View
42
Download
8
Category
Preview:
DESCRIPTION
Tatrawil
Citation preview
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
STUDI SISTRANAS PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL
(TATRALOK) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU
DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN SENTRA PRODUKSI
DI KORIDOR EKONOMI MALUKU-PAPUA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
EXECUTIVE SUMMARY
TAHUN ANGGARAN 2013
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
1
EXECUTIVE SUMMARY (TATRALOK KAB. MALUKU TENGAH)
Latar Belakang
Pengembangan wilayah dalam hal ini Kabupaten dan kota yang berada di
wilayah Provinsi Maluku merupakan simpul jasa distribusi memiliki peran yang
dominan dalam memacu pertumbuhan perekonomian. Hal ini menuntut
penyediaan jasa transportasi yang memadai dan lancar, sehingga dapat
diandalkan sebagai pendukung prioritas pembangunan sentra produksi di
koridor ekonomi Maluku-Papua dalam hal memberi pelayanan mobilitas orang,
barang, dan jasa.
Langkah yang ditempuh dalam kaitannya perencanaan transportasi adalah
dengan menyusun suatu Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang
merupakan tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dari
seluruh moda transportasi yang bertujuan menciptakan pelayanan jasa
transportasi yang efektif dan efisien, yang merupakan kesatuan sistem dengan
tataran transportasi wilayah maupun nasional. Keberadaan tataran ini adalah
bersifat dinamis mengikuti perkembangan pembangunan, yang tentunya akan
menuntut fenomena pelayanan transportasi yang berbeda.
Keberadaan Tatratlok ini tentunya akan dapat digunakan sebagai panduan
dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem
transportasi dari semua moda transportasi yang ada, meliputi sistem jaringan,
prasarana, sistem pelayanan dan mekanisme pendanaan sebagai satu
kesatuan yang harmonis. Potensi wilayah yang ada menjadi suatu prioritas
penanganan untuk mempercepat perkembangannya dan dapat mendukung
pengembangan potensi-potensi lainnya.
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah
menyebabkan bertambahnya pula pergerakan orang dan barang pada suatu
wilayah. Dengan bertambahnya pergerakan itu juga dapat menimbulkan
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
2
masalah dalam bidang transportasi. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi
suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi yang ada. Hubungan
antara simpul-simpul kegiatan tidak akan terjadi, bila tidak difasilitasi oleh
sarana dan prasarana transportasi.
Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kota dan kabupaten di
wilayah Provinsi Maluku. Dalam fungsinya sebagai promoting sector dan
servicing sector, transportasi telah memegang peranan besar sebagai urat
nadi perekonomian. Pembangunan sektor ini dimaksudkan untuk
menggerakan berbagai potensi daerah, pembangunan sarana dan prasarana
transportasi yang lebih baik dan menjangkau berbagai wilayah terutama
mengintegrasikan kawasan pusat kota dengan kawasan lingkar (pinggiran)
kota/kabupaten di wilayah provinsi Maluku. Hal penting lainnnya adalah untuk
mengantisipasi kecenderungan peningkatan masalah transportasi di Kota dan
Kabupaten di wilayah Provinsi Maluku seiring perkembangan kegiatan kota
dan pemilikan kendaraan yang sangat tinggi dibandingkan dengan
peningkatan kapasitas ruas jalan.
Penyelenggaraan sistem transportasi harus diwujudkan sesuai dengan tujuan
dari sistem transportasi nasional adalah untuk mewujudkan suatu sistem
transportasi yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman,
efisien serta ramah lingkungan. Sasaran utama pembangunan sektor
transportasi di wilayah ini adalah untuk terwujudnya pemerataan
pembangunan wilayah, dan mempertahankan nilai aksesibilitas di pusat kota
serta mengintegrasikan berbagai moda transportasi yang ada. Peningkatan
prasarana dan sarana transportasi bertujuan untuk menghubungkan antara
sentra produksi yang terbesar letaknya dengan sentra-sentra yang bersifat
transit, membuka kesempatan lapangan kerja, membuka dan meningkatkan
arus perhubungan antara desa dan kota, dan sebagainya. Pembangunan
sektor transportasi juga merupakan sektor yang diprioritaskan karena pada
sektor ini memegang peranan yang penting untuk mendorong investasi
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
3
melalui penurunan biaya produksi baik untuk perumahan dan pemukiman
industri, maupun sektor jasa dan perdagangan.
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi perkotaan dan pedesaan
merupakan tantangan untuk dipecahkan di Kota dan Kabupaten di wilayah
Provinsi Maluku. Masalah-masalah baru akan timbul dari sistem transportasi
akan meningkat seiring dengan penyediaan prasarana dan sarana transportasi
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang selalu berubah-rubah.
Intensitas permasalahan transportasi yang terjadi saat ini semakin tinggi baik
dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini tentu saja membutuhkan
perencanaan dan penanganan yang seksama terutama dalam mengantisipasi
kecenderungan meningkatnya permintaan akan jasa transportasi di masa
mendatang. Masalah meningkatnya waktu tempuh perjalananan, tingginya
tingkat kecelakaan lalu lintas demikian juga masalah lingkungan baik
kebisingan, getaran maupun polusi udara serta tingginya konsumsi bahan
bakar akibat parahnya tingkat kemacetan di daerah perkotaan. Masalah ini
akan berkembang dan semakin parah sejalan dengan bertambahnya
kebutuhan tanpa disertai solusi pemecahan dan kebijaksanaan dalam
menyediakan prasarana dan sarana transportasi perkotaan. Sejalan dengan
itu, intensitas pemecahan masalah transportasi perkotaan menjadi semakin
relevan mengingat perubahan pendekatan pembangunan yang semula
berdasarkan pendekatan sektoral menjadi pendekatan yang teintegrasi, tidak
saja terbatas pada sektor transportasi, tetapi juga menyangkut berbagai
sektor, seperti tata guna lahan, ekonomi dan lingkungan.
Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi.
Oleh karena itu sistem transportasi nasional (SISTRANAS) diharapkan mampu
menghasilkan jasa transportasi yang berkemampuan tinggi dan
diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus
menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia dan
barang serta jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
4
pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan internasional
yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (limabelas) tahun
terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025 dan
melengkapi dokumen perencanaan. Saat ini sudah diidentifikasi lokasi
kawasan Perhatian Investasi (KPI) oleh KP3EI terkait dengan wilayah
kabupaten/kota. Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya
derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun
konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan
pertimbangan tersebut Master Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) menetapkan penguatan konektivitas nasional
sebagai salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).
Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen
kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas),
Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah
(RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini
perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif,
efisien, dan terpadu. Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia
merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan
penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan
Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian lokal, regional dan dunia
(global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat
penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan lokal,
regional dan global/internasional.
Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) pada hakekatnya merupakan suatu
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
5
Konsep Pembinaan Transportasi dalam pendekatan kesisteman yang
mengintegrasikan sumber daya dan memfasilitasi upaya-upaya untuk
mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini adalah penting untuk secara
berkelanjutan memperkuat keterkaitan fungsi atau keterkaitan aktivitas satu
sama lainnya baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan
transportasi baik pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran
Transportasi Wilayah (Tatrawil), maupun Tataran Transportasi Lokal
(Tatralok).
Di sisi lain, sebagai unsur pendorong dalam pengembangan transportasi
berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk menghubungkan
daerah terisolasi, tertinggal dan perbatasan dengan daerah berkembang yang
berada di luar wilayahnya, sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang
sinergis.
Dalam kaitan tersebut dan dalam rangka perwujudan SISTRANAS dalam
mendukung MP3EI perlu disusun jaringan transportasi pada tataran nasional,
provinsi, dan Lokal Kabupaten/Kota agar tercipta harmonisasi dansin
kronisasi penyelenggaraan transportasi. Pada Tataran wilayah Provinsi
(Tatrawil) telah disusun secara simultan pada tahun 2012 yang perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunanan Tatralok pada tahun 2013 ini
khususnya pada wilayah Kota/Kabupaten yang belum berkembang dengan
baik, dengan demikian diperoleh arah pembangunan jaringan pelayanan dan
jaringan prasarana yang dapat berperan dalam mendukung perekonomian
wilayah (MP3EI) dan mendorong pertumbuhan wilayah yang belum
berkembang baik pada tataran lokal, provinsi hingga nasional/internasional.
Perkembangan wilayah yang begitu pesat menyebabkan ketertinggalan
penyediaan sarana dan prasarana transportasi, sehingga tidak sesuai lagi
dengan permintaan. Keberadaan studi ini menjadi sangat penting dalam
rangka mengantisipasi tuntutan kebutuhan sarana dan infrastruktur
transportasi dimasa mendatang.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
6
Tataran Transportasi Lokal merupakan penataan dan perencanaan sistem
transportasi lokal secara terpadu (integrated), yang meliputi keseluruhan sarana
dan prasarana transportasi sebagai perangkat penyelenggaraan jasa
transportasi dan simpul- simpul transportasi titik tolak kegiatan transportasi
yang didasarkan atas sirkulasi pergerakan masyarakat pada wilayah tersebut.
Maksud dari studi ini adalah menyusun, mengevaluasi, dan meninjau ulang
Tataran Transportasi Lokal sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi
wilayah,sebagai pedoman pengaturan dan pembangunan transportasi wilayah.
Tujuan dari studi ini adalah agar rencana dan program pengembangan
transportasi di wilayah lokal kabupaten/kota menjadi efektif dan efisien sesuai
dengan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) dan rencana pengembanganan jaringan padaTatranas danTatrawil.
Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah tersedianya Dokumen Tataran
Transportasi Lokal (TATRALOK) dan konsep penetapannya disesuaikan dengan
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) 2011-2025 dan Sistranas (Sistem Transportasi Nasional) pada
Tatranas (Tataran Transportasi Nasional) dan Tatanan Transportasi Wilayah
(Tatrawil).
Kegiatan penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup penyusunan Tataran
Transportasi Lokal Kabupaten Maluku Tengah untuk mendukung prioritas
pembangunan sentra produksi di koridor ekonomi Maluku-Papua.
Tinjauan Pustaka
Berdasarkan konsep wilayah, Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Pengembangan
Wilayah dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2006)
wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
7
tertentu, dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling
berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat
fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah
mencakup komponen biofisik alam, sumber daya buatan (infrastruktur), manusia
serta bentuk-bentuk kelembagaan.
Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antarmanusia dengan
sumber daya-sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit
geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan
Frey,1977 dalam Rustiadi et al., 2006) mengenai tipologi wilayah,
mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah
homogen (uniform/homogenous region); (2) wilayah nodal (nodal region); dan
(3) wilayah perencanaan (planning region atau programming region). Sejalan
denganklasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005) berdasarkan fase
kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi:
1. Fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan
keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik
yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi,
ekonomi, sosial dan politik.
2. Fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan
interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam
wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region
dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa dan kota yang
secara fungsional saling berkaitan.
3. Fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau
kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.
Tujuan-tujuan pembangunan kewilayahan terkait dengan lima kata kunci, yaitu:
(1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4)
kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan
adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada
wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang
sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
8
perencanaan. Pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan
berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan
berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling
humanistik. Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan
untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek
pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam
ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian
pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi
perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada
pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja,
pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (basic need
approach), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang
berkelanjutan (suistainable development).
Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan
membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui
penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan
produktifitas (Mercado, 2002). Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan
Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah (2002) prinsip-prinsipdasar dalam pengembangan wilayah adalah:
1. Sebagai growth center. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal
wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (spread effect)
pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara
nasional.
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar
daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan
wilayah.
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari
daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi
prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
9
Dalam pemetaan strategic development region,satu wilayah pengembangan
diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya
alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan
melengkapi sehingga dapatdikembangkan secara optimal dengan memperhatikan
sifat sinergisme di antaranya (Direktorat Pengembangan Wilayah dan
Transmigrasi, 2003). Terdapat tiga faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-
pusat pelayanan: (1) faktor lokasi ekonomi, (2) faktor ketersediaan sumberdaya,
(3) kekuatan aglomerasi, dan (4) faktor investasi pemerintah. Dalam
perjalanannya pekembangan suatu wilayah, selain karena adanya faktor-faktor
tersebut di atas, juga karena tersedianya jaringan infrastruktur wilayah (terutama
jaringan transportasi) yang dapat mendorong terjadinya pergerakan lalulintas
barang dan orang dalam melakukan berbagai kegiatan sosial ekonomilintas desa,
lintas kota, lintas wilayah, dan bahkan lintas negara.
Penyediaan layanan transportasi direncanakan untuk secara terus-menerus dan
berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan kemampuan
dan karakteristik daerah masing-masing.
Dalam kebijakan sistranas, keterpaduan antara tatranas, tatrawil dan tatralok
perlu diperhatikan untuk mewujudkan satu kesatuan sistem transportasi secara
utuh dan menuju pelayanan transportasi yang efektif dan efisien. Sektor
transportasi sangat penting peranannya dalam mempromosikan pengembangan
sektor lain, terutama untuk membuka akses pasar yang dapat meningkatkan
daya saing produk, jika layanan dilakukan secara efisien. Luasnya wilayah NKRI
dimana Provinsi Maluku merupakan bagian didalamnya menjadikan jasa layanan
transportasi sebagai urat nadi sistem logistik baik ditingkat nasional maupun
wilayah. Kesulitan layanan transportasi akibat keadaan cuaca yang buruk, untuk
wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku sangat mempengaruhi sistem suplai
logistik baik BBM, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien,
pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan sedikit demi sedikit hanya akan
berperan sebagai regulator, kecuali untuk pelayanan yang bukan untuk
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
10
kepentingan komersial seperti penyediaan jasa keperintisan. Peran swasta,
BUMN, BUMD, dan koperasi diharapkan semakin besar dari tahun ke tahun. Hal
lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan pelayanan adalah:
perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana, optimalisasi penggunaan
fasilitas, keterpaduan antar moda, pengembangan kapasitas, peningkatan
layanan untuk daerah terpencil dan KTI, peningkatan layanan untuk masyarakat
tertentu, serta peningkatan layanan pada keadaan darurat (bencana).
Selain peningkatan layanan jasa transportasi, kebijakan transportasi nasional
juga menekankan pada aspek keamanan dan keselamatan, pembinaan
pengusahaan transportasi, peningkatan kualitas SDM dan IPTEK, pemeliharaan
dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan energi, peningkatan penyediaan
dana pembangunan transportasi, serta peningkatan kualitas administrasi negara
di sektor transportasi.
Salah satu dasar pemikiran pengaturan kepelabuhan nasional melalui Peraturan
Pemerintah No 20 tahun 2000, yakni dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,
dimana pemerintah daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan
kepelabuhan. Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan
pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa
kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi
lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan
sesuai dengan tingkat kebutuhan.
Penataan kepelabuhan nasional diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi nasional
dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan
nasional. dan daerah.
Beberapa aspek penting yang terkait materi pengaturan kepelabuhan tersebut,
antara lain:
(1). Pengertian yang terkait dengan kepelabuhan;
(2). Tatanan kepelabuhan nasional;
(3). Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum; dan
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
11
(4). Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan khusus.
MP3EI
MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (limabelas) tahun terhitung
sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025 dan melengkapi
dokumen perencanaan. Saat ini sudah diidentifikasi lokasi kawasan Perhatian
Investasi (KPI) oleh KP3EI terkait dengan wilayah kabupaten/kota.
Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas
ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi
internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi
utama (pilar utama).
Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan
nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem
Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN),
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar
dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu.
Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari
konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas
nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan
pusat-pusat perekonomian lokal, regional dan dunia (global) dalam rangka
meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna
memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan lokal, regional dan
global/internasional.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
12
Sislognas
Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien diyakini mampu
mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan
berdaulat, sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya
Indonesia sebagai negara maritim. Sistem logistik juga memiliki peran stratregis
dalam mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan
antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus
menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional (national
economic authority and security). Untuk itu peran strategis Sistem Logistik
Nasional tidak hanya dalam memajukan ekonomi nasional, namun sekaligus
sebagai salah satu wahana pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Infrastruktur Transportasi
Peran dan fungsi infrastruktur transportasi adalah memperlancar pergerakan arus
barang secara efektif dan efisien serta dalam rangka mewujudkan Indonesia
sebagai negara maritim, yang mempunyai kedaulatan daan ketahanan ekonomi
nasional (national economic security and souverignty) dan sebagai wahana
pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
ketersediaan jaringan infrastruktur transportasi yang memadai merupakan faktor
penting untuk mewujudkan konektivitas lokal (local connectivity), konektivitas
nasional (national connectivity), dan konektivitas global (global connectivity).
Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tersedianya jaringan infrastruktur
transportasi yang memadai dan handal dan beroperasi secara efisien. Fokus
utama kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur terutama
diarahkan pada aspek:
o Pelabuhan utama dan hubungan internasional,
o Angkutan laut,
o Angkutan sungai, danau, dan penyebrangan,
o Angkutan jalan (truk),
o Kereta api, dan
o Bandar udara dan angkutan udara.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
13
Keberadaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional ini diharapkan
dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah untuk
membangun dan mengembangkan sektor logistik di Indonesia, memudahkan
bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun rencana pembangunan
sehingga sumber daya nasional yang terbatas ini dapat dimanfaatkan secara
optimal dalam rangka perbaikan Sistem Logistik Nasional, meningkatkan
transparansi dan koordinasi lintas kementrian dan instansi, dan memberikan
gambaran kesempatan investasi bagi usaha menngah, kecil, dan mikro serta
membuka peluang penyedia jasa logistik nasional untuk menggalang kerja sama
dalam skala global.
Konsep Tataran Transportasi dalam SISTRANAS
Sebagai salah satu perwujudan dari Sistranas, disamping dua perwujudan yang
lain yaitu Tataran Transportasi Nasional (Tatranas) dan Tataran Transportasi
Wilayah (Tatrawil), maka konsep Tatralok harus disusun dengan memperhatikan
keterkaitan-keterkaitan kesisteman dan keterpaduan dengan Tatranas dan
Tatrawil (lihat Gambar 2.10). Berdasarkan hubungan dan keterkaitan tersebut,
semakin menunjukkan bahwa ketiga tataran transportasi (Tatranas, tatrawil, dan
Tatralok) tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan karena
pelayanan perpindahan orang dan/atau barang dari kota wilayah maupun kota
lokal ke kota nasional tidak dapat dilakukan dengan salah satu tataran
transportasi saja melainkan harus terpadu dengan tataran transportasi lainnya.
Demikian sebaliknya orang dan/atau barang dari kota nasional menuju kota
wilayah dan kota lokal harus dilayani dengan ketiga tataran transportasi tersebut.
Pada akhirnya, tataran transportasi ini akan menjadi indikasi arah
pengembangan jaringan transportasi yang didasarkan pada arah peruntukan
lahan baik skala nasional, regional maupun lokal. Untuk selanjutnya, dari indikasi
arah pengembangan jaringan transportasi tersebut akan digunakan untuk
menyusun rencana pengembangan dan pembangunan transportasi sebagai
berikut:
a. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP 25 tahun)
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
14
b. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM 5 tahun)
c. Rencana pembangunan jangka pendek (RPJPD 1 tahun)
Efektifitas Tatralok sebagai salah satu bentuk pembinaan penyelenggaraan
transportasi sangat tergantung pada proses serta tahapan penyusunan,
keterlibatan serta peran serta stakeholder, responsiveness terhadap tuntutan
reformasi serta bentuk penetapannya.
Keterpaduan sistem jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi
multimoda/antarmoda menunjukkan keterpaduan pemberlakuan 5 (lima) UU
tersebut, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi serta keberkelanjutan
penyelenggaraan sistem transportasi antarmoda/multimoda. Sasaran Sistranas
adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.
Indikator efektif yaitu selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas
mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif
terjangkau, tertib, aman, dan polusi rendah. Indikator efisien yaitu beban
publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi
nasional. Indikator efektif & efisien yaitu indikator kunci dalam keterpaduan
jaringan pelayanan dan prasarana transportasi multimoda atau antarmoda,
dilaksanakan dalam pembangunan, pembinaan (pengaturan-pengendalian-
pengawasan), penyelenggaraan.
Pendekatan Studi
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal di Provinsi Maluku
dalam konteks kewilayahan Kabupaten/Kota harus dibangun dalam konteks yang
luas, yakni melibatkan serangkaian pertimbangan teknis dari sisi besaran
perencanaan dan pertimbangan konseptual sesuai dengan perangkat kebijakan
yang ada. Di samping itu, karena transportasi merupakan prasarana dasar (basic
infrastructure) bagi kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, maka dalam
perencanaannya tidak dapat dilepaskan dengan pola kegiatan masyarakat yang
akan dilayaninya.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
15
Keragaman penyelenggaraan sistem transportasi, tidak hanya terkait dengan
sistem multi-moda yang menyatukan serangkaian moda transportasi, tetapi
dalam perencanaannya juga harus mencerminkan keputusan yang dapat diterima
semua pihak yang memiliki cara pandang yang berbeda (multi-face). Dengan
mempertimbangkan variabel dampak dan manfaat yang beragam (multi-
dimensional), dan melibatkan sejumlah pihak/insitusi yang mencerminkan aspek
multi-sektoral.
Dalam mewujudkan sistem transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi,
diharapkan mampu fleksibel terhadap berbagai tantangan, peluang dan kendala
antara lain berupa perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah;
terjadinya globalisasi ekonomi; perubahan perilaku permintaan jasa transportasi;
perkembangan ilmu pengetahuan; teknologi; dan kepedulian pada kelestarian
lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya. Dalam
mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi perlu terus ditata dan
disempurnakan dengan didukung peningkatan kualitas sumber daya, sehingga
terwujud keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intramoda
transportasi, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat
kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang, pelestraian lingkungan dan kebijakan
energi nasional. Sehingga akan selalu dapat memenuhi kebutuhan
pembangunan, tuntutan masyarakat serta kebutuhan perdagangan nasional dan
internasional dengan memperhatikan kehandalan serta kelaikan sarana dan
prasarana transportasi.
Pola pikir penyusunan studi sistem transportasi nasional pada tataran
transportasi lokal di wilayah Provinsi Maluku ini tidak terlepas dengan konsep dan
model dalam pengembangan sistem jaringan transportasi, hal ini diawali dengan
melihat kesenjangan antara keadaan transportasi pada tataran lokal saat ini
dengan kondisi transportasi pada tataran lokal yang diinginkan, dimana untuk
mencapai keadaan yang diinginkan. Obyek utamanya adalah jaringan pelayanan
dan jaringan prasarana dari setiap moda transportasi yang melayani permintaan
pergerakan penumpang dan barang wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
16
Subyek yang terlibat terdiri dari DPRD Kab/Kota, Pemkab/Pemkot/Sekda,
Bappeda Kab/Kota, Dinas Perhubungan Kab/Kota, Dinas PU Kab/Kota, asosiasi di
bidang transportasi, konsumen jasa transportasi, serta pihak lain yang terkait.
Metode yang digunakan adalah melalui penetapan berbagai kebijakan yang
selanjutnya dirumuskan dalam beberapa strategi untuk dijabarkan menjadi
upaya-upaya yang lebih nyata.
Dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan upaya yang perlu
dipertimbangkan dalam berbagai instrumental dan environmental input secara
komprehensif. Aspek legalitas yang berpengaruh antara lain; Peraturan
perundangan transportasi, tata ruang dan otonomi daerah, Sistranas dan
Tatrawil MP3EI dan Draft MP3KI. Lingkungan strategis yang mempengaruhi
meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
berperan sebagai peluang dan kendala, baik dalam lingkup lokal, regional,
nasional maupun internasional.
Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perencanaan tata ruang. Perencanaan yang tanpa mempertimbangkan pola
transportasi, akan banyak menimbulkan permasalahan lalu lintas, sehingga selain
kesesuaian dengan rencana tataguna lahan harus menjadi landasan
pengembangan kawasan selain perkiraantraffic generate/attractive yang
ditimbulkan. Salah satu cara untuk mencapai sasaran umum dalam perencanaan
transportasi menurut Susantono dan Parikesit (2003) adalah membuat kebijakan
atas:
1. Sistem kegiatan, perencanaan tata guna lahan yang baik dapat
mengurangi keperluan perjalanan yang panjang sehingga membuat interaksi
semakin mudah,
2. Sistem jaringan, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas
pelayanan prasarana yang ada seperti perlebaran jalan dan memperluas
jaringan jalan termasuk pembangunan jalan baru,
3. Sistem pergerakan, dapat dilakukan melalui teknik dan manajemen lalu
lintas serta fasilitas angkutan umum yang baik.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
17
Urutan pertama konsep yang dapat menyatukan hubungan dasar antara ketiga
sistem tersebut di atas adalah aksesibilitas atau daya hubung. Aksesibilitas akan
memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan atau tata guna lahan.
Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada pola perjalanan untuk
melakukan kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini mempengaruhi jaringan
transportasi dan akan pula memberikan pengaruh pada sistem transportasi
secara keseluruhan. Pola tata guna lahan harus dibedakan dengan pertumbuhan,
dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi seringkali terjadi perubahan tata
guna lahan, namun hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan transportasi.
Dalam pelaksanaan studi, untuk mencapai maksud dan tujuan dan sesuai dengan
ruang lingkup studi, maka kegiatan studi sistranas pada tatralok ini didasarkan
pada kerangka berfikir dengan terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan.
Rencana Pengembangan Wilayah dan Pola Ruang
Berdasarkan RTRW Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008-2028, wilayah
Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 53
pulau; yang dihuni sebanyak 17 pulau dan yang tidak dihuni sebanyak 36 pulau.
Pengelompokan sistem pusat-pusat permukiman di Kabupaten Maluku Tengah
dapat dibagi atas:
a. Pusat Primer (PKW), yaitu pusat pelayanan wilayah secara berkelompok
(klaster) dalam pelayanan jasa kota/publik lainnya. Sebagai PKW adalah
Kota Masohi, Kota Wahai dan Kota Bandaneira sebagai pusat pelayanan
pemerintah, jasa-jasa dan perekonomian.
b. Pusat Sekunder, yaitu pusat yang mendukung pusat primer dalam skala
pelayanan wilayah klaster/pada tingkat kawasan pelayanan khusus.
Beberapa kota sebagai pusat sekunder adalah Kawasan Makariki-Waipia,
Kota Amahai, Kota Saparua, Kota Tulehu, Kota Hila, Kota Pelauw sebagai
pusat ekonomi, pemerintahan dan jasa-jasa lain. Kota Tehoru dapat
dikembangkan khusus sebagai pusat pengembangan perikanan pelagis.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
18
c. Pusat Tersier, yaitu pusat pelayanan di tingkat lokal atau sekitar kawasan,
dengan arahan pelayanan pusat secara khusus dan berskala lokal.
Rumusan ini menempatkan beberapa pusat sebagai pusat tersier antara
lain Kota Ameth, Kota Waipia, Pasahari, Kobi, Kota Manusela, Tapi,
Pasanea, dan Kota Sahulau yang secara umum merupakan pusat
pelayanan jasa, ekonomi dan pariwisata (terutama pada kawasan pulau-
pulau kecil).
Analisis Ekonomi Dan Sektor Unggulan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010
sesuai hasilpenghitungan atas dasar harga yang berlaku sebesar Rp. 1 186
964,97 sedangkan atas dasar harga konstan Tahun 2000 Rp. 621 692,54.
Dengan demikian PDRB Tahun 2010 mengalami kenaikan 13,38 % sedangkan
dilihat dari harga konstan tahun 2000 PDRB Tahun 2010 mengalami kenaikan
4,84 %. Dengan demikian pada Tahun 2010 Kabupaten Maluku Tengah
mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,84 % yang merupakan keterkaitan
antara sektor ekonomi yang ada di Kab. Maluku Tengah dimana pertumbuhan
tertinggi dialami adalah sektor bangunan dan konstruksi sebesar 31,68 %, sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 12,84 %, kemudian sektor industri
pengolahan sebesar 7,64 dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 6,75 %.
Pendapatan Regional Perkapita
Pendapatan domestik regional per Kapita Tahun 2010 menurut hargaberlaku
sebesar Rp. 2.752.330,- dimana telah mengalami peningkatansebesar 4,68 %
dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.623.407,-Sedangkan Pendapatan
Domestik Regional Per Kapita berdasarkanharga konstan tahun 2000 pada tahun
2010 sebesar Rp. 1.504.420,- Dengandemikian telah terjadi kenaikan sebesar
2,55 % dibanding tahun 2009 yangsebesar Rp.1.466.940,-
Sistem Jaringan Transportasi
Maluku Tengah merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Maluku.
Wilayah Kabupaten Maluku Tengah ini merupakan gugusan pulau yang terdiri
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
19
dari pulau-pulau kecil dan tersebar disekitar Pulau Seram. Oleh karena itu
Kabupaten Maluku Tengah merupakan gugusan pulau dan sangat memerlukan
sistem perpindahan baik barang maupun penumpang yang murah, mudah,
cepat, sehingga dapat menjangkau sebagian besar wilayah Maluku Tengah
dalam jumlah besar. Terkait hal tersebut diatas, transportasi laut menjadi pilihan
utama untuk melaksanakan kegiatan transportasi tersebut dalam rangka
membuka ruang baik untuk kegiatan ekonomi mapun kegiatan lainnya yang
cukup strategis.
Kabupaten Maluku Tengah memiliki wilayah pulau pulau besar dan kecil antara
lain seperti Pulau Seram, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Kepulauan Banda.
Selain transportasi laut, utamanya pada pulau-pulau tersebut memerlukan
transportasi darat untuk menghubungkan wilayahnya, terutama untuk wilayah
darat yang menuju pedalaman, oleh karena itu aksesibilitas transportasi darat di
Maluku Tengah ini juga memegang peranan sangat penting. Dikaitkan dengan
luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang tersebar pada beberapa pulau kecil,
untuk memudahkan jangkauan ke wilayah lain di Kabupaten Maluku Tengah
diperlukan sistem aksesibilitas yang cepat dan memudahkan diantaranya sistem
transportasi udara, maka keberadaan sarana transportasi udara ini menjadi
penting terutama dalam menjangkau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan
kabupaten.
Dengan konsep pembangunan sistem dan sarana perhubungan yang tepat
diharapkan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi,
memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat yang berujung pada peningkatan
kesejahteraan, memperlancar pelayanan publik yang perlu diterima masyarakat,
serta membuka peluang kepada investor melalui berbagai kemudahan baik
insentif maupun kemudahan transportasi yang ada.
Dalam memadukan sistem transportasi lokal di Kabupaten Maluku Tengah dapat
dilakukan menggunakan transportasi darat, laut dan udara. Terutama
transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota
kecamatan.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
20
Hubungan antar wilayah Kecamatan dengan ibukota kabupaten tidak semua
dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi darat, laut, ataupun udara.
Sebagian sistem transportasinya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan
transportasi laut dan udara, maupun gabungan keduanya yang merupakan suatu
kesatuan sistem transportasi, terutama aksesibiltas ke wilayah Kecamatan Banda.
Transportasi laut umumnya sangat penting untuk menjangkau wilayah di pulau-
pulau sekitar Pulau Seram, antara lain Kecamatan Pulau Haruku, Saparua, Nusa
Laut, dimana untuk menyeberang antar pulau yang berdekatan tersebut dapat
dilakukan dengan kapal fery.
Transportasi Laut dan Penyeberangan
Sistem transportasi laut yang menuju dari dan ke wilayah Maluku Tengah terdiri
atas pelayaran nusantara, pelayaran perintis, pelayaran lokal, dan
penyeberangan (RoRo). Pelayaran nusantara umumnya berfungsi
menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dengan kabupaten lainnya di
Provinsi Maluku atau wilayah lainnya di luar Maluku dan sampai sekarang masih
terus berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa diwilayah Maluku
terdapat 3 (tiga) rute pelayaran utama, namun mengingat waktu kedatangan
cukup lama (selang 2 minggu) maka waktu tunggu untuk melakukan perjalanan
dengan transportasi laut menjadi lama. Oleh karena itu frekuensi pelayaran
utama di wilayah ini perlu dilakukan penambahan, sehingga dapat mempercepat
pemasokan barang-barang dan segala kebutuhan pokok dari wilayah lainke
Kabupaten Maluku Tengah.
Sarana pelayaran lainnya baik perintis maupun lokal di Kabupaten Maluku
Tengah hampir telah melayani seluruh wilayah yang ada, namun frekuensi
kedatangan masih relatif terbatas untuk mengurangi waktu tunggu baik
penumpang mupun barang perlu ditingkatkan frekuensinya, sehingga
keterisolasian dan keterbelakangan terutama di pulau-pulau kecil disekitar Pulau
Seram dapat terlayani secara optimal. Jaringan transportasi penyeberangan yang
ada di Kabupaten Maluku Tengah merupakan sistem transportasi yang telah
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
21
terintegrasi dengan jaringan jalan raya dan merupakan penghubung antar pulau-
pulau yang berdekatan.
Untuk melayani rute penyebrangan antar pulau di Kabupaten Maluku Tengah,
terdapat 8 (delapan) dermaga dengan total luas 3.245,20 M, antara lain:
Dermaga Tulehu, Saparua, Banda, Tehoru, Wahai, Amahai, Hitu, dan Masohi.
Dari jumlah dermaga tersebut, 2 (dua) diantaranya masih berkonstruksi kayu
yaitu dermaga Saparua dan Hitu, dan 3 (tiga) dermaga sudah dilengkapi dengan
fasilitas gudang yaitu di dermaga Banda, Wahai, dan Amahai dengan luas 900
M. Selain itu terdapat pelabuhan khusus Pertamina berkonstruksi beton dan
pelabuhan perikanan di Wahai, Hitu, dan Tulehu.
Transportasi Udara
Pergerakan penumpang dengan menggunakan angkutan udara di Provinsi
Maluku semakin meningkat, namun untuk Kabupaten Maluku Tengah sarana
transportasi udara tidak menjadi hal utama, meskipun di wilayah ini memiliki 3
(tiga) unit lapangan terbang yang terdapat di Amahai, Banda Neira, dan Wahai
(Seram Utara). Tetapi untuk mendukung sarana transportasi yang ada
pemerintah akan membangun lapangan terbang lainnya di beberapa wilayah
yang potensial dan strategis. Kondisi bandara yang ada saat ini terutama di
Wahai dan Amahai termasuk bandara berkelas Lapter dengan ukuran landasan
pacu 1.050 x 23 m dan 750 x 23 m, sedangkan bandara di Banda Neira berkelas
IV dengan ukuran 900 x 30 m, dimana secara keseluruhan bandara tersebut
telah berkonstruksi aspal. Pelabuhan udara yang ada ini diharapkan dapat
melayani penerbangan ke ibukota provinsi (Ambon), walaupun penerbangan saat
ini masih dilakukan dengan menggunakan pesawat yang hanya mampu memuat
kurang dari 30 penumpang saja. Mengingat jumlah penumpang yang masih
terbatas maka penerbangan tidak dilakukan setiap hari.
Transportasi Darat
Transportasi darat di Kabupaten Maluku Tengah masih sangat terbatas, selain
dari kualitas jaringan jalan juga dari tingkat pelayanannya. Sampai dengan tahun
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
22
2007 total panjang jalan di Kabupaten Maluku Tengah mencapai 1.194 Km yang
terdiri dari 386 Km jalan nasional, 281 Km jalan provinsi dan sisanya 526 Km
adalah jalan kabupaten. Dari jumlah tersebut 8 persen diantaranya masih berupa
jalan tanah. Hal ini menandakan bahwa belum seluruh wilayah Maluku Tengah
terutama di pulau-pulau kecil terjangkau oleh jalan darat yang memadai. Namun
disisi lain telah terjadi peningkatan tingkat pelayanan jalan yang cukup baik
dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, kondisi ini
cukup menggembirakan, namun belum mencukupi, mengingat banyak wilayah
masih belum terjangkau oleh jalan darat.
Jaringan jalan darat untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang mempunyai
produktifitas tinggi, terutama yang bergerak di sektor pertanian dalam arti luas,
hal ini didasarkan pada peningkatan pendapatan sektor ini yang belum maksimal
disebabkan kondisi ketersediaan sarana transportasi untuk memasarkan hasil
pertaniannya masih terbatas. Hampir secara keseluruhan wilayah daratan
kabupaten ini sudah terjangkau jaringan jalan. Oleh karena itu perlu dilakukan
perbaikan jalan sampai tahun 2007 saja terdapat 64 persen jalan provinsi rusak
berat sedangkan jalan kabupaten lebih dari 9 persen rusak berat, serta upaya
peningkatan jalan yang masih berkonstruksi tanah menjadi jalan aspal.
Ketersediaan jaringan jalan di Kabupaten Maluku Tengah terintegrasi kedalam
bentuk tatanan sistem tataran transportasi wilayah (tatrawil) di Provinsi Maluku
meskipun belum seluruhnya memadai, padahal banyak wilayah di provinsi ini
mempunyai kegiatan tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu jaringan
jalan nasional dan provinsi perlu ditingkatkan baik dari segi panjang jalan
maupun dari segi kualitas, sehingga TRANS MALUKU dapat terealisasi serta
menjangkau berbagai wilayah di provinsi ini termasuk di wilayah Maluku Tengah
dengan baik.
Hasil Traffic Counting, Total Capacity dan VCR
Kabupaten Maluku Tengah memiliki aktivitas lalu lintas yang tidak terlalu padat,
kendaraan bermotor yang melintasi Kota Masohi tidak lebih dari 1000 2000
unit. Pada survey lapangan kami melakukan traffic counting di 2 (dua) titik ruas
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
23
jalan. yaitu pada jalan Provinsi dan pada ruas jalan Abdullah Solissa yang masuk
dan keluar di Kota Masohi.
Titik yang dijadikan traffic counting berada pada Jl. Provinsi dan Jl.Abdullah
Solissa. Dapat dilihat bahwa pergerakan kendaraan bermotor dari pagi hingga
sore yang menuju Kota Masohi pada hari minggu mencapai puncaknya pada pagi
hari dari jam 06.00 09.00 dengan jumlah 875 smp di Jl.Provinsi dan sebanyak
936 smp pada Jl. Abdullah Solissa. Sedangkan pada hari selasa pagi jam 06.00
09.00 sebanyak 653 smp kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Provinsi
dengan tujuan menuju Kota Masohi, sedangkan untuk Jl. Abdullah Solissa
berjumlah 765 smp.
Untuk jenis kendaraan yang meninggalkan Kota Masohi mencapai puncaknya,
pada pagi hari yaitu hari minggu dengan banyaknya kendaraan yang melintasi
Jl.Provinsi pada jam 06.00-09.00 adalah 575 smp sedangkan di Jl.Abdullah
Solissa berjumlah 498 smp. Pada hari selasanya jumlah kendaraan yang
meninggalkan Kota Masohi diruas jalan Provinsi Sebanyak 489 smp dan di ruas
Jl.Abdullah Solissa sebanyak 587 smp.
Capacity
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas jalan, dengan
mengetahui kapasitas jalan kita dapat memperkirakan jumlah arus kendaraan-
kendaraan maksimum (puncak) yang dapat ditampung pada ruas jalan tertentu.
Kapasitas jalan adalah arus maksimum yang dapat dipertahankan per satuan jam
yang melewati suatu titik di jalan dalam kondisi yang ada atau dengan kata lain
kapasitas jalan adalah jumlah lalu lintas kendaraan maksimum yang dapat
ditampung pada ruas jalan selama kondisi tertent (desain geometri, lingkungan
dan komposisi lalu lintas) yang dinyatakan dalam suatu massa penumpang
(smp/jam). Berdasarkan hasil survey lapangan jumlah kapasitas dasar pada ruas
jalan provinsi sebesar 2.900 smp dengan total kapasitas jalannya mencapai
2507,9 smp dan pada ruas jalan Abdullah Solissa dengan kapasitas 2.900 smp
dapat menampung 2859,0 smp.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
24
Arah Pengembangan Kebijakan dan Strategi
Arah pengembangan sistem jaringan transportasi nasional mencakup
sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan
sistem jaringan transportasi udara. Jaringan transportasi nasional
merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan
pelayanan transportasi antar-wilayah dan antar-kota dalam ruang wilayah
nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.
Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi nasional bertujuan
untuk menciptakan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman nasional
dan mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat-pusat
permukiman dengan sektor-sektor kegiatan ekonomi masyarakat.
Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara
terintegrasi antara transportasi darat, laut, dan udara yang
menghubungkan antar pulau, pusat permukiman dan kawasan produksi,
sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial-ekonomi
dan pertahanan keamanan negara dalam rangka memantapkan kesatuan
wilayah nasional.
Transportasi Darat
Sistem jaringan transportasi darat mencakup jaringan jalan, jaringan rel,
serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Sistem
jaringan transportasi laut mencakup pelabuhan laut dan alur pelayaran.
Sistem jaringan transportasi udara mencakup bandar udara dan ruang lalu
lintas udara.
Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional diarahkan untuk:
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
25
1). Membentuk satu kesatuan proses politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan secara menyeluruh dalam
wilayah pulau, jaringan jalan dikembangkan dalam bentuk
lintas pada masing-masing pulau yang menghubungkan dan
memadukan kawasan-kawasan andalan, pusat-pusat
permukiman dan pintu-pintu outlet dalam suatu jaringan.
2). Menghubungkan kawasan-kawasan strategis nasional antara
lain kawasan andalan, kawasan tertinggal, dan kawasan
strategis, dan untuk menunjang fungsi kelestarian serta daya
dukung lingkungan.
3). Menunjang fungsi pusat-pusat pelayanan yang bersifat primer
seperti pelabuhan laut dan bandar udara.
Berdasarkan rencana pengembangan pusat-pusat permukiman dan
rencana imteraksi antar wilayah (baik internal maupun eksternal wilayah),
maka jaringan transportasi darat yang penting dikembangkan untuk
wilayah ini antara lain: jalur lintas Selatan Pulau Seram yang
menghubungkan Kota Masohi dengan Kota Tehoru, jaringan transportasi
lingkar Pulau Haruku dan jalur lingkar Pulau Saparua dan jalur lingkar
Pulau Nusalaut. Serta peningkatan jumlah Kapal Ferry pada tiap-tiap
dermaga atau trayek guna peningkatan pelayanan penyebrangan
terhadap pengguna.
Transportasi Laut
Jaringan transportasi laut terdiri dari pelabuhan laut dan alur pelayaran di
laut. Sistem pelabuhan laut dikembangkan dalam klasifikasi pelabuhan
hub internasional, pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional.
1). Pelabuhan hub internasional diarahkan untuk melayani kegiatan
dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
26
internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan
sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi
laut internasional.
2). Pelabuhan internasional diarahkan untuk melayani kegiatan dan
alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional
dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta
berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
3). Pelabuhan nasional diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih
muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional
dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
Alur pelayaran di laut terdiri dari alur pelayaran internasional dan alur
pelayaran nasional. Penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk
menjamin pelayaran yang aman, terus-menerus dan cepat. Alur
pelayaran internasional memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI) yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan rencana pengembangan pusat-pusat permukiman dan
rencana imteraksi antar wilayah (baik internal maupun eksternal wilayah),
maka jaringan transportasi laut yang penting dikembangkan untuk wilayah
ini antara lain: Kota Masohi - Kota Amahai dengan Kota Tehoru, juga
dengan pulau-pulau kecil di Kepulauan Lease.
Transportasi Udara
Jaringan transportasi udara meliputi bandar udara dan ruang lalu lintas
udara. Bandar udara terdiri dari bandar udara pusat penyebaran primer,
bandar udara pusat penyebaran sekunder, bandar udara pusat
penyebaran tersier, dan bandar udara bukan pusat penyebaran.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
27
Pusat penyebaran sekunder diarahkan untuk melayani penumpang dalam
jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu provinsi dan
terhubungkan dengan pusat penyebaran primer. Bandar udara pusat
penyebaran sekunder merupakan bandar udara dengan karakteristik
berikut:
1). Berada pada kota PKN di luar kawasan perbatasan.
2). Berfungsi melayani pergerakan penumpang/barang domestik
atau ke luar negeri (internasional), atau memiliki tingkat
kepadatan lalu lintas yang melayani jumlah penumpang
100.000 atau lebih dengan frekuensi 10 penerbangan per hari.
3). Melayani penerbangan dalam negeri sekurang-kurangnya 3 kali
sehari dan penerbangan luar negeri sekurang-kurangnya 1 kali
sehari.
Pusat penyebaran tersier diarahkan untuk melayani penumpang dalam
jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan
terhubungkan dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran
sekunder. Bandar udara bukan pusat penyebaran diarahkan untuk
melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah
cakupan atau layanan.
Pengembangan jalur ini perlu diikuti dengan pengembangan fasilitas
terminal, pela-buhan laut, dan pelabuhan udara yang disertai kelengkapan
pendukungnya, baik skala antarpulau maupun skala lokal. Pusat-pusat
pengembangan Primer: Masohi, Tehoru, Wahai, Saparua, Tulehu;
Sekunder: Amahai, Sahulau, Sawai, Pelauw, Nusalaut, Hitu; dan Tersier:
Laimu, Sopolewa, Kobi, Hatu.
EXECUTIVE SUMMARY
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku
28
Recommended