View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 4 TAHUN 2 0 1 5
T E N T A N G
ORGANISASI RUMAH S A K I T UMUM D A E R A H K E L A S C
KABUPATEN JAYAWIJAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A
BUPATI JAYAWIJAYA
Menimbang : a. bahwa u n t u k mengatasi t u n t u t a n pelayanan kesehatan
masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks
d ipe r lukan pelayanan kesehatan yang maks ima l dan
professional disertai tenaga kesehatan yang berkompeten
dan handa l yng d i tun jang dengan sarana dan prasarana
yang memadai ;
b. bahwa Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 8 T a h u n 2008
Tentang Organisasi Lembaga-Lembaga teknis Daerah
mengenai Rumah Sakit Daerah Kelas D sudah t idak
sesuai dengan Peraturan Menter i Kesehatan Nomor
1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit d i L ingkungan Departemen
Kesehatan
c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menter i Kesehatan
Nomor : HK.02.03/1/1320/2015 tanggal 15 Mei 2015
tentang Penetapan Kelas Rumah Saki t U m u m Wamena
m i l i k Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dar i
Rumah Sakit U m u m Kelas D menjadi Kelas C;
d. bahwa berdasarkan pert imbangan pada h u r u f a, b dan c
tersebut diatas, per lu membentuk Organisasi Rumah
Sakit U m u m Daerah Kelas C yang d i te tapkan dengan
Peraturan Daerah.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom I r i an Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi I r i an Barat (Lembaran
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara T a h u n 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor
43 T a h u n 1999 (Lembaran Negara T a h u n 1999 Nomor
169);
3. Undang-Undang Nomor 21 T a h u n 2001 tentang Pemberian
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia T a h u n 2001 Nomor 135 Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor
35 T a h u n 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 T a h u n 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara T a h u n 2008 Nomor 112,
Tambahan lembaran negara Nomor 4884) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063)
7. Undang-Undang Nomor 44 T a h u n 2009 Tentang Rumah
Sakit (Lembaran negara T a h u n 2009 Nomor 153,
Tambahan lembaran negara Nomor 5072)
8. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 05 T a h u n 2014 tentang Apara tur
Sipi l Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah d iubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republ ik
Indonesia Nomor 2 T a h u n 2014 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 5589);
11 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 T a h u n 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menter i Kesehatan Nomor
1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit d i L ingkungan Departemen
Kesehatan;
13. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
14. Peraturan Menter i Kesehatan Nomor
340/MENKES/PER/2010 Tentang Klasi f ikasi Rumah
Sakit;
15. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 1 T a h u n 2014
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah.
16. Keputusan Menter i Kesehatan Nomor
HK.02.03/1/1320/2015 Tentang Penetapan Kelas Rumah
Sakit U m u m Daerah Wamena
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
dan
BUPATI JAYAWIJAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI RUMAH
S A K I T UMUM DAERAH K E L A S C KABUPATEN
JAYAWIJAYA;
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Bupa t i beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupat i adalah Bupa t i Jayawijaya;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se lanjutnya d is ingkat DPRD
adalah Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya;
5. Rumah Sakit U m u m Kelas C adalah r u m a h sakit yang member ikan
pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jen is penyaki t ;
6. Rumah Sakit U m u m Daerah Kelas C Kabupaten Jayawijaya yang
selanjutnya d is ingkat RSUD Kelas C Kabupaten Jayawijaya adalah
Rumah Sakit m i l i k Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang mempunya i
fasilitas dan kemampuan pelayanan medis Spesialistik Dasar;
7. D i rektur adalah Kepala Rumah Sakit U m u m Daerah Kelas C Kabupaten
Jayawijaya;
8. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan me l i pu t i
pelayanan promoti f , prevemtif, k u r a t i f dan rehabi l i ta t i f yang d iber ikan
kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standard pelayanan
medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasil itas secara opt imal ;
9. Pelayanan Medik Spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesial ist ik
penyakit da lam, keb idanan dan penyakit kandungan , bedah dan
kesehatan anak;
10. Pelayanan Medik Spesialistik Penunjang adalah pelayanan medik
spesialistik anesthesi, patologi k l i n i k dan radiologi;
11. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang d idasarkan
pada i l m u dan k ia t keperwatan, yang mencakup biopsikososiospir i tual
yang komprehensif .
12. Kelompok Jaba tan Fungsional adalah k e d u d u k a n yang m e n u n j u k k a n
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipi l
dalam rangka menja lankan tugas pokok dan fungsi keah l ian dan atau
ketrampi lan u n t u k mencapai t u j u a n organisasi;
13. Satuan Pengawas In t e rn adalah Satuan Kerja Fungs ional yang bertugas
melaksanakan pengawasan in t e rn r u m a h sakit ;
14. Komite adalah wadah non s t r u k t u r a l yang t e rd i r i da r i tenaga ah l i a tau
profesi d i ben tuk u n t u k member ikan per t imbangan strategis kepada
d i rek tur Rumah Sakit da lam rangka pen ingkatan dan pengembangan
r u m a h sakit .
15. Instalasi adalah u n i t pelayanan non s t r u k t u r a l yang menyediakan
fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pend id ikan dan
penelit ian r u m a h sakit .
BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesa tu
Pembentukan
P a s a l 2
Dengan Peraturan Daerah i n i d ibentuk Organisasi Rumah Sakit U m u m
Daerah Kelas C Kabupaten Jayawijaya.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
(1) Rumah Sakit U m u m Daerah Kelas C me rupakan u n s u r penunjang
pemerintah daerah da lam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
(2) Rumah Sakit U m u m Daerah Kelas C d i p imp in oleh seorang D i r ek tu r yang
berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada B u p a t i me la lu i Sekretaris
Daerah
Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4
(1) Rumah Sakit U m u m Daerah Kelas C mempunya i tugas melaksanakan
kesehatan secara menye lu ruh dan terpadu, berdaya guna dan berhasi l
guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemu l ihan yang
d i laksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan serta melaksanakan upaya r u j u k a n .
(2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang b e r m u t u sesuai dengan
standard pelayanan r u m a h sakit
Bagian Keempat
Fungs i
P a s a l 5
U n t u k menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 4
Peraturan Daerah i n i , Rumah Sakit U m u m Daerah Kelas C mempunya i
fungsi:
a. Perumusan kebi jakan teknis d i b idang pelayanan kesehatan;
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan me la lu i pelayanan
kesehatan pa r i pu rna t ingkat sekunder dan tersier;
c. Pelaksanaan pend id ikan dan pelat ihan tenaga kesehatan da lam rangka
meningkatkan kemampuan sumber daya manus i a da lam pemberian
pelayanan kesehatan;
d. Pelaksanaan penel i t ian dan pengembangan serta penapisan teknolbgi
bidang kesehatan da lam rangka men ingka tkan pelayanan kesehatan;
e. Pelayanan admin is t ras i r u m a h sakit ;
f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas d ib idang pelayanan kesehatan;
g. Pelaksanaan tugas la in yang d iber ikan oleh B u p a t i sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
BAB I I I
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
P a s a l 6
(1) Susunan Organisasi R u m a h Sakit U m u m Daerah Kelas C t e rd i r i dar i :
a. D i rek tur
b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Admin is t ras i U m u m
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan
3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pelayanan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Medis
2. Seksi Keperawatan
d. Bidang Penunjang, membawahi
1. Seksi Rekam Medis
2. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis
3. Seksi Sarana dan Prasarana
e. Kelompok Jaba tan Fungsional
f. Komite
g. Satuan Pengawas In t e rn
(2) Bagan s t r u k t u r organisasi Rumah Sakit U m u m Daerah Kelas C t e r can tum
dalam lampi ran , merupakan bagian yang t idak te rp isahkan dar i Peraturan
Daerah i n i .
(3) Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit U m u m Daerah Kelas C,
d ia tur dengan Peraturan Bupa t i .
Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7
(1) Kelompok Jaba tan Fungsional mempunya i tugas me laksanakan sebagian
tugas Rumah Sakit U m u m Daerah sesuai dengan keahl ian dan
kebutuhan ;
(2) Kelompok Jaba tan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal i n i , d i p imp in
oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k ;
(3) J u m l a h Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal i n i
d i t en tukan berdasarkan k e b u t u h a n beban kerja;
(4) Jenis dan Jenjang Jaba tan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
pasal i n i , d i a tu r berdasarkan pera turan perundang-undangan yang
ber laku;
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunya i tugas sesuai dengan pera turan
perundang-undangan yang ber laku.
Bagian Ketiga
Komite
Pasal 8 .
(1) Komite adalah wadah non s t r u k t u r a l yang t e rd i r i da r i tenaga ah l i a tau
profesi d i ben tuk u n t u k member ikan per t imbangan strategis kepada
p imp inan r u m a h sakit da lam rangka pen ingkatan dan pengembangan
pelayanan r u m a h sakit .
(2) Pembentukan komite d i te tapkan oleh D i r ek tu r r u m a h sakit sesuai
kebu tuhan r u m a h sakit , sekurang-kurang t e rd i r i da r i Komite Medik serta
komite E t ik dan H u k u m .
(3) Komite berada d i bawah dan bertanggung j awab kepada D i r ek tu r r u m a h
sakit.
(4) Komite d ip imp in oleh seorang ketua yang d iangkat dan d iberhent ikan oleh
p imp inan r u m a h sakit .
(5) Pembentukan dan perubahan j u m l a h dan jen is komite d i t e tapkan oleh
p imp inan r u m a h sakit setelah mendapat perse tu juan dar i D i r ek tur
Jenderal B ina Pelayanan Medik.
Bagian Keempat
Satuan Pengawas Intern
Pasal 9
(1) Satuan Pengawas In t e rn adalah Satuan Kerja Fungs iona l yang bertugas
melaksanakan pengawasan in te rn r u m a h sakit .
(2) Satuan Pengawasan In t e rn berada d i bawah dan bertanggung jawab
kepada D i r ek tu r r u m a h sakit .
(3) Satuan Pengawas In t e rn d iben tuk dan d i te tapkan oleh D i r ek tu r r u m a h
sakit
Bagian Ke l ima
Insta las i
Pasal 10
(1) Instalasi adalah u n i t pelayanan non s t r u k t u r a l yang menyediakan
fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pend id ikan dan
penelit ian r u m a h sakit .
(2) Pembentukan insta las i d i te tapkan oleh D i r ek tu r R u m a h Sakit sesuai
k ebu tuhan r u m a h sakit .
(3) Instalasi d i p imp in oleh seorang kepala yang d iangkat dan d iberhent ikan
oleh d i r ek tur r u m a h sakit .
(4) Kepala Instalasi da lam melaksanakan tugasnya d i b a n t u oleh tenaga-
tenaga fungsional dan a tau non medis.
(5) Pembentukan dan perubahan j u m l a h dan jen is insta las i d i laporkan
secara ter tu l is kepada D i r ek tu r Jenderal B ina Pelayanan Medik
BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 11
(1) D i rektur Rumah Sakit U m u m Daerah adalah j aba t an s t r u k t u r a l eselon
I l l . a
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang R u m a h Saki t U m u m Daerah adalah
jabatan s t r u k t u r a l eselon l l l . b
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah j aba t an s t r u k t u r a l eselon IV.a
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12
Pembiayaan Rumah Sakit U m u m Daerah Kabupaten Jayawijaya bersumber
dar i Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber yang sah sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan yang ber laku.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Hal-hal yang be lum c u k u p d ia tur da lam Peraturan Daerah i n i sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan d ia tur dan d i te tapkan lebih lan ju t dengan
Peraturan Bupat i .
Pada saat Peraturan Daerah m u l a i be r laku maka ke t en tuan yang mengatur
tentang organisasi R u m a h Sakit U m u m Daerah sebagaimana d i m a k s u d pada
Pasal 43, Peraturan Daerah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang Organisasi
Lembaga-Lembaga Teknis Daerah dan pera turan la in yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah i n i d inyatakan t idak be r l aku lagi.
Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku sejak tanggal d iundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan
Daerah i n i dengan penetapannya dalam lembaran Daerah Kabupaten
Jayawijaya.
Pasal 14
BAB VI I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
ST
RU
KT
UR
OR
GA
NIS
AS
I R
UM
AH
SA
KIT
UM
UM
DA
ER
AH
KE
LAS
C K
AB
UP
AT
EN
JA
YA
WIJ
AY
A
LAM
PIR
AN
DIR
EK
TU
R
PE
RA
TU
RA
N D
AE
RA
H K
AB
UP
AT
EN
JA
YA
WIJ
. N
OM
OR
:
4 T
AH
UN
20
15
TA
NG
GA
L :
yg^_
KO
MIT
E
SUB
BA
GIA
N A
DM
INIT
RA
SI
DA
N U
MU
M
BID
AN
G
PE
LAY
AN
AN
BID
AN
G
PE
NU
NJA
NG
SPI
BA
GIA
N T
AT
A U
SA
HA
SUB
BA
GIA
N K
EP
EG
AW
AIA
N SU
B B
AG
IAN
KE
UA
NG
AN
SE
KS
I P
EL
AY
AN
AN
ME
DIS
SE
KS
I K
EP
ER
AW
AT
AN
SE
KS
I R
EK
AM
ME
DIS
INS
TA
LAS
I K
J F
SE
KS
I M
ED
IS
DA
N N
ON
ME
DIS
SE
KS
I S
AR
AN
A D
AN
PR
AS
AR
AN
A
,
INS
TA
LAS
I K
J F
BfU
PAT
I J
A ^
AW
IJA
YA
\jjj
g5«P
l W
ET
IPO
Recommended