View
41
Download
3
Category
Preview:
DESCRIPTION
juknis
Citation preview
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
P ENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Mengacu pada kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah
tertinggal yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025, yaitu mewujudkan pembangunan yang
lebih merata dan berkeadilan, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terkait dengan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Pembangunan Kawasan Perdesaan secara tersirat diamanahkan
pengembangan kesehatan dan sarana prasarana kawasan perdesaan oleh
karena itu perlu dilakukan percepatan pembangunan dalam rangka
pemenuhan standar pelayanan minimal dan pengembangan kesehatan serta
sarana dan prasarana kawasan perdesaan.
Sejalan dengan kebijakan di atas, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan Program
Pengembangan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan (Tugas
Pembantuan). Dengan adanya otonomi daerah, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana
melalui Dana Tugas Pembantuan, pemerintah pusat memberikan anggaran
pada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
1.2 Tujuan
Penyusunan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk :
1. Memberikan acuan dan panduan teknis terhadap pelaksanaan
penyaluran Tugas Pembantuan kepada kabupaten yang mendapatkan
alokasi dana Tugas Pembantuan;
2. Pengendalian pelaksanaan penyaluran dana tugas pembantuan;
3. Menjamin terlaksananya Koordinasi Pusat dan Daerah (Kabupaten),
dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
1.3 Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dalam pemberian dana tugas pembantuan
adalah :
1. Terlaksananya penyaluran dana tugas pembantuan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BAB 1
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
2. Terlaksananya penyaluran dana tugas pembantuan tepat waktu,
tepat guna dan tepat sasaran sesuai usulan daerah;
3. Difahaminya proses dan mekanisme penyaluran dana tugas
pembantuan oleh pihak terkait baik di tingkat Pusat maupun
Daerah;
4. Terciptanya pembangunan yang transparan dan akuntabel.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
sTRUKTUR ORGANISASI
2.1 Umum
Dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan Tugas Pembantuan pada
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun
Anggaran 2015, perlu di bentuk struktur organisasi yang menggambarkan
pola penanganannya secara menyeluruh dari tingkat pusat sampai
daerah.
2.2 Organisasi Tingkat Pusat
Organisasi Pusat terdiri atas Pembina, Penanggungjawab, Ketua dan
anggota. Organisasi pusat berfungsi untuk mengkoordinasikan,
mensinergikan, dan mengharmonisasikan kebijakan, strategi, rencana
dan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dengan
sektor dan Pemerintah Daerah untuk pengembangan kesehatan dan
sarana prasarana kawasan perdesaan melalui Tugas Pembantuan.
Susunan Organisasi Pusat adalah sebagai berikut :
Pembina : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
Penanggungjawa
b
: Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Ketua : Direktur Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan
Perdesaan
Anggota : Staf Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana
Kawasan Perdesaan
Tugas Organisasi Tingkat Pusat
Secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kebijakan,
aspek teknis dan aspek administrasi.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BAB 2
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
1) Tugas terkait aspek kebijakan
a. Menetapkan lokasi dan alokasi pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan;
b. Menetapkan mekanisme dan pengelolaan kegiatan dan bantuan
Tugas Pembantuan;
c. Mendistribusikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Tim
Koordinasi dan Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten.
2) Tugas terkait kegiatan aspek teknis
a. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Tugas Pembantuan;
b. Melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
kegiatan Tugas Pembantuan;
c. Melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap
kebijakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan;
d. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi dalam rangka
meningkatkan efisiensi, efektifitas dan mensinergitaskan untuk
mendukung kegiatan Tugas Pembantuan.
3) Tugas terkait kegiatan aspek administrasi
Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara
keseluruhan;
1. Mengelola, menganalisis pelaksanaan dan perkembangan kegiatan Tugas
Pembantuan yang sedang dan telah berjalan;
2. Menghimpun dan mendokumentasikan berkas-berkas daerah terkait
kegiatan Tugas Pembantuan;
3. Menyusun laporan Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan;
2.3 Organisasi Tingkat Daerah (Kabupaten)
Pelaksana kegiatan Administratif (keuangan) Tugas Pembantuan di
Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diusulkan
oleh Bupati dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. SKPD adalah organisasi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
kegiatan Tugas Pembantuan di tingkat kabupaten. SKPD tersebut
merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
Tugas Pembantuan. SKPD tersebut ditetapkan bersama dengan perangkat
pengelola keuangan yang terdiri dari :
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Bendahara Pengeluaran.
Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen, SPM dan lain-lain
ditetapkan oleh daerah (Bupati dan/atau KPA)
Selain penetapan SKPD Pelaksana dan Satker Pengelola oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, dibentuk pula Tim
Koordinasi Tugas Pembantuan ditetapkan melalui Keputusan Bupati,
bertugas melakukan pembinaan teknis pelaksanaan di lapangan.
Tugas Tim Koordinasi Tugas Pembantuan
Secara garis besar bertugas dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kebijakan,
teknis dan administrasi.
1. Tugas terkait aspek kebijakan
a. Menetapkan sarana prasarana yang akan diperuntukkan di kegiatan
Tugas Pembantuan;
b. Mengidentifikasi, menyeleksi dan menetapkan Lokasi dalam
pengembangan kegiatan Tugas Pembantuan;
c. Melakukan verifikasi, pembahasan, penilaian dan persetujuan
terhadap usulan proposal.
2. Tugas terkait aspek teknis
a. Menyelenggarakan sosialisasi, persiapan dan pelaksanaan serta
pendampingan kegiatan Tugas Pembantuan;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan insidentil,
serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ada
permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan;
c. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait
pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
3. Tugas terkait aspek administrasi
a. Menyiapkan dokumen perencanaan secara keseluruhan kegiatan
Tugas Pembantuan kabupaten (TOR, RAB, data dukung, spesifikasi,
gambar, dll);
Menyusun laporan terkait: persiapan (penentuan lokasi serta jenis kegiatan); pelaksanaan dan Monev (termasuk perkembangan kegiatan sebelumnya dan sinergitas dengan kegiatan stakeholders terkait Tugas Pembantuan), serta keuangan secara periodik, dan disampaikan kepada Satuan Kerja Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
DOKUMEN ADMINISTRASI, DOKUMEN TEKNIS DAN LINGKUP KEGIATAN
Dokumen administrasi dan teknis yang dimaksud adalah dokumen yang harus
dilengkapi oleh Daerah dan dilampirkan dalam surat penunjukan SKPD dari
Bupati baik secara administrasi maupun teknis. Adapun persyaratan tersebut
adalah sebagai berikut:
3.1 Dokumen Administrasi :
1. Surat Usulan Penunjukan SKPD Pelaksanan oleh Bupati yang ditujukan
kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
2. Surat Usulan Penetapan Satker Pengelola Keuangan;
3. Surat Keputusan Tim Koordinasi Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati
surat keputusan Bupati ini terdiri dari pembina, pengarah, ketua dan
anggota yang didalamnya terdapat unsur Instansi terkait yang
bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan;
4. Surat Keputusan Bupati Penetapan Daerah, dalam surat keputusan ini
menjelaskan sarana prasarana yang akan dikembangkan di Kabupaten
tersebut dengan dukungan kegiatan Tugas Pembantuan dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Surat Keputusan Bupati untuk penetapan lokasi dan kelompok
penerima, surat keputusan bupati ini harus memuat, nama dan alamat
ketua kelompok, dan nama anggota kelompok.
6. Surat Keputusan Bupati untuk penunjukan panitia lelang dan panitia
penilai dan penerima hasil pekerjaan, pada Surat Keputusan ini
mencantumkan nama nama tim panitia lelang dan pejabat penerima
hasil pekerjaan. Dimana anggota tim telah memenuhi syarat
administrasi yaitu memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
B A B 3
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
3.2 Dokumen Teknis :
1. Proposal Teknis ini sekurang-kurangnya terdiri dari, latar belakang,
tujuan, sasaran,ruang lingkup manfaat (outcome), penerima manfaat,
waktu pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan dan anggaran
biaya serta disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK), kerangka acuan kerja merupakan
acuan dalam proses pengerjaan kegiatan yang berisi latar belakang,
maksud dan tujuan, manfaat,ruang lingkup, waktu pelaksanaan, lokasi
kegiatan, biaya pelaksanaan, dan sumber dana. KAK ini merupakan
kelengkapan dokumen pelelangan.
3. Spesifikasi Teknis, spesifikasi teknis ini harus disusun secara cermat,
akurat,sesuai dengan fisik barang serta kondisi lapangan.
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB), rencana anggaran ini harus
dihitung secara professional/cermat, sesuai dengan harga satuan
setempat, dan disusun berdasarkan spesifikasi teknis.
5. Analisa Harga, analisa harga disusun berdasarkan urutan pekerjaan
yang sesuai dengan volume pekerjaan dan dihitung secara cermat dan
profesional dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas.
6. Standar Biaya Daerah (SBD), Standar Biaya Daerah yang
dikeluarkan oleh instansi atau lembanga yang berwenang dan masih
berlaku.
7. Persyaratan Teknis pada poin 1 sampai dengan poin 7 harus
disusun berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku,
disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta menjadi
tanggung jawab daerah sepenuhnya.
8. Gambar Teknis atau Detail Enginering Design (DED), gambar
teknis ini harus digambar sesuai dengan keadaan lapangan, cermat,
jelas, ukuran yang tepat (skala) dan professional.
Poin 1 sampai dengan 7 adalah dokumen yang harus dilengkapi untuk
Pengembangan Kesehatan (Alat Kesehatan dan Penunjang) sedangkan poin
1 sampai 8 adalah dokumen yang harus dilengkapi untuk Sarana Prasarana
Kawasan Perdesaan
3.3 Lingkup Kegiatan
Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Pengembangan Kesehatan dan
Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan Tahun 2015 memiliki lingkup kegiatan
sebagai berikut:
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
3.3.1 Pengadaan Alat Kesehatan Bagi Puskesmas Dengan Alat
Kesehatan Tidak Lengkap Dan Tersedia Tenaga Yang
Berkompeten Dan Terlatih, diantaranya : Set Pemeriksaan umum,
PONED Set, Set Tindakan Medis/Gawat Darurat, Set Kesehatan Gigi dan
Mulut. Laboratorium Set, Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Anak KB dan
Imunisasi, Set UKS kit, Puskesmas Pembantu, Poskesdes Set dan
Posyandu Kit;
Persyaratan Umum
Kebutuhan akan adanya paket lengkap alat kesehatan Puskesmas diharapkan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Puskesmas yang alat kesehatannya tidak lengkap
2. Sarana penunjang agar alat kesehatan dapat berfungsi optimal telah tersedia
(listrik, air, genset, bangunan penunjang, dll)
3. Pengadaan alat harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme
hibah.
4. Tersedia SK Bupati/Walikota tentang nama Puskesmas yang akan menerima
bantuan alat kesehatan.
5. Tersedia tenaga yang mampu mengoperasikan alat kesehatan
6. Harga satuan alat kesehatan yang diusulkan harus menyertakan referensi
harga sebagai dasar penetapan harga satuan. Referensi harga yang diperoleh
dari e-catalog, hasil survey harga pasar, penawaran langsung perusahaan, data
elektronik/internet/website atau harga kontrak tahun sebelumnya.
7. Penetapan alat kesehatan yang diusulkan dan harga satuan yang akan
dicantumkan dalam dokumen perncanaan dan penganggaran harus dilengkapi
dengan justifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Satker.
8. Pengusulan kegiatan penunjang pengadaan hanya digunakan untuk keperluan
pembelian ATK, Honor dan Biaya Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan.
Persyaratan Teknis
1. Memperhatikan spesifikasi teknis yang disusun oleh Tim Teknis yang terdiri
dari pemegang program di direktorat Bina Penunjang edik dan Sarana
Kesehatan dan Organisasi Profesi.
2. Permenkes RI No.75 tahun2014 tentang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan Tahun 2014
3. Rincian paket Alat Kesehatan lengkap seperti tercantum dalam buku-buku
standar kelengkapan alat kesehatan yang dikeluarkan secara resmi oleh
Departemen Kesehatan RI dan masih berlaku.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
3.3.2 Pengadaan Alat Penunjang Untuk Daerah Terpencil/Sangat
Terpencil Dan Tidak Ada Listrik, yaitu Solar Cell dan Generator;
Persyaratan Umum
1. Kebutuhan akan adanya sarana penunjang Puskesmas diharapkan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: Puskesmas di wilayah
terpencil, sangat terpencil, tertingal, kepulauan, khususnya di pulau-
pulau kecil terluar, perbatasan dengan Negara lain, dengan target
pembangunan sesuai sasaran Prioritas Puskesmas di DTPK yang
tercantum dalam Kepmenkes No.758 Tahun 2011.
2. Puskesmas yang berfungsi sebagai gatekeeper
3. Pengadaan alat harus mempertimbangkan kemudahan dalam
mekanisme BMN (bukan alat kesehatan yang kecil dan mudah hilang).
4. Sarana penunjang agar alat kesehatan dapat berfungsi optimal belum
tersedia (listrik, genset,)
5. Tersedia SK Bupati/Walikota tentang nama Puskesmas yang akan
menerima bantuan alat.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan
kesanggupan memenuhi antara lain: a. Biaya operasional, b. Tidak
mengalihfungsikan sarana, tersedia tenaga yang mampu
mengoperasikan
7. Harga satuan alat yang diusulkan harus menyertakan referensi harga
sebagai dasar penetapan harga satuan. Referensi harga yang diperoleh
dari e-catalog, hasil survey harga pasar, penawaran langsung
perusahaan, data elektronik/internet/website atau harga kontrak tahun
sebelumnya.
8. Penetapan alat yang diusulkan dan harga satuan yang akan dicantumkan
dalam dokumen perncanaan dan penganggaran harus dilengkapi dengan
justifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Satker.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
3.3.3 Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan;
Persyaratan Teknis
Pembangunan sarana prasarana di daerah pedesaan, selain perlu
memperhatikan aspek konservasi tanah mengingat kondisi wilayah dengan
topografi yang sering berbukit dan dengan tanah yang peka erosi.
Ketentuan perencanaan dan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana
kawasan perdesaan jalan secara teknis harus mengacu kepada ketentuan
teknis yang tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku,
terutama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
M
EKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kesehatan dan
Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015 harus mengacu
pada Petunjuk Teknis Pembantuan Pengembangan Kesehatan dan Sarana
Prasarana Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Penggunaan dana Tugas
Pembantuan Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan Petunjuk
Perencanaan dan Pelaksanaan ini menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan
SKPD terkait.
Mekanisme pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2015,
dimana peyelenggaraannya merupakan pelimpahan wewenang sebagian
urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang didanai melalui anggaran
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan melalui mekanisme Tugas Pembantuan
adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan. Di samping itu pemberian
Tugas Pembantuan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian
permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah.
Mekanisme pelaksanaan Tugas Pembantuan dimaksud adalah urutan
kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyerahan hasil
kegiatan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah.
Langkah-Langkah Pelaksanaan
1. Persiapan
Dalam mempersiapkan pembangunan/pengadaan melalui Tugas
Pembantuan perlu dipersiapkan dokumen pengadaan, yaitu:
a. Mengecek kembali apakah ada pendanaan yg duplikasi
b. Mempersiapkan dokumen pengadaan
c. Mengecek lapangan
2. Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dan bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan
yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
B A B 4
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden No.70 Tahun
2012 tentang perubahan Kedua atas PP No.54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pelaporan
Mekanisme dan tatacara pelaporan mengacu pada Peraturan Pemerintah
No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah No.7 Tahun
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilakukan dengan beberapa
tahap kegiatan diantaranya yaitu :
a. Persiapan dan perencanaan kegiatan yang meliputi kegiatan :
Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Tugas
Pembantuan, Desain Pelaksanaan dan Kerangka Kelembagaan untuk
Koordinasi Pusat dan Daerah;
Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan dan Teknis Pelaksanaan Tugas
Pembantuan, serta Penyiapan Dokumen;
Identifikasi dan Verifikasi calon Lokasi Tugas Pembantuan;
Persetujuan dan Penetapan Lokasi;
Verifikasi penelaahan dan Klarifikasi Kelengkapan Dokumen
Perencanaan Kegiatan Tugas Pembantuan;
Pembahasan Rencana Kegiatan dengan Ditjen Anggaran untuk
Proses Penerbitan DIPA.
b. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan :
Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan di tingkat
Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
Review proposal dari Pemerintah Daerah;
Mengusulkan penetapan SKPD kepada Bupati;
Penyampaian DIPA TP kepada Kabupaten Pelaksana Tugas
Pembantuan;
Pembentukan Tim Pengadaan dan Penerima Barang;
Proses Pelelangan pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana
kawasan perdesaan sesuai pengajuan proposal ;
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
Pelatihan (Bimbingan Teknis) pengelolaan, penyusunan pelaporan
keuangan dan pelaksanaan Tugas Pembantuan bagi Satker
Kabupaten;
Distribusi bantuan Alat Kesehatan dan sarana dan prasarana
kawasan perdesaan sesuai pengajuan proposal ;
Penyusunan dan penyampaian pelaporan setiap triwulan dan
akhir/tahunan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.
c. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pendampingan :
Monitoring dan Pengendalian Pengelolaan dan Pelaksanaan Tugas
Pembantuan;
Penyusunan Laporan perkembangan pelaksanaan Tugas
Pembantuan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya;
Pendampingan dan Pelatihan Pelaksana Tugas Pembantuan
Kabupaten;
Evaluasi Pelaksanaan;
Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi dan
pendampingan kegiatan Tugas Pembantuan.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam
proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi
yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan, sebagai bahan
pengambilan keputusan dan kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi.
Pelaporan juga merupakan kewajiban pertanggungjawaban dan menjadi alat
ukur kinerja SKPD dalam melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan.
Pengawasan dan pengendalian terhadap aspek pertanggungjawaban dan
pelaporan ditujukan untuk meyakini bahwa pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan telah dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan
yang berlaku dan memenuhi prinsip akuntabilitas.
Pertanggungjwaban dan pelaporan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mencakup Aspek Manajerial
dan Akuntabilitas.
a) Aspek manajerial terdiri dari :
Perkembangan realisasi penyerapan dana,
Pencapaian target keluaran,
Kendala yang dihadapi dan
saran tindak lanjut.
b) Aspek akuntabilitas terdiri dari :
Laporan Realisasi Anggaran (dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi
antara SKPD dan KPPN setempat);
Neraca;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Laporan Pengadaan Barang;
Berita Acara Serah Terima Barang dari SKPD .
Pertanggungjawaban dan pelaporan dalam pelaksanaan Tugas
Pembantuan Kegiatan Tugas Pembantuan wajib disampaikan Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan
Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
B A B 5
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
.
Pelaporan dibuat dalam tiga jenis, yaitu:
1. Laporan Rutin (Periodik)
Laporan Triwulan dibuat setiap tiga bulan sekali paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Substansi dari
laporan rutin yaitu berisi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan
Tugas Pembantuan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Laporan
rutin juga berisi tentang realisasi penyerapan dana yang sudah
dimanfaatkan. Laporan rutin disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan ditembuskan kepada Sekretaris
Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Laporan Akhir
Berisikan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan
secara keseluruhan, mulai dari penyerapan dana, input yang telah
diberikan, output yang terbentuk, jumlah KPPSB-UP, lokasi pelaksanaan
kegiatan, perkembangan jumlah bantuan dari tahun-tahun sebelumnya
dan lain-lain. Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan ditembuskan kepada Sekretaris
Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Laporan Keuangan
Untuk laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Instansi (SAI),
dan laporan perkembangan kegiatan menggunakan format standar yang
telah disepakati, minimal mencakup informasi :
a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
b. Permasalahan yang dihadapi dan tindakan penyelesaiannya di
tingkat masyarakat dan tingkat kabupaten.
P
ENUTUP
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
B A B 6
9
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
T.A 2015
Petunjuk Teknis ini merupakan panduan dan acuan dalam pelaksanaan
kegiatan Tugas Pembantuan di lingkungan Direktoran Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
Jakarta, Agustus 2015
Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Drs. JOHOZUA M YOLTUWU, M.Si
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
19
[PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, KOORDINASI DAN FASILITASI PENDANAAN DAN
KEMITRAAN USAHA DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL, DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN CSR (TUGAS PEMBANTUAN)]
T.A 2014
Recommended