View
244
Download
9
Category
Preview:
Citation preview
FUNGSI ADVOKASI SERIKAT PEKERJADALAM LINGKUP PERUSAHAAN
Pusat Kajjian Kebijakan dan
Advokasi Perburuhan
HAK BURUH DAN HAK SERIKAT BURUH
Hak Buruh
Bersifat personal, hanya melekat pada diriburuh sendiri
Buruh= bekerja dengan menerima upah, dandibawah perintah orang lain
Timbul bersamaan ketika buruh mengikatkandiri untuk bekerja dan berlaku hanya selamaburuh tersebut menjadi buruh.
Fungsinya untuk menjamin penghidupan dankondisi kerja setiap buruh
Tergantung negosiasi individual, seberapamampu si buruh ybs melakukan tawar-menawar tertinggi
Hak Serikat Buruh
Bersifat kolektif, milik bersama, melekat padakelompok buruh ketika mereka mulaiberorganisasi/berserikat
Hak ini bukan milik perorangan buruh, melainkan milik organisasi yang dibentuk para buruh
Gunanya untuk melindungi hak-hak buruh(anggotanya) untuk perjuangkan kesejahteraanburuh dan keluarganya (UU 21 tahun 2000)
Negosiasi kolektif, secara bersama-samadiperjuangkan, dan banyak varian lain yang dapat menjadi daya tawar negosiasi
SP BERFUNGSI MENGADVOKASI KEPENTINGANANGGOTA
Advokasi merupakan segenap aktifitas pengerahan sumber daya yang ada untukmembela, memajukan, bahkan merubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebihbaik sesuai keadaan yang diharapkan. Advokasi dapat berupa upaya hukum formal (litigasi) maupun di luar jalur hukum formal (non litigasi). (www.bantuanhukum.info)
advokasi adalah aksi aksi sosial, politik dan budaya yang dilakukan secaraterencana, terstruktur, dan dilakukan secara terkumpul (kolektif), mengikutsertakanberbagai taktik termasuk lobby, kampanye (campaign), mendirikan koalisi, memberikan tekanan aksi massa, serta riset yang digunakan untuk mengubakkebijakan. (Insist Pers, 2002)
Advokasi---------------------------------------> Strategi menentukan keberhasilan
BEBERAPA ASPEK PENTINGDALAM MEYUSUN STRATEGIADVOKASI? 1. TARGET
2. PRIORITAS PERJUANGAN peran SP banyak, perlu pembagian peranan yg jelas
3. REALISTIS
4. ANALITIS
5. ALOKASI WAKTU ADVOKASI
6. DUKUNGAN LOGISTIK
PENYELESAIAN BIPARTIT1. Penyelesaian Dilakukan Secara Bipartit Antara Pekerja/Serikat Pekerja Dengan Pengusaha Secara
Musyawarah Untuk Mufakat (Psl 3 Uu 2/2004) Lihat Juga Permen 31/2008
Perundingan Bipartit Adalah Perundingan Antara Pekerja/Buruh Atau Serikat Pekerja/ Serikat BuruhDengan Pengusaha Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Satu Perusahaan.
1. Perundingan Dilakukan Sebanyak–banyaknya 3 (Tiga) Kali Dalam Waktu Paling Lama 30 Hari SejakTanggal Dimulainya Perundingan.
2. Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihandapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempatdengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan (PERMEN 31/2008).
3. Setiap Perundingan, Dibuat Risalah Perundingan : Nama Lengkap Dan Alamat Para Pihak
Tanggal Dan Tempat Perundingan
Pokok Masalah Atau Alasan Perselisihan
Pendapat Para Pihak
Kesimpulan Atau Hasil Perundingan
Tanggal Serta Tandatangan Para Pihak
BIPARTIT WAJIB DILAKSANAKAN, PENYELESAIANNYABERSIFAT WIN-WIN ANTARA PARA PIHAK
TAHAPAN PERUNDINGAN BIPARTIT
Sebelum
perundingan
Setelah
SEBELUM
I. Buat tertulis form pengaduan anggota
II. Buat tertulis Kronologis perkara/kasus
III. Analisis kasus internal dan menyeluruh
IV. Inisatif pihak yang dirugikan
V. Perorangan non anggota dapat memberikan kuasa kepada SP
VI. Pihak pengusaha harus menyelesaikan ecara langsung
VII. Dapat memminta perangkat organisasi sebagai pendamping
VIII. dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaantersebut untuk
SAAT PERUNDINGAN
1. Para pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan;
2. Buat dan sepakati tatib dan agenda peruningan
3. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihakatau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruhbekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja;
4. Setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkansepanjang disepakati oleh para pihak;
5. Buat risalah dalam setiap perundingan, apabila salah satu pihak tidak bersediamenandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud;
SETELAH PERUNDINGAN- TINDAK LANJUT
Apabila Tercapai Kesepakatan, Dibuat Perjanjian Bersama SecaraTertulis Dan Ditandatangani Oleh Para Pihak
Perjanjian Bersama Tersebut Mengikat Dan Menjadi Hukum SertaWajib Dilaksanakan Oleh Para Pihak.
Didaftarkan Oleh Para Pihak Kepada Pengadilan HubunganIndustrial Untuk Mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran.
Apabila Perjanjian Bersama Tidak Dilaksanakan Oleh Salah SatuPihak, Maka Pihak Yang Dirugikan Dapat Mengajukan Eksekusi.
Apabila Gagal Mencapai Kesepakatan, Salah Satu Pihak DapatMencatatkan Perselisihan Tersebut Kepada Disnaker Setempat DisertaiDengan Bukti Upaya Penyelesaian (Risalah Perundingan).
ICRATED DESIGN BY: INDRA MUNASWAR
PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
ALUR PENYELESAIAN PHI DI TINGKAT BIPARTIT
PERSELISIHAN:
• HAK
• KEPENTINGAN
• PHK
• ANTAR SP/SB
PERUNDINGAN
BIPARTIT:• Max 30 hr kerja
• Setiap kali ber-
unding, buatkan
RisalahPerun-
dingan
CATAT KE DISNAKER:
LAMPIRKAN RISALAH
PERUNDINGAN
GAGAL
SEPAKAT BUAT PB
EKSEKUSI
DAFTARKAN
AKTA BUKTI
PENDAFTARAN PB
TIDAK DILAKSANAKAN
ADMINISTRASI YANG DIPERLUKAN :
1. FORMULIR KELUH KESAH
2. KRONOLOGI KEJADIAN
3. SURAT PERMOHONAN BERUNDING
4. TANDA TERIMA SURAT
5. PRESENSI PERUNDINGAN
6. RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT
7. SURAT KUASA KHUSUS
8. PERJANJIAN BERSAMA
9. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PERJANJIANBERSAMA KE PHI
10. SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI12
RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT :
NAMA LENGKAP DAN ALAMAT PARA PIHAK
TANGGAL DAN TEMPAT PERUNDINGAN
POKOK MASALAHAN/ALASAN PERSELISIHAN
PENDAPAT PARA PIHAK
KESIMPULAN/HASIL PERUNDINGAN
TANGGAL SERTA TANDA TANGAN PARA PIHAKYANG MELAKUKAN PERUNDINGAN
13
PERJANJIAN BERSAMA :
TANGGAL DAN TEMPAT DIBUATNYAPERJANJIAN
NAMA LENGKAP, JABATAN DAN ALAMAT PARAPIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN
ISI PERJANJIAN SECARA LENGKAP
TANGGAL SERTA TANDA TANGAN PARA PIHAKYANG MEMBUAT PERJANJIAN
DIBUBUHI MATERI Rp.6.000,-
DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PIHAKYANG BERWENANG/KOMPETEN
14
PERMOHONAN PENDAFTARAN PB :
surat permohonan dgn lampiran : perjanjian bersama asli, dibubuhi materai
bukti legal standing para pihak
sk pencatatan dari disnaker,
sk pengukuhan dari pc (tergantung yg meng sk kan),
surat kuasa,
akta pendirian perusahaan/akta notaris,
surat kuasa dari direksi , jika diwakilkan
diajukan oleh para pihak/salah satu pihak yangmembuat/menandatangani perjanjian bersama
15
KASUS POSISI-KERJA KELOMPOK
Budi pekerja di perusahaan Multi nasional PT Cahaya Berkembang (PT CB) sejak tahun 2000 dibagian QC, perusahaan inimemproduksi jenis berbagai kayu lapis dan memiliki pekerja sejumlah 1000 orang. PT CB merupakan bagian dari CB Grupyang memiliki berbagai jenis anak dan cabang perusahaan di berbagai provinsi di Indonesia.
Pada pertengahan agustus 2016, Budi dan 300 pekerja lainnya mendapatkan surat internal memo dari perusahaan yang isinya agar para pekerja tersebut memilih 2 pilihan berikut:
1. Pekerja mengikuti relokasi perusahaan ke Kalimantan untuk bekerja di hutan produksi untuk menanam dan memanen
2. Bagi pekerja yg tidak mengikuti, perusahaan akan memberikan uang kebijakan 1 kali ketentuan UUK
Sikap pekerja harus sudah ditentukan pada akhir September 2016. manakala tidak ada sikap dari pekerja, maka pekerjadianggap mengundurkan diri dan tidak dapat apa-apa.
Budi, pada tanggal 28 Agustus mengadukan hal ini, bagaimana bentuk tindakan SP ?
Buat:
- Standar form pengaduan
- Kronologis kasus
- Bentuk tindakan Bipartit SP
Recommended