View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 1
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Kerangka ekonomi makro Kota Tanjungbalai memberikan gambaran
kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi
pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita,
perkembangan inflasi serta indikator- indikator lainnya yang berkaitan dalam
penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang
membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi
penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut
akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi
keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut
lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana
pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus
dicapai.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan
ekonomi Kota Tanjungbalai Tahun 2020 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi
nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Selain itu, kebijakan
perekonomian Kota Tanjungbalai juga mengacu pada perencanaan tahunan
RPJMD Tahun 2016-2021 yang disusun dengan tujuan untuk
mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi
yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan
perekonomian Kota Tanjungbalai dipengaruhi oleh dinamika perkembangan
ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Tanjungbalai
tahun 2020 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian
global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.
3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global
Dalam Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2018, Bank Indonesia
menjelaskan bahwa perekonomian global 2018 ditandai ketidakpastian yang
meningkat dipicu tiga perkembangan yang kurang menguntungkan. Pertama,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 2
pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,8% pada 2017 menjadi 3,7% pada
2018. Pertumbuhan ekonomi yang melambat kemudian menurunkan
pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global. Kedua,
suku bunga Federal Funds Rate (FFR) naik lebih cepat dan lebih tinggi dari
respons tahun sebelumnya, sehingga memicu risiko pembalikan aliran modal
dari negara berkembang. Ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global
meningkat dipicu beberapa faktor seperti peningkatan ketegangan perdagangan
Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok dan negara lain, risiko geopolitik seperti
perundingan Brexit dan krisis di beberapa negara berkembang seperti Argentina
dan Turki. Ketiga faktor ini kemudian mendorong investor global menarik
dananya dan mengancam stabilitas eksternal negara berkembang. Mata uang
berbagai negara melemah tajam terhadap dolar AS dan menimbulkan
kerentanan instabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ketidakpastian
ekonomi global mendorong beragam respons dari berbagai negara dengan
mengoptimalkan interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Di negara maju,
sebagian negara maju non-AS mengambil kebijakan moneter bias longgar untuk
menjaga momentum pertumbuhan. Sementara itu, konsolidasi fiskal negara
maju berlangsung perlahan, kecuali AS yang melakukan stimulus fiskal dalam
jumlah besar. Di negara berkembang, tantangan terbesar dalam kebijakan
ekonomi adalah dalam mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan fiskal
untuk merespons peningkatan risiko eksternal. Sebagian besar negara
berkembang menempuh kebijakan moneter ketat sebagai respons terhadap
pengetatan kebijakan moneter global yang memicu arus modal keluar. Di sisi
lain, kebijakan fiskal terus diseimbangkan untuk menjaga pertumbuhan
ekonomi sekaligus menjaga sustainabilitas fiskal. Reformasi struktural di
berbagai negara juga dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Reformasi struktural ditujukan untuk mendorong
produktivitas, memperbaiki permasalahan sektor tenaga kerja, dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial yang terbatas akibat penuaan
populasi. Kerja sama internasional juga diperkuat baik yang bersifat bilateral,
regional, maupun multilateral. Kerjasama internasional ditujukan untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berimbang, dan
berkesinambungan, dengan tetap menjaga resiliensi perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka menengah diperkirakan tetap
berkisar 3,5% dipengaruhi pelambatan pertumbuhan produktivitas.
Perkembangan terkini mengindikasikan produktivitas dunia masih berada pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 3
tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis
keuangan global. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penuaan populasi di
negara maju dan investasi yang rendah, sehingga berdampak pada akumulasi
kapital dan inovasi teknologi yang lambat. Seiring dengan pertumbuhan
ekonomi dunia yang melambat tersebut, harga minyak dunia dalam tren
menurun. Penurunan harga minyak dunia juga disebabkan produksi shale AS
dan suplai dari negara-negara anggota OPEC yang membesar. Sementara itu,
harga komoditas diperkirakan tidak berubah. Adapun normalisasi kebijakan
moneter AS diperkirakan berakhir pada akhir 2019.
Respons kebijakan yang ditempuh berbagai negara secara umum
diarahkan untuk menjaga kesinambungan pemulihan ekonomi, di tengah
meningkatnya tekanan eksternal. Arah kebijakan ditempuh dengan strategi yang
berbeda antarnegara dengan menyesuaikan kondisi dan tantangan yang
dihadapi masing-masing negara. Respons kebijakan ditempuh dengan
mengoptimalkan interaksi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta
kebijakan struktural. Untuk negara berkembang, satu sisi, sebagian besar
negara mengambil kebijakan moneter ketat untuk mencegah risiko pembalikan
arus modal. Sisi lain, negara berkembang juga menyeimbangkan kebijakan
ekonomi lainnya untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang
tertekan karena penurunan permintaan eksternal. Kebijakan struktural juga
perlu ditempuh untuk mendorong kapasitas perekonomian dan meningkatkan
kualitas pertumbuhan.
3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional
Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2018, momentum
pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut pada tahun 2018. Pertumbuhan
ekonomi 2018 tercatat 5,17%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan
tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak
tahun 2013. Secara umum, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian
Indonesia tetap solid, mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi
dunia 2018 dalam tren melambat dan ketidakpastian global sedang meningkat.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tidak terlepas dari dampak
positif bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam
merespons ketidakpastian global. Satu sisi, kebijakan moneter difokuskan untuk
menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar, di tengah kondisi
ketidakpastian perekonomian global yang meningkat. Perkembangan sampai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 4
triwulan III 2018 menunjukkan kenaikan Federal Funds Rate (FFR) di AS dan
ketidakpastian pasar keuangan global telah menurunkan aliran masuk modal
asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini memberikan
tantangan bagi kebijakan moneter di negara dengan perekonomian terbuka.
Bersamaan dengan defisit transaksi berjalan yang melebar sejalan permintaan
domestik yang tetap solid, aliran masuk modal asing yang berkurang pada
gilirannya menurunkan kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) dan
meningkatkan tekanan kepada nilai tukar Rupiah. Tantangan ini terutama
terlihat pada triwulan II dan III 2018, sehingga perlu direspons dengan segera
karena berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan serta
momentum pemulihan ekonomi.
Berbagai strategi kebijakan moneter dioptimalkan untuk mendukung arah
kebijakan tersebut. Strategi ditujukan untuk mempertahankan daya tarik pasar
keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas
yang aman. Suku bunga kebijakan, Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate
(BI7DRR), dinaikkan 175 basis points (bps) sebagai langkah pre-emptive, front
loading, dan ahead of the curve dari kebijakan moneter untuk menjaga daya
tarik pasar keuangan domestik. Langkah terukur ini ditempuh untuk
mengendalikan nilai tukar Rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya
menjaga inflasi 2018-2019 agar terkendali sesuai sasaran 3,5±1%. Kebijakan
nilai tukar juga ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai nilai
fundamentalnya, dengan tetap mendorong mekanisme pasar. Bank Indonesia
juga memperkuat strategi operasi moneter guna menjaga kecukupan likuiditas
pasar uang dan perbankan, yang menurun sejalan dampak aliran masuk modal
asing yang berkurang. Upaya memperkuat jaring pengamanan keuangan
internasional (JPKI) turut ditempuh guna meningkatkan ketahanan sektor
eksternal. Terakhir, koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait tetap
dipererat guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga
stabilitas perekonomian.
Respons kebijakan moneter serta bauran kebijakan yang ditempuh Bank
Indonesia dan Pemerintah dalam perkembangannya dapat kembali memperkuat
ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas perekonomian, dan menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan IV 2018, aliran masuk modal
asing kembali meningkat dipengaruhi daya tarik aset keuangan domestik yang
tinggi, stabilitas perekonomian yang terjaga, dan prospek perekonomian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 5
domestik yang tetap positif. Respons kebijakan juga mulai berdampak pada
pengendalian impor, sehingga bersamaan dengan peningkatan aliran masuk
modal asing turut mendorong Rupiah dalam tren menguat pada triwulan IV
2018. Sementara itu, inflasi 2018 terkendali sesuai dengan sasaran inflasi
3,5±1% dan mendukung pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Perkembangan
positif tersebut tidak terlepas dari transmisi kebijakan moneter yang berjalan
baik dan stabilitas sistem keuangan yang terkendali.
Sisi lain, arah kebijakan yang akomodatif dari kebijakan fiskal pusat-
daerah, termasuk belanja proyek infrastruktur, kebijakan pendalaman pasar
keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan
kebijakan struktural memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi. Implementasi
kebijakan tersebut pada gilirannya mendorong berlanjutnya kegiatan berusaha
dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada 2018 menopang perbaikan
kualitas pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini tergambar pada tingkat
pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang kembali menurun pada
2018. TPT tercatat 5,34%(yoy) pada Agustus 2018, lebih rendah dibandingkan
dengan TPT pada Agustus 2017 yang sebesar 5,50% (yoy). Angka pengangguran
tersebut juga tercatat paling rendah dalam satu dekade terakhir untuk periode
survey ketenagakerjaan. Penurunan TPT terjadi ditengah kenaikan angkatan
kerja sejalan dengan tumbuhnya populasi usia muda (bonus demografi). TPAK
tercatat sebesar 67,26%, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi periode yang
sama pada 2017 (66,67%). Peningkatan TPAK antara lain disebabkan oleh
angkatan kerja yang sebelumnya mengurus rumah tangga maupun sekolah
kembali berpartisipasi dalam angkatan kerja.
Berdasarkan status pekerjaan, kontribusi penyerapan pekerja formal
meningkat pada 2018. Serapan pekerja formal yang membaik bersumber dari
peningkatan pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap. Peningkatan dari sisi
kontribusi tersebut paling tinggi dibandingkan dengan kategori pekerja formal
lain. Seiring dengan hal itu, jumlah pekerja tetap turut meningkat pada Agustus
2018. Adanya perbaikan pada serapan tenaga kerja formal juga tercermin pada
indikator job vacancy online dan media cetak. Indeks job vacancy meningkat
menjadi 137,8 pada Agustus 2018 dibandingkan dengan 134,1 pada Agustus
2017 (Grafik 2.25). Selanjutnya, pangsa status pekerja informal terus mengalami
penurunan, meskipun masih dominan, yakni sebesar 56,84%. Berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 6
sektor, perbaikan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor
perdagangan, hotel dan restoran (PHR), transportasi dan komunikasi (transkom)
serta masih kuatnya serapan industri pengolahan. Serapan tenaga kerja di
sektor PHR pada Agustus 2018 tumbuh 9,09% (yoy) dan masih menjadi
kontributor utama dalam pertumbuhan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan
peningkatan kinerja LU perdagangan. Sektor transkom juga tumbuh tinggi pada
Agustus 2018 yakni sebesar 9,38% dan menjadi salah satu kontributor utama
setelah sektor PHR dan industri pengolahan. Lebih lanjut, serapan tenaga kerja
manufaktur masih cukup kuat sejalan dengan perbaikan kinerja LU industri
pengolahan. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja di LU industri
pengolahan yang tumbuh 7,29% (yoy) pada Agustus 2018. Dengan demikian,
secara agregat, pangsa tenaga kerja masih didominasi oleh sektor nontradable
dengan fenomena divergensi antara sektor nontradable dan tradable yang
terindikasi masih terus berlanjut. Perkembangan ketenagakerjaan yang positif
terjadi merata di berbagai daerah.Penurunan TPT pada Agustus 2018 tercatat
terjadi di 32 provinsi, jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya
yang hanya terjadi di 16 provinsi. Seluruh provinsi di Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan Mapua mencatat penurunan TPT, dengan penurunan terdalam
terjadi di Provinsi Maluku yakni dari 9,29% (yoy) pada Agustus 2017 menjadi
7,27% (yoy) pada Agustus 2018. Penurunan yang cukup dalam juga terjadi di
Provinsi DKI Jakarta dan Banten yang merupakan basis utama sector industri,
masing-masing dari 7,15% (yoy) menjadi 6,24% (yoy). Lebih lanjut, penurunan
TPT juga terjadi di hampir seluruh daerah di Jawa, kecuali Provinsi DI
Yogyakarta. Kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik terjadi seiring
meningkatnya aktivitas industri dan sektor tersier di berbagai daerah untuk
merespons permintaan domestik yang kuat. Di sisi lain, Provinsi NTB mengalami
peningkatan TPT, yakni dari 3,32% (yoy) menjadi 3,72% (yoy), sejalan dengan
kinerja perekonomian provinsi ini yang mengalami kontraksi pertumbuhan.
Indikator kesejahteraan lain yakni tingkat kemiskinan juga menurun signifikan
pada 2018. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,82% pada Maret 2018 dan
9,66% pada September 2018, yang merupakan tingkat terendah sejak krisis
ekonomi 1998. Tren penurunan yang terjadi secara fundamental dipengaruhi
oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat disertai dengan tingkat
pengangguran yang menurun dan inflasi yang terkendali.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 juga banyak
ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 7
meningkat didukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan
proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi
yang rendah. Beberapa kegiatan lain juga memengaruhi pengeluaran
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), kegiatan berskala
internasional, seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International
Monetary Fund World Bank (IMF-WB). Sementara itu, peran ekspor neto
menurun dipengaruhi kinerja ekspor yang melambat seiring pertumbuhan
ekonomi dunia yang melambat, di tengah impor yang tumbuh tinggi sejalan
dengan kenaikan permintaan domestik.
Ekspansi perekonomian dari sisi lapangan usaha dipengaruhi oleh sektor
sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan konsumsi dan aktivitas impor
barang yang tumbuh kuat, kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan
eceran tumbuh tinggi. Peningkatan belanja pemerintah termasuk belanja yang
terkait anggaran pendidikan mendorong pertumbuhan LU jasa administrasi
pemerintahan dan LU jasa pendidikan. Kinerja LU konstruksi juga tumbuh kuat
sejalan dengan percepatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur
yang telah memasuki tahap akhir. Sementara itu, kinerja LU industri
pengolahan sebagai sektor dengan pangsa terbesar terhadap produk domestik
bruto (PDB), tumbuh stabil pada 2018.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi menguat di hampir seluruh wilayah.
Perekonomian Jawa dan Sumatera tumbuh membaik, bahkan Maluku-Papua
(Mapua) tumbuh lebih tinggi. Permintaan domestik yang kuat menjadi mesin
utama pertumbuhan Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang
kuat juga ditopang oleh membaiknya ekspor seiring dengan meningkatnya
kinerja LU industri pengolahan. Perekonomian Mapua yang tumbuh tinggi
dipengaruhi peningkatan kinerja ekspor tambang yang signifikan.
Berbeda dengan kinerja ekspor di Mapua, perkembangan ekspor tambang
di Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) menurun, sehingga
berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat di kedua wilayah
ini. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi lebih
dipengaruhi oleh melambatnya investasi.
Keberlanjutan pemulihan ekonomi tidak hanya berpengaruh positif pada
perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi saja, tetapi indikator ketimpangan
juga menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai upaya
pemerintah untuk menjaga daya beli dan pengeluaran pada masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 8
kelompok bawah di tengah daya beli dan pengeluaran kelompok 20% teratas
yang menurun.
Meskipun pertumbuhan ekonomi global diprakirakan belum banyak
berubah, namun perekonomian Indonesia dalam jangka menengah diprakirakan
terus menguat ditopang dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi
perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan meningkat ke
dalam kisaran 5,5%–6,1%. Prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka
menengah akan diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita, sehingga
menempatkan Indonesia pada kategori negara berpendapatan menengah atas.
Peningkatan produktivitas sejalan dampak positif percepatan pembangunan
infrastruktur, pembangunan modal manusia, dan serangkaian deregulasi yang
telah ditempuh. Peningkatan infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol,
pelabuhan dan bandara, selanjutnya dapat menekan biaya produksi dan
distribusi dan berdampak positif pada peningkatan daya saing dan kapasitas
perekonomian. Selain itu, berbagai upaya deregulasi sejalan dengan reformasi
struktural yang telah ditempuh turut mendorong peningkatan iklim investasi di
Indonesia. Produktivitas diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan iklim
investasi dan dampak positif dari peningkatan daya dukung infrastruktur
domestik. Produktivitas, yang tercermin pada total factor productivity (TFP),
diperkirakan tumbuh sekitar 1% per tahun dengan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan juga meningkat. Peningkatan
produktivitas tersebut disertai dengan akumulasi stok kapital seiring dengan
peningkatan investasi. Perkiraan ini tidak terlepas dari berbagai langkah
reformasi struktural yang telah ditempuh Pemerintah. Peningkatan produktivitas
juga dipengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga
akan berkontribusi pada ketersediaan tenaga kerja berkeahlian tinggi. Rata-rata
lama sekolah tenaga kerja diperkirakan terus meningkat secara gradual dari 8,7
tahun pada 2018 hingga mencapai 9,2 tahun pada 2024. Hal tersebut tidak
terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
antara lain melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas
guru, didukung alokasi anggaran yang makin memadai untuk pendidikan dan
riset. Perbaikan produktivitas ekonomi tersebut ditopang menguatnya struktur
perekonomian, dengan menguatnya peran konsumsi swasta dan investasi, serta
membaiknya kinerja ekspor neto. Konsumsi swasta dalam jangka menengah
diprakirakan tetap tumbuh kuat seiring dengan prediksi peningkatan proporsi
penduduk usia kerja yang merupakan bonus demografi, disertai kelas menengah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 9
yang akan terus tumbuh. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan
ditunjang oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan
perekonomian domestik yang terus membaik. Seperti halnya konsumsi swasta,
konsumsi pemerintah juga diprakirakan terus tumbuh meningkat ditopang
pendapatan negara yang meningkat. Hal tersebut sejalan dengan berbagai
langkah yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber
penerimaan negara, terutama melalui perpajakan, sehingga dapat terus memberi
ruang untuk peningkatan belanja yang lebih produktif. Investasi diprakirakan
tumbuh tinggi seiring dengan perbaikan iklim investasi dan ketersediaan
infrastruktur. Upaya pemerintah untuk mempercepat reformasi struktural,
termasuk melalui berbagai deregulasi dan penerapan paket kebijakan ekonomi,
akan berdampak positif pada perbaikan daya saing dan iklim investasi. Peran
investasi dalam perekonomian diperkirakan meningkat dengan rasio investasi
terhadap PDB yang terus naik. Kinerja investasi juga ditopang oleh investasi
bangunan dan nonbangunan, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang
dibiayai baik oleh Pemerintah maupun swasta. Hal tersebut sebagai respons
atas permintaan domestik yang menguat dan prospek pertumbuhan ekonomi
yang relatif tinggi. Kinerja pertumbuhan investasi nonbangunan diperkirakan
melebihi investasi bangunan dalam jangka menengah. Hal ini sejalan dengan
telah selesainya sebagian besar proyek infrastruktur. Pada tahap penyelesaian,
kebutuhan proyek infrastruktur lebih didominasi oleh komponen nonbangunan.
Penanaman Modal Tetap Bruto berupa mesin dan peralatan oleh pihak swasta
diperkirakan juga akan meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan
domestik. Pertumbuhan ekspor dalam jangka menengah diperkirakan
meningkat didorong oleh reformasi struktural dan makin baiknya daya saing.
Sejalan dengan pertumbuhan ekspor yang meningkat, pertumbuhan impor juga
cukup tinggi meskipun dalam tren yang menurun. Kebutuhan impor antara lain
berupa mesin, peralatan dan komponen untuk pengerjaan berbagai proyek
infrastruktur, serta untuk investasi penggantian. Pertumbuhan impor secara
bertahap diprakirakan mengalami penurunan seiring dengan upaya pemerintah
mendorong berkembangnya industri hulu dan antara. Impor bahan baku untuk
memproduksi produk ekspor dan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik
diperkirakan sedikit berkurang. Impor barang konsumsi juga diperkirakan
menurun meskipun konsumsi rumah tangga meningkat. Penguatan struktur
ekonomi juga tergambar dari sisi lapangan usaha dimana peran industri
pengolahan diprakirakan membaik. Perbaikan pertumbuhan industri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 10
pengolahan dan pangsanya tersebut ditunjang oleh reformasi struktural yang
berkelanjutan, terutama penyediaan daya dukung infrastruktur energi dan
konektivitas yang terus meningkat. Implementasi deregulasi kebijakan melalui
paket kebijakan ekonomi (PKE) diperkirakan terus mendorong perbaikan iklim
investasi dan daya saing ekonomi nasional. Peningkatan peran industri
pengolahan juga diiringi dengan berkembangnya industri bernilai tambah tinggi
yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekspor produk berbasis
komoditas. Transformasi industri ke arah teknologi yang lebih maju juga disertai
dengan integrasi yang lebih baik ke rantai pasok global. Peningkatan peran
industri pengolahan domestik juga dipengaruhi meningkatnya kebutuhan
domestik yang disertai dengan perbaikan kapabilitas dan kapasitas industri.
Perkembangan industri pengolahan akan banyak ditopang oleh perbaikan
perekonomian domestik yang diprakirakan menguat dalam jangka menengah.
Permintaan domestik yang menguat yang disertai dengan makin besarnya
populasi penduduk kelas menengah membuat permintaan atas produk
manufaktur meningkat dan makin kompleks. Industri pengolahan diperkirakan
meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya guna merespons kenaikan
permintaan tersebut. Dengan daya saing yang lebih baik, produk yang
dihasilkan oleh industri pengolahan domestik diperkirakan mampu bersaing
dengan produk impor. Langkah pemerintah dalam mendorong pengembangan
industri melalui strategi penerapan Industri 4.0, akan berdampak positif pada
peningkatan efisiensi dan produktivitas industri pengolahan domestik.
Perkembangan industri pengolahan tersebut pada gilirannya akan mendorong
proses transformasi ekonomi dalam jangka menengah. Peran beberapa LU
terkait komoditas diprakirakan menurun, seperti LU pertanian dan LU
pertambangan dan penggalian. Sebagian kegiatan usaha beralih dari sektor
tradable ke sektor non-tradable, seperti LU pengangkutan dan komunikasi dan
LU keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan kegiatan usaha lainnya
beralih ke LU konstruksi. Pergeseran atau transformasi tersebut diperkirakan
terjadi karena daya tarik sektor non-tradable yang lebih tinggi. Beberapa faktor
eksternal tetap perlu dicermati karena dapat memengaruhi prospek perbaikan
peran industri pengolahan. Hal ini antara lain terkait persaingan global yang
makin ketat dan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat. Dengan makin
terbukanya perdagangan dunia, tingkat persaingan juga menjadi makin ketat.
Hal tersebut membuat peningkatan penjualan ekspor produk manufaktur
menjadi tidak mudah. Terlebih lagi, keterlibatan Indonesia dalam global value
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 11
chain (rantai nilai global) perlu terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi global
yang tidak banyak berubah diperkirakan juga berdampak pada permintaan
ekspor yang terbatas atas produk manufaktur.
Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2018 maka ada tiga hal penting
dalam menentukan Arah kebijakan pada tahun yang akan datang dalam upaya
menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah
ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Pertama, stabilitas dan ketahanan
perekonomian perlu terus diperkuat dengan memastikan inflasi rendah, nilai
tukar Rupiah stabil, defisit fiskal rendah, stabilitas sistem keuangan terjaga,
serta defisit Transaksi Berjalan dalam batas yang aman. Kedua, daya saing dan
produktivitas harus terus ditingkatkan dengan ditopang struktur ekonomi yang
kuat guna mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi.
Untuk itu, perlu penguatan kebijakan dan strategi untuk mendorong ekspor
bernilai tambah tinggi dan mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong
investasi langsung dari dalam dan luar negeri. Ketiga, sinergi kebijakan antar
otoritas menjadi kunci dalam upaya menjaga stabilitas dan memperkuat
struktur ekonomi nasional. Ketiga hal tersebut menjadi acuan dalam perumusan
kebijakan guna menghadapi dan memitigasi tantangan perekonomian ke depan
yang mengemuka baik dari sisi global maupun domestik.
3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Februari
2019, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dijelaskan bahwa secara
keseluruhan pada tahun 2018 perekonomian Sumatera Utara mengalami
perbaikan. Perekonomian terakselerasi hingga 5,18 persen (yoy), lebih baik
dibandingkan tahun sebelumnya 5,12 persen (yoy) dan sedikit diatas
pertumbuhan ekonomi nasional (5,17 persen yoy). Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi ini ditopang oleh investasi dan konsumsi rumah tangga.
Investasi pada triwulan IV 2018 tumbuh dari 5,91 persen menjadi 10,25
persen dengan kontribusi 3,01 persen didorong oleh agresifnya percepatan
pembangunan infrastruktur strategis di tahun 2018, seperti pelabuhan kuala
tanjung serta jalan tol Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi. Secara
keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga juga melaju dari 5,12 persen
menjadi 5,87 persen dengan kontribusi 3,00 persen seiring dengan perbaikan
daya beli masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil dan kenaikan pendapatan
masyarakat mendorong aktivitas belanja di tahun 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 12
Secara sektoral, peningkatan kinerja sektor utama mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2018. Dari sisi sektoral, kinerja
sektor utama tercatat tumbuh meningkat, terutama pada sektor perdagangan
dan sektor industri pengolahan. Kinerja sektor perdagangan membaik dari 5,87
% menjadi 6,11 % dengan kontribusi 1,07% sejalan dengan tingginya geliat
aktivitas konsumsi masyarakat.
Tingginya permintaan domestik ini juga ditangkap oleh pelaku industri.
Pelaku industri disinyalir melakukan penyesuaian strategi dengan
meningkatkan kapasitas dan penetrasi pasar domestik, sehingga kinerja industri
pengolahan tumbuh meningkat dari 2,31% menjadi 3,66% dengan kontribusi
0,70% terhadap perekonomian secara keseluruhan tahun 2018.
Memasuki awal tahun 2019, perekonomian Sumatera Utara diprediksi
tumbuh melambat sesuai dengan pola historis di awal tahun. Penurunan pola
kegiatan ekonomi pada triwulan I 2019 searah dengan Survei Kegiatan Dunia
Usaha terkait perkiraan kondisi dunia usaha di triwulan I 2019 menjadi 12,91%
dari 14,96%. Aktivitas konsumsi diperkirakan lebih terbatas pasca HBKN Natal
dan Tahun Baru sehingga berpotensi menahan laju konsumsi rumah tangga.
Pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi diprediksi masih terbatas
sesuai dengan pola musiman belanja pemerintah dan swasta di awal tahun.
Namun demikian, kegiatan persiapan pemilu legislatif dan pilpres 2019 dan
pembayaran utang DBH pajak kepada pemerintah kabupaten/kota diprediksi
berpotensi mendorong laju perekonomian.
Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan tumbuh lebih baik dari
triwulan sebelumnya merespon perbaikan harga komoditas, terutama CPO dan
karet. Harga CPO pada akhir bulan Februari 2019 tercatat USD505,94 atau
9,9% meningkat dari rata-rata triwulan IV yang sebesar USD460,48. Selain itu
diawal tahun 2019, India melakukan penurunan tarif impor CPO dan RPO
seiring meningkatnya kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh
produksi dalam negeri. Tarif CPO turun dari 44% ke 40%, sementara tarif RPO
turun dari 54% ke 50% (Indonesia) dan 45% (Malaysia).
Kedepannya masih terdapat beberapa faktor resiko penghambat perbaikan
ekonomi yang perlu diwaspadai. Diantaranya adalah siakp wait and see investor
terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019; permintaan
ekspor dari negara-negara mitra dagang berpeluang mengalami perlambatan;
permintaan CPO dari Tiongkok beresiko menurun seiring dengan meredanya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 13
perang dagang Amerika Serikat – Tiongkok; terbukanya opsi impor soybean oil
milik Amerika serikat; black campaign kelapa sawit di Eropa dalam bentuk
pemberitaan-pemberitaan buruk tentang industri kelapa sawit masih gencar dan
semakin membayangi perekonomian Sumatera Utara dari sisi ekspor.
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2019 berpotensi tumbuh di
rentang 4,7 – 5,1% (yoy) ditopang oleh permintaan domestik. Persiapan
pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 diperkirakan menjadi motor
penggerak ekonomi di awal tahun melalui konsumsi LNPRT dan Konsumsi
Pemerintah. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh terbatas pasca
periode HBKN Natal dan Tahun Baru sesuai pola historis. Pembangunan
infrastruktur diperkirakan terus dipercepat mendorong perekonomian dari sisi
investasi. Namun demikian, sisi eksternal berjalan moderat pasca panen raya
komoditas perkebunan di akhir tahun.
Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Utara di tahun 2019
diproyeksikan tumbuh meningkat, bersumber dari permintaan domestik.
Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 diperkirakan akan menopang
pertumbuhan ekonomi. Kenaikan UMP 2019 diperkirakan dapat memperbaiki
daya beli masyarakat. Namun demikian, pelaku usaha diprediksi akan bersikap
wait and see pada periode pesta demokrasi ini. Dari sisi eksternal, pertumbuhan
ekspor Luar Negeri diprediksi relatif stabil ditengah penurunan permintaan
global.
Secara umum inflasi pada triwulan I 2019 diperkirakan relatif stabil
cenderung meningkat dan masih dalam kisaran sasaran inflasi 3,5±1%.
Peningkatan inflasi diperkirakan didorong oleh peningkatan pada Kelompok
Pangan dan Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Aktivitas
tahun Baru dan libur sekolah di awal tahun serta HBKN Imlek yang diikuti
dengan perayaan Cheng Beng diperkirakan turut mendorong kenaikan
permintaan masyarakat atas bahan pangan dan permintaan untuk
menggunakan alat transportasi udara, serta angkutan dalam dan luar kota.
Lebih lanjut dengan mengikuti pola historis dan asumsi adanya aktivitas pemilu
legislatif dan pemilu presiden, inflasi Sumatera Utara sepanjang tahun 2019
masih dalam kisaran sasaran inflasi 3,5±1%. Komitmen dan strategi TPID
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kabupaten Kota bersama dengan
KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang semakin cepat dan tepat
sasaran diperkirakan mampu mengendalikan inflasi kelompok bahan pangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 14
dengan baik.
3.1.4. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Tanjungbalai
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung
melemah, perekonomian Kota Tanjungbalai periode 2013 - 2017 dapat tetap
tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 5,94 persen; 5,78 persen; 5,57 persen;
5,76 persen dan 5,51 persen. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya
usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya
aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan. Dari hasil
Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha/perusahaan di Tanjungbalai tercatat
sebanyak 18.890 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus
Ekonomi 2006 yang sebanyak 17.800 usaha/perusahaan.
Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian daerah juga tidak terlepas dari
menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan
perkembangan. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan
lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 18,02
persen, disusul oleh lapangan usaha Jasa Lainnya dengan pertumbuhan
sebesar 7,04 persen, dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
sebesar 6,47 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai di tahun 2017
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat
pertumbuhan global yang lesu, meskipun tetap lebih tinggi jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti
terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2013-2017
NO KETERANGAN 2013 2014 2015 2016*) 2017**)
1. Kota Tanjungbalai
(persen)
5,94 5,78 5,57 5,76 5,51
2. Provinsi Sumatera Utara
(persen)
6,07 5,23 5,1 5,18 5,12
3. Nasional (persen) 5,56 5,01 4,88 5,03 5,07
Sumber :BPS Kota Tanjungbalai, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Pusat
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalai selama tahun 2013-2017 atas
dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.2,57 trilyun dari
Rp.4,85 trilyun pada tahun 2013 menjadi Rp.7,42 trilyun pada tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 15
(angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang
cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota
Tanjungbalaiselama tahun 2013-2017. Tetapi hal tersebut belum dapat
dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa,
karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat
inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.
Tabel 3.2
PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha (juta rupiah) Tahun 2013-2017
LAPANGAN USAHA Tahun
2013 2014 2015 2016* 2017**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan
841,349.50
928,647.32
1,052,877.61
1,157,302.37
1,285,931.4
B. Pertambangan &
Penggalian 98,069.04 107,984.92 123,473.62 138,606.16 142,264.3
C. Industri Pengolahan 890,863.69 991,121.37 1,103,564.60 1,239,975.21 1,418,565.3
D. Pengadaan Listrik dan
Gas 39,876.84 39,992.83 42,170.41 37,398.10 53,620.0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang
8,910.30
9,536.86
10,246.88
11,603.81
13,251.9
F. Konstruksi 731,650.15 822,470.64 929,370.14 1,053,580.36 1,190,187.8
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil
& Sepeda
1,020,769.25
1,173,584.42
1,296,098.96
1,442,381.48
1,569,152.9
H. Transportasi &
Pergudangan 324,318.71 350,011.47 380,136.79 411,082.24 440,414.7
I. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 109,262.34 124,099.71 137,447.68 150,743.02 162,565.3
J. Informasi dan
Komunikasi 46,737.47 48,920.45 52,442.83 56,866.33 61,472.3
K. Jasa Keuangan &
Asuransi 101,007.61 108,969.86 117,306.84 129,021.56 137,682.2
L. Real Estate 167,593.80 185,591.72 200,871.54 218,335.37 230,885.4
M,N. Jasa Perusahaan 15,854.49 17,040.36 18,201.16 20,013.44 22,113.8
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan
Sosial
301,384.63
343,964.27
388,021.64
433,562.10
456,569.0
P. Jasa Pendidikan 72,441.09 80,397.35 86,970.21 94,225.81 100,052.6
Q. Jasa Kesehatan & 35,776.99 41,129.35 47,775.12 54,200.52 59,326.5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 16
LAPANGAN USAHA Tahun
2013 2014 2015 2016* 2017**
Kegiatan Sosial
R,S,T,U. Jasa Lainnya 49,972.71 57,621.84 64,941.19 73,698.07 80,909.0
Total 4,855,838.59 5,439,084.74 6,051,917.22 6,722,588.96 7,424,964.6
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa
umumnya digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Selama tahun 2013-2017
PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Tanjungbalai meningkat Rp.1,02
trilyun dari sebesar Rp.4,15 trilyun pada tahun 2013 menjadi Rp.5,17 trilyun
pada tahun 2017 (angka sangat sementara). Kondisi tersebut mengindikasikan
volume produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau
perekonomian Kota Tanjungbalai secara makro berkembang positif.
Tabel 3.3
PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013-2017
LAPANGAN USAHA Tahun
2013 2014 2015 2016* 2017**
A. Pertanian,Kehutanan & Perikanan
718,464.32
755,402.52
796,324.69
847,498.90
902,333.9
B. Pertambangan &
Penggalian
85,591.33 91,942.18 97,282.09 102,955.89 108,044.6
C. Industri Pengolahan 784,207.34 827,584.57 877,298.48 932,370.82 983,386.1
D. Pengadaan Listrik dan
Gas
27,031.18 28,141.55 28,618.48 29,289.33 35,158.0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah & Daur Ulang
8,017.23
8,274.79
8,558.18
8,958.30
9,427.1
F. Konstruksi 600,686.26 639,490,.7 683,967.00 730,091.10 773,993.8
G. Perdagangan Besar dan
Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda
892,070.53
954,212.82
1,004,170.38
1,061,277.95
1,118,316.3
H. Transportasi &
Pergudangan
273,706.31 281,588.40 288,969.55 303,478.53 320,372.9
I. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
94,673.34 100,794.44 107,795.13 114,529.06 120,764.9
J. Informasi dan
Komunikasi
45,560.51 48,345.10 51,250.52 54,602.16 57,640.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 17
LAPANGAN USAHA Tahun
2013 2014 2015 2016* 2017**
K. Jasa Keuangan &
Asuransi
86.,695.47 88,958.39 91,554.33 95,727.04 96,428.9
L. Real Estate 139,200.67 145,754.69 152,530.88 159,703.33 167,494.4
M,N. Jasa Perusahaan 14,116.68 14,587.52 15,008.80 15,700.99 16,472.0
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan
Sosial
244,650.33
261,139.25
278,461.29
284,002.01
290,122.1
P. Jasa Pendidikan 65,252.56 68,643.08 72,284.84 76,515.37 81,210.8
Q. Jasa Kesehatan &
Kegiatan Sosial
31,633,03 33,972.90 36,460,29 38,322.11 40,671.8
R,S,T,U. Jasa Lainnya 40,873.06 43,752.22 46,678.94 49,521.97 53,007.6
Total 4,152,394.15 4,392,584.69 4,637,213.88 4,904,544.88 5,174,845.4
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai
Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, lapangan usaha yang
menyumbang peranan terbesar terhadap perekonomian Tanjungbalai adalah di
kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu
sebesar 21,13 persen. Besarnya peranan sektor perdagangan terhadap
perekonomian Kota Tanjungbalaitidak lepas dari beberapa keunggulan
komparatif (comparative advantages) diantaranya letak geografis yang sangat
strategis, maka potensi Kota Tanjungbalai dapat dikembangkan diantaranya
sebagai jalur transit perdagangan internasional dari negara tetangga seperti
Malaysia dan Singapura.
Potensi kekuatan ekonomi Kota Tanjungbalai tidak hanya dari Sumber
Daya Alam, namun juga dari Sumber Daya Manusia sebagai faktor produksi.
Oleh sebab itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk sebesar
171.187 jiwa, maka Kota Tanjungbalai tidak kesulitan dalam penyediaan tenaga
kerja. Jumlah penduduk yang besar juga menjadi kunci sukses bagi
peningkatan daya saing antar wilayah. Dengan dukungan peningkatan kualitas
pendidikan dan keterampilan, akan berdampak pada peningkatan produktivitas
tenaga kerja dan peningkatan daya saing.Tenaga kerja Tanjungbalai mayoritas
berpendidikan SMA. Hal ini akan menimbulkan tingginya pengangguran sebagai
akibat dari tidak tertampungnya tenaga profesional dengan keahlian khusus.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 18
Namun, di sisi lain tidak tertampungnya pekerja profesional akan menciptakan
lapangan pekerjaan di sektor informal. Kegiatan informal mempunyai
karakteristik antara lain: berskala kecil, dimiliki oleh individu atau keluarga,
menggunakan teknologi yang sederhana, bersifat padat tenaga kerja, pendidikan
dan keahlian tenaga kerja rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah pula.
Kegiatan informal biasanya merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memang
menjadi andalan penduduk Kota Tanjungbalai.
Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran
kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB per kapita merupakan
gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai
hasil dari proses produksi. Perkembangan PDRB perkapita Kota Tanjungbalai
selama periode tahun 2013- 2017 mengalami peningkatan yang cukup
siginifikan. Pada tahun 2013 pendapatan perkapita sebesar Rp.29.890.540
peningkatan menjadi Rp. 43.373.410 pada tahun 2017 (angka sangat
sementara). Peningkatan ini dapat di katakan cukup tinggi namun demikian,
peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan
peningkatan dari daya beli masyarakat karena pada PDRB per kapita yang
dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat
berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan
regional Kota Tanjungbalai yang tidak merata.
Tabel 3.4. PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai ADHB dan ADHK 2010
Tahun 2013-2017
Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)
Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
2013 29.890.544 25.560.430
2014 33.029.207 26.674.265
2015 36.236.421 27.765.752
2016*) 39.758.871 29.006.558
2017**) 43.373.410 30.229.200
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai
Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil
dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung
atas dasar harga konstan, perkembangan pendapatan perkapita Kota
Tanjungbalai selama periode tahun 2013-2017 tampak terus mengalami
peningkatan, pada tahun 2013 pendapatan perkapita sebesar Rp.25.560.430
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 19
dan mengalami peningkatan menjadi Rp.30.229.200 pada tahun 2017 (angka
sangat sementara). Dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat
berpengaruh pada daya beli masyarakat Kota Tanjungbalaisecara makro di
sepanjang periode 2013-2017 cenderung terus mengalami peningkatan di setiap
tahunnya.
PDRB perkapita Kota TanjungbalaiTahun 2017 sebesar Rp.30,2 juta relatif
masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional maupun Sumatera Utara
masing-masing sebesar Rp.37,8 juta dan Rp.34,2 juta.
Sumber : Badan Pusat Statistik
Grafik 3.1
Perbandingan PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera
Utara dan Nasional Tahun 2017 (ribu rupiah)
Dari sisi perkembangan harga, Inflasi merupakan indikator yang
menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga sebagai
persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara
umum dikonsumsi rumah tangga. Kota Tanjungbalai tidak termasuk dalam
daerah yang dihitung laju inflasinya secara nasional sehingga menggunakan
data inflasi daerah yang berdekatan yaitu Kota Pematangsiantar. Pada tahun
2018, Kota Pematangsiantar mengalami 4(empat) kali deflasi dan 8(delapan) kali
inflasi. Inflasi tertinggi sepanjang tahun terjadi pada Oktober, sedangkan deflasi
tertinggi terjadi pada Februari. Inflasi kumulatif (inflasi tahun kalender) Kota
Pematangsiantar Tahun 2018 sebesar 2,15 persen.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Indonesia Sumatera Utara Tanjungbalai
PDRB Per Kapita Konstan
PDRB Per Kapita Berlaku
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 20
Sumber : BPS Pusat, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kota Tanjungbalai
Grafik 3.2
Perbandingan Inflasi Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014-2018
Perbandingan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjungbalai dengan
tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara serta tingkat pengangguran
terbuka Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, BPS Provsu dan BPS Pusat
Grafik 3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tanjungbalai, Provinsi
Sumatera Utara, Nasional Tahun 2013-2015, 2017
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Pematangsiantar
Provinsi Sumatera Utara
Nasional
2013 2014 2015 2017
Tanjungbalai
SumateraUtara
Tahun Pematangsiantar Sumatera Utara Nasional
2014 7,94 8,17 8,36
2015 3,36 3,24 3,35
2016 4,76 6,34 3,02
2017 3,10 3,20 3,61
2018 2,15 1,23 3,13
Tahun Tanjungbalai Sumatera Utara Nasional
2013 8,98 6,45 6,17
2014 8,05 6,23 5,94
2015 10,06 6,71 6,18
2017 5,50 5,60 5,50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 21
Tingkat pengangguran (Unemployment Rate) sangat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi tingkat pengangguran,
atau semakin banyak jumlah penganggur akan mengurangi pengeluaran
konsumen yang mengakibatkan turunnya penjualan sektor retail yang pada
akhirnya berdampak pada pertumbuhan.
Prospek perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 diperkirakan
tetap optimis, walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat.
Optimisme terhadap peningkatan ekonomi Kota Tanjungbalai seiring dengan
akuntabilitas kinerja pemerintahan diharapkan akan semakin membaik.
Berdasarkan data capaian indikator makro ekonomi Kota Tanjungbalai dari
tahun 2014-2017 dan estimasi tahun 2018 serta proyeksi sasaran makro
ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2019 dan tahun 2020 (sesuai RPJMD Kota
Tanjungbalai Tahun 2016-2021) dapat dilihat pada tabel berikut, tetapi untuk
estimasi tingkat pengangguran dari tahun 2018 s.d 2020 disamakan dengan
tingkat pengangguran yang telah dicapai pada tahun 2017 karena pada tahun
2017 tingkat pengangguran di Kota Tanjungbalai telah mencapai 5,5 persen.
Angka ini berada dibawah estimasi yang ada pada RPJMD Kota Tanjungbalai
Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 22
Tabel 3.5.
Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2014-2017 dan Estimasi Tahun 2018-2020 Kota Tanjungbalai
No
INDIKATOR
SATUAN
Estimasi PRAKIRAAN
TARGET
2014 2015 2016* 2017** 2018 2019 2020
1 Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,78 5,57 5,76 5,51 5,85 5,95 6,05
2 PDRB ADHB Miliar Rp 5.439,08 6.051,92 6.722,59 7.424,96 8.531,22 9.598,60 10.818,02
3 PDRB ADHK 2010 Miliar Rp 4.392,58 4.637,21 4.904,54 5.174,84 5.485,44 5.811,61 6.163,01
4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku Juta Rp 33,029 36,236 39,759 44,373 48,980 54,342 60,394
5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Juta Rp 26,674 27,766 29,006 30,229 31,493 32,902 34,406
6 Persentase Penduduk Miskin Persen 14,02 15,08 14,49 14,46 11,74 11,16 10,48
7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 8,05 10,06 NA 5,5 5,5 5,5 5,5
8 IPM Persen 66,05 66,74 67,09 67,41 68,65 69,30 69,95
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2018-2020, RPJMD Kota Tanjungbalai 2016--2021
Catatan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 23
Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global,
nasional dan daerah, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kota
Tanjungbalai pada tahun 2020 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran
sebesar 5,9-6,1persen. Dari aspek kemiskinan, diproyeksikan angka kemiskinan
akan menurun, diperkirakan akan berada pada kisaran 10,48 persen pada
tahun 2020. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) usia 15 tahun juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan
subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen
pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah
kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan
Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap
tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan
keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas
ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada
sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan
kerja yang tinggi.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang
diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih
ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari
APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab
Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang
didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan
dan urusan bersama.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 24
Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan
daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang
terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan
tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2020 yang merupakan
potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Tanjungbalai sesuai urusannya
diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan
Daerah sebagai berikut :
1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
a. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan
Pendapatan Daerah;
b. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan
retribusi daerah;
d. Optimalisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak
dan Retribusi Daerah;
f. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
2) Kebijakan Dana Perimbangan meliputi :
a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21;
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan
pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil
Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK).
3) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :
a. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah “Aneka Usaha Kualo”
yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;
b. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 25
c. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
d. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui penerapan PPK-BLUD pada
Rumah Sakit Daerah T. Mansyur untuk peningkatan pendapatan daerah.
Proyeksi pendapatan Kota Tanjungbalai untuk tahun 2020 mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan proyeksi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan: pertama, pembatalan pengadaan alat pengolahan sampah yang
diproyeksikan tahun sebelumnya dapat menjadi sumber pendapatan/ retribusi
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai; kedua, pada tahun 2019 ada
penerimaan kekurangan bayar oleh Provinsi yang selama ini masuk dalam pos
lain-lain pendapatan yang sah sebagai dana bagi hasil pajak dari Provinsi atau
pemerintah lainnya sehingga pada tahun 2020 pendapatan menjadi berkurang.
Adapun secara garis besar realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota
Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 26
Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021
NO.
URAIAN
REALISASI TAHUN 2017
REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)
TAHUN BERJALAN 2019
PREDIKSI/TARGET PADA
TAHUN RENCANA 2020
PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 604.913.166.675,52 621.106.490.865,80 709.306.552.935,00 673.591.011.188,00 673.591.011.188,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 65.108.266.615,52 69.683.146.638,80 91.602.141.086,00 87.102.141.086,00 87.102.141.086,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13.276.990.377,02 16.012.087.186,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 25.591.832.466,01 20.174.105.009,44 45.650.846.400,00 39.150.846.400,00 39.150.846.400,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.594.848.027,00 3.300.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
21.644.595.745,49 30.196.954.443,36 24.951.294.686,00 26.951.294.686,00 26.951.294.686,00
1.2 Dana Perimbangan 511.282.786.918,00 524.827.102.453,00 575.157.355.000,00 563.953.384.500,00 563.953.384.500,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.044.677.316,00 15.316.080.283,00 32.124.012.000,00 20.920.041.500,00 20.920.041.500,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 415.172.063.000,00 418.666.416.000,00 435.346.351.000,00 435.346.351.000,00 435.346.351.000,00
1.2.2.1 DAU Tambahan 11.474.278.000,00 11.474.278.000,00 11.474.278.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 83.066.046.602,00 90.844.606.170,00 96.212.714.000,00 96.212.714.000,00 96.212.714.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 27
NO.
URAIAN
REALISASI TAHUN 2017
REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)
TAHUN BERJALAN 2019
PREDIKSI/TARGET PADA
TAHUN RENCANA 2020
PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 28.522.113.142,00 26.596.241.774,00 42.547.056.849,00 22.535.485.602,00 22.535.485.602,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
28.522.113.142,00 18.747.759.286,00 42.547.056.849,00 22.535.485.602,00 22.535.485.602,00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 7.848.482.488,00 0,00 0,00 0,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumber: BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 28
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada
dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung
merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,
dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki
keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja
pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, disisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak
sebanding dengan kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil
keuangan daerah cenderung semakin menurun.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah
tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan
prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan
tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dalam belanja program/kegiatan.
Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain
melalui:
1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota
periode 2016-2021.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total
belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).
3. Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sesuai perintah
Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna
peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 29
rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi,
peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan
serta mendukung kebijakan nasional
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai (gaji
dan tunjangan PNS), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan
keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta
belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang
tidak teralokasikan sebelumnya.
6. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.
7. Mengakomodir program pembangunan yang di amanatkan oleh Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.
8. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan
hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja
daerah tahun 2020 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam
kerangka kesinambungan implementasi money follow priority program. Ini
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta
menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam
program/kegiatan.
Berdasarkan hasil analisis realisasi belanja daerah dalam 3 (tiga) tahun
terakhir dan arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, maka proyeksi
belanja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 30
Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021
NO.
URAIAN REALISASI
TAHUN 2017
REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)
TAHUN BERJALAN 2019
PREDIKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA 2020
PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1 2 4 5 6 7
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 304.271.605.273,00 316.070.199.009,00 366.209.368.452,00 399.955.922.363,00 399.955.922.363,00
2.1.1 Belanja Pegawai 275.628.770.310,00 293.345.409.336,00 341.595.884.579,00 355.160.555.079,00 355.160.555.079,00
2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 1.400.000.000,00 8.111.883.411,00 8.111.883.411,00
2.1.4 Belanja Hibah 8.451.273.290,00 5.350.000.000,00 5.530.000.000,00 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 18.905.349.000,00 16.783.805.800,00 15.917.500.000,00 15.917.500.000,00 15.917.500.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 618.983.873,00 590.983.873,00 565.983.873,00 565.983.873,00 565.983.873,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 667.228.800,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 339.805.777.799,00 341.500.515.436,00 495.797.184.483,00 342.835.088.825,00 342.835.088.825,00
2.2.1 Belanja Pegawai 30.264.865.835,00 14.409.591.038,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.546.470.276,00 235.973.394.504,00
2.2.3 Belanja Modal 124.994.441.688,00 245.414.198.941,00
TOTAL BELANJA 644.077.383.072,00 657.570.714.445,00 862.006.552.935,00 742.791.011.188,00 742.791.011.188,00 Sumber: BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 31
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan
pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah
pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.
Kebijakan pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa
lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan kembali
pemberian pinjaman. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan
antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan
modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan
pengelolaannya berdasarkan Perda Tentang Penyertaan Modal dan Pemberian
pinjaman daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran,
harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos
penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan
terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan
berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian
pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.
Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam
pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, maka dilakukan upaya-
upaya sebagai berikut:
a. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha
dalam pembangunan daerah melalui CSR dan program-program lainnya
untuk peningkatan ekonomi masyarakat;
b. Melakukan pinjaman ke PT. SMI untuk percepatan pembangunan Rumah
Sakit Type C dalam rangka peningkatan layanan kesehatan;
c. Mengoptimalkan kinerja BLUD dana bergulir untuk mendukung akses
pembiayaan bagi KUMKM.
Adapun secara rinci kondisi dan prediksi penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai disajikan dalam tabel dibawah ini :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 32
Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Kota Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021
NO.
URAIAN
REALISASI TAHUN 2017
REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)
TAHUN BERJALAN 2019
PREDIKSI/ TARGET PADA
TAHUN RENCANA 2020
PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 7
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 75.891.821.786,76 139.491.665,65 157.000.000.000,00 73.500.000.000,00 73.500.000.000,00
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
75.891.821.786,76 84.302.082,65 26.000.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 130.000.000.000,00 68.900.000.000,00 68.900.000.000,00
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00 55.189.583,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah
3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00
3.2.3 Pembayaran pokok hutang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 72.591.821.786,76 -3.160.508.334,35 152.700.000.000,00 69.200.000.000,00 69.200.000.000,00
Sumber: BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 33
3.2.4. Rekapitulasi Realisasi dan Prroyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Gambaran uraian realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, belanja tidak langsung daerah
dan pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2021 terlihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 34
Tabel 3.9. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi(Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota
Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021
NO.
URAIAN REALISASI TAHUN 2017
REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)
TAHUN BERJALAN 2019
PREDIKSI/ TARGET PADA
TAHUN RENCANA 2020
PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN 604.913.166.675,52 621.106.490.865,80 709.306.552.935,00 673.591.011.188,00 673.591.011.188,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 65.108.266.615,52 69.683.146.638,80 91.602.141.086,00 87.102.141.086,00 87.102.141.086,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13.276.990.377,02 16.012.087.186,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 25.591.832.466,01 20.174.105.009,44 45.650.846.400,00 39.150.846.400,00 39.150.846.400,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.594.848.027,00 3.300.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
21.644.595.745,49 30.196.954.443,36 24.951.294.686,00 26.951.294.686,00 26.951.294.686,00
1.2 Dana Perimbangan 511.282.786.918,00 524.827.102.453,00 575.157.355.000,00 563.953.384.500,00 563.953.384.500,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.044.677.316,00 15.316.080.283,00 32.124.012.000,00 20.920.041.500,00 20.920.041.500,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 415.172.063.000,00 418.666.416.000,00 435.346.351.000,00 435.346.351.000,00 435.346.351.000,00
1.2.2.1 DAU Tambahan 11.474.278.000,00 11.474.278.000,00 11.474.278.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 83.066.046.602,00 90.844.606.170,00 96.212.714.000,00 96.212.714.000,00 96.212.714.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 28.522.113.142,00 26.596.241.774,00 42.547.056.849,00 22.535.485.602,00 22.535.485.602,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
28.522.113.142,00 18.747.759.286,00 42.547.056.849,00 22.535.485.602,00 22.535.485.602,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 35
NO.
URAIAN REALISASI TAHUN 2017
REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)
TAHUN BERJALAN 2019
PREDIKSI/ TARGET PADA
TAHUN RENCANA 2020
PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 7
Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 7.848.482.488,00 0,00 0,00 0,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 BELANJA 644.077.383.072,00 657.570.714.445,00 862.006.552.935,00 742.791.011.188,00 742.791.011.188,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 304.271.605.273,00 316.070.199.009,00 366.209.368.452,00 399.955.922.363,00 399.955.922.363,00
2.1.1 Belanja Pegawai 275.628.770.310,00 293.345.409.336,00 341.595.884.579,00 355.160.555.079,00 355.160.555.079,00
2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 1.400.000.000,00 8.111.883.411,00 8.111.883.411,00
2.1.4 Belanja Hibah 8.451.273.290,00 5.350.000.000,00 5.530.000.000,00 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 18.905.349.000,00 16.783.805.800,00 15.917.500.000,00 15.917.500.000,00 15.917.500.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 618.983.873,00 590.983.873,00 565.983.873,00 565.983.873,00 565.983.873,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 667.228.800,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 339.805.777.799,00 341.500.515.436,00 495.797.184.483,00 342.835.088.825,00 342.835.088.825,00
2.2.1 Belanja Pegawai 30.264.865.835,00 14.409.591.038,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.546.470.276,00 235.973.394.504,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 III- 36
NO.
URAIAN REALISASI TAHUN 2017
REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)
TAHUN BERJALAN 2019
PREDIKSI/ TARGET PADA
TAHUN RENCANA 2020
PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 7
2.2.3 Belanja Modal 124.994.441.688,00 245.414.198.941,00
SURPLUS/ (DEFISIT) -39.164.216.396,48 -36.464.223.579,20 -152.700.000.000,00 -69.200.000.000,00 -69.200.000.000,00 3 PEMBIAYAAN DAERAH 72.591.821.786,76 -3.160.508.334,35 152.700.000.000,00 69.200.000.000,00 69.200.000.000,00
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 75.891.821.786,76 139.491.665,65 157.000.000.000,00 73.500.000.000,00 73.500.000.000,00
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
75.891.821.786,76 84.302.082,65 26.000.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 130.000.000.000,00 68.900.000.000,00 68.900.000.000,00
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00 55.189.583,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah daerah
3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00
3.2.3 Pembayaran pokok hutang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 33.427.605.390,28 -39.624.731.913,55 0,00 0,00 0,00
Sumber: Dinas BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)
Recommended