View
18
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan W.J. Lalamentik No. 20 Telp. (0380) 826553,838149,833465
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI
NOMOR : 02/PAN-DPPA/PR/IX/2013
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT selanjutnya disebut Pengguna Jasa, mengundang Penyedia Jasa Konsultansi
Bidang Sipil Transportasi Lingkup Layanan Perencanaan Jalan dan Jembatan untuk mengikuti Seleksi Sederhana
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sbb :
1. Daftar Paket Pekerjaan
No Program/Kegiatan/Nama paket Lokasi Pekerjaan Volume/
satuan
Pagu Dana
( Rp. )
Jenis
Seleksi
A. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1 PR-15P : Perencanaan Teknis Pembangunan
Jalan di Pulau Flores 1
Pulau Flores 1.00 Paket 80.000.000 Sederhana
2 PR-16P : Perencanaan Teknis Pembangunan
Jalan di Pulau Flores 2
Pulau Flores 1.00 Paket 65.000.000 Sederhana
3 PR-18P : Perencanaan Teknis Pembangunan
Jalan di Pulau Sumba
Pulau Sumba 1.00 Paket 80.000.000 Sederhana
4 PR-19P : Perencanaan Teknis Pembangunan
Jembatan di Pulau Timor 1.
Pulau Timor 1.00 Paket 55.000.000 Sederhana
5 PR-20P : Perencanaan Teknis Pembangunan
Jembatan di Pulau Timor 2.
Pulau Timor 1.00 Paket 55.000.000 Sederhana
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Sekretariat Panitia Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTT Bidang Bina
Marga Jalan W. J. Lalamentik No. 24 Telp (0380) 826553, 838149, 824009,
833465, Fax. (0380) 821286, 832368 Oebobo Kupang-NTT.
Website : http://www.lpse.nttprov.go.id
3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi Sederhana)
(dapat dilihat di SPSE)
4. Persyaratan Perserta Pengadaan :
a. Ijin Usaha : Jasa Konsultansi
b. Klasifikasi : Jasa Engineering Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
(31002)
5. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan sebagai berikut :
a. Pendaftaran Pengambilan Dokumen Kualifikasi :
Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2013 s/d Rabu, 18 September 2013
Waktu : website http://www.lpse.nttprov.go.id
Alamat Website : http://www.lpse.nttprov.go.id
Dokumen Kualifikasi dapat diunduh melalui website http://www.lpse.nttprov.go.id
2
b. Penyedia jasa yang berminat menyetujui Pakta Integritas oleh Penanggung Jawab Perusahaan.
Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.
Kupang, September 2013
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
TTD
3
BAB II
INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI (IKPPra)
A. Umum
Semua ketentuan IKKPra ini berlaku untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha dan Pengadaan
Jasa Konsultansi Orang Perseorangan secara mutatis mutandis, kecuali dalam klausul diatur atau
disebutkan secara khusus hanya berlaku untuk salah satu saja.
Dalam Instruksi Kepada Peserta kualifikasi ini, yang dimaksud dengan :
a. IKPPra Adalah instruksi kepada Peserta kualifikasi;
b. Jasa
Konsultansi
Adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware);
c. Kemitraan Adalah kerjasama usaha antara penyedia jasa konsultansi nasional maupun
dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggungjawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat
dinamakan konsorsium atau kerja sama operasi atau sebutan lainnya
sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum dan
mengalihkan tanggungjawab masing-masing anggota kerjasama usaha
kepada badan hukum tersebut;
d. LDPra Adalah Lembar Data Prakualifikasi;
e. K/L/D/I Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya,
yang selanjutnya disebut K/D/L/I adalah instansi/institusi yang
menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
f. Pengguna
Anggaran
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna
APBN/APBD.
g. Kuasa
Pengguna
Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan
4
h. Pejabat
Pembuat
Komitmen
APBN atau ditetapkan oleh Kepala daerah untuk menggunakan APBD.
yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
i. Unit Layanan
Pengadaan
Yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan adalah unit organisasi
pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa di
Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya
yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang
sudah ada.
j. Pejabat
Pengadaan
Adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
yang melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;
k. Pengguna
Barang/Jasa
Adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa
milik negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
l. Penyedia
Barang/Jasa
Adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
m. Dokumen
Kualifikasi
Adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai
dasar penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan
tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
n. Isian
Kualifikasi
Adalah dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Jasa dan diajukan kepada
Panitia Pengadaan berdasarkan formulir isian kualifikasi yang terdapat
dalam Dokumen Kualifikasi.
o. Penilaian
Kualifikasi
Adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pengadaan untuk menilai
kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa pada saat mengikuti
seleksi.
p. Pakta
Integritas
Adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
q. Surat Jaminan Adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tdak bersyarat
(unconditional) yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjamin/
Perusahaan Asuransi yang disediakan penyedia jasa kepada PA/Panitia
Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Jasa.
r. Pengadaan
secara
Elektronik (E-
Adalah proses Pengadaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan dengan
mengggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
5
Procurement)
s. Pengadaan
secara Semi
E-Procurement
Adalah proses Pengadaan Jasa Konsultansi yang sebagian kegiatannya
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
t. Pengadaan
secara Non
E-Procurement
Plus
Adalah proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dengan
transaksi secara penuh interaktif (fully interact), sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana
penjelasan dokumen seleksi/lelang masih dilakukan tatap muka antara
pengguna jasa dengan penyedia jasa,
u. Panitia
Pengadaan
Adalah tim yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan
jasa konsultansi sebelum Panitia Pengadaan terbentuk atau belum mampu
melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 (Bab XVIII Ketentuan Peralihan,
Pasal 130).
1. Lingkup
Prakualifikasi
2. Sumber Dana
3. Peserta
Prakualifikasi
yang Layak
1.1. Panitia Pengadaan mengundang para penyedia jasa konsultansi
untuk mengikuti prakualifikasi pekerjaan jasa konsultansi yang
tercantum dalam Lembar Lingkup Pekerjaan (terlampir dalam
Bab IV). Judul, nomor dan kategori paket pekerjaan ini tercantum
dalam Lembar Lingkup Pekerjaan.
2.1. Pengadaan untuk mana prakualifikasi ini dilakukan dibiayai dari
sumber pendanaan yang disebut dalam LDPra.
3.1. Jika pengadaan untuk mana prakualifikasi ini dilakukan
merupakan Pengadaan Jasa Konsultansi oleh Badan Usaha
maka pengadaan ini hanya dapat diikuti oleh semua penyedia jasa
konsultansi yang terdiri dari Perusahaan Nasional (badan usaha
yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia).
Jika pengadaan untuk mana prakualifikasi ini dilakukan
merupakan Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan maka
pengadaan ini hanya dapat diikuti oleh orang perseorangan warga
negara Indonesia. Semua penyedia jasa konsultansi harus
memenuhi ketentuan kelayakan sebagai peserta prakualifikasi
yang diatur dalam klausul ini.
3.2. Dalam hal Peserta Prakualifikasi akan atau sedang melakukan
Kemitraan baik dengan penyedia jasa konsultansi nasional
maupun asing untuk mengikuti pengadaan jasa konsultansi ini
6
4. Larangan
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan
maka Peserta Prakualifikasi yang akan atau telah ditunjuk untuk
mewakili Kemitraan berkewajiban untuk telah memiliki :
(a) Surat Perikatan Pembentukan Kemitraan yang mengatur
maksud Peserta Prakualifikasi dan mitranya untuk membentuk
Kemitraan jika lulus prakualifikasi ini; atau
(b) Surat Perjanjian Kemitraan mengenai Kemitraan yang sedang
berlangsung.
3.3. Peserta Prakualifikasi (termasuk semua anggota Kemitraan)
dilarang untuk memiliki pertentangan kepentingan.
4.1. Peserta Prakualifikasi dan pihak yang terkait dengan
prakualifikasi ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan
barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang berlaku dengan menghindari dan
tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut:
(a) Berusaha mempengaruhi PA/KPA, atau Pejabat
Pengadaan/Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun,
baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi
keinginan Peserta Prakualifikasi yang bertentangan dengan
ketentuan dan prosedur dalam Dokumen Prakualifikasi,
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(b) Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Jasa Konsultansi
lain untuk mengatur Penawaran di luar prosedur pelaksanaan
pengadaan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil
dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau
merugikan pihak lain;
(c) Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
dalam Dokumen Prakualifikasi, termasuk diantaranya Non-
Usaha Kecil yang menyalahkangunakan kesempatan dan/ atau
kemudahan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil termasuk
Koperasi kecil.
4.2. Peserta Prakualifikasi yang menurut penilaian Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan terbukti melakukan larangan-larangan dalam
klausul 4.1 IKPPra dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
(a) Sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh PPK/
Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan yang mendahului
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa
digugurkan dari proses prakualifikasi atau pembatalan
kelulusan prakualifikasi, dan diusulkan kepada PA/KPA
untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam sekurang-kurangnya
7
5. Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri
6. Larangan
Pertentangan
Kepentingan
dan Pembatasan
Lainnya
2 (dua) tahun, serta tidak diperbolehkan untuk mengikuti
pengadaan untuk 2 (dua) tahun; dan
(b) Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa
dituntut ganti rugi/ digugat secara perdata, dan/ atau
dilaporkan untuk diproses secara pidana.
4.3. Pengenaan sanksi administrasi dalam Klausul 4.2 (a) IKPPra
dilaporkan oleh PPK kepada :
(a) Pimpinan K/L/D/I; dan
(b) Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Peserta
Prakualifikasi yang bermasalah.
5.1. Jasa Konsultansi terhadap mana prakualifikasi ini dilakukan harus
diutamakan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia oleh
tenaga Indonesia.
5.2. Jika Pengadaan Jasa Konsultansi merupakan Jasa Konsultansi
oleh Badan Usaha, maka kewajiban mengutamakan produksi
dalam negeri dalam klausul 5.1 IKPPra meningkat menjadi
pembatasan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi ini hanya
kepada Perusahaan Nasional apabila didalam negeri berdasarkan
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sudah terdapat
penyedia jasa konsultansi yang sesuai dengan paket pekerjaan ini
sesuai ketentuan yang berlaku.
6.1. Larangan pertentangan kepentingan adalah untuk menjamin
perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang
bersangkutan dilarang memiliki/ melakukan peran ganda,
misalnya :
Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu
K/L/D/I yang mengikuti Jasa Konsultansi dan bersaing dengan
perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota Panitia
Pengadaan/ Pejabat Pengadaan atau sebagai Pejabat yang
berwenang menentukan pemenang seleksi/ penunjukan langsung/
pengadaan langsung ;
(a) Koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu K/L/D/I
dilarang mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi di
institusinya.
(b) Apabila terdapat beberapa penyedia jasa konsultansi yang
kepemilikan sahamnya lebih dari 50 % dimiliki/ dikuasai oleh
suatu Penyedia jasa Konsultansi yang diperkenankan
8
7. Satu Dokumen
Kualifikasi Tiap
Peserta
Prakualifikasi
mengikuti seleksi.
(c) Apabila terdapat beberapa Penyedia Jasa Konsultansi yang
salah satu pengurusnya sama maka hanya salah satu Penyedia
Jasa konsultansi yang diperkenankan mengikuti seleksi.
7.1. Setiap Peserta Prakualifikasi, baik atas nama sendiri maupun
sebagai anggota suatu Kemitraan hanya diperbolehkan untuk
menyampaikan satu Dokumen Kualifikasi.
B. Dokumen Prakualifikasi
8. Isi Dokumen
Prakualifikasi
9. Bahasa
Dokumen
Prakualifikasi
10. Perubahan
Dokumen
Prakualifikasi
8.1. Dokumen Prakualifikasi terdiri dari :
(a) Bab I Pengumuman Prakualifikasi;
(b) Bab II Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra);
(c) Bab III Lembar Data Prakualifikasi (LDPra);
(d) Bab IV Lembar Lingkup Pekerjaan
(e) Bab V Dokumen Kualifikasi
8.2. Peserta Prakualifikasi berkewajiban memeriksa keseluruhan
instruksi, formulir, dan persyaratan dalam Dokumen
Prakualifikasi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang
disyaratkan dalam Dokumen prakualifikasi sepenuhnya
merupakan resiko Peserta Prakualifikasi.
9.1. Dokumen Prakualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis
dalam proses prakualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.
10.1. Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen
prakualifikasi, Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan dapat
mengubah Dokumen Prakualifikasi (kecuali yang berkaitan
dengan Persyaratan Kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul
19 IKPPra) dengan menetapkan Adendum Dokumen
Prakualifikasi.
10.2. Setiap Adendum Dokumen Prakualifikasi yang ditetapkan
merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Dokumen
Prakualifikasi dan disampaikan secara tertulis dalam waktu
bersamaan dan memadai kepada semua Peserta Prakualifikasi.
10.3. Jika Adendum Dokumen Prakualifikasi disampaikan kepada
Peserta Prakualifikasi kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas
9
11. Berlakunya
Prakualifikasi
12. Biaya
Prakualifikasi
akhir waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi, Panitia
Pengadaan / Pejabat Pengadaan akan mengundurkan batas akhir
waktu penyampaian Dokumen Pakualifikasi.
11.1. Prakualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan jasa
konsultansi yang disebut dalam LDPra Klausul 1.1 IKPPra.
12.1. Peserta Prakualifikasi sepenuhnya menanggung biaya untuk
mengikuti prakualifikasi ini. Panitia Pengadaan / Pejabat
Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang
ditanggung oleh Peserta Prakualifikasi.
C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi
13. Dokumen
Kualifikasi
14. Bentuk
Dokumen
Kualifikasi
13.1. Formulir Dokumen Kualifikasi, yang merupakan bagian dari
Dokumen Prakualifikasi, terdiri dari :
(a) Surat Pernyataan Minat (SPM) untuk mengikuti Pengadaan;
(b) Pakta Integritas (PI); dan
(c) Formulir Isian Kualifikasi (FIK)
13.2. Peserta Prakualifikasi wajib mengisi dan melengkapi Dokumen
Kualifikasi yang telah disiapkan oleh Panitia Pengadaan / Pejabat
Pengadaan sebagaimana terlampir dalam Bab V Dokumen
Kualifikasi ini. Kecuali diminta oleh Panitia Pengadaan/ Pejabat
Pengadaan untuk klarifikasi data kualifikasi yang diatur dalam
Klausul 20 IKPPra, Peserta Prakualifikasi tidak diperbolehkan
memberikan informasi atau menyertakan dokumen melebihi yang
disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
14.1. Dokumen Kualifikasi asli harus ditandatangani oleh pimpinan/
direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur
utama sebagaimana diatur dalam Akte pendirian/perubahannya
yang dibuktikan dengan Surat Kuasa, atau kepala cabang
perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan
dengan akta otentik, atau pejabat yang menurut Surat Perjanjian
Kemitraan adalah yang berhak mewakili Kemitraan.
D. Penyampaian Dokumen Kualifikasi
15. Penyampaian
Dokumen
15.1. Untuk pengadaan dengan sistem Full E-Procurement dokumen
kualifikasi disampaikan secara Elektronik dan jika terjadi
10
Kualifikasi
16. Batas Akhir
Waktu
Penyampaian
Dokumen
Kualifikasi
17. Dokumen
Kualifikasi
Terlambat/rusa
k
kerusakan dokumen elektronik ( tidak dapat dibuka/dibaca oleh
komputer) dan/atau isinya tidak jelas/buram sehingga tidak dapat
dibaca oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan, maka
dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Dokumen Isian Kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam
Klausul 15.1 dalam format Portable Document Format (PDF)
disampaikan secara elektronik.
16.1. Dalam hal pengadaan dengan sistem Full E-Procurement Peserta
Prakualifikasi dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi secara
Elektronik dengan mengunduh/Mengupload ke website :
http://www.lpse.nttprov.go.id. Dokumen Kualifikasi harus sudah
diterima oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan selambat-
lambatnya sesuai dengan tanggal tersebut dalam LDPra.
16.2. Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan dapat mengundurkan
batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi dengan
menetapkan Adendum Dokumen Kualifikasi yang diatur dalam
klausul 10 IKPPra sehingga semua hak dan kewajiban Panitia
Pengadaan / Pejabat Pengadaan dan para Peserta Kualifikasi
disesuaikan dengan batas akhir waktu penyampaian Dokumen
Kualifikasi yang baru.
16.3. Dalam hal pengadaan menggunakan sistem Full E-Procurement
maka Dokumen Kualifikasi harus disampaikan secara elektronik
dan menunjukkan dokumen asli (hard copy) hanya dilakukan
terhadap peserta yang akan diusulkan sebagai calon pemenang
lelang dan/ atau pemenang cadangan oleh Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan.
16.4. Batas waktu penyampaian dokumen kualifikasi secara elektronik
yaitu sebelum batas waktu sebagimana ditentukan dalam Klausul
16.1 IKPPra.
17.1. Setiap Dokumen Kualifikasi yang di sampaikan
terlambat/melebihi waktu yang di tentukan sesuai dengan tanggal
tersebut dalam LDPra maka dokumen tersebut di dapat di
evaluasi oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan
17.2. Setiap Dokumen Kualifikasi elektronik yang rusak akibat
kesalahan pengiriman oleh Penyedia Jasa yang mengakibatkan
dokumen tersebut tidak dapat di evaluasi oleh Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan, maka dokumen elekronik tersebut dinyatakan
11
tidak memenuhi syarat.
E. Evaluasi Kualifikasi
18. Kerahasiaan
Proses
19. Persyaratan
Kualifikasi
18.1. Informasi yang berkaitan dengan penilaian kualifikasi dan usulan
pengesahan hasil prakualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada
para peserta prakualifikasi atau pihak lain yang tidak terkait
dengan proses prakualifikasi hingga hasil prakualifikasi
diumumkan sesuai dengan klausul 25 IKPPra.
19.1. Semua Peserta Prakualifikasi harus memiliki atau memenuhi
kualifikasi dan mengisikan data kualifikasi yang sesuai dengan
Persyaratan Kualifikasi yang tercantum dalam LDPra, ke dalam
Dokumen Kualifikasi (contoh terlampir dalam Bab V) yang
terdiri dari Surat Pernyataan Minat, Pakta integritas dan Formulir
Isian Kualifikasi yang memuat keterangan mengenai kompetensi
dan kemampuan usaha Peserta Prakualifikasi sebagai berikut :
(a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan usaha/ kegiatan sebagai Penyedia Jasa
Konsultansi;
(b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan Jasa Konsultansi;
(c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ atau direksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang
menjalani sanksi pidana;
(d) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
pengadaan;
(e) Telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang berlaku dan
dibuktikan dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
(f) Dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki pekerjaan
menyediakan jasa konsultansi baik di lingkungan pemerintah
atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak;
(g) Untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang baru berdiri kurang
dari 3 (tiga) tahun tidak diperlukan memiliki pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam huruf f, sepanjang pekerjaan
yang akan dilelangkan tidak mempersyaratkan pengalaman
tertentu;
(h) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Jasa
12
20. Klarifikasi
Dokumen
Kualifikasi
21. Penilaian
Kualifikasi
Konsultansi ini;
(i) Tidak masuk dalam daftar hitam;
(j) Memiliki alat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
pos; dan
(k) Khusus untuk penyedia jasa orang perseorangan
persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf (f) dan (g).
20.1. Sesuai dengan klausul 23.3 IKPPra Panitia Pengadaan/ Pejabat
Pengadaan dapat meminta Peserta Prakualifikasi untuk
menyampaikan klarifikasi dan/ atau untuk melengkapi data yang
kurang dalam jangka waktu tertentu yang memadai.
20.2. Permintaan klarifikasi oleh Panitia Pengadaan / Pejabat
Pengadaan dan klarifikasi oleh Peserta Prakualifikasi harus
dilakukan secara tertulis dan tidak boleh mengubah substansi data
kualifikasi.
21.1. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode
penilaian sistem gugur. Penilaian kualifikasi menghasilkan dua
kesimpulan, yaitu memenuhi persyaratan (lulus) jika Peserta
Prakualifikasi memenuhi semua persyaratan dalam klausul 19
IKPPra atau tidak memenuhi persyaratan (gugur).
21.2. Metode penilaian, kriteria, dan tatacara selain yang disebutkan
dalam klausul ini tidak diperbolehkan.
21.3. Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan memeriksa dan
membandingkan persyaratan dan data isian Peserta Prakualifikasi
dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal :
(a) Kelengkapan dokumen Kualifikasi yang terdiri dari : Surat
Penyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan, Pakta
Integritas, Formulir Isian Kualifikasi; dan
(b) Pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur dalam klausul
19.1 (a) – (k) IKPPra yang diteliti dan dinilai berdasarkan data
isian Peserta Prakualifikasi dalam Dokumen Kualifikasi.
21.4. Jika dalam penilaian kualifikasi Panitia Pengadaan menemukan
hal-hal yang kurang jelas dan/ atau data yang kurang maka
sebelum kesimpulan lulus atau gugur ditetapkan Panitia
Pengadaan / Pejabat Pengadaan dapat meminta klarifikasi dari
Peserta Prakualifikasi sebagaimana diatur dalam klausul 20
IKPPra.
13
22. Penilaian
Persyaratan
Teknis
Kualifikassi
23. Pembuktian
Kualifikasi
22.1. Penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan
Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
22.2. Terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi Persyaratan
Kualifikasi dilanjutkan dengan evaluasi Persyaratan Teknik
Kualifikasi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
(a) Pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan
kompleksitas yang setara dengan bobot 50-60 %;
(b) Kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/
direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan
kompleksitas yang setara dengan bobot 40 – 50 %.
22.3. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dan Evaluasi
Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukkan dalam Calon Daftar
Pendek untuk kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi.
23.1. Terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek,
dilakukan pembuktian kualifikasi .
23.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian
dokumen dan meminta salinannya.
23.3. Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi
dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
23.4. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data,
maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan
dalam Daftar Hitam.
F. Hasil Prakualifikasi
24. Penetapan Hasil
Prakualifikasi
24.1. Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan menetapkan Daftar
Pendek (short list) paling kurang 5 (lima) dan paling banyak 7
(tujuh) peserta dari daftar yang telah lulus pembuktian kualifikasi
berdasarkan urutan terbaik untuk seleksi umum.
24.2. Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 5
(lima), maka seleksi dinyatakan gagal.
24.3. Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan menetapkan Daftar
Pendek (short list) paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5
(lima) peserta dari daftar yang telah lulus pembuktian kualifikasi
berdasarkan urutan terbaik untuk seleksi sederhana.
14
25. Pengumuman
Hasil
Prakualifikasi
26. Sanggahan
Kualifikasi
27. Prakualifikasi
24.4. Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3
(tiga), maka seleksi dinyatakan gagal.
25.1. Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan disampaikan kepada semua peserta
prakualifikasi dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan / Pejabat
Pengadaan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum dan/ atau internet.
26.1. Peserta seleksi dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis
kepada Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan dalam waktu 5
(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai
bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK,
PA/KPA, dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
26.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi
penyimpangan prosedur meliputi :
(a) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam
dokumen kualifikasi;
(b) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat; dan/ atau
(c) Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan/ Pejabat
Pengadaan dan/ atau Pejabat yang berwenang lainnya.
26.3. Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan wajib memberikan
jawaban tertulis atas semua sanggahan selambat-lambatnya 5
(lima) kerja setelah menerima surat sanggahan.
26.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan menyatakan seleksi ulang.
26.5. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah,
dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
26.6. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi, dan
proses seleksi tetap dilanjutkan apabila ternyata sanggahan tidak
benar.
27.1. Dalam seleksi sedehana, apabila jumlah peserta yang lulus
15
Ulang
28. Undangan
Kepada Peserta
yang masuk
Daftar Pendek
kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman
ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta
yang telah lulus penilaian kualifikasi.
27.2. Sebelum proses prakualifikasi ulang, dilakukan pengumuman
prakualifikasi dengan cara yang sama seperti pengumuman
prakualifikasi sebelumnya.
27.3. Penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu di
prakualifikasi ulang.
27.4. Jika setelah diulang peserta yang lulus prakualifikasi hanya 2
(dua) peserta maka proses seleksi dilanjutkan.
27.5. Jika setelah seleksi ulang yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu)
peserta maka proses seleksi dilakukan seperti proses penunjukan
langsung.
27.6. Jika dalam pelaksanaan seleksi ulang terjadi KKN maka Panitia
Pengadaan / Pejabat Pengadaan wajib menghentikan proses
pengadaan.
28.1. Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan mengundang semua
peserta yang masuk dalam Daftar Pendek (short list) untuk
mengambil Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan :
(a) Tidak ada sanggahan dari peserta;
(b) Sanggahan terbukti tidak benar; dan
(c) Masa sanggah berakhir.
28.2. Peserta yang diundang berhak mengambil/mendownload
Dokumen Pemilihan di website : http://www.lpse.nttprov.go.id atau
bisa mengambil langsung di sekretariat Panitia Pengadaan Jasa
Konsultansi Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT.
16
BAB III LEMBAR DATA PRAKUALIFIKASI
(LDPra)
Klausul-klausul Acuan Dalam Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi
1. Lingkup
Prakualifikasi
2. Sumber Dana
3. Peserta
Prakualifikasi
yang Layak
4. Batas Akhir
Waktu
Penyampaian
Dokumen
Kualifikasi
Nama Panitia Pengadaan : Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan
Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
Alamat : Jln. W. J. Lalamentik No. 24 Kupang
Judul Paket Pekerjaan:
1. Paket PR-15P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau
Flores 1
2. Paket PR-16P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau
Flores 2
3. Paket PR-18P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau
Sumba
4. Paket PR-19P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan
Pulau Timor 1
5. Paket PR-20P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di
Pulau Flores 2
Sumber Dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini
berasal dari APBD Provinsi yang telah disediakan dalam DPPA - SKPD
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013
a. Perusahaan Nasional yang dapat mengikuti prakualifikasi ini dibatasi
hanya untuk perusahaan yang berbentuk Badan Usaha / Perseroan
Terbatas
b. Paket pekerjaan dalam Klausul 1.1 IKPPra yang berdasarkan sifat
pekerjaannya dicadangkan bagi dan hanya dilelangkan di antara
Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil : (YA/TIDAK)
Batas Akhir Pemasukan Dokumen Kualifikasi :
Hari : Kamis
Tanggal : 19 September 2013
Waktu : 10.00 Wita.
Alamat : Website http://www.lpse.nttprov.go.id.
17
5. Persyaratan
Kualifikasi
a. Peserta Prakualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki Izin
Usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi
pemerintah yang berwenang (IUJK/SIUP), ....................(isi sesuai
dengan izin usaha yang dipersyaratkan untuk Pekerjaan Konsultansi ini) dan
Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Sipil Sub Bidang
Transportasi dan Kualifikasi .......................... (isi sesuai dengan
klasifikasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Pekerjaan Jasa
Konsultansi ini)
b. Memiliki kinerja baik di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK).
c. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :
(1) Direktur utama/ pimpinan perusahaan;
(2) Penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa)
(3) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat
yang dibuktikan dengan dokumen otentik; dan
(4) Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
d. Memiliki surat ijin usaha jasa konsultansi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
e. Menyampaikan pernyataan/ pengakuan tertulis bahwa badan usaha
yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan
usahanya;
f. Salah satu dan/ atau semua pengurus badan usaha tidak masuk
dalam Daftar Hitam;
g. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh
pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Psal 29
dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan
terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan
ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
h. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa
konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub
kontrak;
i. Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan sesuai;
j. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta
personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
k. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
dikerjakan;
l. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan :
18
(1) Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/ Kemitraan
yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang
mewakili kemitraan tersebut; dan
(2) Penilaian kualifikasi pada huruf (a) sampai dengan huruf (j)
dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam
Kerja Sama Operasi/ Kemitraan;
m. Untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen
mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli
spesialis yang diperlukan, atau pengalamam tertentu;
n. Memiliki tenaga ahli dengan klasifikasi ....................... dan
kualifikasi keahlian ........................................ (isi sesuai dengan
keahlian yang diperlukan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi ini) serta harus
memenuhi persyaratan : ................................................... (isi dengan
persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalamann, dan kemampuan manajerial
yang diperlukan, jika diperlukan) dan memiliki tenaga teknis dengan
kualifikasi kemampuan ........................................................... (isi
dengan kemampuan teknis yang diperlukan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi
ini, jika diperlukan), serta harus memenuhi persyaratan :
..................................................................... (isi dengan persyaratan
pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan, jika
diperlukan)
19
Lingkup Pekerjaan
Latar Belakang
1. Gambaran Umum
Kegiatan ini dilaksanakan : Untuk melaksanakan pekerjaan
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Provinsi NTT.
2. Alasan Kegiatan
Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan
rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan
didalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu
team yang akan bertugas sebagai perencana yang berperan
membantu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, didalam
melaksanakan perencanaan teknis. Team perencana dimaksud
adalah penyedia jasa konsultansi pekerjaan perencanaan teknis.
Maksud dan Tujuan
1. Maksud Kegiatan :
Membantu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT dalam rangka
melaksanakan pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
pada ruas-ruas jalan Provinsi NTT
Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh
Penyedia Jasa Konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain
yang memenuhi persyaratan spesifikasinya.
2.Tujuan
Tersedianya data perencanaan teknis jalan (Detailed Engineering
Design (DED)/Full Design) pada ruas jalan provinsi/strategis yang
akurat (efektif & efisien) sesuai kebutuhan lapangan yang akan
digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk pelaksanaan kegiatan
pembangunan/ peningkatan/pemeliharaan jalan di provinsi NTT
20
Sasaran
Perencanaan Teknis Pembangunan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan pada ruas jalan provinsi ataupun non status tahun
anggaran 2013.
Judul Paket Pekerjaan PR - 15P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Flores 1
Nama Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
Nilai Paket Pekerjaan Rp. 80.000.000
Kategori Paket Pekerjaan (Non-Konstruksi)
Lingkup Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan
Lokasi Pekerjaan Di Pulau Flores
Jangka Waktu
Pelaksanaan
1,0 bulan/30 Hari Kalender
Keluaran Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Flores
Judul Paket Pekerjaan PR - 16P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Flores 2
Nama Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
Nilai Paket Pekerjaan Rp. 65.000.000
Kategori Paket Pekerjaan (Non-Konstruksi)
Lingkup Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan
Lokasi Pekerjaan Di Pulau Flores
Jangka Waktu
Pelaksanaan
0,8 bulan/24 Hari Kalender
Keluaran Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Flores.
Judul Paket Pekerjaan Paket PR-18P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Sumba
Nama Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
Nilai Paket Pekerjaan Rp. 80.000.000
21
Kategori Paket Pekerjaan (Non-Konstruksi)
Lingkup Pekerjaan
Perencanaan Teknis Jalan
Lokasi Pekerjaan Di Pulau Sumba
Jangka Waktu
Pelaksanaan
1,0 bulan/30 Hari Kalender
Keluaran Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Sumba
Judul Paket Pekerjaan Paket PR-19P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Pulau
Timor 1
Nama Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan
Nilai Paket Pekerjaan Rp. 55.000.000
Kategori Paket Pekerjaan (Non-Konstruksi)
Lingkup Pekerjaan Perencanaan Teknis Jembatan
Lokasi Pekerjaan Di Pulau Timor
Jangka Waktu
Pelaksanaan
1,0 bulan/30 Hari Kalender
Keluaran Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Pulau Timor
Judul Paket Pekerjaan Paket PR-20P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Pulau
Timor 2
Nama Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan
Nilai Paket Pekerjaan Rp. 55.000.000
Kategori Paket Pekerjaan (Non-Konstruksi)
Lingkup Pekerjaan Perencanaan Teknis Jembatan
Lokasi Pekerjaan Di Pulau Timor
Jangka Waktu 1,0 bulan/30 Hari Kalender
23
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
SELEKSI SEDERHANA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
Paket Pekerjaan :
SELEKSI SEDERHANA
1. Paket PR-15P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Flores 1
2. Paket PR-16P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Flores 2
3. Paket PR-18P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Sumba
4. Paket PR-19P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Pulau Timor 1
5. Paket PR-20P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Pulau Timor 2
24
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dinas Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2013
Dokumen Kualifikasi terdiri dari :
(a) Surat Pernyataan Minat
(b) Pakta Integritas
(c) Formulir Isian Kualifikasi
25
SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN PAKET PEKERJAAN ................................
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ...................................... (nama wakil sah jika badan usaha/ kemitraan. Jika bukan badan
usaha maka nama orang perseorang)
Jabatan : ...................................... (Jika orang perseorang maka cukup diberi tanda “...”)
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan ..........................
dan atas nama ...................................... (pilih yang sesuai dan cantumkan nama)
Alamat : ................................................................
Telepon : ................................................................
Email : ................................................................
menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh
proyek/ satuan kerja .................................., tahun anggaran 2013 maka dengan ini saya menyatakan
berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/ kegiatan : ................... sampai selesai.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
Kupang, .........................................2013
PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang
Perseorangan .................... (pilih yang sesuai dan cantumkan
nama)
(tanda tangan)
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
(jabatan)
(jika kemitraan maka cantumkan tanda
tangan dan nama setiap anggota Kemitraan)
Dokumen Kualifikasi (a) : Surat Pernyataan Minat
Materai
Rp. 6000,-
Tanggal &
Cap
Perusahaan
26
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan ……………….. pada
proyek/satuan kerja …………… dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang bewajib/berwewenang apabila mengetahui ada indikasi KKN
di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan
proffesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk
memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian
pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya
bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
……………[tempat], ………[tanggal] ………….. [bulan] 20….
PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/
Orang Perseorangan
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan]
[Jika Kemitraan maka cantumkan tanda tangan
dan nama setiap anggota Kemitraan]
27
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
UNTUK BADAN USAHA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ........................................[nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : ........................................[diisi sesuai jabatan dalam akta
pendirian perusahaan dan perubahannya]
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ atau lainnya ................. [pilih yang sesuai
dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat : ..................
No. Telepon : ..................
No. Fax : ..................
E-mail : ..................
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris
........................................... [sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor
dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka dicantumkan tambahan Surat
Perjanjian Kemitraan/KSO];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I, yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I
ditulis sebagal berikut: “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam Perencanaan pengadilan, tidak
pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
28
A. Data Administrasi
1. Nama ( PT/CV/Firma : ......................................................................
atau lainnya.)
2. Status : Pusat Cabang
3. Alamat Kantor Pusat : ......................................................................
Nomor Telepon : ......................................................................
No. Fax : ......................................................................
E-Mail : ......................................................................
4. Alamat Kantor Cabang : ......................................................................
Nomor Telepon : ......................................................................
No. Fax : ......................................................................
E-Mail : ......................................................................
B. Izin Usaha
1. Surat izin usaha Jasa Konsultasi : a. Nomor ...................................................
b. Tanggal .................................................
2. Masa berlaku izin usaha : ....................................................................
3. Instansi pemberi izin Usaha : ....................................................................
C. Izin atau syarat lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang diselesaikan)
1. Surat izin atau syarat .......*) : a. Nomor ..............................................
: b. Tanggal .............................................
2. Masa berlaku izin atau syarat : ...........................................................
3. Instansi pemberi izin atau syarat : ...........................................................
*) Surat izin atau syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku (contoh :
Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO) dan Sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3)).
29
D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Akta Pendirian PT / CV / Firma / atau lainnya
a. Nomor Akta :
b. Tanggal :
c. Nama Notaris :
2. Akta Pendirian PT / CV / Firma / atau lainnya
a. Nomor Akta :
b. Tanggal :
c. Nama Notaris :
E. Pengelola Badan Usaha
1. Komisaris / pengawas untuk perseroan terbatas (PT)
No Nama No. KTP Jabatan dalam badan
usaha
2. Direksi / Pengurus Badan Usaha
No Nama No. KTP Jabatan dalam badan
usaha
F. Data Keuangan
1. Susunan kepemilikan saham (untuk PT/ Susunan Persero ( Untuk CV/Firma)
No Nama No. KTP Persentase
30
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...........................................................
b. Bukti laporan pajak tahun terakhir : No ................ Tanggal ............
c. Bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) :
1. PPh Pasal 21 : No ................. Tanggal ...........
2. PPh Pasal 23 : No ................. Tanggal ...........
3. PPh Pasal 25/29 : No ................. Tanggal ...........
4. PPN : No ................. Tanggal ...........
d. Surat keterangan Fiskal *) No ................. Tanggal ..................
*) Apabila digunakan oleh penyedia sebagai pengganti huruf b dan c
G. Data Personalia
No. Nama Tgl/bln/
thn lahir
Tingkat
Pendidikan
Jabatan
Dalam
Pekerjaan
Pengalaman
Kerja
(tahun)
Profesi/
Keahlian
Sertifikat/
Ijasah
1 2 3 4 5 6 7 8
H. Data Fasilitas / Peralatan/Perlengkapan
No.
Jenis Fasilitas
/ Peralatan /
Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas
atau Output
Pada Saat
Ini
Merk
dan
Tipe
Tahun
Pembuatan
Kondisi
(%)
Lokasi
Sekarang
Status
Kepemilikan
/ Dukungan
Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31
I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertingi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
No
.
Nama
Paket
Pekerjaan
Sub
Bidang
Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas/
Pejabat Pembuat
Komitmen
Kontrak Tanggal Selesai
Menurut
Nama
Alamat
dan
Telepon
Nomor
dan
Tanggal
Nilai
(Rp.) Kontrak
BA Serah
Terima
(PHO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
No.
Nama
Paket
Pekerjaan
Sub
Bidang
Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas/
Pejabat Pembuat
Komitmen
Kontrak Progres Terakhir Rencana
Tanggal
Kontrak
Berakhir Nama
Alamat
dan
Telepon
Nomor
dan
Tanggal
Nilai
(Rp.)
Kontrak
(Rencana)
%
Prestasi
Kerja
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32
K. Modal Kerja
Surat dukungan keuangan dan Bank:
Nomor : ....................................................................................
Tanggal : ....................................................................................
Nama Bank : ....................................................................................
Nilai : Rp ......................... (..............dalam huruf..........) ......
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari
ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan
usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar
Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
......................... [tempat], ...................... tanggal ............................. [bulan] 20 ............. [tahun]
PT/CV/Firma / atau lainnya
........................... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan materi Rp 6.000,- dan tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan pada badan usaha]
33
PETUNJUK CARA PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI (FIK)
A. Adminitrasi
1) Diisi dengan Nama badan Usaha peserta.
2) Pilih status badan Usaha (Pusat/Cabang)
3) Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi.
4) Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor pusat badan usaha yang dapat
dihubungi, apabila peserta berstatus kontor cabang.
B. Izin Usaha
1) Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitnya.
2) Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
3) Diisi dengan instansi penerbit surat izin usaha.
C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)
1) Diisi dengan jenis surat izin, nomor, tanggal penerbitannya
2) Diisi dengan masa berlaku izin.
3) Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.
D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1). Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte pendirian badan usaha
2). Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila
ada .
E. Pengurus
1). Diisi dengan nama, nomor KTP, dan Jabatan dalam Badan Usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas
2). Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha
F. Data Keuangan
1). Diisi dengan nama, nomor KTP, dan presentase kepemilikan saham/persero
2). Pajak.
a. Diisi NPWP Badan Usaha.
b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan
c. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir)
1). PPh Pasal 21.
2). PPh Pasal 23.
3). PPh Pasal 25/Pasal 29.
d. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan
dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal
(SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
G. Data Pengalaman Perusahaan
Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat
pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen,
nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal
34
Berita Acara Serah Terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh ) tahun
terakhir.
H. Data Personalia (Tenaga Ahli Tetap)
Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (sarjana, pasca sarjana), keahlian
/spesialisasinya, lama pengalaman kerja, kemampuan manajerial yang dimiliki dan tahun penerbitan
sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli tetap yang dimiliki.
I. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
Diisi dengan jenis jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam
prosentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari
masing-masing fasilitas/peralatan /perlengkapan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukan
pada waktu pembuktian kualifikasi.
J. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan
Diisi dengan nama paket pekerjaan, Bidang/Sub Bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan
pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen,
nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta presentasi progres menurut kontrak dan presentasi kerja
terakhir.
K. Surat Perjanjian Kemitraan
Dibuat di atas kertas segel, apabila peserta merupakan badan usaha yang bermitra. Untuk pekerjaan
kompleks maka harus di-akta notaris-kan.
35
BAB. VI
TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
A. Umum
1. Penilaian Dokumen Kualifikasi dilakukan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan hanya berdasarkan
data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi yang telah diisi oleh peserta.
2. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan
klarifikasi secara tertulis dan ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan peserta,
namun tidak boleh mengubah persyaratan kualifikasi.
3. Apabila ditemui data/keterangan yang disampaikan tidak benar/atau ada pemalsuan, maka peserta
digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukan dalam daftar hitam.
B. Tahapan Penilaian Kualifikasi
1. Penilaian Persyaratan Kualifikasi
Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode Sistem Gugur.
Penilaian persyaratan kualifikasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi persyaratan
kualifikasi (Lulus) dan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi (Gugur).
Terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan evaluasi
persyaratan teknis kualifikasi.
Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila :
a. Memiliki Izin usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah
yang berwenang (IUJK) Jasa Konsultansi dan Sertifikat Badan Usaha Bidang dan Sub Bidang
yang sesuai dengan paket pekerjaan.
b. Memiliki kinerja baik di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
c. Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh :
(1) Direktur Utama/Pemimpin Perusahaan;
(2) Penerima Kuasa dari Direktur Utama/Pemimpin Perusahaan yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa);
(3) Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau
(4) Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama,
dan;
(5) Bermeterai.
d. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa Badan Usaha yang bersangkutan dan
manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan
kegiatan usahanya.
f. Salah satu dan/atau semua Pengurus Badan Usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
g. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT) Tahunan
serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal
29 dan PPN (bagi pengusaha kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun
berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal
(SKF);
h. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan Pemerintah maupun Swasta termasuk
pengalaman subkontrak;
i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
36
j. Memiliki kemampuan pada Sub Bidang pekerjaan-pekerjaan yang sesuai;
k. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan
untuk pelaksanaan pekerjaan;
l. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
m. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan :
(1) Wajib mempunyai Perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan yang memuat presentase
kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, dan;
(2) Penilaian kualifikasi pada huruf a) sampai dengan huruf j) dilakukan terhadap seluruh peserta
yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/Kemitraan;
n. Untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki Sertifikat Manajemen Mutu/ISO atau persyaratan lain
seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu.
2. Penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi :
Penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan
Calon Daftar Pendek dengan kriteria sebagai berikut :
a) Pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot
50-60% ;
b) Kepemilikan Tenaga Ahli Tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada
pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 40-50% ;
Rumus Penilaian
Nilai Teknis (NT) = {(50%-60%) x Nilai PP} + {(40%-50%) x Nilai TA };
Nilai PP = Nilai PPn x 50%-60%
Nilai PPt
PPn, PPt = Σ (NKxF1xF2xF3)
TAn, TAt = Σ (JPxF1xF2) x 40-50%
Dimana :
Nilai TA = Nilai dari jumlah Tenaga Ahli Tetap yang mempunyai pengalaman sejenis dan kompleksitas
setara
Nilai PP = Nilai dari jumlah pengalaman perusahaan pekerjaan sejenis dan kompleksitas setara
PPt = Nilai jumlah pengalaman perusahaan tertinggi
PPn = Nilai jumlah pengalaman masing-masing perusahaan
TAt = Nilai jumlah kepemilikan tenaga ahli tetap tertinggi
Tan = Nilai jumlah kepemilikan tenaga ahli tetap masing-masing perusahaan
NK = Nilai kontrak pengalaman perusahaan
F1 = Faktor sejenis pengalaman perusahaan dan tenaga ahli
F2 = Faktor kompleksitas pengalaman perusahaan dan tenaga ahli
F3 = Faktor Net Present Value (NPV) pengalaman perusahaan
JP = Jumlah pengalaman pekerjaan sejenis dan kompleksitas setara pada tenaga
ahli
Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan pengalaman perusahaan
pada pekerjaan sejenis dan kompleksitas setara dan kepemilikan TA tetap yang sama, maka penentuan
peringkat Calon Daftar Pendek didasarkan pada perolehan nilai pengalaman perusahaan pada pekerjaan
sejenis yang lebih tinggi.
Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dalam Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukkan
dalam Calon Daftar Pendek untuk kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi.
37
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan W.J. Lalamentik No. 20 Telp. (0380) 826553,838149,833465
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
SELEKSI SEDERHANA
PENYEDIA JASA KONSULTANSI
Nomor : 02/PAN-DPPA/PR/IX/2013
Tanggal : 12 September 2013
PAKET PEKERJAAN :
1. Paket PR-15P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Flores 1
2. Paket PR-16P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Flores 1
3. Paket PR-18P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Pulau Sumba
4. Paket PR-19P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Pulau Timor 1
5. Paket PR-20P : Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Pulau Timor 2
SUMBER DANA : APBD PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN : 2013
Kupang, 12 September 2013
38
Daftar Isi
BAB I. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI ..................................................................... 1
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI (IKPPra) ...................... 3
Daftar Klausul ............................................................................................................... 3
BAB III. LEMBAR DATA PRAKUALIFIKASI (LDPra) ..................................................... 14
Keterangan .................................................................................................................... 14
BAB IV. LEMBAR LINGKUP PEKERJAAN ........................................................................ 17
Keterangan .................................................................................................................... 17
BAB V. DOKUMEN KUALIFIKASI ..................................................................................... 23
Keterangan .................................................................................................................... 23
BAB VI. TATA CARA PENGISIAN KUALIFIKASI ............................................................ 35
Keterangan .................................................................................................................... 35
39
Daftar Klausul
BAB I. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI .................................................................... 1
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI (IKPPra) ..................... 3
Daftar Klausul ............................................................................................................... 3
A. UMUM ................................................................................................................... 3
1. Lingkup Prakualifikasi ..................................................................................... 5
2. Sumber Dana ................................................................................................... 5
3. Peserta Prakualifikasi yang Layak .................................................................. 5
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan ................ 5
5. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri ......................................................... 6
6. Larangan Pertentangan Kepentingan dan Pembatasan lainnya ........................ 6
7. Satu Dokumen Kualifikasi Tiap Peserta Prakualifikasi .................................. 7
B. DOKUMEN PRAKUALIFIKASI ...................................................................... 7
8. Isi Dokumen Prakualifikasi ............................................................................. 7
9. Bahasa Dokumen Prakualifikasi ..................................................................... 7
10. Perubahan Dokumen Prakualifikasi ............................................................... 7
11. Berlakunya Prakualifikasi ............................................................................... 7
12. Biaya Prakualifikasi ........................................................................................ 7
C. PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI ....................................................... 8
13. Dokumen Kualifikasi ....................................................................................... 8
14. Bentuk Dokumen Kualifikasi ......................................................................... 8
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI ............................................... 8
15. Penyampulan dan Penandaan Sampul ............................................................. 8
16. Batas Akhir Waktu Penyampaian Dokumen Kualifikasi ............................... 9
17. Dokumen Kualifikasi Yang Terlambat ........................................................... 9
E. EVALUASI KUALIFIKASI ............................................................................... 10
18. Kerahasiaan Proses .......................................................................................... 10
19. Persyaratan Kualifikasi ................................................................................... 10
20. Klarifikasi Dokumen Kualifikasi .................................................................... 10
21. Penilaian Kualifikasi ....................................................................................... 11
22. Penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi ....................................................... 11
23. Pembuktian Kualifikasi ................................................................................... 11
F. HASIL PRAKUALIFIKASI ............................................................................... 12
24. Penetapan Hasil Prakualifikasi ........................................................................ 12
25. Pengumuman Hasil Prakualifikasi ................................................................. 12
26. Prakualifikasi Ulang ....................................................................................... 12
27. Undangan Kepada Peserta Yang masuk Daftar Pendek ................................. 12
BAB III. LEMBAR DATA PRAKUALIFIKASI (LDPra) ..................................................... 14
Keterangan .................................................................................................................... 14
BAB IV. LEMBAR LINGKUP PEKERJAAN ........................................................................ 17
Keterangan .................................................................................................................... 17
BAB V. DOKUMEN KUALIFIKASI ..................................................................................... 23
Keterangan .................................................................................................................... 23
42
BAB III
LEMBAR DATA PRAKUALIFIKASI
(LDPra)
Keterangan
Bab III Dokumen Prakualifikasi mengenai Lembar Data Prakualifikasi (LDPra)
Memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan lebih
lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra)
43
BAB IV
LEMBAR LINGKUP PEKERJAAN
Keterangan
Bab IV Dokumen Prakualifikasi mengenai Lembar Lingkup Pekerjaan ini
memuat informasi lebih lanjut mengenai lingkup pekerjaan yang dimaksud
dalam Klausul 1.1 Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra).
44
BAB V
DOKUMEN KUALIFIKASI
Keterangan
Peserta Prakualifikasi wajib melengkapi dan menyerahkan Dokumen Kualifikasi ini.
Dokumen ini digunakan untuk penilaian pemenuhan persyaratan kualifikasi
sebagaimana diatur dalam Klausul 19 Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra).
Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan
Recommended