SELAMAT DATANGSELAMAT DATANGKULIAH PAJAK & RETRIBUSIKULIAH PAJAK & RETRIBUSI

DRS. BUDIYONO, MSIDRS. BUDIYONO, MSI..JURUSAN ILMU ADM. PUBLIKJURUSAN ILMU ADM. PUBLIK

FAKULTAS ILMU FAKULTAS ILMU ADMINISTRASIADMINISTRASI

UNIVERSITAS DR. SOETOMOUNIVERSITAS DR. SOETOMO

PENGERTIAN PAJAKPENGERTIAN PAJAK

Sommerfeld :Sommerfeld :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-Pajak adalah suatu pengalihan sumber-2 yg wajib dilakukan dari sektor swasta 2 yg wajib dilakukan dari sektor swasta kpd sektor pemerintah berdasarkan kpd sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yg langsung dan imbalan kembali yg langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-2nya menjalankan melaksanakan tugas-2nya menjalankan pemerintahanpemerintahan

PENGERTIAN PAJAKPENGERTIAN PAJAK

Prof. Dr. Rochmat Soemitro :Prof. Dr. Rochmat Soemitro :

Pajak adalah peralihan kekayaan Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kpd negara dari pihak rakyat kpd negara untuk membiayai pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya rutin dan “surplus”nya digunakan untuk “public saving” digunakan untuk “public saving” yg mrpk sumber utama untuk yg mrpk sumber utama untuk membiayai “public investment”membiayai “public investment”

PENGERTIAN PAJAKPENGERTIAN PAJAK

Prof. Dr. M.J.H. Smeets :Prof. Dr. M.J.H. Smeets :

Pajak adalah prestasi kpd Pajak adalah prestasi kpd pemerintah yg terutang melalui pemerintah yg terutang melalui norma-2 umum, dan yg dapat norma-2 umum, dan yg dapat dipaksakan tanpa ada kontra dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yg dapat ditunjukkan prestasi yg dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.pengeluaran pemerintah.

CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK :PENGERTIAN PAJAK :

• Pengalihan sumber-2 dari sektor Pengalihan sumber-2 dari sektor swasta ke sektor negaraswasta ke sektor negara

• Berdasarkan Undang-undangBerdasarkan Undang-undang

• Tanpa imbalan dari negara yg Tanpa imbalan dari negara yg langsung dapat ditunjuk secara langsung dapat ditunjuk secara individualindividual

• Untuk membiayai pengeluaran Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.maupun pembangunan.

PEMBAGIAN JENIS PAJAKPEMBAGIAN JENIS PAJAK

•Menurut GolongannyaMenurut Golongannya

•Menurut Kewenangan Menurut Kewenangan PemungutnyaPemungutnya

•Menurut SifatnyaMenurut Sifatnya

MENURUT MENURUT GOLONGANNYAGOLONGANNYA

• Pajak LangsungPajak Langsung Secara EkonomisSecara Ekonomis : pajak yg dipikul sendiri (tidak : pajak yg dipikul sendiri (tidak

bisa dilimpahkan kpd pihak lain) oleh yg bisa dilimpahkan kpd pihak lain) oleh yg membayarnya, mis : PPh.membayarnya, mis : PPh.

Secara AdministratifSecara Administratif : pajak yg dikenakan secara : pajak yg dikenakan secara berkala, mis: setiap tahun, bulan dsb.berkala, mis: setiap tahun, bulan dsb.

• Pajak Tidak LangsungPajak Tidak Langsung EkonomisEkonomis : dapat dibebankan/dilimpahkan kpd : dapat dibebankan/dilimpahkan kpd

pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBMpihak lain. Contoh : PPN dan PPnBM Administratif Administratif : Tdk dilakukan secara berkala : Tdk dilakukan secara berkala

(berdasar tindakan, perbuatan dan kejadian)(berdasar tindakan, perbuatan dan kejadian)

MENURUT KEWENANGAN MENURUT KEWENANGAN PEMUNGUTNYAPEMUNGUTNYA

• Pajak Negara (Pusat)Pajak Negara (Pusat) : pajak yg : pajak yg wewenang pemungutannya ada wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat. Mis : PPh, ditangan pemerintah pusat. Mis : PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Meterai.PPN dan PPnBM, PBB, Bea Meterai.

• Pajak DaerahPajak Daerah : pajak yg wewenang : pajak yg wewenang pengutannya ada pd pemerintah pengutannya ada pd pemerintah daerah utk kepentingan pembiayaan daerah utk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tsb.rumah tangga pemerintah daerah tsb.

MENURUT SIFATNYAMENURUT SIFATNYA

• Pajak yg bersifat perorangan (Subyektif)Pajak yg bersifat perorangan (Subyektif)

Pajak yg memperhatikan keadaan/kondisi Pajak yg memperhatikan keadaan/kondisi pribadi wajib pajak, mis : PPh orang pribadi wajib pajak, mis : PPh orang pribadi, hrs memperhatikan kawin/tidak, pribadi, hrs memperhatikan kawin/tidak, jumlah tanggungan keluarga.jumlah tanggungan keluarga.

• Pajak yg bersifat kebendaan (Obyektif)Pajak yg bersifat kebendaan (Obyektif)

Hanya memperhatikan sifat obyek Hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, mis : Bea Meterai, PPN, PPh pajaknya saja, mis : Bea Meterai, PPN, PPh Badan.Badan.

PENGERTIAN RETRIBUSIPENGERTIAN RETRIBUSI

Retribusi adalah pungutan Retribusi adalah pungutan yg dilakukan sehubungan yg dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau dengan sesuatu jasa atau fasilitas yg diberikan oleh fasilitas yg diberikan oleh pemerintah secara pemerintah secara langsung dan nyata langsung dan nyata kepada pembayar.kepada pembayar.

PUNGUTAN NEGARA PUNGUTAN NEGARA LAINNYALAINNYA

• Bea MeteraiBea Meterai : adalah pajak atas dokumen dengan : adalah pajak atas dokumen dengan mengenakan benda meterai ataupun cara lainnya.mengenakan benda meterai ataupun cara lainnya.

• Bea MasukBea Masuk : dipungut atas barang-2 yg dimasukkan : dipungut atas barang-2 yg dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu (tarip ad valorum) atau berdasarkan tarip barang itu (tarip ad valorum) atau berdasarkan tarip yg sdh ditentukan (tarip spesifik)yg sdh ditentukan (tarip spesifik)

• Bea KeluarBea Keluar : dipungut atas barang yg dikeluarkan : dipungut atas barang yg dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarip yg sdh dari daerah pabean berdasarkan tarip yg sdh ditentukan.ditentukan.

• CukaiCukai : pungutan yg dilakukan atas barang-2 ttt yg : pungutan yg dilakukan atas barang-2 ttt yg sdh ditetapkan. Mis : tembakau gula, minuman keras.sdh ditetapkan. Mis : tembakau gula, minuman keras.

• IuranIuran : pungutan yg dilakukan sehubungan dg jasa : pungutan yg dilakukan sehubungan dg jasa atau fasilitas yg diberikann pemerintah secara atau fasilitas yg diberikann pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.pembayar.

FUNGSI PAJAKFUNGSI PAJAK

• Fungsi Budgetair (Finansial)Fungsi Budgetair (Finansial) : Unuk : Unuk memasukkan uang ke kas negara. Pajak memasukkan uang ke kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan berfungsi sebagai sumber penerimaan negara.negara.

• Fungsi Regulerend (Mengatur)Fungsi Regulerend (Mengatur) : : Pajak untuk mengatur suatu keadaan di Pajak untuk mengatur suatu keadaan di masyarakat di bidang masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dg sosial/ekonomi/politik sesuai dg kebijakan pemerintah.kebijakan pemerintah.

AZAS PEMUNGUTAN PAJAKAZAS PEMUNGUTAN PAJAK(Menurut Adam Smith)(Menurut Adam Smith)

a.a. EqualityEquality, kesamaan dalam beban pajak, , kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak;sesuai kemampuan wajib pajak;

b.b. CertaintyCertainty, dijalankan secara tegas, jelas , dijalankan secara tegas, jelas dan pasti.dan pasti.

c.c. ConvenienceConvenience, tidakk menekan wajib , tidakk menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela;dengan senang dan rela;

d.d. Efficiensy/economyEfficiensy/economy, biaya , biaya pemungutannya tidak lebih besar dari pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.jumlah penerimaan pajaknya.

TEORI PEMUNGUTAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAKPAJAK

a.a.Teori Asuransi;Teori Asuransi;

b.b.Teori Kepentingan;Teori Kepentingan;

c.c. Teori Daya Pikul;Teori Daya Pikul;

d.d.Teori BaktiTeori Bakti

e.e.Teori Azas Daya BeliTeori Azas Daya Beli

TEORI ASURANSITEORI ASURANSI

Pajak diasumsikan sebagai premi Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yg harus dibayar oleh asuransi yg harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung).negara (penanggung).

Kelemahan teori ini, jika rakyat Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu besarnya pajak yg tidak ada. Selain itu besarnya pajak yg dibayar dan jasa yg diberikan tidak ada dibayar dan jasa yg diberikan tidak ada hubungan langsung.hubungan langsung.

TEORI KEPENTINGANTEORI KEPENTINGAN

Pajak dibebankan atas Pajak dibebankan atas dasar kepentingan dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-(manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini masing orang. Teori ini juga dikenal sebagai juga dikenal sebagai Benefit Approach Theory.Benefit Approach Theory.

TEORI DAYA PIKULTEORI DAYA PIKUL

Kesamaan beban pajak untuk Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability Teori ini dikenal sebagai Ability to Pay Approach Theory.to Pay Approach Theory.

TEORI BAKTITEORI BAKTI

Pajak (kewajiban asli) Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada bakti seseorang kepada negaranya.negaranya.

TEORI AZAS DAYA BELITEORI AZAS DAYA BELI

Dasar keadilan Dasar keadilan pemungutan pajak, pada pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau bukan pada individu atau negara. Keadilan negara. Keadilan dipandang sebagai efek dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak. dari pemungutan pajak.

DASAR PEMUNGUTAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAKPAJAK

a.a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

b.b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)Stelsel)

c.c. Stelsel CampuranStelsel Campuran

STELSEL NYATA (RIIL STELSEL NYATA (RIIL STELSEL)STELSEL) Pengenaan pajak didasarkan pada keadaann Pengenaan pajak didasarkan pada keadaann

obyek yg sesungguhnya (riil atau nyata), shg obyek yg sesungguhnya (riil atau nyata), shg pemungutannya baru bisa dilaksanakan pd pemungutannya baru bisa dilaksanakan pd akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya obyek pajak diketahui.obyek pajak diketahui.

KeunggulanKeunggulan : lebih realistis : lebih realistis

KelemahanKelemahan : pajak baru dapat dibayar : pajak baru dapat dibayar setelah akhir periode, yaitu stlh keadaaan setelah akhir periode, yaitu stlh keadaaan obyek pajak secara riil ddapat diketahui.obyek pajak secara riil ddapat diketahui.

STELSEL ANGGAPAN STELSEL ANGGAPAN (FICTIEVE STELSEL)(FICTIEVE STELSEL)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yg Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yg diatur oleh ketentuan atau peraturan diatur oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yg berlaku. Keadaan yg perundang-undangan yg berlaku. Keadaan yg diatur ini mrpk suatu asumsi atau anggapan yg diatur ini mrpk suatu asumsi atau anggapan yg ditetapkan oleh peraturan. Mis : keadaan obyek ditetapkan oleh peraturan. Mis : keadaan obyek pajak tahun sekarang dianggap sama dg tahun pajak tahun sekarang dianggap sama dg tahun lalu, shg dapat dikenakan awal tahun.lalu, shg dapat dikenakan awal tahun.

KeunggulanKeunggulan : pajak dpt dibayar selama tahun : pajak dpt dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun.berjalan tanpa menunggu akhir tahun.

kelemahan kelemahan : pajak yg dibayar tdk : pajak yg dibayar tdk menggambarkan keadaan pajak yg menggambarkan keadaan pajak yg sebenarnya.sebenarnya.

STELSEL CAMPURANSTELSEL CAMPURAN

Di awal tahun, pajak dikenakan Di awal tahun, pajak dikenakan berdasarkan keadaan obyek pajak tahun berdasarkan keadaan obyek pajak tahun yg lalu, dan di akhir tahun pajak dikenakan yg lalu, dan di akhir tahun pajak dikenakan berdasar obyek pajak yg sebenarnya.berdasar obyek pajak yg sebenarnya.

Jika pajak yg dibayar di awakl tahun Jika pajak yg dibayar di awakl tahun mengalami kelebihan, maka dapat mengalami kelebihan, maka dapat direstitusi, sebaliknya jika akhir tahun yg direstitusi, sebaliknya jika akhir tahun yg lbh besar, maka wajib pajak hrs melunasi lbh besar, maka wajib pajak hrs melunasi kekurangannya.kekurangannya.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAKSISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

a.a.Official Assessment Official Assessment SystemSystem

b.b.Self Assessment SystemSelf Assessment System

c.c.Withholding SystemWithholding System

OFFICIAL ASSESSMENT OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEMSYSTEM

Sistem pemungutan pajak yg Sistem pemungutan pajak yg mempercayakan kewenangan menentukan mempercayakan kewenangan menentukan besarnya pajak yg terutang pada fiskus besarnya pajak yg terutang pada fiskus (pemerintah). Sistemm ini meletakkan WP (pemerintah). Sistemm ini meletakkan WP pada posisi yg lemah & pasif. Utang pajak pada posisi yg lemah & pasif. Utang pajak timbul stlh terbitnya SKP oleh fiskus. Sistem timbul stlh terbitnya SKP oleh fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pd masyarakat ini hanya cocok diterapkan pd masyarakat yg berpendidikan rendah dan tingkat yg berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak yg tinggi. Jika kejujuran aparat pajak yg tinggi. Jika tidak,bisa menimbulkan kesewenangan tidak,bisa menimbulkan kesewenangan aparat pajak dan korupsi.aparat pajak dan korupsi.

SELF ASSESSMENT SYSTEMSELF ASSESSMENT SYSTEM

Sistem pemungutan pajak yg memberikan Sistem pemungutan pajak yg memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan utk menghitung, kewenangan utk menghitung, memperhitungkanm, membayar dan memperhitungkanm, membayar dan melaporkan pajak yg terutang kepada dirii melaporkan pajak yg terutang kepada dirii pribadi WP sendiri.pribadi WP sendiri.

Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masy yg sudah maju dan iklim pajaknya masy yg sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, tax minded tinggi, dan tingkat sudah baik, tax minded tinggi, dan tingkat integritas masy tinggiintegritas masy tinggi

WITHHOLDING SYSTEMWITHHOLDING SYSTEM

Sistem pemungutan pajak yg Sistem pemungutan pajak yg memberikan kewenangan memberikan kewenangan dan kepercayaan pihak dan kepercayaan pihak ketiga untuk menghitung, ketiga untuk menghitung, memotong atau memungut memotong atau memungut besarnya pajak yg terutang besarnya pajak yg terutang oleh WP.oleh WP.

TARIP PAJAKTARIP PAJAK

a.a.Tarip ProporsionalTarip Proporsional

b.b.Tarip ProgresifTarip Progresif

c.c.Tarip DegresifTarip Degresif

d.d.Tarip TetapTarip Tetap

TARIP PROPORSIONALTARIP PROPORSIONALTarip pajak yg persentasenya tetap dan Tarip pajak yg persentasenya tetap dan tidak tergantung pada besarnya dasar tidak tergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Dasar Pengenaan PajakPajak

TaripTarip Pajak Pajak TerutangTerutang

Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00 10%10% Rp Rp 100.000,00100.000,00

Rp 2.000.000,00Rp 2.000.000,00 10%10% Rp Rp 200.000,00200.000,00

Rp 3.000.000,00Rp 3.000.000,00 10%10% Rp Rp 300.000,00300.000,00

TARIP PROGRESIFTARIP PROGRESIFTarip pajak yg persentasenya Tarip pajak yg persentasenya meningkat sesuai besarnya meningkat sesuai besarnya (meningkatnya) dasar pengenaan (meningkatnya) dasar pengenaan pajak.pajak.

Dasar Pengenaan Dasar Pengenaan PajakPajak

TaripTarip Pajak TerutangPajak Terutang

Rp 10.000.000,00Rp 10.000.000,00 15%15% Rp Rp 1.500.000,001.500.000,00

Rp 40.000.000,00Rp 40.000.000,00 25%25% Rp Rp 10.000.000,0010.000.000,00

Rp 60.000.000,00Rp 60.000.000,00 35%35% Rp Rp 21.000.000,0021.000.000,00

TARIP DEGRESIFTARIP DEGRESIFTarip pajak yg persentasenya menurun Tarip pajak yg persentasenya menurun sesuai meningkatnya dasar pengenaan sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajak.pajak.

Dasar Pengenaan Dasar Pengenaan PajakPajak

TaripTarip Pajak TerutangPajak Terutang

Rp 20.000.000,00Rp 20.000.000,00 10%10% Rp Rp 2.000.000,002.000.000,00

Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00 9%9% Rp Rp 2.700.000,002.700.000,00

Rp 50.000.000,00Rp 50.000.000,00 8%8% Rp Rp 4.000.000,004.000.000,00

TARIP TETAPTARIP TETAPJumlah atau angkanya tetap dan tidak Jumlah atau angkanya tetap dan tidak tergantung pada besarnya dasar tergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Dasar Pengenaan PajakPajak

TaripTarip Pajak Pajak TerutangTerutang

Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00 Rp Rp 100.000,00100.000,00

Rp 2.000.000,00Rp 2.000.000,00 Rp Rp 100.000,00100.000,00

Rp 3.000.000,00Rp 3.000.000,00 Rp Rp 100.000,00100.000,00

PAJAK DAERAHPAJAK DAERAH

Pengertian menurut UU No 18 Tahun 1997 Pengertian menurut UU No 18 Tahun 1997 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. UU No. 34 Tahun 2000 :UU No. 34 Tahun 2000 :

Pajak DaerahPajak Daerah adalah iuran wajib yg adalah iuran wajib yg dilakukan oleh orang pribadi atau badan dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yg kepada Daerah tanpa imbalan langsung yg seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan berdasar peraturan perundang-undangan yg berlaku, dimana hasilnya digunakan yg berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan pemerintahan Daerah dan pembangunan DaerahDaerah

KRITERIA PAJAK DAERAHKRITERIA PAJAK DAERAH

1.1. Pajak yg dipungut pemerintah Daerah Pajak yg dipungut pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan daerah sendiri;berdasarkan pengaturan daerah sendiri;

2.2. Pajak yg dipungut berdasarkan PP pusat Pajak yg dipungut berdasarkan PP pusat ttp penetapan taripnya dilakukan oleh ttp penetapan taripnya dilakukan oleh pemerintah daerah;pemerintah daerah;

3.3. Pajak yg ditetapkan dan atau dipungut Pajak yg ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;oleh pemerintah daerah;

4.4. Pajak yg dipungut dan diadministrasikan Pajak yg dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat ttp hasilnya oleh pemerintah pusat ttp hasilnya diberikan kpd pemerintah daerah.diberikan kpd pemerintah daerah.

JENIS-JENIS PAJAK DAERAHJENIS-JENIS PAJAK DAERAH

1.1.PAJAK PROPINSIPAJAK PROPINSI

2.2.PAJAK KABUPATEN/KOTAPAJAK KABUPATEN/KOTA

PAJAK PROPINSIPAJAK PROPINSI

1.1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.Kendaraan di atas air.

2.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.dan Kendaraan di atas air.

3.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraann Pajak Bahan Bakar Kendaraann BermotorBermotor

4.4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

PAJAK KABUPATEN/KOTAPAJAK KABUPATEN/KOTA

1.1. Pajak Hotel;Pajak Hotel;

2.2. Pajak Restoran;Pajak Restoran;

3.3. Pajak Hiburan;Pajak Hiburan;

4.4. Pajak Reklame;Pajak Reklame;

5.5. Pajak Parkir;Pajak Parkir;

6.6. Pajak Penerangan Jalan;Pajak Penerangan Jalan;

7.7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CGolongan C

KRITERIA EFEKTIVITAS KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAK DAERAHPAJAK DAERAH

•Kecukupan & ElastisitasKecukupan & Elastisitas

•KeadilanKeadilan

•Kemampuan AdministratifKemampuan Administratif

•Kesepakatan PolitisKesepakatan Politis

KECUKUPAN & KECUKUPAN & ELASTISITASELASTISITAS

Kecukupan sumber pendapatan yg Kecukupan sumber pendapatan yg dapat dipajaki. Artinya sumber tsb hrs dapat dipajaki. Artinya sumber tsb hrs menghasilkan pendapatan pajak lebih menghasilkan pendapatan pajak lebih besar dibandingkan seluruh atau besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yg akan sebagian biaya pelayanan yg akan dikeluarkan. Jika biaya pelayanan dikeluarkan. Jika biaya pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya meningkat maka pendapatan pajaknya juga meningkat. Keadaan demikian juga meningkat. Keadaan demikian mencerminkan pajak menunjukkan mencerminkan pajak menunjukkan elastisitasnya, artinya pajak tsb mampu elastisitasnya, artinya pajak tsb mampu menghasilkan tambahan pendapatan menghasilkan tambahan pendapatan untuk menutup kenaikan pengeluaran untuk menutup kenaikan pengeluaran pemerintah.pemerintah.

KEADILANKEADILANPada prinsipnya beban pengeluaran Pada prinsipnya beban pengeluaran

pemerintah haruslah dipikul oleh pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan dengan kekayaan dan kesanggupan

masing-masing.masing-masing.Konsep ini memandang pajak mrpk Konsep ini memandang pajak mrpk suatu alat redistribusi pendapatan, suatu alat redistribusi pendapatan, golongan kaya menyumbang lebih golongan kaya menyumbang lebih

besar drpd nilai pelayan yg besar drpd nilai pelayan yg diterimanya, sebaliknya golongan diterimanya, sebaliknya golongan

miskin nilai pelayanan yg diperoleh miskin nilai pelayanan yg diperoleh lebih besar drpd sumbangan yg dia lebih besar drpd sumbangan yg dia

berikan.berikan.

KEADILANKEADILAN

•Keadilann VertikalKeadilann Vertikal

•Keadilan HorizontalKeadilan Horizontal

•Keadilan GeografisKeadilan Geografis

KEADILAN VERTIKALKEADILAN VERTIKAL

Pajak itu dikatakan baik jika pajak Pajak itu dikatakan baik jika pajak tersebut “progresif”, artinya persentase tersebut “progresif”, artinya persentase pendapatan seseorang yg dibayarkan pendapatan seseorang yg dibayarkan utk pajak bertambah sesuai dg tingkat utk pajak bertambah sesuai dg tingkat

pendapatnya.pendapatnya.

Pajak masih juga bisa dikatakan baik Pajak masih juga bisa dikatakan baik jika dikenakan secara “proporsional”, jika dikenakan secara “proporsional”, yaitu kalau persentase pendapatan yg yaitu kalau persentase pendapatan yg dibayarkan untuk pajak sama untuk dibayarkan untuk pajak sama untuk

semua tingkatan pendapatan.semua tingkatan pendapatan.

KEADILAN HORIZONTALKEADILAN HORIZONTAL

Dalam jumlah pendapatan yg sama Dalam jumlah pendapatan yg sama maka besarnya pajak yg dibayar juga maka besarnya pajak yg dibayar juga

harus sama tidak memandang harus sama tidak memandang sumbernya.sumbernya.

Contoh :Contoh :

A Petani ekspor B Petani tanaman A Petani ekspor B Petani tanaman panganpangan

Penghasilan keduanya sama, berarti Penghasilan keduanya sama, berarti bayar pajaknya jg hrs sama.bayar pajaknya jg hrs sama.

KEADILAN GEOGRAFISKEADILAN GEOGRAFIS

Pengenaan pajak atas penduduk Pengenaan pajak atas penduduk adalah tepat kalau mereka tinggal di adalah tepat kalau mereka tinggal di daerah yang memperoleh pelayanan daerah yang memperoleh pelayanan

khusus dari pemerintah.khusus dari pemerintah.Hal ini untuk memberikan keleluasaan Hal ini untuk memberikan keleluasaan

kepada pemerintah daerah untuk kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tingkat pajak yang menetapkan tingkat pajak yang

dikenakannya, agar mereka dapat dikenakannya, agar mereka dapat membebani pajak yang berbeda-beda membebani pajak yang berbeda-beda

untuk berbagai tingkat pelayanan yang untuk berbagai tingkat pelayanan yang diberikan.diberikan.

KEMAMPUAN KEMAMPUAN ADMINISTRATIFADMINISTRATIF

Dalam menilai obyek potensial yang Dalam menilai obyek potensial yang akan dijadikan pajak daerah, akan dijadikan pajak daerah,

diperlukan kemampuan dan ketelitian diperlukan kemampuan dan ketelitian adminitrasinya.adminitrasinya.

Misalnya, untuk mengetahui Misalnya, untuk mengetahui keuntungan perusahaan yang dapat keuntungan perusahaan yang dapat dikenakan PPh; untuk menetapkan dikenakan PPh; untuk menetapkan NJOP gedung di pusat kota dalam NJOP gedung di pusat kota dalam

pengenaan PBB; untuk mendeteksi pengenaan PBB; untuk mendeteksi peluang adanya kong kalikong dan peluang adanya kong kalikong dan

korupsi saat transaksi antara WP dan korupsi saat transaksi antara WP dan Fiskus; dll.Fiskus; dll.

KESEPAKATAN POLITISKESEPAKATAN POLITIS

Kemauan Politis diperlukan dalam Kemauan Politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan mengenakan pajak, menetapkan struktur tarip, memutuskan siapa struktur tarip, memutuskan siapa

yang harus membayar dan bagaimana yang harus membayar dan bagaimana pajak tsb ditetapkan, memungut pajak tsb ditetapkan, memungut

pajak secara fisik, dan memaksakan pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi thd para pelanggar.sanksi thd para pelanggar.

Agar menjadi Perda, perlu adanya Agar menjadi Perda, perlu adanya kesepakatan politis antara pihak kesepakatan politis antara pihak

eksekutif dan pihajk legislatif.eksekutif dan pihajk legislatif.

RETRIBUSIRETRIBUSI

•Retribusi Jasa UmumRetribusi Jasa Umum

•Retribusi Jasa UsahaRetribusi Jasa Usaha

•Retribusi Perijinan Retribusi Perijinan TertentuTertentu

RETRIBUSI JASA UMUMRETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi yang Retribusi yang dikenakan terhadap dikenakan terhadap orang pribadi atau orang pribadi atau

badan yang badan yang menggunakan/ menggunakan/

menikmati pelayanan menikmati pelayanan jasa umum yang jasa umum yang disediakan atau disediakan atau diberikan oleh diberikan oleh PemerintahPemerintah..

KRITERIA RETRIBUSI JASA KRITERIA RETRIBUSI JASA UMUMUMUM

1.1. Termasauk urusan pemerintah yg Termasauk urusan pemerintah yg diserahkan kpd daerah dlm pelaksanaan diserahkan kpd daerah dlm pelaksanaan asas desentralisasi; asas desentralisasi;

2.2. Memberi manfaat khusus bagi orang Memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi;membayar retribusi;

3.3. Dianggap layak jika hanya disediakan kpd Dianggap layak jika hanya disediakan kpd badan atau orang pribadi yang membayar badan atau orang pribadi yang membayar retribusi;retribusi;

4.4. Tidak bertentangan dg kebijakan nasional;Tidak bertentangan dg kebijakan nasional;

5.5. Dapat dipungut scr efekif dan efisien, Dapat dipungut scr efekif dan efisien, serta mrpk sumber pendapatan yg serta mrpk sumber pendapatan yg potensial;potensial;

6.6. Dapat disediakan secara baik dg kualitas Dapat disediakan secara baik dg kualitas pelayanan yg memadai.pelayanan yg memadai.

JENIS RETRIBUSI JASA JENIS RETRIBUSI JASA UMUMUMUM

Retr. Pelayanan Persampahan/ kebersihanRetr. Pelayanan Persampahan/ kebersihan Retr. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Retr. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte CapilCapil Retr. Pelay. Pemakaman & Pengabuan mayatRetr. Pelay. Pemakaman & Pengabuan mayat Retr. Parkir di tepi jalan umumRetr. Parkir di tepi jalan umum Retr. PasarRetr. Pasar Retr. Air BersihRetr. Air Bersih Retr. Pengujian Kendaraan BermotorRetr. Pengujian Kendaraan Bermotor Retr. Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranRetr. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retr. Penggantian Biaya Cetak PetaRetr. Penggantian Biaya Cetak Peta Retr. Pengujian Kapal Perikanan.Retr. Pengujian Kapal Perikanan.

RETRIBUSI JASA USAHARETRIBUSI JASA USAHA

Merupakan pelayanan Merupakan pelayanan yang disediakan oleh yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip dengan menganut prinsip komersial karena komersial karena

pelayanan tersebut belum pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh cukup disediakan oleh

swasta.swasta.

KRITERIA RETR. JASA KRITERIA RETR. JASA USAHAUSAHA

Bersifat komersial yg seyogyanya Bersifat komersial yg seyogyanya disediakan oleh swasta, ttp disediakan oleh swasta, ttp pelayanan sektor swasta dianggap pelayanan sektor swasta dianggap belun memadai.belun memadai.

Harus tdpt harta yg dimiliki atau Harus tdpt harta yg dimiliki atau dikuasai oleh Pemda dan belum dikuasai oleh Pemda dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda, spt tanah, bangunan dan Pemda, spt tanah, bangunan dan alat-alat berat.alat-alat berat.

JENIS RETR. JASA JENIS RETR. JASA USAUSAHAHA

Retr. Pemakaian Kekayaan DaerahRetr. Pemakaian Kekayaan Daerah Retr. Pasar Grosir dan atau PertokoanRetr. Pasar Grosir dan atau Pertokoan Retr. TerminalRetr. Terminal Retr. Tempat Khusus ParkirRetr. Tempat Khusus Parkir Retr. Tempat Penitipan AnakRetr. Tempat Penitipan Anak Retr. Tempat PenginapanRetr. Tempat Penginapan Retr. Penyedotan KakusRetr. Penyedotan Kakus Retr. Rumah Potong HewanRetr. Rumah Potong Hewan Retr. Tempat Pendaratan KapalRetr. Tempat Pendaratan Kapal Retr. Tempat Rekreasi dan Olah ragaRetr. Tempat Rekreasi dan Olah raga Retr. Penyeberangan di Atas AirRetr. Penyeberangan di Atas Air Retr. Pengolahan Limbah CairRetr. Pengolahan Limbah Cair Retr. Penjualan Produksi Usaha DaerahRetr. Penjualan Produksi Usaha Daerah

RETRIBUSI PERIJINAN RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTUTERTENTU

Selain berfungsi utama sbg pengatur, Selain berfungsi utama sbg pengatur, retr ini jg berfungsi sbg sumber retr ini jg berfungsi sbg sumber

pendapatan daerah.pendapatan daerah.

Pengaturan ini diperlukan agar Pengaturan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya masyarakat tidak sesuka hatinya

melakukan kegiatan ekonomi maupun melakukan kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya diluar ketentuan yg kegiatan lainnya diluar ketentuan yg

diberikan oleh Pemda yg dapat diberikan oleh Pemda yg dapat membahayakan kepentingan umum membahayakan kepentingan umum

dan kelestarian lingkungan.dan kelestarian lingkungan.

JENIS RETRIBUSI JENIS RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU PERIJINAN TERTENTU

Retr. Peruntukan Penggunaan Retr. Peruntukan Penggunaan TanahTanah Retr. IMBRetr. IMB Retr. Ijin Tempat Penjualan Retr. Ijin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholMinuman Beralkohol Retr. Ijin GangguanRetr. Ijin Gangguan Retr. Ijin TrayekRetr. Ijin Trayek Retr. Ijin Pengambilan Hasil Hutan Retr. Ijin Pengambilan Hasil Hutan IkutanIkutan

TUGAS AKHIR KULIAHTUGAS AKHIR KULIAHPENYUSUNAN MAKALAH PENYUSUNAN MAKALAH

TOPIKTOPIK : Pajak dan Retribusi Daerah : Pajak dan Retribusi Daerah

JUDULJUDUL : Bebas : Bebas

OUTLINEOUTLINE : :

1. Pendahuluan1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalaha. Latar Belakang Masalah

b. Perumusan Masalahb. Perumusan Masalah

2. Tinjauan Pustaka2. Tinjauan Pustaka

3. Pembahasan3. Pembahasan

4. Penutup4. Penutup

a. Kesimpulana. Kesimpulan

b. Saranb. Saran