View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Aspek Hukum Perdata Terkait Donor Organ melalui Surat Wasiat (Studi
Pendonoran Organ melalui Surat Wasiat Bapak A)
Indriani O. Honarto, Endah Hartati, Wahyu Andrianto
Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
E-mail: indriani.o@ui.ac.id
Abstrak
Artikel ini membahas mengenai dua hal utama, yakni: pelaksanaan pendonoran organ melalui surat wasiat
menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia dan kekuatan hukum dari wasiat pendonoran organ tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder.
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pendonoran organ melalui wasiat dapat dilaksanakan dengan mengacu pada
ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dengan tidak mengesampingkan
ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi
Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia; (2) Secara yuridis, kekuatan hukum dari wasiat yang dibuat oleh
pewaris untuk mendonorkan organnya lebih kuat daripada penolakan ahli waris atau keluarganya.
Kata kunci: donor organ, wasiat, hukum perdata
Civil Law Aspect According Organ Donation Testament (A Study from Mr
A’s Organ Donation Testament)
Abstract
This article reviews two main things, which are: the implementation of organ donation with testament based on
the regulation of civil law in Indonesia and the legality of the organ donation testament. This research is a
normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) The
organ donation with testament could be done based on the regulations in Indonesian Civil Code, but without
ignoring the regulations in Law Number 36 Year 2009 regarding Health and The Government Regulation
Number 18 Year 1981 regarding Clinical Cadaver Surgery and Anatomical Cadaver Surgery along with Human
Organ and Tissue Transplant; (2) Juridically, the legality of the testament which is made by the heir to donate
his/her organs is stronger than the objection of the inheritor or the heir’s family.
Keywords: organ donation, testament, Civil Law
Pendahuluan
Mungkin beberapa dari kita tidak asing lagi mendengar adanya sebuah istilah ‘mens
sana in corpore sano’, dimana istilah itu berarti bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat
jiwa yang sehat. Seseorang dikatakan sehat, tidak hanya dilihat dari keadaan luarnya saja,
tetapi juga dari kesehatan organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Setiap orang pasti
mendambakan kesehatan yang baik agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
penuh semangat tanpa halangan. Akan tetapi, sayangnya hal tersebut tidak dapat dinikmati
oleh sebagian orang yang mengalami gangguan kesehatan. Sebagian orang ini membutuhkan
bantuan donor organ untuk menunjang bekerjanya organ-organ tubuhnya yang lain untuk
bertahan hidup lebih lama.
Dalam dunia kedokteran, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya.
Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat yang sederhana, tetapi ada
juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit, seperti transplantasi organ.
Transplantasi organ merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyelamatkan
nyawa pasien dari ancaman kematian dengan cara memindahkan organ dari tubuh seseorang
ke tubuh pasien tersebut. Dalam ilmu kesehatan, transplantasi dilakukan dengan tujuan untuk
mengganti organ penerima yang rusak atau tidak berfungsi lagi dengan organ ‘baru’ dari
pendonor.1
Sejak kesuksesan transplantasi ginjal yang pertama kali dilakukan pada 23 Desember
1954, dunia kedokteran terus mengadakan eksperimen-eksperimen transplantasi organ
lainnya seperti jantung, hati, paru-paru, dan lain-lain. Seiring waktu, dengan ditemukannya
obat immunosuppressant yang berfungsi untuk mengurangi reaksi penolakan tubuh penerima
organ transplantasi dan juga perkembangan teknologi kedokteran yang semakin canggih
menyebabkan kesuksesan transplantasi organ semakin meningkat. Di Indonesia sendiri,
transplantasi organ pertama berhasil dilakukan pada tahun 1977 di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo.
Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak orang yang membutuhkan
donor organ untuk tetap bertahan hidup. Tetapi, jumlah donor organ yang tersedia masih
sedikit. Menurut World Health Organization (WHO), transplantasi ginjal telah dilakukan di
91 negara. Sekitar 66.000 transplantasi ginjal, 21.000 transplantasi hati, dan 6.000
transplantasi jantung dilakukan di seluruh dunia.2 Di Amerika Serikat sendiri, pada tahun
2006, dikabarkan lebih dari 6.000 pasien yang berada dalam daftar tunggu – satu orang setiap
1Taruna Ikrar, “Pengobatan Modern dengan Transplantasi Organ” http://kabarinews.com/pengobatan-
modern-dengan-transplantasi-organ/35143, diunduh pada 10 November 2013.
2Yosuke Shimazono, “The State of The International Organ Trade: A Provisional Picture Based on
Integration of Available Information” http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/, diunduh pada
15 November 2013.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
90 menit – meninggal saat menunggu transplantasi.3 Di Indonesia, menurut Usul Majadi
Sinaga, dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Sumatera Utara, ada lebih
dari 100.000 orang penderita gagal ginjal yang membutuhkan donor ginjal.4 Sedangkan
Menteri Kesehatan Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih sebagaimana dikutip dari harian
Kompas, Senin 15 Maret 2010, mengatakan lebih dari 600 orang membutuhkan cangkok hati
di Indonesia.5 Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kebutuhan akan donor organ, tidak
hanya di Amerika Serikat, tetapi di Indonesia pun cukup tinggi. Namun, tingginya kebutuhan
akan organ tersebut, tidak diikuti dengan ketersediaan organ. Walaupun Indonesia merupakan
salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, namun mencari donor organ
di Indonesia masih sangat sulit. Pengadaan organ di Indonesia saat ini masih bergantung pada
donor sedarah, khususnya hati dan ginjal. Sedangkan untuk kornea mata, Indonesia masih
banyak menerima kornea donor dari Srilanka, India, Belanda, maupun Amerika Serikat.6 Hal
ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk
mendonorkan organ tubuhnya. Selain itu, adanya permasalahan bahwa mendonorkan organ
tubuh melanggar kepercayaan atau agama yang dianut, sehingga hal ini juga menjadi kendala
kemauan terhadap para pendonor untuk bersedia mendonorkan organ tubuhnya.
Saat ini di negara-negara maju, kesadaran penduduknya untuk mendonorkan organ
sudah cukup tinggi. Banyak orang secara sadar menuliskan izin pengambilan organ tubuhnya
jika ia meninggal. Selain itu, ada juga kerabat-kerabat dari orang yang meninggal dunia yang
mengizinkan dilakukannya pengambilan organ tanpa adanya perintah khusus dari almarhum.
Tetapi hal itu masih belum cukup dalam meningkatkan antusiasme masyarakat untuk ikut
serta menjadi bagian dalam pendonoran organ. Kurangnya jumlah orang yang bersedia
mendonorkan organnya mengakibatkan donor organ adalah suatu hal yang sangat sulit
didapat, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang mahal namun tak ternilai harganya jika
dibandingkan dengan kelangsungan hidup orang yang disayang, dengan demikian praktik jual
3Alex He Jingwei, et al., “Living Organ Transplantation Policy Transition in Asia: towards Adaptive
Policy Changes,” Global Health Governance Volume III No. 2, (Spring 2010), hlm. 1.
4Usul Majadi Sinaga, “Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor
Organ Manusia,” (makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Bedah
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan, 4 Agustus 2010)
5Patricia Soetjipto, “Naskah Akademik” http://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2013/04/Contoh-TM-NA-
Tansplantasi-Organ-Manusia.pdf, diunduh pada 15 November 2013.
6Anonim, “Donor Mata” http://doktersehat.com/donor-mata/, diunduh pada 16 November 2013.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
beli organ marak dilakukan. Orang yang berada di ambang kematian karena kegagalan organ,
bersedia membayar uang yang banyak untuk memperoleh organ. Sementara itu, ada banyak
orang yang bersedia menjual organnya karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Mirisnya
hal ini pula yang juga mendorong terjadinya perkembangan perdagangan manusia secara
ilegal untuk diambil organnya.
Donor organ dapat berasal dari orang yang masih hidup maupun orang yang sudah
meninggal. Orang yang masih hidup dan ingin mendonorkan organnya dapat melakukannya
dengan dua cara, yaitu mendonorkan salah satu dari sepasang organnya, misalnya ginjal, atau
mendonorkan sebagian organnya dari organ yang masih bisa beregenerasi, misalnya hati atau
paru-paru.7 Sedangkan untuk donor yang sudah meninggal, semua organnya dapat diambil.
Pada tahun 2002, lebih dari 22.000 organ diambil dari 6.182 donor yang sudah
meninggal.8 Namun, tidak setiap jenazah dapat diambil organnya untuk ditransplantasi.
Pertama, ada batas usia untuk dapat menjadi donor. Kedua, orang tersebut tidak boleh
meninggal karena penyakit kanker atau penyakit menular.9
Transplantasi organ dari donor hidup dilakukan dengan persetujuan dari donor setelah
calon donor terlebih dahulu diberitahukan oleh dokter yang merawatnya termasuk dokter
konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang
dapat terjadi. Sedangkan transplantasi organ dari donor yang sudah meninggal harus didasari
oleh persetujuan yang diberikan olehnya sewaktu dia masih hidup atau persetujuan dari ahli
waris/keluarganya jika donor telah meninggal dan tidak pernah memberi izin sewaktu dia
masih hidup.10
Untuk menentukan bahwa suatu izin/persetujuan diberikan oleh donor secara sukarela
dikenal dua sistem, yaitu:
1. Sistem pemberian izin
7University of Minnesota’s Center for Bioethics, “Ethics of Organ Transplantation”,
http://www.ahc.umn.edu/img/assets/26104/Organ_Transplantation.pdf. diunduh pada 22
November 2013.
8Ibid.
9Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Pertemuan Ilmiah tentang Hukum
Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,
1992), hlm. 67.
10Ibid., hlm. 71.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
Dalam sistem ini tidak boleh dilakukan suatu pengambilan organ tubuh tanpa ada
izin yang jelas/nyata yang diberikan oleh donor. Sistem ini berlaku untuk donor
hidup dan donor mati. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat
dan Indonesia.
2. Sistem tidak berkeberatan
Pada sistem ini dianggap ada izin pengambilan organ kecuali ada suatu pernyataan
bahwa yang bersangkutan berkeberatan. Jadi, apabila tidak ada keterangan yang
menyatakan bahwa seseorang berkeberatan menjadi donor pada saat dia
meninggal, maka di negara yang menganut sistem tidak berkeberatan ini, rumah
sakit langsung diperbolehkan untuk mengeksplantasi organ tubuh dari mayat. Salah
satu negara yang menganut sistem ini adalah Singapura.11
Dalam beberapa kasus, ada orang yang ingin mendonorkan organnya pada saat dia
sudah meninggal. Keinginannya itu lalu dituangkan ke dalam sebuah wasiat yang nantinya
akan dieksekusi pada saat orang tersebut meninggal dunia. Hal ini pulalah yang dilakukan
oleh Bapak A yang membuat sebuah wasiat di hadapan notaris yang isinya adalah Bapak A
bersedia untuk mendonorkan semua anggota organ tubuhnya, kecuali matanya, pada saat dia
meninggal dunia nanti, kepada Rumah Sakit XYZ untuk ditransplantasikan kepada orang
yang membutuhkan.
Dalam kasus yang telah Penulis paparkan di atas, Bapak A yang telah membuat
wasiat tersebut sudah diizinkan oleh keluarganya untuk menjadi donor organ dan nantinya
pun, pihak keluarga telah bersedia menyerahkan jenazah Bapak A kepada Rumah Sakit XYZ
apabila Bapak A meninggal dunia sehingga wasiat yang dianalisis oleh Penulis merupakan
wasiat yang telah disetujui oleh pihak keluarga. Namun, hal ini tidak terjadi pada seluruh
pendonor yang ingin mendonorkan organnya, karena ada kalanya beberapa keluarga
pendonor menolak dilakukannya pengambilan organ pada saat pendonor meninggal dunia,
sehingga mengakibatkan pengambilan organ tersebut tidak jadi dilakukan. Hal ini sangat
disayangkan, karena seharusnya untuk pendonor yang sudah meninggal dunia, organnya
dapat diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan sebagai bentuk pertolongan kepada
orang-orang yang sangat membutuhkan demi kelangsungan hidupnya.
11Ibid.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
Sejauh ini, di Indonesia sendiri terkait dengan pendonoran organ melalui wasiat
belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang perlu
diperhatikan bersama, mengingat semakin berkembangnya dunia kesehatan saat ini.
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah pelaksanaan pendonoran organ melalui wasiat menurut ketentuan
hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum wasiat yang dibuat oleh pewaris untuk
mendonorkan organnya?
Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan artikel ini berbentuk
penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang
mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.12
Adapun norma-norma hukum tertulis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis
dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Di
samping norma-norma hukum tertulis tersebut, digunakan pula norma-norma hukum tertulis
lainnya yang relevan dan dapat menunjang penelitian ini.
Berdasarkan tipenya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam
kerangka menyusun teori-teori baru.13
Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
bahan kepustakaan yang mencakup peraturan perundnag-undangan, buku, tesis, artikel
ilmiah, dan artikel dari internet. Selain itu, juga digunakan jenis data primer, dengan
12Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004), hlm. 14.
13Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
melakukan wawancara dengan narasumber yang mengerti mengenai permasalahan dalam
penelitian ini.
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan
berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku,
tesis, artikel ilmiah, dan artikel dari internet. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan
adalah kamus.
Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Pembahasan
1. Fakta di Masyarakat
Pada tanggal 27 Juli 1992, Bapak A yang lahir di Malang pada tanggal 24 Januari
1946 menghadap notaris untuk membuat wasiat. Isi dari wasiat tersebut adalah apabila Bapak
A meninggal dunia, maka Bapak A akan memberikan kepada Rumah Sakit XYZ semua
anggota organ tubuh miliknya, kecuali matanya yang telah didonorkan kepada Bank Mata di
Surabaya. Adapun dalam wasiat tersebut, Bapak A mengangkat Rumah Sakit XYZ sebagai
pelaksana wasiatnya memberikan kepada Rumah Sakit XYZ hak untuk memegang,
mengawetkan, menguasai, mengurus jenazah, dan mempergunakan semua organ tubuh Bapak
A, kecuali mata Bapak A yang telah didonorkan kepada Bank Mata di Surabaya, untuk
kepentingan transplantasi dan pengembangan ilmu kedokteran. Dalam proses pembuatan
wasiat tersebut dihadiri oleh empat orang saksi.
2. Analisis Pendonoran Organ Melalui Wasiat
a. Bentuk Wasiat
Berdasarkan bentuknya, wasiat dapat dibagi menjadi wasiat olografis, wasiat umum,
wasiat rahasia dan codicil. Wasiat olografis adalah wasiat yang ditulis tangan dan
ditandatangani oleh pewaris sendiri yang kemudian diserahkan kepada notaris untuk
disimpan dan dalam proses penyerahannya dihadiri oleh dua orang saksi. Wasiat umum
adalah wasiat yang dibuat dihadapan notaris dan dalam proses pembuatannya dihadiri oleh
dua orang saksi. Wasiat rahasia adalah wasiat yang ditulis oleh pewaris sendiri atau oleh
orang lain yang disuruh oleh pewaris dan ditandatangani oleh pewaris yang kemudian
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
disampul dan disegel lalu diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.
Codicil adalah wasiat yang dibuat pewaris dengan akta dibawah tangan dan disimpan oleh
pewaris sendiri.
Wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia adalah wasiat yang dibuat dengan
akta notaris dan dengan demikian bentuk wasiat tersebut harus sesuai dengan undang-undang
dan wasiat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan codicil adalah
wasiat yang dibuat dibawah tangan dengan demikian wasiat tersebut bentuknya bebas dan
kekuatan pembuktiannya tidak sempurna.
Untuk melihat bentuk dari wasiat yang dibuat oleh Bapak A, maka perlu dilihat proses
dari pembuatan wasiat tersebut. Berdasarkan wasiat yang dilampirkan oleh Penulis, Bapak A
menghadap kepada notaris dan meminta agar notaris membuat wasiat tersebut. Selain itu,
pembuatan wasiat tersebut disaksikan oleh empat orang saksi. Berdasarkan hal tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa bentuk wasiat yang dibuat oleh Bapak A adalah wasiat umum.
b. Sah atau Tidak Pembuatan Wasiat
Pasal 897 KUHPerdata mengatakan bahwa: “para belum dewasa yang belum genap
berusia 18 (delapan belas) tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat”.
Dalam wasiat tersebut dicantumkan bahwa Bapak A lahir di Malang pada tanggal 24
Januari 1946 dan wasiat tersebut dibuat pada tanggal 27 Juli 1992. Hal ini berarti pada saat
membuat wasiat tersebut, Bapak A telah berusia 46 tahun sehingga Bapak A telah memenuhi
salah satu syarat untuk dapat membuat wasiat, yaitu berusia di atas 18 tahun, karena pada saat
membuat wasiat untuk mendonorkan organnya tersebut, Bapak A telah berusia 46 tahun.
Dengan demikian, syarat dewasa ini telah terpenuhi.
Sehat akal budinya, artinya tidak terganggu akal budinya pada saat membuat surat
wasiat. Pasal 895 KUHPerdata mengatakan bahwa: “untuk dapat membuat dan mencabut
suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya”.
Di dalam wasiat yang dibuat dihadapan notaris, biasanya dicantumkan keterangan
bahwa pembuat wasiat yang datang menghadap memiliki akal budi yang sehat. Adapun di
dalam wasiat Bapak A tersebut terdapat keterangan bahwa Bapak A memiliki akal budi yang
sehat. Dengan demikian syarat pembuat wasiat memiliki akal budi yang sehat telah terpenuhi.
Pasal 893 KUHPerdata mengatakan bahwa: “surat-surat wasiat yang dibuat akibat
paksaan, penipuan, atau akal licik adalah batal.”
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
Dalam wasiat tersebut, terdapat pernyataan, “Apabila saya sudah meninggal dunia,
saya hibahwasiatkan kepada Rumah Sakit XYZ, yaitu: semua anggota organ tubuh saya,
kecuali mata saya, karena mata saya sudah saya donorkan melalui Bank Mata di Surabaya.
Kepada para ahliwaris saya, saya minta untuk melakukan penyerahan jenazah saya kepada
Rumah Sakit XYZ…” dan juga pernyataan bahwa Bapak A memberikan kepada Rumah
Sakit XYZ hak untuk menguasai dan mempergunakan semua anggota organ tubuhnya.
Dari pernyataan tersebut, Penulis berpendapat Bapak A sadar akan perbuatannya
dalam membuat wasiat tersebut dan Bapak A juga melakukannya dengan sukarela. Dengan
demikian syarat wasiat dibuat tidak dibawah paksaan, kekhilafan, atau penipuan terpenuhi.
c. Objek Wasiat
Dalam kasus di atas, Bapak A membuat wasiat yang isinya adalah Bapak A
mendonorkan semua anggota organ tubuhnya, kecuali matanya, kepada Rumah Sakit XYZ.
Dengan demikian yang menjadi objek dari wasiat tersebut atas adalah organ tubuh Bapak A.
Untuk mengetahui apakah organ yang diwasiatkan tersebut dapat menjadi objek
wasiat, maka Penulis akan mengacu pada teori hukum benda yang ada dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai wasiat diatur di dalam
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebendaan. Dengan demikian, yang
menjadi objek wasiat adalah jenis benda yang termasuk di dalam Buku II KUHPerdata
tersebut.
Dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan bahwa: “Menurut paham undang-undang
yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh
hak milik.”
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu
yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik. Jadi cakupannya sangat luas, oleh karena
disamping istilah benda (zaak), didalamnya terdapat istilah barang (goed) dan hak (recht). Ini
berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda
berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Sedangkan barang mempunyai pengertian yang
lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba, misalnya
buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Hak, menunjuk pada pengertian benda yang tidak
berwujud (immaterial) misalnya, piutang-piutang atau penagihan-penagihan seperti piutang
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
atas nama, piutang atas bawa/kepada pembawa, dan piutang atas tunjuk atau berupa hak milik
intelektual seperti hak pengarang, hak cipta, dan hak merk.14
Selanjutnya, Pasal 499 KUHPerdata menetapkan bahwa benda yang berupa barang dan
hak dapat dikuasai oleh hak milik. Kata “dapat” menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman
mempunyai arti yang penting, karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat
tertentu “sesuatu” itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain
merupakan objek hukum, seperti aliran listrik. Sedangkan untuk menjadi objek hukum harus
memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi dan
karenanya dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.15
Benda sebagai zaak merupakan benda dalam pengertian hukum kebendaan dengan
syarat dapat dilakukan penyerahan dan pada umumnya dapat dijadikan objek hak milik,
misalnya sebuah mobil, sebuah rumah, dan lain-lain.16 Oleh karena yang dimaksud dengan
benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat
dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk
pengertian benda menurut KUHPerdata, seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain
sebagainya.17
KUHPerdata membedakan benda menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:
a. Benda-benda bertubuh/berwujud (Iichamelijke zaken) dan benda tak berwujud
(Onlichamelijke zaken) – Pasal 503 KUHPerdata
b. Benda-benda yang jika dipakai dapat habis (Verbruikar) dan benda-benda yang
dipakai tidak dapat habis (Onverbruikbaar) – Pasal 505 KUHPerdata
c. Benda yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan benda-benda yang masih akan
ada (toekomstige zaken)
d. Benda di dalam perdagangan (zaken in de handel) dan benda di luar perdagangan
(zaken in buiten de handel)
14Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Kebendaan Perdata, (Depok: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 14-15.
15Ibid., hlm. 15.
16Ibid., hlm. 17.
17H. Riduan Syahrani., Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2006),
hlm. 107.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
e. Benda-benda yang dapat dibagi (deelbare zaken) dan benda-benda yang tidak
dapat dibagi (ondeelbare zaken)
f. Benda-benda yang dapat diganti (wisseling zaken) dan benda-benda yang tidak
dapat diganti (onwisseling zaken)
g. Benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak.
Untuk melihat apakah organ merupakan benda, selain dengan peraturan yang ada di
dalam KUHPerdata, Penulis juga akan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai
organ tubuh, yaitu PP No. 18 Tahun 1981. Dalam Pasal 1 huruf e PP No. 18 Tahun 1981
disebutkan transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan
atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam
rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi
dengan baik. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organ tubuh manusia
dapat dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Dengan demikian, karena organ tubuh
dapat dipindahkan dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain, maka hak kepemilikan atas
organ tubuh tersebut juga ikut berpindah.
Selanjutnya, organ tubuh adalah suatu objek yang nyata yang ada di dalam tubuh
seseorang, tetapi pengambilan ataupun pemindahan organ tubuh tersebut hanya dapat
dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.
Dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah Penulis sampaikan
diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa organ tubuh dapat dikatakan sebagai
suatu objek wasiat.
d. Isi Wasiat
Dalam wasiat tersebut, Bapak A membuat wasiat yang isinya bahwa Bapak A
menghibahwasiatkan semua anggota organ tubuhnya, kecuali matanya, kepada Rumah Sakit
XYZ. Dalam wasiat tersebut, Bapak A juga mengangkat Rumah Sakit XYZ sebagai
pelaksana wasiatnya dan memberikan hak, wewenang, dan kekuasaan kepada Rumah Sakit
XYZ untuk memegang, mengawetkan, menguasai, merawat, mengurus jenazah, dan
menggunakan semua anggota organ tubuh Bapak A, kecuali matanya, untuk kepentingan
transplantasi dan pengembangan ilmu kedokteran.
Untuk melihat apakah isi wasiat telah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka perlu
dilihat ketentuan mengenai syarat isi wasiat. Dalam Pasal 888 KUHPerdata disebutkan,
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tidak dapat dimengerti, atau tak mungkin
dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai
tidak tertulis.”
Dalam wasiat Bapak A tersebut, Bapak A menyatakan bahwa setelah dia meninggal
dunia nanti, semua anggota organ tubuhnya, kecuali matanya, akan didonorkan ke Rumah
Sakit XYZ untuk kepentingan transplantasi dan pengembangan ilmu kedokteran. Selain itu,
Bapak A juga mengangkat Rumah Sakit XYZ sebagai pelaksana wasiatnya dan memberikan
hak kepada Rumah Sakit XYZ untuk menguasai dan mempergunakan semua organ tubuhnya.
Menurut Penulis, kehendak Bapak A tersebut sudah jelas dan dapat dimengerti. Organ yang
akan didonorkan oleh Bapak A telah disebutkan dengan jelas, pihak yang akan menerima
donor organ dari Bapak A telah jelas, dan tujuan pendonoran organ tersebut juga jelas,
sehingga isi wasiat tersebut jelas dan dapat dimengerti.
Selanjutnya, organ tubuh Bapak A didonorkan kepada Rumah Sakit XYZ dengan
sukarela, tanpa maksud untuk diperjual-belikan, sehingga hal tersebut tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan18 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat
Klinis, Bedah Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.19
Dengan demikian, wasiat tersebut dapat dibuat dan dapat dilaksanakan, karena isi
wasiat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 888 KUHPerdata, Pasal 64 ayat
(3) UU No. 36 Tahun 2009, dan Pasal 17 PP No. 18 Tahun 1981.
3. Kekuatan Hukum Wasiat Donor Organ di Indonesia
Dengan telah dibuatnya suatu surat wasiat yang menyatakan bahwa pendonor bersedia
untuk mendonorkan organnya, hal ini tetap tidak dapat menghindarkan terjadinya suatu
kendala dimana adanya penolakan dari ahli waris terhadap wasiat donor organ tersebut.
Apabila hal itu terjadi, maka dokter dan pihak rumah sakit tidak akan melakukan eksplantasi
organ tubuh pendonor.20
18Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: “Organ dan/atau jaringan
tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”
19Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat
Anatomis, Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia: “Dilarang memperjualbelikan alat dan atau
jaringan tubuh manusia.”
20Wawancara Penulis dengan dr. Inez Lemmuela.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
Apabila ditinjau dari doktin the right of self determination, maka seseorang berhak
untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Hak ini berarti orang tersebut
memiliki suatu kewenangan atas tubuhnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu,
sehingga orang tersebut mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak
menggunakannya.
The right of self determination merupakan prinsip yang mengakui hak setiap pribadi
untuk memutuskan sendiri mengenai masalah kesehatan, kehidupan, serta kematiannya.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak dari masa kelahiran hingga
kematian, manusia sebagai individu secara otomatis memiliki hak atas tubuhnya secara
absolut.21 Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a. Menyetujui atau menolak suatu tindakan medis
b. Menjadi donor organ dan atau jaringan tubuh manusia
c. Menjadi donor darah
d. Menyumbangkan organnya (setelah ia meninggal dunia), seperti jantung atau mata
e. Menyumbangkan seluruh badannya kepada laboratorium anatomi
f. Menentukan untuk dikremasi setelah ia meninggal dunia.22
Beranjak dari doktrin tersebut, Leenen juga berpendapat bahwa hak penguasaan
terhadap mayat pertama ada pada orang yang meninggal itu sendiri dan kemudian pada para
ahli warisnya. Hak penguasaan manusia terhadap tubuhnya setelah dia meninggal dunia
merupakan suatu hak penguasaan dari orang yang hidup, dan karena itu perlu mendapat
perlindungan. Hak yang dibicarakan di sini adalah hak pribadi orang yang tetap berlaku
setelah kematiannya. Orang itu sendiri yang harus menentukan apa yang dapat dilakukan
dengan tubuhnya. Kedudukan hukum dari tubuh itu berubah dengan meninggalnya orang
yang bersangkutan, di mana para ahli warisnya itu yang memperoleh hak penguasaan atas
21Sunny Ummul Firdaus, “Hak Asasi Manusia dalam Hukum Kesehatan di Indonesia”
http://eprints.uns.ac.id/872/1/Hak_Asasi_Manusia_dalam_Hukum_Kesehatan.pdf., diunduh pada 4 Juni 2014.
22Dian Kirana, “Perbandingan Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di
Indonesia dan di Singapura Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata,” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2012),
hlm. 124.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
tubuh orang yang meninggal dunia, sejauh orang yang meninggal dunia itu sendiri tidak
menggunakan haknya tersebut.23
Dengan demikian, berdasarkan pada doktrin the right of self determination di atas,
pada saat seseorang membuat wasiat untuk mendonorkan organnya, hal itu berarti orang itu
telah menentukan apa yang akan dilakukan pada tubuhnya pada saat dia meninggal dunia
nanti. Hak untuk menentukan apa yang akan terjadi dengan tubuhnya setelah dia meninggal
dunia nanti merupakan hak pribadi dari orang tersebut, sehingga ahli waris seharusnya tidak
diperkenankan untuk menolak wasiat pendonoran organ tersebut.
Selanjutnya, apabila ditinjau dari ketentuan hukum mengenai transplantasi organ di
Indonesia, maka perlu dilihat ketentuan yang ada dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 36 Tahun
2009 dan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 2 huruf a PP No. 18 Tahun 1981. Dalam Pasal 65 ayat (2)
UU No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari
seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan
mendapatkan persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. Lebih lanjut, Pasal
10 ayat (1) jo Pasal 2 huruf a PP No. 18 Tahun 1981 menyebutkan bahwa transplantasi alat
dan atau jaringan tubuh manusia dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis pendonor dan
atau keluarganya yang terdekat setelah pendonor meninggal dunia. Berdasarkan pasal-pasal
tersebut, dapat disimpulkan bahwa persetujuan dapat diberikan oleh salah satu pihak saja,
yaitu pendonor atau keluarganya. Hal ini juga didukung dengan ketentuan Pasal 13 PP No. 18
Tahun 1981 yang menyatakan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh
manusia memiliki syarat, yaitu diberikan secara tertulis di atas kertas bermaterai dan
disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini berarti, dengan dibuatnya suatu wasiat oleh pewaris
untuk mendonorkan organnya, maka tindakan pengambilan dan pemindahan organ yang
dilakukan setelah pendonor meninggal dunia adalah legal karena sebelumnya telah ada
persetujuan dari pendonor sebagai pemilik tubuh tersebut, sehingga persetujuan dari pihak
ahli waris atau keluarga pendonor tidak diperlukan lagi.
Selanjutnya, apabila ditinjau dari hukum perdata, dalam Pasal 874 KUHPerdata
disebutkan bahwa: “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah
kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat
wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.” Hal ini berarti, apabila ada surat
wasiat, maka yang lebih diutamakan adalah kehendak pewaris dengan mengenyampingkan
23H. J. J Leenen, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, (Bandung: Binacipta, 1991), hlm. 203.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
hak ahli waris menurut undang-undang. Dengan demikian, apabila pewaris membuat wasiat
untuk mendonorkan organnya, maka hal tersebut seharusnya dilaksanakan, karena hal itu
merupakan kehendak dari pewaris, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 874 KUHPerdata,
kehendak pewaris lebih didahulukan daripada hak ahli waris, sehingga ahli waris tidak
memiliki hak untuk berkeberatan dengan wasiat tersebut.
Selain itu, dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan yang berkaitan dengan
adanya surat wasiat, pewaris dapat menunjuk seseorang yang diberi tugas untuk
melaksanakan apa yang dikehendakinya berkaitan dengan surat wasiat yang dibuatnya.24
Dengan demikian, sehubungan dengan adanya wasiat untuk mendonorkan organ tubuhnya,
maka harus dilihat di dalam wasiat tersebut siapakah yang diberikan kewenangan untuk
menjadi pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat bertugas untuk melaksanakan apa yang
dikehendaki oleh pewaris berkaitan dengan surat wasiat yang dibuatnya. Tugas pelaksana
wasiat ini tidak hanya terbatas pada pembagian warisan saja, tetapi juga dapat berupa
penyelesaian yang berkaitan dengan kematian pewaris. Dengan demikian, pelaksana wasiat-
lah yang berhak menentukan apakah pendonoran organ tersebut akan tetap dilakukan atau
tidak.25 Ahli waris tidak seharusnya berkeberatan dengan keputusan pewaris yang ingin
mendonorkan organnya. Hal ini dikarenakan ahli waris hanya berhak menuntut bagian
warisan harta kekayaan mereka masing-masing atau hanya sebatas legitieme portie-nya saja.
Sedangkan dalam hal ini organ tubuh merupakan objek wasiat yang tidak dapat dibagi,
dengan demikian organ tubuh tidak dapat menjadi objek tuntutan ahli waris.
Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis jelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa
kekuatan hukum wasiat yang dibuat oleh pewaris untuk mendonorkan organnya lebih kuat
dibandingkan dengan penolakan dari ahli waris atau keluarga pewaris. Dengan demikian,
secara teori, ahli waris atau keluarga pewaris tidak memiliki kewenangan untuk menolak
wasiat pendonoran organ tersebut.
24Nurul Elmiyah dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Kewarisan Perdata: Pewarisan Menurut Testament,
cet. 1, (Depok: Djokosoetono Research Center FHUI, 2011), hlm. 65.
25Wawancara Penulis dengan Ibu Siti Hajati Hoesin pada tanggal 5 Juni 2014, di Ruang E. 107.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
Kesimpulan
1. Ketentuan mengenai pendonoran organ melalui surat wasiat belum diatur secara jelas di
dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maupun di dalam
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat
Anatomis, serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Tetapi, berdasarkan
fakta yang ada, wasiat untuk mendonorkan organ tubuh dapat dibuat dan dilaksanakan
dengan mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU
No. 36 Tahun 2009 maupun PP No. 18 Tahun 1981.
2. Apabila terjadi pertentangan terkait wasiat yang dibuat oleh pewaris untuk mendonorkan
organnya, maka secara yuridis, kekuatan hukum wasiat yang dibuat oleh pewaris untuk
mendonorkan organnya lebih kuat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUHPerdata,
kehendak pewaris yang terdapat dalam wasiat lebih didahulukan daripada hak ahli waris.
Dengan demikian, ahli waris tidak memiliki kewenangan untuk menolak wasiat
pendonoran organ tersebut, karena donor organ tidak mengganggu legitieme portie para
ahli waris. Tetapi, pada praktiknya, walaupun telah ada wasiat yang dibuat oleh pewaris
untuk mendonorkan organnya, apabila ahli waris atau pihak keluarga tidak menyetujui
dilakukannya pengambilan organ, biasanya pihak dokter dan pihak rumah sakit tidak akan
mengeksplantasi organ pendonor tersebut.
Saran
1. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenai pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia dan juga mengenai
pelaksanaan pendonoran organ yang dilakukan melalui surat wasiat maupun melalui
formulir persetujuan agar kepastian hukum atas organ dan jaringan tubuh yang
didonorkan lebih terjamin.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi dan informasi yang mendalam kepada
masyarakat perihal pentingnya mendonorkan organ tubuh agar semakin banyak
masyarakat yang tertarik untuk mendonorkan organ mereka.
3. Terkait dengan formulir pendonoran mata di Bank Mata Indonesia, pihak Bank Mata
Indonesia sebaiknya mencantumkan tanda tangan ahli waris yang tidak berkeberatan
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
dalam formulir persetujuan pendonoran mata agar kepastian hukum dari formulir tersebut
menjadi lebih jelas.
Daftar Referensi
Buku
Hasbullah, Frieda Husni dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Kebendaan Perdata. Depok:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
Leenen, H. J. J. Pelayanan Kesehatan dan Hukum. Bandung: Binacipta, 1991.
Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata: Pewarisan Menurut
Testament. Cet. 1. Depok: Djokosoetono Research Center FHUI, 2011.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Cet. 8. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.
Syahrani, H. Riduan. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 2006.
Skripsi
Kirana, Dian. “Perbandingan Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
Manusia di Indonesia dan di Singapura Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata.” Skripsi
Universitas Indonesia. Depok, 2012.
Makalah/Artikel Ilmiah
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Pertemuan Ilmiah tentang
Hukum Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
Jingwei, Alex He. Et al. “Living Organ Transplantation Policy Transition in Asia: towards
Adaptive Policy Changes.” Global Health Governance (Vol. III No. 2, Spring 2010),
hlm. 1.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
Sinaga, Usul Majadi. “Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan
Donor Organ Manusia.” Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Bedah
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan, 4 Agustus 2010.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Tentang Kesehatan. UU No. 36 Tahun 2009. LN Tahun 2009
No. 144. TLN No. 5063.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis
serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. PP No. 18 Tahun 1981.
LN Tahun 1981 No. 23. TLN No. 3195.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.
Suberkti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Internet
Anonim. “Donor Mata” http://doktersehat.com/donor-mata/. Diunduh pada 16 November
2013.
Firdaus, Sunny Ummul. “Hak Asasi Manusia dalam Hukum Kesehatan di Indonesia”.
http://eprints.uns.ac.id/872/1/Hak_Asasi_Manusia_dalam_ Hukum_Kesehatan.pdf.
Diunduh pada 23 April 2014.
Ikrar, Taruna. “Pengobatan Modern dengan Transplantasi Organ”
http://kabarinews.com/pengobatan-modern-dengan-transplantasi-organ/35143.
Diunduh pada 10 November 2013.
Shimazono, Yosuke. “The State of The International Organ Trade: A Provisional Picture
Based on Integration of Available Information”
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/. Diunduh pada 15
November 2013.
Soetjipto, Patricia. “Naskah Akademik” http://staff.blog.ui.ac.id/wiku-
a/files/2013/04/Contoh-TM-NA-Tansplantasi-Organ-Manusia.pdf. Diunduh pada 15
November 2013.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
University of Minnesota’s Center for Bioethics. “Ethics of Organ
Transplantation.”http://www.ahc.umn.edu/img/assets/26104/Organ_Transplantation.
pdf. Diunduh pada 22 November 2013.
Perbandingan konsep …, Ardy Wirawan, FH UI, 2014
Recommended