View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KEBIJAKAN DTKTA. 2021
1
Kebijakan Bidang dan Subbiddang DAK Fisik dan Jenis DAK Non Fisik
Sumedi Andono MulyoPlt. Direktur Otonomi DaerahKementerian PPN/BAPPENAS
Disampaikan pada Sosialisasi Kebijakan DTK TA.2021 dan Pelatihan Aplikasi KRISNA untuk Pengusulan DAK Fisik TA.2021 Selasa-Rabu, 02-03 Juni 2020
2
KONDISI RIIL SDN GOLLU DARA, KAB. SUMBA BARAT DAYA.....
Kepala SDN Gollu Dara:
“Baru 2 (dua) ruangan yang
permanen. Selain itu tidak ada
lagi gedung-gedung lain.. Sarana
prasarananya belum ada sama
sekali.. Saya kerja mulai dari nol
sekolah itu.. Kalau bisa supaya
diperhatikan tahun depan..
Memprihatinkan betul..”
3
TANTANGAN PEMBANGUNAN
Kurva U Kurva LKurva V % %
tahun
%
tahuntahun
Perlambatan dan stagnasi(resesi)
Perlambatan dan pemulihan secara cepat (rebound)
Dampak sosialdan ekonomi
Perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah
Krisis atau Resesi EkonomiPerubahan Kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
Perubahan dan Pergeseran Rencana Optimalisasi pengembangan IPTEK
Perlambatan dan pemulihan bertahap
Korban manusia; Beban Penyakit; Beban Gizi
DAMPAK PANDEMI
COVID 2019
RISIKO PANDEMI
COVID 2019
SKENARIO PEMULIHAN
PASCAPANDEMI
COVID 2019
Tema R
KP
Tahu
n 2021
4
TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2021
Tema RKP 2021 perlu adaptif dan responsif terhadap wabah COVID-19 dan proses pemulihannya
TEMA RKP 2021 Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
Catatan: Tema RKP 2021 mengalami penyesuaian. Tema RKP 2021 sebelum Pandemi Covid 19: “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi
di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”
FOKUS
PEMBANGUNAN
Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
AGENDA
PEMBANGUNAN
PN 1
PN 2
PN 3 PN 7
PN 4
PN 6
Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
berkualitas dan berkeadilan
SDM berkualitas dan berdaya saing
Revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan
Pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan
Lingkungan hidup, ketahanan
bencana, dan perubahan iklim
Stabilitas polhukhankam dan
transformasi pelayanan publik
PN 5Infrastruktur untuk ekonomi
dan pelayanan dasar
PN yang memperoleh penekanan di tahun 2021
Dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi
dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021
PEMULIHAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH
5
REFOCUSING APBD
Refocusing APBD Tahun
2020 untuk mendukung
penanganan Covid 19,
penguatan jaring
pengaman sosial dan
pemulihan ekonomi.
SAFEGUARDING
Penguatan safeguarding
(monitoring, pengendalian
dan evaluasi) terhadap
pelaksanaan kebijakan
penanganan Covid 19
termasuk penanganan
kesehatan, penguatan jaring
pengaman sosial dan
pemulihan ekonomi agar
tetap berjalan transparan,
akuntabel efisien dan efektif.
SINERGI PEMBIAYAAN
Penguatan sinergi
kegiatan yang dibiayai
dari APBN, APBD, Dana
Transfer Daerah, Dana
Desa, investasi swasta
dan sumber pendanaan
lainnya.
PRIORITAS NASIONAL
Penentuan usulan
kegiatan 2021 yang
benar-benar mendukung
prioritas nasional dalam
RKP 2021, mempunyai
daya ungkit bagi
pemulihan perekonomian
daerah, dan mendorong
transformasi ekonomi.
6
TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMIDAN SUMBER DAYA DESA DAN DAERAH
Lahan danSDA
Pengetahuan
Pertanian danPertambangan
Manufakturdan Jasa
Peningkatan
Kapabilitas
(Daya Saing,
Daya Tarik,
Daya Tahan
dan Daya
Lestari)
Berburu danPengumpul
Berpindah danBertani
Industri 4.0(Teknologi
Informatika dan Kecerdasan Buatan)
Industri 1.0 (TeknologiMekanik)
Industri 2.0 dan Industri 3.0(Teknologi Mekanik, Listrik,
Robotik dan Elektronik)
Sintesis danDaur Ulang4R (Reduce, Reuse,
Recycle and Replace)
Prasarana
Informasi
Teknologi
Ruang(darat dan laut)
Sumatera dan Jawa-BaliPapua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan Kalimantan dan Sulawesi
Organisasi
SDM
Perbedaaan Arah (Direction), Besaran (Magnitude) dan Kecepatan (Speed) pembangunan daerah.
Sintesis danDaur Ulang4R (Reduce, Reuse,
Recycle and Replace)
7
TRANSFORMASI KEUNGGULAN
Desa, Kawasan dan Daerah Tertinggal
Desa, Kawasan dan Daerah Mandiri
Desa, Kawasan dan Daerah Berkembang
1. Akumulasi Modal Sosial2. Akumulasi Modal Pengetahuan3. Akumulasi Modal Fisik4. Akumulasi Modal Keuangan (Kapital)
KEUNGGULAN KOLABORATIF
KEUNGGULAN KOMPARATIF
KEUNGGULAN KOMPETITIF
(1) Regulasi, (2) Data dan Sistem Informasi, (3) Pengetahuan dan Inovasi, (4) Prasarana dan sarana,
(5) Manajemen Organisasi, (6) Partisipasi Masyarakat, (7) Perbankan, dan (8) Birokrasi.
DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT
DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI DAN INOVASI
DAYA SAING BERBASIS INOVASI DAN JEJARING
•Basis Produksi: Sumber Daya Alam Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan•Basis Jasa Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni
dan Budaya, Wisata Kuliner
•SDM terampil dan terdidik• Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi
dan informasi• Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan• Jaringan transportasi darat, laut dan udara• Jaringan telekomunikasi dan informasi
• Ekonomi kreatif dan ekonomi digital• Pusat Inovasi, Riset dan Pengembangan Daerah• Tenaga profesional• Kerjasama: Pemda-Universitas dan Swasta
8
PENGELOLAAN DANA TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA DALAM LAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN
OTONOMI KHUSUS
Instrumen(Masukan)
Mekanisme(Proses)
Pencapaian(Keluaran)
Kinerja(Manfaat dan
Dampak)Pengambilan
Keputusan
• Pilkada• Rapat DPRD• Musrenbang
Jejaring
• DPRD• Pemerintah Daerah• Masyarakat Sipil: Ormas, LSM,
Universitas, Media Massa
Keuangan Daerah
• Penerimaan (PAD, DAU, DAK, DBH dan pinjaman) danDana Desa
• Pengeluaran/Belanja• Investasi• KPBU
Pengembangan Ekonomi• Produksi • Pengolahan •Distribusi • Perdagangan • Konsumsi• Nilai Tambah • Surplus• Pendapatan • Penerimaan Devisa
Aset Daerah
• Lahan dan SDA• SDM • IPTEK• Peralatan• Infrastruktur• Peraturan Daerah
Manajemen Organisasi
• Standar Pelayanan Minimum• Sistem Data Dasar dan Informasi• Management Pengetahuan• Riset, Inovasi dan Pengembangan• Unit Pengaduan Masalah
Am
anat
Ko
nst
itu
si,
UU
Keu
anga
nN
ega
ra, U
U S
iste
mP
ere
nca
naa
nP
emb
angu
nan
Nas
ion
al,
UU
Pe
mer
inta
han
Dae
rah
, UU
P
erim
ban
gan
Keu
anga
nd
anP
erat
ura
nP
eru
nd
anga
nla
inn
ya
• Partisipasi
• Keberpihakan
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Efisiensi
• Efektivitas
• Keadilan
Terpenuhinya hak-hak dasar
Masyarakat yang maju, adil, makmur
dan sejahtera
Waktu
Pelayanan Publik
• Pangan, • Pendidikan • Kesehatan• Perumahan • Air bersih dan sanitasi• Tanah • SDA dan Lingkungan• Rasa aman • Partisipasi• Kesempatan Kerja
9
KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KEBIJAKAN
No.
IDENTIFIKASI MASALAH
PERUMUSAN KEBIJAKANIMPLEMENTASI
KEBIJAKANKINERJA
KEBIJAKAN
Data dan Informasi
Perencanaan(Penentuan Prioritas,
Program, Kegiatan, Output dan Lokasi)
Penganggaran(Penentuan Standar Biaya,
Standar Harga dan Jenis Belanja)
Manajemen Organisasi (Pemahaman regulasi, SOP, dan
akuntasi)
Manfaat dan Dampak
1 SALAH SALAH SALAH SALAH GAGAL
2 BENAR SALAH SALAH SALAH GAGAL
3 BENAR BENAR SALAH SALAH GAGAL
4 BENAR BENAR BENAR SALAH GAGAL
5 BENAR BENAR BENAR BENAR BERHASIL
10
PERENCANAAN BERBASIS PENGETAHUAN
10
Data Informasi Pengetahuan(Knowledge)
Tindakan(Action)
Program dan Kegiatan
• Rendahnya pertumbuhanpendapatan perkapita
• Tingginya kerentananpenduduk di sekitarhutan, perkebunandan tambang
• Kurangnya koordinasidan sinergi antarOPDdan antara OPD dengan Kecamatan dan Desa
• Tingginya ketergan-tungan padapertambangan
• Belum optimalnyapengembangan jasadan pariwisata
Transformasi dan akselerasi pembangunan sosial, ekonomi dan budaya menjadi kunci kemajuan.• SDM yang produktif,
terampil dan profesional• Wilayah desa dan
kecamatan yang inovatif dan unggul
• Konektivitas antardesa, antarkecamatan dan antarkabupaten/kota
• Pemanfaatan IPTEK dan informasi
• Tata kelola yang baik• Kerjasama dan
kemitraan yang produktif, adil dan berkelanjutan
1) Pelayanan dasar yang merata dan berkualitas
2) Pengembangan kewirausahaan
3) Penguatan basis keunggulan desa dan kecamatan
4) Pengembangan infrastruktur mendukung konektivitas secara merata dan terpadu
5) Pengembangan ekonomi digital
6) Peningkatan kapasitasaparat dan masyarakat
7) Perluasan kerjasama dan kemitraan dengan PT, media, dan mitra pembangunan
•Kinerja Tahun 2019:•Kemiskinan turun 220 orang dari 56,56 ribu jiwa menjadi enjadi56,34 ribu jiwa•Angka kemiskinanturun 0,21% dari 7,41% persen menjadi 7,20%•Tingkat Pengangguran terbuka 5,98% (no 4tertinggi)• IPM 73,78 (no 5)•Penduduk usia >5 pengguna hp 70,72 %
Kebijakan(Wisdomz)
Rencana Strategi dan Kebijakan
•Strategi dan kebijakan pembangunan
1) Pendekatan wilayah (regional) sebagai acuan sinergi OPD
2) Penguatan peran desa dan kecamatan
3) Sinergi antara OPD dengan Prov dan Pusat
4) Penataan manajemen organisasi: SOP Pelayanan, Kontrak Kinerja dan Target Kinerja
5) Pengembangan E-governance
6) Manajemen talenta daerah (konsolidasi pelatihan seluruh OPD)
11
OPTIMALISASI ALOKASI DAN DISTRIBUSI SUMBER DAYA ANTARWILAYAH
Pembangunan Wilayah JAWA-
BALIPembangunan
WilayahNUSA TENGGARA
Pembangunan WilayahMALUKU
Pembangunan WilayahPAPUA
Pemerintah Pusat
Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda
(+)
Belanja K/L + Dana Dekon/TP + Dana Transfer Daerah (DAU, DAK, DBH, Dana Otsusdan Keistemewaan dan Dana Desa) + Pinjaman/Hibah+ Swasta + Perbankan
(-)
(+) (+) (+) (+)
(-)
(-)
(-) (-)
Dampak alokasi sumberdaya terhadap perkonomian daerah
(+)
(+)
(+)(+)
(+)
Pengeluaran Pemerintah Daerah = Penguatan Perekonomian daerah
Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, pendapatan dan daya saingdaerah; memperkuat modal sosial budaya, mewujudkan kehidupan yang bermartabat
Pembangunan Wilayah
KALIMANTAN Pembangunan Wilayah
SULAWESI
PemdaPemda
(+)(+)
Alokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah
12
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERENCANAAN PENGANGGARANPENGADAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASIAUDIT
INPUT
OUTPUT
INPUT
OUTPUT
INPUT
OUTPUT
INPUT
OUTPUT
INPUT
OUTPUT
INPUT
OUTPUT
1. Konsistensi #1: E-Planning: RPJM dan Renstra, RKP dan Renja2. Konsistensi #2: E-Budgeting: Renja dan RKA, RKP dan RAPBN, Pendanaan Pemerintah dan Swasta3. Konsistensi #3: E-Procurement dan E-Catalog4. Konsistensi #4: E-Monev5. Konsistensi #5: Pre-Audit dan Post-Audit, Audit Keuangan dan Audit Kinerja6. Konsistensi #6: Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (E-Governance)
1 2 3 4 5
6
•BPKP•BPK
• Bappenas• Kemendagri• K/L• Pemda
•K/L•Pemda
• Bappenas• Kemenkeu• Kemendagri
•Bappenas•Kemenkeu•Kemendagri•Kemenpan•KSP
LKPP
SINKRONISASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGADAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALAN DAN EVALUASI, DAN AUDIT
13
SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PUSAT DAN DAERAH
13
Sasaran Tingkat 2
Sasaran Tingkat 3
Sasaran Tingkat 4
Program dan Kegiatan PrioritasProgram dan Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja Utama
Renstra, Renja dan RKA K/L
Indikator Kinerja Utama
Renstra, Renja dan RKA K/L
RPJMN dan RKP
Kontrak Kinerja Menteri/Kepala Badan
+Pakta Integritas
Sasaran Tingkat 1Prioritas Pembangunan
Kontrak Kinerja Menteri/Kepala Badan
+Pakta Integritas
Indikator Kinerja Utama
Renstra, Renja dan RKA K/L
Kontrak Kinerja Menteri/Kepala Badan
+Pakta Integritas
Sinkronisasi
Ko
nsi
ste
nsi
BAPPENAS, Kemendagri, KSP,
dan Setneg
DPR RI dan DPD RI
Indikator Kinerja Utama
RPJMD dan RKPD
KOMITMENGubernur
+MOU
Outcome dan/Output
OuputdanInput
Outcome
Output
13
KOMITMEN GLOBAL
RPJPN dan RTRWN +ARAHAN (DIREKTIF)PRESIDEN+ KERANGKA
EKONOMI MAKRO+ ASPIRASI DAERAH+
Lokasi Lokasi LokasiLokasi
BappenasClearing House
Belanja K/LDana
Transfer Daerah dan Dana Desa
Dana Dekondan TP
EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN+ +
14
PRIORITAS NASIONAL
Outcome Program PendukungProgram Prioritas
RKA K/L
RKPImpact dan/Outcome Prioritas Nasional
Ko
nsi
ste
nsi
RKPDOutcome dan/ Output
Impact dan/Outcome
KOMITMEN GLOBAL
EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN +ARAHAN (DIREKTIF)
PRESIDEN+ KERANGKA EKONOMI MAKRO+ ASPIRASI
DAERAH+
RKA K/L
Kegiatan Non
Prioritas
Proyek Prioritas
UKE 1UKE 1
Output
UKE 1UKE 1
Kegiatan Non
Prioritas
Proyek Prioritas
Kegiatan Non
Prioritas
Proyek Prioritas
Kegiatan Non
Prioritas
Proyek Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Output
Output OPDOPD
Proyek Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Kegiatan Prioritas
SinkronisasiDPR RI dan
DPD RI
1
Lokasi Lokasi LokasiLokasi
2
3
5
4BAPPENAS,
Kemendagri, KSP, dan Setneg
Ke
bijakan
DTK
Tahu
n 2
02
1
15
KEBIJAKAN DTK TAHUN 2021 (1/2)
1. DAK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik.
2. DAK Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan. (afirmasi menjadi lokasi prioritas keberpihakan untuk 2.212 kecamatan di 181 kabupaten/kota).
Refocusing
Bidang DAK
1. Refocusing bidang dan kegiatan DAK Fisik agar pencapaian output dan outcome optimal dan signifikan sehingga berdampak nyata bagi daerah ;
2. DAK Reguler (wilayah barat dan timur) untuk pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan percepatan konektivitas.
3. DAK Penugasan untuk lokasi prioritas tertentu (wilayah barat dan timur) sesuai Prioritas Nasional• Pengurangan kematian ibu dan stunting, ketahanan pangan,
penanggulangan kemiskinan, dan pemulihan (recovery) ekonomi pascadampak Covid 19 dengan kegiatan disesuaikan kebutuhan setiap daerah.
Kebijakan
DTK
Tahu
n 2021
16
KEBIJAKAN DTK TAHUN 2021 (2/2)
1. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah:• data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis website;• pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah;• pengendalian penyaluran berbasis kinerja, • pelaporan secara rutin.
2. Meningkatkan tata kelola yang transparan, adil dan akuntabel• Memperkuat peran APIP di daerah (pre-audit dan post-audit)
Pengendalian & Pemantauan
Pengusulan dan Pengalokasian
1. Proses pengusulan bersifat proposal based. • DAK Penugasan: jenis kegiatan dan lokasi ditentukan oleh
Pemerintah Pusat (Bappenas, K/L dan Kemenkeu)2. Integrasi pendanaan proyek DAK dengan proyek Belanja K/L, KPBU dan
investasi swasta lainnya dalam mendukung Major Project dan prioritas nasional.
Bid
ang D
AK
Fisik Regu
ler
17
1. BIDANG PENDIDIKAN
1. Subbidang PAUD2. Subbidang SD3. Subbidang SMP4. Subbidang SKB
• Terdiri atas 5 bidang utama untuk pemenuhan gap pelayanan publik mendasar dan percepatan konektivitas
• Bersifat Bottom-Up, berbasis usulan daerah (proposal based)
2. BIDANG KESEHATAN
1. Subbidang Dasar 2. Subbidang Rujukan3. Subbidang Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai4. Subbidang Kesiapan Sistem Kesehatan5. Subbidang Kesehatan Reproduksi dan KB
Bidang Jalan
3. BIDANG2 Percepatan KONEKTIVITAS
Bidang Transportasi Perdesaan*
Bidang Transportasi Perairan*
*Transportasi Perairan dan Transportasi Perdesaan difokuskan untuk daerah berciri afirmasi (daerah 3T dan daerah berciri kepulauan)
KEBIJAKAN DAK FISIK REGULERTAHUN 2021
5. Subbidang SLB6. Subbidang SMA7. Subbidang SMK8. Subbidang Perpustakaan
Bid
ang D
AK
Fisik Penu
gasan
18
KEBIJAKAN DAK FISIK PENUGASANTAHUN 2021 (1/4)
KEGIATAN*:
1) Penguatan promosi, surveillans gizi dan tata laksana gizi; Penyediaan makanan tambahan; Penguatan Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK; Penguatan peran PSC 119 (KESEHATAN)
2) Penyediaan alat bermain untuk Baduta dan Penyediaan KIT siap nikah anti stunting (KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB)
3) Pembangunan/peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum/Sambungan Rumah (AIR MINUM)
4) Penyediaan akses sanitasi melalui pembangunan/pengembangan SPAL Domestik dan Penyediaan sarpras pengolahan sampah melalui pembangunan TPS 3R (SANITASI)
5) Pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas air (LHK - LINGKUNGAN HIDUP)
1. TEMATIK PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN STUNTING(Lokus Major Project)
• Terdiri atas 4 (Empat) Tematik utama bersifat lintas bidang untuk mendukung pencapaian sasaran Major Project dan Prioritas tertentu.
• Ditujukan untuk Daerah Prioritas (Lokasi prioritas di KBI & KTI, dan memiliki target waktu penyelesaian isu tertentu)
• Bersifat Top-Down, dengan konsultasi/konfirmasi daerah
Bid
ang D
AK
Fisik Penu
gasan
19
KEBIJAKAN DAK FISIK PENUGASANTAHUN 2021 (2/4)
2. TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PERLUASAN AKSES PERUMAHAN, AIR MINUM, DAN SANITASI LAYAK(Lokus Major Project, KPPN, dan daerah afirmasi)
KEGIATAN*:
1) Penyediaan Infrastruktur Perumahan Swadaya (PERUMAHAN & PERMUKIMAN)
2) Pembangunan/peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum/Sambungan Rumah(AIR MINUM)
3) Pembangunan/Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah DomestikTerpusat/Setempat (SANITASI)
Bid
ang D
AK
Fisik Penu
gasan
20
KEBIJAKAN DAK FISIK PENUGASANTAHUN 2021 (3/4)
3. TEMATIK KETAHANAN PANGAN (Lokus Major Project, KPPN, dan daerah afirmasi)
KEGIATAN*:
1) Pembangunan/rehabilitasi irigasi dan Pembangunan infrastruktur pengendali banjir (IRIGASI)
2) Penyediaan alat pertanian dan penyuluhan pertanian (PERTANIAN)
3) Penyediaan alat tangkap ikan dan budidaya perikanan (KELAUTAN DAN PERIKANAN)
4) Pembangunan/rehabilitasi Jalan mendukung Kawasan Produksi (JALAN)
5) Pengadaan Sarpras Alat Ekonomi Produktif dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(LHK - KEHUTANAN)
Bid
ang D
AK
Fisik Penu
gasan
21
KEBIJAKAN DAK FISIK PENUGASANTAHUN 2021 (4/4)
4. TEMATIK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR EKONOMI BERKELANJUTAN(Lokus Major Project , KPPN, dan daerah afirmasi)
# membantu pemulihan (recovery) ekonomi akibat dampak Covid 19 secara nasional
KEGIATAN*:
1) Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan akses menuju Kawasan Prioritas (JALAN)
2) Pembangunan Amenitas Kawasan Wisata dan Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Wisata (PARIWISATA)
3) Pembangunan Sentra IKM (INDUSTRI KECIL MENENGAH)
4) Pengelolaan Sampah (LHK - LINGKUNGAN HIDUP)
Kebijakan
DA
K N
on
Fisik
22
KEBIJAKAN DAK NON FISIK
Daerah penerima DAK Non Fisik mencakup Kawasan Barat serta TimurIndonesia (sesuai lokasiprioritas)
Pendidikan
Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Kesetaraan
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD)
Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Museum dan Taman
Budaya
Tunjangan Khusus
Guru PNSD di
Daerah Khusus
Tunjangan Profesi Guru
(TPG) PNSD
Tambahan Penghasilan
(Tamsil) Guru PNSD
1
Kesehatan2Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
(BOKB)
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Pengembangan Ekonomi3Dana
Pelayanan
Kepariwisataan
Dana Peningkatan
Kapasitas Koperasi,
Usaha Kecil, dan
Menengah (P2UKM)
Pengendalian
Penanaman Modal*
4Perlindungan
Perempuan
dan Anak*
Dana Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Bantuan Biaya
Layanan
Pengolahan
Sampah (BLPS)
5 6
* Merupakan DAK NonFisik Baru di Tahun 2021 sesuai arahan Presiden
KRITERIA KEGIATAN DTK
Kriteria Men
u D
AK
23
Selektif dan terbatas, denganrincian menu terbatas
1.
Menu dan rincian kegiatan DAK harus berdampak
langsung ke masyarakat
2.
Nilainya besar sehingga daerah tidak mampu membiayai melalui APBD (non-DAK)
3.
Daya ungkit dan manfaat besar ke
masyarakat
4.
Kesesuaian urusan dan dukungan terhadap Major
Project RKP 2021
5.
Banyak daerah yang mengusulkan menu DAK
tersebut
6.
Mendukung penanganan stunting, penanggulang
kemiskinan, dan pemulihan (recovery) ekonomi akibat
dampak Covid-19 secara nasional
7.
Penajaman (refocusing) menu dan kegiatan DTK TA.2021
Timelin
e Perencan
aan D
AK
2021
24
Penyusunan Kebijakan DAK Tahun 2021
JANUARI
FEBRUARI APRIL
21-23 April : Kick Off dan Multilateral Meeting DAK Fisik dan Non Fisik (online)
• Rapim Penetapan Bidang DAK Fisikdan Non Fisik
• Penentuan Kebijakan DAK Tahun 2021
MARET MEI
• Sosialisasi Kebijakan DTK kepada daerah• Pengusulan DAK Fisik melalui Aplikasi KRISNA
JUNI
• M1 : Penutupan Pengusulan• M1-M3 : Verifikasi Usulan DAK Fisik• M1-M4: Penilaian Awal
JULI
• Sinkronisasi Online Usulan DAK Fisik
AGUSTUS
• Pembahasan dengan DPR• Penetapan Pagu Alokasi DAK
Per-Daerah
OKTOBER
• TM Penilaian Usulan DAK Fisik• Pembahasan dengan DPR
SEPTEMBER
PenyusunanRencana Kerja (RK) DAK Fisik
NOVEMBER
PenyusunanRencana Kerja (RK) DAK Fisik
DESEMBER
• Penginputan data dalam Aplikasi Krisna DAK• Sosialisasi KRISNA DAK Kepada Sektor dan K/L
Timeline dan Mekanisme Perencanaan DAK Fisik
Penyusunan Kebijakan DAK Tahun2021
Timelin
e Perencan
aan D
AK
2021
25
TIMELINE DAK FISIK DALAM APLIKASI KRISNA
05 – 31 Juli 2020
01 – 31 Agustus 2020
SINKRONISASI PUSAT-DAERAH
04-20 Juli 2020
• VERIFIKASI KEMENDAGRI UNTUK USULAN PROVINSI
• VERIFIKASI PROVINSI UNTUK USULAN KAB/KOTA
02 - 03 Juni 2020
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAK DAN APLIKASI
KRISNA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
SECARA ONLINE
PENILAIAN AWAL
04 Juni – 03 Juli 2020PENGINPUTAN PENGUSULAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
04 Juli : Paling lambatunggah surat pengantar11 Juli : Paling lambatunggah surat rekomendasigubernur
26
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Perhatikan TIMELINE
KOORDINASI (Bappeda dengan OPD maupunPemda dengan Pemerintah Pusat)
Siapkan DATA & DOKUMEN PENDUKUNG
INTEGRASI dengan sumber – sumber pendanaanlain
Fokus dengan target pembangunan dalamDOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
1
2
3
4
5
TERIMA
KASIH
CONTACT US
Terima Kasih
27
otda@bappenas.go.id
Bahan dapat diunduh pada link: bit.ly/SosialisasiDAKdaerah
Pertanyaan dapat melalui Sli.do:bit.ly/SlidoSosialisasiDAK2021atau masuk ke sli.do, enter event code: #SosialisasiDAK2021
Recommended