“PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM

BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Disusun untuk memenuhi

Cita Dewi Nindi Tara Sakti (1418102010

Bayu Mardiyan Fran Riski (150210103089)

UPT BSMKU PENDIDIKAN PANCASILA

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

MAKALAH

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM

BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Disusun untuk memenuhi UTS Pendidikan Pancasila

Oleh :

Cathlea Adita (120710101171)

Zakiyah Rachmawati (141810201003)

Ira Apsari Ningtias (141810201016)

Cita Dewi Nindi Tara Sakti (141810201023)

Nazril Aiga (141810201035)

Nurfaizatul Jannah (141810201051)

Winda Lestari (150210103087)

Bayu Mardiyan Fran Riski (150210103089)

UPT BSMKU PENDIDIKAN PANCASILA

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM

BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA”

Pendidikan Pancasila

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyusun

makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang pancasila

sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara .

Dalam penyusunan makalah ini, penyusun banyak mendapat tantangan dan

hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa

teratasi. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah

ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha

Esa.

Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan

baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca

sangat penyusun harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata

semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

Jember, 28 November 2015

Penyusun

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ 0

DAFTAR ISI ........................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 3

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 3

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................. 4

1.3 Tujuan ............................................................................................................... 4

1.4 Manfaat ............................................................................................................. 4

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 5

2.1 Pengertian Paradigma........................................................................................ 5

2.2 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan .................................................... 5

a. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK ................................. 6

b. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM 6

2.3 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi .......................................................... 8

a. Gerakan Reformasi ....................................................................................... 8

b. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum ........................................ 8

c. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik .......................................... 8

d. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi ..................................... 9

2.4 Aktualisasi Pancasila ....................................................................................... 10

2.5 Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Kampus ......................................... 10

2.5 Studi Kasus Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat

Berbangsa dan Bernegara .............................................................................. 13

BAB III PENUTUP .............................................................................................. 15

3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 15

3.2 Saran ................................................................................................................ 15

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 16

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia hingga saat

ini telah mengalami perjalanan waktu yang tidak sebentar, dalam interval waktu

tersebut banyak hal atau peristiwa yang terjadi seiring perjalanan Pancasila,

sehingga berdirilah Pancasila seperti sekarang ini di depan semua bangsa

Indonesia. Sejak dicetuskannya Pancasila pertama kali telah dituai banyak konflik

internal para pencetusnya, hingga sekarang pun di era reformasi dan globalisasi,

Pancasila masih hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan berpendidikan,

terutama kalangan politik dan mahasiswa. Secara mayoritas, topik yang

diperbincangkan ialah mengenai awal dicetuskannya Pancasila tentang sila

pertama. Berdasarkan sejarah, pada awal perkembangan bangsa Indonesia,

masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok agamais dan

nasionalis, dimana kedua kelompok tersebut memegang peran besar dalam

perancangan dasar negara Indonesia.

Setelah sekian banyak perbincangan mengenai Pancasila sebagai dasar

negara, Pancasila juga dijadikan bahan perbincangan sebagai paradigma dalam

kehidupan berbagai elemen masyarakat, salah satunya ialah Pancasila sebagai

paradigma kehidupan mahasiswa di kampus. Dimana di dalam kampus tersebut,

mahasiswa akan dididik mengenai berbagai hal mengenai Pancasila, terutama

penerapan nilai-nilainya.

Makalah ini disusun sebagai catatan perjalanan Pancasila dari zaman ke

zaman agar senantiasa sejarah pembentukan Pancasila tidak dilupakan. Selain itu

dapat pula digunakan untuk menjadi penengah bagi pihak yang sedang berbeda

pendapat tentang dasar negara, agar tetap dapat bersikap sesuai semboyan

Bhinneka Tunggal Ika. Terutama penerapan hal tersebut di kehidupan kampus.

4

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam

berbagai bidang?

2. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma reformasi di berbagai

bidang yang memerlukan reformasi?

3. Apa yang dimaksud dengan tridharma perguruan tinggi?

4. Bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila di perguruan tinggi?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya rumusan masalah di atas ialah

sebagai berikut :

1. Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam

berbagai bidang

2. Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma reformasi di berbagai

bidang yang memerlukan reformasi

3. Mengetahui makna tridharma perguruan tinggi

4. Mengetahui cara mengaktualisasikan Pancasila di perguruan tinggi

1.4 Manfaat

1. Bagi Penyusun

Dengan adanya makalah ini diharapkan penyusun dapat lebih memahami

tentang bagaimana pancasila memainkan perannya sebagai paradigma

kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, dan dapat

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi pembaca

Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan

pembaca tentang pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam

masyarakat berbangsa dan bernegara, dan dapat menjadi pedoman dalam

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

5

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Paradigma

Menurut Kaelan (2010) istilah “Paradigma” pada awalnya berkembang

dalam dunia ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan filsafat ilmu

pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut

dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang

berjudul Structure of Scientific Revolution . Pengertian Paradigma adalah sebuah

asumsi – asumsi dasar dan asumsi – asumsi teoritis yang umum.

Paradigma dapat diartikan sebagai pendapat awal yang secara teoritis dapat

dijadikan sebagai suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu

pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma dapat dikonotasikan sebagai sumber

nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu

perkembangan, perubahan, serta proses. Sehingga dapat diartikan bahwa pancasila

sebagai asas atau dasar kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

2.2 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Indonesia sebagai negara berkembang dalam mencapai tujuan perlu

dilaksanakannya pembangunan nasional. Ini merupakan perwujudan untuk

meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagaimana tujuan

nasional negara pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan

negara dengan rumusan “memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan

kehidupan bangsa”. Selain tujuan nasional, Indonesia juga memiliki tujuan

internasional yang tertera dalam Pembukaan UUD ’45 yaitu “ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaaian abadi, dan

keadilan sosial”.

Secara filosofis dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan

nasional harus berasaskan Pancasila. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif

6

bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menjadi dasar dalam melakukan segala

tindakan yang bertujuan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga untuk

melaksanakan pembangunan nasional dan internasional harus mendasari nilai –

nilai sila Pancasila. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa dan aspek

raga. Aspek – aspek ini dijabarkan melalui pembangunan dalam berbagai bidang

yaitu politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, IPTEK, dan agama.

Berikut ini aspek pembangunan dalam berbagai bidang :

a. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kreatifitas

manusia untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang Maha

Esa. Tujuan yang esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia,

sehingga tidak bebas dari nilai namun terikat oleh nilai. Pancasila mendasari

dalam pengembangan IPTEK, di mana dalam mengembangkan IPTEK harus

diimbangi dengan pelestarian dan manfaat yang akan diberikan kepada manusia

sebagaimana pada sila pertama Pancasila.

Dalam mengembangkan IPTEK harus beradab dan bermoral yang

didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia seperti sila 2

Pancasila. Pengembangan IPTEK harus mengembangkan rasa nasionalisme

seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-3. Ilmuwan yang mengembangkan

IPTEK harus bijaksana dalam menghormati dan menghargai kebebasan orang lain

secara terbuka seperti halnya sila ke-4 Pancasila. Mengkomplementasikan

pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan

manusia seperti sila ke-5 Pancasila.

b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM

Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus didasarkan pada

ontologisme manusia. Sistem politik negara harus mendasarkan tuntutan hak dasar

kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum adalah hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya

perseorangan atau kelompok. Pancasila dapat memberikan dasar – dasar moralitas

politik negara. Dalam sila – sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis bahwa

7

politik negara harus berdasarkan kerakyatan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

dan keadilan.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi

Menurut Mubyarto (1999), pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan

dengan nilai – nilai kemanusiaan. Pengembangan ekonomi harus didasarkan

dengan Pancasila seperti ekonomi kerakyatan yang mendasarkan kemanusiaan

dan kesejahteraan. Oleh karena itu ekonomi harus didasarkan pada Pancasila demi

kesejahteraan manusia.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya

Dalam pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas

sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Pada masa

reformasi sosial budaya harus didasari dengan Pancasila yang terdapat pada

rumusan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam pengembangan

sosial budaya Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi

dalam bidang sosial budaya.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan hankam

Negara hakikatnya adalah suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak –

hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang – undangan negara.

Karena Pancasila merupakan dasar negara, maka Pancasila harus menjadi aturan

dalam pengembangan Hankam untuk mencapai tujuan Indonesia menjaga

keamanan dan menegakkan hukum.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama

Pada proses reformasi beberapa wilayah negara Indonesia mengalami

konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama kehidupan

beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk

mengembalikan perdamaian di antara umat beragama. Pancasila telah

memberikan dasar yang fundamental bagi umat beragama agar hidup rukun,

damai, saling menghormati, saling menghargai, tanpa memandang latar belakang

suku, agama, bahkan ras yang berbeda – beda.

8

2.3 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

Indonesia pernah dilanda gerakan reformasi yang menyebabkan seluruh

aturan main dalam politik mengalami keruntuhan terutama praktek elit politik

yaitu KKN. Dalam kenyataannya gerakan reformasi ini dibayar mahal oleh bangsa

yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Kondisi

ekonomi juga menambah daftar terpuruknya bangsa karena gerakan reformasi.

Namun, di balik berbagai macam keterpurukan masih tersisa satu keyakinan akan

nilai luhur yang dimiliki yaitu Pancasila. Reformasi harusnya digunakan untuk

menata kehidupan bangsa yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara.

Reformasi harus memiliki tujuan, dasar, cita – cita serta platform yang jelas bagi

bangsa Indonesia. Pancasila itulah yang merupakan nilai – nilai dasar paradigma

reformasi total yang sebenarnya.

a. Gerakan reformasi

Praktek KKN yang merajalela membawa rakyat semakin menderita. Wakil

rakyat harusnya mengemban amanah yang diberikan dengan sebaik – baiknya.

Pancasila yang seharusnya mampu menjadi sumber nlai, dasar moral etik bangsa

disalahgunakan sebagai alat legitimasi politik.

b. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum

Pada era reformasi rakyat lebih menekankan pada perubahan terhadap

tatanan dalam perundang-undangan. Dimana pada masa orde lama maupun pada

masa orde baru hal yang mengalami kerusakan parah ialah bidang hukum.

Penegakan hukum baik secara materi maupun tindakan sangat jauh dari nilai-nilai

kemanusiaan. Oleh karena itu bangsa indonesia ingin melakukan reformasi

menata kembali sistem yang mengalami kerusakan tersebut dengan berpedoman

pada Pancasila.

c. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik

Landasan aksiologi atau sumber nilai bagi sistem politik indonesia

terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4. Apabila dikaitkan

dengan makna alenia II tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi

dan kemakmuran. Dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan

bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu sesuai sila ke III, demokrasi sesuai

9

dengan sila sila ke IV, berkeadilan dan berkemakmuran sesuai dengan sila ke V

serta negara yang memiliki dasar-dasar moral ketuhanan dan kemanusiaan.

Nilai demokrasi politik secara normatif terjabarkan dalam pasal-pasal UUD

1945 yaitu pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (1), serta pasal 6 ayat (2).

Berdasarkan semangat dari UUD 1945 yang merupakan esensi pasal-pasal itu

sebagai berikut:

a. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara.

b. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat.

c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

dan karenanya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

d. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun

bersama-sama lembaga lain, kekuatanya berada di bawah Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau produk-produknya.

Dimana yang memegang kedaulatan penuh adalah rakyat. Rakyat adalah

asal mula kekuasaan negara.

d. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi

Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasar pada

pertumbuhan dan mengabaikan prinsip-prinsip nilai kesejahteraan seluruh bangsa.

Kesejahteraan tersebut hanya sebagian kecil kelompok tertentu saja yang

merasakannya. Kenyataan pada saat ini, ekonomi global tidak mampu bertahan,

krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan

ekonomi Indonesia terpuruk sehingga kepailitan yang diderita oleh pengusaha

harus ditanggung oleh rakyat.

Dalam kenyataannya sektor ekonomi yang mampu bertahan pada masa

krisis adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat.

Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis

ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yang mengutamakan

kesejahteraan seluruh bangsa adalah :

10

1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan

program “social safety net” yang terkenal dengan program Jaringan

Pengamanan Sosial (JPS).

2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi.

3. Transformasi struktur, yaitu untuk memperkuat ekonomi rakyat maka perlu

diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural

Dengan sistem ekonomi yang mendasar pada nilai yang berupaya untuk

mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan

dirasakan oleh sebagian besar rakyat dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

2.4 Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

aktualisasi objektif dan aktualisasi subektif. Aktualisasi objektif yaitu aktualisasi

pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi

kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adapun

aktualisasi subjektif adalah aktualisasi pancasila pada setiap individu terutama

dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat.

2.5 Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Kampus

a. Tridharma perguruan tinggi

Perguruan tinggi mempunyai tiga tugas pokok yang disebut Thridarma

Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

1. Pendidikan Tinggi

Suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas yaitu untuk menyiapkan,

memebentuk, dan menghasi,lkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka

tugas pendidikan tinggi adalah:

Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masysrakat yang memiliki

kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan ,dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan

kesenian.

11

Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

kesenian serta mengupayakan penggunanya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Penelitian

Sebagaimana nilai yang terkandung dalam pancasila, intelektual yang

melakukan penelitian harus bermoral ketuhanan dan kemanusiaan. Seorang

peneliti harus bermoral dan mengabdikan diri pada nilai-nilai kemanusaiaan.

Dasar-dasar nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjiwai moral peneliti

sehingga penelitian harus bersifat objektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus

berpegang pada moral kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan

kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan,

ambisi, ataupun kepentingan primordial tertentu.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Th.1999 bahwa yang

dimaksud dengan pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memeberikan sumbangan demi

kemajuan masyarakat. Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat pada

hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi

kesejahteraan umat manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan

suatu aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh

nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam

Pancasila.

b. Budaya akademik

Warga dari suatu perguruan tinggi merupakan manusia yang memiliki

wawasan dan integritas ilmiah. Masyarakat akademik harus senantiasa

mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas

perguruan tinggi. Ada beberapa ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik

sebagai berikut:

1. Kritis

2. Kreatif

3. Objektif

12

4. Analitis

5. Konstruktif

6. Dinamis

7. Dialogis

8. Menerima kritik

9. Menghargai prestasi ilmiah/akademik

10. Bebas dari prasangka

11. Menghargai waktu

12. Memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah

13. Berorientasi ke masa depan

14. Kesejawatan/kemitraan

c. Kampus sebagai moral force

Pengembangan hukum dan HAM

Masyarakat kampus harus senantiasa bertanggung jawab secara moral atas

kebenaran objektif, bertanggung jawab terhadap masyarakAt dangsa dan negara,

dan juga mengabdi terhadap kesejahteraan kemanusiaan. Sikap masyarakat

kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa

sehingga benar-benar luhur dan mulia. Dasar pijak masyarakat kampus adalah

kebenaran yang bersumber pada hati nurani dan sikap moral yang luhur yang

bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan.

Kampus sebagai sumber pengembangan hukum

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarka atas hukum, maka untuk

menata negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis harus ditegakkan

supremasi hukum. Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia maka Pancasila

berkedudukan sebagai sumber materi. Hukum di Indonesia harus bersumber pada

nilai-nilai pada sila-sila yang ada pada pancasila. Aspirasi dan realitas kehidupan

masyarakat dan rakyat juga merupakan sumber materi dalam penyususnan dan

pengembangan hukum.

Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan HAM

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

13

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia tersebut maka

mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat objektif dan benar-benar

berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat. Penegakan hak asasi

manusia tidak boleh dikarenakan kepentingan politik terutama kepentingan

kekuatan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan

negara Indonesia.

2.6 Studi Kasus Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan dalam

Masyarakat Berbangsa dan Bernegara

Salah satu studi kasus yang kami kaji ialah mengenai supremasi hukum

yang sekarang diberlakukan di Indonesia. Berkaca dari beberapa kasus

menyedihkan yang terjadi dalam sejarah hukum Indonesia, sangat menyedihkan

karena penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat kecil benar-benar tidak

diperhatikan. Contoh pada kasus Mbah Minah yang mencuri tiga biji kakao dari

perkebunan milik PT.Rumpun Sari Antan 4, kasus pengumpulan koin untuk Prita,

pencurian sandal milik seorang oknum polisi oleh seorang anak kecil, kasus

pencurian sebotol kecil minyak kayu putih di sebuah indomaret dan beberapa

kasus lainnya yang sangat memprihatinkan. Disini terlihat jelas bahwa aparat

penegak hukum mengutamakan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya

tanpa memperhatikan rasa keadilan. Penegakan hukum yang diartikan oleh para

aparat penegak hukum yang menangani kasus Mbah Minah dan kasus-kasus di

atas adalah penegakan hukum secara tekstual yaitu mengartikan perbuatan di atas

sebagai pencurian. Padahal jika dihitung, harga buah kakao, sendal dan sebotol

minyak kayu putih lebih murah dibandingkan biaya perkara yang harus

dikeluarkan untuk menangani kasus tersebut, belum lagi jeratan hukuman penjara

dan denda yang dibebankan. Selain itu, motif kasus-kasus di atas adalah potret

dari kemiskinan. Jika memang ada yang harus dihukum, seharusnya pemerintah

karena tidak dapat menjalankan fungsinya yaitu mensejahterakan rakyat.

14

Hal ini sangat bertolak belakang dengan proses yang sedang dijalani koruptor

pada saat ini, proses peradilan yang sangat lama, berbelit-belit dan nantinya pun

vonis pengadilan terhadap koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah.

Sangat ironis melihat fenomena yang terjadi terhadap dunia hukum dan peradilan

bagi rakyat yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Padahal negara ini sudah

menjamin kepastian dan perlindungan hukum pada setiap warga negara sesuai

UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum”.

Supremasi hukum di Indonesia perlu dibenahi, menurut kami dengan adanya

hukum, maka keadilan seharusnya ditegakkan. Pembentukan lembaga penjaminan

dan bantuan hukum yang secara khusus membantu rakyat kecil sangatlah penting

untuk direalisasikan pada saat ini. Penyediaan jasa pengacara bagi rakyat yang

tidak mempunyai biaya untuk menyewa seorang pengacara dalam suatu

persidangan. Para koruptor dapat memutar balikkan hukum karena mereka

memiliki pengacara-pengacara yang handal yang dapat mempertahankan argumen

mereka sehingga dapat menandingi kekuatan hukum. Berbeda halnya dengan

rakyat yang jarang memiliki pengacara yang bagus sehingga hukum pun semena-

mena terhadap rakyat kecil. Reformasi dunia peradilan dan hukum di Indonesia

sangat perlu dilakukan untuk membersihkan dunia peradilan dan hukum di

Indonesia bersih dan bebas dari hakim, jaksa dan pengacara yang sering menerima

suap, juga oknum polisi yang tidakberes dalam melaksanakan tugasnya.

15

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu

pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia.

Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua

lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,

hubungan antar umat beragama, sampai dengan IPTEK. Pembangunan

yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan

hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa

yang lebih baik.

2. Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menanggapi gerakan

reformasi yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi dan kemanusiaan.

Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan dengan

berasaskan Pancasila. Reformasi harusnya memiliki tujuan dan cita-cita

sebagaimana tujuan dan cita-cita Pancasila.

3. Tridharma perguruan tinggi ialah tiga tugas pokok perguruan tinggi yang

mencakup pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat

4. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan kampus dapat dilakukan

melalui pengembangan hukum dan HAM dalam kehidupan kampus serta

memposisikan kampus sebagai kekuatan moral. Hal tersebut bertujuan

agar nantinya menumbuh kembangkan geberasi-generasi baru yang

memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.

3.2 Saran

Kita sebagai mahasiswa hendaklah mengamalkan pancasila sebagai bagian

dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena di dalam

Pancasila mengandung butir-butir keluhuran bangsa Indonesia.

16

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : PARADIGMA.