View
226
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016-2017
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I. KETERANGAN
1. Hari : Jumat
2. Tanggal : 7 Oktober 2016
3. Waktu : 09.55 WIB – 11.41 WIB
4. Tempat : R. Rapat
5. Pimpinan Rapat :
1. Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M. (Ketua Pansus Tatib)
2. Drs. H. Akhmad Muqowam (Wakil Ketua Pansus Tatib)
3. Fahira Idris, S.E., M.H. (Wakil Ketua Pansus Tatib)
6. Sekretaris Rapat :
7. Acara :
8. Hadir : Orang
9. Tidak hadir : Orang
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 1
II. JALANNYA RAPAT:
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Skorsing sejenak.
KETOK 1X
Nah, ini dia yang selalu dipersoalkan Ibu Anna ini. Saya mau sekali perlihatkan
Undang-Undang MD 3, panitia kerja dalam artian, saya skorsing ini Pak Muqowam, tetapi
pas Bapak masuk sudah bisa dimulai ini, tetapi biar dulu Bapak sejenak bernapas, tidak apa-
apa. Tetapi ini kan kita sudah, ya saya meyakinkan Ibu Anna, tetapi Ibu Anna tidak ada, 264
MD3, panitia kerja dalam artian komite dibentuk oleh DPD dan merupakan Alat
Kelengkapan DPD yang bersifat tetap. Keanggotaan panitia kerja ditetapkan dalam Sidang
Paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD pada setiap permulaan tahun siding.
Tahun sidang itu adalah Agustus ke Agustus kan, kecuali pada permulaan tahun sidang
terakhir dari masa keanggotaan DPD. Artinya, ini dikecualikan kalau pemahaman saya, pada
saat nanti karena kita berakhirnya tahun sidang itu Agustus, Oktober, dan memulainya
Oktober, maka pada saat Oktober, bukan memulai masa sidang, memulainya kita
keanggotaan Oktober, maka itu yang dimaksud pengecualian. Panitia kerja dipimpin oleh
pimpinan panitia kerja. Tidak ada menyebutkan pimpinan panitia kerja alias pimpinan komite
itu masa kerjanya 1 tahun sidang. Ndak, ini kan Ibu Anna ini yang ngotot terus bahwa ini
undang-undang ini yang mengatur bahwa tiap tahun, meskipun memang saya pribadi
berpikir-pikir terus kalau, ini belum rapat ini Pak Muqowam, belum rapat, brain storming
saja dulu, kalau pimpinan alat kelengkapan di luar Pimpinan DPD diperlakukan seperti
sekarang sama 2,5 tahun, pertama apa pembedaannya, yang kedua dinamisnya itu alat
kelengkapan dalam kepemimpinan diperlukan. Sehingga, saya tadinya cenderung berpikir, ya
kembali pertahun. Jadi, seperti Bu Anna bukan berarti diatur di undang-undang, itu kan
kesepakatan pansus, nanti dituangkan dalam keputusan pansus atau Paripurna kalau disetujui.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
Jadi artinya kalau Pak Ketua, Bapak antara Pimpinan DPD dengan alat kelengkapan
kita harus bedakan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Sedikit bedakan karena pada dasarnya sama-sama pimpinan alat kelengkapan, tetapi
memang agak beda. Nah, kalau 2,5 tahun semua seperti sekarang ini memang di mana
bedanya juga itu? Terutama, di pimpinan alat kelengkapan kan itu sangat dinamis karena
rutin. Itulah yang rutin dari waktu ke waktu ya. Kedua, pergeseran Pak, pergeseran
keanggotaan itu setiap masa sidang itu setiap anggota, bahkan bukan saja masa sidang
RAPAT DIBUKA PUKUL 09.55 WIB
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 2
sebenarnya, anggota itu berhak berpindah dari satu alat kelengkapan ke alat kelengkapan
lainnya berdasarkan kesepakatan provinsinya. Nah, inilah yang terjadi kemarin karena setiap
tahun keanggotaan alat kelengkapan ditetapkan, jadi bisa bergeser berpindah, bahkan
sebenarnya sebelum akhir tahun pun boleh kalau tiba-tiba saya tidak bersepakat di provinsi
saya, mau pindah ke komite yang lain, yang satunya mau pindah ke komite yang lain, yang
penting kan kalau saya tidak salah selanjutnya di tatib itu, diumumkan dalam Sidang
Paripurna dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPD untuk kepentingan administrasi.
Jadi, ada lagi yang dia persoalkan di undang-undang yang disetir? Ini soal undang-
undang ini, pembaca undang-undang apa lagi kemarin yang juga agak dipersoalkan itu ya.
Bu Anna itu, ada yang catat tidak? Selalu menyebut menurut Undang-Undang MD3, berarti
sudah dua kali kita tampilkan di layar ini, pasal, oh ini yang dimaksud ini jawabannya ndak
ada di undang-undang ini, ndak ada di undang-undang, ndak ada di Undang-Undang 264.
Coba turun terus, tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan, tugas panitia kerja dalam
pemberian pertimbangan, tugas panitia kerja dalam bidang pengawasan, Panitia Perancang
Undang-Undang, terus saja, sama semua ini copy paste ini, artinya itu juga sama semua di
alat kelengkapan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Panitia
Perancang Undang-Undang diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Panitia Perancang Undang-
Undang, oh Panitia Perancang, bukan anu sorry-sorry Badan Kehormatan, sorry. Coba turun
lagi, ini supaya bukan Badan Kehormatan tidak, ini tentang kewenangan administrasi saya
lihat yang sering menjadi perdebatan. Yang mengeluarkan undangan itu pimpinan alat
kelengkapan, Pimpinan DPD, atau sesjen. Saya dengan Pak Benny ini, Pak Muqowam,
bedanya kan Bapak kelasnya di atas, kami kelasnya di bawah. Kami di DPRD itu, tidak ada
sekretariat mengeluarkan undangan. Yang mengeluarkan udangan itu adalah pimpinan
masing-masing. Kalau Paripurna, Pimpinan DPRD; kalau gabungan juga Pimpinan DPRD,
karena kalau gabungan alat kelengkapan dipimpin oleh Pimpinan DPRD, tetapi bukan kepala
bagian sekretariat yang mengeluarkan undangan untuk itu. Itulah supaya berfungsi pimpinan
alat kelengkapan ada pekerjaannya kan, dia mengeluarkan undangan. Bahasa lainnya pernah
saya agak ngotot memang sedikit, Pak Benny itu, kok saya merasa diperintah oleh setjen ya,
kok saya merasa diperintah oleh setjen. Sekretariat jenderal memfasilitasi administrasi dan
keuangan anggota. Pernah saya protes begini, Pak Sesjen jangan bersurat kepada anggota.
Saya pernah kasih ingat pribadi, “Pak Sesjen mohon maaf, Bapak profesor di bidangnya,
tetapi saya profesor di bidang saya, tolong Bapak jangan buat surat kepada pimpinan alat
kelengkapan.” “Oh saya mewakili pimpinan.” “Bapak ndak berhak mewakili Pimpinan DPD,
tidak ada kewenangan Bapak. Pimpinan DPD berhak mewakili ke sekretariat jenderal malah
karena Pimpinan DPD bertindak ke dalam dan ke luar.”
Atau kita mulai karena sudah ada Bang Ken?
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Sekretariat jenderal tidak punya kop surat, kecuali kalau dia bicara kepegawaian, dia
pake Korpri-nya, jadi tidak ada kop suratnya sekretariat jenderal, kecuali kop DPD.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 3
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Apa wilayah tatib itu atau wilayah.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oke.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah kourum dan sudah ada calon
dari wilayah barat , bakal calon malah kalau begitu, balon ya, bakal calon figur dari wilayah
barat yang juga di tatib ini berkait pimpinan memang masih sedikit terlalu tafsir
dibandingkan tatib sebelumnya. Tatib sebelumnya itu konkret setiap wilayah menentukan
figur dengan dukungan minimal 5 suara, ada. Ini kok ndak diatur lagi, jadi akhirnya terjun
bebas itu tiap wilayah memang 39. Versi Metro TV 12 bakal calon sudah. Tetapi, kita
namanya Bang Ken di Metro.
Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, skorsing sidang saya cabut.
KETOK 1X
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Fahira, Pak Muqowam, dan Ibu Eni, Bapak-bapak Anggota
Pansus semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Tuhan
Yang Mahakuasa pagi ini kita lanjutkan kita rapat Pansus dan sebagaimana kemarin kita
sudah sampaikan bahwa secara bertahap kita akan sudah mulai melakukan kesepakatan-
kesepakatan, memutuskan kesepakatan-kesepakatan yang bisa kita sepakati sehingga mudah-
mudahan target kerja kita di penutupan masa sidang ini pada sidang tanggal 23 atau 24
Oktober yang akan datang, pansus sudah bisa melaporkan hasil kerjanya atau sudah selesai
kerjanya begitu. Oleh karena itu, pagi ini kita kembali membahas, saya masih mau
membahas di ujung dulu terhadap kesamaan dan kesepahaman kita. Mudah-mudahan bisa
mencapai kesepakatan dalam menterjemahkan tugas pokok pansus kita, pengaturan
penerjemahan atau penjabaran peraturan peralihan tata tertib, peraturan peralihan tata tertib.
Di peraturan peralihan tata tertib, apa di tugas pokok pansus ini disebutkan bahwa
pansus bertugas menjabarkan peraturan peralihan. Memang di ayat berikutnya itu disebutkan
juga terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap bermasalah. Nah, bertolak dari ini supaya
ada titik dasar kita selanjutnya, maka saya pikir kita dulu bertukar pikiran, berdiskusi
terhadap hal-hal pokok yang menjadi titik start pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian.
Saya mau mengulang, Pak Muqowam, Bu Fahira, kemarin kita sudah menyepakati
satu bagian yang sangat substansial terhadap pertanggungjawaban kinerja. Nah, itu kita
sudah, kita sudah tugaskan staf ahli pansus untuk meng-introduce masuk dalam pasal-pasal
yang terkait dengan kinerja tersebut. Itu sudah selesai dan itu saya pikir pekerjaan besar.
Teman pansus kemarin sudah ada yang mengungkap di Panmus, saya sebenarnya bilang
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 4
jangan dulu ungkap-ungkap di Panmus karena biasa kita bahas satu di sebuah tempat formal,
biasnya di luar lebih besar dan menjadi liar, padahal tidak begitu sebenarnya ya. Untung
tidak ada yang persoalkan. Terlalu cepat biasa dipersoalkan hal yang tidak perlu
dipersoalkan. Tetapi, Bang Kanedi mengatakan, kami di pansus sudah menetapkan. Kaget
banyak orang itu Bang.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oh sengaja ya.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oh begitu.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Ini Bapak punya sekte rupanya di sini, ada sektenya. Pak Muqowam saja mau
didengar Bang Ken.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Pimpinan.
Seperti comberan, air bening masuk, air kotor pun masuk. Tidak ada soal.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oh begitu, berarti ada persekongkolan komite kalau begitu, rupanya Komite I dukung
Bang Ken. Baik, jadi saya mohon dulu kita bahas ini tentang memahami peraturan peralihan
yang menjadi titik dasar pembahasan kita. Peraturan peralihan yang mau dijabarkan itu
adalah peraturan peralihan terhadap tata tertib ini yang substansinya adalah pemberlakukan
tatib berkait dengan semua masa kepimpinan alat kelengkapan tentu lebih khusus pula
kepimpinan DPD, coba buka tatib peraturan peralihan itu dimulai dari mana, nah itu. Salah
satu rujukan yang ada adalah pandangan Badan Kehormatan. Pandangan Badan kehormatan
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 5
itu sudah menyampaikan tentang memulainya perhitungan masa jabatan dalam tatib yang
dimaksud ini adalah pada saat pembentukan pimpinan alat kelengkapan pada masa
pelantikan, sesudah pelantikan Anggota DPD. Hitungannya seperti itu, itu Badan
Kehormatan. Boleh Bapak buka, bahkan ada di sini Pak Bang Ken Anggota Badan
kehormatan dan Pak Lalu Pimpinan Badan Kehormatan. Putusan ya, ya seharusnya putusan
itu kan sudah menjadi pegangan selama ini, ndak perlu lagi didiskusikan, tetapi kok masih
didiskusikan terus, sudahlah saya hanya berkewajiban mengungkapkan itu. Hitungannya itu
ialah kemudian Agustus 2014 ke April 2017. Saya kira itu mungkin ada dulu bagaimana?
Pak Lalu dengan Pak Bang Ken ini di Badan Kehormatan mengapa sampai berpendapat
seperti itu kan, kita mau dengarkan ini.
Silakan.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
Terima kasih, Pimpinan.
Anggota sekalian, jadi memang dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Pimpinan
Ketua Pansus, kami mungkin menginformasikan bahwa kami di BK dan kebetulan juga
sampai sekarang ini tetap di BK ini, Pak. Pak Lalu masih tetap wakil dan saya sebagai salah
satu anggota. Di BK itu sesuai dengan agenda kami pembahasan-pembahasan ya Pak Lalu
ya, salah satu pokok bahasannya berkaitan dengan pasal peralihan itu. Ini kami putuskan
sehingga BK berdasarkan juga dengar pendapat dari beberapa ahli dan kami pun beberapa
kali membahas khusus tentang itu sehingga BK membuat putusan, bukan pandangan lagi,
Pak, untuk menterjemahkan atau memberikan arahan supaya seluruh anggota ini jangan
banyak multitafsir terhadap itu sehingga kami putuskan dan memang itulah keputusan dia
yang terbaik untuk DPD ya 2,5 tahun itu dimulai dari apa yang disampaikan oleh Pimpinan
tadi. Dan, tadi juga saya telepon Ketua BK, tolong kuatkan lagi sampaikan dengan Pimpinan
atau Ketua Pansus Pimpinan Pansus bahwa BK itu sudah memberikan analisa terjemahan
untuk menjawab kebutuhan karena kita ingin menerapkan tatib kita itu sendiri.
Nah, sekarang kita lagi membahasnya untuk menyempurnakan atau lebih
memantabkan tata tertib kita ini. Kembali kami ya tentunya dari unsur BK mengulangi
kembali bahwa terjemahan dari itu ya mulai yang dari saat pelantikan dan akan berakhir pada
April. Dan, ini tentunya dan sudah berlaku waktu pembahasan tatib pembahasan alat
kelengkapan di BK kemarin, Pak Lalu ini sudah diterapkan kan, Pak Lalu ini langsung dia
eksposio ya, tinggal kami memilih barat dan pemilihan nanti pada Maret akhir supaya untuk
ya Maret itu persiapan-persiapan sehingga April pemilihan. Ya kita perlu persiapan, jangan
ada kekagetan begitu dan ya terus terang ya kita sekali lagi menyampaikan ke sini ini lagi,
kepada rapat pansus ini. Ya mudah-mudahan itu juga menjadi referensi bagi kita bersama.
Saya rasa demikian ya.
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
Terima kasih, Pimpinan.
Bapak dan Ibu Wakil, Bapak Ibu Anggota Pansus yang saya hormati, pertama yang
ingin saya sampaikan bahwa tatib kita ini dulu belum memuat tentang mulainya itu Pak,
maka BK mengusulkan untuk di aturan peralihan nanti harus dicantumkan. Jadi, kalau kita
lihat seluruh pasal di tatib ini kapan mulainya sampai kapan itu memang belum. Maka itulah,
kemudian Badan Kehormatan dulu membuat penafsiran atas kesepakatan di pleno Badan
Kehormatan seperti SK yang sudah kita keluarkan, Pak.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 6
Kemudian, menambahkan saja dari yang disampaikan Bang Ken, memang akan ada
kursial Pak kalau umpamanya seperti sering ya walaupun tidak mutlak begitu, tetapi seperti
sering dikeluarkan satu keputusan umpamanya berlaku sejak tanggal ditetapkan, maka akan
terjadi ketimpangan begitu. Jadi 2,5 tahun dihitung dari sejak dulu ditetapkan tatib ini, maka
periode berikutnya nanti tidak 2,5 tahun kan begitu. Jadi kalau 2,5 tahun sejak 2016, 2017,
2018, maka yang berikutnya kan tidak sampai 2 tahun, itu dasar pemikirannya.
Nah kemudian, di mana-mana saya kira ini memang ini disepakati kembali oleh BK
ketika kami bertiga ini diutus walaupun nanti memerlukan diskusi dari teman-teman yang
mungkin punya pemikiran lain, tetapi kita seperti itu. Kemudian, yang sehingga Badan
Kehormatan dulu megeluarkan SK yang mencantumkan tentang mulai berlakunya itu ya
mulai seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi itu supaya tidak terjadi ini, Pak. Nah, tinggal
sekarang mungkin yang perlu diapa namanya, yang perlu kita pertegas kembali adalah seperti
pada rapat kita kemarin itu Pak, kalau umpamanya setiap tahun, tetapi itu sudah di-drop Pak
ya, jadi kita tidak usah dibicarakan lagi. Oke, oh ya oke, sudah di-drop. Saya kira itu saja
Pak, jadi....
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Pak Stefi dulu.
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUT)
Terima kasih, Pimpinan. Saya hanya menambahkan sedikit saja.
Teman-teman yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh BK ini sudah cukup jelas sehingga
tidak perlu kita terlalu lama lagi pada klausul ini karena yang pasti penjabaran yang telah
disampaikan oleh BK ini mungkin bisa dapat kita terima sehingga kita bisa melanjutkan pada
pasal-pasal yang ada ini yang kira-kira menjadi krusial bagi kita semua mungkin bisa dapat
kita putuskan. Kalau seperti disampaikan oleh Pak Lalu tadi saya kira cukup jelas. Namun,
yang perlu kita perhatikan di sini yaitu menyangkut dengan pertukaran rotasi, pertukaran
keanggotaan ini jangan kita, seperti yang tadi disampaikan, jangan kita samakan dengan
Pimpinan DPD. Saya kira mungkin itu kita sepakati sehingga hal ini bisa kita lewati dan
supaya Pimpinan juga bisa memberikan keputusan. Tetap, ketuk, selesai, kita beralih pada
aturan lain.
Terima kasih, Pimpinan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Bu Eni.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JABAR)
Terima kasih, Pimpinan.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 7
Karena kami memang di BK juga, jadi paham betul apa yang disampaikan Pak Lalu
adalah sudah benar untuk pimpinan. Hanya yang menjadi kegaduhan itu adalah mohon
dibedakan antara Pimpinan DPD RI dengan pimpinan alat kelengkapan. Nah, khusus untuk
alat kelengkapan, mari kita kembalikan sesuai dengan hak dan kewajiban anggota yang
punya sama-sama hak di mana di awal masa tahun persidangan itu adalah karena ada
pergantian dari kenggotaan, mohon itu dikembalikan lagi pemilihan pimpinan setiap tahun.
Masalah mau diperpanjang karena sudah bagus, ya enak saja itu teruskan lagi begitu, tetapi
mekanisme tetap ingin dikembalikan sesuai dengan mekanisme hak dan kewajiban sebagai
anggota. Itu pesan dari teman-teman dan ini pun sudah sampai kepada BK. Mudah-mudahan
untuk diimplementasikan di tatib ini, disempurnakan di tatib ini, itu yang sampai saat ini
merupakan satu kegaduhan, dan tatib ini diharapkan bisa menyelesaikan dan menjadi solusi
untuk kedamaian kita bersama teman-teman ke depan.
Terima kasih, Pimpinan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
... (berbicara tanpa mic, red.) dikembangkan atau kita dulu mau pada kesepakatan,
jadi ini kan beda pimpinan dan kepemimpinan. Masa jabatan awal kepemimpinan itu diawali
pada saat pelantikan tahun 2014 dan berakhir, hari berakhirnya ini maksud saya ya kalau 2,5
tahun berakhir April. Coba hitung ulang ya, yang jelas dulu memulainya dulu kita harus
sepakat ya kan, dimulai oke, jadi dimulainya dulu kita sepakat, dimulai jadi kita mulai itu
hitungannya adalah masa kepemimpinan ya, masa kepemimpinan setiap alat kelengkapan
tentu termasuk Pimpinan DPD dimulai dari saat pelantikan ya, oke, sudah begitu Bang Ken?
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
Ada tambahan sedikit Pak, jadi ini supaya kita lagi kan pansus kan menjawab semua.
Kan kita ini ingin menata dan menertibkan supaya ini kan saya juga sering menemui dari
beberapa perjalanan ya kita sendiri dalam alat kelengkapan maupun dalam ini, ada
kegamangan yang harus kita selesaikan Pak, misalnya ini mungkin Pak Muqowam dan yang
lainnya saya hanya menginikan tentang alat kelengkapan, tentang masa bakti, masa tugas
begitu, saya mohon ada pemahaman bagi kita keputusan politik itu diikuti dengan
administrasi, Pak.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Sebentar kita bicarakan Bang Ken. Ya, ini dulu kita sepakat dimulai dari, jadi oke,
kita sepakat Pak ya? Pak suhu sudah sepakat? Diredaksikan, bismillah ya.
KETOK 2X
Terima kasih.
Kita masuk ke kedua, tadi Bang Ken dengan Ibu Eni sudah memulai sebenarnya
tentang kaitan antara masa jabatan dengan soal administrasi, tetapi saya mau mengingatkan
catatan hasil rapat kita dengan auditur BPK bahwa sesungguhnya masalah administrasi itu
mengikut pada keputusan. Jadi, kalau keputusannya DPD tanggal sekian ke tanggal sekian
dan dibayar sesuai itu dengan orang yang sama, tidak ada masalah dan dia jamin itu orang
BPK ini. Jadi, selama ini kita dibayangi bahwa kalau berlaku sekian, katanya nanti ada
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 8
pengembalian apa ya dengan menganalogkan Pak Benny macam-macam kita punya
pengalaman yang lalu itu tidak ada hubungannya. Ini malah waktu itu dia bilang saya catat
karena yang datang itu kan koordinator pemeriksaannya DPD. Jadi, barangkali menjadikan
catatan kalau jangan Anda ragu-ragu kalau soal itu, jadi sepaham itu.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Kan keuangan mengikuti administrasi,
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Sebentar dulu Pak, jadi ini harus kita cantumkan dalam satu ayat di pasal di ketentuan
peralihan tadi itu yang kita sepakati itu supaya dia daya ikatnya langsung tegas.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
Sedikit, Pak Ketua ya.
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik, kita bicarakan.
Pak Andre dulu, silakan.
PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT)
Oke, terima kasih Pimpinan. Saya mohon izin langsung.
Saya lihat tadi salah satu klausal juga sebetulnya itu memotivasi sebetulnya kaitan
dengan evaluasi kinerja. Itu juga harus karena kita tidak punya indikator seperti di partai
politik, memindahkan seseorang ya tanpa ada sesuatu penilaian, mungkin itu juga masih
tetap. Ini artinya untuk memotivasi dan saya yakin semua komite ya, pimpinan-pimpinan
komite sudah bekerja dengan maksimal ya. Tinggal ini nanti apa namanya ditingkatkan
beberapa hal, ya satu contoh kegiatan positif sekali yang dibangun oleh Komite 1 kemarin.
Bukan karena Pak Wakil Ketua Pansus, memang nah hanya ada beberapa catatan memang
yang saya sampaikan ke beliau. Mumpung kemarin ada bupati gubernur yang hadir, tetap
Komite 1 harus konsisten tentang Undang-Undang No. 23. Jadi, Undang-Undang No. 23 itu
adalah gubernur itu merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, tetapi
implementasinya bla, bla, bla, dan saya sudah sampaikan beliau, termasuk kewenangan
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 9
pemerintah pusat yang ada di daerah-daerah, yaitu harus di bawah koordinasi gubernur, ini
harus tegas ini.
Yang kedua, memang Pimpinan Komite IV dalam agenda juga kita hari Senin
memanggil beberapa bupati dan gubernur yang berkaitan dengan pengelolaan dana DAU
yang tertahan sampai hari ini, ini juga apresiasi. Tentunya juga Komite III dan Komite II juga
harus buat gebrakan yang sama sehingga, ya kalau Komite I sudah, jadi sehingga kita itu ada
nilai.
Terus, yang menjadi catatan saya tadi bahwa saya sesungguhnya dalam di tatib itu
ada satu klausal yang harus dimasukkan. Nah, supaya ini juga mengikat 132 anggota, bukan
saja pada zaman kita, tetapi untuk ke depan lembaga ini, nah minimal seseorang mau jadi
Ketua DPD, dia pernah menjabat ketua komite atau pimpinan alat kelengkapan lain sehingga
ini juga mengikat. Karena, dia juga harus mengerti belajar bagaimana kesulitan anggota,
kesulitan di komite-komite sehingga dia punya penjabaran, jadi punya insting itu sebagai
pimpinan, dia sudah hafal kerjanya. Nah, jangan seperti selama ini kan kalau ada ribut-ribut,
nah pimpinan sudah mulai turun dari lantai 8, saya duduk di sini, saya duduk di sini, karena
memang tidak mengerti, nah ini salah satu dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga ini.
Nah terus yang kedua, ketika kemarin juga sudah saya sampaikan, mohon kalau
memang ada di sini, tim amandemen ya mungkin Bunda Fahira, ya harus didorong itu juga
Pasal 20 dalam Undang-Undang 1945 sehingga ini nanti terarah kaitan dengan ini ya karena
ini sinergi ini, Pak Ketua, saya sampaikan. Jadi, kira-kira itu untuk sementara, tergantung
pemikiran kita semua.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik, maksud saya begini Pak. Saya dulu coba kita supaya ada mengarah. Kalau
kinerja sudah oke Pak Andre itu, kemarin kita sudah sepakat kan, bahkan kita nanti akan....
PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT)
Oh ya Pak Ketua sebentar, satu hal dulu, satu hal inti daripada pembicaraan saya,
saya masih lupa, kebetulan masih ingat, ya kalau SK itu bunda itu berakhir memang sampai
April 2017. Tetapi, saya mohon dengan sangat semua anggota pansus jangan terbawa terus
sikap emosional, kepentingan kelompok atau perorangan, tetapi marilah kita kedepankan
dalam rangka kepentingan lembaga yang lebih besar ya karena ini yang menjadi cerminan
kita. Kalau kita ribut terus, tidak puas lagi, nanti buatin sesuatu lagi, sampai kapan kita kerja,
jadi ini akhirnya lama-lama memang benar orang bilang sudahlah bubarkan saja.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Saya mau masuk tahap kedua berkait dengan ketentuan peralihan. Ini baru ide Pak ya,
jangan dianggap ini adalah misi saya, tidak. Saya hanya berpikir seperti Bu Eni tadi sudah
ungkap sebenarnya dan kalau saya perhatikan beberapa masukan, pembedaan antara masa
jabatan pimpinan alat kelengkapan dengan Pimpinan DPD. Supaya ada nilai yang berbeda,
Pimpinan DPD tetap 2,5 tahun, tetapi pimpinan-pimpinan alat kelengkapan itu satu tahun
bersamaan ditetapkan keanggotaan di setiap alat kelengkapan. Nah, ini dulu fokusnya lagi
kita karena kalau kita sudah bisa sepakat di sini ya saya pikir....
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 10
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Cocok sudah, tulis semuanya masa jabatan atau diberi penjelasan beda antara
pimpinan dengan alat kelengkapan, itu dalam... (kurang jelas, red.).
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Ya, jadi kalau ini, ini kan harus ada nilai lebih juga Pimpinan DPD masa sama
dengan alat kelengkapan begitu. Sepakat Pak Benny, Pak Andre? Sepakat? Dengan ucapan,
oh ini kan hari Jumat Pak, jadi dengan ucapan bismillahirrahmannirrahim, saya tetapkan ya.
KETOK 2X
Agak besar ini.
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUT)
Pimpinan, saya tambahkan sedikit, Pimpinan. Baik, Pimpinan, terima kasih.
Mendengar tanggapan dari teman-teman tadi menyangkut dengan kriteria calon
pimpinan, saya kira ini nanti akan menjadi rancu.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oh yang sudah berkembang dulu, Pak. ... (kurang jelas, berbicara tanpa mic, red.)
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUT)
Oh siap-siap.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Catatannya adalah keputusan tadi minta staf ahli mengintrodusir, menjabarkan dalam
bahasa di pasal ya. Bahasa di pasal supaya langsung terlihat di situ ya karena ini sudah
sinergi dengan ketentuan peralihan.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Jadi begini Pak, itu rumusannya Pak ... (kurang jelas, red.) tulis dulu, baru kita tanda
tangan. Setelah itu baru dinormakan di dalam tata tertib.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Iya, jadi dua kesepakatan tadi Bapak tulis saja dalam bentuk 1 halaman. Kita
normakan, kita tanda tangani sebagai kesepakatan karena Pak Andre khawatir, jangan lagi
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 11
divsebuah forum bilang, “Saya Anggota Pansus, tetapi waktu itu saya tidak ada waktu
diputuskan.” Makanya, saya punya, kami punya undangan, kita punya undangan itu
mengatakan pembahasan dan penetapan. Iya jangan, boleh tidak setuju, tetapi jangan di
tempat lain begitu, apalagi di forum terbuka di Paripurna bahwa saya Anggota Pansus dulu
itu, tetapi saya tidak setuju begitu. Waduh fatal itu. Kalau tidak, bisa saja kita tidak setuju
kan itu ini. Iya, hari Jumat lagi ini diputuskan, iya Pak Benny pakai baju warna merah lagi,
apalagi kata “dipaksakan”. Voting kok dipaksakan, itu. Ya semua yang dipaksakan tidak enak
masuknya, Bu Eni kan, iya. Jadi ini agak-agak, dan saya pikir berkait tadi Pak Bang Ken
katakan, administrasi itu sudah mengikut dalamnya sudah pas. Dan, makna dari Pasal 264
tadi itu memang seperti itu juga, cuma tidak tercantum dalamnya.
Baik, yang ketiga hari ini kita bicarakan adalah karena ini juga sekaligus akan
menjadi bahan nanti di pimpinan, di Panmus berkait dengan tata cara pemilihan, tetapi belum
digunakan rujukan, hanya sebagai pemikiran saja tentang kepemimpinan DPD dan juga
termasuk alat kelengkapan Pak Muqowam dan Ibu Fahira yang saya hormati, Bapak sekalian.
Di Tatib ini ada sekian kali aturan, Pak Benny, teman-teman, mengatur hanya membatasi
seseorang ya. Hak-hak individu atau hak anggota hanya tidak boleh lebih dari dua kali, tidak
boleh lebih dari ini. Ini mohon, kalau saya punya pemahaman seperti ini, kalau dia kita
lembaga DPR diatur oleh fraksi dan partai bisa jadi ada pembatasan-pembatasan seperti itu
karena kita dibatasi oleh partai melalui fraksi. Tetapi, ketika kita berada di lembaga seperti
ini di mana kekuatan individu adalah hak individu yang kuat, menurut saya bukan itu
batasannya. Batasannya adalah pada kemauan dan kemampuannya. Jadi tidak boleh kita
batasi karena Bang Ken sudah dua kali pimpinan alat kelengkapan. Maka, tidak boleh lagi
maju pada pemilihan alat kelengkapan berikut. Yang berhak mengatakan tidak boleh ini
siapa? Harus anggota kan? Masa tatib kita buat untuk membuat diri kita terjebak. Sekali lagi
Bapak Ibu sekalian, tata tertib ini kita buat jangan membuat perangkap sendiri, ini tatib kita.
Masak tatib kita, kita mau buat penjara untuk diri kita yang akhirnya kita setengah mati ber-
anu, akhirnya kitalah buat kontemplasi menjabar-jabarkan. Jadi, kita buat tatib yang
membuat kita ya memang sudah real dan tidak sesak nafas di dalamnya, itu bahasa real-nya.
Jadi, ada beberapa di sini ketentuan yang mengatur tentang itu ya, atau Pak Stefi coba
karena ini tadi yang dimaksud Pak Stefi tentang begitu kan. Ini kami sudah diskusikan, tetapi
saya mau dengar pandangan teman-teman dan Pak Muqowam. Seseorang yang sudah dua
kali memimpin apakah dia alat kelengkapan, apakah di DPD, tidak boleh lagi mencalonkan
diri. Saya rasa ini, atau dicalonkan. Tidak bisa, selama sehat dan mampu. Ukurannya pada
mampu... (berbicara tanpa mic, red.).
Sekali lagi ini menyangkut dengan pembatasan-pembatasan yang kita buat seperti
analognya Pak Lalu. Tetapi, tolong jangan pengertiankan saya mau pimpinan komite terus,
ndak. Malah dengan tunjangan pimpinan komite itu rasanya membebani cukup berat, Pak
Muqowam ya. Iya, agak beda rasanya. Kecil-kecil begitu DPRD, Pak Benny, ada fasilitasnya
pimpinan. Saya dapat mobil dinas karena saya buat sendiri, saya buat tunjangan bahan bakar
karena saya buat sendiri, komite tidak ada. Bedanya cuma maaf saja, tidak cukup pulsanya
Bu Fahira.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 12
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Iya, tetapi betul-betul kan ada teman yang mau pengabdian ya. Saya ambil contoh
sayangnya tidak hadir, Pak Gafar Usman itu saya anggap seorang yang betul-betul ikhlas
mau pimpin BAP terus walaupun sekali-sekali gebrak meja. Tidak apa-apa kalau ada teman
yang mau seperti itu daripada kita ambil jabatan pimpinan, kemudian tidak sanggup juga atau
“bermain-main” juga kan. Ada teman saya masuk Wakil Ketua PURT, ketika ditanya apa
kesimpulan PURT, dia duluan bertanya dengan kita. Nah itu kan lebih lucu misalnya begitu.
Temannya Pak Andre, bukan temannya Pak Benny. Pak Benny tahu yang saya maksud itu.
Bagaimana ini, ini normanya, jadi jangan kita membuat pembatasan-pembatasan yang
membuat diri kita menjadi sulit kemudian.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M. Kes. (JAWA BARAT)
Bismillahirrahmanirrahim.
Saya, Bapak pimpinan, saya sepakat sekali dengan paradigma, tetapi saya untuk alat
kelengkapan memang tidak ada pembatasan, saya sepakat. Karena, contoh sajalah di Komite
1 bukan tidak ada orang ya, sulit cari seperti Pak Muqowam untuk di Komite 1 yang sudah.
Jadi saya mohon untuk komite memang tidak ada pembatasan, apalagi saya rasa dengan
fasilitas, justru Pak dengan fasilitas yang tidak begitu jauh itu membuat nyaman kita bekerja,
anggota tidak terlalu terdiskresi. Hanya untuk pimpinan, untuk Pimpinan DPD RI karena
untuk Pimpinan DPD RI ini adalah dengan fasilitasnya juga jauh sekali dan berbeda, mohon
jangan, jangan tidak ada pembatasan. Karena saya, tujuan saya dengar dari teman-teman
masukan justru adanya pembatasan-pembatasan ini adalah untuk mencari figur yang lebih
baik ya karena ini pimpinan apa namanya pimpinan ini adalah menjadi speaker daripada
lembaga, tentunya kalau, toh kalau kita salah pilih juga hanya 2,5 tahun, toh nanti salah pilih
lagi hanya 2,5 tahun. Ini kan sangat apa namanya 2,5 tahun itu bagi suatu lembaga yang
pejabat publik yang disorot masyarakat itu lama Pak, bukan sedikit. Jadi, mohon untuk
Pimpinan DPD ada pembatasan, dan alat kelengkapan selama itu anggota puas, selama
anggota itu memilih, jangan ada pembatasan.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Tetapi Bu Eni, bukankah dengan 2,5 tahun itu kalaupun kita cantumkan tidak boleh
lebih dari dua kali, pada dasarnya sama saja karena kan cuma dua kali pemilihan otomatis.
Jadi akhirnya, kita membuat aturan yang juga tidak ada, bukan tidak gunanya.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M . Kes. (JAWA BARAT)
Maaf Bapak, maaf ini saya ... (berbicara tanpa mic, red.) proses-proses sesuatu yang
tidak sehat ini kan terjadi, Pak. Jadi utuk mempertahankan status quo-nya ini juga jangan ter,
jangan ini, dan tetapi di situ ada di, ada ini lagi, ada kelonggaran lagi. Walaupun sudah dua
kali, minimal jeda seperti bupati itu kan, walikota, gubernur, jeda satu periode. Jeda satu
periode, setelah itu boleh dipilih kembali. Siapa tahu, Pak, dia sepuluh tahun, ya dua periode.
Nah, ternyata kan sudah dua periode ini kepake misalnya di sini kita, periode depan jeda
dulu. Nah, untuk periode yang akan datangnya 2,5 tahun kemudian kan dia bisa terpilih
kembali kalau kita memang merasakan itu baik. Itu Bapak, saya rasa ada jeda.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 13
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUT)
Baik, terima kasih Pimpinan.
Saya kira seperti yang sudah dikemukakan oleh teman-teman tadi bahwa aturan yang
kita buat jangan menjebak diri kita sendiri. Jangan mempersulit diri kita sendiri. Kalau kita
berkeinginan seperti itu, berarti apalagi tatib yang kita buat ini jangan bertentangan dengan
undang-undang diatas. Bagaimana dalam Undang-Undang MD3 itu mengatakan bahwa
Pimpinan DPD dipilih oleh seluruh Anggota DPD, dan seluruh Anggota DPD mempunyai
hak dipilih dan memilih. Kalau ini kita batasi untuk 2,5, berarti kan agak menyimpang
daripada apa yang menjadi cantolan kita, yaitu Undang-Undang MD3 itu sendiri.
Kemudian, menyangkut dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Andre juga
bahwa memiliki harus mempunyai kriteria. Calon pimpinan contoh pernah memimpin alat
kelengkapan. Nah, ini juga tidak rasional. Tidak rasionalnya kenapa? Kalau pertama kali
baru terpilih, tidak mungkin berarti orang yang baru pertama masuk DPD tidak akan
mungkin dicalonkan sebagai calon pimpinan karena dia belum pernah memimpin alat
kelengkapan. Dia dari DPR contoh, pindah ke DPD, dia juga tidak bisa karena dia tidak
masuk dalam memimpin, iya itu maksud saya sehingga hal-hal seperti itu coba mungkin kita,
berarti dua periode baru bisa. Nah, ini kan persoalan. Jadi, mungkin hal ini coba kita ini. Apa
yang sudah ditentukan ini mungkin baik, Bu Eni ya, tetapi kalau kita membatasi dua kali juga
itu tidak bagus karena pasti kita bertabrakan dengan undang-undang kita sendiri, Undang-
Undang MD3. Kalau kita batasi, kalau kita batasi hanya cukup maksimal dua kali, ini kita
nabrak.
PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT)
Sedikit saja sebelum Bunda Anna, jadi saya tadi kan begini maksud saya, apa sih
yang diributkan anggota selama ini? Ini kan menyangkut kinerja pimpinan. Alangkah
baiknya seseorang menduduki jabatan itu punya pengalaman-pengalaman yang baik.
Ketidakpuasan terhadap anggota, ketidakpuasan terhadap pimpinan itu karena kinerja. Nah
ini yang menjadi catatan saya, tetapi ini semua tergantung. Nah makanya saya sudah bilang
dengan hormat Saudara-saudaraku, jadi bahwa lembaga ini di atas segalanya daripada
kepentingan suka tidak suka, kepentingan kelompok, dan lain sebagainya. Tetapi, yang
paling besar adalah bagaimana dengan fungsi terbatas yang kita miliki sekarang, tetapi
bermanfaat besar buat daerah. Nah, sehingga tentunya mengambil langkah-langkah konkret
adalah minimal orang itu punya track record dalam rangka memimpin lembaga.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Ada pakta intergritas sebenarnya. Ibu Anna silakan dulu, Ibu Anna.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya
terlambat. Tadi agak lama di depan pintu gerbang kita ya. Saya mohon maaf untuk itu ya.
Kemudian Pak, pertama saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua
tentang tatib ini jangan mempersulit kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai Anggota
DPD dan justru tatib ini harus membuat kita semakin bisa bekerja dengan baik, dengan
aturan-aturan yang sangat memungkinkan kita untuk bekerja. Yang kedua, juga tatib ini juga
jangan lebih berat dari aturan yang ada di atasnya.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 14
Kemudian, menyangkut masa jabatan pimpinan alat kelengkapan maupun Pimpinan
DPD, saya pikir, saya terlambat saya dengar dari Pak Stefi bahwa kita kembali untuk
pimpinan alkel satu tahun, saya pikir itu sangat benar karena juga sama dengan apa yang
disampaikan oleh Undang-Undang MD3. Kemudian, menyangkut Pimpinan DPD 2,5 tahun 2
kali dipilih ataupun pimpinan alkel 2 kali dipilih, menurut saya ini lembaga politik, semua
orang mempunyai kesempatan dan lobi-lobi politik juga itu dimungkinkan untuk itu, jadi
kalau kita batasi dengan 1 kali dan 2 kali menurut saya ini juga sangat, ya sangat mengikat
dan tidak juga sesuai dengan dinamika politik tentunya yang ada di lembaga politik ini.
Semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih berapa kali pun dia tergantung
anggota yang memilih tentunya.
Kemudian, kalau presiden saya pikir dua masa jabatan itu eksekutif agak berbeda
dengan di lembaga politik karena itu ada kekuasaan di situ dan dipilih langsung oleh rakyat.
Kalau kita dipilih oleh rakyat, tetapi untuk menjadi pimpinan lembaga dipilih oleh anggota
yang ada di lembaga politik itu sendiri. Sehingga menurut saya, jangan kita batasi
menyangkut masa jabatan pimpinan maupun alkel karena belum tentu di periode yang akan
dating, tatib kita juga bisa diubah lagi oleh periode yang akan datang. Ya, jadi itu masih....
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik, ini contohnya di Pasal 43 Ayat (2) ya tentang itu. Sudah 2 tahun 6 bulan, tetapi
kemudian ditambahkan lagi tidak boleh dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali dalam
jabatan yang sama ya.
Pak Benny, silakan.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Pak, mohon maaf ini tadi mati (mic, red.). Terakhir, menyangkut persyaratan untuk
menjadi Pimpinan DPD maupun untuk menjadi persyarataan untuk menjadi pimpinan alat
kelengkapan. Menurut saya juga ini kalau persyaratan dengan harus pernah menjadi
pimpinan alkel ataupun mempunyai jabatan apa dan sebagainya menurut saya juga ini
sesuatu yang mungkin tidak perlu karena kita sudah berada di sini, tentunya track record kita
sudah juga baik sampai sudah berada di lembaga ini. Jadi menurut saya, tentunya teman-
teman yang akan menilai kita pantas atau tidak. Saya pikir itu, Pak.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Pak Benny.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Pandangan dari sudut pandang atau perspektif yang sedikit yang berbeda. Yang
pertama, saya ataupun mungkin yang lain mudah-mudahan sama sebetulnya, alasan yang
berkaitan pembatasan kepemimpinan untuk Pimpinan DPD 2,5 tahun sebetulnya semangat
dasarnya tidak lebih ini sebuah sistem yang sistem ini dinormakan dalam tata tertib yang
norma ini kemudian menjadi sistem control, jadi alat kontrol terhadap kepemimpinan politik
ya Pimpinan DPD. Sebetulnya itu, dan ini tidak melihat karena Irman Gusman, Farouk
Muhammad, dan Ratu Hemas. Sama sekali saya adalah orang yang akan konsisten untuk
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 15
mengatakan di berbagai tempat bahwa 2,5 tahun ini alat kontrol saja. Sama ketika saya nanti
menjadi pimpinan, ketika Pak Ajiep, Bang Ken, maka ini menjadi sistem kontrol agar
kepemimpinan politik di lembaga ini tidak menjadi otoritarian, kemudian seseorang bisa
terjebak pada sikap yang berasyik masuk begitu ya, yang kemudian terseret pada urusan-
urusan yang bersifat pribadi, kemudian meninggalkan lembaga. Sebetulnya itu, tidak ada
lain.
Kemudian, ketidaksetujuan saya dengan aturan tambahan pembatasan hanya 2 kali,
sebetulnya ini kan tidak harus redaksinya kemudian dikonstruksi dalam tatib karena
automatically sebetulnya dengan 2,5 tahun, kesempatan seseorang dalam satu periode ya
sebagai Anggota DPD itu juga hanya 2 kali sebetulnya, tidak lebih dari itu. Nah, kalau tadi
pendekatannya ke presiden, ya karena presiden kan tidak 2,5 tahun, Bu Eni ya. Presiden
kepemimpinannya 5 tahun begitu ya sehingga tidak harus lagi dibatasi 2,5.
Nah yang kedua, kaitan dengan prasyarat yang disampaikan oleh Bung Andre. Ya, ini
bahaya, Bung Andre. Kalau seseorang tentu yang harus dipilih oleh 132 dibatasi untuk
menjadi Pimpinan DPD dengan alasan harus atau pernah menjadi pimpinan alat kelengkapan,
ini juga membunuh ruang demokrasi dan hak-hak politik setiap anggota. Kalau alasan
misalnya kepemimpinan di alat kelengkapan itu menjadi ukuran, saya pikir ini debatable
juga. Ini hanya masalah kesempatan. Bisa saja orang yang tidak pernah duduk di alat
kelengkapan, dia bisa lebih hebat ketika memimpin lembaga misalnya. Ini kan hanya
masalah kesempatan ya, masalah kesempatan. Yang saya takutkan adalah tawaran yang
disodorkan Pak Andre ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto dalam membangun
sistem politik 32 tahun. Ya karena syarat menjadi presiden zaman Soeharto: 1) harus Jawa, 2)
tentara, 3) pernah jadi presiden. Ya otomatis, otomatis yang tidak pernah jadi presiden, tidak
pernah bisa dipilih untuk menjadi presiden itu. Ini ilustrasi sajalah, guyonan ya. Saya pikir
itu.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Bagaimana kalau konkretnya begini, Pasal 43 Ayat (2) kita potong saja sampai titik 6
bulan itu, dan seterusnya itu cabut ya. Jadi, Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Ya bagaimana
kalau kita sementara begitu ya? Ini daripada, dan semua alat kelengkapan yang lain, tetapi ini
kan sudah terlihat.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Jadi Ketua, tambahan saja.
Ini kan sifatnya kolektif kolegial, satu. ... (berbicara tanpa mic, red.).
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Jadi kita cabut ya, cabut Pak ya sepakat ya?
KETOK 2X
Kemudian, berlaku untuk semua alat kelengkapan.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 16
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Alat kelengkapan itu maksdunya adalah... (berbicara tanpa mic, red.).
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Semua yang menyebut kata dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama, jadi
jangan kita membatasilah, itu intinya itu. Coba lihat di komite-komite, kayaknya ada semua
begitu-begitu itu, tidak boleh dipilih lebih dari 2 kali.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Tidak ada.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Tidak ada ya.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Cuma pimpinan saja.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Ya baik. Ini yang kedua.
Kemudian, yang dimaksud Pak Andre dan teman-teman soal kriteria, sebenarnya ada
pakta integritas. Coba tarik ke atas, seseorang bakal calon sebelum dipilih malah
menandatangani pakta integritas. Kalau sudah pakta integritas itu kan fakta kejatian diri, ada
jadi sudah terakomodir di sana sesungguhnya itu bahwa punya pengalaman, punya apa, tanpa
dituliskan, ya jadi kan sudah ada yang....
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
46, 46.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JABAR)
Diberhentikan apabila melanggar, tidak ada, pakta integritas.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Itu pakta integritas.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 17
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Nah, ini kan sudah cukup kuat ini. Calon pimpinan termaksud menandatangani pakta
integritas dalam rangka. Jadi, sebenarnya itu sudah mengindikasikan seseorang harus punya
pengalaman, punya kemampuan, punya jati diri, jadi apa yang Pak Andre usulkan sudah ada
di sini secara inklusif dalam pakta integritas ya.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oke, nanti di kriteria pemilihan. Baik, ada dulu yang saya mau perlihat Bapak,
kontradiktif antara tatib ini dengan tugas ini supaya itulah yang kita diskusikan ya.
Pemberhentian pimpinan, ya langsung pemberhentian, tidak ada pemberhentian sementara.
Sementara, ini dikatakan begini, bersedia diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan.
Di pemberhentian, di pasal pemberhentian, tidak ada kata sementara di sana, jadi ini ada
kontradiktif. Ya, coba lihat berhenti, seseorang pimpinan berhenti, itu bertentangan itu.
Pemberhentian coba di sini, ketua atau wakil ketua mengundurkan diri dan dari anggota,
terus turun ke bawah Ayat (4), berstatus tersangka dalam perkara pidana. Ini yang saya
mohon kita diskusikan. Kalaupun belum bisa kita putus hari ini, tidak apa-apa. Kita perlu
renungi ini, Pak Benny, karena perkara pidana banyak, ada pidana umum, ada pidana khusus.
Pidana umum banyak.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
Ada pidana adat, Pak.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Itu hanya untuk Kanjeng Hemas itu.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
Tidak, bukan, di daerah juga.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oh ya ada pidana adat, hukum adat.
PEMBICARA: (MENIT 57.18)
... (kurang jelas, red.) kita kan unsur daerah.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 18
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Di Bali hukum adat lebih kuat daripada hukum pidana, betul. Jadi, yang saya mau
minta kepada Bapak Ibu Anggota Pansus yang terhormat, ini masih diskusi yang nanti
berkaitan kepada penormaan. Pengertian pemberhentian dengan status tersangka dalam
perkara pidana tanpa menyebut pidana apa, tanpa penjabaran lebih lanjut, ini adalah hara-
kiri, bahasa Jepangnya ini. Baru saya misalnya sewaktu-waktu tempeleng orang begitu ya
atau pukul orang karena saya diserang bela diri, lalu polisi menetapkan sebagai tersangka,
belum terdakwa ini, bakalantas lagi atau apa, langsung diberhentikan. Tetapi, ini memang
Pimpinan DPD ya, bukan pimpinan alat kelengkapan, bukan ini, tetapi analognya seperti itu.
Ya, Pimpinan DPD hanya membentak, ini bayangkan kan seseorang membuat perasaan tidak
senang bisa langsung diadukan dan langsung ditetapkan menjadi tersangka. Tatib ini
berhentikan, tidak ada kompromi. Maka, kemarin di Panmus itu saya katakan, tidak ada
diskusi ini, Pak, karena tatib begitu. Ya nanti ke depanlah kita coba lihat kalau mau
bicarakan, tetapi untuk hari ini tidak ada diskusinya. Nah, ini perlu kita bicarakan bersama
ini.
Ya, saya mulai dari Pak Benny. Silakan.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Ya Pak Benny, ancaman hukuman jangankan keanggotaan itu kan di atas 5 tahun.
Yang kedua, ancaman hukuman yang dikurung badan yang ditahan dengan fisik ya, itu
berapa tahun yang diancam fisik? Ancaman hukuman di atas berapa tahun itu yang ditahan it
ya?
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Nah ini Bang Ken ini punya usul berkembang juga Pak Benny, pidana, ini kan diskusi
Pak Bang Ken, saya ulangi. Bahkan, Pak Bang Ken mengatakan pidana narkoba, pidana
korupsi, apa pidana khusus namanya ya. Kan cuma pidana ini ada dua namanya, pidana
umum dan pidana khusus. Pidana umum ini yang sangat longgar. Kalau pidana khusus
sebenarnya tidak ada diskusinya kan, tetapi pidana umum itu yang sangat longgar karena itu
perlu dipertegas. Undang-undang menyebutkan seseorang calon anggota ya toh yang tidak
pernah diancam apa dihukum lebih dari 4 tahun. Perdebatan di pilkada itu adalah bagi
mereka yang hukuman percobaan malah. Hukuman percobaan itu kan menurut sebagian
orang itu bukan hukuman, padahal menurut hukum itu hukuman, tetapi ancamannya tidak
lebih dari setahun kalau hukuman percobaan. Jadi, tolong ini staf ahli carikan kami rumusan,
Anda yang carikan kita rumusan melengkapi C ini, bukan mengurangi ya, jangan
mengurangi, menambahkan penguatan supaya jangan diperdebatkan perkara pidana apa dan
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 19
ancaman hukuman berapa karena ini tersangka, bukan terpidana, terdakwa. Tersangka itu kan
bisa SP3, Pak. Iya.
Bu Eni.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT)
Kita lihat yang nomor 2, anggota DPD ya diberhentikan berartikan untuk anggota
DPD diberhentikan antara ya untuk anggota kan, ini untuk anggota ya pak ya bukan
pimpinan. Ya yang terkait dengan tadi ya diambil dari sana. Ini tadi itukan ada 2 perdebatan
kalau menunggu kan inkrah pak ya inkrah nah inkrahnya itu kita boleh melebihi kalau di 4
tahun jadi ya dibawah juga hukumannya tidak lebh dari 4 tahun, lebih dari 4 tahun begitu loh
pak jadi yang kita minta jadikan dasar itu adalah nanti persyaratan menjadi anggota,
persyaratan menjadi anggota. Nah di sini pun nanti jadi sangat minimalnya adalah sama
persyaratan untuk dikeluarkanya itu untuk melebihi dari persyaratan sebagai anggota, itu
saja.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik, melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
anggota DPD selama 3 bulan berturut-turut. Pidana yang dimaksud tersangka itu jika dia
ditahan kan dengan demikian tidak dapat melaksanakan tugas 3 bulan itu karena dia dalam
tahanan. Karena itu yang saya minta staf ahli kita mengecek, pidana yang diancam yang
ditahan itu yang mana ancaman hukumannya sehingga kita menyebut dengan ancaman
hukuman sekian tahun karena ada pidana yang tidak ditahan begitu ya. Sebenarnya disini
analoginya ini poin A ini, karena 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Kalaupun
keterangan, ini undang-undangnya kalaupun keterangan kan dalam penjara masak mau
digunakan dasar atau dalam tahanan.
Baik, silakan Pak Lalu.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Iya undang-undang MD3, coba kemarikan undang-undang Pak Lalu mau lihat ada
ancaman 5 tahun, nah ini kan ada 5 tahun, Menyatakan bersalahnya ini pak.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Menyatakan bersalah berdasarkan putusan pengantar memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun.
Barangkali berbeda ini Pak Lalu ini.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 20
Ibu Anna, baru Pak Benny.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Pak Ajiep, mungkin saya mengingatkan kemarin di Panmus juga ada satu case yang
saya pikir juga harus kita angkat juga di Tatib ini yaitu tentang rehabilitasi. Rehabilitasi kalau
di dalam MD3 Pasal 68, Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila terjadi
pidana ya, melaksanakan kembali tugasnya dan dapat direhabilitasi nama baiknya oleh Badan
Kehormatan apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana
yang dimaksud berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Ini Undang-Undang MD3 tentang DPD Pasal 68 ayat (2). Nah ini kita tidak akomodir
di dalam Tatib kita. Iya Pasal 68. Jadi saya pikir ini juga dipikiran kemarin kan kita minta
saya minta maupun Pak Bahar, Pak John Pieris minta juga kepada Ketua BK bahwa tolong
diperhatikan itu, ini bukan karena Pak Irman tetapi kita semuapun juga tidak ada rehabilitasi
nantinya.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Bu, ini Pasal 68 tidak ada. Itu pedoman beracara barangkali ibu maksud. Iya ini
Undang-Undang MD3 ini. Undang-Undang MD3 tidak mengatur dan menurut saya tidak
diatur itu di undang-undang itu. Yang punya hak, yang punya hak direhabilitasi itu anggota
bukan jabatan.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Di sini.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
MD3 ini Pasal 68 Undang-Undang MD3. Iya, itu Bu Eni juga bawa Undang-Undang
MD3. Maaf Anda tadi tidak selesai, dihubungkan dengan... (mic mati, red.). Ada kewenangan
Badan Kehormatan, memberhentikan sementara seseorang langsung pemberhentian memang
tetapi ternyata di pasal sebelumnya ada mengatakan Badan Kehormatan memberhentikan
sementara, maka munculah istilah rehabilitasi itu. Jadi memang perlu dipikirkan.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT)
Kita kembali ke yang lama. Kan mintanya teman-teman begitu, ada rehabilitasi.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Bukan masalah kembali ke yang lama kalau memang itu rehabilitasi merupakan hak
anggota, saya pikir harus masuk itu. Itu hak anggota itu kalau dia tidak bersalah masa dia
tidak direhabilitasi.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 21
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik dicatat dulu.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT)
Jadi, kan kita mungkin konteksnya harus dibedakan antara pemberhentian sebagai
pimpinan dan pemberhentian sebagai anggota. Nah ini kita kan tadi bapak membahas
pimpinan pak, nah kalau keanggotaan tadi kan sudah jelas Pak tadi yang ada pasal-pasalnya
yang 5 tahun itu inkrah. Tetapi kalau pimpinan saya rasa Pak kalau pimpinan itu kita
diberikan hak untuk sampai kepada tahapan, apa yang 2 minggu itu? Praperadilan itu Pak.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Jadi memang tadi pembahasan kita di pimpinan. Kalau di anggota saya sependapat
Bu Anna, harus ada hak rehabilitasi.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Tapi saya pikir pimpinan kan jabatannya juga sama.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Kalau jabatan tidak ada rehabilitasinya. Sebagai anggota oke, sebagai anggota dia
harus direhab.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Jadi misalnya saya, saya pimpinan alat kelengkapan saya tersangkut suatu masalah
karena saya dianggap sebagai pimpinan saya tidak direhabilitasi padahal saya juga sebagai
anggota, rehabilitasi Anna Latuconsina-nya bukan pimpinan alat kelengkapan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Sebagai anggota, Ibu Anna harus direhabilitasi, tetapi sebagai pimpinan tidak ada.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Bu, sekali lagi sebagai anggota harus direhabilitasi nanti kita lihat, sebagai pimpinan
kan tergantung permufakatan anggota karena pimpinan dipilih oleh anggota kan.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 22
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Tetapi kalau dia dikatakan bebas oleh hukum, kenapa kita masih menghukum dia
begitu.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Itu pendapat Ibu, baik-baik. Saya mau kembali dahulu ke masalah kepemimpinan tadi
tentang hubungan tugas Badan Kehormatan yang sebelumnya berkait dengan pemerintahan
sementara yang menurut saya, Bapak Ibu sekalian tapi ini belum diputuskan, saya hanya
meminta ini untuk didiskusikan. Perlu diakomodir di sana, pemberhentian sementara. Di sini
tidak ada kata pemberhentian sementara. Nah coba lihat di undang-undang MD3, kalau saya
tidak salah di Undang-Undang MD3 memang ada dianut tentang pemberhentian sementara
itu pimpinan. Jadi tadi Ibu Anna katakan saya pimpinan Komite IV, tetapi diduga melakukan
pelanggaran etik, maka saya diberhentikan sambil menguji kebenaran itu. Setelah di tim fakta
di Badan Kehormatan menemukan ternyata saya tidak salah, maka Badan Kehormatan
merehabilitasi saya dan pemberhentian sementara itu dicabut dengan mengembalikan pada
rekomendasinya pada posisi sebagai pimpinan.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Tetapi kalau dia sudah berhenti kemudian, maaf bukan berhenti, diberhentikan
sementara atau dinonaktifkan, kemudian dia direhabilitasi karena kenyataan ternyata tidak
terbukti karena ini masih tersangka bisa benar bisa tidak, kemudian dia balik, mungkin dia
balik, nah ini yang menjadi masalah apakah dia menduduki kedudukan dia atau tidak padahal
selama itu sudah ada proses penggantian.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Itu yang kita bicarakan nanti Bu. Pasal 313 ini anggota DPD diberhentikan sementara,
berarti ada kata pemberhentian sementara untuk anggota ya tetapi pimpinan tidak ada diatur.
Coba, coba pemberhentian sementara ini hanya anggota yang diatur Pak Muqowam ini. Ada
disebelumnya mengatakan Pak Muqowam tadi tentang pimpinan diberhentikan sementara
sebagai pimpinan ya tetapi yang di atur disini hanya anggota yang punya pengaturan menurut
undang-undang, tidak diatur mengenai pimpinan. Dalam hal anggota yang dinyatakan tidak
terbukti melakukan huruf A, B berdasarkan putusan, naik terus tetap, anggota yang
bersangkutan diaktifkan, ini anggota sudah jelas ini nanti kita di Tatib saya kira sudah atur.
Ini ini pimpinan ini, pimpinan sementara, pemberhentian sementara pimpinan, diundang-
undang, iya ini undang-undang 17 ini tidak diatur ini. Jadi ini catatan buat kita tentang
pimpinan sementara, tidak ada ya.
Kembali ke tatib tentang Badan Kehormatan tadi itu yang berkaitan dengan pakta
integritas di bawahnya. Pasal 46 calon pimpinan, oh bersedia diberhentikan sementara oleh
Badan Kehormatan nah ini dia poin C dari mana dasarnya ini ada, ada pernyataan ini untuk
kata diberhentikan sementara, padahal pengaturan lebih lanjut tidak ada pemberhentian
sementara itu yang saya maksud tidak relevan. Kalau memang tidak diatur pemberhentian
sementara artinya semua pemberhentian itu dianggap final, maka tidak perlu ada poin C.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 23
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Iya tidak ada kata sementara.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Pimpinan. Jadi kalau tidak ada dasarnya kenapa bisa masuk kata ini yang kemudian
tidak ada rujukan berikutnya berarti ini harus dicabut kata sementara itu.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT)
Jadi ada 2 pak, ada 2 persepsi pak, dicabut diberhentikan sementara, ini tidak dicabut
akan tetapi di mekanisme keputusan BK pakai diberhentikan sementara, pakai kata sementara
jadi sinkron. Kalau ini disini di pakta integritas pemberhentian sementara tapi di keputusan
BK itu sudah pemberhentian.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Tidak boleh Bu, maaf Bu tidak boleh BK melakukan sesuatu di luar tatib.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT)
... (Berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Atau ada di pasal yang terakhir tadi tentang pemberhentian juga mengatur kata
pemberhentian sementara, di Pasal 54 itu dimana itu kata pemberhentian pimpinan, nah ini
pemberhentian. Pasal 52 kalau tidak salah. Tidak ada kan. Kalau mau mengakomodir
sementara di depan maka disini juga ada kata, naik sedikit lagi, belum-belum putus, eh
terlalu jauh. Kata pemberhentian, oh kata calon yang Pak Benny minta.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Kata calon tadi tolong diinikan.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 24
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Dihitamkan atau di kasih spare.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Bukan, bukan, inikan maksudnya bicara calon, calon pimpinan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Betul, calon pimpinan.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Bisa menggunakan komentar ketika pimpinan di Pasal 52. Inikan calon bu membahas
misalnya calon pimpinan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oke, calon pimpinan bersedia diberhentikan sementara.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Calon pimpinan di Pasal 52.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Kalau calon kan ada pemberhentian.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Tetapi kan calon belum ada pemberhentian, Pak Benny.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Pak Ketua. Pak Ketua mohon maaf inikan calon pimpinan, ini maksudnya pada saat
proses pencalonan seseorang dinyatakan melakukan penyuapan dia bersedia, harus bersedia
diberhentikan sementara kalau ini terjadi identifikasi tidak melakukan penyuapan atau
gratifikasi dalam proses itu dia bisa mencalonkan lanjut begitu.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Dalam proses calonnya, bukan dalam proses pimpinannya. Oke.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 25
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Tetapi, saya memahami dengan ada kata calon di depan pimpinan di dalam proses.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Iya, tetapi Pak Benny, Bu Anna, kalau pemahaman saya dia menandatangani bahwa
saya siap nanti kalau terpilih untuk diberhentikan sementara. Jadi pada saat sebagai calon,
Bang Ken anggaplah analog calon sekarang, maka di depan BK atau di dalam formulir itu dia
harus tanda tangani pernyataan bersedia diberhentikan sementara jika dia bikin persoalan.
Ketika terpilih nanti, perjanjian tapi ternyata di bab pasal berikut coba di Pasal 52 tidak ada
kata pemberhentian sementara. Nah ini stop, stop pemberhentian.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Begini Pak Ketua, saya memahami Pasal 47 tadi itu untuk seseorang dalam posisi
sebagai calon walaupun jika itu digunakan untuk sebagai calon, ada mekanisme proses
pemilihan seperti apa yang kemudian kata sementara tadi, pemberhentian tadi digunakan
dalam pasal pencalonan itu juga tidak nyambung sebetulnya. Saya meyakini itu masih dalam
posisi status calon karena coba Pasal 54, mekanisme pencalonan diatur dalam Pasal 46
sampai 51. Ini, ini tata cara pemilihan 46 sampai 51 artinya tadi ada di Pasal 47 artinya
semangat Pasal 47 itu pada posisi seseorang dalam pencalonan walaupun penggunaan kata
itu juga tidak tepat, tidak apa ya tidak antisipatif terhadap proses dan mekanisme pemilihan
sebetulnya.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Terlalu antisipatif tetapi tidak dalam institusi itu.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Tidak dalam institusi itu. Terlalu antisipatif tetapi tidak dalam institusi itu. Iya setuju.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Naik lagi. Jadi begini ya rumusan di dalam 47 itu tidak nyambung ini.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Iya tidak nyambung 47 itu.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Coba yang tadi, calon pimpinan DPD menandatangani pakta itu dalam rangka apa?
Satu, mewujudkan. Dalam rangka apa? Tidak melakukan politik uang, itu oke masih masuk.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 26
Bersedia diberhentikan itu dalam proses itu kan asumsinya adalah asumsinya jadi pemimpin.
Jadi lebih baik norma ini dimasukkan di dalam....
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Iya, tetapi tetap dengan menghilangkan kata sementara.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Di situ di-copy, dicoret dari situ, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam, dicoret dulu.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Ya kalau kita sepakat hilangkan di sini supaya tidak mengganggu pikiran.
Iya Pak Benny silakan.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik yang saya, sebentar Bu, sebentar. Jadikan begini.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Dia dibatalkan sebagai calon.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Begini, begini yang saya maksud itu begini memang, memang kita punya tatib ini
terlalu radikal begitu salah orang ya ingat dari Pasal 52 tadi begitu tersangka saja langsung
berhentikan padahal harusnya ada tahap tertentu hanya pemberhentian sementara pak, jadi itu
yang seharusnya.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JABAR)
Jadi begini Pimpinan, karena ini proses pencalonan ini kan terkait dengan
diberhentikan sementara itu pada saat proses penyelidikan untuk A dan B loh Pak, A itu tadi
mewujudkan kelembagaan negara yang baik bersih, dan mengenai peraturan apabila tidak
memenuhi ini. B nya tidak melakukan politik uang apabila, kan begini Pak kalau sudah
terjadi ini di Pimpinan ini 1, 2, 3 Pimpinan digosipkan sama teman-teman bahwa bapak ini
sudah melalukan politik uang terpilihnya nah BK memberhentikan sementara karena ada
pengaduan dari teman-teman itu maksudnya Pak. Ini, ini betul pak, lihat ini sebagaimana
dilihat pada huruf A dan B loh pak, maaf ini lihat saja sebagaimana bersedia diberhentikan
sementara oleh Badan Kehormatan sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku apabila
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 27
kemudian hari ternyata ditemukan terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud huruf A
dan B.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oke Ibu Eni, sampai kapan diberhentikan sementaranya mesti ada fase mengatur
pengembalian tidak sementaranya sebagai calon.
PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG)
... (berbicara tanpa mic, red.) (mic error)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Nah akhirnya kita yang berdebat, kenapa kita buat fase yang membuat kita berdebat,
jadi selesai. Jangan, coba banyak berkembang segala macam pemahaman lebih baik cabut
itu.
PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JABAR)
Cabut saja Pak, biar aman.
PEMBICARA: (MENIT 83.16)
... (berbicara tanpa mic, mic error, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Nah dia menjadi bagus Bu Anna coba diperhatikan, ada rumusan Pak Muqowam.
Coba Pak Muqowam.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Bersedia diberhentikan sebagai calon Pimpinan DPD apabila ditemukan pelanggaran
sebagai pada A dan B.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Atau dicoretlah dari daftar pencalonan.
Kalau dari bahasanya mungkin, Ketua, bukan diberhentikan karena dia masih calon,
dibatalkan kalau bisa.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 28
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)
Pimpinan saya kurang sependapat Pimpinan, sebagai seorang pejabat publik, kita
sebagai seorang pejabat publik ketika memang terbukti melakukan money politic, bukan saja
sebagai calon Pimpinan, Anggota DPD itu bisa dicopot.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Nah itu ada di pasal keanggotaan.
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)
Tidak maksud saya jangan kita terlalu menyempitkan persoalan ini dalam bentuk kita
spesifik bahwa hanya pada calon namun pada kenyataan dalam praktek pelaksanaannya
pencalonan itu dia ada money politic bukan saja sebagai yang dicalon dicopot. Jika sebab itu
kita cantumkan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Yang kedua berat. Ini adalah untuk menentukan bahwa yang bersangkutan melakukan
pelanggaran point A dan B, Badan Kehormatan ini luar biasa kerjanya kan, harus melakukan
TPF.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Dan juga pada saat kalau mulai tahun pertama kita dilantik BK belum terbentuk,
masih pimpinan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Itu sudahlah, point C kita cabut iya?
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik Pak Lalu, bisa saja.
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)
Saya kira ... (berbicara tanpa mic, mic error, red.)
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 29
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Jadi sebenarnya maknanya kita paham bahkan ini sebenarnya ditujukan bukan kepada
calon kepada pimpinan terpilih, apabila tidak memenuhi atau tidak mematuhi fakta integritas
telah ditandatangani itu bersedia diberhentikan. Sebenarnya kan tidak ada juga Pak Lalu kata
bersedia lagi. Iya diberhentikan tapi kita, kata.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Kata sementara, iya kalau bersedia diberhentikan itu memang harusnya begitu. Jadi
tadi yang saya mau cabut itu kata sementara, iya.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik Pak Lalu tapi saya sekali lagi masih mau minta direnungkan karena jangan
sekali lagi Badan Kehormatan terlalu mudah “memberhentikan”, saya ini Anggota Badan
Kehormatan. Yang langsung diberhentikan itu yang mana dan yang diberhentikan jadi di-
pending saja dulu ini iya, Pak Benny karena begini tetap ada klausul pasal di kepemimpinan
yang harus kita atur ada yang tetap di pemerintahan sementara pak, kalau dia hanya
melanggar kode etik seperti Pak Benny katakan tadi dia hanya melanggar dituduh melanggar
kode etik. Pimpinan BK bisa memberhentikan sementara unsur Pimpinan DPD yang
dimaksud supaya jangan dia mempengatuhi proses-proses yang dilakukan oleh BK. Setelah
BK menyimpulkan tidak terbukti maka dapat dipulihkan kembali ya rehabilitasi. Jadi
memang harus ada klasifikasi iya tapi kita diskusikan sampai di situ.
Bapak Ibu sekalian sudah setengah 12, setengah satu, setengah 12 menurut saya
cukup dulu sampai di sini kita lihat kesimpulan yang kita sudah ambil tadi ditampilkan atau
sudah di-print? Belum, belum disimpulkan Ibu, sabar-sabar. Saya suka Ibu Eni agak agresif
hari ini ya, mungkin karena hari Jumat. Ada yang sudah di-print tadi? Oh begitu, saya kira
hanya kalau Jumat saja rapatnya agak-agak.
Baik coba tampilkan di layar supaya sama dengan yang ada tertulis di sini. Saya
bacakan keputusan Rapat Pleno Pansus Tatib hari ini yang sudah disepakati, Pak Aji Mirza
sudah ditetapkan tadi jadi harap maklum. Pertama adalah sebenarnya tertukar ini poinnya
tapi tidak apa-apa, yang kita sepakati tadi adalah:
1. Masa jabatan Pimpinan DPD RI 2,5 tahun.
2. Masa jabatan Pimpinan alat kelengkapan DPD adalah 1 tahun sidang.
3. Masa jabatan Pimpinan alat kelengkapan DPD dan Pimpinan DPD dimulai pada saat
pelantikan Anggota DPD setiap awal periode keanggotaan. Bukan pada setiap, pada
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 30
awal periode keanggotaan, awal. Kan ada lagi kalau di sana pada saat, bukan itu, iya
itu. Bukan, setiapnya dicabut pada awal keanggotaan.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Setiap itu memang kita berapa periode memang?
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Pada awal periode keanggotaan.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Dimulai pada saat pelantikan anggota DPD.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Ada kata terhitung, masa kelengkapan DPD dan Pimpinan DPD terhitung pada bukan
mulai terhitung pada saat itu yang ada, iya terhitung pada saat pelantikan anggota sebenarnya
sampai di situ saja kalau, karena pelantikan itu kalau mau bahasa hukumnya ini pada awal
masa bakti kan namanya masa bakti itu. Oke.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Nomor 2, DPD ada satu tahun sidang jadi tidak ada masa sidang.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Masa jabatan pimpinan alat kelengkapan adalah satu tahun sidang. Iya, yang mana
pak? Masa jabatan pimpinan alat kelengkapan DPD adalah satu tahun sidang. Masa jabatan
Pimpinan DPD adalah 2,5 atau dua setengah tahun. Berakhir langsung konkret sana koma,
bukan tadi kan kita sepakat tahun pertama, tahap pertama itu berakhir pada.
PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT)
Tidak Pak, kalau berakhir hingga apa, perdebatan Maret-April tadi itu ke dalam kita.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Oh itu ke dalam kita.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 31
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)
Pimpinan, saya khawatir harus ada penekanan dan penjelasan di mana kira-kira
letaknya supaya tidak salah dalam menafsirkan. Sekarang ini kan 2,5 tahun dan dimulai pada
masa jabatan nanti orang berpikir kan bisa saja periode yang akan datang diberlakukan.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Jabatan pimpinan alat kelengkapan DPD dimulai pada saat pelantikan, pada saat
peresmian keanggotaan masa bakti. Masa bakti, jadi masa bakti itu tidak ada gugatan lagi.
Pada saat pelantikan.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Pak Ketua mungkin yang penting substansinya sudah oke nanti mungkin staf ahli dan
ahli bahasa yang akan meramu begitu loh, meramu karena kalau kita taruh disini lagi
berakhir Maret nanti orang yang inikan berarti buat kita saja padahal nanti setelah kita
berhenti periode 2019-2024 akan memakai landasan ini untuk menjadi pedoman awal dia
nanti dia mau rubah lagi terserah mereka mau kembalikan ke 5 tahun lagi itu urusan periode
yang akan datang bukan kita lagi begitu. Ada tahun di situ.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Kerumusan semula tadi karena ini sudah cocok tadi, kembali kerumusan semula.
Masa jabatan pimpinan alat kelengkapan dimulai pada saat pelantikan anggota DPD awal
periode keanggotaan, itu supaya nanti bahasanya dinormatifkan ya. Tidak kan sudah sama
tadi, sudah ini lebih konkrit. Inikan tidak disahkan lagi karena sudah disahkan tadi tinggal
nanti dimasukan dalam norma secara jelas ya dan saya mohon staf ahli kerja keras sedikit
pada rapat hari Kamis minggu depan semua yang sudah kita sepakati, oh iya tolong
masukkan juga sekalian laporan pertanggungjawaban kinerja dicabut karena itu kemarin kita
sudah disepakati kita tidak sempat tandatangan. Hanya laporan kinerja. Terhitung mulai saat,
terhitung mulai saat, ya ini paling pas. Oke. Terus poin 4 tidak apa-apa masukkan saja poin 4
yang keputusan kemarin itu. Langsung tambahkan saja poinnya. Oh mau tanda tangan
tersendiri.
PEMBICARA: (MENIT 95.40)
... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Baik, kembali ke yang tadi. Iya jadi substansinya itu masa jabatan pimpinan alat
kelengkapan adalah 1 tahun sidang ditetapkan setiap awal tahun sidang sebenarnya kan
begitu bahasanya.
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 32
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Nomor 1 itu saya kira diberi penjelasan. Diberi penjelasan... (berbicara tanpa mic,
red.). Itu penjelasan loh ya, tetapi tidak masuk norma karena ini adalah keputusan bersama
tidak masuk norma tetapi menjadi komitmen kita.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Iya sampai dengan April 2017.
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB
DPD RI)
Mulai 1 April dan... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Bukan. Jadi ini kesepakatan kita sebagai notulen Pansus membahasakannya dalam
Tatib tidak mencantumkan tahun karena tadi kita sudah putuskan itu hanya untuk supaya ada
pegangan terutama jangan diantara kita masih ada salah, apa bukan salah, mamahaminya
berbeda-beda ini menjadi notulen kita. Iya makanya saya mau langsung tambahkan satu poin
Pak Muqowam keputusan yang kemarin kalimat laporan pertanggungjawaban untuk kinerja,
untuk semua alat kelengkapan dinyatakan tidak dihapus, laporan pertanggungjawaban
diterima atau ditolak pada setiap alat kelengkapan dinyatakan dicabut. Iya yang berujung
pada pemberhentian. Itu sudah disepakati kemarin kan nah coba. Semangat sekali. Langsung
di poin tidak usah dipisah-pisah keputusannya. Langsung di poin. Bukan, bukan kalimatnya
berbeda ini kalau laporan pelaksanaan kinerja bukan merupakan laporan
pertanggungjawaban sehingga tidak mengakibatkan pemberhentian. Langsung saja poin 4.
Laporan kinerja pimpinan alat kelengkapan dan pimpinan DPD, biasa dipisahkan ini, bukan
merupakan laporan pertanggungjawaban yang harus diterima atau ditolak. Atau alat
kelengkapan, tidak usah kata Pimpinan DPD, oke baik cabut itu. Laporan
pertanggungjawaban untuk diterima atau ditolak. Jadi itu tambahan evaluasi tetapi sebagai
bahan evaluasi untuk pertimbangan peningkatan kinerja.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Iya bagaimana, coba laporan. Sebentar, sebentar ini waktu.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (berbicara tanpa mic, red.)
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 33
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Laporan kinerja pimpinan alat kelengkapan adalah sebagai bahan evaluasi, bukan
sebagai, iya dan bukan untuk pengambilan keputusan.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Dan bukan menjadi alat, bukan menjadi, dan tidak untuk menjadi, sebentar, sebentar
dan tidak untuk menjadi pengambilan keputusan dan tidak untuk diambil keputusan. Iya.
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
... (berbicara tanpa mic, red.)
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Tetapi, nanti penjabarannya semua yang terkait dengan kata tolak atau terima kita
cabut kan kesepakatan kemarin. Baik sampai di situ saja. Iya.
PEMBICARA: MUSTAFA FAKHRI, S.H., M.H., L.LM. (STAF AHLI PANSUS
TATIB DPD RI)
... (kurang jelas, red.) untuk yang tatib yang disampaikan… (kurang jelas, red.) yang
kedua jadinya masa jabatan pimpinan alat kelengkapan DPD berlangsung untuk satu periode
tahun sidang, sebagaimana… (kurang jelas, red.) tatib.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Itu kan di Tatib saja nanti. Ini bahasa akan dipindahkan norma ke dalam Tatib ya
jangan salin persis kalimat ini tapi substansi paling mendasarnya ini.
Baik kita tanda tangan sama-sama memang sudah diputuskan substansinya.
Terima kasih, Bapak Ibu sekalian.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Pak Ketua, tadikan Pak Benny mengatakan bahwa 2,5 tahun ini sebagai alat kontrol
sehingga kalau orang 5 tahun orang bersenang-senang di kursi kepemimpinannya tidak,
berhati-hati jadi dibatasi dengan 2,5 tahun. Menurut saya ini juga bukan sebagai alat kontrol
harus kita juga mengatur suatu sistem, suatu sistem sehingga seseorang itu memang betul-
betul sebagai pimpinan dia bekerja sesuai dengan yang kita harapkan jadi jangan kita
membuang banyak energi kesini. Kita hanya 2,5 tahun tetapi bagaimana yang 2,5 tahun pun
RAPAT PLENO KE-6 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017
JUMAT, 7 OKTOBER 2016 34
yang akan datang itu belum tentu baik. Nah kriteria dia seperti apa supaya dia bisa baik
sesuai dengan keinginan kita itu harus atur dalam sistem, tidak bisa like and dislike terus kita
berhentikan seperti itu. Nanti siapapun dia ke depan pasti ada salahnya karena tidak ada
kriteria laporan kinerja seperti apa kemudian juga sistem kerjanya seperti apa, itu yang harus
kita atur begitu.
PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS
TATIB DPD RI)
Saya kira sepaham sekali. Pak Wahid ini setiap pembicaraan kita anda rekam ya.
Baik karena kan hal-hal seperti ini menjadi suatu waktu bayangkan ketika kita bahas 145
dibuka kembali pembicaraan-pembicaraan itu. Jadi Ibu Anna terima kasih banyak, Pak
Benny, Bapak, Ibu sekalian semua terima kasih.
Sekali lagi saya kuatkan keputusan kita dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
KETOK 3X
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekaligus saya tutup rapat.
Jadi saya ulangi tutup.
KETOK 3X
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RAPAT DITUTUP PUKUL 11.41 WIB
Recommended