT 1,670
100 - 200 GT 1,180
> 200 GT 340
TOTAL 199,740
Daftar Status Perusahaan Kapal Ikan Eks Asing Berdasarkan Hasil Penelusuran Database Perusahaan Pada Kemkumham
Sumber : Diolah dari Data KKP dan Database Perusahaan pada KemenkumHAM, 2014
NO NAMA PEMILIK AKTE PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN/USAHA
Pertama Terakhir
10 ARAFURA MINA MULYA MARITIM, PT Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21
September 2006 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Bonar
Sihombing, SH
Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 23
Desember 2013 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris RM.
Soediarto Soenarto, SH
PERTAMBANGAN
BATUBARA
PEMBANGUNAN
BERTINDAK SEBAGAI PENGEMBANG
PERTAMBANGAN
BIJIH URANIUM DAN THORIUM
PERDAGANGAN
DISTRIBUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKILAN DARI BADAN-BADAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DARAT
EKSPEDISI DAN PERGUDANGAN.
16 ASROBEN, PT. tidak ditemukan tidak ditemukan
21 BALI OCEAN ANUGRAH LINGER INDONESIA, PT tidak ditemukan tidak ditemukan
22 BALI PACIFIC NUSANTARA, PT. tidak ditemukan tidak ditemukan
49 EMPAT BINTANG KAWANUA, PT tidak ditemukan tidak ditemukan
54 FISCHO MARINDO UTAMA, PT tidak ditemukan tidak ditemukan
77 INDUSTRI PERIKANAN TERPADU CHIU SHIH. PT tidak ditemukan tidak ditemukan
78 ING ING tidak ditemukan tidak ditemukan
88 JASA MORINDO MANDIRI, PT. Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 29
Desember 1995 yang dibuat oleh
Notaris RIA ADJI HENDARTO, SH dan
Salinan Akta Nomor : 83, Tanggal 6 Mei
2002 yang dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH
Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21
Januari 2014 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Justitia
Ferryanto, SH
JASA
EKSPEDISI, PENGEPAKAN DAN PERGUDANGAN (BUKAN VEEM)
JASA KEBERSIHAN
JASA PERIKLANAN DAN REKLAME SERTA PROMOSI DAN PEMASARAN
JASA TELEKOMUNIKASI UMUM
JASABOGA
KONSULTAN BIDANG LAPANGAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI
KONSULTASI
90 JAYA KOTA, CV. tidak ditemukan tidak ditemukan
124 OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. tidak ditemukan tidak ditemukan
164 SUDITA PRIMA, PT. tidak ditemukan tidak ditemukan
181 WAILAN PRATAMA, CV.
182 WAILAN PRATAMA, PT Salinan Akta Nomor : 201, Tanggal 17
April 2008 dan Salinan Akta Nomor :
323, Tanggal 30 April 2008 yang dibuat
dan disampaikan oleh Notaris Dr.
Irawan Soerodjo, SH., MSi.
Salinan Akta Nomor : 8, Tanggal 2 Juli
2013 yang dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Mintje Waani, SH
PERTANIAN
AGROINDUSTRI
PERTAMBANGAN
BATUBARA
PEMBANGUNAN
BERTINDAK SEBAGAI PENGEMBANG
PERTAMBANGAN
BIJIH URANIUM DAN THORIUM
PERCETAKAN
DESAIN DAN CETAK GRAFIS
PERDAGANGAN
DISTRIBUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKILAN DARI BADAN-BA
• Sejumlah perusahaan tercatat bergerak dibidang non-perikanan seperti pertanian, agrobisnis, pengangkutan darat, pertambangan batubara, percetakan, dan sebagainya.
• Terdapat perusahaan yang tidak tercatat dalam database perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
18
Daftar status perusahaan yang mengoperasikan Kapal Ikan eks Asing berdasarkan hasil penelusuran database NPWP pada DJP
No. NAMA PEMILIK KETERANGAN No. NAMA PEMILIK KETERANGAN
1 ARIFIN WIJAYA NPWP Tidak Teridentifikasi 28 PHANG CIAT LIE NPWP Tidak Teridentifikasi
2 BUYUNG KUSNADI NPWP Tidak Teridentifikasi 29 PUSAKA BENJINA ARMADA , PT NPWP Tidak Teridentifikasi
3 ERVINA TANGKULUNG NPWP Tidak Teridentifikasi 30 PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT NPWP Tidak Teridentifikasi
4 GUNAWAN NPWP Tidak Teridentifikasi 31 PUTU ARTA NPWP Tidak Teridentifikasi
5 HALIM Als TIUA TJEN NPWP Tidak Teridentifikasi 32 RAMLI NPWP Tidak Teridentifikasi
6 I GUSTI ARYA DAMARYANTA NPWP Tidak Teridentifikasi 33 RANI NPWP Tidak Teridentifikasi
7 I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA NPWP Tidak Teridentifikasi 34 RICHI RICHADO NPWP Tidak Teridentifikasi
8 I KOMANG REDANA NPWP Tidak Teridentifikasi 35 RICO DIAN JAYATAMA, PT NPWP Tidak Teridentifikasi
9 IWAN WANAPUTRA NPWP Tidak Teridentifikasi 36 RIYANTO NPWP Tidak Teridentifikasi
10 JUMI ERMIYATI NPWP Tidak Teridentifikasi 37 RUSLI NPWP Tidak Teridentifikasi
11 KADIRAN NPWP Tidak Teridentifikasi 38 RUSTAM NPWP Tidak Teridentifikasi
12 KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT NPWP Tidak Teridentifikasi 39 SALIKIN,SE NPWP Tidak Teridentifikasi
13 KASAN NPWP Tidak Teridentifikasi 40 SIANTI MALA NPWP Tidak Teridentifikasi
14 KRISTALIN DWILESTARI .PT NPWP Tidak Teridentifikasi 41 SINARINDO TIRTA SEJAHTERA , PT. NPWP Tidak Teridentifikasi
15 KUB. MINA TUNA SEGAR NPWP Tidak Teridentifikasi 42 SUCANDRA NPWP Tidak Teridentifikasi
16 KUNCORO HANDAYA NPWP Tidak Teridentifikasi 43 SUDIANTO NPWP Tidak Teridentifikasi
17 LO AI SIEN NPWP Tidak Teridentifikasi 44 SURYANTO NPWP Tidak Teridentifikasi
18 LOE TIONG PENG NPWP Tidak Teridentifikasi 45 TAIB NPWP Tidak Teridentifikasi
19 MASLIM NPWP Tidak Teridentifikasi 46 TANG TUA TIE NPWP Tidak Teridentifikasi
20 MEITTY SULAMANDA NPWP Tidak Teridentifikasi 47 TJIN LEI NPWP Tidak Teridentifikasi
21 MINA NPWP Tidak Teridentifikasi 48 TRI KUSUMA GRAHA, PT. NPWP Tidak Teridentifikasi
22 MINATAMA MUTIARA , PT NPWP Tidak Teridentifikasi 49 WAHID / AL TJINTIK NPWP Tidak Teridentifikasi
23 MUHDI NPWP Tidak Teridentifikasi 50 WARSONO NPWP Tidak Teridentifikasi
24 NOMEN NPWP Tidak Teridentifikasi 51 WENY YUHADI NPWP Tidak Teridentifikasi
25 NURWAHID NPWP Tidak Teridentifikasi 52 WILLIAM SUTIOSO NPWP Tidak Teridentifikasi
26 NYOMAN SARYA, BSC NPWP Tidak Teridentifikasi 53 YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT NPWP Tidak Teridentifikasi
27 OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. NPWP Tidak Teridentifikasi
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014
53 perusahaan/pemilik kapal (28,3%) tidak memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari 187 perusahaan/pemilik kapal
eks asing yang di telusuri
19
Daftar Status Perusahaan yang Mengoperasikan Kapal Ikan > 30 Gt Berdasarkan Hasil Penelusuran Database NPWP Perusahaan Pada Ditjen Pajak, Kemenkeu
No. NAMA PEMILIK ALAMAT PEMILIK KETERANGAN1 A GUAT J. KAV POLRI BLOK A 8/199 A RT/RW.006/009, KEL JELAMBAR, KEC GROGOL
PETAMBURAN, JAKARTA BARATNPWP Tidak Teridentifikasi
2 A MOI JL. KPT. Patimura Gg.XII RT. 008 RW. 008, Kel . Mangunharjo, Kec.
Mayangan, Probol inggo - Jawa TimurNPWP Tidak Teridentifikasi
3 A TIO Plt. Mutiara II No. 23 RT/RW. 03/IX, Kel . Kemboja, Kec.Tpi .Barat,Kota
Tanjung PinangNPWP Tidak Teridentifikasi
4 ABDOLI, H. Blok Madrasah RT. 02 RW. 10, Desa Pabean Udik, Kec. Indramayu, Kab.
Indramayu, Jawa Barat.NPWP Tidak Teridentifikasi
5 ABDUL SAMIT TAMPUBOLON Jl . M.H. Samos ir No. 29, Sibolga selatan, Sibolga NPWP Tidak Teridentifikasi
6 ACHMAD MOKOA GOW Jl . Poncowati / KPR BNI RT.03 RW.VII, Kelurahan Klawuyuk, Dis trik Sorong
UtaraNPWP Tidak Teridentifikasi
7 ADI JL. KH. Mansyur Probol inggo NPWP Tidak Teridentifikasi
8 AGUS Jl . Tegal Wangi , Gg. Melati Indah No. 1, Sesetan, Denpasar Bal i NPWP Tidak Teridentifikasi
9 AGUS GUIDIANTO RSB BLOK CEMPAKA LT.IV/5 RT.014/ RW. 006 Kec. Penjaringan Kota Jakarta
UtaraNPWP Tidak Teridentifikasi
10 AGUS SUSANTO Taman Wahidin, Kav.35, Rt/Rw.005/001, Desa Sukapura, Kec.Kejaksaan,
Kota Cirebon.NPWP Tidak Teridentifikasi
11 AI TJU Kampung Baru Karimun RT. 03/RW. 11 Tanjung Bala i Karimun NPWP Tidak Teridentifikasi
12 ALADIN Jl . Teluk Gong Jelambar RT. 012 RW.006 Kel . Pejagalan Kec. Penjaringan -
Jakarta UtaraNPWP Tidak Teridentifikasi
13 ALAN JL. A. Yani RT.05 RW 06 Kel . Meral Kota, Kec. Meral , Kab. Karimun,
Kepulauan RiauNPWP Tidak Teridentifikasi
14 ALIMIN, SE,H JL. Raya Sapu Garut No.393.A NPWP Tidak Teridentifikasi
15 AMAN INDAYANG Jl . Mes jid No 32, Kel . Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota. Kota Sibolga
Provins i Sumatera UtaraNPWP Tidak Teridentifikasi
16 AMAN SAHLAN Jl . Teluk Umar No. 170 A, Lingkungan IV NPWP Tidak Teridentifikasi 17 AMIR Jl . Ceningan Sari IV Gg. Mawar 10, Denpasar, Ba l i NPWP Tidak Teridentifikasi 18 AMIRULLAH Jl Sul tan Machmud RT 01/RW XII Tg Pinang Timur
Kepulauan RiauNPWP Tidak Teridentifikasi
19 ANDI APT. MTR Bahari Tower B. 11.05, RT 05/RW 008, Jakarta Utara NPWP Tidak Teridentifikasi
20 ANDI Jelambar Aladin Jl .K No.62 RT.007/RW006 Pejagalan,Kec.Penjaringan
Kodya.Jakarta UtaraNPWP Tidak Teridentifikasi
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014
1444 perusahaan/pemilik kapal (70,9%) yang tidak
memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari 2036
perusahaan/pemilik kapal yang di telusuri
20
A1
A2
A2
A1
A1 A1
A2
A2
A
B
(B) Visualisasi penetapan batas
laut wilayah provinsi dan
kabupaten/kota yang
dilakukan di dalam
penelitian.
Kekeliruan Teknis Penetapan Batas Laut Wilayah Provinsi Jatim
(A) Peta Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Provinsi Jawa Timur 2010-2030
1 MIL Laut = 1852 meter
1 MIL= 1609,344 meter.
Sumber : Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, KPK & PPKPL ITB, 2014 21
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Timur
(Lampiran Perda Provinsi Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031)
Permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Selat Madura
Sumber : PPKPL ITB, 2014 22
Ratusan Nelayan Pamekasan Kepung Pengeboran Minyak di Laut
Salah satu platform yang beroperasi di Blok Sampang-Madura dijadikan sebagai objek masalah oleh nelayan Pamekasan (Google Earth, 2014)
Ratusan nelayan dari dari Desa Ambat, Desa Kramat dan Desa Bandaran di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, mengepung lokasi eksplorasi minyak dan gas (Migas) PT. Santos di perairan Kecamatan
Camplong, Kabupaten Sampang. Aksi para nelayan itu sebagai bentuk protes kepada PT. Santos karena
perusahaan ini tidak pernah memberikan kompensasi ganti rugi atas dilarangnya mencari ikan di area eksplorasi, tidak
pernah melaksanakan program pemberdayaan kepada nelayan di tiga desa tersebut. Dibandingkan dengan desa-desa lain
di Kabupaten Sampang yang berada di wilayah eksplorasi migas PT. Santos, mendapat kompensasi dan program dari
dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) setiap tahun.
Sumber : PPKPL ITB, 2014 23
Konflik penambangan pasir di Selat Madura untuk reklamasi Pelabuhan Teluk Lamong
Nelayan menyandera kapal keruk pasir di Selat Madura-Oktober 2012
(Foto: Munir, 2012)
Pada tahun 2012 konflik ini muncul karena telah terjadi penambangan pasir laut di kawasan Selat Madura
dengan kedalaman 12 meter seluas 540 hektar di sekitar jembatan Suramadu yang dilakukan PT Gora Gohana,
kontraktor PT Pelindo III dalam rangka reklamasi Teluk Lamong dekat Surabaya.
Nelayan dan Tim Advokasi Nelayan
Tradisional Selat Madura:
“ PT Gora Gahana dianggap telah
melanggar hak-hak konstitusional
nelayan dan Pasal 35 huruf (i) UU
No.27 Tahun 2007.”
PT Gora Gahana:
“tindak pidana setiap orang yang
merintangi atau menggangu kegiatan
usaha pertambangan dan pemegang
IUP atau IUPK yang telah memenuhi
syarat-syarat dalam Pasal 142 UU No 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. “
24 Sumber : PPKPL ITB, 2014
Daftar Kabupaten/kota yang Sudah Memiliki Perda RZWP-3-K
No. PROVINSI KABUPATEN / KOTA PESISIR NOMOR PERDA
1 Banten 1 Serang No. 2 Tahun 2013
2 Jawa Tengah 2 Pekalongan No. 17 Tahun 2009
3 Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2010
3 Jawa Timur 4 Gresik No. 8 Tahun 2011
4 Sulawesi Selatan 5 Sinjai No. 30 Tahun 2012
5 Sulawesi Tenggara 6 Kota Kendari No. 5 Tahun 2013
6 Sulawesi Utara 7 Bolaang Mongondow No. 5 Tahun 2013
8 Kota Bitung
7 Kalimantan Selatan 9 Banjar No. 3 Tahun 2013
8 Kalimantan Timur 10 Berau No. 8 Tahun 2014
9 Papua 11 Sorong No. 26 Tahun 2013
10 Maluku Utara 12 Kota Ternate No. 36 Tahun 2011
Hingga September 2014: • 12 Pemerintah
Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan
• 122 Pemda sedang dalam proses penyusunan
• 184 Pemda belum menyusun RZWP3K
25
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kelautan yang Harus Dipersiapkan
Perlu dibentuk 1 (satu) UU baru, 1 (satu) revisi UU, 9 (sembilan) PP baru, dan 2 (dua) Keppres baru
1. Pembentukan UU tentang Zona Tambahan Indonesia (Hal 6, pasal 8, ayat 3).
2. Revisi UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Hal 6, pasal 9, ayat 3).
3. Pembentukan PP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan (Hal 8, pasal 13, ayat 4).
4. Pembentukan PP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim (Hal 12, pasal 27, ayat 5).
5. Pembentukan PP tentang Pendirian Bangunan Laut (Hal 14, pasal 32, ayat 5).
6. Pembentukan PP tentang Kebijakan Budaya Bahari (Hal 15, pasal 36, ayat 4).
7. Pembentukan PP tentang Pusat Fasilitas Kelautan (Hal 16, pasal 38, ayat 2).
8. Pembentukan PP tentang Perencanaan Ruang Laut (Hal 18, pasal 43, ayat 5).
9. Pembentukan PP tentang Izin Lokasi di Laut dan Tata Cara Sanksi Administratif (Hal 19, pasal 47, ayat 4).
10. Pembentukan Keppres tentang BAKAMLA (Badan Keamanan Laut), badan tunggal yang menangani masalah pertahanan-
keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. (Hal 22, pasal 59, ayat 3).
11. Pembentukan Keppres tentang Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di wilayah perairan (Hal 23, pasal
64).
12. Pembentukan PP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut (Hal 24, pasal 69, ayat 4).
13. Pembentukan PP tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan (Hal 25, pasal 70, ayat 5).
26
Permasalahan Terkait UU Kelautan
1) Terdapat sejumlah aturan perundang-undangan sebagai pelaksana UU Kelautan yang harus diselesaikan seperti
PP terkait dengan kebijakan pembangunan kelautan, industri maritim dan jasa maritim, pendirian bangunan
laut, budaya bahari, pusat fasilitasi kelautan, dan perencanaan ruang laut, kebijakan tata kelola dan
kelembagaan, dan izin lokasi di laut.
2) Undang-undang tetang Zona Tambahan untuk disusun dan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk
disesuaikan.
3) Definisi negara kepulauan yang belum sesuai dengan UNCLOS dan belum menambahkan ruang udara di atasnya
(pasal 1)
4) Penggunaan hanya garis pangkal kepulauan saja (pasal 5) pasal 8 ayat (3) yang merujuk pada undang-undang
zona tambahan sementara undang-undang tersebut belum tersedia
5) Pasal 9 ayat (3) yang merujuk pada Undang-undang landas kontinen yang masih mengacu pada Konvensi Jenewa
tahun 1958 dan bukan didasarkan pada UNCLOS tahun 1982.
6) Harus disusun paling lambat dua tahun sejak UU Kelautan ditandatangani (September 2016).
7) Hasil kajian 2014 Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor Sumberdaya Alam KPK dengan
menggunakan lima prinsip pengelolaan sumberdaya alam yakni konteks kepentingan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, keberlanjutan sumberdaya, pengelolaan yang berkeadilan, proses pengelolaan yang demokratis, dan
pengelolaan yang berkepastian hukum, menunjukkan adanya sejumlah kekurangan. Hasil kajian tersebut
menyebutkan antara lain bahwa UU Kelautan belum mencakup pembatasan atas keikutsertaan asing,
pembatasan kepemilikan individu atau korporasi, kewajiban menghitung dampak negatif dari pemanfaatan
sumberdaya, dan keterlibatan masyarakat adat.
27
Pengurangan Wilayah Perairan Akibat UU Kelautan
● Dalam UU Kelautan (Pasal 5 Ayat 1): “Indonesia ....... yang batas-batas
wilayahnya ditarik dari Garis Pangkal Kepulauan”
● Dalam PP 38/2002 tidak hanya menggunakan Garis Pangkal Kepulauan
tetapi juga menggunakan Garis Pangkal Biasa (Normal) sebanyak 31 segmen
dengan panjang 226,374 km (diambil pendekatan lurus)
● Apabila dihitung sejauh 12 mil laut, maka luas Laut Teritorial yang
berpotensi hilang lebih dari 5.030 km2
● Bandingkan dengan penambahan Landas Kontinen Ekstensi Barat Laut Aceh
yang dengan susah payah diperjuangkan di PBB sebesar 3.915 km2
Sumber: Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, KPK & PPKPL ITB, 2014 28
Pengurangan Wilayah Perairan Akibat Perubahan Titik-Titik Dasar (PP 37/2008) - (Tg Ngeres Langu dan Batu Tugur)
1.214 km2
1.214 km2
Sumber: Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, KPK & PPKPL ITB, 2014
Luasan Laut Teritorial yang Berkurang
29
Permasalahan Terkait UU Perikanan
1) UU Perikanan mengamanatkan setidaknya 54 aturan pelaksana yang harus disusun, yang terdiri dari 18 peraturan pemerintah, 22 peraturan menteri, 1 keputusan presiden, dan 13 keputusan menteri.
2) Sampai dengan September 2014, masih ada 11 Peraturan Pemerintah, dan 4 Peraturan Menteri yang belum ditetapkan.
3) Semua peraturan yang diamanatkan untuk melaksanakan UU Perikanan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan 29 Oktober 2009.
4) Perubahan seperti: – persyaratan total kumulatif kapal penangkap ikan dan atau pengangkut ikan yang dapat
dilakukan oleh perusahaan perikanan dari 200 GT menjadi 300 GT, – skala prioritas insentif tambahan untuk perusahaan perikanan yang telah memiliki dan
mengoperasikan UPI, membangun UPI, dan bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
– hal lainnya terkait dengan perubahan seperti tidak dicantumkan lagi surat keterangan pemasangan TVMS sebagai syarat pengurusan SIPI, penghapusan surat keterangan dari Dirjen P2HP terkait realisasi pembangunan untuk persyaratan pengurusan SIKPI, dan beberapa hal penting lainnya
30
Permasalahan Terkait UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
1) UU WP3K pertamakali ditetapkan tanggal 17 Juli 2007 dan perubahannya
ditetapkan tanggal 15 Januari 2014.
2) UU WP3K menyatakan setidaknya ada 24 aturan pelaksana yang harus
disusun, terdiri dari 5 peraturan pemerintah, 7 peraturan presiden, dan
11 peraturan menteri. Hingga September 2014, baru 2 peraturan
pemerintan yang telah disusun, 2 peraturan presiden dan 9 peraturan
menteri yang telah disusun.
3) UU WP3K mewajibkan PP pelaksana undang-undang diselesaikan paling
lambat 12 bulan, Perpres diselesaikan paling lambat 6 bulan, dan Permen
paling lambat 3 bulan, sejak UU WP3K diberlakukan.
31
Ruang lingkup UU WP3K
• Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang: pengelolaan ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri.
• Indonesia mengakui adanya Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen
• Zona tambahan diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal (belum ada peraturan Zona Tambahan)
• UU WP3K hanya membatasi pengaturan ruang laut sampai pada 12 mil laut.
32
Permasalahan Terkait UU Pelayaran
1) UU Pelayaran mengamanatkan sejumlah peraturan pelaksana
yang harus disusun. Aturan pelaksana tersebut setidaknya
terdiri dari 52 PP dan 18 Permen.
2) Beberapa hal lainnya yang juga harus ditetapkan sesuai dengan
amanat UU pelayaran seperti otoritas pelabuhan, unit
penyelenggara pelabuhan, syahbandar pelabuhan, dan rencana
induk pelabuhan nasional.
3) Sesuai pasal 347 UU Pelayaran, peraturan pemerintah dan
peraturan pelaksana UU Pelayaran ditetapkan paling lambat 7
Mei 2009.
33
Progres Penetapan Rencana Induk Pelabuhan
Sumber: Studi Strategi Pencegahan Angkutan Illegal Bahan Minerba Indonesia KPK dan ITS, 2015 34
SOS “Save our Sea”
KOORDINASI & SUPERVISI ATAS PENGELOLAAN RUANG LAUT
DAN SUMBERDAYA KELAUTAN INDONESIA DI 34 PROVINSI
Sifat Kegiatan
1. Penyelamatan sumberdaya kelautan merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.
2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan
supervisi pemberantasan korupsi.
3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sumberdaya
kelautan Indonesia.
4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan
perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.
5. Kegiatan ini juga merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah
dilakukan KPK selama ini yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil
kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya
alam.
6. Upaya perbaikan di sektor kelautan merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan
sumberdaya alam yang ada di darat.
36
Tujuan Kegiatan
1. Penegasan dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat Negara
Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah laut
2. Mendorong perbaikan tata kelola sektor kelautan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek
keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum,
kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan,
desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
3. Perbaikan sistem pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan
untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan
kehilangan kekayaan negara.
37
6 Sasaran Kegiatan
1. Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk database, perizinan, monitoring dan evaluasi.
2. Mendorong perbaikan tatakelola di sektor kelautan 3. Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. 4. Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang
terkait. 5. Meningkatkan kapasistas kelembagaan terutama kelembagaan yang
berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya kelautan. 6. Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya kelautan seusai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan aturan perundang-undangan lainnya.
38
Lokus dan Fokus Area Kegiatan
I. PUSAT 1. Penetapan dan penegasan batas wilayah laut
Indonesia 2. Pengintegrasi sistem perencanaan nasional
terkait dengan penggunanaan ruang laut dan sumberdaya kelautan.
3. Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-undangan
4. Pengembangan kapasitas kelembagaan 5. Pengembangan sistem data dan informasi 6. Perbaikan sistem ketatalaksanaan perizinan,
pengelolaan penerimaan negara dan pemberian bantuan sosial/hibah/subsidi.
7. Pelaksanaan kewajiban para pihak
II. PEMPROV 1. Penyusunan tata ruang wilayah
laut 2. Penataan Perizinan 3. Pelaksanaan kewajiban para
pihak 4. Pemberian dan perlindungan
hak-hak masyarakat
39
Instrumen Pelaksanaan Kegiatan
1.Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat.
2.Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Provinsi
3.Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha.
4.Format pelaksanaan kegiatan untuk CSO 5.Format pelaksanaan kegiatan untuk
Aparat Penegak Hukum.
40
Peranan Para Pihak (1)
Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung
terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi
pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang
mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah
provinsi 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak
lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
41
Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada
pemberi izin
Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi
dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi
pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak
Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi
dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
• Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya
KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap
pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi.
3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait.
4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan.
5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.
6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan.
7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi
Peranan Para Pihak (2)
42
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan
1. Membangun kesepahaman dengan para pihak termasuk penyepakatan rencana aksi (Desember 2014 s.d. Januari 2015)
2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Januari s.d. Februari 2015)
3. Kick of Meeting (17 Februari 2015) : 23 K/L dan 34 Provinsi 4. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Maret 2015 s.d
November 2016) 5. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester
a. K/L Pusat (10 Juni dan 10 Desember) b. Pemerintah Daerah (10 Maret, 10 Juni dan 10 Desember)
6. Monitoring implementasi rencana aksi (Maret 2015 s.d. November 2016) 7. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agustus 2015, Desember 2015, Agustus 2016,
Desember 2016) 8. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Maret 2015 s.d Desember 2016)
43
REKAP RENAKSI PUSAT
NO. FOKUS AREA REKOMEN
DASI
RENCANA
AKSI
PUSAT
INDIKATOR
OUTPUT PELAPORAN
1 Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia 4 13 13
Laporan I: 10 Juni 2015;
Laporan III : 10 Des 2015
2
Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait
dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya
Kelautan
8 14 17
3 Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-
undangan 3 35 38
4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 4 12 14
5 Pengembangan Sistem Data dan Informasi 3 3 5
6
Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan,
Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan
Sosial/Hibah/Subsidi
4 6 17
7 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6 6 6
TOTAL 32 89 110
44
Matriks Rencana Aksi Atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan (Pemerintah Pusat)
Fokus Area Rekomendasi & Target Penanggung
jawab Instansi Terkait
Rencana Aksi Indikator Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 STATUS
7
Deskripsi No Deskripsi Instan
si Unit Instansi Unit No Deskripsi No. Deskripsi
Tenggat Waktu
Bukti Pendukung
Penjelasan
Verifikasi
OPEN
CLOSED
1. Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia Penjelasan Kemlu Feb. 2015: Indonesia memiliki batas maritim dengan 10 negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia serta batas darat dengan 3 negara yakni Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste Terkait batas maritim, telah disepakati sebagian segmen batas laut dengan Malaysia, Singapura & Papua Nugini; ZEE dengan Filipina, Australia & Papua Nugini; Landas Kontines dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia & Papua Nugini --> dituangkan dalam 18 Perjanjian Batas. Masih perlu dirundingkan delimitasi maritim di sejumlah segmen batas Laut Wilayah dengan Malaysia & Timor Leste; ZEE dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Palau & Timor Leste; Landas Kontines dengan Malaysia, Filipina, Palau & TImor Leste. Malaysia:taget Feb 2015; Palau Feb 2015; Thailand Sem1 2015; Timor Leste: Feb 2015; FIlipina: 2015
1 Pemerintah menetapkan wilayah laut Indonesia
Kemenlu dan KKP
Eselon 1 Instansi Penaanggungjawab; KP3K
(Dit. TRLP3K
+Dit. PPK) dan
Setjen (BHO),
Kemenko
Polhukam , KKP,
BIG, Kemdagri, TNI AL, Kemena
graria dan Tata Ruang, DPR-RI, Kemenko Bidang Kemariti
man.
Komisi
DPR, Eselon
1 Instan
si Terkai
t
1 Melakukan kajian bersama terhadap garis pangkal berdasarkan UU 6/1996 ttg Perairan Indonesia dan UU 32/2014 ttg Kelautan
1 Hasil Kajian terhadap penggunaan garis pangkal
Jul 2015 Laporan dan rekomendasi hasil kajian
Laporan I: 10 Juni 2015;
Laporan II : 10 Desember
2015 2 Memetakan titik pangkal dan
garis pangkal yang menjadi acuan penetapan wilayah laut Indonesia
2 Peta Koordinat Titik dan Garis Pangkal
Des 2015
Peta titik-titik dan garis pangkal
3 Menetapkan batas wilayah laut Indonesia dan mengumumkannya ke publik
3 Ketetapan hukum batas wilayah NKRI
Des 2015
Kesepakatan batas wilayah laut antar negara
4 Mengelola lingkungan PPKT disekitar Titik Dasar dan Titik Referensi, dari ancaman abrasi & kerusakan.
4 Pulau-pulau Kecil terluar yang Terkelola dengan Baik
Des 2016
Laporan hasil kegiatan
2 Pemerintah menetapkan jumlah pulau-pulau kecil
Kemendagri dan KKP
Dit. PPK - DJKP3K
- KKP
Kemenko
Polhukam, KKP,
BIG, Kemdagri, TNI AL, Kemena
graria dan Tata Ruang,
Kemenko Bidang Kemariti
man
Eselon
1 Instan
si Terkai
t
5 Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap jumlah pulau yang belum dibakukan.
5 Potensi dan peta pulau
Des 2015
Laporan hasil identifikasi
6 Menetapkan data pulau-pulau kecil Indonesia dan mengumumkannya ke publik
6 Gasetir pulau Mar 2016
PP ttg Gesetir Pulau
7 Melaksanakan survei toponim untuk pulau-pulau kecil yang baru muncul/belum terdaftar.
7 Toponimi pulau Agus 2016
Laporan survei
8 Mendaftarkan Pulau-pulau Kecil Indonesia ke PBB
8 Deposit pulau Des 2016
Bukti pelaporan dan penetapan
3 Pemerintah menetapkan luas wilayah laut dan daratan Indonesia
BIG dan KKP
Dit. TRLP3K dan PPK - DJKP3K
- KKP
Kemenko
Polhukam, KKP,
BIG, Kemdagri, TNI AL, Kemena
graria dan Tata Ruang,
Kemenko Bidang Kemariti
man
Eselon
1 Instan
si Terkai
t
9 Mengidentifikasi ulang luas laut dan daratan Indonesia
9 Data luas laut dan daratan Indonesia
Jul 2015 Data luas laut dan daratan Indonesia
Kemenlu,
Kemendagri dan KKP
10 Menetapkan luas laut dan luas daratan Indonesia dan mengumumkannya ke publik
10 Dokumen publikasi luas laut dan daratan Indonesia
Okt 2015 Dokumen publikasi luas laut dan daratan Indonesia
4 Pemerintah menyelesaikan penetapan batas wilayah laut dengan negara tetangga
Kemenlu dan KKP
Dit. TRLP3K dan PPK - DJKP3K
- KKP
Kemenko
Polhukam , TNI
AL, Kemendagri, BIG, Kemenko Bidang Kemariti
man, Kemhan, KemenE
SDM, Kemhub,
Mabes TNI
Eselon
1 Instan
si Terkai
t
11 Mengidentifikasi semua segmen perbatasan laut dengan negara tetangga
11 Dokumen identifikasi segmen perbatasan laut dengan negara tetangga
Mar 2015
Laporan Identifikasi
12 Melakukan upaya-upaya diplomasi dengan negara tetangga untuk menetapkan batas wilayah laut dengan negara tetangga
12 Perjanjian batas wilayah laut dengan negara tetangga
Des 2016
Laporan
13 Menetapkan batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga dan mengumumkannya ke publik
13 Perpres ttg ratifikasi batas wilayah laut dengan negara tetangga
Mar 2017
Perpres
45
REKAP RENAKSI PROVINSI
NO.
FOKUS AREA REKOMENDASI
RENCANA
AKSI
PEMDA
INDIKATOR
OUTPUT PELAPORAN
1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut 4 6 6 Laporan Berkala
10 Mar 2015
10 Jun 2015
10 Des 2015
(Dari Gubernur
ditujukan kepada
KPK tembusan
KKP)
2 Penataan Izin 4 4 4
3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6 6 6
4 Pemberian dan Perlindungan Hak-hak
Masyarakat 5 5 5
TOTAL 19 21 21
46
Matriks Rencana Aksi Atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan (Pemerintah Provinsi) - 1
Fokus Area Rekomendasi & Target Penanggungja
wab
Instansi
Terkait Renaksi Indikator Output
Keter
anga
n
1 2 3 4 5 6 STAT
US 7
No Deskripsi No Deskripsi Insta
nsi Unit Instansi Unit No Deskripsi
No
. Deskripsi
Tenggat
Waktu
Bukt
i
Pen
duku
ng
Penj
elas
an -
PEM
DA
Veri
fika
si
KP
K
O
PE
N
CL
OS
ED
1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut 1 Penyediaan informasi
yang dibutuhkan untuk
penyusunan tata ruang
laut
Gube
rnur
KaDinas
KKP
Bappeda,
Dinas
ESDM,
Dinas Tata
Ruang ,
Dinas
Perhubung
an
1 Mengidentifikasi kebutuhan
informasi tematik untuk
kepentingan perencanaan
lintas sektor
1 Laporan identifikasi
kebutuhan informasi tematik
untuk kepentingan
perencanaan tata ruang laut
disertai dengan spesifikasi
data dan informasi yang
dibutuhkan.
Laporan
Berkala
10 Maret
2015
10 Juni
2015
10
Desembe
r 2015
(Dari
Gubernur
ditujukan
kepada
KPK
tembusan
KKP)
2 Menyusun informasi tematik
untuk kepentingan
perencanaan lintas sektor
2 Database informasi tematik
terkait dengan kelautan
2 Penyusunan rencana
tata ruang laut
Gube
rnur
KaDinas
KKP
Bappeda,
Dinas Tata
Ruang
3 Menyelesaikan rencana
tata ruang wilayah laut
3 Laporan rencana tata ruang
wilayah laut
3 Penyusunan rencana
penggunaan ruang laut
untuk berbagai
kepentingan sektor
Gube
rnur
KaDinas
KKP
Bappeda,
Dinas
ESDM,
Dinas Tata
Ruang ,
Dinas
Perhubung
an
4 Menyelesaikan rencana
penggunaan ruang laut
lintas sektor
4 Laporan rencana
penggunaan ruang laut
untuk lintas sektor seperti
(Wilayah Usaha
Pertambangan di Pesisir
dan Laut; Alur Laut; Daerah
Lingkungan Kerja
Pelabuhan; dll)
4 Pengintegrasian
rencana tata ruang laut
(RSWPK/RZWP3K/RP
WP3K/RAPWP3K)
dengan rencana
penggunaan ruang laut
oleh berbagai sektor,
rencana tata ruang
wilayah, rencana
pembangunan
(RPJM/RPJP), dan
perencanaan anggaran
Gube
rnur
KaDinas
KKP
Bappeda,
DPPKD,
Dinas Tata
Ruang
5 Mengdentifikasi semua
rencana yang disusun oleh
setiap sektor
5 Laporan rencana
penggunaan ruang laut oleh
lintas sektor dalam bentuk
spasial
6 MengIntegrasikan
perencanaan lintas sektor
(Wilayah-Program-
Anggaran)
6 Laporan penggunaan ruang
laut berbasis spasial yang
dilengkapi dengan rencana
program dan pengalokasian
anggaran
47
Matriks Rencana Aksi Atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan (Pemerintah Provinsi) - 2
Fokus
Area Rekomendasi & Target
Penanggungj
awab Instansi Terkait Renaksi Indikator Output
Ke
ter
an
ga
n
1 2 3 4 5 6 STATU
S 7
No
De
skr
ips
i
No Deskripsi Insta
nsi Unit Instansi Unit No Deskripsi No. Deskripsi Tenggat Waktu
Bukti
Pend
ukun
g
Penjel
asan -
PEMD
A
Verifikas
i KPK &
KKP
OPE
N
CL
OS
ED
3. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 9 Identifikasi setiap jenis
kewajiban para pihak
Gube
rnur
KaDina
s KKP
Bappeda, Dinas
ESDM, Dinas
Tata Ruang ,
Dinas
Perhubungan,
Dinas LH, Kanwil
Pajak
11 Mengidentifikasi setiap jenis
kewajiban para pihak
11 Laporan daftar setiap kewajiban
para pihak (pemerintah dan
pelaku usaha) yang antara lain
mencakup kewajiban
administrasi; keuangan; teknis;
lingkungan; dll yang juga
mencakup besar/jenis
kewajiban; jangka waktu
pelaksanaan kewajiban; dan
sanksi yang diberikan jika
kewajiban tidak terpenuhi.
Laporan
Berkala
10 Maret
2015
10 Juni
2015
10
Desember
2015
(Dari
Gubernur
ditujukan
kepada
KPK
tembusan
KKP)
10 Identifikasi tingkat
pelaksanaan kewajiban para
pihak
Gube
rnur
KaDina
s KKP
Bappeda, Dinas
ESDM, Dinas
Tata Ruang ,
Dinas
Perhubungan,
Dinas LH, Kanwil
Pajak
12 Mengidentifikasi tingkat
pelaksanaan kewajiban para
pihak (kepatuhan)
12 Laporan hasil evaluasi
pelaksanaan kewajiban oleh
para pihak
11 Mendorong pelaksanaan
kewajiban para pihak yang
belum dipenuhi
Gube
rnur
KaDina
s KKP
Bappeda,Dinas
ESDM, Dinas
Tata Ruang ,
Dinas
Perhubungan,
Dinas LH, Kanwil
Pajak
13 Mendorong pelaksanaan
kewajiban para pihak yang
belum dipenuhi
13 Laporan langkah-langkah untuk
mendorong pelaksanaan
kewajiban para pihak
12 Memantau pelaksanaan
kewajiaban para pihak
Gube
rnur
KaDina
s KKP
Bappeda, Dinas
ESDM, Dinas
Tata Ruang ,
Dinas
Perhubungan,
Dinas LH, Kanwil
Pajak
14 Memantau pelaksanaan
kewajiban para pihak
14 Laporan hasil monitoring
pelaksanaan kewajiban para
pihak
13 Melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kewajiban para
pihak
Gube
rnur
KaDina
s KKP
Bappeda,Dinas
ESDM, Dinas
Tata Ruang ,
Dinas
Perhubungan,
Dinas LH, Kanwil
Pajak
15 Melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kewajiban para
pihak
15 Laporan hasil evaluasi
pelaksanaan kewajiban oleh
para pihak
14 Mengambil langkah-langkah
sebagai tindak lanjut atas
evaluasi pelaksanaan
kewajiban para pihak
Gube
rnur
KaDina
s KKP
Bappeda, Dinas
ESDM, Dinas
Tata Ruang ,
Dinas
Perhubungan,
Dinas LH, Kanwil
Pajak
16 Mengambil langkah-langkah
sebagai tindak lanjut atas
evaluasi pelaksanaan
kewajiban para pihak
(termasuk pemberian sanksi
seuai aturan yang berlaku)
16 Laporan tindak lanjut hasil
evaluasi pelaksanaan kewajiban
oleh para pihak
48
PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN
A. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP 1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
B. KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1 Izin Lokasi Reklamasi 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi
C. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
1 Izin Lokasi Pemanfaatan 2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan
D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya
E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan 2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan
F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 49
CATATAN: • Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci
berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan persyaratan/kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha.
• Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku usaha disampaikan ke pemberi izin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kewajiban tersebut.
• Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
• Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanye ke masyarakat, corporate social responsibility, dll.
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan
Identitas Pemilik Identitas Kapal 1) SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
Nama
Perusah
aan/Per
orangan
No.
Akta
Perus
ahaan
Alamat
Perus
ahaan
NPWP
Perusa
haan/P
eroran
gan
Nama
Pemilik
No.
KTP
Pemilik
Alamat
Pemilik
Nama
Kapal
Nama
Kapal
Sebelu
mnya
(Jika
Ada)
Jenis
Kapal
(Penan
gkap/P
engang
kut)
Tempat/
Nomor
Buku
Kapal
Tempat/
Nomor
Grosse
Akta
Keban
gsaan
Kapal
Tanda
Selar
Tanda
Penge
nal
Kapal
Panja
ng/LO
A
(Meter
)
Panj
ang
(Met
er)
Leba
r/B
(Met
er)
Dala
m/D
(Met
er)
Tonna
ge
Kotor
(GT)
Tonnag
e
Bersih
(NT)
Tempat
/Tahun
Pemba
ngunan
Call
Sign
Bah
an
Kap
al
Juml
ah
Palka
(Unit)
Kapas
itas
Palka
(m3)
Temp
eratur
Kapal
(oC)
Jenis
Alat
Penag
kapan
Ikan
Mesin
dan
Alat
Bantu
Merk
Mesin
Nomor
Mesin
Kekuata
n Mesin
(HP)
RPM
Pelab
uhan
Pangk
alan
Pelab
uhan
Singg
ah
No.
SIUP
Jenis
SIUP
Renc
ana
Usah
a
Surat
Ketera
ngan
Domisi
li
Usaha
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Memba
ngun,
Memiliki
, atau
Bermitr
a
dengan
UPI
Surat
pernyat
aan
kesedia
an
mematu
hi dan
melaks
anakan
semua
ketentu
an
peratur
an
perunda
ng-
undang
an
Surat
pernyataa
n
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampaik
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. PT A ....
3. PT C
50
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
2) SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3) SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) Lapora
n Pelaksanaan Kewajiban
Keuangan Pelaksanaan Kewajiban Terkait Operasional
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan
Pelaksanaan Kewajiban Lingkungan
N
o.
SI
PI
Jeni
s
SIPI
Masa
Berla
ku
SIPI
Spesifi
kasi
Teknis
Alat
penan
gkapa
n Ikan
Gamb
ar
Renc
ana
Umu
m
Kapal
Data
Kapa
l
Recan
a
Target
Spesi
es
Penan
gkapa
n Ikan
Surat
Pernyata
an
Kesangg
upan
Menerim
a,
Memban
tu
Kelancar
an
Tugas,
dan
Menjaga
Keselam
atan
Petugas
Pemanta
u
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Untuk
Menjaga
Kelestar
ian
Sumber
daya
Ikan dan
Lingkun
gannya
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Mengisi
Log
Book
Sesuai
Ketentu
an
Peratur
an
Perund
ang-
undang
an
Surat
Pernyata
an
Kesangg
upan
Menggun
akan
Nakhoda
dan ABK
Berkewar
ganegara
an
Indonesia
sesuai
Ketentua
n
Peratura
n
Perundan
g-
undanga
n
Surat
Pernya
taan
Kesan
ggupa
n
Memas
ang
dan
Menga
ktifkan
Trans
mitter
SPKP
Surat
Pernya
taan
Kapal
yang
Diguna
kan
Tidak
Tercan
tum
Dalam
Daftar
Kapal
yang
Melaku
kan
IUU
Fishing
Pelabu
han
Singga
h/Pang
kalan
WPP
No.
SIK
PI
Jeni
s
SIKP
I
Mas
a
Berl
aku
SIK
PI
Surat
Pernya
taan
Kesan
ggupan
Meneri
ma,
Memba
ntu
Kelanc
aran
Tugas,
dan
Menjag
a
Kesela
matan
Petuga
s
Peman
tau
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
mengg
unakan
satu
orang
tenaga
kualiti
kontrol
yang
memilik
i SKPI
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Untuk
Menjag
a
Kelesta
rian
Sumber
daya
Ikan
dan
Lingkun
gannya
Surat
Pernyata
an
Kesangg
upan
Menggu
nakan
Nakhoda
dan ABK
Berkewa
rganegar
aan
Indonesi
a sesuai
Ketentua
n
Peratura
n
Perunda
ng-
undanga
n
Surat
Pernya
taan
Kesan
ggupa
n
Memas
ang
dan
Menga
ktifkan
Trans
mitter
SPKP
Surat
Pernyat
aan
Kapal
yang
Diguna
kan
Tidak
Tercant
um
Dalam
Daftar
Kapal
yang
Melaku
kan IUU
Fishing
Pelabu
han
Singga
h/Pang
kalan
Lapora
n
Produk
si/Pena
ngkapa
n/Peng
angkuta
n
Pemb
ayara
n
Kewaj
iban
PPP
Pemba
yaran
Kewaji
ban
PHP
Pemb
ayara
n
Kewaji
ban
Perpaj
akan
Pemba
yaran
Kewajib
an
Retribu
si
Daerah
Memba
ngun,
Memiliki
, atau
Bermitra
dengan
UPI
yang
telah
memiliki
Sertifika
t
Kelayak
an
Pengola
han
(SKP)
Meneri
ma,
Memb
antu
Kelanc
aran
Tugas,
dan
Menja
ga
Kesela
matan
Petug
as
Pema
ntau
Mengi
si Log
Book
Sesua
i
Keten
tuan
Perat
uran
Perun
dang-
undan
gan
Mengg
unakan
Nakho
da dan
ABK
Berkew
argane
garaan
Indone
sia
sesuai
Ketent
uan
Peratur
an
Perund
ang-
undan
gan
Mema
sang
dan
Meng
aktifka
n
Trans
mitter
SPKP
Kapal
yang
Digun
akan
Tidak
Terca
ntum
Dalam
Daftar
Kapal
yang
Melak
ukan
IUU
Fishin
g
Mengg
unaka
n Alat
Tangk
ap
Sesuai
denga
n yang
Tertera
dalam
SIPI
Berop
erasi
dala
m
WPP-
NRI
yang
suda
h
diteta
pkan
Kepe
milika
n
Doku
men
Untuk
Setiap
Trip
Penan
gkapa
n
(SLO;
SPB;
SIPI/S
IKPI;
dll)
Pend
aratan
Pada
Pelab
uhan
Pangk
alan
Sesua
i SIPI
dan
SIKPI
Pela
pora
n
Hasil
Tang
kapa
n
Penyam
paian
LKU
setiap
enam
bulan
yang
dilengka
pi
dengan
realisasi
investas
idan
permod
alan
Penya
mpaia
n LKP
Setiap
3
Bulan
Penya
mpaia
n
inform
asi
terkait
perbai
kan/do
cking
ke luar
negeri
kepad
a
syahb
andar
di
pelabu
han
perika
nan
Melakuk
an
tindaka
n
konserv
asi
terhada
p jenis
spesies
tertentu
yang
terkait
secara
ekologi
dengan
tuna,
yang
ditetapk
an oleh
RFMO
Melaku
kan
Tindak
an
Konser
vasi
Terhad
ap ikan
hasil
tangka
pan
sampin
gan
(bycatc
h)
Melak
ukan
tindak
an
konse
rvasi
terhad
ap
non
ikan
yang
tertan
gkap
secar
a
tidak
senga
ja
(incid
ental
catch)
Penghe
ntian
Penang
kapan
ikan
pada
waktu
penangk
apan
ikan
ditutup
dan
atau
wilayah
penangk
apan
ikan
yang
ditutup
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
50
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Izin Lokasi Reklamasi 2) Izin Pelaksanaan Reklamasi
Nama
Perusa
haan/P
erorang
an
No.
Akta
Perusa
haan
Alama
t
Perus
ahaan
NPWP
Perusah
aan/Pero
rangan
Surat
Keterang
an
Penangg
ung
Jawab
Kegiatan
Surat
Izin
Usaha
Perdag
angan
Surat
Keteranga
n Domisili
Usaha
Bukti
Kesesuai
an Lokasi
Reklamas
i dengan
RZWP-3K
dan atau
RTRW
dari
instansi
yang
berwenan
g
Peta
Lokasi
Reklama
si
dengan
Skala
1:1.000
dengan
sistem
koordina
t lintang
(longitut
e) dan
bujur
(latitute)
pada
lembar
peta
Peta
Lokasi
Sumber
Material
Reklama
si
dengan
Skala
1:10.000
dengan
sistem
koordina
t lintang
(longitut
e) dan
bujur
(latitute)
pada
lembar
peta
Propos
al
Reklam
asi
Permo
honan
Izin
Lokasi
Reklam
asi oleh
Gubern
ur atau
Bupati
Walikot
a
kepada
Menteri
Dokum
en
Hasil
Pemeri
ksaan
Lapang
an
Nomor
Izin
Lokasi
Reklam
asi
Status
Hak
Tanah
Luasan
Rekla
masi
Surat
Ketera
ngan
Penan
ggung
Jawab
Kegiat
an
Fotoc
opy
Izin
Lokasi
Rekla
masi
Fotoco
py Izin
Lingku
ngan
Renca
na
Induk
Lokasi
Reklam
asi
Studi
Kelaya
kan
Dokum
en
Rancan
gan
Detail
Reklam
asi
Metode
Pelaks
anaan
dan
Jadwal
Pelaks
anaan
Reklam
asi
Bukti
Kepemilik
an dan
atau
Penguas
aan
Lahan
Surat
Pernyata
an
Kesangg
upan
Untuk
Menjaga
dan
Menjamin
Keberlanj
utan
Kehidupa
n dan
Penghidu
pan
Masyarak
at
Surat
Perjan
jian
antara
Pemo
hon
dan
Pihak
Pema
sok
Materi
al
Fotoc
opy
Surat
Izin
Perta
mban
gan
dari
Daer
ah
Pem
asok
Mate
rial
Fotoc
opy
Izin
Lingk
unga
nUntu
k
Lokas
i
Sumb
er
Mater
ial
Surat
Permo
honan
Pelaks
anaan
Reklam
asi
Kepada
Menteri
Dokum
en
Hasil
Pemeri
ksaan
Lapang
an
Nomor
Izin
Pelaks
anaan
Reklam
asi
Koordi
nat
Lokasi
Lokasi
Rekla
masi
Statu
s Hak
Tana
h
Luasa
n
Rekla
masi
Renca
na
Perunt
ukan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1. PT A ....
51
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam
Pemberian Akses Kepada Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam
Mempertahankan Mata Pencaharian
Pelaksanaan
Kewajiban Pelaksana
Reklamasi Terkait
Pemberian
Kompensasi/Ganti
Kerugian
Pelaksanaan
Kewajiban
Pelaksana
Reklamasi Terkait
Relokasi
Pemukiman
Pelaksanaan Kewajiban
Pelaksana Reklamasi
Terkait Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Keuangan
Pemberian
Akses
Masyaraka
t Untuk
Memanfaa
tkan
Sempadan
Pantai
Pemberian
Akses
Masyarakat
Menuju
Pantai
Dalam
Menikmati
Keindahan
Alam
Pemberian
Akses
Kepada
Nelayan
dan
Pembudida
ya Ikan
Dalam
Kegiatan
Perikanan
Pemberia
n Akses
Kepada
Pelayaran
Rakyat
Pemberian
Akses
Masyarakat
Untuk
Kegiatan
Keagamaan
dan Adat di
Pantai
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Penangkapan
Ikan
Penyediaan
Lokasi dan
Prasarana
Untuk
Budidaya Ikan
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Usaha
Kelautan dan
Perikanan
Lainnya
Penyediaa
n Mata
Pencahari
an
Alternatif
yang
Berkelanju
tan
Pemberian
kompensasi
sebagai
bentuk ganti
kerugian
(uang tunai)
Perbaika
n
Lingkun
gan
Penyedia
an
Pemukim
an
Penggant
i Yang
Layak
Pelengka
pan
Sarana
dan
Prasaran
a Pada
Lokasi
Pemukim
an
Penggan
ti
Pemberi
an
Fasilitas
Pendampi
ngan
Pelatih
an
Pembaya
ran
Kewajiba
n PNBP
Pembay
aran
Kewajiba
n
Perpajak
an
Pembay
aran
Kewajiba
n
Retribusi
Daerah
Pembay
aran
Kewajiba
n Pajak
Daerah
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Izin Lokasi Pemanfaatan 2) Izin Pelaksanaan Pemanfaatan
Nama
Perusaha
an/Perora
ngan
No.
Akta
Perus
ahaan
Alama
t
Perus
ahaan
NPWP
Perusa
haan/P
erorang
an
Surat
Keteran
gan
Penang
gung
Jawab
Kegiata
n
Surat
Izin
Usaha
Perdag
angan
Status
Perus
ahaan
(PMA
atau
PMD
N)
Surat
Keteran
gan
Domisili
Usaha
Bukti
Kesesua
ian
Lokasi
Pemanf
aatan
dengan
RZWP-
3K dan
atau
RTRW
dari
instansi
yang
berwena
ng
Peta
Lokasi
Peman
faatan
denga
n
Skala
1:1.00
0
denga
n
sistem
koordin
at
lintang
(longitu
te) dan
bujur
(latitute
) pada
lembar
peta
Peta Lokasi
Sumber
Material
Pemanf
aatande
ngan
Skala
1:10.00
0
dengan
sistem
koordin
at
lintang
(longitut
e) dan
bujur
(latitute)
pada
lembar
peta
Propo
sal
Pema
nfaata
n
Permo
honan
Izin
Lokasi
Pema
nfaata
noleh
Guber
nur
atau
Bupati
Waliko
ta
kepad
a
Mente
ri
Doku
men
Hasil
Pemer
iksaan
Lapan
gan
Nomor
Izin
Lokasi
Pema
nfaata
n
Status
Hak
Tanah
Luasa
n
Pema
nfaata
n
Surat
Ketera
ngan
Penan
ggung
Jawab
Kegiat
an
Fotoco
py Izin
Lokasi
Peman
faatan
Fotoco
py Izin
Lingku
ngan
Renca
na
Induk
Lokasi
Peman
faatan
Studi
Kelaya
kan
Doku
men
Ranca
ngan
Detail
Pema
nfaata
n
Metod
e
Pelaks
anaan
dan
Jadwa
l
Pelaks
anaan
Pema
nfaata
n
Bukti
Kepemil
ikan dan
atau
Pengua
saan
Lahan
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Untuk
Menjag
a dan
Menjami
n
Keberla
njutan
Kehidup
an dan
Penghid
upan
Masyar
akat
Surat
Permo
honan
Pelaks
anaan
Peman
faatan
Kepad
a
Menteri
Doku
men
Hasil
Pemer
iksaan
Lapan
gan
Nomor
Izin
Pelak
sanaa
n
Pema
nfaata
n
Koordi
nat
Lokasi
Lokasi
Pema
nfaata
n
Status
Hak
Tanah
Luasa
n
Pema
nfaata
n
Renc
ana
Perun
tukan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1. PT A ....
52
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam Pemberian
Akses Kepada Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam
Mempertahankan Mata Pencaharian
Pelaksanaan Kewajiban
Pelaksana
Pemanfaatan Terkait
Pemberian
Kompensasi/Ganti
Kerugian
Pelaksanaan
Kewajiban Pelaksana
Pemanfaatan Terkait
Relokasi Pemukiman
Pelaksanaan Kewajiban
Pelaksana
PemanfaatanTerkait
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Keuangan
Pemberian
Akses
Masyarakat
Untuk
Memanfaatk
an
Sempadan
Pantai
Pemberian
Akses
Masyarakat
Menuju Pantai
Dalam
Menikmati
Keindahan
Alam
Pemberian
Akses
Kepada
Nelayan
dan
Pembudida
ya Ikan
Dalam
Kegiatan
Perikanan
Pemberian
Akses
Kepada
Pelayaran
Rakyat
Pemberian
Akses
Masyarakat
Untuk
Kegiatan
Keagamaan
dan Adat di
Pantai
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Penangkapan
Ikan
Penyediaan
Lokasi dan
Prasarana Untuk
Budidaya Ikan
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Usaha Kelautan
dan Perikanan
Lainnya
Penyediaan
Mata
Pencaharian
Alternatif yang
Berkelanjutan
Pemberian
kompensasi
sebagai
bentuk ganti
kerugian
(uang tunai)
Perbaika
n
Lingkung
an
Penyediaa
n
Pemukima
n
Pengganti
Yang
Layak
Pelengkap
an Sarana
dan
Prasarana
Pada
Lokasi
Pemukima
n
Pengganti
Pemberi
an
Fasilitas
Pendamping
an
Pelatih
an
Pembayar
an
Kewajiban
PNBP
Pembayar
an
Kewajiban
Perpajaka
n
Pembayar
an
Kewajiban
Retribusi
Daerah
Pembayar
an
Kewajiban
Pajak
Daerah
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
Nama
Perusahaan/Peror
angan
No. Akta
Perusaha
an
Alamat
Perusahaa
n
NPWP
Perusahaa
n/Perorang
an
Surat
Keteranga
n
Penanggu
ng Jawab
Kegiatan
Surat
Keteranga
n Domisili
Usaha
Jenis
SIUP
No.
SIUP
Lokasi
Usaha
Renca
na
Usaha
Izin
Lokasi
Izin
Lingkunga
n
Surat
Pernyataa
n
Kebenaran
Data dan
Informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. PT A
53
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya Pelaksanaan Kewajiban Operasional SIUP
Jenis
SIKP
I
No.
SIKPI
SIUP
AL
Gross
Akta
Kapal
Buku
Kapal
Surat
Ukur
Internasio
nal
Surat
Tanda
Kebang
saan
Kapal
Gamb
ar
Renca
na
Umum
Kapal
Surat
Perjanjian
Kerjasam
a
Pengangk
utan
Dat
a
Kap
al
Surat
Pernyataa
n Kapal
tidak
tercantum
dalam
daftar
kapal
yang
melakuka
n IUU
Fishing
Surat
Pernyata
an
kesanggu
pan
memasa
ng dan
mengaktif
kan
transmitt
er SPKP
Surat
Pernyata
an
Kebenar
an Data
yang
Disampai
kan
Paspor,
Buku
Pelaut,
dan Foto
Nakhoda
Rencan
a
Pelabuh
an Muat
dan
Pelabuh
an
tujuan
Kewajib
an
Keuang
an
Kewajiba
n
Operasio
nal
Kewajiba
n
Adminsitr
atif
Kewajib
an
Lingkun
gan
Kewajib
an
Lainnya
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan
Nama
Perusaha
an/Perora
ngan
No.
Akta
Perus
ahaan
Alama
t
Perus
ahaan
NPWP
Perus
ahaan
/Peror
angan
Surat
Keter
angan
Pena
nggun
g
Jawa
b
Kegiat
an
Surat
Keter
anga
n
Domi
sili
Usah
a
Nam
a
Sura
t Izin
No.
Sura
t Izin
Lok
asi
Usa
ha
Mak
sud
dan
Tuju
an
Nam
a
Ilmia
h
dan
Nam
a
Dag
ang
Jenis
(Kode
HS 10
Digit)
Jumlah/
Volume
dan
Spesifik
asi
Neg
ara
Asal
Sara
na
Pen
gan
gkut
an
Temp
at
Pema
sukan
/Tepa
t
Perun
tukan
Jadw
al
Pema
sukan
Sumb
er
Baha
n
Baku
Hasil
Perik
anan
Fotoc
opy
SKP
Fotoco
py
Sertifik
at
Pener
apan
HACC
P
Surat
Rekom
endasi
dari
Provins
i
Dokum
en
Analisi
s
Importa
si Ikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. PT A
54
2) Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Nama
Surat
Izin
No.
Surat
Izin
Loka
si
Usa
ha
Maks
ud
dan
Tujua
n
Nama
Ilmiah
dan
Nama
Dagang
Jenis
(Kode
HS 10
Digit)
Jumlah/V
olume
dan
Spesifika
si
Neg
araT
ujua
n
Sarana
Pengang
kutan
Tempat
Pengiri
man
Jadwal
Pengiri
man
Sumber
Bahan
Baku
Hasil
Perikana
n
Fotoc
opy
SKP
Fotoco
py
Sertifik
at
Pener
apan
HACC
P
Surat
Rekome
ndasi
dari
Provinsi
Dokum
en
Analisis
Eksport
Ikan
Kewaji
ban
Keuan
gan
Kewaji
ban
Operas
ional
Kewajib
an
Adminsi
tratif
Kewaji
ban
Lingku
ngan
Kewajib
an
Keseha
tan/Kes
elamat
an
Kewaji
ban
Lainny
a
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
55
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan
Nama
Perusahaan/Perorangan
No. Akta
Perusahaan
Alamat
Perusahaan
NPWP
Perusahaan/Peroranga
n
Surat
Keterangan
Penanggung
Jawab
Kegiatan
Surat
Keterangan
Domisili Usaha
1 2 3 4 5 6 7
1. PT A
1) Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Jenis
SIUP
No.
SIUP
Lokasi
Usaha
Rencana
Usaha
Izin
Lokasi
Izin
Lingkungan
Surat
Pernyataan
Kebenaran
Data dan
Informasi
Kewajiban
Keuangan
Kewajiban
Operasional
Kewajiban
Adminsitratif
Kewajiban
Lingkungan
Kewajiban
Lainnya
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Format Kegiatan CSO Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu pada Renaksi Pemerintah Pusat No. Rencana Aksi Pemerintah Pusat
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat (Versi Pemerintah Pusat)
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat (Versi Hasil Pemantauan CSO)
1 Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia
2 Pengintegrasian sistem perencanaan nasional terkait dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan
3 Penyempurnaan dan Pelengkapan aturan perundang-undangan 4 Pengembangan kapasitas kelembagaan 5 Pengembangan sistem data dan informasi
6 Perbaikan sistem ketatalaksanaan perizinan, pengelolaan penerimaan negara, dan pemberian bantuan sosial/hibah/subsidi
7 Pelaksanaan kewajiban para pihak
Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi: mengacu pada renaksi Pemprov No. Rencana Aksi Pemerintah Provinsi
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi (Versi Pemerintah
Provinsi)
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi (Versi Hasil
Pemantauan CSO)
1 Penyusunan tata ruang wilayah laut 2 Penataan Perizinan 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 4 Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik
a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data, penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi
b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan
c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan
d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat 56
Format Kegiatan APGAKUM
No. Aparat Penegak Hukum Kasus Pelanggaran Hukum*) Tindak Lanjut Terhadap Kasus
Pelanggaran Hukum**)
1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. BAKAMLA
4. PPNS PSDKP KKP
5. PPNS Ditjen Imigrasi
6. PPNS Ditjen Bea & Cukai
7. PPNS Karantina
8. PPNS Perhubungan Laut Kemhub
9. PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya
Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang, pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya (pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran, dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain memuat kejadian hukum juga mencakup pihak-pihak yang terlibat. **) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat langkah-langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses penanganan kasus.
57
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
GN SDA
KELAUTAN
GN SDA
MINERBA
GN SDA
KEHUTANAN
DAN
PERKEBUNAN
34 Prov di 9
kota
19 Prov &
seluruh
24 Prov @2
Kab di 7 kota
1 ACEH 1 ACEH 1 ACEH 1 ACEH 4 Prov 4 Prov 4 Prov
2 SUMUT 1 SUMUT 1 SUMUT 1 SUMUT 24-Mar 25-Mar 26-Mar
3 SUMBAR 1 SUMBAR 1 SUMBAR 1 SUMBAR 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00
4 RIAU 1 RIAU 1 RIAU 1 RIAU
5 BENGKULU 1 BENGKULU 1 BENGKULU 1 BENGKULU 4 Prov 3 Prov 3 Prov
6 LAMPUNG 1 LAMPUNG 1 LAMPUNG 1 LAMPUNG 21-Apr 22-Apr 23-Apr
7 DKI 1 DKI 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00
8 BANTEN 1 BANTEN 1 BANTEN 1 BANTEN
9 MALUKU 1 MALUKU 1 MALUKU 3 Prov 3 Prov
10 PAPUA 1 PAPUA 1 PAPUA 5-May 6-May
11 PAPUA BARAT 1 PAPUA BARAT 1 PAPUA BARAT 9:00-13:00 9:00-13:00
12 JATENG 1 JATENG 1 JATENG 1 JATENG 4 Prov 4 Prov 3 Prov
13 JABAR 1 JABAR 1 JABAR 1 JABAR 19-May 20-May 21-May
14 DIY 1 DIY 1 DIY 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00
15 JATIM 1 JATIM 1 JATIM 1 JATIM
16 SULUT 1 SULUT 1 SULUT 4 Prov 3 Prov 3 Prov
17 GORONTALO 1 GORONTALO 1 GORONTALO 1 GORONTALO 9-Jun 10-Jun 11-Jun
18 MALUKU UTARA 1 MALUKU UTARA 1 MALUT 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00
19 SULBAR 1 SULBAR 1 SULBAR 1 SULBAR
20 BALI 1 BALI 3 Prov
21 NTT 1 NTT 4-Aug
22 NTB 1 NTB 9:00-13:00
23 SULSEL 1 SULSEL 1 SULSEL 3 Prov 3 Prov
24 SULTRA 1 SULTRA 1 SULTRA 25-Aug 26-Aug
25 SULTENG 1 SULTENG 1 SULTENG 9:00-13:00 9:00-13:00
26 KALBAR 1 KALBAR 1 KALBAR 5 Prov 5 Prov
27 KALTENG 1 KALTENG 1 KALTENG 8-Sep 9-Sep
28 KALSEL 1 KALSEL 1 KALSEL 9:00-13:00 9:00-13:00
29 KALTIM 1 KALTIM 1 KALTIM
30 KALTARA 1 KALTARA 1 KALTARA
31 KEPRI 1 KEPRI 4 Prov 3 Prov
32 BABEL 1 BABEL 1 BABEL 15-Sep 16-Sep
33 JAMBI 1 JAMBI 1 JAMBI 9:00-13:00 9:00-13:00
34 SUMSEL 1 SUMSEL 1 SUMSEL
2 Prov
1 NTT 1 NTT 4-Jun
2 NTB 1 NTB 9:00-13:00
TOTAL 34 PROVINSI 19 PROVINSI 24 PROVINSI
5
GN SDA KELAUTAN GN SDA MINERBA
GN SDA
KEHUTANAN
DAN
PERKEBUNAN
P R O V I N S I J A D W A L
3 AMBON
4 SEMARANG
1 MEDAN
2 JAKARTA
34 Prov di 9 kota19 Prov &
seluruh kab/kota
24 Prov @2 Kab
di 7 kota
NO. PROVINSILOKASI
KEGIATAN
KORSUP MINERBA
GORONTALO
6 DENPASAR
7 MAKASAR
X
X9PANGKAL
PINANG, BABEL
8 PONTIANAK
X XX10
X
XX
X
KUPANG
XX
X
X
X
X
X
58
TATACARA PELAPORAN KORSUP
No. Uraian Tata Cara Pelaporan Keterangan
A. Tujuan Pelaporan
Memudah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kegiatan serta pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam berbagai aspek yang menjadi fokus
kegiatan Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia pada 34 Provinsi
B. Jenis Pelaporan
1 Pelaporan pelaksanaan rencana aksi Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran IA dan IB
2 Pelaporan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha yang sebelumnya diisi oleh pelaku usaha dan
diverifikasi oleh pemberi izin Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran IIA s.d IIF
C. Waktu Pelaporan
1 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Maret 2015 (Pemda) Pelaporan Tahap I
2 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Juni 2015 (Pusat dan Pemda) Pelaporan Tahap II
3 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Desember 2015 (Pusat dan Pemda) Pelaporan Tahap III
D. Mekanisme Penyampaian Laporan
1 Penyerahan secara langsung (soft copy)
Diserahkan ke: Tim Korsup SDA, Kedeputian Bidang
Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19 Lt.4; Jakarta Selatan-
Jakarta. A.n.Dwi Indriastuti email:
dwi.indriastuti@kpk.go.id; timsdakpk@gmail.com,
Telp 021-25578300 ext. 8009. Hp 081386317923
dengan tembusan ke Ono Juarno email:
ono.juarno@gmail.com; ono_juarno@yahoo.com
Hp: 085814395495; Inspektorat Jenderal KKP
2 Penyerahan melalui email
3 Penyerahan melalui pengiriman pos
E. Tahapan Penyusunan Laporan
a. Mengisikan kolom penjelasan untuk setiap rencana aksi sesuai dengan yang ada pada
Lampiran I
b.
Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana aksi sebagaimana
yang telah dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti pendukung dari pemda sebagaimana
yang ada pada Lampiran I
c. Melengkapi isian status pelaksanaan kewajibanpelaku usaha sesuai pada tabel dalam
Lampiran II; dan merujuk pada pelaksanaan rencana aksi sesuai pada matrik Lampiran I
d. Menyertakan surat pengantar penyampaian laporan
e. Menyampaikan laporan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke KPK dan KKP
59
TIM PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBERDAYA ALAM DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KPK
Untuk Pemda menyampaikan PIC, email dan no HP
1. DIAN PATRIA: d.patria@kpk.go.id, 0811951107
2. EPAKARTIKA: epakartika@kpk.go.id, 08128988505
3. SULISTYANTO: sulistyanto@kpk.go.id, 08161106124
4. ABDUL AZIS SUHENDRA: Abdul.Suhendra@kpk.go.id, 0811990210
5. DWI INDRIASTUTI: dwi.Indriastuti@kpk.go.id, 081386317923
6. FAISAL: faisal@kpk.go.id, 081222395257
7. MOHAMMAD IBNUSOIM: mohammad.ibnusoim@kpk.go.id, 085213472703
Recommended