View
14
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
~ 1 ~
BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu
membentuk Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta
Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
1
SALINAN
~ 2 ~
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA,
TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan,
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
Pertanahan, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
~ 3 ~
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat; 1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Bina Marga; 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
d. Bidang Bina Konstruksi;
1. Seksi Pengaturan; 2. Seksi Pemberdayaan;
3. Seksi Pengawasan;
e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban;
3. Seksi Pertanahan;
f. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman;
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP;
3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan;
g. Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan;
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
h. Jabatan Fungsional.
i. UPT Dinas
(2) Bagan susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan
Rakyat berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung
~ 4 ~
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, pertanahan, dan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga,
bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan
kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga,
bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana
dan utilitas umum;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya
dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana,
sarana dan utilitas umum; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merumuskan program kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata
Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Bina Marga,
Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat; c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Dinas;
e. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar; f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas kepada setiap SKPD
yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh
hasil kerja yang optimal; g. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
i. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian,
~ 5 ~
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; j. merumuskan kebijakan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata
ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan
perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum; k. melaksanakan kebijakan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata
ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan
perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan
permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas
umum; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dinas, dan memberikan
saran pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 5
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas terkait kegiatan penyusunan
perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian dan hukum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. koordinasi penyusunan rencana dan program di lingkungan dinas;
b. koordinasi penyusunan anggaran di lingkungan dinas; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan
dinas;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Sekretariat; e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau
menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; g. melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran
di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan, penyuluhan,
dan pengembangan usaha peternakan dan perikanan; h. melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
i. melakukan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan
~ 6 ~
dinas; j. melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
k. melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian
yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana
program dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di
bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan, penyuluhan, dan
pengembangan usaha.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sehingga
berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyusunan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
dan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan, penyuluhan, dan pengembangan usaha;
i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di;
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
l. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
statistik;
m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja;
o. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan, perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian, dan
penerbitan surat perintah membayar, serta gaji pegawai;
p. melakukan administrasi keuangan; q. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan
dokumen keuangan;
~ 7 ~
r. melakukan penyusunan laporan keuangan; s. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
gantirugi; t. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
u. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi
barang; v. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
w. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 7
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, tata
usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta
ketatalaksanaan.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaianuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyusunan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
h. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai; i. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
j. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai; k. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
l. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan; p. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran
pertimbangan kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan perumusan
~ 8 ~
kebijakan; q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai
dengan tugasnya.
Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga
Pasal 8
(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
bina marga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang perencanaan dan pengawasan, pembangunan dan peningkatan, dan pemeliharaan
jalan dan jembantan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengawasan,
pembangunan dan peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembantan;
c. pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan dan
pengawasan, pembangunan dan peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembantan;
d. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang perencanaan
dan pengawasan, pembangunan dan peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembantan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
Seksi sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Bidang Bina Marga;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melaksanakan penyusunan anggaran Bidang Bina Marga;
h. melaksanakan penyusunan perencanaan dan pemrograman pembangunan jalan dan jembatan;
i. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
j. melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan;
k. melaksanakan pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan;
l. melakukan penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga, dan
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
~ 9 ~
dengan tugasnya.
Pasal 9
(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan
jalan dan jembatan;
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Jalan dan Jembatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas; f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan; h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan
dan pengawasan jalan dan jembatan
i. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan dan pemrograman pembangunan teknik pembangunan dan preservasi
jalan dan jembatan;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dan jembatan dengan sistem moda transportasi
bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
l. menyiapkan bahan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi; m. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan;
n. menyiapkan bahan pelaksanaan audit keselamatan jalan dan
jembatan serta leger jalan; o. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, dan
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 10
(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis
serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan
peningkatan jalan dan jembatan.
~ 10 ~
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan
Jalan dan Jembatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pembangunan
dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembangunan
dan peningkatan jalan dan jembatan;
i. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
j. melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen
pengadaan; k. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan
jembatan;
l. melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
m. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan
jembatan; n. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas
Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, dan
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai
bahan penyusunan kebijakan; dan o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 11
(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai; a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sehingga
berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
~ 11 ~
menandatangani naskah dinas; f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemeliharaan
jalan dan jembatan
i. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;
j. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
k. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan
jembatan; l. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi
pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
m. melakukan penanganan pemanfaatan bagian-bagian jalan; n. melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan
preservasi;
o. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan memberikan saran
pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan penyusunan
kebijakan; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Bina Konstruksi
Pasal 12
(1) Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina konstruksi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan bina konstruksi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan bina konstruksi; c. pemberian bimbingan teknis di bidang pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan bina konstruksi;
d. pemantauan dan evaluasi di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan bina konstruksi; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) uraikan sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Konstruksi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Bina Konstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Bidang Bina
Konstruksi; e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
~ 12 ~
menandatangani naskah dinas; f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melaksanakan penyusunan anggaran Bidang Bina Konstruksi;
h. menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi; i. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah
kabupaten;
j. menerbitkan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
k. mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bina Konstruksi,
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 13
(1) Seksi Pengaturan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi
di bidang pengaturan jasa konstruksi.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan
sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaturan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengaturan sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengaturan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pengaturan;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Pengaturan;
h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang
pengaturan jasa konstruksi; i. melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan jasa konstruksi;
j. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan
peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang
jasa konstruksi; k. menyusun laporan hasil dan pendokumentasian pelaksanaan tugas
Seksi Pengaturan, dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 14
(1) Seksi Pemberdayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan
sebagai berikut :
~ 13 ~
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pemberdayaan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pemberdayaan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas; f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran
Seksi Pemberdayaan; h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
Pemberdayaan;
i. menyiapkan bahan pembinaan jasa konstruksi; j. melakukan pelatihan jasa konstruksi;
k. melakukan penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa
konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi;
l. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Pasal 15
(1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi
di bidang pengawasan jasa konstruksi.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan
sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengawasan Pengawasan sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pengawasan; e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan;
h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang
Pengawasan; i. menyusun dokumen pengawasan teknis terkait jasa konstruksi;
j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan oleh jasa
kontruksi; k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penyelenggaraan jasa konstruksi;
l. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas
~ 14 ~
Seksi Pengawasan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya. gian Kelima
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Pasal 16
(1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan
evaluasi di bidang tata ruang dan pertanahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang tata ruang, dan
pertanahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, dan pertanahan;
c. pemberian bimbingan teknis di bidang tata ruang, dan pertanahan;
d. pemantauan dan evaluasi di bidang tata ruang, dan pertanahan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diuraikan sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
pengaturan penataan ruang;
h. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
i. merumuskan dan melaksanakan pemanfaatan ruang;
j. merumuskan dan melaksanakan pembinaan penataan ruang; k. memfasilitasi kerjasama penataan ruang;
l. memberikan rekomendasi penerbitan izin lokasi dalam 1 (satu)
daerah kabupaten; m. menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
n. menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
o. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam
daerah kabupaten;
p. menetapkan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten; q. menyelesaikan masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
r. memberikan rekomendasi penerbitan izin membuka tanah;
s. merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah
~ 15 ~
kabupaten; t. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 17
(1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan
serta evaluasi di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan sehingga berjalan
lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pengaturan dan
Pembinaan; e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Pengaturan dan Pembinaan tata ruang;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidangpengaturan dan
pembinaan i. melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap
penyelenggaraan penataan ruang;
j. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian
penyelenggaraan penataan ruang; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan
Pembinaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Pasal 18
(1) Seksi Pengendalian dan Penertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan
serta evaluasi di bidang pengendalian dan penertiban tata ruang.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Penertiban
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengendalian dan Penertiban sehingga berjalan
~ 16 ~
lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengendalian dan Penertiban untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pengendalian
dan Penertiban;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Pengendalian dan Penertiban;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian
dan penertiban tata ruang i. menyusun dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
j. menyusun dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta
pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
k. menyusun dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan
ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
l. menyusun dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
m. melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang; n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan
penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
o. koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang; p. Operasionalisasi PPNS penataan ruang;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pengendalian dan Penertiban, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 19
(1) Seksi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pertanahan.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pertanahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pertanahan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pertanahan;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas; f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi
Pertanahan; h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pertanahan;
~ 17 ~
i. melaksanakan perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
j. melakukan inventarisasi, pengendalian penguasaan, penggunaan
tanah, dan bangunan tanah; k. menyiapkan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa
tanah;
l. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan
kepada masyarakat; m. melaksanakan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan
pengadaan tanah;
n. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
o. melaksanakan kebijakan redistribusi tanah;
p. melaksanakan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang tanah ulayat
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
s. melakukan inventarisasi tanah kosong;
t. melaksanakan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai
system dan prosedur yang berlaku; u. menyiapkan bahan perumusan rencana penggunaan tanah yang
hamparannya dalam daerah kabupaten;
v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keenam Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman
Pasal 20
(1) Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang tata ruang dan pertanahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman mempunyai
fungsi:
(1) pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan penertiban, dan pertanahan;
(2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pembinaan,
pengendalian dan penertiban, dan pertanahan; (3) pemberian bimbingan teknis di bidang pengaturan dan pembinaan,
pengendalian dan penertiban, dan pertanahan;
(4) pemantauan dan evaluasi di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan penertiban, dan pertanahan;
(5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya dan Kawasan
Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
~ 18 ~
Seksi sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Bidang Cipta Karya
dan Kawasan Permukiman;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
h. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
i. mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
j. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di
kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
k. mengelola dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
l. mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
m. mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik regional;
n. memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman; o. menyusun penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
p. melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten;
q. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas
Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 21
(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan
serta evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
~ 19 ~
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi
Perencanaan dan Pengendalian;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan
dan pengendalian;
i. menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan
yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; j. mensinkronisasikan program-program keciptakaryaan;
k. melakukan fasilitasi kepada Pemerinatah Daerah Kabupaten dalam
penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; l. melaksanakan penyusunan RPI2JM bidang cipta karya tingkat
provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang cipta karya
tingkat kabupaten; m. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap
pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 22
(1) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air minum
dan penyehatan lingkungan permukiman.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan SPAM dan PLP
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengembangan SPAM dan PLP sehingga berjalan
lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan SPAM dan PLP untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pengembangan SPAM dan PLP;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas; f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi
Pengembangan SPAM dan PLP; h. mengelola dan mengembangkan system pengelolaan air minum lintas
Daerah Kabupaten;
i. mengelola dan mengembangkan system air limbah domestic regional; j. mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung
langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
~ 20 ~
dengan tugasnya.
Pasal 23
(1) Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang penataan
bangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan
pengembangan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan Kawasan
Permukiman sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan Kawasan
Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Penataan
Bangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang Penataan
Bangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman;
i. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
j. melakukan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis
Daerah Kabupaten; k. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
l. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan
strategis; m. melakukan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
n. menyusun dan menyempurnakan PHD tentang perizinan
pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; o. menyusun rencana kawasan permukiman;
p. menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
q. pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada Daerah Kabupaten;
r. memberdayakan masyarakat dalam rangka mencegah perumahan
dan kawasan permukiman kumuh; s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penataan
Bangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman, dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan penyusuan kebijakan; dan
t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya
~ 21 ~
Bagian Ketujuh
Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Pasal 24
(1) Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan
rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang pendataan dan
perencanaan, penyediaan dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan dan perencanaan,
penyediaan dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi; c. pemberian bimbingan teknis di bidang pendataan dan perencanaan,
penyediaan dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi;
d. pemantauan dan evaluasi di bidang pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas; f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
h. memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten; i. memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan;
j. memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
k. menyelenggarakan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
l. menyusun petunjuk teknis tentang sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan
utilitas umum tingkat kemanpuan kecil; m. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas
Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,
~ 22 ~
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya.
Pasal 25
(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan rakyat,
prasarana, sarana dan utilitas umum.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pendataan dan Perencanaan sehingga berjalan
lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pendataan dan Perencanaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pendataan dan
Perencanaan; e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Pendataan
dan Perencanaan;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pendataan dan
perencanan perumahan rakyat i. melakukan pendataan dan perencanaan penyediaan rumah korban
bencana kabupaten;
j. melakukan pendataan dan perencanaan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
k. melakukan pendataan dan perencanaan penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Kabupaten;
l. melakukan sinkronisasi data pembangunan sarana, prasarana dan
utilitas umum dengan rencana, rancangan dan perizinan; m. melakukan inventarisasi data sarana, prasarana dan utilitas umum
yang telah selesai dibangun oleh setiap orang;
n. melakukan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Pasal 26
(1) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
~ 23 ~
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang penyediaan dan pembiayaan.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan sehingga berjalan
lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas; d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Penyediaan dan
Pembiayaan; e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Penyediaan dan Pembiayaan;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyediaan dan
pembiayaan perumahan rakyat i. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan rumah korban bencana
kabupaten;
j. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
k. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan rumah bagi masyarakat
yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Kabupaten; l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan
permukiman;
m. melakukan pengelolaan pemakaman kota; n. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
(PJU);
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Pasal 27
(1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan rakyat,
prasarana, sarana utulitas umum.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemantauan dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pemantauan dan Evaluasi sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
~ 24 ~
lingkungan Seksi Pemantauan dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menilai hasil dan prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkungan Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi
Pemantauan dan Evaluasi;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pemantauan dan Evaluasi perumahan rakyat;
i. memantau dan mengevaluasi penyediaan dan pembiayaan rumah
korban bencana kabupaten; j. memantau dan mengevaluasi penyediaan dan pembiayaan
rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
k. memantau dan mengevaluasi penyediaan dan pembiayaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan
Daerah Kabupaten;
l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
m. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang sertifikasi
dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,
sarana dan utilitas umum tingkat kemanpuan kecil;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemantauan dan Evaluasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan penyusunan kebijakan; dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional
Pasal 28
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB V TATA KERJA
Pasal 29
(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati. (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.
Pasal 30
(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan
umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan
~ 25 ~
perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam
lingkup masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.
Pasal 32
(1) Kepala Dinas wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan. (2) Sekretaris, para Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas
setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan.
(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan. Pasal 33
(1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
Sekretaris, setiap Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta petunjuk
dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang.
(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin,
mengoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan
memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
(3) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin,
mengoordinasikan setiap Staf masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
Pasal 34
(1) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala. (2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-
masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi berkewajiban
menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
Rincian tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, setelah terlebih
~ 26 ~
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional, masing-masing pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 52), tetap menjalankan
tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan peraturan
bupati ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan
Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 6 Desember 2019
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
ttd
DOLLAH MANDO
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 6 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
ttd
SUDIRMAN BUNGI
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019
NOMOR 39
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum
A.M. FAISAL
~ 27 ~
~ 28 ~
Lampiran Peraturan Gubernur Nomor :
Tanggal :
BAGAN STRUKTUR DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Kepala Dinas
Sekretariat
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Bidang 5 Bidang 3
Bidang 2 Bidang 1
Jabatan Fungsional
Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3
U P T
Bidang 4
Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3 Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3 Seksi 1 Seksi 1 Seksi 2 Seksi 2 Seksi 3 Seksi 3
Recommended