View
232
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN
KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN ASN
Drs. MAKMUR MARBUN, M.Si
DIREKTUR FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU NO. 23 TAHUN 2014
TTG PEMDA
KEMENDAGRI Melakukan
Pembinaan dan Pengawasan
umum penyelenggaraan
Pemda secara nasional
POROS
Pemerintahan & Politik
Dalam Negeri
• pelayanan & pemberdayaan
masyarkat
• pembangunan daerah
• Demokrasi
• penegakan hukum dan
kesatuan bangsa
Menjamin keberlangsungan
• Penjabaran Visi, Misi, danProgram sesuai dgn agendaprioritas NAWA CITA Presiden RIJokowi-JK dlm Perpres 2 Thn2015 ttg RPJMN 2015-2019;
• Penjabaran ProgramOperasional KEMENDAGRI
• Koordinasi antar K/L secaraterpadu
berlandaskan
Melaksanakan program
secara efektif, efisien, bersih
berwibawa dlm rangka
memperkokoh NKRI
Komitmen bersama &
partisipasi masyarakat
Mengelola dan memecahkan
berbagai isu strategis
Gubernur, bupati/walikota
SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL2
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
KY
UUD 1945
Kementerian
Negara
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan Peradilan
KAB/KOTA
DPRDKDH
KPU
BANK
SENTRAL
DPR DPDMPR
PERWAKILAN
BPK PROV
PRESIDEN/
WAPRESBPKMA MK
DPRDKDH
PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF
UU 22 / 1999 Dominan Desentralisasi
UU 32 /’04 mencari keseimbangan
UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi
UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi
Presidential Edict 6 / 1959 Dominan Sentralisasi
UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi
DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
DARI MASA KE MASA
5
MASA KOLONIAL
MASA KEMERDEKAAN/ORDE BARU
MASA REFORMASI
6
1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH
URUSAN OTONOMI DAERAH
KDH DAN DPRD
PARTISIPASIMASYARAKAT
BINWAS
TATA KELOLA
PERANGKATDAERAH
ASN PADAPERANGKAT
DAERAH
INSTRUMENUNTUK MENCAPAI
TUJUAN OTONOMI DAERAH
(UU 23 Tahun 2014)
Keberhasilan pencapaian Tujuan Otda sangat ditentukan oleh KDH, DPRD, beserta
perangkat Daerah dan ASN pada Perangkat Daerah.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB PELAYANAN DASAR( Pasal 11 UU 23/2014)
Urusan Pemerintahan
Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan
penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman
5. Ketenteraman,
ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat
6. Sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN1. Tenaga Kerja2. Pemberdayaan Perempuan &
Pelindungan Anak3. Pangan4. Pertanahan5. Lingkungan Hidup6. Administrasi Kependudukan
& Pencatatan Sipil7. Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa8. PP & KB9. Perhubungan10. Kominfo11. Koperasi dan UKM12. Penanaman Modal13. Kemenpora14. Statistik15. Persandian16. Kebudayaan17. Perpustakaan18. Kearsipan.
Urusan Pemerintahan
Pilihan
8 URUSAN1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya
mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.
DEREGULASI
DEBIROKRATISASI
1. Pembatalan Perda
2. Pembatalan Permendagri
PP 18 TAHUN 2016:1. Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
2. Integrasi Kelembagaan, Sistem Merit dan
Perbaikan Pelayanan Publik menuju Dynamic
Government
3. Mempertegas fungsi Dinas dan Badan
4. KDH dapat menyesuaikan besaran Perangkat
Daerah.
NAWA CITA
KEBIJAKAN PEMERINTAH JOKOWI-JK
Tahun 2014-2019
Meningkatkan investasi dan daya saing Nasional
2 KEBIJAKAN
POKOK
8
BelanjaModal
OPDBelanja
Barang & Jasa
BelanjaPegawai
OPDBelanja
Barang & Jasa
BelanjaPegawai
BelanjaModal
STRATEGI MEMPERBESAR RUANG FISCAL
MELALUI PENATAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PP 18/2016
Pilihan Moderat, belanja aparatur = belanja publik
Terjadi inefisiensi :Belanja aparatur > belanja publik
9
BelanjaBarang& Jasa
BelanjaPegawai
BelanjaModal
OPD
Lebih mengutamakan belanjamodal untuk publik ketimbangbelanja aparatur, dgn mengecilkanorganisasi sebagai strategi antisipasi
Semakin besar ruang
fiscal, semakin besar
kemampuan memenuhi
janji politik
BELANJA MODAL
DIPERBESAR
JANJI POLITIKBUTUH INSTRUMEN
VISI & MISI
RPJMD
MEMPERBESAR RUANG CELAH FISCAL UNTUK OPTIMALISASI ANGGARAN
BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KEBUTUHAN KDH MEMENUHI JANJI POLITIKKDH
10
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO 23 THN 2014
BINWAS UMUM
MENDAGRI KOORDINATOR BINWAS PENYELENGGARAAN PEMDA SECARA NASIONAL (Psl.8 ayat (3) UU 23/2014
a. pembagian urusanpemerintahan
b. kelembagaan daerahc. kepegawaian perangkat
daerahd. keuangan daerahe. pembangunan daerahf. pelayanan publik di daerahg. kerjasama daerahh. kebijakan daerahi. kepala daerah & DPRDj. pembinaan lainnya
sesuai peraturan
PP 12 THN 2017 TTG PEMBINAAN DANPENGAWASAN PENYELENGGARAANPEMDA
1
2
UU No.10 THN 20164
KETENTUAN penggantian pejabat menjelang 6 bln berakhir masa jabatn KDH. 6 bln sblum Pilkada dan setelah pelantikan
Ruang Lingkup
IZIN TERTULIS MENDAGRI
Arah Kebijakan
Tdk blh ada non job (kecuali sanksi pidana),dan demosi. Promosi JPT hasil seleksi terbukadg rekomendasi KASN.
3 PP 18/2016 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAAN OPD (PSL 110)
Psl 71 ayat 2 Psl. 162
▪ Inmendagri No 820/640/Sj tgl 26/10/2015 ttg Mutasi Pegawai olh Penjabat KDH
▪ Inmendagri No. 061/2911/SJ/2016 tindak lanjut PP 18/2016
▪ SE Mendagri No. 821/969/SJ tgl 12 Feb 2018 ttg Penggantian Pejabat oleh Pj,
Plt, Pjs KDH pd Daerah yg Menyelenggarakan Pilkada
Tindak lanjut
MENJAMIN NETRALITAS ASN 11
• KEMENDAGRI MELAKUKAN BINWAS UMUM TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DI DAERAH• GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DI KABUPATEN/KOTA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA(UU 23 Tahun 2014)
Pemerintah
Pembinaan Pengawasan
KemendagriKementerian /
lembaga
Binwas umum Binwas teknis
Provinsi Kabupaten / Kota
12
PILKADA
9 DES. 2015
PILKADA FEBR.
2017
PILKADA JUNI
2018
269 KDH
(9G, 224B,
36W)
171 KDH (17G,
115B, 39W)
101 KDH
(7G, 76B,
18W)
PILKADA
SERENTAK
NASIONAL
TAHUN 2024
DI 541
DAERAH
OTONOM
PILKADA
BERIKUTNYA
TAHUN 2020
PILKADA SERENTAK DI INDONESIA
TAHUN 2015 - 2018
AMJ s/d Tahun 2022
selanjutnya KDH
diisi oleh Penjabat
AMJ s/d Tahun 2023
selanjutnya KDH
diisi oleh Penjabat
CATATAN:•KDH dan Wakil KDH hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024
•Kekosongan jabatan KDH dan Wakil KDH yang AMJnya tahun 2022 & 2023 diangkat Penjabat sampai dengan
terpilihnya KDH dan Wakil KDH di Pilkada Serentak Nasional 2024
(REFER : PASAL 201 AYAT 1-9 UU NO. 10 TAHUN 2016)
14
PEGAWAI ASN YANG MENCALONKAN DIRI DI PILKADA 2018
GUBERNUR 3
WAGUB 6
BUPATI 61
WABUP 56
WALIKOTA 16
WAWALIKOTA 120
10
20
30
40
50
60
70
Series1
154 PEGAWAI ASN
14 % DARI 171 DAERAH
PILKADA
15
916
682
91
209
222Pidana
Administrasi
Kode Etik
Lainnya
Bukan Pelanggaran
PELANGGARAN ASN PADA PILKADA TAHUN 2017
1.256 LAPORAN
878 TEMUAN
16
1 1 1
42
63
24
1 1 1
Sumbar Jambi Riau Lampung Jawa Barat Sulsel Sultera Sulut Gorontalo NTB
Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2018
Provinsi 11
Rekomendasi KASN 3
Kab./Kota 90
Rekomendasi KASN 39
9 Maret 2018
101
17
6
UU 5 TAHUN 2014APARATUR SIPIL NEGARA
Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan
manajemen ASN adalah “netralitas”. Asas
netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN
tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh
manapun dan tidak memihak kepada kepentingan
siapapun.
PP 53 TAHUN 2010Disiplin PNS
Pasal 4 angka 12 -15
PNS dilarang memberi dukungan atau
melakukan kegiatan yang mengarah pada
politik praktis pada kontestasi
Pilkada/Pileg/Pilpres
PP 42 TAHUN2004Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik PNS
Pasal 11 hurufc
Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib
menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok
ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan
perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu
calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat
dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik
18
7
MoUBawaslu, Kemdagri, KemPANRB, KASN, BKN
Pengawasan Netralitas, Nilai Dasar, KodeEtik
ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan:
Gubernur, Bupati dan Walikota
MoU ini dimaksudkanuntuk:• Mewujudkan landasan kerja sama pengawasan netralitas
• Membentuk forum koordinasi, sinkronisasi, dan
tindak
komunikasi pengawasan netralitas
• Merumuskan dan mendorong langkah-langkah
lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan
SE MENPANRBNo. 06/M.PANRB/11/2016
tgl. 28 November 2016
Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin
serta Sanksi Bagi ASN Pada Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Secara Serentak Tahun 2017
Menyatakan bahwa:
• Pelanggaran Netralitas ASN dapat juga berupa
pelanggaran kode etik maupun pelanggaran disiplin
• Sanksi pelanggaran kode etik berupa sanksi moral,
dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa
sanksi disiplin
• Pengawasan pelanggaran netralitas diteruskan kepada
KASN, kemudian disampaikan kepada PPK untuk
ditindaklanjuti
• Menteri PANRB berwenang memberikan sanksi
terhadap rekomendasi KASNyang tidak ditindaklanjuti
Surat MenPANRBB/71/M.SM.00.00/2017
Suami/Istri Ikut Pilkada
Menyatakan bahwa terhadap ASN yang suami/istrinya
menjadi calon kepala daerah, dapat mendampingi
suami/istrinya, apabila:
• Cuti Di Luar Tanggungan Negara
• Tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye dan
tidak menggunakan atribut, serta tidak berfoto
bersama dengan menggunakansimbol tangan/gerakan19
➢ Tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu
kelompok/golongan, pasangan calon.
➢ Tidak diskriminatif dlm pelayanan.
➢ Steril dari kepentingan kelompok dlm pengelolaan
birokrasi.
➢ Tidak berpihak bagi kepentingan partai politik, pasangan
tertentu dalam program, kegiatan/ rencana pembangunan.
NETRAL ARTINYA
20
KENAPA ASN HARUS NETRAL?
1Menjamin Profesionalitas;
2• Menjamin Pelayanan Publik yang adil
3• Menghidari penyalahgunaan jabatan/kewenangan
4• Menghindari konflik dan perpecahan
5
• Menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan
kelompok
6• Agar Birokrasi tetap PROFESIONAL
21
MENEGAKKAN LARANGANMENGGUNAKAN FASILITAS PEMDAUNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE
MENJAGA NETRALITAS ASN
BERKOORDINASI DENGANMENPAN-RB DAN BKN
MENEGAKKAN SANKSITERHADAP PELANGGARAN ASN
MENYEBARLUASKANATURAN TERKAIT NETRALITAS ASN
TERHADAP ASN YANG MELANGGAR DISIPLIN NETRALITAS BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3) UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATURSIPIL NEGARA AKAN MENJATUHKAN SANKSI TERDAHAP PPK
22
Menjaga kekompakan dan keutuhan Pegawai Negeri Sipil, agar hanya memiliki monoloyalitas, yakni sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat
Mencegah pemanfaatan pegawai negeri sebagai alat partai politik, yang dapatmengarah pada menguatnya penetrasi kepentigan partai politik dalam birokrasipemerintahan, sehingga berimplikasi terhadap ambivalensi pengabdian pegawainegeri antara mengutamakan kepentingan partai politik dan kepentingan negara
Memastikan bahwa seluruh pegawai negeri dan birokrasi pemerintah dapatmemberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif, karena netral terhadapberbagai kepentingan golongan maupun partai politik
1.
2.
3.
DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI APARATUR NEGARA YANG BERTUGAS MEMBERIKAN PELAYANAN MASYARAKAT, “PEGAWAI NEGERI HARUS NETRAL DARI PENGARUH SEMUA GOLONGAN DAN PARTAI
POLITIK, SERTA TIDAK DISKRIMIATIF DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
TUJUANNetralitas
PNS
23
1. Kebiasaan ingin terlibat dalamkegiatan kegiatan politikpraktis,
2. Kurang percaya diri, dan tidakprofesional.
3. Ambisi besar mendapatjabatan.
4. Lemahnya solidaritas PNS.5. Primodialisme (kekeluargaan,
kedaerahan, materi, kesukuan).
FAKTOR INTERNAL
1. Ancaman kepada PNS oleh pimpinanuntuk mengajak PNS agar memihak.
2. Penindakan belum konsisten yangmenarik diamati ketika selesaiPilkada yang mendukung secarapenuh akan mendapat jabatan, yangnetral/yg tidak mendukung akanmendapat nonjob atau mutasi
FAKTOR EKSTERNAL
Solusi: PNS Kompak untuk netral tegakkan sistem merit
FAKTOR PENYEBAB PNS BELUM NETRAL
24
BEBERAPA POIN PENGATURAN NETRALITAS ASN
Surat Menteri PANRB No B/7.1/M.SM.00.00/2017
PNS harus menjaga netralitas dan wajib menghindari konflikkepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, Semisal :
Dilarang melakukan pendekatanterhadap partai politik terkaitrencana pengusulan bakal calonkepala daerah
1
Dilarang memasang spanduk/balihoyang mempromosikan bakal calonkepala daerah
2
Dilarang mendeklarasikan dirinyasebagai bakal calon kepala daerah
3
Dilarang menghadiri deklasaribakal calon kepala daerah
4
Dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatanpertemuan partai politik
7
Dilarang melakukan fotobersama dengan bakal calonkepala daerah
6
Dilarang mengunggah, menanggapiatau menyebarkan gambar/foto danvisi misi bakal calon kepala daerahmelalui media online maupun mediasocial
5
PELANGGARAN atas netralitas , akan dikenakan sanksi administratif dan/atausanksi hukuman disiplin, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala samapaidengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
25
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
KONDISI YANG DIHARAPKAN KONDISI SAAT INI
“bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan
mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945”
ASN yang memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik
KKN, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur
perekat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan
UUD .RI Tahun 1945;
bahwa pelaksanaan manajemen ASN
belum berdasarkan pada perbandingan
antara kompetensi dan kualifikasi yang
diperlukan oleh jabatan dengan
kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki
calon dalam rekruitmen, pengangkatan,
penempatan, dan promosi pada jabatan
sejalan dengan tata kelola pemerintahan
yang baik;
26
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
kompetensi teknis yang diukur dari tingkat danspesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, danpengalaman bekerja secara teknis;
kompetensi manajerial yang diukur dari tingkatpendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, danpengalaman kepemimpinan
kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalamankerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam halagama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasankebangsaan.
27
LARANGAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PILKADA
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil WalikotaDilarang: ▪ melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.▪ Dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”
Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016,“Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkunganPemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulanterhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan pesetujuan tertulis dari Menteri DalamNegeri”.
Pasal 72 UU No.10 Tahun 2016
28
KETENTUAN NETRALITAS ASN
Surat Menteri PANRBPOKOK – POKOK SUBTANSI YANG DIATUR.1. ASN yang suami atau istrinya menjadi calon
kepala daerah/wakil kepala daerah dapatmendampingi suami atau istrinya dalam hal:
a. Saat pendaftaran di KPUD, maupun padasaat pengenalan kepada pers/masyarakat.
b. Menghadiri kegiatan kampanye yangdilakukan oleh suami atau istrinya, namuntidak boleh terlibat secara aktif dan tidakmenggunakan atribut partai politik atauatribut calon kepala daerah/wakil kepaladaerah.
c. Bersama dengan suami atau istrinya,namun tidak mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentukkeberhasilan/dukungan
2. Wajib mengambil cuti di luar tanggungannegara.
Nomor : B/36/M.SM.00.00/2018
Tentang Ketentuan bagi ASNyang Suami atau Isterinyamenjadi Calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah,Calon Anggota Legislatif, danCalon Presiden/Wakil presiden.
29
SE MENDAGRI NO.821/969/SJ DAN NO.821/969/SJPENGGANTIAN PEJABAT OLEH PENJABAT/PLT/PJS KEPALA DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN PILKADA
30
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH
❖ Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI thn 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
❖ Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (TERMASUK SELURUH KETENTUAN YG MENGATUR NETRALITAS ASN)
❖ Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah;
❖ Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
❖ Melaksanakan program strategis nasional
❖ Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
Berdasarkan UU No.23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:Psl. 67
31
LARANGAN BAGI KEPALA DAERAH
▪ Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntunganpribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknyayang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
▪ Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum danmeresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan wargamasyarakat dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangandengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
▪ Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiridan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
▪ Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang antara lain:
32
KEWENANGAN MENJATUHKAN SANKSI (TERMASUK DALAM PELANGGARAN NETRALITAS ASN)
a. Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi Pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
a. Menteri PAN-RB terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 33 ayat (3) UU No 5/ 2014 ttg ASN
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan
proses pengangkatan, peminahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
33
SEKRETARIAT DAERAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
Jenis Perangkat Daerah provinsi:
1. sekretariat daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas; dan
5. badan.
Jenis Perangkat Daerah Kab/Kota
1. sekretariat daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas;
5. badan; dan
6. kecamatan
1. Pengoordinasianpenyusunan kebijakanDaerah
2. Pengoordinasianpenyusunan PelaksanaanTugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan KebijakanDaerah
4. Pelayanan Administratifdan pembinaan ASN padainstansi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh Gub,Bupati/Walikota.
1. Dipimpin Sekda.2. Tugas membantu KDH dalam
penyusunan kebijakan danpengkoordinasian administratifterhadap pelaksanaan tugasperangkat daerah serta pelayananadministratif.
3. Bertanggung jawab pada KDH
Sekda provinsi, kab/kota berhalangan,tugas Sekda dilaksanakan oleh penjabatsekda. (Pasal 214 UU 23)
Perpres 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekda
Fungsi Sekretariat Daerah Psl 7 ayat (4) PP 18/2016
Sekda berhalangan
1. Kewenangan = Sekda definitif2. Berbeda dg kewenangan Plt/Plh
(lexspesialis)
Digunakan istilah Penjabat mengingat fungsinya yg strategis
Psl 213 UU 23/2014
35
PERBEDAAN SUBSTANSI PENGATURAN DALAM PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2018
DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN SEBELUMNYA
ASPEK PERATURAN SEBELUMNYA PERATURAN PRESIDENNOMOR 3 TAHUN 2018
NAMA JABATAN Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Penjabat Sekretaris Daerah
Batasan Waktu Jabatan Tidak diatur Paling Lama 3 bulan
Persyaratan Tidak diatur JPT Pratama eselon IIa utk provinsi dan JPT Pratama eselon Iibn utk kab/kota.
Pengangkatan dan masa jabatan
Tidak diatur 3 – 6 bulan.
Seleksi terbuka Tidak diatur 5 hari kerja setelah jabatan kosong.
Batasan Sekda tdk dptmelaksanakan tugas
Tidak diatur Penugasan dan cuti diluar tanggungan negara.
36
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AMANAT
PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2018
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabat Sekretaris Daerah diatur
dengan Peraturan Presiden[Pasal 214 ayat 5]
37
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASPEK PENGATURAN PASAL
1. Pengangkatan Penjabat Sekda Pasal 1
2. Batasan Sekda Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Pasal 23. Batasan Kekosongan Sekda Pasal 34. Penunjukan Pelaksana Harian Pasal 45. Pengangkatan dan Masa Jabatan Pasal 56. Syarat Penjabat Sekda Pasal 67. Mekanisme Pengusulan Penjabat Sekda Pasal 7, 8, 9
8. Seleksi Terbuka dan Masa Waktu Pelantikan Pasal 10, 11
9. Tunjangan Penjabat Sekda Pasal 1210. Pemberlakuan Perpres Pasal 13, 14
Ditetapkan Tanggal 2 Februari 2018Diundangkan Tanggal 6 Februari 2018
38
SEKDA
TIDAK BISA MELAKSANAKAN
TUGAS
KEKOSONGAN
SEKDA
PENJABAT SEKDA
DIANGKAT
PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH (PASAL 1)
39
ATAU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BATASAN SEKRETARIS DAERAH TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS(Pasal 2)
40
Tidak bisa melaksanakan
tugas
1. PenugasanPaling singkat 15 Hari s.d 6 Bulan
2. Cuti diluartanggungan negara
Terhitung sejak tanggal
pelaksanaan cuti
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
41
Diberhentikan dari Jabatan
Diberhentikan sementara dariPNS
Dinyatakan Hilang
Mengundurkan diri dari jabatandan/atau sebagai PNS
Kekosongan
Sekretraris
Daerah
(Pasal 3)
Terhitung Sejak tanggal berlakunya
pemberhentian
Terhitung sejak diterimanya surat pengunduran diri
dari jabatan dan/atau sebagai
PNS
Terhitung sejak ditetapkan oleh KDH
1
2
3
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN SEKDA
Kurang dari 15 Hari kerja tidak bisa
melaksanakan tugas
Dalam proses penerbitan
keputusan pemberhentian
sekretaris daerah kurang dari 7
(tujuh) hari kerja dan/atau
pengangkatan Penjabat Sekretaris
Daerah
PELAKSANA HARIAN SEKDA
(Pasal 4)
42
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN PENJABAT SEKDA
(Pasal 5)
Gubernur
Bupati/
Walikota
Persetujuan
Mendagri
Persetujuan
Gubernur
43
Pengangkatan
Penjabat Sekda
Prov Masa Jabatan Penjabat Sekda
Paling Lama 6 Bulan
Masa Jabatan Penjabat Sekda
Paling Lama 3 Bulan
Tidak Bisa Melaksanakan Tugas
Terjadi Kekosongan
Sekda
PENJABAT SEKDA YANG DIANGKAT KARENA SEKDA TIDAK BISA MELAKSANAKAN TUGASMENERUSKAN JABATAN PALING LAMA 3 BULAN BERIKUTNYA APABILA TERJADI KEKOSONGAN SEKDA
43
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengangkatan
Penjabat Sekda
Kab./Kota
SYARAT CALON PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
(PASAL 6)
44
1• Menduduki JPT eselon IIa untuk Penjabat Sekda Provinsi atau menduduki JPT eselon
IIb untuk Penjabat Sekda kab/kota
2
• Pangkat paling rendah PembIna Utama Muda (IV/c) untuk Penjabat Sekda Provinsi,dan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) untuk Penjabat Sekda kab/kota
3• Berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun
4
• Mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5• Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik
6• Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT SEKDA PROVINSI
(Pasal 7)
Gubernur Menteri
Dokumen;
persyaratan dan
daftar riwat
hidup
Mengusulkan
secara tertulis,
dalam 5 hari
waktu kerja sejak
kekosongan
Ditolak/Setuju
Analisa dokumen 5 hari
Dianggap menyetujui
apabila lebih dari 5 hari
Menolak
Usulan baru
oleh GubernurWaktu 5 hari
Penetapan oleh Gubernur
(paling lambat 5 hari kerja)45
Pelantikan oleh PPK
Paling lambat 5 hari kerja
(Pasal 9)
disetujui
MEKANISME PENGANGKATAN PENETAPAN PENJABAT SEKDA
KABUPATEN/KOTA (Pasal 8)
Bupati/Walikota Gubernur
Dokumen;
persyaratan dan
daftar riwayat
hidup
Mengusulkan
secara tertulis,
dalam 5 hari
waktu kerja sejak
kekosongan
Ditolak/Setuju
Analisa dokumen 5 hari
Dianggap menyetujui
apabila lebih dari 5 hari
Menolak
Usulan baru oleh
Bupati/WalikotaWaktu
5 hari
Penetapan oleh Bupati/Walikota
(paling lambat 5 hari kerja)
Pelantikan oleh PPK
Paling lambat 5 hari kerja
(Pasal 9) 46
disetujui
PROSES SELEKSI TERBUKA SEKRETARIS DAERAH(Pasal 10)
Proses
Seleksi
Terbuka
Sekda
Proses seleksi Terbuka
Pengisian Sekda oleh KDH harus
sudah dimulai paling lambat 5
hari kerja sejak kekosongan
Jika setelah 3 bulan
sekda defenitif belum
ditetapkan, paling
lambat 5 hari kerja
Mendagri menunjuk
Penjabat Sekda Prov
Gubernur menunjuk
Penjabat Sekda
Kab/Kota
47
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBERHENTIAN PENJABAT SEKDA DAN MASA WAKTU PELANTIKAN
(Pasal 11)
48
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
sejak aktifnya SekretarisDaerah atau dilantik
Sekretaris Daerah baru
Pemberhentian PenjabatSekretaris Daerah
Pelantikan Sekretaris DaerahProvinsi, Kabupaten/Kota
5 hari kerja sejak diterimanya keputusan
1• Penjabat Sekda
menerimatunjangan sesuaidengan peraturanPerundang-undangan
2• Tunjangan
tidak boleh rangkap
3• Tidak diberikan
apabila tugas kurang dari 30 Hari
TUNJANGAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH(Pasal 12)
49
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini berlaku juga bagi
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan
Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.
50
PEMBERLAKUAN PERPRES(Pasal 13)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Pengisian kekosongan Sekda (Plh, Plt) yang diangkat sebelum penetapan Perpres
Nomor 3 Tahun 2018, agar diusulkan kembali sesuai dengan mekanisme dalam
Perpres ini.
2. Pejabat Sekda yang sedang mengikuti Diklat lebih dari 15 (lima belas) hari kerja,
agar ditunjuk Penjabat Sekda.
3. Penjabat Sekda yang ditunjuk oleh Mendagri, dilantik oleh Gubernur bagi Sekda
Provinsi, dan Penjabat Sekda yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dilantik oleh Bupati/Walikota (Pasal 10)
4. Penjabat Sekretaris Daerah memilih salah satu tunjangan jabatan (Pasal 12).
5. Dalam kondisi Sekda sakit, pada bulan ke 5 berhalangan tetap maka Penjabat
Sekretaris Daerah mempersiapkan untuk seleksi terbuka (mengikuti Pasal 10)
51
CATATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Recommended