View
225
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Syafri Amir, Kajian Aspek Manajemen pada Rencana..........
228
KAJIAN ASPEK MANAJEMEN PADA RENCANA PENDIRIAN DAN
OPERASIONAL TERMINAL AGRIBISNIS KOTA PAYAKUMBUH
Syafri Amir1)
ABSTRACTS
The study was conducted from November to December 2013, as a continuation of the study of the
financial and economic plan of the establishment and operation of Terminal Agribusiness
Payakumbuh . Management analysis carried out on the basis of principles of effectiveness, efficiency,
and synchronization with existing regulations, to produce an operational strategy recommendations
the Payakumbuh agribusiness terminal management policy for 10 years. The study recommends that
in order to run effectively and efficiently, the Payakumbuh Agribusiness Terminal operationalized
with three institutional management models applied in stages . The first phase ( pilot phase ), the
management carried out by the Department of Agriculture is in the structure of local government with
the establishment of the Regional Technical Implementation Unit. The second stage (development and
stabilization phase), the management through the establishment of the business of professional staff
assisted by the Board of Trustees. The third stage ( independent phase), through the management of
the Joint Company.
Key word : agribusiness terminal, human resources, manajemen model, pilot phase, development and
stabilization phase, independent phase , duties and function.
PENDAHULUAN
Dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2010-
2014 dinyatakan bahwa salah satu prioritas
pembangunan nasional Indonesia adalah
peningkatan ketahanan pangan untuk
mewujudkan kemandirian pangan,
peningkatan daya saing produk pertanian,
peningkatan pendapatan petani, serta
kelestarian lingkungan dan sumber daya
alam. Sehubungan dengan hal tersebut
maka sasaran agribisnis diarahkan kepada
investasi, pembiayaan, dan subsidi dengan
sasaran berkembangnya sistem agribisnis
yang mampu menyediakan produk buah,
sayuran dan biofarmaka lainnya yang
cukup, bermutu, dan aman dikonsumsi.
Selanjutnya dalam RPJM Propinsi
Sumatera Barat tahun 2010-2015 juga
dipertegas lagi bahwa rencana
pengembangan budidaya pertanian
tanaman pangan dan agribisnis diarahkan
untuk pemanfaatan secara intensif lahan-
lahan yang belum dimanfaatkan dan
tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota
dalam Provinsi Sumatera Barat.
Sejalan dengan itu, dalam RPJM
Kota Payakumbuh tahun 2012-2017
dinyatakan lagi bahwa potensi pertanian
tanaman pangan dan agribisnis di wilayah
Kota Payakumbuh beraneka ragam, dan
tersebar di seluruh kecamatan serta
merupakan komoditas unggulan yang
sangat prospektif untuk dikembangkan,
terutama untuk komoditas agribisnis,
disamping untuk memenuhi kebutuhan
lokal juga telah dipasarkan ke luar provinsi
Sumatera Barat. Komoditas agribisnis
utama kota Payakumbuh tersebut adalah
sayur-sayuran, produk perkebunan, produk
peternakan, dan perikanan darat.
Permasalahan yang masih dihadapi
oleh petani Kota Payakumbuh, baik petani
komoditi agribisnis (sayur dan buah)
1) Staf Pengajar Budidaya Tanaman Perkebunan
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
JURNAL PENELITIAN LUMBUNG, Vol. 13, No. 2, Juli 2014
229
maupun petani perkebunan dan peternakan
serta perikanan, adalah ketidak pastian
harga di tingkat petani. Selama ini petani
menerima harga pasar yang kadang naik /
menguntungkan petani, kadang turun /
merugikan petani. Ada kalanya harga yang
diterima petani memang mencerminkan
harga pasar, namun sering kali juga petani
menerima harga yang tidak mewakili
harga pasar, terutama untuk komoditi-
komoditi yang mudah rusak seperti sayur-
sayuran dan buah-buahan.
Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, keberadaan Terminal Agribisnis
(TA) di Kota Payakumbuh diharapkan
mampu memberi solusi dengan
memberikan fasilitas perdagangan untuk
komoditi-komoditi pertanian, baik pangan,
hortikultura, perkebunan maupun
peternakan, baik komoditi yang berasal
dari Kota Payakumbuh maupun daerah-
daerah hinterland-nya. Diharapkan
keberadaan TA di Kota Payakumbuh dapat
meningkatkan kegiatan perekonomian
wilayah Kota Payakumbuh dan sekitarnya
yang akan berimbas pada peningkatan
kesejahteraan petani, memacu peningkatan
produksi di tingkat petani, meningkatkan
PAD Kota Payakumbuh, serta bisa
menjadi Pusat Logistik Pertanian (PLP)
Sumatera Barat.
Beberapa TA yang sudah dibangun
di Sumatera Barat ataupun di provinsi lain
banyak menemui kegagalan dalam
operasionalnya. Hal ini disebabkan
tatakelola yang tidak bisa berjalan secara
efektif dan efisien, sehingga pada
kenyataannya banyak TA dengan
bangunan fisik yang megah tetapi tidak
berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.
Untuk itu pada studi bisnis plan TA kota
Payakumbuh ini, disamping kajian
ekonomi dan finansial, perlu juga
dilakukan kajian terhadap aspek
manajemen.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan sejak
bulan November sampai Desember 2013
dalam rangka penyusunan Bisnis Plan
Terminal Agribisnis Kota Payakumbuh.
Pada saat penelitian dilakukan, beberapa
prasarana utama (fisik) TA sudah mulai
dibangun. Pengumpulan data (survey)
dilakukan dengan Stratified Purpoussive
Sampling Methode untuk data primer dari
instansi terkait, beberapa informasi TA di
daerah lain, dan Sub TA yang sudah
berjalan di Kota Payakumbuh. Selanjutnya
data dilengkapi dengan pengambilan data
sekunder melalui diskusi dengan beberapa
pihak yang relevan, dan kajian kajian
Pustaka.
Kajian Bisnis Plan Terminal
Agribisnis Kota Payakumbuh pada aspek
manajemen mempunyai ruang lingkup
sebagai rencana pengelolaan Terminal
Agribisnis yang mencerminkan strategi
kebijakan dalam bentuk program dan
kegiatan di wilayah perencanaan dalam
kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan
sejalan dengan perencanaan pembangunan
jangka menengah Kota Payakumbuh.
Sektor pertanian yang dimaksud dalam
kajian ini bidang penyediaan barang
dan/atau jasa bidang pertanian, meliputi:
Pertanian Pangan, Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
Analisis yang dilakukan adalah
Aspek Manajemen yang meliputi kajian
strategi pentahapan model pengelolaan,
aspek kelembagaan, dan aspek kebutuhan
dan pembinaan sumberdaya manusia.
Analisis dilakukan terhadap logika-logika
prinsip efektifitas dan singkronisasi
dengan regulasi yang ada, sehingga pada
akhirnya dapat memberikan rekomendasi
atau arahan tentang model penerapan
pengelolaan serta kelembagaan TA yang
efektif.
Syafri Amir, Kajian Aspek Manajemen pada Rencana..........
230
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aspek Manajemen
1.1. Struktur Organisasi Kelembagaan
Pengelola
Terdapat 3 (tiga) model kelembagaan yang
akan diterapkan untuk pengelola secara
bertahap, yaitu : (1) Lembaga/dinas-dinas
(Dinas/UPTD) yang ada di dalam struktur
Pemerintahan Kota Payakumbuh, disajikan
pada Gambar 1; (2) Badan Pengelola
dibentuk oleh Walikota beranggotakan
beberapa tenaga ahli profesional dibantu
dewan pengawas (termasuk auditor
internal) dari Pemda dan Staf Ahli dari
Perguruan Tinggi, disajikan pada Gambar
2; (3) Perusahaan Bersama (Pemerintah,
BUMD, dan masyarakat), disajikan pada
Gambar 3.
1.2. Uraian Tugas Pokok Organsasi
Kelembagaan Pengelola
Pada tahap pertama (tiga tahun
pertama) Pengelola TA ditangani oleh
aparat pemerintah daerah setara Eselon III
yang berperan sebagai Koordinator
Pelaksana Pengelolaan TA yang
mengkoordinasikan semua program lintas
sektor dalam rangka mewujudkan TA
sesuai dengan visi dan misi TA. Tahap tiga
tahun pertama (2014-2016) merupakan
tahap inisiasi/rintisan dan konsolidasi,
mulai dari persiapan, sosialisasi,
membangun kesepahaman,
mengkondisikan masyarakat, menata
sistem dan meningkatkan produksi,
memfasilitasi penyuluhan dan pelatihan
agribisnis kepada masyarakat, dan
mempersiapkan pembangunan dan
pengembangan infrastruktur TA.
Tupoksinya, yang antara lain meliputi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh bupati/walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Terminal Agribisnis Luak
Limopuluah (Kota Payakumbuh & Kabupaten Limapuluh Kota) Tahap Tiga
Tahun Pertama (Pola 1)
JURNAL PENELITIAN LUMBUNG, Vol. 13, No. 2, Juli 2014
231
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Terminal Agribisnis (BPTA) Kota
Payakumbuh Tahap Tiga Tahun Kedua (Pola 2).
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelola Terminal
Agribisnis Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh & Kabupaten Limapuluh
Kota) Tahap Tiga Tahun Keempat (Pola 3)
BUMD
GM
(General Manager)
Manajer SDM
Manajer Keuangan
Manajer Produksi
Manajer Pemasaran
STAF AHLI
Dewan Pengawas
Syafri Amir, Kajian Aspek Manajemen pada Rencana..........
232
Tabel 1. Matriks pentahapan model manajemen pengelolaan TA Kota Payakumbuh 10 tahun
(2014-2025)
Waktu
Tahap
Tahun Perencanaan (2014-2025) TATITA-1
(2014-2016) TATITA-2
(2017-2019) TATITA-3
(2020-2022) TATITA-4
(2023-2025)
1.Rintisan/Konsolidasi
Pola (1) dengan menempatkan
UPTD/Koordinator Lintas Dinas/Sektor
2. Pengembangan Dibentuk Pola (2)
Badan Pengelola dengan Dewan Pengawas dari
Birokrat (PNS)
3. Pemantapan
4. Mandiri Dibentuk Pola (3)
PT. Bersama
Pada tahap 3 (tiga) tahun kedua dan
ketiga, sesuai dengan tingkat
perkembangan yang diharapkan, kemudian
dibentuk Lembaga baru yang secara
khusus tupoksinya fokus pada upaya
percepatan perwujudan pengembangan TA
Kota Payakumbuh. Dalam pelaksanaan
tugasnya Lembaga Pengelola ini
mempunyai fungsi:
a. Penggalian dan pendayagunaan
sumberdaya badan usaha swasta dan
Masyarakat;
b. Penjaringan aspirasi masyarakat dan
badan usaha swasta TA;
c. Pengembangan informasi TA;
d. Pemberian pertimbangan kepada
walikota dalam kebijakan operasional,
implementasi kebijakan, dan
pemberdayaan masyarakat; dan
e. Perumusan dan pemberian
rekomendasi terhadap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian
pembangunan, serta isu-isu strategis
kawasan perkotaan.
Anggota Lembaga Pengelola paling
sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan
paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang
profesional yang terdiri atas: (a) pakar/ahli
di bidang pengelolaan TA; dan/atau (b)
unsur Masyarakat pemerhati TA.
Keanggotaan Lembaga Pengelola tidak
berasal dari pegawai negeri sipil, anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan
anggota partai politik. Masa jabatan
anggota Lembaga Pengelola selama 5
(lima) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) periode masa jabatan.
Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh sekretariat Lembaga
Pengelola yang dibentuk oleh walikota.
Sekretariat Lembaga Pengelola
mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan administrasi
kesekretariatan Lembaga Pengelola;
dan
b. Penyelenggaraan administrasi
keuangan Lembaga Pengelola.
Sekretariat Lembaga Pengelola
dipimpin oleh sekretaris Lembaga
Pengelola. Sekretaris Lembaga Pengelola
secara teknis operasional berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada pimpinan
Lembaga Pengelola dan secara
administratif bertanggung jawab kepada
sekretaris daerah melalui asisten yang
membidangi ekonomi dan pembangunan.
Struktur organisasi dan eselonering
JURNAL PENELITIAN LUMBUNG, Vol. 13, No. 2, Juli 2014
233
sekretariat Lembaga Pengelola ditetapkan
Menteri dengan persetujuan menteri yang
membidangi urusan pendayagunaan
aparatur negara.
Pada Tatita ke-4 sesuai dengan
tingkat perkembangan yang diharapkan,
lembaga pengelola TA kemudian dapat
menjadi PT. Bersama dengan struktur
organisasinya seperti Gambar 3.
Prinsip-prinsip Pengelolaan dengan
Perusahan bersama antara lain:
1) UUD 45 Ps 33: SDA dikuasai Negara,
ekonomi bersama, utk sebesar-besar
kemakmuran rakyat – prinsip
“inklusif” dan “adil”.
2) Stake holders sesuai “peran” dan
“hak”: pemerintah/pemda menguasai
SDA, fiskal, perizinan, dan sediakan
sarpras, swasta memiliki keahlian,
pekerja memiliki hak aset negara
Masy/ulayat memiliki hak aset negara
3) PT bersama terapkan kebijakan
“inklusif” dan “adil”, sesuai arahan
Presiden RI, dengan prinsip “stake
holders menjadi “share holders”.
4) Dengan “bagi hasil adil” sbg saham
tertulis dalam Akta PT, masing2 utk
swasta, pekerja, masy/ulayat, pemda
provinsi, dan kota, misalnya 20%.
1.3. Sumber Daya Manusia
A. Personil Organisasi Pengelola
Uraian tugas dan fungsipelaku
atau pelaksana organisasi pengelolaan TA
Kota Payakumbuh dari fase awal sampai
fase akhir selama 10 tahun disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Matriks strategi rencana pelaksana pengelolaan TA dan rincian uraian Tupoksi.
HIERAR
KI UNSUR PELAKU RINCIAN TUPOKSI
TINGKAT
PEMBI-
NA
UNSUR PEMERINTAH PUSAT
a. Kementerian Kordinator Bidang
Ekonomi, dan Keuangan ;
b. Kementerian Dalam
Negeri
c. Kementerian Pertanian,
Kehutanan dan Kelautan
d. Badan Pembangunan
Nasional (BAPENAS)
e. Kementerian Pekerjaan Umum
f. Badan Pertanahan Nasional
Regulasi dan kebijakan pengelolaan dan
pembangunan sistem agribisnis;
Pengaturan teknis Perencanaan pengelolaan dan
pembangunan sistem agribisnis;
Pembinaan teknis dalam penyelenggaraan
pembangunan sistem agribisnis;
Dukungan APBN dalam alokasi pendanaan bagi
pengelolaan dan pembangunan infrastruktur
penyelenggaraan pembangunan sistem agribisnis.
UNSUR PEMERINTAH
PROPINSI
- Kepala Bidang Pengembangan
Ekonomi
Pembinaan teknis dan fasilitasi dalam
mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan
sistem agribisnis ;
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Perdagangan
- Dinas Perindutrian
Fasilitasi dalam menstimulasi pendanaan multi
sumber, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari
Pemerintah Daerah;
Pembinaan teknis dan bantuan teknis dalam
pengembangan infrastruktur ;
Memfasilitasi penyelesaian konflik kepentingan yang
terjadi di tingkat pemerintah daerah dan
Syafri Amir, Kajian Aspek Manajemen pada Rencana..........
234
HIERAR
KI UNSUR PELAKU RINCIAN TUPOKSI
permasalahannya yang bersifat khusus dan strategis;
Memberi bantuan teknis pengembangan sarana dan
prasarana kepada pengelola Terminal Agribisnis;
Dukungan APBD Provinsi Sumbar dalam alokasi
pendanaan bagi pembangunan sistem agribisnis.
TTNGKA
T PENGE-
LOLA
UNSUR KELOMPOK
TINGKAT PENYELENGGARA
- WALIKOTA PAYAKUMBUH
SEBAGAI DEWAN PEMBINA
DAERAH
Dukungan APBD Kota Payakumbuh dalam alokasi
pendanaan bagi pembangunan sistem agribisnis dan
pengembangan Terminal Agribisnis;
Dukungan Apek legalisasi Perencanaan Pembangunan
Sistem Agribisnis dan pengembangan Terminal
Agribisnis berupa penerbitan SK Walikota dan MoU;
Dukungan dan fasilitasi dalam penetapan Forum
Pengelola Pengembangan Terminal Agribisnis;
Pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan
sistem agribisnis dan pengembangan Terminal
Agribisnis ;
Pembinaan teknis dalam pelaksanaan pembangunan
sistem agribisnis dan pengembangan Terminal
Agribisnis;
Pembinaan teknis dalam pengawasan dan
pengendalian pembangunan sistem agribisnis dan
pengembangan Terminal Agribisnis.
- KOORDINATOR : BAPEDA
(Bid. Pengembangan Ekonomi
dan Infrastruktur )
Mengkoordinasikan unit pelaksanaan pembangunan
sistem agribisnis dan pengembangan Terminal
Agribisnis dengan instansi-instansi terkait baik di
Tingkat Pusat, Provinsi maupun di Tingkat
Pemerintah Daerah;
Memberikan usulan kebutuhan program-program
pendukung melalui pengalokasian dana APBD Kota
guna menunjang pelaksanaan pembangunan sistem
agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis
secara berkelanjutan;
Monitoring progres kegiatan secara berkala terutama
yang menyangkut aspek : Penyediaan Sar-Pras, Aspek
legalitas program, penyelesaian batas wilayah
pengembangan kawasan startegis dan
mengembangkan pola-pola kerjasama dengan Badan
Usaha Daerah;
Menjembatani kepentingan Pemerintah Daerah
dengan Unit Pengelola Teknis Daerah untuk
menciptakan kesinambungan dan keselarasan
pelaksanaan program;
Bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah
mengembangkan pola-pola subsidi yang mungkin
dapat dilakukan bagi pengelolaan dan pembangunan
sistem agribisnis serta pengembangan Terminal
Agribisnis.
JURNAL PENELITIAN LUMBUNG, Vol. 13, No. 2, Juli 2014
235
HIERAR
KI UNSUR PELAKU RINCIAN TUPOKSI
- SATUAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH
Melakukan koordinasi terutama dengan Kelompok
Kerja Pelaksana dalam setiap kegiatan Pengembangan
Pengelolaan Pembangunan Sistem Agribisnis dan
Pengembangan Terminal Agribisnis;
Melakukan pengendalian pengelolaan pembangunan
sistem agribisnis dan pengembangan Terminal
Agribisnis serta secara rutin melaporkannya pada
Koordinator Kelompok Kerja pelaksana;
Melakukan perencanaan dalam pengembangan usaha
lokal berdasarkan komoditas unggulan, melalui
kegiatan pelatihan, pembinaan dan pendampingan;
Mengusahakan bentuk kerjasama antara petani yang
tergabung dalam kelembagaan Poktan/Gapoktan/STA
untuk melakukan kontrak kerjasama dengan
perusahaan yang terkait komoditas unggulannya;
Melaksanakan pembangunan dengan mengikuti
ketentuan teknis perencanaan Pembangunan Sistem
Agribisnis dan Pengembangan Terminal Agribisnis
yang telah ditetapkan.
- UNSUR KELOMPOK
TINGKAT PELAKSANA
- POKTAN/GAPOKTAN/STA
Melakukan koordinasi dengan Forum Pengelola
Pembangunan Sistem Agribisnis dan Pengembangan
Terminal Agribisnis serta Poktan/Gapoktan/STA;
Melaksanakan Revitalisasi Pembangunan Sistem
Agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis
sesuai dengan komoditas unggulan yang
dikembangkan dan yang dimilkinya;
Menyiapkan Lembaga Induk berupa Badan Promosi
& Investasi Daerah yang bekerjasama dengan
Poktan/Gapoktan/STA di Daerah, khususnya di sentra
kawasan pengembangan agribisnis.
- BADAN PROMOSI &
INVESTASI DAERAH
- POKTAN/GAPOKTAN/STA
Melaksanakan Pengembangan Promosi & Investasi
Sistem Agribisnis dan pengembangan Terminal
Agribisnis sebagai Produk Keunggulan Daerah;
Menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
Berorientasi pada layanan Produk & Investasi bagi
peningkatan profit dan kesejahteraan masyarakat.
B. Pengembangan Kapasitas Pelaku
Organisasi
Pembentukan Badan Promosi &
Investasi (BP) Daerah bertujuan untuk
mengelola pengembangan sistem
agribisnis daerah, khususnya bagi
pengembangan Terminal Agribisnis.
Sistem Manajemen BP daerah
direkomendasikan menggunakan sistem
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PK_BLU), sistem ini
memungkinkan manajemen BP akan lebih
fleksibel dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Salah satu Fleksibilitas sistem
Syafri Amir, Kajian Aspek Manajemen pada Rencana..........
236
PK-BLU terkait dengan peningkatan
kebutuhan SDM, Manajemen BP dapat
menempatkan tenaga profesional (swasta)
pada jabatan strategis jajaran manajemen
BP, misalnya Manajer Promosi atau
Manajer Investasi dari kalangan
profesional. Salah satu kewajiban dalam
sistem manajemen BLU, Jabatan yang
harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil
(PNS) adalah jabatan Kuasa Pengguna
Anggaran PK-BLU.
Menurut Mc. Kinsey (dalam
Lukiastuti, 2011), struktur organisasi
sebagai suatu bangunan sistem harus
mampu menjelaskan siapa harus
memimpin dan siapa saja yang dipimpin,
serta harus mampu menjelaskan
pembagian tugas serta wewenang diantara
seluruh pelaku dalam organisasi.
Pola Seleksi dan Rekrutmen
pegawai Badan Pengelola, dapat memakai
cara seperti yang dilakukan perusahaan
swasta. Maka dalam merencanakan
pengadaan SDM dan rencana peningkatan
kapasitas SDM perlu disesuaikan dengan
kebutuhan pengelolaan terminal agribisnis
tersebut seperti disajikan pada Tabel 2.
Tabel 3. Rencana pengadaan SDM TA pada tiap tahapan model pengelolaan
UNSUR PELAKU TAHAP- 1
TAHAP- 2 TAHAP- 3 TAHAP- 4 2014 2015 2016
Forum Pengelola
SKPD 5 5 5
STA 10 15 30
Badan Pengelola 10 11 9
Direktur BPTA 1 1
Kepala Divisi Adm &
Keuangan 1 1
Kepala Divisi Produksi &
Pemasaran 1 1
Staf Divisi 4 4
General Manajer 1
Manajer Keuangan 1
Manajer SDM 1
Manajer Produksi 1
Manajer Pemasaran 1
Staf Manajemen 1 2 2
Staf Ahli 2 2 2
Kegiatan pembentukan lembaga
BP dirintis di awal tahun 2014 dan
peningkatan kelembagaan BP dilakukan
secara bertahap tiap tahunnya. Beberapa
kegiatan dalam peningkatan kapasitas
kelembagaan BP, yaitu :
1) Pada Tahun 2014 dirintis kajian
pembentukan lembaga BP oleh Forum
Pengelola Pengembangan Terminal
Agribisnis (TA).
2) Pada Tahun 2015 BP bentukan Forum
Pengelola dengan dukungan dana
APBD serta dukungan jaringan
kelompok petani atau Gapoktan serta
sub terminal agribisnis (STA) daerah;
3) Pada Tahun 2016, melalui Forum
Pengelola TA, melakukan kajian
penerapan Pola Keuangan Badan
JURNAL PENELITIAN LUMBUNG, Vol. 13, No. 2, Juli 2014
237
Layanan Umum (PK-BLU) pada
manajemen BP TA.
4) Pada Tahun 2017 diharapkan BP
sudah dapat menerapkan sistem PK-
BLU, sehingga dapat menerapkan
fleksibilitas keuangan di lingkungan
pemerintahan.
2. Pembiayaan Kelembagaan
Pengelola
Beberapa kegiatan bagi peningkatan
kapasitas organisasi, perlu dilakukan
variasi kegiatan berupa pelatihan teknis,
pembekalan wawasan, fasilitasi
kemudahan kredit/ pinjaman modal usaha,
dan peningkatan kemampuan usaha. Biaya
peningkatan SDM ini akan meningkat
setiap 3 tahun. Biaya peningkatan
kapasitas organisasi dan SDM ini, awalnya
didapat dari APBN (pemerintah pusat)
atau APBD Provinsi, dan pada tahap
selanjutnya diharapkan pendanaan tersebut
diatas dapat didapat dari hasil pengelolaan
dana bergulir oleh BP dengan menerapkan
sistem pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum (BLU) pada
pengembangan usaha dengan kelompok
tani / Gapoktan dan sub terminal agribisnis
(STA).
Pola Keuangan BLU, salah satu sistem
anggaran keuangan di lingkungan
pemerintah yang dapat dikelola selama
tiga sampai lima tahun berdasarkan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang
dipertanggung-jawabkan ke Walikota dan
Dewan Pengawas, meliputi Kementerian
Keuangan & Dalam Negeri.
3. Aspek Kelayakan Hukum
Dasar Hukum dari Penyusunan Bisnis Plan
Terminal Agribisnis adalah:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4855);
2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun
2008 tentang Investasi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
4) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 2006
Tentang Persyaratan Administratif
Dalam Rangka Pengusulan dan
Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah untuk Menetapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah;
7) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh
Nomor 5 tahun 2007 tentang
Ketertiban Umum;
Syafri Amir, Kajian Aspek Manajemen pada Rencana..........
238
8) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Nomor 01);
10) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh
Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor
6);
11) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor
7);
12) Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor 58 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Penetapan Standar Biaya Kota
Payakumbuh Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Nomor 58);
KESIMPULAN
Dari kajian rencana operasional Terminal
Agribisnis Kota Payakumbuh pada aspek
manajemen pengelolaan, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Untuk dapat berjalan secara efektif,
model manajemen pengelolaan TA
harus dikembangkan bertahap sesuai
dengan perkembangan peningkatan
modal dan skala bisnis.
2. Pada periode awal operasional TA
Kota Payakumbuh, aspek manajemen
pengelolaan yang perlu ditekankan
adalah persiapan-persiapan kearah
pemantapan sistem yang meliputi
tahap inisiasi/rintisan dan konsolidasi,
mulai dari persiapan, sosialisasi,
membangun kesepahaman,
mengkondisikan masyarakat, menata
sistem.
3. Pemerintah Daerah diharapkan
memberikan dukungan yang penuh
terhadap Terminal Agribisnis ini,
dalam bentuk support manajemen dan
finansial atau dengan dukungan
peraturan-peraturan.
DAFTAR PUSTAKA
Assauri, S. 2011. Strategic Management–
Sustainable Competitive Advantages.
Penerbit Lembaga Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.
Biro Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh
Kota. 2012. Kabupaten Kabupaten
Lima Puluh Kota Dalam Angka. BPS
Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera
Barat.
Biro Pusat Statistik Kota Payakumbuh.
2012. Payakumbuh Dalam Angka.
BPS Kota Payakumbuh, Sumatera
Barat.
Kotler, P. 1996. Manajemen Pemasaran –
Analisis, Perencanaan, Implementasi
dan Pengendalian. Terjemahan Edisi
ke-6. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Lukiastuti, F dan Hamdani, M. 2011.
Manajemen Strategik Dalam
Organisasi. Penerbit ; CAPS
Yogyakarta.
Nataatmijaya, I. 2010. Modul 4
Kewirausahaan. Kolaborasi Asosiasi
Politeknik Indonesia (ASPI),
JURNAL PENELITIAN LUMBUNG, Vol. 13, No. 2, Juli 2014
239
NUFFIC, FACET, CINOP dan ILO
dalam kegiatan Entrepreneurial Skill
Development Program (ESDP).
Purnomo, S.H dan Zulkieflimansyah.
1999. Manajemen Strategi. Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Univ.
Indonesia.
Sumarni, M dan Soeprihanto, J. 1998.
Pengantar Bisnis. Edisi ke-5. Penerbit
Liberty. Yogyakarta.
Recommended