Lampiran i pergub bansos

PEDOMAN BANTUAN SOSIAL DALAM BIDANG KESEHATAN

(lampiran I )PERGUB NTT TENTANG PEDOMAN BANTUAN SOSIAL

DALAM BIDANG KESEHATAN

BAB IPENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG2. TUJUAN PEDOMAN BANSOSKES3. INDIKATOR KEBERHASILAN4. RUANG LINGKUP5. PENGERTIAN

1.LATAR BELAKNAG UUD 1945, pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak

dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin.

Berdasarkasn UUD 1945 tersebut maka pemerintah menyelenggarakan program asuransi kesehatan sosial bagi masyarakat miskin yaitu Program Jamkesmas.

Hampir sebagian penduduk masyarakat miskin di Provinsi NTT (41,4% ) belum tercakup dana Jamkesmas dan sebagian besar penduduk yang sudah tercakup dana Jamkesmas. (Profil Dinkes NTT tahun 2013)

…….. Lanjutan LATAR BELAKANG

Berdasarkan Perda Prov. NTT Nomor I Tahun 2014 Tentang RPJMD Prov.NTT Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan dana Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan sebesar Rp. 9.810.000.000,- dan terus meningkat setiap tahun hingga 2018.

Pemanfaatan dana bantuan sosial dimaksud belum didukung dengan pedoman pengelolaan bantuan sosial dalam bidang kesehatan.

Sehubungan dengan itu maka Pemprov. NTT memandang perlu menyusun Pedoman Bantuan Sosial Dalam Bidang Kesehatan.

Diharapkan pedoman bantuan sosial dalam bidang kesehatan ini dapat menjadi acuan bagi pelaksana program bantuan tersebut agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

…….. Lanjutan LATAR BELAKANG

TUJUAN PEDOMAN BANSOSKES

1. Sebagai acuan dalam penentuan sasaran dan kegiatan bantuan sosial dalam bidang kesehatan bagi masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi NTT.

2. Sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial dalam bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Sebagai acuan dalam hal pemanatauan, evaluasi dan pelaporan penggunaan bantuan sosial dalam bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

INDIKATOR KEBERHASILANOUTPUT OUTCOME IMPACT

1. Terbentuknya kelompok masyarakat yang belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi NTT.

2. Tersalurnya dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan secara transparan dan akuntabel dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi NTT

1. Meningkatnya status Gizi pada ibu hamil di Provinsi NTT

2. Meningkatnya status Gizi pada Balita di Provinsi NTT

3. Menurunnya Angka Kesakitan di Provinsi NTT

4. Meningkatnya status kesehatan masyarakat usia lanjut

1. Menurunnya angka kematian ibu di provinsi NTT

2. Menurunnya angka kematian bayi/balita di NTT

3. Meningkatnya usia harapan hidup di Provinsi NTT

RUANG LINGKUP

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur;2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur;3. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Timur;4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas

Kesehatan Kabupaten /Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

………….. (lanjutan)Pengertian

6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosil;

8. Bantuan sosial dalam bidang kesehatan adalah pemberian bantuan berupa uang oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan;

9. Bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang terencana adalah bantuan berupa uang oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, status gizi Balita, penanggulangan penyakit dan peningkatan kesehatan kelompok masyarakat usia lanjut;


10. Bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang tidak terencana adalah bantuan berupa uang/barang oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan menanggulangi masalah kesehatan akibat bencana alam dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit tertentu yang dilakukan secara langsung melalui Dinas Kesehatan Provinsi;


11. Kelompok masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;


12. Mekanisme penyaluran bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang terencana adalah proses/prosedur penetapan calon penerima, pengajuan dan penyaluran dana serta pencairan dan pemanfaatan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan;

13. Penetapan penerima dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang terencana adalah tata cara penetapan kriteria, seleksi calon penerima dan penetapan calon penerima dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur;


14. Prosedur pengajuan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang terencana adalah Proses pengajuan dana bantuan sosial oleh masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Dinas Kesehatan Provinsi;

15. Prosedur penyaluran dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang terencana adalah Proses penyaluran dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi kepada masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bank Pemerintah;


16. Prosedur pencairan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang terencana adalah Prosedur pencairan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan kepada masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Bank Pemerintah yang telah ditetapkan;

17. Pemanfaatan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang terencana adalah prosedur pemanfaatan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan oleh masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari pengeluaran dana, pencatatan sampai dengan pelaporan.


BAB IITUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL


1. Menanggulangi berbagai macam masalah akibat terjadinya bencana alam yang berpotensi mengancam kesehatan dan/menimbulkan masalah kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Meningkatkan status gizi Ibu hamil yang belum mendapatkan jaminan kesehatan nasional dalam bentuk Jamkesmas, Askes, dan lain sebagainya.

3. Meningkatkan Status Gizi Balita pada Balita Gizi Buruk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan nasional dalam bentuk Jamkesmas, Askes, dan lain sebagainya.

4. Menanggulangi penyakit/gangguan kesehatan yang diderita oleh masyarakat Provinsi Nusa Tengga Timur yang tidak dapat dibiayai oleh berbagai macam Jaminan Kesehatan Masyarakat

5. Meningkatkan kesehatan masyarakat usia lanjut baik yang ada di panti maupun di luar panti.

6. Menanggulangi masalah kejadian luar biasa (KLB)

……………. Lanjutan TUJUAN PENGGUNAAN BANSOSKES

BAB IIIPROGRAM DAN KEGIATAN BANSOSKES

NO PROGRAM KEGIATAN1. Penanggulangan

Masalah Akibat Bencana Yang Berdampak Pada Kesehatan Masyarakat/Kelompok Masyarakat

1. Pemberian bantuan berupa obat-obatan

2. Pemberian bantuan berupa makanan dan minuman

3. Logistik lainnya terkait penanganan bencana

2. Peningkatan Status Gizi Pada Ibu Hamil

1. Pendataan sasaran2. Pelatihan kader3. Pembelian bahan-bahan pangan4. Pemberian makanan tambahan5. Pembentukan kelompok

penerima bantuan

……. Lanjutan PROGRAM DAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN3. Peningkatan Status

Gizi Balita1. Pendataan sasaran2. Pelatihan kader3. Pembelian bahan-bahan pangan4. Pemberian makanan tambahan5. Pembentukan kelompok

penerima bantuan4. Penanggulangan

Penyakit1. Pendataan sasaran2. Pembentukan kelompok

penerima bantuan3. Rawat jalan di Puskesmas4. Rawat inap di Puskesmas5. Rujukan ke Rumah Sakit

……. Lanjutan PROGRAM DAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN5. Peningkatan

Kesehatan Kelompok Masyarakat Usia Lanjut

1. Pendataan sasaran2. Pembentukan kelompok

penerima bantuan3. Pelatihan kader posyandu4. Rawat jalan di Puskesmas5. Rawat inap di Puskesmas6. Rujukan ke Rumah Sakit

6. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

1. Investigasi kasus2. Rawat jalan di Puskesmas3. Rawat inap di Puskesmas4. Rujukan ke Rumah Sakit

BAB IVMEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

DALAM BIDANG KESEHATAN YANG TERENCANA

1. Penetapan kriteria penerima Bansoskes

1. Belum memiliki kartu Jamkesmas, askes atau jaminan kesehatan lainnya.

2. Keluarga yang memempunyai ibu hamil dengan gangguan KEK

3. Keluarga yang mempunyai Balita dengan gizi kurang/gizi buruk

4. Anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan ke Rumah Sakit.

…… lanjutan KRITERIA PENERIMA

5. Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengalami bencana alam sehingga menimbulkan ancaman gangguan kesehatan.

6. Masyarakat/Kelompok masyarakat usia lanjut baik dalam panti maupun di luar panti

7. Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) terkait dengan berbagai masalah kesehatan.

2. Sosialisasi dan usulan penerima Bansoskes

DINKES PROV.Sosialisasi

PUSKESMASUsul

DINKES KAB/KOTAusul

DINKES KAB/KOTASosialisasi

MASYARAKATUsul

DINKES PROVINSISeleksi penerima

PUSKESMAS KADES/LURAH

Sosialisasi Sosialisasi

3. Penetapan penerima Bansoskes

Tim Teknis Dinkes Provinsi :Verifikasi usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Menyampikan laporan hasil verifikasi usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Ka.Dinkes Prov.Mengusulkan calon penerima Bansoskes kepada Gubernur NTT

GubernurMenetapkan penerima bansoskes melalui Surat Keputusan

Gubernur NTT Tentang Pemberian Bansoskes

4. Pengajuan Dana Bansoskes

MASYARAKAT Tertera dalam lampiran Sk Gubernur Tentang Pemberian BANSOSKES mengusulkan kegiatan yang akan didanai oleh dana BANSOSKES

Membuka rekening tabungan dana bantuan sosial pada Bank Pemerintah terdekat dan dilampirkan dalam usulan kegiatan.

PUSKESMAS Mengusulkan RUK yang dibiayai oleh dana BANSOSKES

DINKES KAB/KOTA

Merekap dan mengusulkan RUK masyarakat dari setiap puskesmas yang dibiayai oleh dana BANSOSKES.

DINKES PROV. Merekap dan mengusulkan RUK masyarakat dari setiap Kab/kota yang dibiayai oleh dana BANSOSKES.

5. Penyaluran Dana Bansoskes

DINKES PROV. merekap RUK secara umum DARI Kab/Kota Membuat skala prioritas kegiatan yang

diusulkan oleh selompok masyarakat yang perlu mendapat dana BANSOSKES

Membuat surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan kelompok masyarakat penerima BANSOSKES

Mengajukan anggaran BANSOSKES Kepada Pemerintah Provinsi

PEMPROV. Mengeluarkan Dana BANSOSKES Melalui Rekening Dinas Kesehatan Provinsi NTT

DINKES PROV. Mentransfer BANSOSKES Melalui Rekening kelompok masyarakat pada Bank Pemerintah terdekat

Masyarakat/kelompok masyarakat terpilih berhak memperoleh dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan melalui transfer ke rekening kelompok masyarakat pada Bank Pemerintah setempat.

Kelompok masyarakat terpilih dapat menggunakan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

Kelompok masyarakat terpilih dapat menarik uang yang ada dalam rekening kelompok tersebut secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok tersebut.

6. Pencairan Dana Bansoskes

Jumlah uang setiap kali penarikan dari rekening bank disesuaikan dengan kebutuhan belanja.

Proses pengadaan disesuaikan dengan hasil survey pasar, survey harga, dan kualitas barang yang akan dibeli.

Proses pengadaan barang dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh kepala desa/lurah setempat

…………. (lanjutan) Pencairan Dana Bansoskes

Seluruh transaksi kelompok dicatat dalam pembukuan sederhana

Bukti/kwitansi pembelian disimpan dengan baik oleh kelompok sebagai bukti pertanggungjawaban

Ketua kelompok masyarakat wajib membuat laporan secara tertulis kepada PPK Dinas Kesehatan Provinsi tentang pelaksanaan kegiatan dan melampirkan semua bukti pertanggungjawaban kegiatan

7. Pemanfaatan Dana Bansoskes

BAB VMEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

DALAM BIDANG KESEHATAN YANG TIDAK TERENCANA

Bantuan sosial dalam bidang kesehatan untuk kegiatan yang tidak terencana di Provinsi NTT, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan : 1.Bencana alam 2.Penanggulangan KLB, dengan kriteria : Adanya laporan bencana alam pada masyarakat/kelompok masyarakat pada wilayah tertentu di NTTAdanya laporan KLB Penyakit tertentu pada masyarakat/kelompok masyarakat pada wilayah tertentu di NTT.

Prosedur penyaluran BANSOSKES Tidak Terencana

BANSOSKES yang tidak terncana kepada masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan prosedur sebagai berikut :1.Puskesmas menyampaikan laporan kejadian bencana alam atau KLB kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kejadian bencana alam atau KLB kepada Dinas Kesehatan Provinsi

3. Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan kejadian bencana alam atau KLB kepada Gubernur NTT

4. Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi NTT

5. Pemerintah Provinsi menyalurkan bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang tidak terencana dilakukan secara langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan masyarakat/kelompok masyarakat yang mengalami bencana alam atau KLB penyakit tertentu.

…………………… LANJUTAN Prosedur penyaluran BANSOSKES Tidak Terencana

BAB VIPEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN SOSIAL


A. Pembinaan :

1. Tanggung jawab teknis pembinaan kegiatan ini berada di Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Gubernur, dengan Tugas sbb :Menyusun pedoman pelaksanaan bantuan sosial dalam bidang kesehatan

2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar kegiatan ini dapat terlaksana pada sasaran yang tepat

3. Memantau pelaksanaan kegiatan baik secara lagsung maupun tidak langsung (laporan kelompok masyarakat)

………..lanjutan Pembinaan

4. Memberikan petunjuk kepada kelompok agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan

5. Mengelola secara langsung bantuan sosial yang tidak terencana

6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan, pemantaun dan pengendalian kepada Gubernur

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Hal-hal yang perlu dikendalikan adalah ;1. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten/kota2. Proses seleksi calon penerima bantuan sosial dalam bidang

kesehatan3. Proses penyaluran dana bantuan sosial dalam bidang

kesehatan4. Kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial

oleh kelompok masyarakat penerima

B. Pengendalian :

BAB VIIPEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN SOSIAL


A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan dilaksanakan.

1. Laporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi melalui Puskesmas setempat segera setelah kegiatan dilaksanakan (maksimal 10 hari setelah pelaksanaan kegiatan harus sudah diterima oleh Puskesmas)

2. Puskesmas menyampaikan laporan dimaksud kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 10 hari setelah menerima laporan dari kelompok masyarakat.

3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan dimaksud kepada Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima laporan dari Puskesmas.

B. Pelaporan

4. Tim Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi laporan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

5. Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Gubernur NTT dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima laporan dari Dinkes Kabupaten/Kota.

………….. Lanjutan Pelaporan

BAB VIIIPENUTUP

Pemberian dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperjuangkan hak dasar rakyat dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

Bantuan sosial ini merupakan salah satu aplikasi nyata keberpihakan Pemerintah provinsi kepada rakyat NTT dalam “Spirit Anggur Merah” (anggaran untuk rakyat menuju sejahtera).

Pedoman Pengeloaan Bantuan Sosial Dalam Bidang Kesehatan ini merupakan acuan bagi para pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan.

Health & Medicine

Lampiran i pergub bansos