View
252
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
Pencegahan Korupsi:PengendalianGratifikasi,WBS, & LHKPN
Sugiarto
Direkt orat Grat i f ikasi KPK
APA KABAR INDONESIAKU
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
GRATIFIKASI &
PP LHKPN
APA AGENDA KITA?
2
`
Indonesia bumi
ciptaan Tuhan dengan keindahan dan
kekayaan alam yang luar biasa.
Pantai Terindah Gas alam kualitas terbaik Hutan terbaik
Tambang Emas Terbesar Batu Bara Terbaik Tanah yang Subur
SHIFT IN ECONOMIC POWER
No Country GDP 2014 (₤bn) In 2050
(forecasting)
1 China 11.565 China
2 America 11.423 India
3 India 4.773 USA
4 Japan 3.140 Indonesia
5 Germany 2.375
6 Russia 2.334
7 Brazil 2.015
8 France 1.696
9 Indonesia 1.675
10 UK 1.597
Source: IMF World Economic Outlook, 2014
2010-2014
Economic
Growth
Average 6,3 – 6,8% annually
Inflation Average 4-6% annually
Unemployme
nt Rate
5-6% in the end of 2014
Poverty Rate 8-10% in the end of 2014
100%23
518
....?
Hakim
Menteri/Kepala
Lembaga
Pemerintahan
Gubernur
Eselon I, II, III Anggota DPR/DPRD Duta besar
Conviction Rate
Sektor swasta
Komisioner
Sumber: acch.kpk.go.id
Statistic, 31 Dec 2015
Walikota/Bupati dan Wakil
Hakim
PREVALENSI TERTINGGI PERKARA KORUPSI PADA PENGADAAN
BARANG/JASA DAN PENYUAPAN
Sumber: acch.kpk.go.id
Statistic, 31 Dec 2015
KORUPSI
1. Proyek Hambalang
2. Pengadaan Kitab Suci
3. Suap Pilkada, Pengadaan Alkes, Suap Perizinan, TPPU hasil Korupsi, dll.
Dilakukan dalam bentuk
kerjasama
antar anggota
keluarga :
Suami-Istri,
Bapak- Anak,
Adik - Kakak dll.
KORUPSI
1
6
2
3
4
7
5
Konflik kepentingan
dalam pengadaan
Kerugian Keuangan Negara
Suap
Perbuatan Curang
Penggelapan dalam
Jabatan
Gratifikasi
Pemerasan
UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001
SUAP, GRATIFIKASI DAN PEMERASAN
MemintadenganPaksaan
Transaksional,Ada Meeting
of Mind
• Tidak ada Meeting of Mind
• Tidak perlutransaksional
• Niat jahat belum adasaatpenerimaan, namunada jika tidakdilaporkan setelah 30 hari kerja
Perbedaan Gratifikasi & Suap
SUAP
ada meeting of mind
GRATIFIKASI
tidak ada meeting of mind
Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH,
MH SUAP
Perbuatan yang mengindikasikanmeeting of mind telahdilakukan
GRATIFIKASI
Pelaporan ditekankanpada kesadaran. Serpertikonsep self assessment di perpajakan
Djoko Sarwoko, S
H, MH SUAP
niat jahat (mens rea) untuk memiliki telah adasaat penerimaan
GRATIFIKASI
niat jahat (mens rea) untuk memiliki dianggapada setelah 30 HK
Drs. Adami Chazawi, S
H
Guru Besar HukumPidana FakultasHukum UGM
Mantan Hakim Agung, Ketua MudaPidana Khusus MA
Dosen Luar BiasaFakultas HukumUniv. Brawijaya, Malang
Pendekatan Strategi Gratifikasi
Sistem
• Manajemen Hadiah • Pelaporan gratifikasi
• Perbaikan area rawan gratifikasi
• Perbaikan aturan pengendalian internal
• Pembangunan Pengendalian Gratifikasi
Penindakan• Penegakan hukum pidana• Pemidanaan pasal 12B
• Penegakan hukum korupsi kecil (petty corruption)
Budaya
• Perubahan sikap dan budaya• Pendidikan dan kampanye anti suap-gratifikasi
• Behavior change strategy: e-module, aplikasi mobile
• Pembentukan agen/tunas integritas
• Pelibatan swasta dan CSO
• Punish and rewards, shaming and naming
PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI
GRATIFIKASI
WAJIB
DILAPORKAN
TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
1. Peraturan KPK No.
PER-02 Tahun 2014;
2. Surat KPK No. B-143
tahun 2013
MILIK NEGARA
Gratifikasi dianggap
Suap:
• berhubungan
dengan jabatan , dan
• bertentangan
dengan tugas dan
kewajiban
KEDINASAN
Surat Apresiasi
MENERIMA
Dalam keadaan tertentu:
• Diterima secara tidak
langsung;
• Dalam keadaan tidak
dapat menolak;
• Ragu dengan
kualifikasi gratifikasi
TOLAK
• Gratifikasi yang
dianggap Suap,
• diberikan
langsung
MILIK PENERIMA
Tidak berhubungan dg
jabatan & tidak
bertentangan dg tugas
dan kewajiban
Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
Penyelenggaraanpernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Terkait Musibah atau Bencana paling banyak Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Sesama rekan kerja paling banyak (tidakdalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atauorganisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
c. Diperoleh dari keuntungan penempatandana, investasi atau kepemilikan saham pribadiyang berlaku secara umum dan tidak terkaitkedinasan
d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luarkedinasan, yang tidak terkait tupoksi PN, tidakmelanggar konflik kepentingan dan kode etikpegawai, dengan ijin tertulis atasan langsung
e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarahdan atau semenda dalam garis keturunan lurusdua derajat atau dalam garis keturunankesamping satu derajat sepanjang tidakmempunyai konflik kepentingan denganpenerima gratifikasi
f. Diperoleh dari hubungan keluarga semendadalam garis keturunan lurus satu derajat ataudalam garis keturunan kesamping satu derajatsepanjang tidak mempunyai konflikkepentingan dengan penerima gratifikasi
g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungankeluarga sebagaimana huruf f dan g terkait denganhadiah perkawinan, khitanan anak, ulangtahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukandari pihak-pihak yang mempunyai konflikkepentingan dengan penerima gratifikasi
h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibahatau bencana, bukan dari pihak-pihak yangmempunyai konflik kepentingan dengan penerimagratifikasi
g. Diperoleh dari kegiatan resmi kegiatan sepertirapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, yang berlaku secara umumberupa seminar kits, sertifikat danplakat/cinderamata; dan
h. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalambentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanandan minuman yang berlaku umum
PROGRAM
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)
Rangkaian k_ _ _ _ _ _ n yg berkesinambungan
Partisipasi a_ _ _ f dari organisasi mitra
Menciptakan peningkatan dan pemahaman kesadaran p_ _ _ _ _ _ _ n g_ _ _ _ _ _ _ _ _ig r a t i f i k a s iP e l a p o r a n
K e g i a t a n
a k t i f
MANFAAT PPG bagi
instansi/organisasi mitra
- K _ _ _ _ _ _ _ E EMPOWERMENTMembantu meningkatkan pemahamanketentuan gratifikasi
N OWL E D G
MANFAAT PPG……MITRA
- REPORTING A _ _ _ _ _ _ _ _:Meningkatkan kesadaran pelaporan atas
penerimaan Gratifikasi
W A R E N E S S
MANFAAT PPG…..mitra
- MINIMIZE P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L BARRIER:Meminimalisasi kendala psikologis penerimagratifikasi melaporkan kepada KPK
H S Y C O L OG I C A
MANFAAT PPG….mitra
- C _ _ _ _ _ L ENVIRONTMENT:Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel sesuai amanat PP No.60/2008 tentang SPIP dan Kepmeneg BUMN No. 117/M-MBU 2002 tentang Penerapan Praktik GCG
O N T R O
MANFAAT PPG…..mitra-
- M _ _ _ _ _ _ _ _ T TOOLS:Sebagai management tools bagi pemangkukewenangan di Instansi/ organisasi.
A NA G E ME N
MANFAAT PPG bagi
pemangku kepentingan
- Ketentuan gratifikasi menjadi
lebih implementatif;
- Perbaikan pelayanan
masyarakat yang bersih dari praktikgratifikasi.
UNIT/FUNGSI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Suatu unit atau fungsi dilingkungan organisasi instansiyang menjalankan fungsipengendalian penerimaanhadiah/fasilitas.
FUNGSI UPG
PENYIAPAN Perangkat ATURAN terkaitpenerimaan hadiah/fasilitas;
Melakukan DISEMINASI ketentuan terkaitpenerimaan hadiah/ fasilitas kepada internalinstansi;
PENERIMAAN pelaporan dan PEMROSESANlaporan
FUNGSI UPG
Melaksanakan MEKANISME WBS;
Memberikan INFORMASI dan DATAterkait perkembangan sistem
pengendalian gratifikasi sebagaimanagement tools bagi PimpinanInstansi
Jumlah Laporan Gratifikasi 2004-2015Sumber: Direktorat Gratifikasi KPK
1 17
189115
270 335
393
1,373
1158
1,391
2,060
1573
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Laporan th. 2015
Jumlah Instansi yang menerapkan PPGSumber: Direktorat Gratifikasi KPK per 1 Jan 2016
177
154
99
78
62
61
180
177
154
99
78
62
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Pengenalan
Komitmen
Bimtek Aturan
Aturan
UPG
Bimtek UPG Total InstansiPenerap PPG:
180
STAKEHOLDER STRATEGIS
SIMULASI:SUATU SAAT ANDA MENEMUKAN
SEGEPOK UANG 2 JUTA RUPIAH DI PARKIRAN TENGAH MALAM NAN SEPI
Apa yang akan Anda lakukan?
50% Bingung33%
Melaporkan dan
Berusaha
Mengembalikan
17% Ambil
uang tsb
A. KONDISI:
ANDA SENDIRIAN, TIDAK ADA ORANG MELIHAT
DAN TIDAK ADA CCTV
Dikutip : Kaufman, 2015
B. KONDISI:
ADA KEMUNGKINAN ORANG MELIHAT ANDA
DAN ADA KEMUNGKINAN CCTV DI SEKITARNYA
Dikutip : Kaufman, 2015
74% Melaporkan dan Berusaha
Mengembalikan
22% Bingung
4% Ambil
Kelengkapan dan kecukupan hukumKelengkapan dan kecukupan hukum
Penindakan Takut Korupsi
Pencegahan Tidak Bisa Korupsi
Pendidikan &
Peran serta
Masyarakat
Tidak ingin korupsi
Komitmen Politik dan Pimpinan
Knowledge
Character
Values
Beliefs
Kebebasan yang hilang...
Rutan KPK
‘Trisula‘ Korupsi
Sistem yang sangatrawan korupsi Perbaikan Sistem
Integritas rendah
Membangun integritasdan budaya anti korupsi
Penegakan hukumburuk
Penindakan yang kuatdan konsisten
Pencegahan
Edukasi
Penindakan
NEW WAVE SUB CULTURE:
Youth, Women, and Netizen as New Social
Engines
Source : Hermawan Kertajaya
- Manusia Berintegritas (profesional)
- Sistem Pengendalian
- Corporate Culture
I III
Alur Pikir Upaya Pencegahan
Korupsi
IIFraud Control
Pengendalian Operasional
Pengendalian Strategis
+
Stephen L Carter (1996) integritas
merupakan upaya positif terkait korupsi
Simultan
Integritas IndividuIntegritas Organisasi
Dave Ulrich (2012)
In side - out
Out side - in
Integritas sebagai “Value” Integritas sebagai “Unity”
Petty Cash Grand Corruption
Sinergi Organisasi
dan Pilar
Simultan
Norton & Kaplan (2006)
Alignment
Integritas Naik
_
Korupsi
Turun
Sistem
Korupsi Menghambat
Pencapaian Tujuan
Nasional
Korupsi Bisa Dikendalikan
Apakah KORUPSI bisa dihilangkan?
Alur Pikir Pencegahan Korupsi Pada Tataran Nasional
Kondisi nasional dengan korupsi yang
terkendali
Tujuan nasional tercapai
Outcomes
Value
ImpactInput Proses Output
Integritas Individu
Integritas Individu Integritas Organisasi
Integritas Organisasi Integritas Pilar
INTEGRITAS NASIONALIntegritas Pilar
KORSUP KPKSinergi Organisasi Dalam
Pilar
Bangun
Integritas Organisasi
Internalisasi
/Tunas Integritas
Sinergi Antar Pilar
Pengendalian
- Strategis
- Korupsi
- Operasional
Penyelarasan
KPKBersama
Duta Integritas dan
Agen Penggerak Integritas
KOMITE INTEGRITAS
TUNAS
INTEGRITAS
Pengarah
Pelaksana
SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI
Pengendalian Penyelarasan
Koordinasi, Supervisi & Monitoring
Pencegahan
Terintegrasi
Reformasi Birokrasi
Stranas PPK
ZI - WBK
Good Government
SPIP
FCP
SIKENCUR
E-Audit
STRAKOM PBAK
CHARACTER BUILDING
PIAK
PPG
LHKPN
SINERGI Organisasi & Pilar
Mitra Strategis
KISAH
SUKSES
REFORMASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA BERKOMITMEN MEMBANGUN PROGRAM
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Aplikasi Android & iOS
http://kpk.go.id/gratifikasi
Terima Kasih
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
Telp. 021-2557 8448,
Fax : 021-5289 2448
Email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
www.kpk.go.id/gratifikasi
Recommended