View
145
Download
0
Category
Tags:
Preview:
Citation preview
KONSEP DASAR ILMU PENDIDIKAN
HAND OUT MATA KULIAH PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN D IV KEBIDANAN OLEH : RAFIKA BAYU KUSUMANDARI
HAKEKAT MANUSIAMAHLUK CIPTAAN ALLAHFISIKKARAKTERISTIK KHUSUS
MANUSIA
LIVING BEINGS
POTENSI
PSIKOLOGI
TUMBUH & PERKEMBANGAN
POTENSI MANUSIA
MANUSIA
POTENSI
INTELEKTUAL EMOSIONAL PHISICAL SPIRITUAL MOTIVASI
TUMBUH & BERKEMBANG
MANUSIA & KEBUTUHAN HIDUPNYA
MANUSIA
TANTANGAN HIDUP
EKONOMI SOSIAL KULTUR KEMANUSIAAN POLITIK & KEAMANAN SPIRITUAL EMOSIONAL PENDIDIKAN
MANUSIA & PENDIDIKAN
MANUSIA
POTENSI
TUMBUH & BERKEMBANG
NORMAL & MATANG
PENDIDIKAN
MAKNA PENDIDIKAN (1)
MANUSIA
PRILAKU
BERUBAH
TUMBUH UTUH & OPTIMAL
PROSES PENDIDIKAN
MAKNA PENDIDIKAN (2)
PROSES MEMBENTUK MEMBANTU MEMBIMBING MENGARAHKAN
PENDIDIKAN
SEGENAP POTENSI & PERILAKU UTUH
MATANG & SEMPURNA
MAKNA PENDIDIKAN (3)
ESENSI PENDIDIKAN LEARNING
LEARNING TO KNOW LEARNING TO DO LEARNING TO BE LEARNING TO LIVE TOGETHER IN PEACE & HARMONY
LEARNING (1)PROSES LEARNING:INSTRUMENTAL INPUT
RAW INPUT (PESERTA DIDIK)
PROSES LEARNING
OUTPUT
ENVIRONMENTAL INPUT
LEARNING (2) MURID GURU KURIKULUM LEARNING COMPONENTS FASILITAS SUMBER-SUMBER DAYA MANAJEMEN LEADERSHIP QUALITY CONTROL EVALUASI
LEARNING (3)LINGKUNGAN BELAJAR LOKAL REGIONAL INTEGRATIF NASIONAL GLOBAL
LEARNING (4)TIGA LINGKUNGAN BELAJAR KELUARGA SEKOLAH MASYARAKAT
PESERTA DIDIK
LEARNING (5) VALUESWHAT TO LEARN
KNOWLEDGE TRANSFERABLE SKILLS
LEARNING (6)HOW TO LEARN GURUTEACHING STRATEGIES
OUTCOME
EDUCATIONAL MANAGEMENT (1)
EDUCATIONAL MANAGEMENT
EFFICIENT & EFFECTIVE LEARNING
DESIRED RESULTS
EDUCATIONAL MANAGEMENT (2)ED. MANAGEMENT PROSESEDUCATIONAL COMPONENTS
EFICIENT & EFFECTIVE LEARNING
EDUCATIONAL MANAGEMENT (3) PLANNING EDUCATIONAL MANAGEMENT ORGANIZING LEADING COORDINATING SINCRONIZING SUPERVISING EVALUATING BUDGETING
EFICIENT & EFFECTIVE LEARNING
EDUCATIONAL MANAGEMENT (4) LEADING MANAGING SUPERVISING EVALUATING
EFFECTIVE MANAGEMENT
10 January 2012
19
PSDM Pemberdayaan Individu dan Masyarakat
10 January 2012
20
GURU PROFESIONAL: Dasar Ilmu yg. Kuat Kiat Profesi berdasar Riset & Praksis Pend. Mengembangkan Kompetensi secara Berkelanjutan
10 January 2012
21
Profesionalitas Guru Eksistensi Profesi Guru Peluang Partisipasi
KINERJA PROFESIONAL PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN IMPLEMENTASI INOVASI PENDIDIKAN PERUBAHAN PARADIGMA DAN PRAKSIS PENDIDIKAN
PENGAKUAN PENGHARGAAN
10 January 2012
22
KOMPETENSI PENGUASAAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK Merancang pembelajaran yang mendidik Menguasai berbagai pendekatan/strategi pembelajaran yang mendidik Melaksanakan pembelajaran yang mendidik Melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
SUBSTANSI KAJIAN Merancang pembelajaran yang mendidik; Konsep dan prinsip pembelajaran yang mendidik Konsep dan tahap perancangan pembelajaran Model rancangan pembelajaran Penyusunan rancangan pembelajaran
Menguasai pendekatan/strategi pembelajaran yang mendidik; Kensep pendekatan/strategi pembelajaran Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran Pengelolaan kelas
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik; Penerapan berbagai model pembelajaran Penciptaan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Penciptaan suasana pembelajaran yang membelajarkan peserta didik
Melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran; Konsep dan fungsi evaluasi proses dan hasil pembelajara Prinsip dan prosedur evaluasi proses dan hasil pembelajaran Instrumen evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pengolahan dan pemanfaatan hasil evaluasi
Merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penguasaan konsep dan fungsi penelitian pembelajaran Penguasaan prinsip dan prosedur penelitian pembelajaran Perancangan dan Pelaksanaan penelitian pembelajaran
KETERBUKAAN DUNIA:Kemajuan IPTEKS Information based society Competition based society Develop to Civil society PENINGKATAN: Harkat kemanusiaan
PENDIDIKAN
Martabat kemanusiaan Harkat dan martabat bangsa/ negara
PERUBAHAN MENDASAR DAN SUBSTANSIAL PERSOALAN KOMPLEKS DAN SULIT
TANTANGAN PENDIDIKAN PADA ARAS GLOBAL Terjadinya Delokalisasi dan Lokalisasi Tuntutan perubahan ke arah Sistem Pendidikan yang; Mampu menyiapkan generasi yang memiliki unggulan komparatif dan kompetitif. Responsif terhadap tuntutan perubahan Memberikan peluang berkembangnya motivasi, kreativitas, etos kerja, moralitas, kedidiplinan, toleransi di tengah pluariltas sains, agama, sosial, dan peradaban.
Pemberdayaan pendidikan sebagai investasi peradaban yang berimplikasi pada kebijakan dan kemauan politik kenegaraan.
Kemana Pendidikan harus Dibawa? Dimensi Praktis, kepentingan pasar? Penyiapan lulusan untuk memenuhi kepentingan pasar kerja dengan bekal kemampuan teoretis, praktis, dan teknis sesuai kebutuhan lapangan kerja. Hamba dunia industri
Dimensi Teleologis Humanistik pada kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan? Pendidikan memiliki tujuan dan fungsi yang lebih dari sekedar pabrik robot yang siap menjalankan fungsi produksi dari dunia industri. Mengemban amanat kemanusiaan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, membantu perkembangan ke arah optimalisasi optensi dan penciptaan diri dalam suatu harmoni.
Visi Baru Pendidikan Sarana strategis peningkatan kualitas suatu bangsa. Visi baru harus memuat fungsi sebagai; Sarana pemberdayaan Investasi sumber daya manusia Pengembangan kapasitas manusia human capacity development -- brain power planing bukan pada man power planing
UNDANG UNDANG NO. 2 TH. 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DASAR & FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan sistem terbuka: fleksibelitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
HAK PESERTA DIDIKa. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
KEWAJIBAN PESERTA DIDIKa. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
PENDIDIKAN DASAR Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
PENDIDIKAN MENENGAH Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
KURIKULUM: PENGERTIAN DASAR
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
KURIKULUM1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah 3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
MUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHa. b. c. d. e. f. g. h. i. j. pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DAN MADRASAH PENGERTIAN DASAR Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DAN MADRASAH Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
Membangun Pendidikan untuk Masa Depan Bangsa
ContentsPendahuluan Peta Permasalahan Bangsa Visi Tentang Masa Depan Bangsa Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Bangsa1 2 3 4 5
Perkembangan Pendidikan Nasional Saat Ini Permasalahan Pendidikan Nasional Arah Pembangunan Pendidikan Nasional
Strategi Dasar
Keterkaitan Pembangunan Pendidikan dengan Masa Depan Bangsa
www.themegallery.com
Kesimpulan
Pendidikan Nasional
Pendahuluan
Kualitas Bangsa
Visi Masa Depan Bangsa
Kemampuan Membangun Masyarakat bangsa yang sejahtera, adil, dan damai
Potensi/Kekuatan Nasional Bangsawww.themegallery.com
Peta Permasalahan Bangsa1. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan bangsa yang amat mendasar dan serius yang mengancam eksistensi bangsa dan negara 2. Permasalahan itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan yaitu:
Ekonomi Hukum Politik Sosial Budaya Kesehatan
Pendidikan Moral Kriminal dan Tindak Kekerasan Bencana Alam Pertahanan dan Keamanan Kepemimpinan Nasional
www.themegallery.com
Visi Masa Depan Bangsa
Masyarakat bangsa yang sejahtera, adil, makmur, damai, tenteram, dan harmonis
Indikator: Mencakup 14 Aspek Kehidupan Pokok dan Vital Bangsa
www.themegallery.com
Peran Pendidikan dalam Membangun Masa Depan Bangsa (1) 1. Makna Pendidikan: Pendidikan Nasional Kualitas BangsaKemampuan Membangun
Knowledge PersonsIndikator Masa Depan Bangsa Masa Depan yang Dicita-citakan
Kesadaran, komitmen dan kemauan seluruh potensi dan kekuatan nasional bangsa
www.themegallery.com
Peran Pendidikan Nasional (2)1. Perkembangan dan Achievement
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi
Moral
www.themegallery.com
Pendidikan Non Formal
PEMBELAJARAN MULTI KULTURAL
KONSEP DASAR PEMBELAJARAN MULTIKULTURALDalam pembelajaran tidak terlepas dari keragamaan budaya yang dimiliki oleh peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat, yaitu keragamaan dalam hal bahasa, etnis, cara hidup, nilai-nilai, seni dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat
STRATEGI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MULTI KULTURAL
1. Pembelajaran Perdamaian a.Introspeksi b.Interaksi sosial 2. Pembelajaran Hak Asasi Manusia 3. Demokrasi
PROSEDUR PENGELOLAAAN PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kegiatan Pendahuluan Kegiatan Utama Analisis Abstraksi Penerapan Kegiatan Penutup
Recommended