Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI

Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Rapat Kelompok Kerja KhususSekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Sahid Hotel-Jakarta, 6-7 Maret 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2


Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Dadang Solihin’s Profile


Bahan Diskusi Dimana Posisi Otoda? Visi dan Misi Pembangunan Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025 Sasaran Otoda Tujuan Otonomi Daerah Permasalahan Otonomi Daerah Analisa Potensi Permasalahan


Dimana Posisi Otoda?

Visi Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda


Dimana Posisi Otoda?

Sasaran Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda


Visi:Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Misi:

Nasional Tahun 2005–2025Visi dan Misi Pembangunan

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sumber: UU 17/2007


Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025

Pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

Kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahserta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa.

Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia

RPJM ke-1 (2005 – 2009)

RPJM ke-2 (2010 – 2014)

RPJM ke-3 (2015 – 2019)

RPJM ke-4 (2020 – 2024)


Sasaran Otoda1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan

perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD.

2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang

efektif, efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya

aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;

5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan

6. Tertatanya daerah otonom baru. Sumber: RPJM 2004-2009


Tujuan Otonomi Daerah

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Meningkatkan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah

dalam sistem NKRI.

Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)


Permasalahan Otonomi Daerah1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama

ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.

2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah.

3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia.

4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.

Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000


Permasalahan Otonomi Daerah . . .

1. belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,

2. berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,

3. masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah, 4. belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah

yang efektif dan efisien, 5. terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur

pemerintah daerah, 6. masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan 7. pembentukan daerah otonom baru (pemekaran

wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.

Sumber: RPJM 2004-2009


Analisa Potensi Permasalahan

? Urusan Pemerintahan

Kelembagaan

Personil

Keuangan Daerah

Perwakilan

Pelayanan PublikPengawasan

?

??

???

Otsus Papua

Otsus NAD

Pemekaran &Perbatasan

Pemberdayaan Masyarakat

???

?Masalah Filosofis

Masalah Strategis

Masalah Implementatif

Jangka PendekMengganggu

Sistem

Jangka MenengahMerusak Sistem

Jangka PanjangMelumpuhkan

Sistem

Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem


Potensi Permasalahan: Urusan Pemerintahan

Masalah Filosofis

Masalah Strategis



Sistem



Sistem


Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara UU Otoda dengan UU Sektor.

Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue).

Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal.


Rekomendasi: Urusan Pemerintahan

1. Menyusun PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat, Provinsi, Kab/Kota (melaks ketentuan Ps 11 UU No.32/04 sekaligus sebagai pengganti PP 25/2000).

2. Departemen/LPND menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk mengatur hubungan antar strata pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di desentralisasikan.

3. Bagi daerah yg belum memenuhi standard, norma dan kriteria untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan yg menjadi kewenangannya, Pemerintah memberikan fasilitasi.

4. Dalam fasilitasi Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur, agar daerah mampu memenuhi norma, standar dan kriteria untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut.


Potensi Permasalahan: Kelembagaan Daerah

Masalah Filosofis

Masalah Strategis



Sistem



Sistem


Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan politisi

Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan

Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan 50,3% dari APBD. Kalau ditambah biaya lain-lain akan membebani sekitar 70% APBD. Akibatnya alokasi untuk pelayanan publik hanya sekitar 30%

Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah.


Rekomendasi: Kelembagaan Daerah

1. Menyusun PP Kelembagaan sebagai tindaklanjut Ps 128 UU No.32 Tahun 2004 sekaligus sebagai pengganti PP 8/2003

2. Menyusun pengelompokan struktur organisasi Pemda dikaitkan dengan faktor jumlah penduduk, kemampuan keuangan dan luas wilayah

3. Menata perumpunan urusan-urusan pemerintahan sejenis dengan nomenklatur yang sama

4. Menyusun mekanisme supervisi dan fasilitasi kelembagaan (Gubernur untuk Kab/Kota dan Pemerintahuntuk Provinsi)

5. Kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan pelayanan dasar (Urusan Wajib) dan pengembangan potensi unggulan (Urusan Pilihan)

6. Adanya keseimbangan antara Dinas sebagai unsur pelaksana (Operating Core), dengan Badan/Kantor sebagai unsur pendukung teknis (Techno Structure) dengan Biro/Bagian sebagai unsur pendukung administratif (Support Staff). Semuanya dibawah kordinasi Sekda (Middle line)


Potensi Permasalahan: Personil

Masalah Filosofis

Masalah Strategis



Sistem



Sistem


Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.

Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi/profesionalisme

Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada).

Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career development akibat tidak adanya manpower planning di daerah

Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada reward atau punishment terkait dengan kinerja

Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.


Rekomendasi: Personil

1. Menyusun PP Kepegawaian Daerah 2. Memfasilitasi daerah agar mampu menyusun Manpower Planning

terkait dengan visi dan misi daerah3. Menyusun kebijakan tentang Standard Kompetensi, Career

Planning, Career Development dan training, sistem penilaian dan sistem mutasi PNS daerah serta sistem imbalan yang kompetitif

4. Menyusun strategi rasionalisasi PNS dikaitkan dengan ratio PNS terhadap jumlah penduduk yg dilayani, termasuk strategi minus growth bagi daerah yg kelebihan PNS

5. Menyusun strategi penyaluran PNS ke jabatan-jabatan fungsional untuk mengurangi tekanan pada jabatan struktural

6. Menjaga netralitas PNS dari patronasi dan kooptasi politis dan pro profesionalisme

7. Meningkatkan peran Sekda sebagai Top Career Service8. Melaksanakan supervisi dan fasilitasi kepegawaian dari Pusat ke

Provinsi dan Gubernur ke Kab/Kota


Potensi Permasalahan: Keuangan Daerah

1. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan.

2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency).

3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum.

4. Overhead cost pemda yang tinggi. 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam

penyusunan APBD.6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui

dekonsentrasi dan tugas pembantuan 7. Terbatasnya pemanfaatan DAK 8. Kurangnya manajemen aset 9. Kebijakan investasi di daerah


Rekomendasi: Keuangan Daerah

1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan

2. Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah

3. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah

4. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi APBN

5. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK


Potensi Permasalahan: Perwakilan

1. Kemitraan yang tidak jelas2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD3. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh

DPRD4. Campur tangan DPRD dalam penentuan

penunjukan pejabat karir5. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap

peraturan perundangan6. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan

lemahnya networking


Rekomendasi: Perwakilan

1. Peningkatan Hubungan DPRD dengan Masyarakat2. Peningkatan Akuntabilitas DPRD dan Kepala

Daerah


Potensi Permasalahan: Pelayanan Publik

1. Rendahnya Kualitas Pelayanan2. Masih Besarnya Peranan Pemda dalam

Penyediaan Pelayanan3. Tidak Jelasnya Standard Pelayanan4. Rendahnya Akuntabilitas Pelayanan


Rekomendasi: Pelayanan Publik

1. Identifikasi dan Standarisasi Pelayanan Pemda2. Penentuan standar pelayanan baik yang

bersifat kualitatif maupun kuantitatif3. Peningkatan Kinerja Pelayanan oleh Pemda


Potensi Permasalahan: Pengawasan

1. Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan

2. Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah


Rekomendasi: Pengawasan

1. Perlunya supervisi sosialisasi peraturan perundangan

2. Penegakan hukum yang tegas


Status Otonomi Khusus/Daerah Istimewa

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Sumber: Ayat 1 Pasal 18B UUD 45 Amandemen Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa

Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Sumber: Tap MPR No.IV/MPR/2000 Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi

khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Sumber: Pasal 225 UU 32/2004


Prioritas Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Meningkatkan: Kesejahteraan

masyarakat Pelayanan umum Daya saing daerah

Konsep APBD


Partisipasi Masyarakat dalam RAPBD

Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Diperlukan proses perencanaan yang partisipatif.


Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Menyelaraskan Sektor dan DaerahBappeda menyusun

Rancangan Awal RKPD

Penetapan RKPD

Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD

Rancangan Akhir RKPD

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD

a) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

Pagu Indikatif

SKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPD

d) Program SKPD

MUSRENBANG Kab/Kota

a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat

a. Harmonisasi Dekon dan TP

(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS

a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

Maret

April

April

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan

Mei

(8)(9)

(10)

(11.a)(11.b)

(12)

(13)(14)

(15)


Pemekaran DaerahTugas dan wewenang DPR : Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan

oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

Pasal 26 Ayat (1) g UU22/2003

Tugas dan wewenang DPD : DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 42 Ayat (1) UU22/2003


Mangatasi Ketidakseimbangan Kemampuan Daerah

• Desentralisasi Fiskal

Dana Perimbangan DAK

DAU

Dana Bagi Hasil

BPHTB

PBB

PPh

Pajak

Pertambangan Umum

Kehutanan

Perikanan

Minyak Bumi

SDA

Gas Bumi

Panas Bumi


Pergeseran Jabatan PNS oleh KDH Baru

Kriteria syarat minimal eselonering harus jelas


Terima Kasih

News & Politics

Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI