Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IIILembaga Administrasi Negara

Samarinda, 2008

Peneliti UtamaSaid fadhil, SIP

PenelitiDr. MeilianaTri Widodo W. Utomo, SH., MA.Ir. H.A. Sirodz, MPDra. H. ernawati sabran, MMDrs. Andi Taufik, M.Si.

Pembantu penelitiDrs. SyahrialSiti Zakiyah, S.Si.Windra Mariani, SHFani Heru Wismono, SERokip Purnomo, SE

SekretariatAndi Wahyudi, SIPRustan A., SPTri Noor Aziza, SPLany Erinda R, S.Sos.Betha Miranti A., SIPMaria APS, S.Sos.Mayahayati K., SEDewi Sartika, SE

Kemitraan dalam konteks kajian ini adalah kerjasama antara pemerintah (daerah) dengan swasta dan/atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik

Kemitraan antara pemerintah dengan swasta dimaksudkan untuk melakukan desain, perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan/atau pengelolaan proyek pada ranah pelayanan publik.

Praktek kemitraan antara pemerintah dan swasta sering juga disebut dengan istilah Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP/P3s) dilakukan karena:

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat

Upaya meningkatkan partisipasi dunia usaha/swasta serta masyarakat dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Upaya percepatan pembangunan di daerah

Mengidentifikasi bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah kota dengan swasta dalam pembangunan daerah

Mengidentifikasi efektifitas dan kendala kemitraan pemerintah kota dengan swasta dalam pembangunan daerah

Mencari pola-pola kemitraan dengan swasta dalam pembangunan daerah yang mungkin diterapkan oleh pemerintah kota di Kalimantan.

Penelitian kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta ini dilakukan di 7 kota yang tersebar di empat provinsi di Kalimantan, yaitu:

1. Kota Samarinda2. Kota Tarakan3. Kota Banjarmasin4. Kota Banjarbaru5. Kota Palangkaraya6. Kota Pontianak7. Kota Singkawang

maps.google.com/

                                             

Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik mengelompokkan pelayanan umum menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Kelompok Pelayanan Administratif2. Kelompok Pelayanan Barang3. Kelompok Pelayanan Jasa

Tiga kelompok pelayanan umum tersebut yang mungkin bisa dimitrakan dengan swasta.

Pemerintah bisa mempertimbangkan dilakukan kemitraan dengan swasta bila satu atau lebih syarat tersebut terpenuhi:

•Pelayanan atau proyek kegiatan tidak bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan finansial atau pengalaman pemerintah •Mitra swasta bisa memberikan manfaat peningkatan kualitas atau level pelayanan yang lebih baik daripada dilakukan sendiri oleh pemerintah•Mitra swasta memungkinkan pelayanan atau proyek kegiatan bisa dilaksanakan lebih cepat daripada dilakukan sendiri oleh pemerintah •Ada dukungan dari pengguna layanan untuk dilibatkannya swasta dalam kegiatan tersebut •Ada peluang kompetisi diantara mitra swasta yang prospektif

•Tidak ada aturan yang melarang pelibatan swasta dalam program kemitraan yang akan dilakukan •Output layanan dapat diukur dan dinilai dengan mudah •Biaya program kemitraan bisa tertutup melalui implementasi biaya pengguna layanan •Proyek kegiatan atau pelayanan memberikan peluang untuk berinovasi •Ada track record kemitraan dengan swasta dan ada peluang untuk mendorong perkembangan ekonomi

• Pemerintah memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance.

• Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Sumber: Richardus Eko Indrajit, Ragam Model Bisnis Kemitraan Pemerintah-Swasta: Sebuah Kunci Sukses Pengembangan E-Government di Indonesia, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, ITB, 3-4 Mei 2006

Bentuk-bentuk pemanfaatan aset daerah menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sewa Pinjam Pakai Kerjasama kemanfaatan Bangun guna serah & Bangun serah guna

• BOO Build Own Operate – Swasta membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas yang dikontrakkan

• BOOT Build Own Operate Transfer – Swasta membangun, memiliki, mengoperasikan, dan menyerahkan kepada pemerintah di akhir kontrak

• BOT Build Operate Transfer – Swasta membangun, mengoperasikan dan menyerahkan kepada pemerintah di akhir kontrak

• BTO Build Transfer Operate – Swasta membangun, menyerahkan kepada pemerintah di awal kontrak dan mengoperasikannya

• DB Design-Build – swasta membuat desain dan membangun sebagai alternatif model procurement

• DBFO Design, Build, Finance, Operate – swasta mendesain, membangun, membiayai, dan mengoperasikan

KEMITRAAN PERAN PEMERINTAH

PERAN MITRA

Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palaran (Pemkot-Pelindo-Samudera Indonesia)

• BOT 50 tahun• Bagi hasil Pemkot 25% net

profit

• Penyedia Lokasi• Regulator• Dukungan akses

• Captive market (Pelindo)

• Investor (swasta)• Pengelola melalui

Special Purpose Company yang dibentuk investor

Perkebunan & Pabrik Minyak Kelapa Sawit (Pemkot-Agricinal)

• Joint venture membentuk perusahaan inti Agri Mitra Bantuas

• Investor• Dukungan akses

• Investor• Pengelola

KEMITRAAN PERAN PEMERINTAH PERAN MITRA

Pengelolaan Parkir (Pemkot-Tribuana Selatan Raya)

• Bagi hasil, fixed income Pemkot Rp 10jt/bln

• Penyedia lahan• Regulator• Dukungan akses

• Investor• Pengelola area• Operasional

(pemungutan)

Pengelolaan Sampah (Pemkot-Tidung bangun Perkasa & Sabar Utama)

• Sistem kontrak waktu tertentu

Sda • Operasional (pengangkutan)

• Pemeliharaan sarana prasarana

Pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I (Pemkot-Camfilo)

• Sistem kontrak 3 tahun

• Bagi hasil, fixed income Pemkot Rp 25 jt/bln

• Pemilik aset• Regulator

• Operasional pengelolaan

• Pemeliharaan

KEMITRAAN PERAN PEMERINTAH PERAN MITRA

Pembangunan Pasar Antasari (Pemkot-Giri Jaladhi Wana)

• Penyedia lahan• Regulator• Dukungan akes dan

perijinan

• Investor• Pengelola

Taman Kota• BOT 50 tahun• Bagi hasil Pemkot,

fixed income Rp14M

sda sda

KEMITRAAN PERAN PEMERINTAH PERAN MITRA

Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Pemkot-Sama Sentral Swasemdaya)

• BOT 7 tahun

• Penyedia lahan• Regulator & Pengawas• Dukungan akses dan

perijinan

• Investor• Pengelola

KEMITRAAN PERAN PEMERINTAH PERAN MITRA

Pembangunan Palangkaraya Mal (Pemkot-Satriakahayan multitama)

• BOT 30 tahun• Bagi hasil, fixed

income Pemkot Rp 82,79 jt/thn

• Penyedia lahan• Dukungan akses dan

perijinan

• Investor• Pengelola operasional

Pembangunan Citra Mal (Pemkot-Agrabudi Karyamarga)

• BOT 20 tahun• Bagi hasil, fixed

income Pemkot Rp 505 jt 10 tahun pertama, Rp 200jt 10 tahun kedua.

sda sda

KEMITRAAN PERAN PEMERINTAH

PERAN MITRA

Renovasi dan pengelolaan pasar (Pemkot-Mutiara Mas Putih)

• BOT 30 tahun• Bagi hasil Pemkot 10%

• Penyedia lahan• Dukungan akses &

Perijinan

• Investor • Pengelola

Pengelolaan Sampah Implementasi protokol Kyoto (Pemkot-Gikoko Kogyo Indonesia )

• BOO 21 tahun

• Penyedia lahan• Dukungan akses &

perijinan• Regulator• Pengangkutan sampah

• Investor• Operasional

pengelolaan• Pemeliharaan

Di kota Singkawang belum terdapat kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta, yang ada adalah kemitraan dengan BUMD, yaitu BPD Kalbar, dalam rangka pengembangan UMKM dan koperasi.

Bank BPD sebagai kreditur bagi UMKM dan Koperasi, selanjutnya bunga kredit tersebut dibayar oleh pemerintah kota.

BENTUK PERAN PEMERINTAH

PERAN MITRA

Subsidi Bunga kepada UMKM dan Koperasi

Penyedia dana subsidi bunga sebesar Rp 200 juta

Kreditur

Teratasinya sebagian kebutuhan sarana prasarana yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah

Sebagai sarana partisipasi dan mengembangkan sektor swasta dalam pembangunan daerah

Sebagai upaya pengembangan perekonomian daerah

Membuka peluang penyerapan tenaga kerjaSebagai media pembelajaran dan alih teknologi

bagi daerahPeningkatan pendapatan daerah

Terbatasnya pemahaman sebagian aparat di daerah bahwa kemitraan dianggap hanya sebatas pembangunan proyek fisik

Masih adanya persepsi atau stigma negatif dari para pelaku usaha terhadap aparat pemerintah daerah yaitu terjadinya high cost apabila berhubungan dengan pemerintah

Adanya mekanisme tender bagi perusahaan yang akan mengikuti kerjasama pemanfaatan barang milik daerah minimal 5 perusahaan (Permendagri No.17/2007)

Terbatasnya prasarana/infrastruktur dasar di daerah (seperti jalan, listrik) menjadikan swasta enggan berinvestasi.

Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor. Pemerintah bermitra dengan bengkel swasta terpilih dalam melakukan uji kelaikan kendaraan. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan evaluator, swasta sebagai pelaksana uji kendaraan.

Manfaat: Partisipasi swasta dalam pelayanan publik Menambah pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan publik (menghilangkan monopoli) Mempercepat proses pelayanan karena tidak harus antri

di satu tempat Menciptakan kompetisi bengkel swasta Mengembangkan dunia usaha

Kemitraan membuka peluang bagi daerah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan daerah yang bisa dijadikan referensi bagi daerah lain.

Dalam prakteknya, kemitraan antara pemerintah kota dengan swasta di beberapa kota di Kalimantan cenderung dilakukan terhadap pelayananan barang dan jasa, belum menyentuh penyediaan pelayanan administratif.

Kemitraan antara pemerintah kota dengan swasta yang terjadi di Kalimantan cenderung berorientasi profit dan bermitra dengan pelaku usaha menengah keatas, belum menyentuh kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan masyarakat

Masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan di daerah, baik kendala di sisi pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun peraturan terkait pelaksanaan kemitraan.

Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta perlu dikembangkan tidak hanya dalam pelayanan barang dan jasa tetapi juga dalam pelayanan administratif, misalnya proses uji kendaraan bermotor.

Perlu disusun standar kualitas pelayanan publik yang akan dimitrakan, terutama untuk pelayanan administratif.

Meningkatkan kemitraan yang juga melibatkan usaha kecil menengah agar lebih berkembang serta masyarakat, seperti pengelolaan ruang publik kota, kawasan pantai, dsb.

Perlu diperjelas hak dan kewajiban masing-masing, termasuk juga profit sharing dan resiko yang mungkin timbul dalam setiap praktek kemitraan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan.

Memilih mitra yang tepat, memiliki integritas, pengalaman dan track record yang baik.

Pemerintah daerah perrlu menyusun sebuah detail management design program kemitraan sebagai panduan yang mengatur tentang perencanaan, pengadaan, penganggaran, pengelolaan, kepemilikan, dsb.

Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha

Memperbaiki prasarana/infrastruktur dasar di daerah, seperti jalan, jembatan, listrik , dsb.

Daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan promosi potensi daerah yang berpeluang dimitrakan dengan swasta.

Melakukan revisi kebijakan di tingkat pusat (Permendagri No. 17/2007) yang mensyaratkan minimal 5 peserta lelang/tender dalam kerjasama pemanfaatan barang daerah agar membuka kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha lokal dan pelaku usaha menengah ke bawah.

KYA-KYA KEMBANG JEPUN, kemitraan Pemkot dengan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka di Kota Surabaya yang dimanfaatkan untuk arena pusat jajan dan wisata budaya. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas, menyediakan lokasi sedangkan swasta sebagai investor dan pengelola. Kemitraan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, usaha swasta maupun pemerintah. (Pikiran Rakyat, 16/05/2004).

Skema CHIRANJEEVI YOJANA (Hidup Panjang Umur), merupakan program kemitraan Pemerintah Negara Bagian Gujarat, India dengan rumah sakit & klinik swasta terpilih untuk melindungi ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan dan pascakelahiran yang ditangani oleh para dokter spesialis dengan kompensasi 1.795 rupe (Rp500ribu) per kelahiran dibayar oleh pemerintah. Pasien tidak dipungut biaya dan masih diberikan bantuan 200 rupee (Rp50ribu).

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara

Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda-75124

Telp. 0541-768231, Fax. 0541-768230