View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
52
BAB IV
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA REGISTER PERKARA
NOMOR : 46/G/2017/PTUN-SRG
A. Landasan Penggugat Mengajukan Gugatan Atas Perkara
Nomor : 46/G/2017/PTUN Serang
Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab.Tangerang
Provinsi Banten dengan berlandaskan surat keputusan sertifikat
hak milik nomor 758/Sukaharja dan surat ukur nomor
142/Sukaharja atas nama H.Y. Keputusan Tata Usaha Negara
yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tidak ditujukan langsung
kepada penggugat, akan tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan
Tata Usaha Negara tersebut oleh tergugat telah jelas-jelas sangat
merugikan kepentingan penggugat.
Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa “Bagi mereka
53
yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi
yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis
sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan
Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.
Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 “Gugatan hanya
dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 [sembilan puluh] hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.1
Dasar hukum lain yang menjadi dasar bagi penggugat
dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tehadap tergugat
dalam perkara ini adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9
1 R.Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,( Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), h.125
54
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor5
Tahun 1986 yang berbunyi
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tututan ganti rugi dan atau
direhabilitasi”.
Ketentuan Pasal 1 butir 3, Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,
yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tergugat adalah
sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis
[beschiking] yaitu berupa “SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR
55
758/SUKAHARJA TANGGAL 20 September 2017, SURAT
UKUR NOMOR 142/SUKAHARJA/2015 TANGGAL 06 April
2017 LUAS 2.690 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh
Meter Persegi) ATAS NAMA H.Y yang terletak di Desa
Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang
Propinsi Banten”. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
dikeluarkan oleh tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara
dalam melaksanakan suatu urusan di bidang pertanahan yaitu
selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Propinsi
Banten yang diberi kewenangan untuk memberi keputusan
mengenai Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran
Tanah.
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
tergugat jelas sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final, karena
yang disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas
menyebutkan Saudara H.Y sebagai individu/pihak yang
tercantum sebagai penerima hak dalam SERTIFIKAT HAK
MILIK NOMOR 758/SUKAHARJA TANGGAL 20 September
56
2017, SURAT UKUR NOMOR 142/SUKAHARJA/2015
TANGGAL 06 April 2017 LUAS 2.690 M² (Dua Ribu Enam
Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) ATAS NAMA H.Y yang
terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten
Tangerang Propinsi Banten; Berdasarkan uraian diatas maka
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat
dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi
syarat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara a-quo.
Ketentuan Pasal 53 ayat [2] Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal 53 yaitu:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.2
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
57
Selain itu tergugat juga telah melanggar asas dan tujuan
pendaftaran tanah sebagaimana di sebutkan dalam ketentuan
pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 2
“Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman
terjangkau, mutakhir dan terbuka”
Petitum atau yang menjadi alasan penggugat untuk
diputuskan oleh hakim terhadap perkara gugatan dalam sengketa
tanah ini adalah :
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor
758/Sukaharja Tanggal 20 September 2017, Surat Ukur
Nomor 142/Sukaharja/2015 Tanggal 06 April 2017 Luas
2.690 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter
Persegi) Atas Nama H.Y yang terletak di Desa Sukaharja,
Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten
3. mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan yang
di keluarkannya serta memerintahkan TERGUGAT untuk
58
menindak lanjuti proses permohonan penerbitan Sertifikat
yang diajukan oleh PENGGUGAT
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam sengketa.
Menurut penulis alat bukti yang digunakan sebagai
pertimbangan hakim dalam menentukan putusan akhir adalah :
a. Surat atau tulisan, bukti ini dapat diperhatikan dari uraian
bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat maupun
tergugat berupa photocopy yang telah di legalisir.
b. Keterangan saksi, bukti ini dapat diperhatikan dari
keterangan saksi yang telah disumpah.
Menurut pasal 107 Undang-Undang No.5 tahun 1986,
hakim memutuskan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian beserta beban pembuktian dan untuk sah nya
pembuktian di perlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti
berdasarkan keyakinan hakim.3
Dari penjelasan diatas maka menurut penulis dengan
adanya lebih dari dua alat bukti yang digunakan sebagai
3 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.92
59
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, maka
amar/putusan yang ditetapkan atau yang diambil oleh hakim
nantinya tidak akan diragukan lagi ketetapan putusannya.
Setelah selesai seluruh rangkaian proses pemeriksaan
Sengketa Tata Usaha Negara, hakim ketua sidang memberikan
kesempatan kepada pihak masing-masing untuk menyampaikan
kesimpulannya masing-masing.4Inti dari hasil pemeriksaan di
sidang pengadilan mengenai sengketa tata usaha negara itu
adalah pertama, penggugat mengajukan kesimpulan bahwa
KTUN yang dikeluarkan oleh tergugat agar dinyatakan batal atau
tidak sah, kedua, tergugat mengajukan kesimpulan bahwa KTUN
yang dikeluarkan adalah sah, ketiga tergugat intervensi
mengajukan kesimpulan bahwa KTUN yang di keluarkan oleh
tergugat adalah sah.
Setelah melewati beberapa tahap pemeriksaan dan
persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara perihal sengeta
tanah yang melibatkan PT.Sinar Mulia Bina Persada dengan
Kantor Pertanahan Kab.Tangerang Provinsi Banten dan H.Y
4 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara……,
h.95
60
selaku pihak ketiga. Kemudian hakim dengan berpedoman pada
sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha
negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas
sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan
Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur,
bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas
lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian
pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka
dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti
berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan
menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini
hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap
alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu
kesatuan dengan berkas perkara.
Amar putusan dalam perkara No: 46/G/2017/PTUN-
SRGhakim mengabulkan gugatan penggugat untuk
seluruhnya,berati tidak membenarkan KTUN yang dikeluarkan
oleh pihak tergugat atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat
apa-apa yang dilakukan oleh terguga, padahal itu sudah
61
kewajibannya( dalam hal pangkal sengketa berangkat dari pasal
3).5
Karena tergugat berada di pihak yang salah, sampailah
pada proses akhir dimana putusan ini di ucapkan dalam
persidangan pada tanggal 18 April 2018 oleh majelis hakim
PTUN Serang dalam perkara ini yaitu menerima eksepsi
penggugat dalam pokok perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor:
758/Sukaharja tanggal 20 September 2017, Surat Ukur
Nomor: 142/Sukaharja/2015 tanggal 06 April 2017 Luas
2.690 M2 atas nama H.Y yang terletak di Desa Sukaharja,
Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Propinsi
Banten
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik
Nomor: 758/Sukaharja tanggal 20 September 2017, Surat
Ukur Nomor: 142/Sukaharja/2015 tanggal 06 April 2017
Luas 2.690 M2 atas nama H.Y yang terletak di Desa
5 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,
(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada), h.52
62
Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang
Propinsi Banten
4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses
permohonan sertipikat yang diajukan Penggugat sesuai
Permohonan Pengukuran Nomor Berkas 115074/2017
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah
Rp5.614.000,-(Lima juta enam ratus empat belas ribu
rupiah)6
Salinan putusan ini sudah memperoleh kekuatan hukum
tetap.Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, suatu
putusan yang tidak dapat di tarik kembali atau diubah kembali.
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan TUN Menerima
Gugatan Yang Diajukan Penggugat
Pada dasarnya penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat
menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan.
6 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara
Nomor: 46/G/2017/PTUN-SRG) ,16 April 2017.
63
Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting
bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukumnya (ius
curia novit), tetapi mengetahui secara objektif fakta atau
peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar
putusannya, bukan secara a priori langsung menemukan
hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara
yang sebenarnya.7
Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
menerima gugatan yang di ajukan penggugat selaku badan hukum
perdata yaitu PT.Sinar Mulia Bina Persada melawan Kantor
Pertanahan Kab.Tangerang Provinsi banten dan tergugat
intervensi atau pihak ketiga yaitu H.Y, berdasarkan pasal 1 angka
5 Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo.Undang-Undang No.51
tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan
bahwa
“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di
7 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, …,
h.143
64
pusat maupun di daerah sebagai akibat di keluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara”.8
Permasalahan hukum yang disengketakan adalah
mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam
mengeluarkan obyek sengketa dari aspek peraturan perundang-
undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AUPB).Oleh karena itu, permasalahan hukum yang
disengketakan berada dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara.
Selanjutnya yang menjadi obyek sengketa adalah
Sertipikat Hak Milik Nomor:758/Sukaharjatanggal 20 September
2017, Surat Ukur Nomor: 142/Sukaharja/2015 tanggal 06 April
2017, Luas 2.690 M2 atas nama H.Y yang terletak di Desa
Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang
Propinsi Banten,sertipikat a quo adalah termasuk kedalam
pengertian keputusan tata usaha negara atau keputusan
administrasi pemerintahan yang didalamnya mengandung suatu
sengketa tata usaha negara yang terletak di wilayah hukum
administrasi (hukum publik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,
(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2008), h. 63
65
1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara,
dimana ruang lingkup permasalahan yang dimohonkan Penggugat
untuk diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai
keabsahan penerbitan sertipikat obyek sengketa bukan mengenai
keabsahan kepemilikan dari segi hak keperdataannya.9
Setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dalam
perkara No. 46/G/2017/PTUN-SRG hakim mengabulkan gugatan
penggugat seluruhnya dengan alasan berpendapat bahwa
Tergugat, didalam memproses penerbitan sertifikat obyek
sengketa terdapat cacat hukum administratif oleh karena data
fisik dan data yuridis sebagai bagian dokumen warkah yang
digunakan dalam proses permohonan sertipikat tidak sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor9 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan
9Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara
Nomor: 46/G/2017/PTUN-SRG) ,16 April 2017.
66
dalam pertimbangan hukum di atas. Selain itu tergugat juga telah
melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
Hakim pengadilan tata usaha Negara di dalam
menentukan perkara berpedoman pada Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik karena para hakim dalam menerapkan
hukum hakim bertindak sebagai penemu hukum dan sebagai
benteng keadilan.
Di dalam lembaga kekuasaan kehakiman telah
menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan
segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis,
sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan
dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah adalah
keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice),
keadilan moral (moral justice), dan keadilan social (social
justice). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama
dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim
sebagai aplikator undang-undang harus memahami yang
berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus
menilai apakah undang-undang tersebutadil, bermanfaat, atau
67
member kepastian hukum jika di tegakan, sebab salah satu tujuan
hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis
merupakan, aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan,
sedangkan aspek sosiologis harus mampu mengikuti
perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, atau dampak
yang di rasakan oleh masyakarat. Pencantuman ketiga aspek
tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat di
terima oleh masyarakat.10
a. Aspek Yuridis
Aspek yang pertama dan utama berpatokan pada undang-
undang dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register perkara Nomor :
36/G/2017/PTUN-SRG. Adapun undang-undang yang berkaitan
dengan perkara yang dihadapi adalah : Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
10
Pipit Patimah, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Register Perkara Nomor 30/G/2014/PTUN-SRG , Skripsi
Bidang Hukum-Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
(2018)
68
Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat, dalam proses
menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, dimana
Tergugat seharusnya lebih cermat dalam memeriksa data-data
yang ada padanya terkait bidang-bidang tanah yang berada dalam
wilayah hukumnya. berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa secara
prosedural substansi, penerbitan obyek sengketa telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu
beralasan hukum apabila keputusan obyek sengketa a quo
dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum
gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan.
Oleh karena keputusan a quo dinyatakan batal, maka
kepada Tergugat diwajibkan mencabut sertifikat obyek sengketa
dan mencoretnya dari Register Buku Tanah, sehingga tuntutan
Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) mengenai
pencabutan obyek sengketa, juga patut dikabulkan. Selain itu
karena penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan
69
sertipikat sesuai surat Permohonan Pengukuran Nomor Berkas
115074/2017, maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan
yang ke-4 (empat) juga patut dikabulkan, dan kepada Tergugat
diwajibkan untuk memproses kembali permohonan penerbitan
sertifikat yang telah diajukan oleh Penggugat. keseluruhan
pertimbangan tersebut di atas, Pengadilanberkesimpulan bahwa
dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya
gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya. karena
gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya
perkara.11
b. Aspek Filosifis
Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan
peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan
ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ”Kekuasaan kehakiman
11
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara
Nomor: 46/G/2017/PTUN-SRG) ,16 April 2017.
70
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.12
Di negara-negara sistem hukum Common Law menganut
sistem unity of jurisdiction sehingga tidak mengenal eksistensi
PTUN yang secara struktural dan organisatoris terpisah dari
peradilan umum. Sedangkan dalam sistem hukum Civil Law
justru dikenal adanya pemisahan antara peradilan umum dan
PTUN (sistem duality of jurisdiction) misalnya, di Prancis,
Belanda, Jerman, Italia dan negara-negara bekas jajahannya di
Benua Afrika, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia.
Namun meski sama-sama menerapkan sistem Civil Law, masih
juga terdapat perbedaan diantara negaranegara tersebut ihwal
variasi dalam struktur organisasinya dan prosedur hukumnya.
Di Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan
bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi
berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri
seperti pada negara-negara sistem Civil Law pada umumnya.
12
Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, Disertasi bidang Hukum - Universitas
Trisakti, Vol. 5, No.1, (Maret 2016), h. 136
71
Karena berada di bawah Mahkamah Agung maka pembinaan
teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial
Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara normatif
Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan yang mandiri di
luar kekuasaan kehakiman (yudisial), sehingga sistem
penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola
penyelesaian sengketa perdata yang mengenal istilah pengadilan
tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan
kembali.13
Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara
berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok
sengketa. Dalam UU Peratun obyek sengketa Tata Usaha Negara
adalah Keputusan tata usaha negara (Keputusan TUN) ialah
Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
13
Umar Dani, “ Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha
Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of
Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristikny,” Jurnal
Peradilan Tata Usaha Negara, Vol. 7, No.3, (November 2018), h. 406-407
72
berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum
Perdata,7 dan keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif
sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU Peratun.14
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering
disingkat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian
dari peradilan administrasi sangat dibutuhkan di suatu negera
hukum, karena adanya peradilan administrasi negara merupakan
salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia sebagai salah
satu negara hukum yang bertipe Welfare State sudah selayaknya
mempunyai Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun peradilan
tersebut secara efektif baru berjalan sejah tahun 1991.
Peradilan Tata Usaha Negara ini diadakan dalam rangka
memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan
termasuk orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan
haknya akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh
alat administrasi negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan
14
Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, Disertasi bidang Hukum - Universitas
Trisakti, Vol. 5, No.1, (Maret 2016), h. 137
73
oleh pimpinan suatu instansi pemerintah, termasuk keputusan
yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Tangerang selaku
Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan sertifikat hak milik
nomor 758/Sukaharja dan surat ukur nomor 142/Sukaharja pada tanggal
06 april 2017 atas nama Hintoro Yahya.
Di dalam peraturan perundang-undangan termasuk hak
kepemilikan tanah sebagaimana yang terdapat di dalam undang-
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang merupakan turunan dari pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 . sebagaimana disebutkan pasal 16 AAUPA, hak-hak
atas tanah adalah sebagai berikut :
1) Hak milik
2) Hak guna usaha
3) Hak guna bangunan
4) Hak pakai
5) Hak sewa
6) Hak membuka tanah
7) Hak memungut hasil hutan
Dari berbagai hak tersebut, hak milik merupakan hak
terkuat atas kepemilikan suatu tanah dan melekat pada seseorang
warga negara Indonesia serta tidak memiliki jatuh tempo
(bersifat kekal). Hak milik dapat dipindah tangankan melalui
74
mekanisme jual beli dan riwayat pembeli penjual selalu tercatat
pada lembar sertifikat hak milik (SHM).15
Dalam dinamika kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi
konflik kepentingan antarwarga masyarakat. Untuk dapat secara
teratur menyelesaikan konflik kepentingan dengan baik demi
terpeliharanya ketertiban yang berkedamaian di dalam
masyarakat, diperlukan adanya institusi (kelembagaan) khusus
yang mampu memberikan penyelesaian secara tidak memihak
(imparsial) dan berlandaskan patokan-patokan yang berlaku
secara objektif. Demikianlah, melalui proses yang panjang
terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan
prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan, yakni hakim,
advokat dan jaksa.
Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah
melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai
perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu situasi
konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang
15
Hukum Kepemilikan Tanah di Indonesia, http://www. gresnews.
com /berita/tips/83333-hukum-kepemilikan-tanah-di-indonesia/, di akses pada
hari minggu 21 April 2019 pukul 23.25 WIB
75
ditimbulkannya secara imparsial berdasarkan hukum (patokan
objektif). Wewenang itulah yang disebut kewenangan
(kekuasaan) kehakiman atau kewenangan judisial. Pengambilan
keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman tersebut,
dalam kenyataan konkret, dilaksanakan oleh pejabat kewenangan
judisial. Pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan
kehakiman tersebut, dalam kenyataan konkret, dilaksanakan oleh
pejabat lembaga peradilan yang dinamakan hakim, lembaga
peradilannya disebut pengadilan.16
Maka dalam perkara a quo ini keputusan hakim
memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, kongkretnya di
tandai oleh karakter putusan pengadilan yang berketuhanan.
Berprikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan dan
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiadan keputusan
hakim dalam hal ini adalah mengabulkan permohoan penggugat
untuk mewajibkan Kantor Pertanahan Kab.Tangerang selaku
Pejabat Tata Usaha Negara untuk membatalkan berupa sertifikat
hak milik nomor 758/Sukaharja dan surat ukur nomor 142/Sukaharja
16
B. Arief Sidharta, Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum, dalam
Jurnal Etika Profesi hukum, h.234
76
pada tanggal 06 april 2017 atas nama H.Y. Dan memerintahkan
Kantor Pertanahan Kab.tangerang untuk menindak lanjuti proses
permohonan penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh PT.Sinar
Mulia Bina Persada
c. Aspek Sosiologis
Penguasaan atas tanah dan kekayaan alam masuk ke
dalam cakupan yang luas dari hukum agraria. Hak atas tanah,
dalam arti hak kepemilikan, menurut UU. No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal
dengan UUPA, paling tidak mengatur bahwa hak milik atas tanah
didasarkan kepada 3 (tiga) cara perolehan yang diatur dalam
Pasal 22 dan 26 UUPA; pertama, berdasarkan pada hukum adat
yang diatur dengan penetapan pemerintah yang diatur lebih lanjut
dalam ketentuan konversi; kedua, berdasarkan undang-undang,
misalnya keputusan pemberian hak atas tanah; ketiga, adanya
peristiwa perdata seperti jual beli tukar menukar, hibah,
pewarisan dan lain-lain.
Di dalam hak kepemilikan tanah, sering sekali terjadi
sengketa di atas suatu bidang tanah terbit dua atau lebih sertifikat,
77
maka harus diperhatikan sertifikat mana yang terbit terlebih
dahulu (meskipun bukan berarti sertifikat yang terbit terlebih
lebih dahulu, otomatis merupakan sertifikat yang sah) namun hal
ini terkait dengan asas praduga keabsahan KTUN atau asas
vermoeden van rechtmatigheid (presumptio justae causa), maka
dapat ditentukan bahwa apabila di atas sebidang tanah diterbitkan
dua keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak atas
tanah, maka demi kepastian hukum, setiap Pengadilan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan sebelumnya haruslah dianggap benar
menurut hukum, sampai dibuktikan sebaliknya sebagai keputusan
yang mengandung cacat yuridis baik oleh pejabat yang
berwenang maupun oleh Peraturan Tata Usaha Negara.
UUPA menganut sistem negatif, sehingga keterangan
yang tercantum didalam surat bukti hak mempunyai kekuatan
hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang
benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang
dapat membuktikan sebaliknya. Jika terjadi hal demikian maka
pengadilan akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar.
Pendaftaran tanah tidak menyebabkan mereka yang tidak berhak
78
menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya karena namanya
keliru dicatat sebagai yang berhak. Mereka yang berhak dapat
menuntut diadakannya pembetulan dan jika tanah yang
bersangkutan sudah berada didalam penguasaan pihak ketiga, ia
berhak menuntut penyerahan kembali kepadanya. Dalam
pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan,
namun masih terjadinya sengketa-sengketa hak-hak atas tanah di
tengahtengah masyarakat yang bahkan sampai pada gugatan-
gugatan ke Pengadilan, yang mengakibatkan terjadinya
pemblokiran sertifikat hak atas tanah tersebut oleh Kantor
Pertanahan. Permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak atas
tanah tersebut dapat dilakukan pihak pengadilan karena adanya
gugatan, di antaranya karena terjadinya sertifikat ganda, hutang
piutang atau karena pailit dan lain-lain.17
Di dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register perkara Nomor :
36/G/2017/PTUN-SRG pengadilan membatalkan sertifikat hak
17
Aprilia Wulandari, Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap
Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo, Skripsi Pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2018
79
milik H.Y yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kab.Tangerang karena menurut pengadilan, kantor pertanahan
Kab.Tangerang dalam menertbitkan keputusan tidak
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga sertifikat yang
di terbitkan menjadi ganda di dalam satu bidang tanah. Oleh
karena itu dengan adanya gugatan yang di ajukan oleh perkara a-
queo pengadilan melakukan pemeriksaan dan sampailah
pemutusan perkara, bahwa sertifikat yang di keluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kab.Tangerang merupakan keputusan cacad
administrasi. Oleh karena itu pengadilan memutuskan untuk
membatalkan sertifikat hak milik atas nama H.Y tersebut.
C. Implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Perkara No.46/G/2017/PTUN-SRG
Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
dapat di laksanakan adalah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, yaitu suatu putusan yang tidak dapat
di ubah lagi melalui suatu upaya hukum.18
suatu perkara itu di
ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau
18
R.Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara……., h.232
80
penyelesaian. Penyelesaian perkara memang di akhiri dengan
putusan, akan tetapi dengan di jatuhkannya putusan saja belumlah
selesai persoalannya, putusan itu harus dilaksanakan atau di
jalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila
tidak dapat di laksanakan. Oleh karena itu putusan hakim
mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk
dilaksanakan apa yang di tetaokan dalam putusan itu secara paksa
oleh alat-alat negara. adapun yang memberi kekuatan
eksekutorial pada putusan hakim ialah kepada putusan yang
berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha
Esa”19
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
serang Perkara No: 46/G/2017/PTUN-SRG yang membatalkan
Keputusan Badan Pertanahn Kab.Tangerang selaku Pejabat Tata
Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 758/Sukaharja
Tanggal 20 September 2017, Surat Ukur Nomor
142/Sukaharja/2015 Tanggal 06 April 2017 Luas 2.690 M² (Dua
19
Pipit Patimah, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Register Perkara Nomor 30/G/2014/PTUN-SRG , Skripsi
Bidang Hukum-Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
(2018) pukul 00.53 WIB
81
Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) Atas Nama
H.Y, dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak
Milik Nomor: 758/Sukaharja tanggal 20 September 2017, Surat
Ukur Nomor: 142/Sukaharja/2015 tanggal 06 April 2017 Luas
2.690 M2 atas nama H.Y yang terletak di Desa Sukaharja,
Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten,
serta menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah
Rp5.614.000,-(Lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah),
selain itu pengadilan juga Memerintahkan Tergugat untuk
melanjutkan proses permohonan sertipikat yang diajukan
Penggugat sesuai Permohonan Pengukuran Nomor Berkas
115074/2017.
Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No:
46/G/2017/PTUN-SRG belum mempunyai kekuatan hukum
tetap, oleh karena itu tergugat dapat mengajukan upaya hukum
biasa melalui perlawanan, banding atau kasasi. Upaya hukum
bukanlah dimaksudkan untuk memperlama penyelesaian suatu
perkara, apalagi di maksudkan untuk menyampingkan kepastian
82
hukum.Bagaimanapun upaya hukum pasti di perlukan, karena
hakim adalah manusia yang dekat dengan kehilafan, bahkan
kesalahan itu sendiri, bersifat memihak atau karena ditemukan
bukti baru yang begitu kuat. Dengan tersedianya upaya hukum,
putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim masih dimungkinkan
untuk diperiksa ulang.
Recommended