View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BUPATI KOTABARUPROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKALRADIO GEMA SA-IJAAN KABUPATEN KOTABARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkeinginanmewujudkan visi dan misi memberikan layananinformasi pendidikan, hiburan, pelestarian budayadaerah, lalu lintas, kebencanaan dan sebagaikontrol sosial masyarakat untuk berpartisifasi aktifdalam pembangunan daerah;
b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakanmedia komunikasi massa yang mempunyai peranansangat penting dalam kehidupan sosial, budaya,politik, ekonomi yang memiliki kebebasan dantanggung jawab dalam menjalankan fungsinyasebagai media informasi pendidikan, hiburan, sertakontrol dan perekat sosial;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentangPenyiaran dan Pasal 7 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga PenyiaranPublik, di Daerah dapat dibentuk lembagapenyiaran publik lokal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangLembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-ijaan Kabupaten Kotabaru;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan sebagai Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1820);
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 154, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentangPenyiaran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 139, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3 -
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005tentang Penyelenggaraan Penyiaran LembagaPenyiaran Publik (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4485);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4486);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara danPersyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
17.Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri PerhubunganNomor : Km.78 Tahun 2003 tentang Rencana Induk(Master Plan) Frekwensi Radio PenyelenggaraanTelekomunikasi Khusus Untuk Keperluan RadioSiaran Analog Pada Pita Ultra High Frequensy (UHF);
18.Peraturan Menteri Komonikasi dan InformatikaNomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang TataCara dan Prosedur Perizinan PenyelenggaraanPenyiaran Daerah Kabupaten/Kota;
19.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia DaerahKalimatan Selatan Nomor : 02/KPID-KAL-SEL/2012tentang Pedoman Pembentukan Lembaga PenyiaranPublik Lokal Provinsi dan Lembaga Penyiaran PublikLokal Kabupaten/Kota di Wilayah ProvinsiKalimatan Selatan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 32);
- 4 -
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan YangMenjadi Kewenangan Pemerintahan DaerahKabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah KabupatenKotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGAPENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA SA-IJAANKABUPATEN KOTABARU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan DaerahKabupaten Kotabaru.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kotabaru.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASNsecara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembagapenyiaran yang berbentuk badan hukum yangdidirikan oleh Pemerintah Daerah,menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifatindependen, netral, tidak komersial, dan berfungsimemberikan layanan untuk kepentingan masyarakatyang siarannya berjaringan dengan Radio RepublikIndonesia (RRI).
- 5 -
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-ijaan yang selanjutnya disebut LPPL RGS adalahLembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa-ijaan Kabupaten Kotabaru.
8. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yangdiberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaranuntuk menyelenggarakan penyiaran.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yangselanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negarayang bersifat independen yang berada di Kotabaru.
10. Dewan Pengawas LPPL RGS yang selanjutnyadisebut Dewan Pengawas adalah organ LembagaPenyiaran Publik yang berfungsi mewakilimasyarakat, Pemerintah dan unsur LembagaPenyiaran Publik yang menjalankan tugasPengawasan untuk mencapai tujuan lembagapenyiaran publik.
11. Dewan Direksi LPPL RGS yang selanjutnya disebutDewan Direksi adalah unsur pimpinan lembagapenyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan penyiaran publik.
12. Kepala Stasiun adalah Pimpinan Stasiun RadioGema Sa-ijaan Pemerintah Daerah KabupatenKotabaru.
13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaranmelalui sarana pemancaran dan/atau saranatransmisi didarat dan dilaut dengan menggunakanspektrum frekuensi radio melalui udara, kabeldan/atau media lainnya untuk dapat diterimasecara serempak dan bersamaan oleh masyarakatdengan perangkat penerima siaran.
14. Penyiaran radio adalah media komunikasi massadengar, yang menyalurkan gagasan dan informasidalam bentuk suara secara umum dan terbukaberupa program yang teratur danberkesinambungan.
15. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaranyang berisikan serangkaian program acara siaranyang ditujukan kepada khalayak dan wilayahtertentu dengan menggunakan spectrum frekuensiradio.
- 6 -
16. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalambentuk suara, gambar atau suara dan gambar atauyang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifatinteraktif maupun tidak, yang dapat diterimamelalui perangkat penerima siaran.
17. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untukmasyarakat diwilayah jangkauan atauKabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
18. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yangdibayarakan masyarakat kepada Daerah, sebagaiwujud peran serta masyarakat untuk mendanaipenyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkansecara periodik kepada masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah anggaranrencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerahyang dibahas dan disetujui bersama oleh PemerintahDaerah dan DPRD, yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.
BAB II
PEMBENTUKAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL RGS yangberbentuk badan hukum yang didirikan olehPemerintah Daerah.
Pasal 3
LPPL RGS diselenggarakan berdasarkan asas manfaat,adil dan merata, kepastian hukum, keamanan,keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian,kebebasan, dan tanggung jawab.
Pasal 4
Tujuan LPPL RGS adalah menyajikan program siaranyang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakatyang beriman, bertaqwa, cerdas, memperkukuhkerekatan sosial dan integrasi nasional dalam rangkamembangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adildan sejahtera.
- 7 -
BAB IIIKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian KesatuKedudukan
Pasal 5
(1) LPPL RGS merupakan wadah untukpenyelenggaran penyebaran informasipembangunan, Pemerintah dan kemasyarakatan didaerah yang bersifat independen, netral, tidakkomersial dan berfungsi memberikan layananinformasi untuk kepentingan masyarakat.
(2) LPPL RGS berada dibawah dan bertanggungjawabkepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
(3) LPPL RGS berkedudukan di Daerah.
Bagian KeduaTugas dan Fungsi
Pasal 6
LPPL RGS mempunyai tugas :
a. memberikan pelayanan informasi denganmenyelenggarakan penyusunan program siaranradio, teknik radio, administrasi dan pemasarandibidang radio;
b. menyebarluaskan informasi pembangunan,kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomimasyarakat serta sebagai media informasi,pendidikan, keagamaan, hiburan, informasi lalulintas kebencanaan, kontrol dan perekat sosialmasyarakat; dan
c. melestarikan budaya bangsa untuk kepentinganseluruh lapisan masyarakat melaluipenyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkauseluruh daerah.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, LPPL RGS mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan umum, pengawasanpenyelenggaraan penyiaran;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan dalampenyelenggaraan penyiaran;
c. penyelenggaraan dan pengelolaan administasi,sumber daya manusia (SDM), keuangan,penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- 8 -
d. penyelengaraan dan pengelolaan program acara dansiaran;
e. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, saranadan teknik LPPL RGS;
f. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupansosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat sertasebagai media informasi, pendidikan, keagamaan,hiburan, informasi lalu lintas kebencanaan, 8ontroldan perekat sosial masyarakat; dan
g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi danpenyelengaraan penyiaran.
BAB IVPERIZINAN
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL RGS wajibmendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran denganmengajukan permohonan kepada KementerianKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia melaluiKPID.
BAB VALAT KELENGKAPAN
Pasal 9
(1) Alat Kelengkapan LPPL RGS Sa-ijaan terdiri dari :
a. Dewan Pengawas;
b. Dewan Direksi;
c. Stasiun Penyiaran; dan
d. Sekretariat.
(2) Bagan struktur alat kelengkapan LPPL RGS Sa-ijaansebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.
BAB VIDEWAN PENGAWAS
Bagian KesatuPengangkatan
Pasal 10
(1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulDPRD setelah melalui uji kelayakan dan kepatutansecara terbuka atas masukan dari pemerintahdaerah dan/atau masyarakat.
- 9 -
(2) Usul DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam sidang Paripurna.
(3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi DewanPengawas adalah:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensiyang setara;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela;
f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhikualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
g. bagi anggota yang diangkat dari unsurmasyarakat wajib non partisan, tidak sedangmenjabat anggota legislatif dan yudikatif;
h. bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaranwajib memiliki pengalaman dibidang penyiaranyang layak dan tidak sedang menjabat ataumengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
(4) Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 11
(1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)orang, terdiri dari :
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(2) Unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, radio danmasyarakat.
Pasal 12
(1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima)tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2) Sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir,selambat-lambatnya 6 (enam) bulan PemerintahDaerah dan/atau masyarakat sudah harusmengajukan calon Dewan Pengawas kepada DPRD.
- 10 -
Bagian KeduaTugas
Pasal 13
Dewan Pengawas mempunyai tugas :
a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk,kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggarantahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dansumber daya, serta mengawasi pelaksanaankebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuanpenyiaran;
b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaranserta independensi dan netralitas penyiaran;
c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secaraterbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksisebagai Direktur Utama;
f. menetapkan pembagian tugas Direktur;
g. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
h. mengawasi siaran dan menjamin bahwa LPPL RGStetap berorientasi pada publik;
i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakatuntuk selanjutnya disampaikan kepada DewanDireksi; dan
j. melaksanakan pelaksanaan tugasnya kepada Bupatidan ditembuskan kepada DPRD.
Bagian KetigaPenghasilan
Pasal 14
(1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerimainsentif.
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ataspersetujuan DPRD.
Bagian KeempatPemberhentian
Pasal 15
(1) Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikansebelum habis masa jabatannya apabila :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- 11 -
d. tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
e. melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana penjara 4 (empat) tahun; dan/atau
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c, dan huruf d, ditetapkansetelah yang bersangkutan diberi kesempatanmembela diri.
(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan secara tertulis kepada Bupati dalamjangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggotaDewan Pengawas yang bersangkutan diberitahusecara tertulis tentang rencana pemberhentiantersebut.
(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimanadimaksud pada ayat (3) masih dalam proses,anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapatmelanjutkan tugasnya.
(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitungsejak tanggal penyampaian pembelaan dirisebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidakmemberikan rekomendasi pemberhentian kepadaBupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
(6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawasberakhir dengan dikeluarkannya Keputusanpemberhentian oleh Bupati.
BAB VIIDEWAN DIREKSI
Bagian KesatuPengangkatan
Pasal 16
(1) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas ataspersetujuan Bupati.
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggotaDewan Direksi adalah:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela sertamemiliki kecakapan manajerial;
e. berpendidikan sarjana (S1);
f. diutamakan memiliki kompetensi dan pengalamandibidang penyiaran publik;
- 12 -
g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhikualifikasi dan kompetensi diutamakan dibidangpenyiaran; dan
h.bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan.
(3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Dewan Pengawas atas PersetujuanBupati.
Pasal 17
(1) Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
(2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas :
a. Direktur utama;
b. Direktur operasional; dan
c. Direktur keuangan.
(3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berasal dari unsur PNS dan bukan PNS sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 18
Masa jabatan dewan direksi adalah 5 (lima) tahun dandapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya.
Bagian KeduaTugas
Pasal 19
(1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan olehDewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum,rencana induk, kebijakan penyiaran, rencanakerja dan anggaran tahunan, serta kebijakanpengembangan kelembagaan dan sumber daya;
b. memimpin dan mengelola LPPL RGS sesuaidengan tujuan dan senantiasa berusahameningkatkan daya guna dan hasil guna;
c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaanoperasional lembaga dan operasional penyiaran;
d. mengadakan dan memelihara pembukuan sertaadministrasi sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan;
e. menyiapkan laporan tahunan dan laporanberkala;
- 13 -
f. membuat laporan keuangan sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan;
g. mewakili lembaga di dalam dan di luarpengadilan; dan
h. menjalin kerja sama dengan pihak luar untukkemajuaan LPPL RGS sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-Undangan.
(2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, harus memuat :
a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
b. posisi LPPL RGS;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencanajangka panjang;
d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan danprogram kerja, rencana jangka panjang besertaketerkaitan antar unsur tersebut.
(3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencanainduk didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksidiajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahasdan disetujui.
(5) Rencana induk LPPL RGS yang telah disetujui olehDewan Pengawas disampaikan kepada Bupatimelalui Kepala Dinas Perhubungan paling lambat60 (enam puluh) hari sebelum rencana indukberlaku secara efektif.
Bagian KetigaPenghasilan
Pasal 20
(1) Dewan Direksi karena tugasnya berhakmendapatkan penghasilan berupa gaji/insentif dantunjangan.
(2) Besaran gaji/insentif dan tunjangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
Bagian KeempatPemberhentian
Pasal 21
(1) Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. berakhir masa jabatan.
- 14 -
(2) Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habismasa jabatannya apabila :
a. tidak melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan;
b. melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana penjara 4 (empat) tahun;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
d. tidak dapat melaksanakan tugas secaraberkelanjutan atau berhalangan tetap secaraberturut-turut selama 6 (enam) bulan.
(3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a danhuruf b, yang bersangkutan diberi kesempatanmembela diri.
(4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutandiberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawastentang rencana pemberhentian tersebut.
(5) Selama rencana pemberhentian sebagaimanadimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, yangbersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitungsejak tanggal penyampaian pembelaan dirisebagaimana dimaksud pada ayat (3) DewanPengawas tidak memproses putusanpemberhentian, maka rencana pemberhentiantersebut dinyatakan batal.
(7) Kedudukan sebagai Dewan Direksi berakhir dengandikeluarkannya Keputusan pemberhentian olehDewan Pengawas.
(8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalanipemeriksaan ditingkat penyelidikan karenadisangka melakukan tindak pidana, diberhentikansementara dari jabatannya dan apabila dinyatakantidak bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutandapat melaksanakan tugasnya kembali padajabatan yang sama.
(9) Apabila anggota Dewan Direksi berhalangan tidaktetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh salahsatu direktur yang ditunjuk sementara oleh DewanPengawas.
(10)Jika anggota Dewan Direksi berhenti ataudiberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisisesuai dengan ketentuan pengangkatan DewanDireksi.
- 15 -
BAB VIIISTASIUN PENYIARAN
Bagian KesatuPengangkatan
Pasal 22
(1) Stasiun Penyiaran dipimpin oleh seorang KepalaStasiun dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga)Divisi.
(2) Kepala Stasiun Penyiaran dan Divisi kedudukannyaberada di bawah dan bertanggung jawab kepadaDewan Direksi, diangkat dan diberhentikan olehdirektur utama, ditetapkan sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Kepala Stasiun adalah jabatan non eselon.
(4) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi KepalaStasiun adalah:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela sertamemilki kecakapan manajerial;
e. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidangpenyiaran publik;
f. berpendidikan minimal D3;
g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhikualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
h. mempunyai pengalaman mengelola kegiatanoperasional radio; dan
i. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan.
(5) Pengangkatan Kepala Stasiun sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Dewan Direksi.
Bagian KeduaPenghasilan
Pasal 23
(1) Kepala Stasiun karena tugasnya berhakmendapatkan penghasilan berupa gaji/insentif dantunjangan.
(2) Besaran gaji/insentif dan tunjangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Dewan Direksi atas persetujuan DewanPengawas.
- 16 -
BAB IXSEKRETARIAT
Pasal 24
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantuoleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.
(2) Kepala Sekretariat adalah jabatan setara eselon IVadan Kepala Sub Bagian adalah jabatan setara eselonIVb.
Pasal 25
(1) Sekretariat secara administratif berada dibawahDewan Direksi, diangkat dan diberhentikan olehDirektur Utama sesuai ketentuan PeraturanPerundang-Undangan.
(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantupelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan pengelolapenyelenggaraan tugas administrasi LPPL RGS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugasSekretariat, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XPEMBIAYAAN
Pasal 26
(1) Pembiayaan LPPL RGS dan alat kelengkapannyabersumber dari :
a. APBD dan APBN;
b. iuran Penyiaran;
c. siaran iklan sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan;
d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat; dan
e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.
(2) Tata cara penggunaan dan pertanggungjawabanpenerimaan keuangan LPPL RGS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b sampai denganhuruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 27
Ketentuan mengenai gaji, insentif dan tunjangan DewanPengawas, Dewan Direksi, Kepala Stasiun, Sekretariatdan karyawan LPPL RGS diatur dengan PeraturanBupati atas usul Dewan Direksi melalui DewanPengawas.
- 17 -
BAB XIPERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 28
Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhanpenyelenggaraan penyiaran, baik kedalam maupunkeluar lembaga.
Pasal 29
(1) Tahun buku LPPL RGS adalah tahun anggarandaerah.
(2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerjaserta hasil yang telah dicapai;
b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanrencana kerja;
c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca,perhitungan penerimaan dan biaya, laporan aruskas, dan laporan perubahan kekayaan.
(3) Laporan tahunan LPPL RGS ditandatangani olehDirektur dan Dewan Pengawas untuk disampaikankepada Bupati.
BAB XIIKARYAWAN
Pasal 30
(1) Karyawan LPPL RGS terdiri atas :
a. PNS yang diangkat berdasarkan ketentuanPeraturan Perundang-Undangan; dan
b. bukan PNS yang diangkat oleh Dewan Direksiberdasarkan perjanjian kerja.
(2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban PNSLPPL RGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diatur berdasarkan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan dan Keputusan Direktur.
(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajibanpegawai LPPL RGS bukan PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b diatur berdasarkanKeputusan Direktur dan perjanjian kerja.
(4) Pegawai LPPL RGS baik PNS maupun bukan PNSdilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partaipolitik.
- 18 -
BAB XIIISELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
Pasal 31
(1) Seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direksidilaksanakan oleh Bupati.
(2) Dalam hal pelaksanaan seleksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuktim seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
(3) Pembiayaan tim seleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.
BAB XIVPEMBINAAN DAN PELATIHAN
Pasal 32
Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pelatihanberupa:
a. pemberian petunjuk dan langkah-langkahoperasional upaya pengembangan LPPL RGS;
b. pemberian pelatihan bagi Dewan Pengawas, Direksidan Pegawai LPPL RGS; dan
c. melakukan fasilitasi dalam kerjasama dengan pihakketiga.
BAB XVKETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
(1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPLRGS yang menggunakan dana dari APBDdilaksanakan sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan.
(2) Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan danteknis penyelenggaraan kegiatan LPPL RGSditetapkan oleh Dewan Direksi.
Pasal 34
Segala aset yang berada pada Unit Pelaksana TeknisRadio tetap menjadi aset Daerah dan dikelola oleh LPPLRGS.
BAB XVIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Sebelum alat kelengkapan LPPL RGS berdasarkanPeraturan Daerah ini terbentuk, maka segalaketentuan dan lembaga yang ada masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan denganPeraturan Daerah ini.
- 19 -
(2) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksiyang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habismasa jabatannya.
(3) Sebelum dilantiknya Dewan Pengawas dan DewanDireksi yang baru, Dewan Pengawas dan DewanDireksi yang lama tetap melaksanakan tugasnyaselama 3 (tiga) bulan
BAB XVIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
(1) Peraturan pelaksanaan tentang Lembaga PenyiaranPublik Lokal Sa-ijaan Televisi yang selama ini masihada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan Peraturan Daerah ini.
(2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaPeraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah inidiundangkan.
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenKotabaru.
ditetapkan di Kotabarupada tanggal 26 Agustus 2014
BUPATI KOTABARU,
ttd
H. IRHAMI RIDJANI
Diundangkan di Kotabarupada tanggal 26 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
ttd
H. SURIANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUTAHUN 2014 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSIKALIMANTAN SELATAN : (115/2014)
- 1 -
PENJELASAN ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANGLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMA SA-IJAAN KABUPATEN KOTABARU
I. UMUM
Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomidaerah di Kabupaten Kotabaru dan merespon aspirasi masyarakatmengenai kualitas penerimaan siaran Radio serta menyesuaikan diridengan dunia penyiaran yang berkembang pesat seiring dengankemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka Radio Gema Sa-ijaan (RGS) Kabupaten Kotabaru perlu direvitalisasi dandirestrukturisasi.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik maka perlu diaturLembaga Penyiaran Publik Lokal di daerah, dalam hal ini LPPL RGSyang sebelumnya sudah ada dan dikelola sebagai salah satu UPTD yangpembentukannya dengan Peraturan Bupati.
Bahwa lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangandalam menyampaikan informasi pendidikan, pembangunan,kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan bersifatindependen, netral, tidak komersial, yang tidak hanya memproduksiacara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta jugasebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikanlayanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga PenyiaranPublik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hakmemperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atauaspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagaiwarga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperolehinformasi, bukan sebagai obyek sebuah 20ndustry media penyiaransemata.
Bahwa oleh karena itu dibentuklah Peraturan Daerah ini denganmateri muatan tentang pendirian kelembagaan LPPL RGS sertapenyelenggaraan penyiarannya.
LPPL RGS diperlukan untuk mewujudkan visi dan misiPemerintah Kabupaten Kotabaru dan menyelenggarakan kegiatanpenyiaran Radio yang independen, netral, mandiri dengan programsiaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakatdalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan,pelestarian budaya daerah, lalu lintas, kebencanaan yang kreatif,edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membukawawasan dan mencerdaskan masyarakat.
II.PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas
- 2 -
Pasal 2Cukup jelas
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidakbergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
Yang dimaksud dengan “Netral” adalah tidak memihakkepada kepentingan salah satu pihak.
Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidaksemata-mata mencari keuntungan tetapi lebihmengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Huruf a
Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik yangbersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsiuntuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.
Huruf bCukup jelas
Huruf cCukup jelas
Huruf dCukup jelas
Huruf eCukup jelas
Huruf fCukup jelas
Huruf gCukup jelas
Pasal 8Cukup jelas
Pasal 9Cukup jelas
Pasal 10Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelas
- 3 -
Ayat (3)Huruf a
Cukup jelasHuruf b
Cukup jelasHuruf c
Cukup jelasHuruf d
Cukup jelasHuruf e
Cukup jelasHuruf f
Cukup jelasHuruf g
Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidakmenjabat sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua,Sekretaris dan Bendahara) Partai Politik tertentu.
Ayat (4)Cukup jelas
Pasal 11Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
- Ketua Dewan Pengawas dijabat secara Ex Officio olehSekretaris Daerah.
- Sekretaris Dewan Pengawas dijabat secara Ex Officio olehKepala Dinas Perhubungan.
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Cukup jelas
Pasal 14Cukup jelas
Pasal 15Cukup jelas
Pasal 16Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Huruf aCukup jelas
Huruf bCukup jelas
Huruf cCukup jelas
Huruf dCukup jelas
Huruf eCukup jelas
- 4 -Huruf f
Cukup jelasHuruf g
Cukup jelasHuruf h
Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidakmenjabat sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua,Sekretaris dan Bendahara) Partai Politik tertentu.
Huruf iCukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 17Cukup jelas
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas
Pasal 22Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24Ayat (1)
Huruf aCukup jelas
Huruf bCukup jelas
Huruf cCukup jelas
Huruf dYang dimaksud dengan usaha lain antara lain kerjasama kemitraan dengan pihak lain seperti BUMN/BUMDserta pihak swasta.
Huruf eCukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas
- 5 -
Pasal 27Cukup jelas
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 34Cukup jelas
Pasal 35Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUNOMOR 09
LAMPIRANPERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUNOMOR 16 TAHUN 2014TENTANGLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMASA-IJAAN KABUPATEN KOTABARU
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKALRADIO GEMA SA-IJAAN KABUPATEN KOTABARU
BUPATI KOTABARU,
ttd
H. IRHAMI RIDJANI
Recommended