View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Air adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kegiatan sehari-
hari di perikehidupan manusia, dimana kegiatan sehari-hari manusia seperti mandi,
makan, mencuci pakaian dan lain-lainnya membutuhkan air. Sehingga untuk
mendukung kegiatan sehari-hari manusia, dibutuhkan sumber air yang kualitas
kebersihannya terjamin. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan
dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai,
rawa, danau, situ, waduk dan muara.1
Provinsi Jawa Timur mempunyai sumber air yang terkenal dan bersejarah
yaitu Sungai Berantas. Sungai Brantas adalah sebuah sungai di Jawa Timur yang
merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo.
Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas, Kota Batu, yang berasal dari
simpanan air Gunung Arjuno, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung,
Kediri, Jombang dan Mojokerto.2
Sungai Brantas adalah salah satu sumber air penting di Jawa Timur yang
seharusnya dijaga kebersihannya oleh masyarakat setempat. Hanya saja yang
terjadi malah sebaliknya. Hal ini terbukti dari adanya sampah atau limbah popok
1
Lihat Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian
Pencemaran Air 2 Lihat Anonim “Sungai Brantas: Asal-usul, Mitos dan Misteri Dibaliknya” dalam
https://spot-misteri.blogspot.co.id/2016/12/sungai-brantas-asal-usul-mitos-dan.html, diakses tgl 9
November 2017
2
bayi yang terdapat di sepanjang aliran Sungai Brantas pada kawasan Jalan
Muharto, Kota Malang. Perihal pencemaran air Sungai Brantas oleh limbah
popok bayi tersebut Brigade Evakuasi Popok (BEP)3 yang menyisiri daerah aliran
Sungai Brantas di kawasan tersebut selama satu jam mendapatkan sekitar satu
kwintal limbah popok bayi. Ternyata Sungai Brantas bukan satu-satunya sungai
yang dicemari oleh limbah popok bayi. Sungai lain yang juga dicemari oleh
limbah popok bayi pun terjadi pada Sungai dan Kali di Surabaya.
Azis sebagai salah satu koordinator Brigade Evakuasi Popok (BEP) yang
bertugas mengumpulkan popok-popok bayi di sekitaran Sungai Brantas
mengungkapkan bahwa popok bayi mempunyai 37% dari keseluruhan sampah
yang mencemari sungai. Begitu juga dengan Eddy Sudjono yang berperan sebagai
pakar Teknologi Lingkungan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)
Surabaya memberikan pemaparan, bahwa popok bayi memang tidak boleh ada di
sungai, sebab ditemukannya bakteri E-coli di dalam air, berarti mengindikasikan
tercemarnya badan air itu oleh tinja. Bahkan, menurut Direktorat Pengawasan
Makanan dan Minuman, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan,
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, air yang memenuhi syarat sebagai air
minum tidak boleh mengandung bakteri golongan koli dalam 100 ml contoh air
yang dianalisis. Belum lagi, bahan baku popok yang terbuat dari plastik yang sulit
terurai.4
3 Brigade Evakuasi Popok (BEP) adalah tim yang beranggotakan aktivitis yang tergabung
dalam organisasi penyelamatan lingkungan Ecoton. 4 Lihat Anonim “Tiga juta popok bayi setiap hari cemari Sungai Brantas di Jawa
Timur” dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah-41304773, diakses tgl 9 November 2017
3
Popok bayi juga diketahui mengandung dioksin, yang akhir-akhir ini menjadi
salah satu musuh kesehatan yang lain yakni produk samping yang beracun dari
pemutih klorin dan dari industri bubuk kertas. Dioksin dilepaskan ketika terjadi
pemprosesan ulang secara kimiawi dan ketika limbah-limbah medis dibakar.
Kemudian, dioksin jatuh dari atmosfer dan menempel pada rumput-rumput yang
kemudian dimakan oleh binatang-binatang ternak dan liar. Dioksin diketahui
menyebabkan kanker, kemandulan, dan cacat kelahiran.5
Dengan adanya bakteri berbahaya dari limbah popok dengan jumlah yang
sangat banyak setiap harinya, tentunya Sungai Brantas sudah mengalami
pencemaran. Padahal Sungai Brantas bukan hanya berfungsi sebagai bahan baku
air minum saja tetapi juga menjadi faktor penting dari kegiatan irigasi di Jawa
Timur. Berdasarkan perisitiwa ini, kita dapat melihat bahwasannya kesadaran
manusia akan arti penting lingkungan hidup masih sangat kurang. Padahal dari
kurangnya kesadaran mengenai arti penting lingkungan hidup pun juga akan
menimbulkan banyak dampak negatif serta kerugian pada kehidupan manusia itu
sendiri.
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) yang
dimaksud Lingkungan Hidup adalah: “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
5 Kathryn Marsden, The Complete Book of Food Combining, terj. Lala Herawati
Dharma (Bandung, 2008), hlm. 306
4
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.”
Pengertian lingkungan hidup di atas menjelaskan bahwa hubungan antara
mahluk hidup dengan lingkungan yang ditinggalinya saling berakitan erat, di
mana keduanya dapat diibaratkan sebagai sebuah simbiosis mutualisme yang
saling menguntungkan satu sama lain. Faktanya yang terjadi, banyak terjadi
pencemaran lingkungan yang didominasi oleh aktivitas manusia, salah satu
contohnya adalah pencemaran air sungai yang disebabkan oleh sampah atau
limbah yang dibuang sembarangan.
Sungai sebagai salah satu sumber air yang fungsinya sangat penting dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus sebagai sarana penunjang utama
dalam meningkatkan pembangunan nasional. Bahkan Pemerintah pun
memperhatikan bahwa manfaat sungai tidaklah kecil dalam kehidupan, maka
untuk pelestariannya, Pemerintah melakukan pengaturan mengenai sungai yang
meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai dari
segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya
kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya.
Usaha Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam upaya
melestarikan lingkungan hidup termuat dalam beberapa aturan seperti berikut:
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran;
6. Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian
Pencemaran Air.
7. Peraturan Daerah Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Sampah.
8. Peraturan Daerah Kota Malang No. 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air
Walaupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan
beberapa aturan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik
apabila sumber daya manusia tetap tidak mempunyai kesadaran yang tinggi,
pencemaran lingkungan akan tetap terjadi. Bahkan saat ini, ketersediaan air sudah
menjadi sebuah permasalahan besar, sehingga adanya tuntutan otonomi
pengelolaan sumber daya air dikarenakan terjadinya krisis air bersih dikota-kota
besar yang terus mengancam kehidupan pendudukan kota dan lingkungan hidup.
Melihat kandungan yang termuat dalam popok bayi tersebut dapat dipastikan
bahwa masyarakat yang menggunakan air Sungai Brantas sebagai bahan baku air
minum yang statusnya sudah tercemar dapat terkena penyakit kanker, mengalami
kemandulan dan dapat melahirkan anak yang cacat akibat meminum air yang
sudah tercemar oleh limbah popok bayi tersebut. Tidak hanya itu, mahluk hidup
6
seperti ikan-ikan kecil yang berhabitat di Sungai Brantas dapat mengalami
kematian.
Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengetahui, memahami, dan juga
mengkaji masalah pencemaran air Sungai Brantas akibat pembuangan limbah
popok bayi di Kota malang, maka penulis tertarik mengangkat dan menganalisis
permasalahan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “Analisis terhadap
Perlindungan Hukum Sungai Brantas dari Pencemaran Air di Kota Malang:
Studi Kasus Pembuangan Limbah Popok Bayi di Sungai Brantas.”
B. Perumusan Masalah
Dari berbagai kenyataan-kenyataan yang ada maka permasalahan dapat di
indentifikasi, sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Sungai Brantas di Kota Malang
dari pencemaran sungai?
2. Mengapa Sungai Brantas di Kota Malang belum terlindungi dari
pencemaran sungai?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan sungai
dari pencemaran air di Kota Malang?
7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan :
1. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan
penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk memaparkan perlindungan hukum Sungai Brantas dari pencemaran
sungai.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis Sungai Brantas yang belum
terlindungi dari pencemaran sungai.
c. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam memberi jaminan
perlindungan hukum bagi Sungai Brantas dari pencemaran sungai.
2. Kegunaan Penulisan
a. Secara Teoritis
Penulisan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk
pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup hukum lingkungan,
khususnya mengenai pencemaran Sungai Brantas oleh limbah popok bayi
yang terjadi di Kota Malang.
b. Secara Praktis
1) Bagi Pemerintah: Sebagai bahan masukan dalam memperbaharui
kebijakan serta peraturan yang telah ada terkait dengan hukum lingkungan
khususnya tentang pencemaran air sungai.
8
2) Bagi Masyarakat: Penulisan hukum ini diharapkan memberikan tambahan
wawasan ilmu pengetahuan terkait hukum lingkungan mengenai
pencemaran air sungai.
3) Bagi Universitas Widyagama: Penulisan hukum ini diharapkan dapat
dijadikan referensi dalam kepustakaan ilmu hukum, khususnya bagi para
peneliti yang meminati bidang yang sama.
D. Tinjauan Pustaka
1. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di
paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat di
bedakan menjadi dua yaitu: pertama, perlindungan preventif merupakan
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta
memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu
kewajiban, kedua, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan
akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah di lakukan suatu
pelanggaran.6
6 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya, 1987), hlm.
15
9
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan
peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.7
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwasannya perlindungan hukum
merupakan segala hal yang diupayakan untuk melindungi subyek hukum
dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis akan
menjadi batasan bagi setiap individu dalam membebani atau melakukan
tindakan terhadap individu lainnya.
2. Sungai Sebagai Sumber Air
Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan
pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.8Sungai merupakan suatu habitat
dari berbagai jenis organisme akuatik dimana juga dapat memberikan
gambaran tentang keadaan sungai, yakni seperti kualitas serta kuantitas dari
berbagai hubungan ekologis yang terbangun di dalamnya.
Hubungan ekologis merupakan perubahan-perubahan yang terjadi yang
mana diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ekosistem sungai dapat terdiri dari
komponen abiotik dan biotik. Antara dua komponen tersebut, dapat
7 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta, 1994), hlm.
25 8 Lihat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
10
melakukan interaksi untuk membentuk sebuah kesatuan, dan dari setiap
aktivitas dari satu komponen dapat mempengaruhi komponen yang lain.
3. Pencemaran Air
Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat,
energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga
kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.9 Maksud dari tingkat tertentu dalam
kalimat tersebut yakni mengenai baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi
sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan telah terjadinya pencemaran air, di
mana hal tersebut merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan
dicapai ataupun dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian
pencemaran air.
Air sungai digolongkan sebagai air permukaan karena letaknya di atas
tanah. Air permukaan paling mudah tercemar mikroorganisme yang
diakibatkan kegiatan manusia. Misalnya, pencemaran oleh bakteri penyebab
kolera lantaran manusia atau hewan membuang kotoran di air permukaan itu.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 1975 tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, untuk bisa dikonsumsi
manusia, air harus memenuhi syarat-syarat fisika, kimia, radioaktivitas, dan
mikrobiologis. Dalam pengertian sehari-hari, air bersih ialah air yang jernih,
tidak berwarna, tawar, dan tidak berbau. Jernih berarti ia bebas atau sedikit
9 Lihat Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
11
sekali tercemar lumpur. Tidak berwarna menunjukkan bahwa ia tidak
mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Kalau terasa
asin atau asam, tandanya kualitas air rendah. Bau busuk yang sering tercium di
air ciri dari terjadinya proses pelapukan bahan-bahan organik oleh
mikroorganisme di dalam air.
Secara kimiawi, air minum harus ber-pH netral. Adapun pengertian pH
(power of Hydrogen) merupakan ukuran atau derajat keasaman suatu larutan,
dapat pula zat padat. Parameter kekuatan asam dan basa dinyatakan dengan
nilai pH. Dalam wujud cair, pH akan menunjukkan konsentrasi dari ion
hidrogen (H+) dalam suatu larutan.10
Kalau terasa asam, berarti pH-nya di atas
tujuh; pahit, pH-nya di bawah tujuh. Uji kenetralan pH bisa dilakukan dengan
kertas lakmus. Persyaratan kimiawi terpenting yang perlu diperhatikan ialah
kandungan bahan-bahan kimia di dalam air. Kandungan bahan kimia itu tidak
boleh melebihi ambang batas. Pemenuhan syarat biologis pada air minum
bertujuan untuk mencegah menyebarnya bakteri patogen dan nonpatogen
melalui air. Bakteri-bakteri patogen yang tidak boleh ada, antara lain vibrio
cholerae, salmonella, dan bakteri coli. Bakteri non-patogen yang bisa
menganggu kesehatan, antara lain actinomycetes, cladocera, alga, dan rotifera.
Pencemaran air oleh bahan radioaktif di Indonesia relatif masih jarang ditemui.
10
pH (power of Hydrogen) merupakan ukuran atau derajat keasaman suatu larutan, dapat
pula zat padat,. Parameter kekuatan asam dan basa dinyatakan dengan nilai pH. Dalam wujud cair,
pH akan menunjukkan konsentrasi dari ion hidrogen (H+) dalam suatu larutan. Lihat Andi
Nursaiful, Akuarium Laut (Jakarta, 2004), hlm. 30
12
Pencemaran terjadi karena adanya buangan bahan-bahan radioaktif dari
industri.11
4. Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum
Mahluk hidup membutuhkan alam untuk mempertahankan eksistensinya
karena dengan kehadiran alam banyak manfaat yang akan diperoleh oleh
mahluk hidup. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada
lingkungan di sekitarnya. Mengingat eksistensi lingkungan sangat penting
bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan.
Lingkungan yang baik dan sehat adalah untuk mewujudkan kehidupan
manusia yang baik dan juga sehat. Dengan adanya kepentingan tersebut
menusia melahirkan hak bagi lingkungan agar lingkungan tidak dirusak
ataupun dicemari. Perbuatan merusak atau mencemari lingkungan merupakan
perbuatan melanggar hak lingkungan dan sekaligus merugikan kepentingan
manusia sebab kepentingan manusia adalah inti dari hak lingkungan.
Terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan pada intinya akan
berimplikasi pada kerugian terhadap kepentingan manusia itu sendiri.
Pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan agar terjalin
suatu interaksi yang harmonis serta seimbang antar komponen-komponen
lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar
komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena
manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam
11
Onny Untung, Menjernihkan Air Kotor (Jakarta, 2008), hlm. 6
13
mempengaruhi lingkungan, sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi
manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara
manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara
manusia dan lingkungan. Salah satu cara dalam mewujudkan keseimbangan
ini tentunya dengan menegakkan hukum, terutama yang berkaitan dengan
lingkungan hidup.
Gagasan memberikan hak untuk lingkungan bukanlah suatu khayalan
belaka, melainkan telah menjadi suatu realitas. Landasan pemikiran tentang
hak lingkungan (environment right) pertama kali diketengahkan oleh
Christopher Stone dalam tulisannya yang terbit pada tahun 1972 yang
kemudian dengan cepat menjadi sangat populer. “Should Tress Have Standing”
adalah artikel yang cukup provokatif dan merupakan penggali ide awal
tentang hak lingkungan. Stone menunjukkan bahwa terdapat kegagalan untuk
melihat nilai-nilai moral terhadap benda-benda alam. Konsekuensinya adalah
kita memanipulasi alam kita sebagai suatu sumber daya yang tunduk pada
kemauan manusia, tanpa memperhatikan hak-hak untuk benda-benda alam
tersebut. Sejak diterbitkannya artikel “Should Trees Have Standing”, banyak
artikel yang menulis tentang hak hukum dan hak gugat (legal standing)
lingkungan, baik yang mendukung maupun mengkritiknya. Bagi Christopher
Stone adalah hal yang sangat serius mengajukan usul untuk memberikan hak
hukum kepada hutan-hutan, samudra-samudra, sungai-sungai dan lain-lain
14
yang disebut sebagai „benda-benda alam‟ dalam lingkungan, dan tentu kepada
lingkungan alam secara keseluruhan.12
Sudah saatnya lingkungan juga dianggap sebagai subyek hukum. Hal yang
harus dianggap sebagai subyek kekuasaan dan hak-hak asasi bukan hanya
manusia, tetapi juga alam semesta. Alam mempunyai hak-hak dasar atau hak-
hak asasinya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya.
Pengakuan atas hak asasi lingkungan dapat dilihat pada pasal 25A UUD 1945
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang
berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang. Ciri nusantara disini menggambarkan adanya
rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut diantara pulau-pulau itu,
termasuk segala isi yang terkandung di dalam air, di daratan, dan udara di
atasnya.13
5. Perlindungan Hukum Terhadap Sungai
Menjadi salah satu contoh dari bentuk lingkungan hidup, sungai diartikan
sebagai alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran
air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi
kanan dan kiri oleh garis sempadan. Di Indonesia, dapat dijumpai berbagai
jenis sungai, mulai dari sungai alami hingga sungai buatan. Merupakan salah
12
Imam Nasukron, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Dari
Lingkungan Melalui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan" (Skripsi. Univ.
Widyagama, Malang 2016), hlm. 20 13
Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945(Jakarta, 2009), hlm. 120
15
satu contoh dari lingkungan hidup yang ada di sekitar perikehidupan manusia,
tentunya sungai pun dikategorikan sebagai subjek hukum yang mempunyai
hak untuk dilindungi. Namun untuk memenuhi hak-haknya, sungai
membutuhkan manusia (orang) yang ditunjuk sebagai pengelola yang dapat
bertindak untuk mewakilinya.
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap orang
berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pasal 66 Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwasannya setiap orang yang
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat
dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Bunyi pasal 66 dan 67
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup tersebut secara implisit menegaskan bahwasannya manusia
mempunyai kewajiban memelihara serta melestarikan lingkungan hidup yang
ada di sekitarnya, bahkan manusia yang dengan sengaja merusak lingkungan
hidup dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara keperdataan.
Adapun dalam Undang-undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah
juga terdapat aturan mengenai larangan yang tidak membenarkan membuang
sampah apapun di sembarang tempat, baik itu di sungai atau tempat lainnya.
Larangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:
16
“Setiap orang dilarang: a) memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; b) mengimpor sampah; c) mencampur
sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d) mengelola sampah yang
menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e) membuang
sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f)
melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat
pemrosesan akhir; dan/atau g) membakar sampah yang tidak sesuai dengan
persyaratan teknis pengelolaan sampah.”
Pembuangan limbah popok bayi secara langsung ke Daerah Aliran Sungai
Brantas (DAS) menyebabkan air sungai tersebut tercemar yang tentunya juga
membawa dampak buruk untuk manusia dan kelangsungan sungai itu sendiri.
Pencemaran air mempunyai pengertian, yaitu masuknya atau dimasukkannya
mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan
manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Limbah popok bayi dikategorikan sebagai limbah padat B3 yang biasanya
berbahaya dan beracun, bersumber dari perindustrian, pertanian, rumah tangga,
rumah sakit, dan lainnya. Limbah padat B3 yang beracun sangat berbahaya
bagi manusia dan lingkungan sebab dapat menimbulkan penyakit, bahkan
kematian, jika masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau mulut.
Selain itu popok bayi juga bersifat teratogenik, yakni limbah yang dapat
mengakibatkan kerusakan janin dan bersifat mutagenik, yakni limbah yang
dapat menyebabkan kerusakan struktur genetika.14
Hal lain mengenai pencemaran air sungai adalah mengenai bakteri.
Ditemukannya bakteri golongan koliform atau biasa disebut Escherichia Coli
14
Teti Suryati, Cara Bijak Mengolah Sampah Menjadi Kompos dan Pupuk Cair (Jakarta:
2014), hlm. 6
17
(E-coli). Keberadaannya dalam air dapat dianggap sebagai petunjuk terjadinya
pencemaran kotoran dalam arti luas, baik dari kotoran hewan maupun manusia.
Bakteri E-Coli pada dasarnya adalah salah satu jenis bakteri yang biasanya
hidup di dalam usus manusia dan juga hewan tanpa menyebabkan adanya
masalah. Perlu diketahui bahwa tidak semua bakteri E-Coli berbahaya bagi
manusia sebab terdapat sebagian bakteri E-Coli yang bermanfaat dalam
membantu pencernaan manusia, yakni yang merupakan bagian dari flora usus
agar makanan tertentu mudah dicerna seperti protein atau gula. Namun juga
terdapat jenis bakteri E-Coli yang dapat mengkontaminasi makanan manusia
sehingga dapat menimbulkan keracunan makanan yang parah.
Penyakit yang umum ditimbulkan dari bakteri E-Coli adalah terganggunya
sistem pencernaan yang ditandai dengan diare ataupun mual. Selain itu,
dampak lain yang dapat ditimbulkan dari bakteri E-Coli yaitu menghasilkan
racun yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan dapat melemahkan
dinding usus kecil pada anak-anak. Bakteri E-Coli yang dapat sangat
membahayakan adalah E-Coli O157 : H7. Bakteri E-Coli dapat juga
ditemukan pada sayuran, buah, atau daging yang terkontaminasi. E-Coli dapat
menyebabkan dehidrasi pada ibu hamil. Bila terinfeksi E-Coli sangat berat
juga dapat meningkatkan risiko ancaman keguguran dan kelahiran prematur.15
Mengingat bahwa sungai membutuhkan manusia sebagai perwakilan
untuk mengelola hak-haknya, tentunya manusia juga harus mau
15
Hiasinta A. Purnawijayanti, Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja dalam
Pengolahan Makanan (Yogyakarta, 2001), hlm. 9
18
bertanggungjawab atas tindakannya yang dapat merusak kelangsungan
lingkungan hidup, seperti melakukan pencemaran air ke sungai dengan
membuang limbah popok bayi. Setiap orang dapat dituntut secara pidana
dan/atau perdata apabila tidak melangsungkan kewajibannya untuk
memelihara melestarikan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Hal ini berarti, masyarakat yang membuang limbah popok
bayi ke Sungai Brantas dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata.
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan
lingkungan hidup Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mendayagunakan
berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun
hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana
lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan
tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan
penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan
hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum
remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu
pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan
gangguan.Pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat
tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat
administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, pelanggaran tersebut juga
19
terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang
diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.16
E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan hukum ini
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis di mana pengumpulan data untuk
pemecahan masalah dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait dengan pencemaran air Sungai Brantas serta melihat realita
permasalahannya di Kota Malang.
2. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan fokus permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka
lokasi penelitian ini adalah Kota Malang. Dipilihnya Kota Malang sebagai lokasi
penelitian karena terdapat permasalahan yang secara nyata terjadi, yakni
mengenai limbah popok bayi yang mencemari Sungai Brantas.
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama, yakni yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi.
16
Hani Adhani, Konstitusionalitas Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Jakarta, 2015), hlm. 8
20
Sumber data primer adalah para responden yang telah ditunjuk/terpilih dan
sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media
massa, undang-undang/peraturan, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta
dokumentasi lainnya.17
4. Penentuan Responden
Mengingat terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga maka penentuan sampel
penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan secara non random sampling
yang penentuan respondennya dilakukan secara purposive di mana para
respondennya telah ditentukan sebelumnya, yang antara lain adalah :
a) Prigi Arisandi selaku direktur Ecoton Surabaya, yang juga pemrakarsa
Brigade Evakuasi Popok (BEP).
b) Azis selaku ketua koordinator Brigade Evakuasi Popok (BEP) yang
berperan aktif mengumpulkan limbah popok bayi sebagai upaya
menanggulangi pencemaran air Sungai Brantas.
c) Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
d) Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar aliran Sungai Brantas
di Kota Malang.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang dilakukan
adalah:
17
Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum
(Bandung, 1995), hlm. 45 – 46
21
a) Observasi, yakni peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala atau obyek yang diteliti;
b) Wawancara, di mana peneliti mewawancarai responden secara terbuka
dengan daftar pertanyaan-pertanyaan pokok saja yang kemudian dapat
dikembangkan lebih lanjut;
c) Studi pustaka, di mana peneliti melakukan kajian-kajian pustaka guna
mencari data-data pustaka yang mendukung dan sesuai dengan penelitian
ini.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini
adalah deskriptif kualitatif, di mana penulis akan mendeskripsikan secara
sistematis data-data yang diperoleh dengan menekankan pada mutu data secara
substansial dan tidak berbentuk angka-angka.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan penelitian ini penulis akan menggunakan sistem penulisan
sebagai berikut:
Bab I adalah Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar
belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II adalah mengenai Hasil Penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan
tentang gambaran data lokasi penelitian dan responden, gambaran data tentang
pencemaran air Sungai Brantasyang ada di Kota Malang,sertagambaran data
tentang faktor-faktor yang mempengaruhimengapamasyarakat yang tinggal di
22
sekitar Sungai Brantas membuang limbah popok bayi ke Daerah Aliran Sungai
(DAS) Brantas.
Bab III adalah mengenai Analisis Hasil Penelitian, yang dalam bab ini akan
membahas lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap Sungai Brantas di
Kota Malang dari pencemaran sungai, sebab-sebab Sungai Brantas di Kota
Malang belum terlindungi dari pencemaran sungai, serta upaya yang dapat
dilakukan untuk perlindungan sungai dari pencemaran itu di Kota Malang.
Bab IV adalah Penutup, dalam bab ini penulis akan kemukakan tentang
kesimpulan yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan sekaligus juga saran-
saran yang membangun sehubungan dengan persoalan-persoalan hukum yang
timbul yang telah diangkat dalam penelitian ini.
Recommended