View
227
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ANALISIS STRATEGI MEMENANGKAN DIRI SEBAGAI CALON PESERTA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017
YANG BERSTATUS TERGABUNG SEBAGAI
ANGGOTA PARTAI DAN NON PARTAI
BERDASARKAN KESESUAIANNYA DENGAN ETIKA DALAM BERPOLITIK
DI NEGARA INDONESIA
DISUSUN OLEH:
AGNES SUBRATA
NPM : 153 131 350 102 004
MATA KULIAH : FILSAFAT DAN ETIKA PEMERINTAHAN
DOSEN : Dr. Drs. Budi Supriyatno, MM., MSi
ANGKATAN 2015
MENARA JAMSOSTEK, TOWER B (SELATAN) LT. 12
JL. GATOT SUBROTO NO.38, JAKARTA 12710
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan
karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu tentang
“Analisis Strategi Memenangkan Diri Sebagai Calon Peserta Pada Pemilihan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang Berstatus Tergabung Sebagai Anggota Partai dan
Non Partai Berdasarkan Kesesuaiannya dengan Etika Dalam Berpolitik di Negara
Indonesia,” meskipun telah disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan didalamnya.
Penulis juga berterima kasih pada Bapak Dr. Budi Supriyatno, MM., M.Si selaku Dosen mata
kuliah Filsafat dan Etika Pemerintahan Universitas (Pascasarjana) Satyagama yang telah
memberikan tugas ini kepada penulis.
Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan
serta pengetahuan kita berkenaan dengan etika politik bernegara kh8ususnya dalam hal ini saat
akan diadakan kegiatan pemilihan kepala daerah. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa di
dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, dikarenakan oleh hal tersebut,
penulis berharap adanya kritik dan saran untuk pengembangan karya ilmiah yang akan kami buat
berikutnya di masa yang akan datang.
Semoga karya tulis sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.
Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak
lain yang membacanya. Penulis ucapkan mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan
kata yang kurang berkenan. Terimakasih.
Jakarta, 19 Maret 2016
Agnes Subrata
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………….… i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………... iii
BAB I PENDAGULUAN
1.1. Latar Belakang Permasalahan …………………………………………… 1
1.2. Perumusan Masalah ……………………………………………………... 1
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………………….. 2
1.3.1. Tujuan Penelitian …………………………………………………. 2
1.3.2. Manfaat Penelitian ………………………………………………... 2
1.4. Sistematika Pembahasan ………………………………………………… 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian …………………………………………………………………... 5
2.2. Landasan Etika Politik di Indonesia ………………………………………... 5
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Bentuk Penelitian …………………………………………………………… 9
3.2. Objek Penelitian …………………………………………………………….. 9
3.3. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………………... 9
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskriptif Obyek Penelitian ………………………………………………. 11
4.2. Strategi Memenangkan Diri yang Dilakukan Sebagai Calon Peserta Pada
Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang Berstatus Tidak
Tergabung Sebagai Anggota Partai…………………………………………… 23
4.3. Kesesuaian Antara Strategi yang Dilakukan Untuk Memenangkan Diri
Sebagai Calon Eksekutif Tingkat Daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun
iv
2017 yang Berstatus Sebagai Anggota Partai Maupun Non Partai dengan Kaidah
Etika dalam Berpolitik di Negara Indonesia …………………………………… 25
BAB V PENUTUP
5.1. Penutup …………………………………………………………………… 29
5.2. Kesimpulan ………………………………………………………………....30
DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Permasalahan
enjelang diadakannya pilkada tahun 2017, beberapa nama sudah mulai bergerak
mengincar kursi Gubernur (ibu kota sebagai pusat pemerintahan negara yakni) DKI
Jakarta. Beberapa partai politik terang-terangan mengusung kadernya. Sementara yang lain,
masih melihat-lihat keadaan.
Tidak jarang dari mereka melakukan berbagai macam cara guna memenangkan suara
dalam pemilihan kepala daerah nanti. Mulai dari menyenangkan warga DKI Jakarta dengan
panggung-panggung hiburan, mencari simpati warga, cara yang tidak halalpun dilakukan secara
cermat terencana dengan modal yang tidak sedikit. Salah satunya adalah dengan saling
menjatuhkan lawan dengan berbagai sindiran-sindiran tajam pada berbagai tayangan media.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan Judul, “Analisis Strategi
Memenangkan Diri Sebagai Calon Peserta Pada Pemilihan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017 yang Berstatus Tergabung Sebagai Anggota Partai dan Non Partai
Berdasarkan Kesesuaiannya dengan Etika Dalam Berpolitik di Negara Indonesia.”
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan dengan keadaan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini ialah:
1. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon peserta pada
pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai anggota partai?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon peserta pada
pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai anggota non
partai?
M
2
3. Apakah strategi yang dilakukan calon peserta pada pemilihan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta tahun 2017 yang berstatus tergabung sebagai anggota partai dan non partai sudah
sesuai dengan kaidah etika dalam berpolitik di Negara Indonesia?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon
peserta pada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai
anggota partai
2. Untuk memahami strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon
peserta pada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai
anggota non partai
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri
sebagai calon eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017
yang berstatus sebagai anggota partai maupun non partai dengan kaidah etika dalam
berpolitik di Negara Indonesia?
1.3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Warga Negara Indonesia
Menambah wawasan penduduk untuk dapat lebih mengerti etika dalam berpolitik ke
dalam lingkup yang lebih luas sehingga dapat memaksimalkan daya tarik
pengetahuan ilmu pemerintahan.
2. Warga Negara Asing
Memperkenalkan Indonesia sebagai negara berkembang dan demokrasi yang
memiliki etika dalam berpolitik dengan daya tarik di segala usia yang cukup tinggi.
3
3. Lembaga Pendidikan
Memperkenalkan budaya serta sarana berpolitik Indonesia melalui lingkungan yang
lebih kecil dengan cara pengajaran lisan, leterlek, kunjungan resmi, dan grup
perjalanan sekolah.
4. Perusahaan
Pariwisata dapat dijadikan relasi sebagai jembatan pemasukan kritik dan saran politik
yang lebih baik.
5. Pemerintah
Perkenalan indonesia dengan masyarakat dunia luas, sarana pameran keindahan politik
bernegara, peningkatan income negara melalui perjanjian politik sehat dengan luar
negeri, membantu program peningkatan lapangan kerja bagi warga negara dan lain
sebagainya.
6. Peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya sudah dapat memiliki gambaran, memahami, dan
mengembangkan etika berpolitik Indonesia yang lebih baik dan up to date di tahun-
tahun mendatang.
4
1.4. Sistematika Pembahasan
Guna mempermudah proses pengkajian, dapat disimpulkan, sistematika penelitian ini
ialah:
BAB I PENDAHULUAN
Mengulas tentang latar belakang permasalahan penelitian, perumusan
masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika
pembahasan yang dilakukan
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Mengkaji tentang teori-teori yang dijadikan pedoman dasar dalam
penelitian terkait
BAB III METODA PENELITIAN
Menguraikan tentang bentuk penelitian, obyek penelitian, sumber atau
bahan untuk menganalisis, dan metode analisis data
(1.) Plato, 427-347 SM
(2.) Widjaja. H. A. W. Etika Pemerintah. 1997. Jakarta: Bumi Aksara
(3.) Aristoteles, 384-322 SM
(4.) (Inggris) Franz Magnis-Suseno. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern. 1991. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Hlm. 3
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian
Pengertian filsafat secara umum mengacu pada pengetahuan tentang segala yang ada atau
ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli artimya kebenaran
yang telah dibuktikan secara nyata(1).
. Pengertian etika secara umum berasal dari bahasa
Yunani, yaitu “Ethes” yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau dapat diartikan
kumpulan peraturan tentang kesusilaan. (2)
.
Pengertian politik secara umum mengacu pada seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan
secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik
dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga
negara untuk mewujudkan kebaikan bersama(3)
.
Secara keseluruhan, maka pengertian etika dalam berpolitik adalah filsafat moral tentang
dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahasa prinsip-prinsip
moralitas politik(4)
. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada
saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk(4).
.
2.2. Landasan Etika Politik di Indonesia
Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu kesatuan nilai
yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat
satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa
yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila
sebagai satu kesatuan yang tak bias ditukar-balikan letak dan susunannya.
(5) Ilham Fauzi. Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik Indonesia. 2013 6
Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan,
melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan
legitimasi kekuasaan, hukum, serta kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Untuk
memahami dan mendalami nilai nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua
terkandung dalam kelima sila Pancasila(5)
.
1.Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan. Berdasarkan sila pertama Negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang
mendasarkan kekuasaan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak
bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius melainkan berdasarkan legitimasi hukum
dan demokrasi. Walaupun Negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius,
namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal
dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Oleh karena itu asas
sila pertama lebih berkaitan dengan legitimasi moral.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa
Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu
wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.
Manusia merupakan dasar kehidupan dan penyelenggaran negara. Oleh karena itu asas-
asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam
kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang
diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas
kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam penyelenggaraan
negara.
3. Persatuan Indonesia
Persatuan berati utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian
bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila
ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
hankam. Indonesia sebagai negara plural yang memiliki beraneka ragam corak tidak
terbantahkan lagi merupakan negara yang rawan konflik. Oleh karenanya diperlukan
semangat persatuan sehingga tidak muncul jurang pemisah antara satu golongan dengan
golongan yang lain. Dibutuhkan sikap saling menghargai dan menjunjung semangat
7
persatuan demi keuthan negara dan kebaikan besama. Oleh karena itu sila ketiga ini juga
berkaitan dengan legitimasi moral.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan
Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan
senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta
kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka
dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif
serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus
berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain harus memiliki “legitimasi
demokratis”.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip
“legalitas”. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu keadilan dalam hidup
bersama (keadilan sosial) merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Dalam
penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian
senatiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan
dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan
negara.
Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan
sesuai dengan kelima sila yang telah dijabarkan diatas. Yang mana dalam berpolitik harus
bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyarawatan/Perwakilan dan dengan penuh Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia tanpa pandang bulu. Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk
menelaah perilaku politik Negara, terutama sebagai metode kritis untuk memutuskan benar
(6)
Ilham Fauzi. Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik Indonesia. 2013 8
atau slaah sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah kesesuaian dan
tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila.
Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkrit dalam
pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, para pelaksana
dan penegak hukum harus menyadari bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga
harus berdasarkan pada legitimasi moral. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap
penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai
penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini. Seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan
nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika sampai
perselingkuhan dikalangan elit politik yang menjadi momok masyarakat.
Dalam penerapan etika politik Pancasila di Indonesia tentunya mempunyai beberapa
kendala-kendala, yaitu(6)
:
1. Etika politik terjebak menjadi sebuah ideologi sendiri. Ketika seseorang mengkritik
sebuah ideologi, ia pasti akan mencari kelemahan-kelemahan dan kekurangannya, baik
secara konseptual maupun praksis. Hingga muncul sebuah keyakinan bahwa etika politik
menjadi satu-satunya cara yang efektif dan efisien dalam mengkritik ideologi, sehingga
etika politik menjadi sebuah ideologi tersendiri.
2. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang lebih lengkap disbanding etika politik
Pancasila, sehingga kritik apa pun yang ditujukan kepada Pancasila oleh etika politik
Pancasila tidak mungkin berangkat dari Pancasila sendiri karena kritik itu tidak akan
membuahkan apa-apa.
Namun demikian, bukan berarti etika politik Pancasila tidak mampu menjadi alat atau
cara menelaah sebuah Pancasila. Kendala pertama dapat diatasi dengan cara membuka lebar-
lebar pintu etika politik Pancasila terhadap kritik dan koreksi dari manapun, sehingga ia tidak
terjebak pada lingkaran itu. Kendala kedua dapat diatasi dengan menunjukkan kritik kepada
tingkatan praksis Pancasila terlebih dahulu, kemudian secara bertahap menurut kepada
pemahaman yang lebih umum hingga ontologi Pancasila menggunakan prinsip-prinsip norma
moral.
9
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Bentuk Penelitian
Model Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang mana
penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai
calon peserta pada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai
anggota partai dan non partai serta kesesuaiannya dengan kaidah etika dalam berpolitik yang
berlaku di Negara Indonesia.
3.2. Objek Penelitian
Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Jalan Medan Merdeka Selatan yang menjadi
sasaran pembuangan bungkus kabel. Ibu Kota Negara Indonesia , DKI Jakarta yang salah satu
sumber pendongkrak aktivitas pemerintahan negaranya berasal dari kegiatan berpolitik, memiliki
kantor pemerintahan yang berlokasi Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Gambir, Jakarta
Pusat, Kode Pos 10110, nomor telepon (+6221)3822255, nomor Fax: (+6221)3822255, serta
alamat email di dki@jakarta.go.id
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah berasal dari data
literature dan kunjungan lapangan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh dari kawasan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (DKI
Jakarta) di Jalan Medan Merdeka Selatan dan studi kepustakaan (buku-buku teks, Undang-
Undang bernegara Republik Indonesia atau Peraturan Pemerintah lainnya).
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:
1. Data penyelidikan aparatur negara terkait pelaku pembuangan sampah bungkus kabel
pada saluran air di jalan Medan Merdeka Selatan (kasus Februari 2016) dalam pra
10
pemilihan calon anggota eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun
2017
2. Data penyelidikan aparatur negara terkait motif pelaku pembuangan sampah bungkus
kabel pada saluran air di jalan Medan Merdeka Selatan (kasus Februari 2016) dalam pra
pemilihan calon anggota eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun
2017
3. Data yang berkaitan dengan etika dalam berpolitik
4. Dasar Negara atau pedoman lain yang berkaitan dengan etika dalam berpolitik
3.4. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
1. Menganalisis pelaku pembuangan sampah bungkus kabel pada saluran air di jalan Medan
Merdeka Selatan dalam pra pemilihan calon anggota eksekutif tingkat daerah (Gubernur)
Provinsi DKI Jakarta tahun 2017
2. Menganalisis motif pelaku pembuangan sampah bungkus kabel pada saluran air di jalan
Medan Merdeka Selatan (kasus Februari 2016) dalam pra pemilihan calon anggota
eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017
3. Menganalisis kesesuaian perbuatan pelaku pembuangan sampah bungkus kabel pada
saluran air di jalan Medan Merdeka Selatan dalam pra pemilihan calon anggota eksekutif
tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dengan etika dalam
berpolitik di Negara Republik Indonesia
(7)
Akbar Buwono.Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD. Situasi Politik
Kondusif di Indonesia Menjadi Daya Tarik Investasi. 2014. Berita Daerah.co.id
(8) https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia
(9) http://efekgila.com/kandidat-calon-gubernur-dki-jakarta-2017/
11
BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskriptif Obyek Penelitian
Pemilu (terakhir) yang berlangsung damai dan kondusif di Indonesia(7)
dinilai menjadi
daya tarik tersendiri bagi para investor untuk mau berinvestasi di Indonesia, karena hal tersebut
merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dalam menciptakan iklim investasi yang baik.
Semakin nyaman dan transparantnya kemudahan iklim berpolitik di Indonesia sebagai
negara berkembang yang maju, membuat berbagai kalangan tertarik untuk bergabung dan tidak
sedikit yang berbondong-bondong untuk mencalonkan diri dan ikut serta mengisi kursi
pemerintahan walaupun status dan latar belakang mereka belum sepenuhnya dikenal baik oleh
masyarakat luas.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh
penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah
dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang dimaksud mencakup(8):
1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota
Pilkada atau pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 masih setahun lagi. Namun
persaingan sudah mulai terasa sejak dini. Latar belakang para kandidat pun beragam (namun
hingga naskah ini diturunkan, setidaknya ada beberapa nama yang patut jadi perhatian). Latar
belakang mereka pun macam-macam(9)
.
(10)
http://efekgila.com/kandidat-calon-gubernur-dki-jakarta-2017/ 12
Berikut 6 Kandidat yang dinilai masih memungkinkan untuk berada pada kursi Calon
Gubernur DKI Jakarta:
1. Basuki Tjahaja Purnama(10)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan dirinya akan maju di Pilgub DKI 2017.
Alasan untuk maju lagi adalah untuk membuktikan bahwa dirinya masih berpeluang menang.
Ia masih menjadi salah satu kandidat calon gubernur terpopuler seperti hasil survei Center of
Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis, Senin (25/1).
Menurut Peneliti CSIS Arya Fernandes, tingkat popularitas mantan Bupati Belitung Timur
yang akrab disapa Ahok itu mencapai 94%, mengungguli 12 nama calon lain. Hal itu ia
sampaikan dalam diskusi bertema “Menakar Peluang Ahok Maju Sebagai Calon Independen”
di Press Room Balai Kota. Ia menyarankan Ahok lebih baik maju dari jalur independen.
Karakter Ahok sulit dikompromikan dengan partai politik. Ia tidak akan terbelenggu dengan
berbagai deal dari partai. Arya yakin, Ahok akan mampu mengumpulkan 750 ribu KTP
berikut formulir dukungan warganya.
2. Ridwan Kamil(10)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pencalonan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil
pada Pilgub DKI 2017, meskipun belum disampaikan secara resmi. Makin banyak calon,
otomatis pesta demokrasi di Ibu Kota bertambah meriah.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Slamet Nurdin mengatakan, Ridwan Kamil
memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibanding Ahok. Oleh karena itu, Ridwan atau
biasa dipanggil Emil, punya kesempatan besar bertarung melawan Ahok.
3. Sandiaga Uno(10)
Anggota Fraksi Parta Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik
menyebut, nama pengusaha sekaligus pengamat ekonomi, Sandiaga Uno, cocok menjadi
Calon Gubernur DKI. Taufik meyakini Gerindra akan segera merekomendasikan Sandiaga
guna menandingi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
(10) http://efekgila.com/kandidat-calon-gubernur-dki-jakarta-2017/
(11) http://www.lensaindonesia.com/2016/03/10/djan-faridz-jadi-cagub-dki-haji-
lulung-akan-dapat-dukungan-rakyat.html
13
4. Tantowi Yahya(10)
Salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Golkar, Tantowi Yahya,
mengaku sudah menghabiskan lebih dari Rp 1 miliar untuk membiayai pencalonannya.
Tantowi mengaku mengantongi mandat untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dari
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Karenanya, ia siap dalam Pilgub DKI tahun
depan.
“Pak Ical telah mendeklarasikan saya sebagai calon gubernur dari Partai Golkar untuk
pilgub DKI tahun 2017. Sebagai orang yang diberi mandat, tentunya saya harus hitung-
hitungan dulu,” kata Tantowi di sela acara temu konstituen di Jalan Pahlawan, Kebun
Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (2/1).
Ia menyadari untuk mendapatkan kursi DPR di Dapil DKI III saja cukup sulit. Tapi ia
tidak gentar bertarung untuk dalam pilgub DKI. Realitas ini membuat Tantowi berhitung
dengan cermat. Kalau maju sebagai calon gubernur, harus menang. Wajar jika ia rajin
melakukan penjajakan ke kantong-kantong masyarakat untuk melihat langsung
bagaimana aspirasi mereka sesungguhnya.
5. Tri Rismaharini(10)
Nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga menjadi salah satu sosok yang santer
diberitakan menjadi lawan berat Ahok. Risma masih menjadi tokoh dengan elektabilitas
tinggi, sekalipun disandingkan dengan Ahok dan Ridwan Kamil.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berpotensi menjadi kendaraan bagi
Risma. Apalagi ia memang menjadi salah satu kader terbaiknya. Hal ini disampaikan
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P DKI, Gembong Warsono.
Namun, Gembong juga memberitahu jika keputusan pemilihan Risma, pada akhirnya ada
di tangan Risma sendiri. Apakah Risma mau atau tidak ditarik ke Ibu Kota untuk
memperebutkan kursi DKI 1.
6. Haji Lulung(11)
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz
meyakini, sebagai kandidat calon Gubernur DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji
(12)
http://kupang.tribunnews.com/2016/03/11/ partai-nasdem-tidak-menyesal-
mendukung-ahok
(13) Jessi Carina. PKB DKI: Dari Dulu, Ahok Sudah Masuk ke dalam Penjaringan Kita.
2016. Kompas.com
14
1. Partai Nasdem (12)
Tidak memiliki calon Gubernur, namun secara sukarela mendukung Basuki Tjahaya
Purnama (Ahok) untuk kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 –
2022.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP NasDem) Akbar Faizal
menyatakan partainya tidak menyesal mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Akbar mengakui Ahok
cenderung menyampaikan ucapan yang tegas, keras cenderung kasar namun seharusnya
melihat sikap Ahok dari sudut pandang lain.
"Mengapa kita tidak menetapkan sikap Ahok ini sebagai garis demarkasi baru?" ujar
anggota pria asal Sulawesi Selatan itu. "Ini bukanlah hina bagi kami, kejujuran kok
dianggap hina? Justru kami mengajak diri memahami semua peristiwa ini sebagai cermin
sekaligus otokritik sebagai sebuah parpol," tegas Akbar.
Akbar menyatakan gerakan penyerahan KTP mendukung Ahok untuk memenuhi syarat
sebagai calon independen harus dipandang sebagai "cubitan" keras bagi partai politik.
Secara etika: (Sindo News.com: Etika Tak Bisa Jadi Alasan Makzulkan Ahok) Meski
etika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kurang baik, tetapi hal itu
tidak bisa menjadi alasan untuk memakzulkannya. Karena, etika tidak bisa diangketkan.
Menurut penulis, Partai nasdem sudah beretika saat mulai memiliki pandangan bijaksana
seperti itu.
2. Partai Kebangkitan Bangsa(13)
Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas tidak membantah
pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal dukungan PKB terhadap
Basuki.
Namun, Hasbi mengatakan, masih ada serangkaian proses yang harus ditempuh untuk
memastikan dukungan terhadap Ahok. Sebab, PKB sampai saat ini masih dalam proses
penjaringan.
(14)
http://www.pks.or.id/content/pks-dukung-program-pro-rakyat-gubernur-sulut-olly-
dondokambey
15
Hasbi juga mengatakan bahwa partainya tidak sedang memusingkan apakah akan
mengusung atau sekadar mendukung. Partai koalisi pun sampai saat ini belum dicari.
Mereka hanya fokus pada penjaringan demi mencari orang yang menurut mereka paling
baik.
Secara etika: (Pos Kupang: Partai Politik Mulai Lirik Elektabilitas Ahok) PKB yang
mulai terlihat akan mendukung Basuki. Gelagat itu dapat dibaca lewat mulai masuknya
nama Ahok yang bersaing ketat dengan musisi Ahmad Dhani dalam penjaringan bakal
calon gubernur dari PKB. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta
Hasbiallah Ilyas, mengungkapkan nama Ahok sangat kuat di tataran pengurus anak
cabang (PAC) PKB atau setara tingkat kecamatan.
"Bukan kuat lagi, sangat kuat," kata Hasbiallah di Jakarta, Kamis 17 Maret 2016 lalu.
Padahal, Dhani sebelumnya sudah mengklaim dirinya didukung penuh oleh PKB untuk
menjadi calon gubernur. Namun saat ini, lanjut Hasbi, PKB masih melakukan survei
ulang untuk menentukan pilihan siapa yang akan didukung.
Menurut penulis, apa yang diputuskan PKB secara umum ini sudah memiliki etika
berpolitik yang baik, tidak soal siapa pribadi yang dipilih partainya sebagai Gubernur,
PKB mempertimbangkan baik-buruknya, tanpa memperbesar perselisihan emosi yang
terjadi antara kandidat yang ditetapkan dengan salah satu anggota partai yang ingin
diangkat sebelumnya.
3. Partai Keadilan Sejahtera(14)
Memfokuskan partainya kepada program Gubernur Sulawesi Utara. Ketua DPW PKS
Sulut, Syarifudin Saafa menegaskan mendukung Program Gubernur Sulut, Olly
Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, jika program OD-SK yang memprioritaskan kepentingan masyarakat maka
PKS akan terus mendukung program tersebut selama periode kepemimpinan berjalan.
(15)
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/12/214753012/alasan-pdip-keluarkan-surat-
dukung-ahok-djarot-sampai-tuntas
16
“PKS akan berada bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur,
Steven Kandou jika programnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, karena itu
sejalan dengan perjuangan visi dan misi PKS”tandas Saafa Kepada Okemanado.com,
Selasa (16/2). Anggota DPRD Kota Manado ini menjelaskan, PKS memiliki 2 Anggota
DPRD di Provinsi dan akan konsisten mengawal dan mendukung program Pro Rakyat
gubernur dan wakil gubernur terpilih, Olly Dondokambey dan Steven Kandou”sembari
mengucapkan selamat atas pelantikan Olly Dondokambey dan Steven Kandou sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Periode 2015-2020.
Secara etika: (Jakarta – KabarNet) Bagaikan duri dalam daging, tidak
mematikan, namun menimbulkan rasa sakit dan tak nyaman. Kurang lebih begitulah yang
dirasakan oleh partai-partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah terkait masih
bercokolnya Partai Keadilan Sejahtera meski sudah diusir secara halus. Dalam beberapa
kali rapat Setgab, PKS tidak lagi diundang. Bendera PKS di Kantor Setgab Koalisi, di
Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat juga sudah dicopot. Namun PKS masih saja “ndableg”
tak mau keluar. Bagi seorang yang peka dan masih memiliki harga diri serta rasa malu,
sebetulnya tanpa diusirpun tindakan tersebut sudah jelas-jelas berarti pengusiran, karena
banyak cara untuk mengusir. Bagi para politisi parpol anggota Setgab Koalisi, PKS
dinilai tidak pantas untuk tetap berada di dalam barisan partai koalisi pendukung
pemerintah. Politisi PKS dianggap tidak santun dalam berpolitik, tidak paham dan hanya
ingin mengambil keuntungan secara ekonomi dan politik untuk kepentingan sendiri dari
keberadaan mereka di koalisi.
4. PDI Perjuangan (15)
Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pereira
memberikan tanggapan mengenai surat edaran yang dikeluarkan partainya pada Jumat
kemarin.
(16)
http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/28/491010/pemilihan-gubernur-dki-
jakarta-partai-golkar-beri-wewen
17
"Surat dari DPP kemarin menginstruksikan seluruh kader di DKI Jakarta tidak memberi
komentar politik menyangkut pilkada, yang membuat situasi terpolarisasi," katanya di
Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2016. Ia mengatakan partainya ingin memberi kesempatan
kepada Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-
Djarot Saiful Hidayat, melaksanakan tugas pemerintahan sampai akhir jabatan dengan
baik. "Ini akan berimbas dan menguntungkan masyarakat," katanya.
Secara Etika: (Sindonews.com: Tidak Etis Jika Parpol Minta Izin ke Teman Ahok) DPD
PDIP Jakarta menyatakan tidak etis bila partai politik pemenang pemilu harus meminta
izin kepada Teman Ahok bila ingin mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) untuk Pilgub 2017 mendatang. Pernyataan ini diutarakan Wakil Ketua
Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI-Perjuangan DKI Gembong Warsono menanggapi
ucapan Ahok yang menyebut PDI-P harus meminta izin kepada Teman Ahok jika ingin
mengusungnya.
Menurut penulis, hal itu (masukan Ahok sebagai calon Gubernur independen)
tidaklah melanggar etika baik norma maupun Pancasila. Mengajukan suatu permintaan
izin bukanlah hal yang dapat membuat seseorang, anggota, maupun sekumpulan
masyarakat bangsa menjadi turun derajatnya. Hanya diperlukan sedikit kerendahan hati
bagi seseorang maupun sekumpulan masyarakat untuk dapat mengajukan permintaan
izin atas suatu permohonan maupun niatan hati yang bertujuan baik (terutama bagi
kepentingan rakyat).
5. Partai Golongan Karya(16)
Partai politik telah menentukan sikap di dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun
2017 nanti. DPP Partai Golkar telah menyerahkan pengambilan sikap untuk pemilihan
Gubernur sepenuhnya kepada DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Golkar akan
mengumumkan siapa yang diusung di Pilgub DKI pada Juni. DPD I Golkar DKI akan
diminta menentukan sikapnya kepada DPP.
(17)
Nibras Nada Nailufar. Ini Strategi Sandiaga Uno Dekati Wong Cilik. 2016.
Kompas.com
18
Secara etika: (Grup Pikiran Rakyat : Golkar Ingin Rebut lagi posisi Gubernur)
Menurut Tatu, salah satu petinggi Golkar, kader Golkar banyak yang mumpuni.
Untuk penentuan siapa yang akan maju di pemilihan gubernur 2017, pihaknya akan
menggunakan tata cara yang ada di partai. Seleksinya dapat dilakukan melalui survei
semua kader yang ada di provinsi, hasilnya DPP yang memutuskan.
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (17)
Pengusaha Sandiaga Uno yang berniat ikut Pilkada DKI 2017, mengaku memiliki
strategi sendiri dalam memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Dia menilai perlu
untuk turun langsung menyapa warga secara rutin. (Baca: Sandiaga Uno Minat
Gunakan Kaskus untuk Kampanye).
"Harus betul-betul menyapa warga dari kelompok akar rumput. Dijadwalkan tujuh
titik setiap hari," kata Sandiaga saat ditemui di kantor Kaskus, Jakarta, Kamis
(17/3/2016). Sandiaga juga berencana turun ke pasar-pasar. Dia menilai pasar sebagai
lokasi yang memungkinkan terjadinya banyak interaksi sosial. "Saya ingin
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga. Soal ketersdiaan pangan dan juga
harga yang melambung tinggi," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke markas Kaskus, Sandiaga Uno menyatakan berulang kali
pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. Ia menilai,
hadirnya teknologi dapat menambah lapangan kerja. Dia pun mengapresiasi Kaskus
yang menghimpun lebih dari 20.000 komunitas dan 300 forum. (Baca: Sandiaga Uno
Dukung Taksi "Online").Sandiaga berharap, akan ada forum terkait pembahasan
bahan pangan di Kaskus nantinya. "Kalau ada forum bawang merah, forum cabai,
forum ayam, forum daging sapi, mudah-mudahan harga bisa terkontrol," kata
Sandiaga. Partai Amanat Nasional (PAN)
Secara etika : (Kompasiana. Politik Penuh Sopan Santun, Moralitas dan Etika) Salah
satu pelajaran berharga bisa dipetik dari langkah politik Ketua Dewan Pimpinan
(18)
Ihsanuddin. PPP Tak Masalah jika Lulung Ingin Keluar dari Partai. 2016.
Kompas.com
19
Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Sosok
familiar itu kerap menegaskan: "kalau semua orang bilang politik itu kotor, maka para
politisi mesti punya sopan santun, moralitas dan etika. Jadi politik ini tergantung
siapa yang menggenggam dan memainkannya." Bahkan ia pernah memilih tidak
terlibat aktif berkampanye walaupun untuk istrinya yang akan menjadi calon legislatif
di Sulawesi Tengah. Selain itu, Longki menyebut bahwa ini adalah bagian dari
caranya memberikan pendidikan politik internal kepada para kader dan simpatisan
Gerindra. Kata dia, "politik itu mesti dewasa dan bermartabat. Mesti penuh sopan
santun. Mesti bermoral dan mesti beretika.” Pada titik ini, Longki menunjukkan
politik yang penuh moral dan etika. Tidak asal libas. Tidak asal ganti. Bahkan ketika
DPC Gerindra Donggala diancam tidak ikut Pemilu lalu, ia tidak serta merta
menyalahkan mereka, ia justru memberi arahan agar DPD mengambil alih masalah
tersebut dan memastikan Gerindra Donggala bisa mengikuti Pemilu. Dan berhasil.
Gerindra Donggala tetap menjadi peserta Pemilu dan meraih kemenangan luar biasa.
Sesekali, kemarahan ditunjukkannya, tapi dasarnya selalu karena ada yang abai atas
kerja dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Tentu saja ini hal wajar.
7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)(18)
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini belum
memutuskan calon yang layak diusung untuk bertarung dalam pilgub DKI Jakarta
pada 2017, termasuk kemungkinan untuk mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok. Namun, jika PPP akhirnya memutuskan untuk mengusung Ahok sebagai calon
petahana, maka tidak boleh ada kader yang mengintervensinya, tak terkecuali Ketua
Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung. Juru
Bicara DPP PPP, Arsul Sani, mengatakan, partainya tidak akan terpengaruh dengan
ancaman Lulung yang mengaku akan keluar dari partai berlambang Kakbah itu.
(19)
Rikho Jansen. Partai Hanura Dukung Ahok Pilgub DKI 2017 Susul Nasdem. 2016.
news.hargatop.com
20
Secara Etika: adalah hak asasi setiap manusia maupun kelompoknya untuk memelih
memiliki calon kandidat pemimpin yang dirasanya pantas ataupun tidak bagi partai
yang diikutinya.
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)(19)
Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani, mendukung Ahok maju lewat jalur
independen. “Dalam satu dua hari ini (akan diumumkan). Arahnya pasti mendukung,”
kata Hanura Miryam S Haryani dilansir dari Kompas hari ini Kamis (17/3/2016).
Partai Hanura punya alasan kuat kenapa akhirnya mendukung Ahok maju di pilkada
2017 nanti. Utamanya karena Ahok memiliki rekam jejak yang sudah ada buktinya.
Selain itu Partai Hanura menilai banyak persoalan Jakarta yang selesai di tangan
Ahok. Apalagi hasil survei Partai Hanura memperlihatkan elektabilitas Ahok di DKI
sangat tinggi.
Secara Etika: (Kabar24.com: Dulu Ngebet Jatuhkan Ahok, Sekarang Partai Hanura
Justru Beri Dukungan) Pernyataan Hanura untuk mendukung Ahok menimbulkan
pertanyaan. Ongen, sapaan akrab Sangaji, dulu merupakan Ketua Tim Angket DPRD
DKI yang berencana melengserkan Ahok dari jabatan DKI 1.
Tim Angket sendiri dibentuk lantaran DPRD DKI menilai Ahok telah melanggar
undang-undang karena mengirimkan draf RAPBD 2015 ke Kemendagri tidak sesuai
dengan pembahasan, selain juga terkait etika seorang Gubernur.
"Ya gak gitu. Bedakan dong posisi saya di partai dan DPRD. Kalau Angket kemarin
kan saya diminta teman-teman dewan. Sekarang kan dapat instruksi partai. Kami kan
harus ikut keputusan DPP," ujarnya sambil tertawa.
(20)
Putri Adityowati. Apa Skenario Partai Islam Hadang Ahok di DKI 2017?. 2016.
Tempo.co
21
Hubungan antara Hanura dan Ahok kembali terjalin setelah perwakilan Partai yang
diinisiasi oleh Wiranto tersebut bertemu dengan Teman Ahok.
"Iya sudah ketemuan. Mereka anak-anak Hebat. Saya salut sama semangatnya. DPD
Hanura akan diskusikan lagi soal dukungan seperti apa," jelasnya.
9. Partai Damai Aceh (PDA)
Partai ini berketerkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
10. Partai Nasional Aceh (PNA)
Partai ini berketerkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
11. Partai Aceh (PA)
Partai ini berketerkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
12. Partai Bulan Bintang(20)
Sejumlah partai berbasis Islam berencana membentuk koalisi dalam pemilihan Gubernur
DKI Jakarta 2017. Skenario ini dibuat untuk menjaring lawan tanding bagi gubernur
inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir
Karding menyatakan wacana ini berkembang dalam pertemuan para pemimpin partai
Islam. “Beberapa pemimpin pernah bahas itu secara informal,” ujarnya, kemarin. Koalisi
partai Islam digagas untuk menyatukan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai
Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.
Keempat partai itu mewakili 25 persen kursi di parlemen. Dengan modal itu, koalisi ini
memiliki cukup tiket untuk mendukung pasangan calon. Rencana pembentukan koalisi
semula diungkapkan bakal calon gubernur dari PKB, Ahmad Dhani. Dhani berpendapat,
koalisi partai Islam akan menjadi sejarah baru dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Sebab,
kata dia, koalisi ini akan menyatukan basis konstituen dari kalangan Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah, dan Masyumi. “Kami gabung dalam satu majelis,” kata Dhani.
(21)
http://www.pemilu.com/partai-keadilan-dan-persatuan-indonesia-pkpi/
22
Secara Etika: adalah hak asasi setiap manusia maupun kelompoknya untuk memelih
memiliki calon kandidat pemimpin yang dirasanya pantas ataupun tidak bagi partai yang
diikutinya.
13. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)(21)
Belum ada info terbaru terkait pendukungan dan strategi partai untuk calon Gubernur
DKI Jakarta 2017-2022.
Secara Etika: adalah hak asasi setiap manusia maupun kelompoknya untuk memelih
memiliki calon kandidat pemimpin yang dirasanya pantas ataupun tidak bagi partai yang
diikutinya.
Partai politik yang ada saat ini semestinya mencontoh Partai Majlis Syuro
Muslimin Indonesia (Masyumi), partai Islam yang menurutnya dalam sejarah paling
demokratis. (Robigusta Suryanto. Agar Beretika dan Bermoral, Partai Politik Disarankan
Contoh Masyumi. 2014. Hidayatullah.com)
“Masyumi (partai Islam) itu lebih demokratis daripada partai yang ada sekarang,”
ucap Burhanuddin Muhtadi saat menjadi pembicara dalam bedah buku yang diadakan di
auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta belum lama ini. Padahal, ia
melanjutkan, petinggi-petinggi atau elit partai Masyumi kebanyakan alumni yang
berpendidikan dari luar atau Barat. Namun mereka tetap lebih bermoral daripada partai
yang ada saat ini.
“Meski banyak berpendidikan Barat, namun etika mereka tetap bermoral,” tambahnya
dengan tegas. Oleh sebab itu, ia berharap agar partai-partai yang ada, khususnya partai
Islam agar dapat mencontoh perjalanan Masyumi. Dan semestinya partai yang ada saat
ini dapat menjadikan Masyumi sebagai salah satu representasi yang utama.
(22)
Thomson Cyrus. Strategi Jitu Ahok, Paksa Lebih Dari 2 Paslon, Yusril Terkunci!
2016. Kompasiana.
23
“Masyumi itu layak untuk dijadikan representasi,” tutupnya.
Perlu diketahui, bahwa partai Masyumi adalah salah satu partai Islam pertama
yang yang lahir pada masa setelah Indonesia merdeka lima tahun. Pada saat itu Masyumi
lahir dari gabungan puluhan ormas Islam. Di antaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama (NU). Namun usia partai ini tidak lama. Hanya lima belas tahun kurang lebih.
Dibubarkan oleh mantan Presiden Soekarno.
4.2. Strategi Memenangkan Diri yang Dilakukan Sebagai Calon Peserta Pada Pemilihan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang Berstatus Tidak Tergabung Sebagai
Anggota Partai
Berikut ini merupakan strategi memenangkan diri sebagai calon peserta pada
pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang berstatus tidak tergabung sebagai
anggota partai:
Telah kita ketahui, hingga saat ini, 17 Maret 2016, calon peserta dalam pemilihan Gubernur
DKI Jakarta 2017 secara independent resmi yang diketahui oleh berbagai pihak dari
keseluruhan warga Jakarta saat ini ialah Bapak Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Tidak
sedikit lawan dari partai politik lain, yang sudah memberikan kode bahwa ia sanggup
mengalahkan Ahok jika head to head dengan Ahok. Jika hal ini yang terjadi, maka akan ada
beberapa kemungkinan seperti:
Pertama, Ahok maju lewat jalur partai, sebelumnya beberapa prediksi yang mengusung
adalah PDIP, Nasdem, Demokrat, Hanura. Lalu di pihak lain, ada kemungkinan
memasangkan Yusril dengan Sandiaga Uno yang didukung oleh Gerindra, PKS, Golkar,
sisanya seperti PAN, PKB, melihat arus. Jika ini yang terjadi, kemungkinan Yusril Sandiaga
memenangkan pilkada DKI besar, sebab pemilih Ahok adalah pemilih dari semua partai yang
nasionalis. Artinya Yusril Sandiaga bisa saja meraup suara dari semua partai yang ada.
Kedua, Menyadari itu,Ahok lalu berhitung dan sudah mengenal, siapa pemilihnya? Pemilih
Ahok adalah masyarakat yang sudah merasakan kepuasan atas kinerja Ahok selama menjadi
Gubernur DKI. Oleh karena pemilih Ahok adalah masyarakat yang sudah
24
puas dengan kinerja Ahok, maka dapat dipastikan mereka sudah fix menentukan pilihan
pada Ahok, siapapun wakil dan isu apapun yang diusung oleh partai lawan, pemilih itu
sudah setia kepada Ahok. Jika demikian halnya, sebenarnya pemilih Ahok itu, sudah
agak susah dirayu, diiming imingi, diarahkan, sebab mereka memilih Ahok bnerdasarkan
track record dan kinerja baik Ahok. Survei terakhir diangka 45% plus minus. Artinya
minimal 40 % penduduk Jakarta sudah firm menentukan suara hanya untuk Ahok. Jika
demikian halnya, Ahok butuh sekitar 10 % plus 1 saja untuk dijaga dan direbut dari suara
yang ada. Angka inilah sebenarnya yang sedang dikalkulasi oleh Ahok. Dimana itu
berada. Oleh karena Ahok sudah memetakan dukungan bagi dirinya, sekaligus sudah
memetakan lawannya. Ahok memulai strategi jitunya, yaitu memecah perhatian para
lawan politiknya. Di saat Ahok sudah fix menentukan calon wakilnya, para lawan
politiknya masih memilih milih dan menimang-nimang siapa yang akan diusung. Saat
lawannya sibuk konsolidasi, Ahok dan Teman Ahok sudah kerja sambil sosialisasi
pasangan. Strategi jitu Ahok tersebut ternyata menguras energi lawan politiknya. Hal ini
yang menyebabkan para kader PDIP kewalahan. Tadinya ingin bersama dengan Ahok,
sekarang seperti dipaksa untuk maju sendiri. Sebab yang kebayakan dari masyarakat
tahu, harga diri PDIP dirasa terlalu tinggi, ia kemungkinan besar akan mengusung paslon
sendiri. PDIP tidak akan mendukung Yusril sebab hal tersebut hanya akan mencelakai
masa depan partai PDIP sendiri. Jika PDIP mengusung paslon sendiri, itu yang
diharapkan Ahok. Suara muslim yang tidak suka dengan dirinya, akan tergerus oleh
paslon PDIP. Semakin baik lagi, apabila PDIP menggandeng partai-partai lain yang
berarti, bisa saja Yusril tidak dapat dukungan partai. Jika demikian halnya, maka Yusril
sudah terkena strategi jitu Ahok. Ahok rela kalah dari paslon PDIP jika PDIP mengusung
Risma atau Ganjar. Asalkan tidak dari Yusril, sebab Ahok dinilai sangat mencintai warga
Jakarta. Jika Jakarta dipimpin oleh Yusril, dirasa bisa dibayangkan kembali bahwa
Jakarta akan seperti jaman Fauzi Bowo. Ahok tidak ingin kinerjanya bersama Jokowi
selama ini rusak kembali. Ahok tidak rela estafet kepemimpinan yang telah dibangun
dengan hati yang tulus, harus mundur kembali di tangan orang yang kurang profesional
menurutnya. Ahok sudah bekerja sebagai gubernur, yang lain masih akan menjanjikan ini
dan itu untuk Jakarta. Ahok sudah fix dengan Heru dan sudah bekerja untuk sosialisasi,
25
peserta lain masih berhitung dan bernego, siapa dapat apa dan siapa akan apa?
Masyarakat Jakarta sudah cerdas, sudah pintar, semua tersaji terbuka di hadapan mereka,
seolah tinggal memilih, menu mana yang mereka akan santap. Masakan yang sudah jadi
atau yang masih mentah?
Secara etika: strategi ini baik dijalankan mengingat tidak ada pihak yang merasa
dipaksakan hak dan kewajibannya untuk membantu pemilihan independen yang akan
dijalankan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Persaingan adalah hal yang normal.
Tim Teman Ahok berupaya menjalani semua strategi yang direncanakan sejauh ini masih
dalam taraf yang wajar.
Jakarta, memalui PEMILU.com, menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 8
tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur calon independen
dinilai sudah cukup baik. Karena itu, revisi UU Pilkada jangan sampai justru menyulitkan
mereka untuk maju dalam Pilkada. “Kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan,
jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup menghalang-halangi calon
independen,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Rabu (16 Maret 2016).
Menurut Pramono, pesta demokrasi di Indonesia melalui pilkada telah mendapat pujian
positif dari dunia internasional. Sehingga peran partai politik diharapkan tidak sampai
mengesampingkan peran perseorangan. Ditambahkannya, calon independen itu
merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi dalam demokrasi. Karena itu, dalam rapat
terbatas mengenai Pilkada, Presiden telah memberi arahan agar setiap kontestan pilkada
mendapat hak yang adil. “Posisi pemerintah sampe hari ini menganggap bahwa hal yang
berkaitan dengan independen sudah cukup diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015,”
pungkasnya.
4.3. Kesesuaian Antara Strategi yang Dilakukan Untuk Memenangkan Diri Sebagai Calon
Eksekutif Tingkat Daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang
Berstatus Sebagai Anggota Partai Maupun Non Partai dengan Kaidah Etika dalam
Berpolitik di Negara Indonesia
(23)
http://www.lirikonline.com/2015/02/moral-dan-etika-dalam-berpolitik-yang.html 26
Fenomena dunia politik Indonesia(23)
sepuluh tahun terakhir ini mengalami
banyak perubahan. Perubahan perpolitikan di Indonesia tidak hanya mengubah watak dan
perilaku para politisi, partai politik, elite politik, dan penguasa, tetapi juga mengubah
persepsi dan paradigma berpikir masyarakat Indonesia tentang memaknai hakikat politik
itu sendiri. Munculnya konflik antar lembaga negara, kasus korupsi hingga terseretnya
pejabat negara karena narkoba dan asusila yang duduk di lembaga legislatif, yudikatif,
dan eksekutif menurut penilaian Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Prof. Dr.
Sudjito, S.H., M.Si., sebagai cermin hilangnya tatanan etika dan moral yang berdasarkan
nilai-nilai Pancasila.Banyak politisi dan pejabat negara yang sudah tidak ada rasa malu
meskipun terindikasi terlibat kasus seolah tenang-tenang saja sambil menunggu proses
hukum positif, mereka tidak memberikan tanggung jawab secara moral dan menunjukkan
rendahnya etika politik.Sudjito menilai demokrasi yang dibangun dalam dunia
perpolitikan saat ini adalah demokrasi yang bebas nilai yang menyebabkan perilaku
politisi dan pejabat Negara jauh dari etika politik. Makna dan esensi demokrasi direduksi
sebagai merebut kekuasaan. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan
penguasa dan lembaga politik. Lembaga politik seperti partai politik bukan lagi
merepresentasikan kepentingan rakyat tetapi merepresentasikan kepentingan partai dan
elite partai. Yang terjadi, elite partai melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan
segala cara. Kemudian, etika dan moral cenderung diabaikan sehingga melahirkan
berbagai sindiran politik seperti politik dagang sapi,politik sapi perah, dan politik
jalanan,politik dinasti. Sehingga politik dimaknai sebagai adu kekuatan dan kepentingan.
Menurut Sudjito, berdemokrasi dan berpolitik Pancasila pada dasarnya tidak hanya
berpegang pada kaidah hukum, tetapi juga lebih pada kesadaran dan kepantasan moral
yang mengedepankan etika nilai-nilai Pancasila. Ironisnya, praktik semacam ini
seharusnya dilaksankan di Indonesia justru dilaksanakan di Negara lain. Di jepang,
misalnya, seorang pejabat tinggi akan mundur karena pertimbangan moral ketika gagal
melaksanakan tugas, mereka seolah lebih menghayati sila kemanusiaan
Oleh karena itu, etika politik harus dijadikan sarana merefleksikan kualitas moral yang
harus dimiliki oleh para pelaku politik dan para penyelenggara negara. Indikasinya dapat
terlihat sampai sejauh mana para pelaku politik dapat memaknai dan melaksanakan etika
27
politik dan demokrasi dalam kerangka Pancasila.Dr. Slamet Sutrisno, mengatakan
demokrasi pancasila adalah konsep demokrasi keindonesiaan yang secara internal
menegaskan ide kerakyatan dan ide musyawarah perwakilan dan diresapi oleh nilai-nilai
eksternal religiusitas, humanitas, kebangsaaan dan keadilan sosial. Sedangkan praktek
politik demokrasi di era reformasi terkesan lebih menganut filsafat demokrasi barat
liberal yakni supremasi mayoritas. Kendati demokrasi itu muncul akibat protes terhadap
ekstrim musyawarah mufakat artifisial rezim orde baru. Dengan ditetapkannya Pancasila
sebagai dasar negara, kehidupan politik memiliki dimensi etis, bukan sesuatu yang
netral. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong warganegara untuk
berperilaku etis dalam politik. Apabila nilai-nilai Pancasila itu dapat ditransformasikan
ke dalam ethos masyarakat, maka akan menjadi pandangan hidup atau Weltanschauung.
Pandangan hidup dapat dilihat sebagai suatu cultural software, suatu perangkat lunak
budaya. Pandangan hidup adalah suatu cara memahami dunia dan kehidupan sosial, suatu
kosmologi masyarakat. Sebagai perangkat lunak budaya pandangan hidup berperan
dalam mengkonstruksikan dunia sosial dan politik. Tetapi pandangan hidup itu selalu
berada dalam kontestasi dan negosiasi dengan pandangan hidup lainnya. Cultural
software dikopi dalam setiap individu melalui sosialisasi, interaksi dan komunikasi.
Fungsi cultural software mirip dengan apa yang disebut Gadamer “tradisi”: tradisi
melengkapi kita dengan pra-pemahaman yang memungkinkan kita membuat penilaian
mengenai dunia sosial Sejauh masyarakat memiliki kopi yang kurang lebih sama, maka
pemahaman budaya mereka adalah pemahaman budaya bersama.
Secara Keseluruhan,dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan (masing-
masing pihak baik yang tergabung dalam partai politik maupun tidak) untuk
Memenangkan Diri Sebagai Calon Eksekutif Tingkat Daerah (Gubernur) Provinsi DKI
Jakarta tahun 2017 dengan kaidah etika dalam berpolitik di Negara Indonesia antara lain
(http://www.lirikonline.com/2015/02/moral-dan-etika-dalam-berpolitik-yang.html):
1. Melalui Partai Politik
Tidak seluruh partai maupun anggotanya secara individu memiliki etika yang baik
dalam bersaing. Partai politik yang memiliki toleransi antar peserta calon kepala
(24)
http://news.detik.com/berita/3166010/pemerintah-isyaratkan-tak-setuju-syarat-
calon-independen-diperberat).(
28
daerah, telah memiliki kesesuaian dalam penerapan kehidupan berpolitiknya dengan
falsafah, etika, dan moral Pancasila di Negara Indonesia.
2. Jakarta, memalui PEMILU.com, menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 8
tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur calon
independen dinilai sudah cukup baik. Karena itu, revisi UU Pilkada jangan
sampai justru menyulitkan mereka untuk maju dalam Pilkada. “Kalau kemudian
katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan
untuk menutup menghalang-halangi calon independen,” ujar Sekretaris Kabinet
(Seskab) Pramono Anung, Rabu (16 Maret 2016). Menurut Pramono, demokrasi
di Indonesia sudah berjalan baik dan mendapat pujian dari dunia internasional
karena peran besar dari partai politik, tapi bukan berarti menutup kesempatan bagi
calon independen berlaga di Pilkada. "Kemarin dalam rapat terbatas Presiden
memberi arahan terhadap persoalan itu. Posisi pemerintah sampai hari ini
menganggap berkaitan calon independen cukup baik diatur dalam UU 8/2015,"
tegas Pramono(24)
.
(25)
http://news.detik.com/berita/3166010/pemerintah-isyaratkan-tak-setuju-syarat-
calon-independen-diperberat).(
29
BAB V
PENUTUP
5.1. Penutup
Krisis kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sedang dihadapi bangsa Indonesia(25)
,
antara lain karena persoalan etika dan perilaku kekuasaan. Silang pendapat, perdebatan,
konflik, dan upaya saling menyalahkan terus berlangsung di kalangan elite, tanpa peduli
dan menyadari bahwa seluruh rakyat kita sedang prihatin menyaksikan kenyataan ini.
Kemampuan membangun harmoni, melakukan kompromi dan konsensus di kalangan
elite politik kita terkesan sangat rendah, tetapi cepat sekali untuk saling melecehkan dan
merendahkan. Padahal untuk mengubah arah dan melakukan lompatan jauh ke depan,
sangat diperlukan kompromi dan semangat rekonsiliasi.
Politik bukanlah persoalan mempertaruhkan modal untuk memperoleh
keuntungan yang lebih besar, sebagaimana diyakini oleh sebagian besar pelaksana money
politics di Tanah Air kita. Politik bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya,
yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat
ditangani dengan memakai rasionalitas. Politik lebih dari pragmatisme, tetapi
mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya karena melibatkan juga rasionalitas nilai-
nilai. Oleh karena hal tersebut, politik lebih dari sekadar matematika tentang hubungan
mekanis di antara tujuan dan cara mencapainya. Politik lebih mirip suatu etika yang
menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang
dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan
kriteria moral.
Apabila kesadaran etika berpolitik sangat rendah maka tantangan yang mungkin
kita hadapi kedepan adalah terjadinya feodalisme maupun kapitalisme dalam politik
Indonesia yang dapat mengakibatkan bahwa kemerdekaan nasional justru memberi
(26)
http://www.lirikonline.com/2015/02/moral-dan-etika-dalam-berpolitik-yang.html 30
rakyatnya dalam ketergantungan dan keterbelakangan. Tantangan ini harus kita
hadapi dengan penuh kesadaran untuk selalu berjuang menentang feodalisme dan
perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kapitalisme. Usaha ini sangat
ditentukan juga melalui perjuangan partai politik. Partai politik hendaknya berbentuk
partai kader dan bukan partai massa, karena dengan partai kader para anggota partai yang
mempunyai pengetahuan dan keyakinan politik dapat ikut memikul tanggung jawab
politik, sedangkan dalam partai massa keputusan politik diserahkan seluruhnya ke tangan
pemimpin politik dan massa rakyat tetap tergantung dan tinggal dimobilisasi menurut
kehendak sang pemimpin partai. Partai politik sebagai pilar demokrasi haruslah selalu
berinteraksi dengan masyarakat sepanjang tahun. Kegiatan sosial kemasyarakatan
merupakan agenda wajib begitu pula sikap cepat tanggap dalam menghadapi musibah
dan bencana.
Para elit politik partai pun sudah seharusnya sering terjun menemui konstituen,
mendengar aspirasi mereka, dan memperjuangkannya. Partai tidak boleh membuat jarak
dengan rakyat. Di sinilah sesungguhnya hakikat dari pendidikan politik yang diterapkan
oleh partai politik dan elitenya. Dengan demikian, maka apapun sikap dan kebijakan
partai tidak akan terlepas dari kehendak masyarakat konstituennya, dan benar-benar
menjadi penyambung lidah rakyat. Sehingga dapat mencegah kehawatiran bahwa partai
hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Kegiatan pencerdasan politik
masyarakat harus terus dipupuk oleh partai politik melalui respon terhadap realitas sosial-
politik. Selain itu berpolitik hendaknya dilakukan dengan cara yang santun, damai, dan
menyejukkan. Kemudian kita juga harus mengembangan sistem multipartai agar
kehidupan politik terhindar dari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada diri satu
orang atau satu golongan saja.
5.2. Saran
Sejumlah politikus(26)
di negara ini terjerat kasus hukum dan sebagian sudah
menjalani hukumannya. Para pejabat publik dan politikus yang terindikasi kasus korupsi
lebih baik mundur. Jangan terus membodohi rakyat dengan mengatasnamakan menunggu
31
proses hukum. Dalam kehidupan selain hukum, juga ada etika yang harus dijaga.
Para Penyelenggara Negara Indonesia jangan selalu berlindung di balik proses hukum
tanpa mempedulikan etika.
Contoh bagaimana politikus senior Jerman yang mundur karena patuh pada etika.
Mantan Kanselir Jerman Barat yang berkuasa puluhan tahun, Helmut Kohl, mundur dari
jabatannya karena menerima uang sebagai ketua umum partai yang berkuasa CDU/CSU
sebesar 8.000 DM saat itu atau hanya sebesar Rp 160 juta. Dana itu bukan untuk
kepentingan pribadinya, tapi masuk ke kas partainya. "Dia pun mundur dengan legowo,”
Mundurnya politisi muda Jerman yang cemerlang dari jabatan Presiden Jerman, Cristian
Wulf, karena mendapatkan kredit rumah dengan bunga keciltapi dia sadar akan resiko
sebagai politisi dan pejabat publik yang tidak boleh melakukan hal-hal yang oleh orang
umum sebenarnya biasa saja. Para Penyelenggara Negara harus mengerti bagaimana
politik itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan etika terlebih amanah
pancasila, tudak bertentangan dan bukan bagaimana pancasila dipolitikkan oleh para
penguasa negara khususnya negara Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
http://www.pustakaskripsi.com/kumpulan-100-judul-judul-skripsi-ekonomi-2559.html
https://rifkaputrika.wordpress.com/2013/03/29/iad/
http://ilmupengetahuan-biologi.blogspot.com/p/apa-perbedaan-filsafat-dan-filosofis.html
https://prezi.com/b8agiqpnvqj4/etika-berpolitik-dalam-berbangsa-dan-bernegara/
http://budisansblog.blogspot.com/2014/02/contoh-etika-politik-atau-cacat-moral.html
http://ilmumedia.blogspot.com/2014/04/analisis-kasus-politik-uang-dalam.html
@medanbisnis (posted at Twitter) 3 Juni 2013
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/06/03/32659/etika-politik-caleg/
https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_politik
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/06/03/32659/etika-politik-
caleg/#.VuUqhfl97IU
http://weloveblitar.blogspot.com/2013/03/pancasila-sebagai-sumber-etika-politik.html
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/15000021/Etika.Politik.Dirusak
http://metrojambi.com/read/2015/09/30/3701/etika-politisi-dan-undangundang-pemilukada
http://efekgila.com/kandidat-calon-gubernur-dki-jakarta-2017/
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/16/21013031/KPU.Syarat.Calon.Independen.dan.Parp
ol.Tak.Bisa.Disamakan
Recommended