View
228
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia
Disampaikan dalam Kegiatan Disampaikan dalam Kegiatan Disampaikan dalam Kegiatan Disampaikan dalam Kegiatan
Bimbingan Teknis Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (IntelResos)Bimbingan Teknis Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (IntelResos)Bimbingan Teknis Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (IntelResos)Bimbingan Teknis Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (IntelResos)
Disampaikan dalam Kegiatan Disampaikan dalam Kegiatan Disampaikan dalam Kegiatan Disampaikan dalam Kegiatan
Bimbingan Teknis Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (IntelResos)Bimbingan Teknis Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (IntelResos)Bimbingan Teknis Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (IntelResos)Bimbingan Teknis Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (IntelResos)
Edi Suharto, PhdEdi Suharto, Phd
Kebijakan Pengelolaan Data Program Rehabilitasi Sosial
Hotel Santika Hotel Santika Hotel Santika Hotel Santika –––– Jakarta , 2 April 2018Jakarta , 2 April 2018Jakarta , 2 April 2018Jakarta , 2 April 2018
01STRUKTUR ORGANISASI, JUMLAH MITRA LKS, , SDM
02
03
04
05
Outline Outline
PMKS DAN REHABILITASI SOSIAL
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
POPULASI, SASARAN, TARGET, PENETAPAN BDT
MANAJEMEN DATA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2
DIREKTORAT
PENYANDANG
DISABILITAS
SEKRETARIAT
DITJEN DIREKTORAT
ANAK
DIREKTORAT
KORBAN
PENYALAHGUNAAN
NAPZA
DIREKTORAT
TUNA SOSIAL DAN
KORBAN
PERDAGANGAN ORANG
DIREKTORAT
LANJUT USIA
DIREKTORAT
JENDERAL
REHABILITASI
SOSIAL
• Program &
Pelaporan
• Keuangan
• Organisasi,
Hukum &
Humas
• Umum
• Balita
• Anak Telantar
• Anak
Berhadapan
Hukum (ABH)
• Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
(AMPK)
• Korban
Penyalahgunaan
Napza
• Disabilitas Fisik
• Disabilitas
Mental
• Disabilitas
Sensorik
• Disabilitas
Intelektual
• Gepeng
• Bekas Warga Binaan
Pemasyarakatan
• Korban Perdagangan
Orang dan Tindak
Kekerasan
• Tuna Susila
• Orang dengan
HIV/AIDs
• Lansia
Terlantar
• Lansia
Potensial
STRUKTUR ORGANISASI, JUMLAH MITRA LKS, SDM, DAN KANTOR
P e r m e n s o s N o . 8 / 2 0 1 2 P e n d a t a a n P M K S d a n P S K S
Apa itu PMKS?
K- Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
- tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (peran & Tugas sosial)
- sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
- Contoh: peran seorang laki-laki dewasa di dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, dan ayah. Tugasnya menafkahi lahir dan batin anggota keluarganya.
- yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan,
Populasi & Jenis Sasaran
(Fisik, Mental,
Intelektual,
Sensorik)
(Potensial & Non
Potensial)
(Gepeng, BWBPP, KPO
dan Tindak Kekerasan,
Tuna Susila, dan ODHA)
6.008.640
478,665
532.467Sumber Data:
• Napza: Data Direktorat KPN, 2016
• Disabilitas: Data Susenas, 2012
• Tuna Sosial: Data Direktorat TS KPO, 2016
• Lansia: Data PBDT Kemensos, 2015
• Anak: Data PBDT Kemensos, 2015
27,411,306
8,991,236
PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL
KONSEPSI REHABITASI SOSIAL
• Menekankan pada interaksi antara kondisi
seseorang dengan lingkungan sosialnya.
• Prinsip “person-in-environment”, bukan “blaming the victim.”
Dalam Rehabsos, tugas utama pekerja sosial adalah
membantu PMKS agar dapat kembali beradaptasi dan
berintegrasi dengan lingkungan sosialnya, sekaligus
menyiapkan lingkungan sosialnya inklusif.
• Jadi, hakikat rehabilitasi sosial adalah
upaya mengembalikan seseorang dari
status sebagai korban social exclusion
menjadi pelaku aktif dalam suatu
setting sosial yang inklusif. 6
Faktor Mezo dan Makro
Dis-Partisipasi
Dis-Proteksi
Dis-Investasi
Arah Kebijakan dan Strategi
ARAH
KEBIJAKAN
STRATEGI
Perluasan pelayanan dasar
Penghidupan
berkelanjutan
Perlindungan sosial
yang komprehensif
Pemenuhan Kebutuhan dasar PMKS melalui Rehabsos
berbasis komunitas dan
Rehabsos dalam panti
sebagai alternatif terakhir.
Pemenuhan hak dasar PMKS
melalui fasilitasi dan
pendampingan perolehan NIK,
Akta Lahir, KIS, KIP, KKS dan
Bansos integratif.
Pendampingan, pelatihan dan
bantuan stimulan usaha ekonomi
produktif.
ISU STRATEGIS
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Sumber:
Perpres No. 2/2015 RPJMN 2015-2019, Permensos No. 27/2015 Renstra Kemensos 2015-2019
Dis-Partisipasi
Dis-Proteksi
Dis-Investasi
� “Kemampuan cakupan layanan program rehabsos selama 5 tahun terhadap pengentasan total populasi
PMKS di Indonesia sangat minim.”
� “Jika pola penargetan dan pola kerja seperti ini dipertahankan, maka diperlukan waktu 32-258 tahun untuk
dapat mengentaskan total populasi PMKS di Indonesia.”
Hanya mampu
merehab 0,6% dari total populasi
235 tahun
Hanya mampu
merehab 0,4% dari total populasi
146 tahun
Hanya mampu
merehab 3,1%dari total populasi
32 tahun
Hanya mampu
merehab 0,3% dari total populasi
258 tahun
Hanya mampu
merehab 0,5% dari total populasi
170 tahun
Target 1 tahun (234.314) berbanding Populasi (47,1 juta)
PERBANDINGAN KEMAMPUAN CAKUPAN LAYANAN
PROGRAM REHABSOS PER-TAHUN DIBANDING TOTAL POPULASI
9
Rekap Data PMKS
DATA PMKS JUMLA
H
SUMBER DATA TAHUN UNIT KERJA
A. Anak Telantar,
Anak Jalanan,
ABH, AMPK,
23.685 Penerima Bantuan
TASA
2017 Direktorat
RSA
B. Lanjut Usia
Telantar
30.000 Penerima ASLUT 2017 Direktorat
RSLU
C. Penyandang
Disabilitas
22.500 Penerima ASPDB 2017 Direktorat
RSPD
D. WNI-M KPO 9.136 Penerima Bantuan
Jadup dan Pemulangan
2017 Direktorat
RSTS - KPO
E. Korban Tindak
Kekerasan
447 Penerima rehabilitasi
Sosial di RPTC
2017 Direktorat
RS-TS dan
KPO
F. PMKS UPT Ditjen
Rehabilitasi Sosial
13.780 Penerima Rehabilitasi
Sosial di UPT
2017 UPT Rehsos
G. PMKS di dalam
Panti
245.716 Pendataan PMKS Panti 2015 Pusdatin
JUMLAH 345.264 Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Sumber: Penetapan Data Terpadu Tahap II – November 2017
(By Name By Address)
Perbaikan Manajemen Data
BNBA di Lingkungan Ditjen Rehsos TA. 2018
Penyempurnaan website
INTELRESOS sebagai media
pelaporan BNBA PMKS
penerima program Rehabsos
Menetapkan Form P1 sebagai
Instrumen wajib dalam pendataan
BNBA PMKS penerima program
Rehsos.Mengedarkan Nota Dinas Dirjen Rehsos
kepada seluruh KPA di Kantor Pusat, UPT
dan Dekon terkait pengelolaan Data
PMKS
� Mewajibkan setiap PMKS penerima
Program Rehsos untuk memiliki NIK.
� Satker membantu PMKS untuk mendapat
NIK
www.intelresos.kemsos.go.id/new
“Semua PMKS Penerima Program
Rehabsos wajib Terdaftar dalam BDT”
Pemberian bantuan dan
pemberdayaan terhadap
penduduk miskin
(termasuk PMKS) WAJIB
didasarkan pada BDT
yang ditetapkan Menteri
Sosial.
UU 13/2011 Penanganan Fakir Miskin
Instruksi Menteri Sosial agar
semua sumber data
pengelolaan program dan
kegiatan di lingkungan
Kemensos mengacu pada
data BDT Pusdatin
Memorandum
Mensos No. 01/MS/D/12/2017
Pemanfaatan INTELRESOS sebagai
media pelaporan BNBA
PMKS penerima program
Rehabsos w w w . i n t e l r e s o s . k e m s o s . g o . i d / n e w
• NIK sebagai “anchor” BDT,
Nodin/SE
Dirjen Rehabsos
No. 28/1/2018 tgl.
4 Des 2017
kepada KPA
Satker Pusat, UPT
dan Dekon
• Setiap PMKS wajib memiliki-NIK• Satker dan LKS memfasilitasi
PMKS untuk memiliki NIK
Dasar Hukum
Pasal 8 sd. 11
Recommended