2 solusi korupsi indonesia

Ada banyak teori yang dapat membasmi korupsi dan menjadi solusi yang dapat di

aplikasikan di Indonesia, namun solusi yang saya pandang memiliki kemungkinan

terbesar dapat berhasil untuk membasmi korupsi di Indonesia adalah pembentukan badan

anti-korupsi yang independen. Badan ini sebenarnya sudah terbentuk di Indonesia yaitu

Komite Pemberantasan Korupsi, namun pada pelaksanaannya KPK mengalami berbagai

hambatan dan tantangan dari pihak luar maupun pihak dari dalam pemerintahan

Indonesia sendiri. Solusi untuk dapat memberantas korupsi dengan lebih efisien di

Indonesia adalah menghilangkan pengekang-pengekang KPK dan mendukung usaha

KPK dalam menyelidiki dan menekan adanya prilaku korupsi, yang pertama adalah

memperbaiki prosedur pengangkatan kepala KPK, meningkatkan sumberdaya, menjamin

kesejahteraan pegawai KPK, dan melindungi berbagai informasi yang di dapat KPK.

Solusi ini saya pilih karena KPK pada masa awal pembentukannya terbukti sesuai dengan

kultur hukum di Indonesia karena mendapat dukungan yang sangat luas dari masyarakat

Indonesia, hal ini dapat dengan mudah kita lihat dari dukungan masyarakat saat

pemimpin KPK yaitu Bibit S R dan Chandra M Hamzah yang di tahan oleh pihak

kepolisian. Solusi ini jika dilihat melalui struktur hukum di Indonesia maka KPK

seharusnya bisa menjadi solusi yang efektif karena KPK telah menjadi institusi

independen yang memiliki sumberdaya yang dapat mendukung kinerja KPK tersebut.

KPK juga memiliki tokoh-tokoh yang di percaya oleh masyarakat memiliki integritas

dalam memberantas korupsi namun KPK mengalami halangan dalam perkembanganmya

jika dilihat dari struktur hukum adalah adanya lembaga perangkat hukum yang menurut

saya merasa terganggu dan ingin menghalangi kinerja KPK. Adanya KPK membuat

lembaga perangkat hukum lain kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan hal ini

membuat lembaga hukum tersebut menyerang balik para aparat KPK melalui jalan

hukum.

Solusi lain yang saya pandang ampuh untuk memberantas korupsi adalah

mengembangkan tata pengelolaan keuangan yang sehat, sistem akunting yang efisien dan

terjadwal, yang dikombinasikkan dengan sistem pengawasan profesional terjadwal oleh

auditor intern dan auditor independen. Sistem akunting yang buruk akan menghambat

auditor menjalankan tugasnya karena dapat mengaburkan "jejak audit" yang diperlukan

auditor untuk mencari hal-hal yang tidak wajar dalam catatan keuangan dan menentukan

siapa penanggung jawabnya. Solusi ini merupakan solusi efektif untuk mencegah dan

menekan prilaku korupsi di pemerintahan Indonesia dan sudah sesuai dengan struktur

hukum yang ada di Indonesia, adanya BPK sebagai institusi pengawas keuangan di

Indonesia dan kebijakan-kebijakan hukum yang tertuang dalam undang-undang di

Indonesia saya pandang sudah cukup untuk membasmi korupsi, namun pada

pelaksanaannya terjadi banyak penyelewengan, karena itu pemerintah harus mendorong

disiplin dan kinerja badan ini sehingga badan ini dapat bekerja secara efektif. Kultur

hukum yang ada di Indonesia sebenarnya sesuai dengan solusi ini karena sikap

masyarakat yang kritis dan budaya masayarakat di Indonesia yang perduli dan dapat

mengawasi jalannya BPK di Indonesia.

Daftar pustaka

strategi memberantas korupsi: elemen sistem integritas nasional. Jeremy pope.

Jakarta. 2007. Yayasan obor Indonesia