01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara

TINJAUAN UMUM GOVERNANCE

DAN PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA

PANDANGANGOOD GOVERNANCE

KINERJA SUATU

LEMBAGA

SUSTAINABILITY DEMOKRASI

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

YANG BAIK

PENGERTIAN

• Governance diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.

• World Bank: Governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resource for development of society.

• UNDP: Governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.

PENGERTIAN

• World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

• UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara

PENGERTIAN

• Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation)

• Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.

• Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

GOOD GOVERNANCE

• Pemerintahan yang baik• Tata kelola pemerintahan yang baik• Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang

solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank).

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)

• ParticipationKeterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan

• Rule of LawKerangka hukum yang adil & tegaknya supremasi hukum

• TransparencyDibangun atas kebebasan memperoleh informasi

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)

• ResponsivenessCepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

• Consensus orientationBerorientasi pada kepentingan masyarakat

• Equity (Kesataraan)Semua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)

• Efficiency and EffectivenessPengelolaan sumberdaya publik harus berdaya guna dan berhasil guna

• AccountabilityPertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan

• Strategic visionPemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UK/ODA)

• Legitimacy

• Accountability

• Competency

• Penghormatan terhadap hukum/hak asasi manusia

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (OECD)

• Participatory development

• Human rights

• Democratization

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (MTI)

• Transparansi

• Akuntabilitas

• Kewajaran/kesetaraan

• Kesinambungan

ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT

• Dalam dua dekade ini terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional menjadi sistem manajemen publik yang modern.

• Tradisional: kaku, birokratis, hierarkis.

• Modern: fleksibel, akomodatif.

FAKTOR PENDORONG NPM

• Managerialism (Pollit, 1993)

• Market-based public administration (Zhiyong,dan Rosenbloom, 1992)

• Post bureaucratic paradigm (Barzelay, 1992)

• Enterpreunerial government (Osborne & Gaebler, 1992)

KONSEKUENSI NPM

• Perubahan dari orientasi kebijakan menuju orientasi kinerja.

• Tuntutan melakukan efisiensi, cost cutting, dan kompetisi.

• Peningkatan public service

REINVENTING GOVERNMENT(OSBOURNE & GAEBLER 1992)

• Pemerintahan Katalis

Fokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik.

• Pemerintah Milik Masyarakat

Memberdayakan masyarakat daripada melayani• Pemerintah yang Kompetitif

Memberikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

REINVENTING GOVERNMENT

• Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi

Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi

• Pemerintah yang Berorientasi Hasil

Membiayai hasil, bukan masukan• Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan

Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi

REINVENTING GOVERNMENT

• Pemerintahan WirausahaMampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.

• Pemerintahan AntisipatifBerupaya mencegah daripada mengobati

• Pemerintah DesentralisasiMengubah dari hierarki, menuju partisipatif dan tim kerja

REINVENTING GOVERNMENT

• Pemerintah Berorientasi pada Mekanisme Pasar

Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban tersebut

SEJARAH KEUANGAN NEGARAAturan Peralihan UUD 1945

Indische Comptabiliteitswet (ICW Stbl. 1925 N0 448)

Diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6 dan 1955 Nomor 49

Undang-undang No 9 Tahun 1968

Undang-undang No 17 Tahun 2003

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

8 PRINSIP DASAR GOOD GOVERNANCE (WORLD BANK)

1. Partisipasi

2. Tegaknya Supremasi Hukum

3. Transparansi

4. Responsif (kepedulian pada stakeholder)

5. Berorientasi pada konsensus

6. Kesetaraan

7. Efektifitas dan efisiensi

8. Akuntabilitas

Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran

Pertanggungjawaban

UU NO. 5/1974PP NO. 5/1975PP NO. 6/1975Manual

Administrasi Keuangan

Daerah (MAKUDA)

KEPMENDAGRINO.

29/2002

UU NO. 22/1999UU NO. 25/1999PP NO.

105/2000

PERDA POKOK-POKOK PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

PP NO. 58/2005

UU NO. 17/2003UU NO. 1/2004

UU NO. 15/2004UU NO. 25/2004UU NO. 32/2004UU NO. 33/2004PP NO. 24/2005

PERMENDAGRI NO.

13/2006

PERATURAN/ KEPUTUSAN KEPALA

DAERAH

ORDE BARU (SENTRALIS

TIK)

REFORMASI TAHAP I

REFORMASI TAHAP

II

Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Keuangan

PERMENDAGRI NO.

59/2007

PERUBAHAN MENDASAR REFORMASI KEUANGAN NEGARA

• Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara

• Asas-asas umum

• Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

• Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

• Hubungan keuangan pemerintah

• Pelaksanaan APBN dan APBD

• Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara

OBYEK SUBYEK

PROSES TUJUAN

PENDEKATAN DALAM PERUMUSAN KEUANGAN NEGARA

ASAS UMUM DALAM PKN

• Asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas

spesialitas.

• Best practices : akuntabilitas, profesionalitas,

proporsionalitas, keterbukaan dalam PKN, Pemeriksaan

keuangan oleh badan pemeriksa yang independen.

ACUAN : REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA, MEMPERKOKOH LANDASAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN

KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN

PRESIDEN

PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN

KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN

PRESIDEN

CHIEF FINANCIALOFFICER

CHIEF OPERATIONALOFFICER

MELIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA

Hubungan keuangan pemerintah

• Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam

penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter

• Pemerintah pusat wajib mengalokasikan dana

perimbangan kepada pemerintah daerah

• Pinjaman asing harus disetujui oleh DPR

• Hubungan dengan perusahaan swasta, perusda, dan

badan pengelola dana masyarakat, dalam hal keuangan

harus mendapat persetujuan DPR/DPRD

Pelaksanaan APBN dan APBD

• Masalah administratif diatur dalam undang-

undang tentang perbendaharaan negara ( UU

No 1 th 2004)

• Pemerintah perlu menyampaikan laporan

realisasi semester pertama (akhir Juli) kepada

DPR/DPRD

• Pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

• Laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas laporan keuangan

• Penyampaian laporan wajib tepat waktu dan

disusun mengikuti standar akuntansi

pemerintah yang ditetapkan melalui PP

13/04/23 31

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

• SENTRALISASI

• DESENTRALISASI

• DEKONSENTRASI

• TUGAS PEMBANTUAN

13/04/23 32

DESENTRALISASIPENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAH-AN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DEKONSENTRASIPELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERIN-TAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMEINTAH PUSAT DAN/ATAU PERANG-KAT PUSAT DI DAERAH

13/04/23 33

TUGAS PEMBANTUAN

PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA & DESA ATAU DARI PROVINSI/KAB/KOTA KE DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU YANG DISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA, & PRASARANA SERTA SUMBERDAYA MANUSIA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADA YANG MENUGASKAN

34

REFORMASI KEUANGAN DAERAH

Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni :

Discretion Reform Reformasi di bidang keleluasaan pemerintah

daerah dalam mengelola sumber pendapatan

Budget Reform Reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah

Deficit Spending Reform

Reformasi dalam menggunakan dana pinjaman

Strategic Cost Reform

Reformasi dalam strategi pembiayaan.

Di dalam Otonomi daerah dimungkinkan berbagai

Strategi pembiayaan dalam meperoleh dana

dan penggunaanya

35

Reformasi ini menyangkut pemberian keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah

Discretion Reform

Dalam otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 Dan UU No. 25/1999 anggaran yang sudah disetujui DPRD

Tidak lagi harus dimintakan pengesahan Pemerintah daerah di atasnya

Karena memang pemerintahan daerah tidak lagi berjenjang

DPRD juga diberikan kewenangan menentukan

anggaran untuk lembaga legislatif

36

Budget Reform

Perubahan Proses Penyusunan Anggaran

Perubahan Struktur Anggaran

37

Perubahan Struktur Anggaran

Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran

tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran

yang incrementalism

Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi

dan meningkatkan akuntabilitas

38

SEGI POSITIF PERUBAHAN STRUKTUR ANGGARAN

Bilamana terjadi surplus/defisit akan nampak jelas

Memudahkan membuat perhitungan anggaran daerah

Memudahkan dalam melakukan analisis, evaluasi dan pengawasan anggaran (budgetary control)

Memungkinkan pembentukan cadangan melalui transfer

39

AZAS UMUM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Tertib

Taat pada Peraturan Perundangan yang berlaku

Efisien

Efektif

Transparan

BertanggungjawabMemperhatikan Azas Keadilan

Dan Kepatutan

40

DEFICIT SPENDING REFORM

Sampai dengan Orde Baru Pemerintah Tidak Pernah menyatakan terjadi “Deficit”Alasannya menganut anggaran berimbang yang dinamis

Padahal yang terjadi pinjaman yang diterima dicatat sebagai “ Pendapatan”

Sejak Menteri Keuangan Prof. DR. Bambang Sudibyo direformasi, Penempatan Pinjaman tidak dicatat sebagai “Pendapatan” tetapi sebagai “Pinjaman”

41

STRATEGIC COST REFORM

Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost)

Dalam “Pembiayaan” dari Akuntansi diminta untuk mengungkap

Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur

Beban Unit Kerja Mana, Eksekutif (unit Kerja Tertentu) atau Legislatif

Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang Akan Datang (Next Year)

Pos Mana

-Lain-lain

-Biaya Tidak Tersangka

-Sumbangan, Organisasi

42

KONDISI YANG TIDAK MENDUKUNG

Otonomi Daerah dimulai pada tahun 2001 dimana negara sedang mengalami krisisEkonomi (Krisis Multi Dimensional)

Sedang menghadapi gerakan separatis Aceh Merdeka, Maluku, Papua Merdeka,Sehingga “Otonomi” dirancukan dengan “pembagian kedaulatan (Souverignity)

Heterogenitas dalam penyebaran penduduk, kekayaan alam, kualitas penduduk

Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin nasional akibat dari krisis ekonomi dan Korupsi, BLBI- KLBI, Hutang yang menumpuk

Sistem anggaran yang tidak menggunakan “Fund System” sehingga perbaikan system Perencanaan yang agak Sulit

Perencanaan

LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan Pengawasa

n/ Pengendali

an Input Proses Output/Input

Proses Output/Input

Proses Output

Kebijakan Umum APBD

KegiatanAnggaran

APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan

Pelaksanaan APBD

Evaluasi

Kinerja

Hasil Evaluasi

•RPJMD/RKPD•Penjaringan

Aspirasi•Kinerja Masa

Lalu•Asumsi Dasar

• Kebijakan Pemerintah(RPJM/RKP/

Prioritas Pembangunan)

• Prestasi Kerja

• Perda APBD

• Formulir/Dokumen

•Catatan/Register

• Semesteran

•Tahunan

Prioritas & Plafon Anggaran Sementara