View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 45
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
2.1.5 Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pencapaian indikator kinerja kasus illegal fishing yang mendukung sasaran
Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta
Illegal Fishing dicapai dengan adanya beberapa faktor sumberdaya yang berperan
penting diantaranya adanya dukungan pendanaan melalui anggaran baik APBD
maupun APBN. Pada Tahun 2014 Dinas kelautan dan Perikanan telah
menganggarkan dana sebesar 4.347.245.000,- melalui APBD dan sebesar Rp.
582.074.000 Melalui APBN. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Dinas
kelautan dan perikanan juga memiliki 1 unit kapal pengawasan dan dilakukan
dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Pol Air, PPNS juga koordinasi
dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kab/Kota. Selain itu Provinsi Sumatera
Barat mempunyai 23 orang PPNS, yang terdiri 14 orang di Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dan 9 orang di Kab/Kota. Untuk pengawasan langsung di
lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota telah membentuk Kelompok
Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berjumlah 95 kelompok. Pokmaswas ini
bertugas untuk menjaga pelanggaran dan kegiatan-kegiatan yang merusak
sumberdaya kelautan dan perikanan disekitar tempat tinggal mereka.
2.1.6 Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran 1
Untuk mencapai sasaran 1, pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 Program yang dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
Tabel 3.5 . Tabel Program/ Kegiatan yang Mendukung Sasaran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang
mendukung Target
capaian Realisasi
(%) capaian
1. Kasus Illegal Fishing
Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 1. Pengawasan Sumberdaya
Pesisir dan Perikanan ( 3 kali di laut dan 1 kali di perairan umum)
2. Penyediaan Kapal Pengawas (1 unit)
3. Koordinasi Pokmaswas
Tingkat Provinsi Sumatera Barat
4 kali operasi
1 unit
1 kali pertemuan,
4 unit billboard
4 kali operasi
-
1 kali pertemuan,
4 unit billboard
100
44
100
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 46
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
4. Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Nelayan
1 kali pertemuan
1 kali pertemuan
100
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 1. Sosialisasi Melalui Publikasi
Mitigasi Bencana
Komik 600 bh, poster
600 bh
Komik 600 bh, poster
600 bh
100
Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran 1 ( Berkurangnya
kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Illegal Fishing
terdiri dari 2 program yaitu 1). Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan jumlah
dana sebesar Rp. 4.284.245.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 438.587.950,- (10,24%)
dan realisasi fisik sebesar 48,26%, rendahnya capaian realisasi fisik dan keuangan
disebabkan kegiatan Penyediaan Kapal Pengawas tidak terlaksana karena rekanan
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu kontrak yang telah
ditetapkan, sehingga dilakukan putus kontrak. Sedangkan kegiatan lainnya sesuai
dengan target, fisik tercapai 100%. 2). Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana dengan kegiatan Sosialisasi Melalui Publikasi Mitigasi Bencana
yang dukungan dana sebesar Rp. 63.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
62.418.000,- (99,06%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
2.2 Sasaran 2 Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum
Sasaran 2 yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2011 -2015 dan
Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat yaitu “Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir
dan pulau-pulau kecil serta perairan umum dengan indikator kinerja adalah :
1. Luas kawasan konservasi dan rehabilitasi 407.000 Ha
3. Persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik 4,32 (%)
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non
hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 47
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, masyarakat pesisir.
Tujuannya untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan
memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya
secara berkelanjutan, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
2.2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2
sebagai berikut :
Tabel 3.6. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 2
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kategori
1.
2.
Luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (Ha) Persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik
407.000
4,32%
420.265,95
5,41%
103,26 %
125,23 %
Sangat baik
Sangat baik
Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja sasaran 2 ini yaitu:
a. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi
Indikator kinerja luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (Ha) dari taget
407.000 Ha terealisasi 420.265,95 Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar
103,26% (sangat baik),
Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak
akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini
sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap
tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan.
Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru akan mampu memberikan jaminan
dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif
menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan
keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. “Konservasi telah menjadi tuntutan dan
kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi
masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi
masa depan”.
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
Paradigma dan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia
menapaki era baru sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45
tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014. Poin pertama, dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan konservasi,
kini tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat melainkan sebagian telah
terdesentralisasi menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
undang-undang tersebut. Poin kedua, adalah pengelolaan kawasan konservasi
dengan sistem ZONASI, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan
sistem ZONASI. Ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di
dalam Kawasan Konservasi Perairan, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan,
zona pemanfaatan dan zona lainnya. Pencapaian target indikator sasaran ini
dilaksanakan dengan beberapa kegiatan.
Adapun data luasan kawasan konservasi s/d 2014 adalah 420.265,95 Ha
dengan rincian:
No. Kawasan Konservasi Luas (Ha)
1. TWP Pieh 39.900 Ha
2. Mentawai 172.191 Ha
3. Pesisir Selatan 174.894,3 Ha
4. Padang 2.274,96 Ha
5. Pariaman 11.525,89 Ha
6. Padang Pariaman 684 Ha
7. Agam 12.000 Ha
8. Pasaman Barat 6.797 Ha
Jumlah 420.265,95 Ha
Dan rehabilitasi ekosistem sebanyak 54,6 Ha terdiri dari : 1) Rehabilitasi
mangrove dengan luas 37 Ha (Ampang Parak – Surantih Kab.Pesisir Selatan), 2)
Pohon pelindung pantai / cemara dengan luas 5,6 Ha (Sungai Limau Kab. Padang
Pariaman), 3) Transplantasi karang dengan luas 12.00 Ha (Pulau Kasiak, Pulau
Pagang dan Pulau Toran).
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 49
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
a. Capaian Indikator Kinerja Persentase pulau – pulau kecil yang terkelola dengan
baik (%)
Untuk indikator kinerja persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan
baik jumlah pulau-pulau kecil yang terkelola peningkatan capaian tahun 2014 dari
target 4,32% terealisasi sebesar 5,41 % dengan capaian kinerja sebesar 125,23%
(Sangat Baik). Tahun 2014 pulau-pulau kecil yang dikelola yaitu Pulau ujuang dan
Pulau Tangah di Kab. Agam dan Pulau Koroniki di Kepulauan Mentawai. Dengan
terealisasinya 5,41% atau 3 pulau terbuka peluang berinvestasi dan pengembangan
pulau yang telah dipetakan potensinya.
2.2.2. Perbandingan antar Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun
Sebelumnya
Capaian Indikator sasaran 2 ini jika dibandingkan dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2014 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.7. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2011 -2014 No
.
Indikator
Kinerja
2011 2012 2013 2014
Target Realisasi Capaian
%
Target Realisasi Capaian
%
Target Realisasi Capaian
%
Target Realisasi Capaian
%
1.
Luas kawasan
konservasi dan
rehabilitasi (Ha)
- 405.961,79 -
-
407.821,49
-
-
407.880,59
-
407.000 420.265,95 103,26%
2. Persentase pulau-
pulau kecil yang
terkelola dengan
baik (%)
- 1,08 - - 2,16 - - 3,24 - 4,32 5,41 125,23%
Gbr. Penanaman Pohon Pelindung Pantai (Cemara Laut)
Gbr. Penanaman Mangrove
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 50
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
Karena adanya perubahan indikator dari tahun lalu, maka dari tabel di atas
tidak dapat dilihat capaian kinerja sasaran dan tidak dapat dibandingkan antara
tahun 2014 dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, karena indikator kinerja
luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (ha) dan indikator kinerja persentase
pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik pada tahun 2011 sampai dengan
tahun 2013 belum menjadi target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat, tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya melakukan
penghitungan data luas kawasan konservasi dan rehabilitasi serta data pulau-pulau
kecil yang dikelola, Sehingga dari tabel diatas, dapat dilihat adanya peningkatan
luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (ha) dan persentase pulau-pulau kecil yang
terkelola dengan baik. Dan pada tahun 2014 dari taget 407.000 Ha terealisasi
420.265,95 Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,26% (sangat baik) untuk
capaian indikator luas kawasan konservasi dan rehabilitasi, dan dari target 4,32%
terealisasi sebesar 5,41 % dengan capaian kinerja sebesar 125,23% (Sangat Baik)
untuk indikator persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik.
2.2.3 Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Jika realisasi indikator sasaran 2 tahun 2014 dibandingkan dengan target
jangka menengah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah
No. Indikator Kinerja Realisasi
2014 Target
2015 Capaian
1.
2.
Luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (Ha) Persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik
420.265,95
5,41%
409.000
5,41%
102,75%
100,00%
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja luas kawasan
konservasi dan rehabilitasi sampai tahun 2014 sudah terealisasi sebesar 420.265,95 Ha
dengan capaian 102,75% jika dibandingkan dengan target jangka menengah sampai
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 51
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
dengan Tahun 2015 yaitu sebesar 409.000 Ha. Sedangkan realisasi capaian kinerja
persentase pulau-pulau kecil sudah terealisasi sebasar 5,41% dengan capaian sebesar
100% jika dibandingkan dengan target jangka menengah Dinas Kelautan dan
Perikanan sampai dengan Tahun 2015 yaitu sebesar 5,41% sudah mencapai target.
Bila dikaitkan dengan rencana jangka menengah Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015, maka capaian persentase
jumlah pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik s/d 2014 telah tercapai 100%
yaitu sebanyak 10 buah pulau dengan rincian 1). Pulau Panjang, 2). Pulau Pagang,
3). Pulau Pasumpahan, 4). Pulau Bindalang, 5).Puau Babi, 6). Pulau Simakakang,
7). Pulau Nyang-nyang, 8). Pulau Koroniki, 9). Pulau ujuang dan 10). Pulau Tangah.
Jika dibandingkan dengan capaian luas kawasan konservasi dan rehabilitasi
di Kalimantan Selatan sebesar (100%), maka capaian luas kawasan konservasi dan
rehabilitasi Sumatera Barat tahun 2014 masih lebih tinggi ( sebesar 103,26%).
2.2.4. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator sasaran 2, salah satunya
adalah karena didukung oleh Kab/Kota untuk menetapkan atau mencadangkan
kawasan konservasi. Kemudian Provinsi secara rutin melakukan pembinaan bagi
kawasan konservasi yang telah dicadangkan, meningkatkan sosialisasi di kawasan
konservasi pada masyarakat pesisir dan melakukan koordinasi dan melakukan
pendataan yang lebih baik.
Untuk mencapai indikator kinerja diatas diupayakan dengan beberapa
kegiatan yaitu dengan penanaman pohon pelindung pantai di Nagari Pilubang
Kecamatan Sungai Limau Kab. Padang Pariaman sebanyak 1.600 batang bibit
cemara laut. Dan juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi.
Dengan adanya penanaman pohon pelindung ini menjadikan pantai tidak gersang
dan terlindung dari bahaya abrasi pantai. Dan bertambahnya kawasan pesisir yang
rusak pulih kembali. Dari target 10 Ha telah teralisasi 5,6 Ha untuk tahun 2014. Akan
tetapi untuk kegiatan penghijauan pantai dari target 50 Ha selama RPJM 2011 –
2015 secara keseluruhan telah melebihi dari target (60 Ha s/d 2014).
Juga dillakukan penanaman mangrove sebanyak 13.000 batang di Nagari
Ampiang Parak Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan. Dan juga dipasang baliho sebanyak
3 unit di Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan dan Kab.Pasaman Barat dengan hasil
terkelolanya dan terehabilitasinya kawasan pantai dengan penanaman mangrove
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 52
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
yang bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi seta ekosistem mangrove yang
rusak dapat dipulihkan kembali. Bila dikaitkan dengan target RPJM 2011 – 2015
untuk kegiatan rehabilitasi hutan mangrove 50 Ha dengan penumbuhan tahun 2014
sebanyak 13.000 batang telah terealisasi sebesar 47,5 Ha.
Untuk pencapaian target kinerja juga dilaksanakan transplantasi terumbu
karang sebanyak 75 unit (Luasan 500 m2) di Pulau Pagang Nagari Sei. Pinang Kec.
Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan. Dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
yang dilibatkan dalam kegiatan. Juga telah dipasang baliho sebanyak 6 unit yaitu 1
unit di Kota Padang, 1 unit Kab. Pesisir Selatan, 1 unit di Kab. Agam, 1 unit di Kab.
Padang Pariaman, 1 unit di Kab. Pasaman Barat dan 1 unit di Kota Pariaman. Hasil
dengan terlaksana rehabilitasi terumbu karang, sehingga dapat memperbaiki
ekosistem yang sudah mulai rusak dan bertambahnya luasan tutupan terumbu
karang. Untuk rehabilitasi terumbu karang sebesar 15 Ha sampai 2014 telah
terealisasi s/d 2014 sebesar 18,5 Ha atau lebih dari target RPJM.
Untuk pencapaian target kinerja diatas hal-hal yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
a. Restocking perairan umum yaitu telah ditebarnya 360.000 ekor bibit ikan mas
dan nila di perairan umum lubuk larangan di 10 Kab/Kota.
b. Terbinanya kelompok pengelola kawasan konservasi lubuk larangan dan
terkelolanya lingkungan perairan umum sehingga pelestarian ikan terutama ikan
asli/endemin dapat terlaksana.
c. Pembuatan reservaat di perairan umum Danau Singkarak dan penyusunan draf
Pergub yaitu tersedianya reservaat di Danau Singkarak di Kelompok Pokmaswas
Saiyo Sakato Kab. Solok sebanyak 1 unit. Dan saat ini telah meningkatkan
populasi ikan disekitar lokasi reservaat yang sebelumnya tidak ada, dan juga
meningkatkan jumlah jenis-jenis ikan yang ada. Disamping itu dengan adanya
reservaat mengurangi intensitas kegiatan illegal fishing karena lokasi ini dijaga
oleh Pokmaswas Sakato. Tersedianya draf pergub sebanyak 2 draft pergub
(adanya penggabungan 3 draft pergub menjadi 1 draft atas arahan biro hukum)
Terdistribusikannya buku Perda sebanyak 100 eksp ke instansi terkait.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja
persentase pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik yaitu dengan
meningkatkan pendataan potensi pulau-pulau kecil yang ada di Sumatera Barat,
meningkatkan peluang pengembangan terhadap pulau kecil yang telah
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 53
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
diidentifikasi potensinya dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
serta meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota.
Untuk pencapaian target kinerja diatas, juga dilakukan dengan pengelolaan
dan penataan pulau- pulau kecil seperti rehabilitasi terumbu karang di pulau-palau
kecil yang telah ditetapkan sistem pengelolaannya melalui keputusan kepala Daerah
Kabupaten/Kota seperti pendataan potensi pulau-pulau kecil yang ada di Sumatera
Barat, meningkatkan pengembangan sarana dan prsarana yang dibutuhkan,
melakukan rehabilitasi lingkungan serta meningkatkan koordinasi intensif dan
terintegrasi dengan Kabupaten / Kota dan Instansi terkait.
2.2.5. Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya penataan dan
pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan
umum dapat dicapai dengan adanya beberapa faktor sumberdaya yang berperan
penting diantaranya adanya dukungan pendanaan melalui anggaran baik APBD
maupun APBN. Pada Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan telah
menganggarkan dana sebesar Rp. 1.538.925.000,- melalui APBD dan sebesar Rp.
1.500.000.000 melalui APBN. Selain itu juga ada kelompok masyarakat yang ikut
mengelola kawasan konservasi dan rehabilitasi di Kabupaten Kota
2.2.6. Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran 2
Untuk mencapai sasaran 2, pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 4 Program dilihat pada tabel dibawah
ini:
Tabel. 3.9 Program / Kegiatan yang mendukung Sasaran
Sasaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target
capaian Realisasi
(%) capaian
SASARAN II
Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan
1. Luas Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi (Ha)
2. Jumlah pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik (pulau)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
1. Pembuatan Reservaat di Perairan Umum DanauSingkarak dan Penyusunan Draf Pergub
Program Pengelolaan dan
1 Reservat, 1 draft
pergub
1 Reservat, 1
draft pergub
100
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 54
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1. Penanaman Pohon
Pelindung Pantai
2. Sosialisasi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove
3. Rehabilitasi Terumbu
Karang Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1. Restocking Perairan
Umum
2. Pembinaan Kawasan
Konservasi Lubuk Larangan
Program Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1. Koordinasi,Sinkronisasi
dan Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi Nelayan
2. Peningkatan Kelembagaan Perempuan Pesisir
1.600 btg, Kab. Pd.
Pariaman, 2 unit Baliho
13.000 btg, 1 kali
sosialisasi, 2 unit Baliho
Penanaman
400m2 Terumbu Karang
150.000 ekor ikan
mas, 210.000
ekor ikan Nila, 2 unit
Baliho
Pertemuan pembinaan 1 kali, 3 unit
Billboard
Pertemuan Tim teknis 3
kali, tim penyuluh 2
kali, dengan kab/kota 5
kali
Pertemuan 3 kab/kota
1.600 btg, Kab. Pd.
Pariaman, 2 unit Baliho
13.000 btg, 1 kali
sosialisasi, 2 unit Baliho
Penanaman
400m2 Terumbu Karang
150.000 ekor ikan
mas, 210.000
ekor ikan Nila, 2 unit
Baliho Pertemuan pembinaan 1 kali, 3 unit
Billboard
Pertemuan Tim teknis 3
kali, tim penyuluh 2
kali, dengan kab/kota 5
kali
Pertemuan 3 Kab/Kota
100
100
100
100
100
100
100
Recommended