HUKUM RESPONSIF.ppt

PERSPEKTIF KRITIS SOSIOLOGI HUKUM

Disiapkan Sebagai Bahan Kuliah

S2 Magister Hukum FH UII

Oleh: Suparman Marzuki

HUKUM RESPONSIF

Hukum Amerika Sebelum 1950-an

• hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku

• menekankan pada aspek the legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani

• Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa

• Ketika tahun 1950-an terjadilah masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan.

• Dalam keadaan tersebut hukum tidak mampu mengatasinya.

• Philippe Nonet dan Philip Selznick berupaya menemukan jalan menuju perubahan supaya hukum bisa merespon masalah-masalah sosial yang kompleks.

• mencoba memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan strategi ilmu sosial

• perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya mengandung unsur pemaksaan

• Pendekatan ilmu sosial memperlakukan pengalaman hukum sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan kontekstual

• Nonet dan Selznick yang memasukkan ilmu sosial kedalam hukum merumuskan hukum demikian itu sebagai hukum responsif.

• Hukum Responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum

• Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi

• hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat digugat.

• Hukum tidak hanya rules yang dibangun dengan logika, tetapi juga logika-logika lain.

• Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinnya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.

• Tujuan hukum harus benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa.