Barometer Sosial 2013

1

BAROMETER SOSIAL 2013

LPPsi Universitas IndonesiaLembaga PenelitianPsikologi

2

BAROMETER SOSIAL

Indikator pencapaian keadilan sosial melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik dan CSO.

Turunan dari konsep social justice (keadilan sosial) dari Wolfgang Merkel.

Fokus pada usaha-usaha untuk menegakkan keadilan sosial dan dampaknya.

Secara operasional mencermati program-program sosial pemerintah, usaha departemen terkait dan partai dalam penegakan keadilan sosial di Indonesia.

Program Sosial

Pelaksanaan oleh

Pemerintah

Dukungan Partai Politik

Dukungan Masyarakat

Karakteristik Program

Keadilan Sosial

LPPsi-UI

3

Keadilan Sosial

Pencegahan kemiskinan

Akses ke pendidikan

Inklusi pasar tenaga kerja

Kohesi sosial dan non-

diskriminasi

Kesehatan

Keadilan antar-generasi

Usaha/Program

Usaha/Program

Usaha/Program

Usaha/Program

Usaha/Program

Usaha/Program

DIMENSI KEADILAN SOSIAL

LPPsi-UI

4

LIMA PERTANYAAN UMUM1. Kebijakan-Program sosial apa yang dianggap

penting dan bermanfaat bagi warganegara?2. Kementrian dan lembaga pemerintah mana

yang memiliki kinerja baik dalam penyelenggaraan dan delivery kebijakan-program sosial?

3. Parpol mana yang dipandang peduli dan memperjuangkan kebijakan program sosial?

4. Kebijakan-program sosial apa yang dinilai mendesak untuk diadakan?

5. Bagaimana hasil pencapaian keadilan sosial di Indonesia?

Skala: Penting dan bermanfaat/sangat baik (8-10)Baik/sedang (5-7)Kurang/buruk (3-4)Tidak tahu (1-2)LPPsi-

UI

5

OPERASIONALISASI KONSEP “Kebijakan dan program sosial” adalah 6 program yang

kini tengah dijalankan oleh pemerintah: (1) PNPM, (2) PKH, (3) Jampersal, (4) Jamkesmas, (5) Subsidi Pupuk, dan (6) BOS.

“Kementrian dan lembaga pemerintah” meliputi 5 lembaga, yaitu (1) kementrian kesehatan, (2) kementrian sosial, (3) kementrian pertanian, (4) pemerintah propoinsi, dan (5) pemerintah daerah.

“Parpol” adalah sembilan parpol yang kini memiliki wakil di DPR, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PPP, PAN, PKB, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

“Kebijakan-program sosial” adalah program-program yang berpotensi meningkatkan kesejahetraan dan menegakkan keadilan sosial, antaranya jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan subsidi.

6

METODE

Jumlah responden berjumlah 2442 orang. Mencakup responden di 33 provinsi di Indonesia dengan rentang usia 17-65 tahun di perkotaan dan pedesaan

Metode pengambilan data: survey dengan kuesioner.

Metode sampling: Multi-stage random sampling

LPPsi-UI

7

TEMUAN

PROGRAM SOSIAL YANG SUDAH BERLANGSUNG

LPPsi-UI

8

PROGRAM YANG DIBUTUHKAN

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

63.50%

97.80% 94.50% 98.40% 93.50%86.10%

71.10%

26.40%

2.20% 4.50% 1.60% 6.50%13.80%

28.80%

DibutuhkanTidak

Indonesia

Secara umum kebutuhan akan program sosial tinggi. Tingkat deprivasinya tinggi.LPPsi-

UI

9

MENURUT ANDA, APAKAH PELAYANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MEMUASKAN?

Nasional

Sang

at T

idak

Mem

uask

an

Tida

k Mem

uask

an

Agak

Tidak

Mem

uask

an

Agak

Mem

uask

an

Mem

uask

an

Sang

at M

emua

skan

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

7.9

13.817.4

23.927.9

9.1Hanya 37% responden yang menilai “memuaskan” dan “sangat memuaskan” . Sebanyak 63% belum puas.

PNPM

LPPsi-UI

10

MENURUT ANDA, APAKAH PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DAPAT DIPEROLEH SIAPAPUN YANG MEMBUTUHKAN? Nasional

.05.0

10.015.020.025.0

12.416.7

19.2 19.323.8

8.5

Hanya 32,3% responden yang menilai bantuan dapat diperoleh sebagian besar warga. Sebanyak 67,7% menilai bantuan belum sampai pada kebanyakan warga yang membutuhkan.

PNPM

11

APAKAH DALAM MENGIKUTI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PROSESNYA MUDAH ATAU BERBELIT-BELIT?

Nasional

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

10.0

14.0

19.8

23.124.5

8.6

Hanya 37% responden yang menilai “proses mendapatkan bantuan mudah dan sangat mudah. Sebanyak 63% repsonden menilai prosesnya masih berbelit-belit.

PNPM

LPPsi-UI

12

APAKAH DALAM MENGIKUTI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PROSESNYA MUDAH ATAU BERBELIT-BELIT?

Nasional

Sang

at B

erbe

lit-b

elit

Berb

elit-

belit

Agak

Ber

belit

-bel

it

Agak

Mud

ah

Mud

ah

Sang

at M

udah

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

13.7

19.521.0 20.6

18.9

6.3

PKH

Hanya 25,2% responden yang menilai “proses mendapatkan bantuan mudah dan sangat mudah. Sebanyak 74,8% repsonden menilai prosesnya masih berbelit-belit.

LPPsi-UI

13

MENURUT ANDA, APAKAH PELAYANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MEMUASKAN?

Nasional

Sang

at T

idak

Mem

uask

an

Tida

k Mem

uask

an

Agak

Tid

ak M

emua

skan

Agak

Mem

uask

an

Mem

uask

an

Sang

at M

emua

skan

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

12.3

19.1 19.921.9 21.0

5.8

PKHHanya 26,8% responden yang menilai “memuaskan” dan “sangat memuaskan” . Sebanyak 73,2% belum puas.

LPPsi-UI

14

MENURUT ANDA, APAKAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAPAT DIPEROLEH DENGAN MUDAH?

Nasional

Sang

at S

ulit

Untuk

Didap

atka

n

Sulit

Unt

uk D

idap

atka

n

Agak

Sulit

Didap

atka

n

Agak

Mud

ah D

idap

atka

n

Mud

ah D

idap

atka

n

Sang

at M

udah

Didap

atka

n.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

14.1

20.4 20.4 21.018.2

5.9

PKH

Hanya 24,1% responden yang menilai PKH mudah”dan sangat mudah didapatkan. Sebanyak 75,9% belum mudah mendapatkannya.

LPPsi-UI

15

APAKAH MENURUT ANDA, PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SUDAH SESUAI ATURAN?

Nasional

Sang

at M

enyim

pang

Men

yim

pang

Agak

Men

yim

pang

Agak

Ses

uai

Sesu

ai

Sang

at S

esua

i.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

12.917.6 17.8

22.3 22.8

6.6

PKH Ada 48,3% responden menilai pelaksanaan PKH menyimpang dari aturan.

16

APAKAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MEMBEBANI ANDA?

Nasional

Sang

at M

embe

bani

Mem

beba

ni

Agak

Mem

beba

ni

Agak

Tid

ak M

embe

bani

Tida

k Mem

beba

ni

Sang

at T

idak

Mem

beba

ni.0

5.010.015.020.025.030.0

10.215.2 15.6

20.9

26.7

11.4

PKH Ada 41% responden menilai PKH membebani mereka.

17

MENURUT ANDA, APAKAH JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAPAT DIPEROLEH DENGAN MUDAH?

Nasional

.05.0

10.015.020.025.030.0

7.8 9.715.8

23.528.9

14.3

Jamkesmas Ada 41% responden menilai sulit untuk mendapatkan Jamkesmas.

18

MENURUT ANDA, APAKAH JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAPAT DIPEROLEH OLEH SIAPAPUN YANG MEMBUTUHKAN?

Nasional

.0

10.0

20.0

30.0

9.712.6 14.5

20.727.3

15.2

Ada 36,8% responden menilai Jamkesmas hanya diperoleh sebagian kecil warga yang membutuhkan.

Jamkesmas

19

MENURUT ANDA, APAKAH INFORMASI SUBSIDI PUPUK SUDAH JELAS?

Nasional

Sangat Tidak Jelas

Tidak Jelas

Agak Tidak Jelas

Agak Jelas

Jelas Sangat Jelas

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.020.8

19.017.9 17.5

18.6

6.2

Subsidi Pupuk Ada 57,7% responden menilai informasi mengenai subsidi pupuk sudah jelas.

20

MENURUT ANDA, APAKAH PELAYANAN SUBSIDI PUPUK MEMUASKAN?

Nasional

Sang

at T

idak

Mem

uask

an

Tida

k Mem

uask

an

Agak

Tid

ak M

emua

skan

Agak

Mem

uask

an

Mem

uask

an

Sang

at M

emua

skan

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

17.119.2 19.5 20.5

17.8

5.9

Subsidi Pupuk Ada 55,8% responden menilai pelayanan subsidi pupuk tidak memuaskan.

21

MENURUT ANDA, APAKAH SUBSIDI PUPUK DAPAT DIPEROLEH OLEH SIAPAPUN YANG MEMBUTUHKAN?

Nasional

.05.0

10.015.020.025.0 19.0 20.3 19.6 17.9 17.4

5.8

Subsidi Pupuk Ada 58.9% responden menilai subsidi pupuk tidak sampai pada kebanyakan warga yang membutuhkan.

22

APAKAH DALAM MEMPEROLEH SUBSIDI PUPUK PROSESNYA MUDAH ATAU BERBELIT-BELIT?

Nasional

.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0 18.2 18.5 19.1 19.6 18.7

5.9

Ada 55,8% responden menilai proses memperoleh subsidi pupuk prosesnya tidak mudah dan berbelit-belit.

Subsidi Pupuk

23

APAKAH MENURUT ANDA, PELAKSANAAN SUBSIDI PUPUK SUDAH SESUAI ATURAN?

Nasional

Sang

at M

enyim

pang

Men

yim

pang

Agak

Men

yim

pang

Agak

Ses

uai

Sesu

ai

Sang

at S

esua

i.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

17.4 17.7 18.220.1 20.9

5.7

Subsidi Pupuk Ada 53,5% responden menilai pelaksanaan subsidi pupuk menyimpang dari aturan.

24

MENURUT ANDA, APAKAH BARANG/JASA/UANG YANG DITERIMA DALAM SUBSIDI PUPUK SESUAI DENGAN SEMESTINYA?

Nasional

Sangat Tidak Sesuai

Tidak Sesuai

Agak Tidak Sesuai

Agak Sesuai

Sesuai Sangat Sesuai

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

17.7 17.1 17.519.7

21.3

6.7

Ada 52,3% responden menilai barang/jasa/uang yang diterima dalam subsidi pupuk tidak sesuai dengan semestinya..

Subsidi Pupuk

25

MENURUT ANDA, APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAPAT DIPEROLEH WARGA YANG MEMBUTUHKAN?

Nasional

.0

10.0

20.0

30.0

9.6 10.5 12.517.9

30.7

18.8

BOS Ada 32,6% responden yang menilai menilai BOS belum dapat diperoleh warga yang membutuhkan.

26

APAKAH DALAM MENGIKUTI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROSESNYA MUDAH ATAU BERBELIT-BELIT?

Nasional

Sang

at B

erbe

lit-b

elit

Berb

elit-

belit

Agak

Ber

belit

-bel

it

Agak

Mud

ah

Mud

ah

Sang

at M

udah

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

8.110.4 12.0

18.9

32.1

18.6

BOS Ada 30,5% responden yang menilai proses perolehan BOS masih berbelit-belit.

27

APAKAH MENURUT ANDA, PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SUDAH SESUAI ATURAN?

Nasional

Sang

at M

enyim

pang

Men

yim

pang

Agak

Men

yim

pang

Agak

Ses

uai

Sesu

ai

Sang

at S

esua

i.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

9.1 9.211.8

18.2

33.0

18.7

BOS Ada 30,8% responden yang menilai pelaksanaan BOS masih menyimpang dari aturan.

28

MENURUT ANDA, APAKAH BARANG/JASA/UANG YANG DITERIMA DALAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SESUAI DENGAN SEMESTINYA?

Nasional

Sangat Tidak Sesuai

Tidak Sesuai

Agak Tidak Sesuai

Agak Sesuai

Sesuai Sangat Sesuai

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

9.2 9.811.5

18.3

31.8

19.4

BOSAda 30,5% responden yang menilai barang/jasa.uang yang diterima dalam BOS masih tidak sesua dengan semestinya.

29

KEMENTRIAN

Apakah instansi Kementrian Kesehatan di daerah anda menyelenggarakan program sosial ?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

80

72.6

27.4

Apakah instansi Kementrian Sosial di daerah anda menyelenggarakan program sosial ?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

55.7

44.3

Apakah instansi Kementrian Pertanian di daerah anda menyelenggarakan program sosial ?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

39.8

60.2

Apakah instansi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah anda menyelenggarakan program sosial ?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

63.3

36.7

Apakah instansi Pemerintah propinsi di daerah anda menyelenggarakan program sosial ?

YA TIDAK46

47

48

49

50

51

52

48.2

51.8

Apakah instansi Pemerintah kota/kabupaten di daerah anda menyelenggarakan program sosial ?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

6058.1

41.9

36

Bagaimana kementrian dan instansi pemerintah berikut ini menjalankan program sosial?

Instansi Sangat Buruk

Buruk Agak Buruk

Agak Baik

Baik Sangat Baik

Kementrian Kesehatan XKementrian Sosial XKementrian Pertanian XKementrian Pendidikan dan Kebudayaan

X

Pemerintah propinsi XPemerintah kota/kabupaten X

37

Sejauh mana program yang diselenggarakan kementrian dan instansi pemerintah berikut ini bermanfaat?

Instansi Sangat Tidak Bermanfaat

Tidak Bermanfaat

Agak Tidak Bermanfaat

Agak Bermanfaat

Bermanfaat Sangat Bermanfaat

Kementrian Kesehatan

X

Kementrian Sosial

X

Kementrian Pertanian

X

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

X

Pemerintah propinsi

X

Pemerintah kota/ kabupaten

X

38

PARTAI POLITIK

Apakah partai politik Partai Demokrat menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK33

33.5

34

34.5

35

35.5

36

34.2

35.8

Apakah partai politik Partai Golkar menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

34.7

65.3

Apakah partai politik PDIP menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

34.1

65.9

Apakah partai politik PKS menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

80

26.5

73.5

Apakah partai politik PPP menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK0

102030405060708090

19.9

80.1

Apakah partai politik PAN menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

80

21.4

78.6

Apakah partai politik PKB menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK0

102030405060708090

17.7

82.3

Apakah partai politik Partai Hanura menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

80

20.7

79.3

Apakah partai politik Partai Gerindra menyelenggarakan program sosial di daerah Anda?

YA TIDAK0

10

20

30

40

50

60

70

80

23.5

76.5

48

Sejauh mana partai politik berikut ini peduli program sosial?

Partai Politik Sangat Tidak Peduli

Tidak Peduli

Agak Tidak Peduli

Agak Peduli

Peduli Sangat Peduli

Partai Demokrat

X

Partai Golkar X

PDIP XPKS XPPP XPAN XPKB XPartai Hanura X

Partai Gerindra X

49

Sejauh mana partai politik berikut ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan program sosial?

Partai Politik Sangat Tidak Mendorong

Tidak Mendorong

Agak Tidak Mendorong

Agak Mendorong

Mendorong Sangat Mendorong

Partai Demokrat

X

Partai Golkar XPDIP XPKS XPKB XPPP XPAN XPartai Hanura X

Partai Gerindra X

50

Sejauh mana partai politik berikut ini memperjuangkan agar program sosial dapat dinikmati oleh setiap warga yang membutuhkannya?

Partai Politik Sangat Tidak Memper-juangkan

Tidak Memper-juangkan

Agak Tidak Memper-juangkan

Agak Memper-juangkan

Memper-juangkan

Sangat Memper-juangkan

Partai Demokrat XPartai Golkar XPDIP XPKS XPKB XPPP XPAN XPartai Hanura XPartai Gerindra X

51

Sejauh mana program yang diselenggarakan partai politik berikut ini bermanfaat?

Partai Politik Sangat Tidak Bermanfaat

Tidak Bermanfaat

Agak Tidak Bermanfaat

Agak Bermanfaat

Bermanfaat Sangat Bermanfaat

Partai Demokrat

X

Partai Golkar

X

PDIP XPKS XPKB XPPP XPAN XPartai Hanura

X

Partai Gerindra

X

52

KESIMPULAN

53

PERSEPSI TERHADAP PROGRAM SOSIAL PEMERINTAH1. Kebutuhan akan program sosial pada masyarakat

Indonesia sangat tinggi. Ini menjadi indikasi dari deprivasi dalam kebutuhan dasar, khususnya untuk bantuan pelayanan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, penyediaan lowongan kerja, dan bantuan usaha.

2. Dalam persepsi warga, kebanyakan program sosial yang diselenggarakan pemerintah (PNPM, PKH, Jamkesmas, Subsidi Pupuk dan BOS) masih belum berjalan secara memadai. Masih banyak keluhan mengenai sulitnya memperoleh

bantuan, prosedur yang berbelit-belit, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, dan pelaksanaan yang menyimpang dari aturan. (Kecuali Program Jampersal yang secara umum dipersepsi baik dan tidak bermasalah oleh warga, meski masih ada juga keluhan).

54

PERSEPSI TERHADAP PROGRAM SOSIAL KEMENTRIAN

1. Masih banyak warga yang mempersepsi bahwa kementerian di Indonesia yang terkait dengan penegakan keadilan sosial masih belum menyelenggarakan program sosial secara memadai, meski lebih banyak pula yang menyatakan kementrian itu sudah menyelenggarakan program sosial, kecuali Kementerian Pertanian.

2. Pemerintah provinsi juga dipersepsi oleh kebanyakan responden tidak menyelenggarakan program sosial. Sedangkan pemerintahan kota/kabupaten dinilai oleh kebanyakan responden sudah menjalankan program sosial.

3. Program yang diselenggarakan oleh kementerian yang terkait dengan penegakan keadilan sosial, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten secara umum dinilai baik dan bermanfaat, hanya saja jumlahnya masih sedikit.

55

PERSEPSI TERHADAP PROGRAM SOSIAL PARTAI POLITIK1. Kebanyakan responden menilai partai politik yang anggotanya

menduduki jabatan anggota DPR tidak menyelenggarakan program sosial.

2. PKS, PAN, PPP dan PKB dinilai agak tidak peduli terhadap program sosial oleh warga. Sementara partai politik lainnya dinilai agak peduli.

3. PAN, PPP dan PKB dinilai kurang mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan program sosial. Sementara partai politik lainnya dinilai agak mendorong.

4. PKS, PAN, PPP dan PKB dinilai kurang memperjuangkan agar program sosial dapat dinikmati oleh setiap warga yang membutuhkannya. Sementara partai politik lainnya dinilai agak memperjuangkan.

5. Ada indikasi Partai politik di Indonesia belum menjadikan program sosial sebagai program yang penting bagi masyarakat Indonesia. Ini sekaligus mengindikasikan partai politik di Indonesia belum menganggap penting keadilan sosial.

56

KESIMPULAN UMUM1. Berdasarkan penilaian warga, keadilan sosial

sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partai politik di Indonesia.

2. Pemberdayaan setiap individu di Indonesia untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri, dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas belum berlangsung merata.

3. Masih ada banyak pengaruh latar belakang sosial dan ketidaksamaan titik awal terhadap kesempatan untuk mengejar arah kehidupan dan kesejahteraan warga Indonesia.

4. Masih banyak individu di Indonesia yang belum diberdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri, dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas.