BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal

63 ayat 1 dan ayat 2 bahwa : 1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa

disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota. 2. Perencanaan pembangunan

sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun secara partispatif oleh pemerintah Desa sesuai

dengan kewenanganya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Tujuan Perencanaan Adalah :

1. Mendukung antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mencakup Lima

Pendekatan :

1. POLITIK, Rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda

pembangunan (Visi Misi) yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah ke dalam

rencana pembangunan jangka menengah.

2. TEKNOKRATIK, dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. PARTISIPATIF, dengan melibatkan MASYARAKAT.

4. PENDEKATAN ATAS BAWAH DAN, BAWAH ATAS dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah

dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di

tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi

kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

1

Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum

adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan

baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung

resiko. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :

Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut

RPJMD untuk jangka waktu lima tahun

Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan

penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Keputusan

Kepala Desa

RPJM – Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun yang

memuat arah kebijakan pembangunan desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa.

RKP-Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun merupakan

penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas

pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerinah desa maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJM

Desa.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Desa.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Daerah.

2

10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

12.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas.

1.3. Pengertian :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung Kecamatan

Kedungbanteng Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan pembangunan

desa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.1.Maksud

Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai dokumen

perencanaan pembangunan untuk memberikan :

a. Arah kebijakan pembangunan Desa Melung,

b. Arah kebijakan keuangan Desa Melung,

c. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang

dijabarkan dalam Program Pembangunan Dan Rencana Kerja,

1.2.Tujuan

Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2014 – 2018 adalah :

a. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan

program-program pembangunan Desa Melung.

b. Sebagai pedoman dasar dalam kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun dan

merangkum kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Menampung aspirasi masyarakat dan membangun consensus dengan berbagai

pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk menentukan arah

pembangunan Desa Melung di masa yang akan datang yang penyusunannya

mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan

RPJMD Kabupaten Banyumas.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN RPJM-Desa

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Pengertian

1.4. Maksud dan Tujuan

3

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.2. Sejarah Desa

2.3. Demografi

2.4. Keadaan Sosial

2.5. Sarana dan Prasarana

2.6. Keadaan Ekonomi

2.7. Kondisi Pemerintahan Desa

2.8. Pembagian wilayah desa

2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

4

BAB II

PROFIL DESA

2.1.1.Kondisi Desa

Desa Melung adalah desa yang terletak dipinggir hutan sehingga topografinya

berbukit – bukit, secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng

Kabupaten Banyumas. Batas sebelah utara dengan Tanah PERHUTANI, sebelah

timur Kecamatan Kedungbanteng dan berada di sabuk sebelah barat gunung Slamet.

Sebagaimana pada umumnya penduduk desa pinggir hutan untuk tingkat pendidikan

masih sangat rendah sehingga berimbas pada tingkat ekonomi yang sangat rendah

pula.

2.1.2.Sejarah Pembangunan Desa

Sejarah Desa Melung dimulai dengan cerita atau legenda tentang Syech

Abdulrahman Kyai Melung sebagai penguasa dan sesepuh Desa Melung yang tidak

tercatat dalam dokumen sejarah terjadinya Desa Melung. Cerita yang turun temurun

terus dilakukan orang tua kepada anak-anaknya tidak lepas dari sejarah kadipaten

Pasir Luhur, sebagai tempat persinggahan dan perlintasan para prajurit Kadipaten

Pasir Luhur. Pada suatu saat para prajurit dalam perlintasannya menandai adanya

ayam yang berkokok dikejauhan. Desa Melung dahulu masuk kedalam kecamatan

Kebumen dan baru sekitar tahun 1955-an dimasukkan kedalam Kecamatan

Kedungbanteng.

Berdasarkan sejarah yang informasinya diberikan secara turun temurun kepada

generasi berikutnya bahwa pada jaman penjajahan Belanda Desa Melung merupakan

kebun kopi dan penghasil alpokat yang sangat terkenal di negara Belanda dengan kopi

kampungnya, lalu pada tahun 1928 Belanda mendirikan PLTA Ketenger yang

sesungguhnya berada di Desa Melung.

Berdasarkan perjalanan panjang sejarah Desa Melung yang tercatat dan

merupakan hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat yang pernah mengalami

Lurah Desa Melung yang dialami oleh tokoh masyarakat yang dapat menceritakan

sejarahnya. Dan yang pernah menjadi lurah atau Kepala Desa adalah :

a. Suradirana

Sejak tahun 1905 sampai dengan tahun 1940 para kepala desa atau yang

pada jaman dahulu disebut lurah dipimpin oleh Suradirana. Pada masa sebelum

kemerdekaan jabatan lurah merupakan bagian dari ketua adat yang jabatannya

tidak terbatas dan dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Menurut cerita orang

5

tua yang pernah mengalaminya, Lurah Suradirana memimpin Desa Melung pada

masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pembangunan yang diketahui adalah

pembangunan PLTA Ketenger.

b. Mulyadirana

Merupakan pengganti dari lurah terdahulu dan inipun tidak tercatat kapan

dan berakhirnya menjadi lurah untuk Desa Melung.

c. Wiryo Sukatmo

Merupakan lurah yang memimpin Desa Melung selanjutnya yang menurut

cerita menjabat menjadi lurah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.

d. Mursidi

Memegang jabatan sejak tahun 1957 yang pada masa tersebut sedang

banyaknya pemberontakan-pemberontakan DI/TII yang bermukim di Desa Melung

sebagai tempat pelarian dan dijadikan markas gerakannya karena wilayah desa

Melung yang sangat strategis, bersama sekretaris desanya tewas dibunuh

pemberontak DI/TII Darul Islam, karena dianggap tidak melindungi.

Hasil pembangunan yang dicapai belum begitu nampak karena kondisi

masyarakat pada saat itu dari segi keamanan dan ketentraman sangat tidak

kondusif ditambah lagi pemberontakan G30S/PKI yang berlangsung pada tahun

1965. Pada kondusi negara yang masih belum kondusif berdampak pada kegiatan

pembangunan di desa-desa.

e. Martareja

Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah tahun 1965 pada saat Desa

Melung dipimpin oleh lurah Martareja yang dilakukan yaitu :

1. Pembukaan jalan setapak menjadi jalan besar antara desa Melung sampai

desa Windujaya

2. Jalan antara Kaliputra sampai dengan desa Kutaliman.

3. Pembangunan kantor dan balai desa.

4. Pembangunan lapangan desa.

f. Slamet

Memegang jabatan dari tahun 1987 –1991 cukup banyak adanya

pembangunan hanya melanjutkan kerja dari Lurah terdahulu karena menjabat

selama kurang lebih 3 tahun lalu mengundurkan diri. Pembangunan yang telah

dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan dam Watugayong.

2. Pembangunan WC/kamar mandi umum.

3. Pembangunan pasar desa.

4. Pembangunan listrik masuk desa.

g. Sirun Ahmad Mahudin

6

Menjadi Kepala Desa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2001 dengan

hasil pembangunan berupa :

1. Pembangunan sarana air bersih dengan sumber mata air Lubang

2. Pembangunan sarana air bersih wangan wali dari program PPK tahun 2001.

3. Pembangunan jembatan kali Manggis yang menghubungkan jalur gerumbul

Melung dengan Selarendeng dari program P3DT.

4. Pengerasan jalan Selarendeng sampai desa Kalikesur.

5. Adanya listrik masuk Desa Melung.

6. Adanya program IDT dengan pengembangan ternak kambing.

7. Kegiatan LED (Lembaga Ekonomi Desa).

h. Agung Budi Satrio

Menjabat Kepala Desa Melung selama dua periode sejak tahun 2001 sampai

dengan tahun 2013 dengan hasil pembangunan berupa :

1. Pembangunan PAUD , TK

2. Community Acces Point ( CAP )

3. Pembangunan sarana prasana SD-SMP Satu Atap.

4. Pendirian Lembaga PAGER GUNUNG

5. Rehab Jalan Gerumbul Melung dengan Pavingisasi ( PNPM)

6. Pembangunan Jalan Rabat Beton RW 02 (PNPM)

7. Pembangunan Bendungan dan Irigasi Wangan Aren (PNPM)

8. Pembangunan Irigasi Curug Gupit ( PNPM )

9. Pembangunan PKD AD-DAWAN ( PNPM )

10.Pembangunan Aula Widya Mandala

11.Pengembangan Pertanian Organik

12. Inisiatif Gerakan Desa Membangun (GDM)

13.Peluncuran Website Desa ( http://melung.desa.id )

14. Implementasi Sistem Aplikasi MITRA DESA

2.1.3.Demografi

Jumlah penduduk desa Melung pada Awal tahun 2014 mencapai 2.250 orang

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.162 jiwa dan perempuan sebanyak 1088 jiwa,

memiliki 522 Kepala Keluarga (KK Rumah) sehingga dalam setiap keluarga rata-rata

terdiri dari 4 (empat) orang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur/ Usia Tahun 2013.

No Kelompok Umur

(tahun)

Jumlah Penduduk Jumlah

Laki-laki Perempuan

1. 0 s/d 1 38 34 72

7

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2 s/d 4

5 s/d 9

10 s/d 14

15 s/d 19

20 s/d 24

25 s/d 29

30 s/d 34

35 s/d 39

40 s/d 44

45 s/d 49

50 s/d 54

55 s/d 59

60 s/d 64

65 s/d 69

70 s/d 74

> 75

15

38

77

133

96

88

90

97

99

74

55

60

54

47

34

67

26

39

54

86

97

81

95

93

91

75

64

65

57

35

41

55

41

77

131

219

193

169

185

190

190

149

119

125

111

82

75

122

JUMLAH 1.162 1.088 2.250

Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013

Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut

klasifikasi umur. Kurangannya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan tingginya

anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja dari luar daerah.

Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan jumlah tenaga kerja maka

akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar pekerja, dan banyaknya angkatan

kerja terpaksa keluar dari daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Maka pada

umumnya masyarakat pedesaan lebih banyak angkatan kerja yang berusia lanjut

sehingga proses pembangunan sedikit mengalami kendala, karena yang memiliki

potensi dan keahlian biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan.

Usia angkatan kerja dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu : (1) angkatan kerja

muda usia 15-24 tahun: (2) angkatan kerja sedang usia 25-54 tahun dan (3) angkatan

kerja tua usia diatas 55 tahun. Maka dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa

ketersediaan tenaga kerja Desa Melung dari jumlah penduduk untuk angkatan kerja

muda mencapai 18,311 %, angkatan kerja sedang sebesar 44,533 % sedangkan untuk

angkatan kerja tua sebesar 22,888 %.

8

2.1.4.Keadaan Sosial

2.1.5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Melung termasuk masih sangat

rendah, karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan

masih kurang, angka putus sekolah dasar masih cukup tinggi pada tahun-

tahun sebelumnya.

Desa hanya memiliki satu SD Negeri , satu TK-PAUD Satu Atap dan

satu SMPN 3 Satu Atap Kedungbanteng. Sehingga diharapkan dapat

meningkatkan jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD

namun kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program

nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Melung dapat tercapai 100% dan

menekan angka putus sekolah pendidikan dasar.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Melung

No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa)1 Tidak tamat SD 2852 Tamatan SD 9773 Tamatan SMP 3614 Tamatan SMA 1035 Tamatan D1 -6 Tamatan D2 -7 Tamatan D3 -8 Tamatan S1 16

Jumlah 1.742Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013

2.1.6. Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup baik hanya

saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga yang ada bisa dan

mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut. Adapun lembaga yang

ada yaitu :

1. Lembaga Pembangunan dan Kemandirian Desa (LPKD) merupakan

lembaga yang bergerak dibidang perencananaan dan pengelola kegiatan

pembangunan.

2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

3. Paguyuban PAGER GUNUNG merupakan gabungan kelompok tani

yang bergerak pada kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dan

kegiatan konservasi lahan serta lingkungan.

4. Linmas (Perlindungan Masyarakat)

9

5. Pengelola Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Ad-Dawan

6. Koordinator Ekonomi Desa (KED) merupakan bentukkan dari kegiatan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau sekarang ini adalah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

7. Karang Taruna dengan nama Taruna Karya 14 merupakan lembaga

pemuda yang bergerak pada kegiatan kepemudaan dan olah raga

2.1.7.Sarana dan Prasarana

Adanya Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang sangat

penting dalam proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Untuk sarana dan prasarana jalan Desa Melung sudah cukup baik

sebagai prasarana perhubungan jalan ditambah sekarang ini sudah ada sarana

transportasi angkutan.

Untuk sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Melung sudah memiliki

1 (satu) unit Sekolah Dasar , lalu sudah berdirinya Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

tahun 2002 yang berubah program menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dengan model Kelompok Bermain SATRIA JAYA sekarang menjadi PAU TERPADU

KB.SATRIA JAYA DAN TK PERTIWI, sedangkan SMP sudah ada dengan adanya

program SD-SMP Satu Atap sekarang telah mandiri menjadi SMP Negeri 3

Kedungbanteng. Masih banyak sarana prasarana yang harus diperbaiki terutama

masalah kantor desa yang sudah rusak, lapangan sepak bola yang tidak memenuhi

standar, sarana air bersih, beberapa bendungan dan irigasi yang sampai saat ini

masih bersifat irigasi setengah teknis.

2.1.8.Keadaan Ekonomi

2.1.9. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh dimana

mereka tinggal dan hidup. Karena Desa Melung termasuk dalam desa

pinggir hutan maka sebagain besar mengandalkan hidup pada hasil

pertanian dan perkebunan baik itu pertanian sawah maupun pertanian kebun.

Ketersediaan tenaga kerja untuk Desa Melung masih didominasi oleh

lulusan SD atau yang sederajat hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerja

dan pengalaman serta pendapatan yang rendah, oleh karena itu mata

pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani, buruh tani, penderes,

serta menjadi buruh diluar desa dengan penghasilan yang rendah. Dengan

penghasilan yang rendah berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan

dan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 3. Mata Pencaharian

10

No Pekerjaan Jumlah (jiwa)1 Petani/Pekebun 2712 Buruh tani 2713 PNS/TNI/POLRI 74 Perdagangan 95 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 46 Buruh harian lepas 2717 Tukang 208 Peternak 19 Pedagang 3010. Lain-lain 1.366

Jumlah 2.250Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013

2.1.10. Pola Penggunaan Lahan

Pengelolaan lahan pada umumnya, masyarakat masih menggunakan

pola tradisional dan adat istiadat turun temurun dengan pola tanam

campursari atau beraneka ragam tanaman ( keanekaragaman hayati ).

Desa Melung memiliki lahan pangkuan hutan seluas 318,19 Ha

merupakan lahan negara Perum PERHUTANI yang menjadi bagian dalam

pengelolaan hutan bersama masyarakat sehingga secara administratif

menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan tata ruang desa. Merupakan hutan

damar dan tanaman seling berupa puspa hal tersebut dengan harapan

bahwa hutan akan menjadi tetap lestari, karena wilayah barat Gunung Slamet

merupakan daerah penyanggah dan daerah konservasi, sebagai daerah

resapan air.

Tabel 4. Pola Penggunaan Lahan Masyarakat

No Penggunaan lahan Jumlah (Ha)1 Persawahan 61,2502 Pemukiman 87,4503 Pekarangan 131,4094 Perikanan 0.8405 Pangkuan Hutan 318,196 Pendidikan 0,4207 Perkantoran 0,1108 Lapangan 0,210

Jumlah 593,879Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013

2.1.11. Kondisi Pemerintahan Desa

Jarak pusat pemerintahan dengan :

- Desa/kelurahan terjauh : 16 Km

Lama tempuh : 30 menit

- Pusat kedudukan kecamatan : 8 Km

Lama tempuh : 15 menit

- Ibukota Kabupaten : 20 Km

11

Lama tempuh : 30 menit

- Ibukota Propinsi : 298 Km

Lama tempuh : 6 jam

2.1.12. Pembagian Wilayah Desa

2.1.13. Batas Wilayah

- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Windujaya

- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ketenger dan desa Karangtengah

- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kutaliman dan desa Kalikesur.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirampok Kecamatan Sirampok

Kabupaten Brebes..

2.1.14. Topografi dan Jenis Tanah

Desa Melung berada pada 7O 19’ 52,71” S dan 109O 12’ 40,94” T.

Dengan memiliki topografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata 45% dan

berada pada ketinggian rata-rata 400-700 dpl. Jenis tanah yang pada

umumnya adalah latosol dengan batuan vulkanik jenis andesit.

2.1.15. Iklim

Karena letaknya sebelah barat Gunung Slamet maka desa Melung

termasuk beriklim sejuk dengan suhu rata-rata antara 20 OC - 29 OC dan

kelembaban rata-rata 70% - 85% serta curah hujan cukup tinggi mencapai

3000- 3500 mm/tahun.

2.1.16. Luas wilayah :

- Luas wilayah desa Melung 1.320,634 Ha

- Luas wilayah terdiri dari :

No Penggunaan lahan Jumlah (Ha)1. Persawahan 61,2502. Pemukiman 87,4503. Peekebunan/hutan rakyat 131,4094. Perikanan 1,0585. Pangkuan desa hutan

negara

318,190

6. Pendidikan 0,4207. Perkantoran 0,1758. Lapangan 0,2109. Kuburan 1,42010. Tempat peribatan 0,02211. Lain-lain 3,03012 Hutan rimba 700,250

Jumlah 1.320,634Sumber : Database sekunder Desa Melung 2013

12

2.1.17. Wilayah bawahan terdiri dari :

a. Kepala Dusun I membawahi Gerumbul Depok dan Kaliputra

b. Kepala Dusun II membawahi gerumbul Melung dan Selarendeng

Jumlah Rukun Warga ada 4 RW terdiri dari :

a. Gerumbul Depok adalah RW 1

b. Gerumbul Kaliputra adalah RW 2

c. Gerumbul Melung adalah RW 3

d. Gerumbul Selarendeng adalah RW 4

Jumlah Rukun Tetangga ada 17 RT terdiri dari

a. Gerumbul Depok ada 4 RT : RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04

b. Gerumbul Kaliputra ada 5 RT : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan RT 05

c. Gerumbul Melung ada 5 RT : RT 01, RT 02, RT 03. RT 04 dan RT 05

d. Gerumbul Selarendeng ada 3 RT : RT 01, RT 02 dan RT 03.

2.1.18. Tanah Banda Desa :

a. Tanah Sawah : 18,45 Ha

b. Tanah Pekarangan : 1,58 Ha

c. Kolam : 0,00 Ha

d. Lain-lain : 0,21 Ha

2.1.19. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

2.1.20. Jumlah Perangkat Desa sebanyak 9 orang terdiri dari :

- Kepala Desa : Khoerudin,S.Sos.

- Sekretaris Desa : M. Soim Fathurrohim

- Kepala Urusan Keuangan : S.B. Margino

- Kepala Urusan Umum : Suryati

- Kepala Dusun I : Natim

- Kepala Dusun II : Narwin

- Kasi. Pemerintahan : Sulastri

- Kasi. Pembangunan : Timbul Yulianto

- Kasi KPM : -

- Pembantu Kasi. KPM (Kayim) : Dulrohmat

2.1.21. Badan Perwakilan Desa terdiri dari 7 orang :

- Ketua : Sardi

- Wakil Ketua : Slamet

- Sekretaris : Sutarti

13

- Kabid. Pemerintahan : Ngusman

- Kabid. Pembangunan : Sudiro

- Kabid. Kemasyarakat : Ritam Sulistiyono

- Anggota : Darso Ali Yahya

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pemerintahan yang lalu masih kekurangan dana karena desa tidak diberi keleluasaan

pengelolaan keuangan. Desa tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membangun desa

secara mandiri dikarenakan desa pada waktu itu lebih sebagai obyek pembangunan.

Persoalan yang terkait dengan situasi desa dimasa lalu antara lain penyeragaman

kelembagaan desa. Desa dianggap mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang sama,

sehingga kebutuhan akan kelembagaan di desa sama. Persoalan lain adalah ketergantungan

desa terhadap supra desa, melemahnya sumber-sumber ekonomi desa menurunnya sumber

daya termasuk tenaga kerja. Hal-hal tersebut menjadikan desa adalah bahwa desa tertinggal

dibanding kota, kapasitas sumber daya manusianya lemah. Kecilnya anggaran untuk desa

dimasa lalu bisa dilihat pada bagan prosentase keuangan sebagai berikut.

14

ADD; 6,46%

PADes; 5,64%Pajak & Retribusi; 0,86%

Bantuan Kabupaten; 15,39%

Bantuan Provinsi; 5,16%

Bantuan Pusat; 60,11%

Pihak ke-3; 6,39%

Keuangan desa dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 pasal 74 meliputi semua hak dan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan dan

kewajiban desa. Alokasi dana yang besar kepada desa kedepan merupakan wujud nyata

pengakuan negara terhadap kewenangan asal-usul (asas pengakuan) dan kewenangan lokal

skala desa (asas subsidiaritas). Akan tetapi dengan alokasi keuangan yang besar desa juga

harus benar-benar mampu mengelola dengan baik, bertanggung jawab serta digunakan

untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan telah disahkannya Undang Undang Desa No

6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk mengelola desa dalam

kerangka Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Desa Melung siap mengelola dana yang

besar tersebut yakni dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Melung kedepan

lebih banyak dititkberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat. Disamping peningkatan

kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan juga penanganan infrastruktur yang masih

kurang.

15

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Sebagaimana tercantum pada pasal 78 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan

bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: penyediaan pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun Isu-isu strategis yang muncul di Desa Melung antara lain:

1.Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang ada di Desa Melung. Tingkat pendidikan

yang sebagian besar masih rendah berdampak pada keterbatasan penguasaan ketrampilan

yang pada ahirnya berdampak pada tingkat pendapatan. Berdasarkan data Pendataan

Program Perlindungan Sosial / PPLS Tahun 2011 Desa Melung masuk dalam kategori

miskin sedang. Keadaan yang dihadapi penduduk miskin yakni rendahnya akses terhadap

pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, permodalan usaha,

pemenuhan akan rumah yang layak huni, kebutuhan air bersih serta kelayakan kecukupan

pangan. Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi pembangunan

selama ini antara lain , lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi atau

lembaga ekonomi rakyat.

Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka dilapangan masih menghadapi kendala seperti

pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Disamping masih terbatasnya

kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada rendahnya tingkat ekonomi serta

kesejahteraan masyarakat.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masih Lemah

Kebutuhan akan papan dan pendidikan masih merupakan persoalan yang ada di Desa

Melung. Masih banyaknya tempat tinggal yang belum memenuhi standar kesehatan menjadi

salah satu indikator bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan papan juga masih lemah.

Pendidikan juga merupakan persoalan yang ada di Desa Melung. Pendidikan memegang

peranan yang sangat penting didalam pembentukan watak, pribadi dan mental serta kualitas

manusia di dalam menganalisa dan memberikan alternatif pemecahan masalah serta

mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang nomor

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah pendidikan

untuk semua dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Meski sekarang ini masyarakat

terpenuhi tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan ) tahun dengan adanya SMP Negeri 3

Kedungbanteng yang berada di Desa Melung, akan tetapi tingkat melanjutkan ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi masih kecil prosentasenya yakni pada kisaran 20% , hal ini

disebabkan selain karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah adalah persoalan

jarak tempuh yang cukup jauh yang tentunya untuk masyarakat Desa Melung berdampak

pada meningkatnya biaya pendidikan .

16

Oleh karenanya dibutuhkan alternatif dalam menjawab persoalan tersebut. Dengan

rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami hambatan, karena

akan berdampak pada rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Prasarana Masih Kurang

Prasarana yang menunjang tingkat kesejahteraan pada masyarakat seperti prasarana

kesehatan, masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni, prasarana sarana sumber daya

air terkait dengan kondisi jaringan irigasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk

menunjang peningkatan produktfivitas pertanian, belum optimalnya kualitas kondisi jalan dan

jembatan, sarana prasarana kantor desa, serta prasarana penunjang perekonomian masih

kurang baik jumlah maupun kualitasnya. Disamping itu juga masih terbatasnya kapasitas

bandwith internet serta kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata diseluruh wilayah

Desa Melung.

4. Masih Banyaknya Pengangguran di Desa Melung

Masalah kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran merupakan hal yang

menjadi perhatian. Masyarakat Desa Melung yang sebagian besar adalah penduduk miskin

dengan tingkat ekonomi yang rendah disertai rendahnya tingkat pendidikan pada ahirnya

mengakibatkan banyaknya pengangguran.

Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya ketrampilan yang dimiliki mayarakat

mengakibakan pada banyaknya angka pengangguran di Desa Melung. Bagi mereka yang

belum bisa melanjutkan ke pendidikan tingkat SMA dengan belum dimiliki ketrampilan

maupun keengganan untuk melakukan pekerjaan di bidang pertanian maupun

ladang/perkebunan menambah jumlah pengangguran.

5. Masih Rendahnya Kesejahteraan

Relatif tingginya prosentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan

Kesehatan Daerah pada kisaran 75% dari jumlah penduduk, BLSM 55% dari jumlah Kepala

Keluarga , serta penerima Beras untuk Warga Miskin 56% dari jumlah Kepala Keluarga serta

masih banyaknya rumah yang belum memenuhi standar kesehatan menjadi salah satu

indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Melung masih rendah.

6. Derajat kesehatan yang masih rendah

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari rendahnya tingkat

ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan semakin meningkat

sementara kemampuan masyarakat merosot.

Peningkatan pelayanan dasar kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan Desa menjadi tuntutan

dalam upaya peningkatan derajat sehat masyarakat yang miskin. Disamping itu pelayanan

posyandu juga perlu ditingkatkan baik sarana, prasarana maupun pemberdayaan kader

posyandu itu sendiri.

7. Kesetaraan Gender

Pemahaman orang tua bahwa pendidikan maupun pengetahuan yang masih

mengedepankan kaum laki-laki, pemahaman bahwa wanita harusnya melaksanakan tugas-

tugas rumah tangga, kenyataan bahwa pengambilan keputusan dalam rumah tanga yang

17

masih didominasi oleh laki-laki menunjukan belum setaranya kedudukan kaum perempuan di

Desa Melung.

Keberdayaan kaum perempuan dalam pembangunan di Desa Melung masih terbatas pada

keaktifan dalam kelembagaan PKK dan kegiatan posyandu. Peran , fungsi dan keterlibatan

kaum perempuan pada skala yang lebih luas masih perlu ditingkatkan khususnya dalam

proses pembangunan di desa baik dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun

pengawasan.

8. Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat

Sebagaimana desa-desa tepi hutan serta kondisi geografis Desa Melung yang berbukit dan

berpencar pada kenyataannya tingkat pendapatan warga menunjukkan perbedaan diantara

gerumbul yang ada, yang disebabkan antara lain faktor pendidikan, keterampilan yang pada

gilirannya berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan.

9. Kelemahan Kelembagaan Desa Melung

Kapasitas kelembagaan yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang penting

peranannya dalam kemajuan sebuah desa.

Kapasitas aparatur pemerintah Desa Melung sebagian besar sudah mencukupi dalam hal

penguasaan teknologi, akan tetapi masih perlu terus ditingkatkan karena perangkat desa

merupakan bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang bertugas melakukan pelayanan

administratif dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu mengayomi dan melindungi

masyarakat. Mereka adalah orang yang dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh masyarakat

untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa. Akan tetapi setelah mereka

dilantik belum pernah mendapatkan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga

pada prakteknya mereka mencari sendiri apa yang harus dilakukan. Lembaga-lembaga yang

ada di Desa Melung belum berperan secara maksimal. Pemahaman dan peningkatan

kemampuan dalam mengelola lembaga maupun peran dan fungsinya masih perlu

ditingkatkan. Oleh karena itu ke depan peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada di

Desa Melung menjadi salah satu fokus perhatian dari pemerintah Desa Melung.

10. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air

Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada keseimbangan, khusunya

masalah hutan, mengingat Desa Melung merupakan desa pinggir hutan sehingga

masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat.

Ketika hutan rusak maka akan berdampak pada berkurangnya sumber daya air.

Persoalan air juga muncul pada kehidupan masyarakat Desa Melung karena makin

terbatasnya debit sumber-sumber mata air. Oleh karena itu pembenahan sumber daya air

melalui upaya penanaman/penghijauan perlu dilestarikan serta pengelolaan hutan sebagai

salah satu penahan siklus peredaran air dimuka bumi ini. Karena apabila hutan rusak maka

berdampak pada sumber daya air. Karena itu segala kegiatan yang terkait dengan upaya-

upaya pelestarian tanaman perkebunan dan kehutanan penting menjadi perhatian.

18

BAB V

VISI MISI

Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan serta

mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan serta kegotongroyongan. Dari sejarah

perkembangan Desa Melung serta kondisi masyarakat yang ada sekarang ini dengan

didukung potensi dan masalah yang ada di Desa Melung maka harapan dan pengembangan

desa kedepan perlu adanya visi dan misi untuk mengatasi masalah dan mengelola potensi

yang ada dalam menuju kesejahteraan masyarakat.

1.1.1.Visi dan Misi

1.1.2. VisiBerdasarkan kondisi Desa Melung yang ada, baik potensi maupun

persoalan yang ada maka visi Desa Melung adalah :

“ Desa Melung yang Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera”

1.1.3. MisiMisi Pembangunan Desa Melung ke depan diharapkan mampu mewujudkan

apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan persoalan

yang ada.

Misi Pembangunan harus dapat diukur untuk mengetahui keberhasilan

pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berkualitas.

Desa Melung yang secara geografis letaknya di tepi hutan dengan potensi alam dan sumber

daya manusianya akan memungkinkan menjadi sebuah desa yang sumber daya manusianya

meningkat baik pengetahuan maupun ketrampilannya. Pembangunan Sumber Daya Manusia

dengan potensi yang ada makin meningkatkan kualitas sebagai jatidiri desanya. Perwujudan

dari pembangunan desa adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia

sebagai titik utama untuk mendorong pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia

yang sudah berjalan pada pemerintahan yang telah lalu menjadi modal tersendiri dalam

mendorong tingkat kemampuan masyarakat.

Mandiri

Pada dasarnya masyarakat Desa Melung memiliki kemampuan yang sama untuk mengelola

baik dirinya maupun lingkungannya dengan desa-desa yang lain. Dengan sumber daya alam

maupun peningkatan sumber daya manusianya diharapkan masyarakat tidak tertinggal

bahkan bisa melebihi desa-desa lain. Kemauan dan kemampuan masyarakat menjadi salah

satu modal dalam meningkatkan pengetahuan yang pada gilirannya akan berdampak pada

peningkatan kualitas serta kesejahteraan.

19

Sejahtera

Dengan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berkualitas, produktivitas serta pembangunan

berdasarkan potensi yang ada yakni keterpaduan antara pertanian, perkebunan maupun

sumber daya alam lainnya akan mendorong tingkat kemakmuran dan kemajuan sebuah

desa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Desa Melung tersebut dirumuskan dengan menjalankan misi

sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan oleh aparatur pemerintah desa.

Tata kelola pemerintah desa yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah desa yang pada gilirannya berdampak pada kualitas

penyelenggaraan kegiatan.

Salah satu pelaksanaan dari pemerintahan yang baik adalah transparansi. Aparatur dan

sistem pengelolaan harus mengembangkan keterbukaan dan bertanggungjawab. Bersikap

terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong aparatur pemerintah desa berperan

dalam melaksanakan prinsip tersebut, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai

panutan masyarakat sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab kepada

masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan keterbukaan birokrasi dari

pemerintah desa serta tindakan dalam memberi kesempatan kreativitas masyarakat;

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses

penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong; akuntabilitas dalam pemanfaatan

sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar

diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara nyata dan

sesuai kepentingan masyarakat.

Aparatur pemerintah desa yang bekerja dengan baik, tanggap terhadap persoalan yang

ada, beranggungjawab serta memiliki dedikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam

melayani masyarakat akan memberikan kewibawaan pemerintah desa dimata

masyarakat.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara positif akan berdampak pada peningkatan

pembangunan.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Peningkatan derajat pendidikan dan ketrampilan pada masyarakat diharapkan akan makin

meningkatkan kemampuan dan keberdayaannya sehingga akan mendorong pencapaian

Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang pada dasarnya merupakan rencana jangka

panjang dalam pembangunan pedesaan.

20

Melalui upaya peningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang

dibutuhkan termasuk data dan informasi tentang masing-masing Sumber Daya Manusia

itu sendiri serta penganalisaan terhadap potensi yang dimiliki diharapkan akan

menghasilkan beberapa alternatif perencanaan serta tindakan.

3. Pembangunan perekonomian berdasar potensi lokal

Peningkatan ekonomi masyarakat yang berdasar pada potensi yang mereka miliki akan

lebih mudah terlaksana. Masyarakat harus diberdayakan melalui keterlibatan secara

partisipatif karena pada kenyataan dilapangan aparatur pemerintah desa jumlahnya

terbatas. Masyarakat yang berdaya akan memudahkan lancarnya pembangunan desa.

Dengan meningkatnya kualitas masyarakat di bidang ekonomi akan berdampak pada

meningkatnya kesejahteraan. Potensi sumber daya alam dibidang pertanian, peternakan,

kehutanan serta jasa maupun perdagangan yang ada merupakan daya dukung dalam

pembangunan ekonomi masyarakat.

4. Pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan yang mendukung

peningkatan perekonomian masyarakat. Infrastruktur merupakan salah satu bagian yang

cukup penting dalam pembangunan Desa Melung karena masih banyak infrastruktur yang

harus dipenuhi. Tersedianya infrastruktur yang cukup secara tidak langsung akan

meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan

kesejahteraan.

21

BAB VI

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.Kebijakan Pembangunan

Keterpaduan pembangunan antara desa, kabupaten, provinsi dan pemerintah

pusat merupakan faktor yang sangat penting agar kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan tidak tumpang tindih dan terencana dengan baik. Kebijakan

pembangunan desa tentunya tidak lepas dari kebijakan pembangunan kabupaten yang

menekankan pada peningkatan sumberdaya manusianya maupun kebijakan

pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal

tersebut , diperlukan keterpaduan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Aspek tersebut haruslah saling terpadu dan saling memperkuat satu dengan yang lain.

Perekonomian desa pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan lebih baik

dibanding tahun sebelumnya, dimana rencana program-program diarahkan pada

kegiatan peningkatan kualitas masyarakat, bersifat konkrit yang pada akhirnya

diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja perekonomian masyarakat.

Faktor yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah semakin terbatasnya

sumber-sumber pendapatan desa maupun penggunaan ADD yang lebih banyak

dipergunakan untuk pembangunan fisik dan terbatasnya untuk kegiatan

pengembangan di sektor riil.

Keterbatasan dana untuk penanggulangan bencana maupun layanan

kesehatan terhadap orang jompo maupun penanganan penyakit. Tuntutan adanya

honor atau insentif bagi para pengurus RT dan RW masih menjadi persoalan yang

berdampak pada beban biaya APBDes yang cukup berat, serta penurunan daya beli

masyarakat pada saat banyaknya hajatan secara tidak langsung akan mempengaruhi

kinerja sektor riil disamping upah tenaga kerja yang terus mengalami kenaikan.

Dengan disyahkannya Undang Undang Desa pada tanggal 18 Desember 2013

diharapkan akan memberi ruang gerak yang lebih leluasa kepada desa-desa untuk

mengadakan pembangunan. Akan tetapi desa juga harus menunjukkan kemauan dan

kemampuan dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tantangan ke depan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan

pendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Melung.

22

Kebijakan pembangunan Desa Melung secara umum ditujukan dalam rangka

percepatan dan prioritas sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya pada pelayanan yang prima, bertanggungjawab, menekankan

prinsip akuntabel, transparan yang berbasis pada teknologi informasi.

2. Penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic

government di lingkungan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan

pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Melalui

pengembangan sistem informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan

pembangunan desa merupakan upaya mewujudkan pemerintahan desa yang

bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

3. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan dan memiliki daya saing dan

berbudaya yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah,

swasta dan masyarakat berlandaskan iman dan takwa.

4. Memaksimalkan peran lembaga-lembaga yang ada di desa

5. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan

RTRW Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan

kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan resiko bencana dan mendorong

terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

6. Meningkatkan pengembangan kawasan agrowisata dan ekowisata untuk

mendukung percepatan pembangunan pedesaan.

7. Meningkatkan pengembangan kelompok usaha produktif, menjadkan Lembaga

Pager Gunung sebagai Badan Usaha Milik Desa , dan Lembaga Keuangan Mikro

melalui kemitraan bisnis (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh

BUMN/BUMD, dan Corporate Social Responsibility/ CSR oleh Swasta)

8. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara bijaksana, penerapan teknologi

tepat guna.

9. Meningkatkan peran lembaga keuangan dalam mendukung permodalan bagi

tumbuhnya ekonomi kerakyatan bidang pertanian, UMK serta tumbuh dan

berkembangnya potensi ekonomi rakyat;

23

10.Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat sistem sosial

masyarakat, meningkatakan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan dan

promosi budaya;

11.Penyempurnaan produk-produk rencana tata ruang sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana

(infrastruktur) guna mendukung tumbuhnya perekonomian desa;

12.Penyusunan produk-poduk hukum desa, mensosialisasikan, maupun pelaksanaan

pada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum.

1.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan

Mengacu pada Undang Undang Desa yang disahkan pada tanggal 18

Desember 2013 yang berkaitan dengan pembangunan desa, pada pasal 1 ayat 8

disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, arah kebijakan

pembangunan Desa Melung berdasarkan persoalan yang ada di masyarakat lebih

menitik beratkan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang

bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan,

jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan koservasi

lingkungan serta penataan struktur pemerintahan Desa Melung untuk menyiapkan

kemandirian masyarakat Desa Melung.

Untuk pencapaian visi dan misi maka arah kebijakan pembangunan adalah :

1.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi

Arah kebijakan dalam bidang ekonomi adalah :

a. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan

antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi desa, daerah dan

provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi. Sasarannya adalah :

1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar desa dan antar lembaga dalam

bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk

mengembangkan perekonomian desa dalam pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup;

2. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan

dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;

24

3. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih

bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan

penerapan teknologi tepat guna.

4. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung

pengembangan ekonomi lokal.

5. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan,

khususnya pertanian, industri dan pariwisata.

b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada

pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis dan masyarakat secara mandiri.

Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam

mengantisipasi peluang yang tersedia;

2. Terlaksananya peraturan/regulasi dan SOP Unit usaha Pager Gunung

untuk mendukung pemberdayaan masyarakat;

3. Terlaksanakannya peningkatan perkembangan UMKM dengan

mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan

UMKM, akses pasar, serta sistem perlindungan yang memadai;

4. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui

pemanfaatan teknologi tepat guna;

5. Berkembangnya pasar produk yang dikelola lembaga Pager Gunung

serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada;

1.1.6. Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah :

a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di segala bidang dengan

didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kesadaran beragama dimulai sejak usia dini serta

sarana peribadatan.

2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan

akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia

kelompok dan jenis kelamin;

3. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di

kalangan masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan di bidang ilmu

pengetahuan, teknologi, serta eksplorasi di bidang kesenian;

4. Meningkatnya prestasi olah raga.

5. Meningkatnya Pembangunan Gender

6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

25

7. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera.

b. Terwujudnya masyarakat yang berkemampuan (empowered),

berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui

peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan;

2. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi

masyarakat;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan.

c. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang

diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan

masyarakat.

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa melalui

pendidikan dan pelatihan;

2. Terwujudnya sistem kerja perangkat desa yang mantap, teruji dan

meningkatnya kesejahteraan perangkat desa.

d. Meningkatnya kepercayaan kepada pemerintahan desa serta dapat

membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa

melalui :

1. Penyusunan produk-produk hukum desa;

2. Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara

konsisten dan konsekuen.

e. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan

Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic

government di lingkungan pemerintahan desa dalam rangka

meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi

masyarakat. Sasarannya adalah :

1. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan;

2. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh

pemerintah;

3. Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana

pemerintahan di desa.

4. Terwujudnya akses informasi penyelenggaraan pemerintah desa

kepada masyarakat

5. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Aparatur pemerintah yang membuka peluang

terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

26

1.1.7. Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah kebijakan pembangunan dibidang sumber daya alam dan lingkungan

hidup adalah memanfaatkan secara optimal sumber daya alam maupun

buatan sesuai dengan RTRW Desa Melung. Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tanpa

mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri;

2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan

pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam;

4. Berkurangnya resiko bencana.

1.1.8. Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Dasar penentuan arah kebijakan keuangan desa adalah Pasal 72 ayat 1

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , bahwa Pendapatan Asli Desa

terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong

royong,dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi keuangan dari APBN

kepada desa dengan nominal yang makin bertambah merupakan wujud

konkrit dari negara terhadap kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa.

Mendasarkan pula pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor

17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa. Dalam peraturan

tersebut jenis-jenis pendapatan desa dirinci menurut jenis pendapatan

desa. Selanjutnya untuk jenis pungutan desa telah diatur dalam peraturan

desa.

Diharapkan pada tahun-tahun kedepan pendapatan asli desa dan

bantuan-bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

daerah kabupaten akan senantiasa bertambah mengingat akan kebutuhan

yang semakin meningkat. Komponen pendapatan yang meliputi

Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Perimbangan, dan bantuan baik

dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

maupun bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak ketiga serta lain-lain

pendapatan yang sah, yaitu :

a. Pendapatan Asli Desa

- Tanah Kas Desa

- Tanah Suksara Desa

- Kekeyaan Desa lainnya

- Hasil Usaha

27

- Pungutan Desa

b. Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas

- Alokasi Dana Desa

- Bantuan Instruksi Bupati

- Bantuan lain-lain

c. Dana Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

- Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi Jawa Tengah

- Bantuan Lain-lain

d. Dana Bantuan dari Pemerintah

- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

- Bantuan lain-lain

e. Dana Bantuan dari Pihak Ke Tiga

- Bantuan dari PLTA Ketenger

- Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat

- Hibah dan Sumbangan lainnya yang tidak mengikat

f. Dana Tidak Terduga

Pengelolaan keuangan dari proses pencairan, pemanfaatan dan

pertanggungjawaban dana akan dibuat dengan baik sehingga

alokasi dana untuk desa menjadi efektif dan akuntabel.

2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa diproyeksikan untuk belanja aparatur dan belanja publik.

Arah kebijakan belanja desa lebih diutamakan dalam upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa dan pembangunan

infrastruktur ,meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung :

Adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada

tidaknya program dan kegiatan desa yang dipengaruhi kontribusinya

terhadap prestasi kerja sukar diukur. Adapun arah kebijakan belanja

tidak langsung meliputi :

- Belanja penghasilan tetap perangkat desa.

- Belanja tunjangan perangkat desa.

- Belanja bantuan keuangan bagi lembaga-lembaga desa.

- Belanja tidak terduga yang meliputi biaya penanggulangan

bencana.

b. Belanja Langsung :

28

Adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program

kegiatan desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja

dapat diukur. Adapun arah kebijakan untuk belanja langsung meliputi

:

- Belanja kegiatan pembangunan infrastruktur.

- Belanja kegiatan

- Belanja penambahan modal lembaga-lembaga desa.

5.1.2.Potensi dan Masalah

a. Daftar masalah dan potensi dari bagan Sketsa Desa

NO Masalah Potensi

A. URUSAN WAJIB

I BIDANG PENDIDIKAN

1. Kurangnya sarana prasarana SD dan SMP khususnya lokal kelas dan laboratorium

Lahan

2. Kurangnya informasi tentang pendidikan formal Guru

3. Biaya pendidikan mahal Dana BOS

4. Kurangnya ketrampilan (pertanian,peternakan,jasa) Wali murid

5. Banyak anak putus sekolah BKBM (Paket A,B,C)

6. Kurangnya keterbukaan penggunaan dana BOS

7. Buku materi pelajaran tidak relevan dengan kurikulum

II BIDANG KEAGAMAAN

1. Kegiatan TPQ /tidak lancar Masjid

2. Kurangnya kesadaran menjalankan syariat beragama Mushola

3. Sarana prasarana Diniyah Ustad/Tokohagama

4. Kurang tenaga pengajar

5. Kurangnya sarana/prasarana peribadatan

III BIDANG PEMERINTAHAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. RT tidak mendapat honor/insentif Iuran kamling

2. Arus informasi kurang Struktur organisasi

3. Tidak ada kegiatan pertemuan rutin di RT,RW,desa Sumber Daya Manusia

4. Kepengurusan RT dan RW kurang lengkap Tempat

5. Administrasi kurang tertib

6. Sarana/Prasarana kurang lengkap

7. Lemahnya kelembagaan tingkat desa

8. Akses jalan menuju dukuh wetan menggunakan tanah milik desa

IV BIDANG KESEHATAN

1. Sanitasi kesehatan lingkungan Sarana Prasarana

29

2. Kegiatan posyandu masih menumpang Jamkesmas

3. Pelayanan PKD kurang maksimal KBS

4. Penyakit menahun (gondok,exim,malaria) Bidan

5. Tenaga kesehatan terbatas

6. Biaya kesehatan mahal

7. Kurangnya pengetahuan pola hidup sehat

8. Kurangnya sarana prasarana kesehatan

9. APE Posyandu tidak ada

V SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Air Bersih belum merata Iuran

2. Tidak mendapat ijin dari pemilik lahan Warga

3. Hilangya sumber mata air Lahan Pertanian

4. Pengambilan batu di tebing / sungai PLN, PPJ

5. Air hujan meluap ke jalan, rawan lonsor da

6. Jalan gelap

7. Gang Lingkungan rusak/masih tanah dan erosi

8. Penebangan liar dikawasan hutan

9. Penambangan liar galian C

10. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan

11. Saluran Pembunangan limbah Wilayah RW 03 tidak lancar

12. Exploitasi Sumber daya Alam dan keanekaragaman hayati

VI BIDANG EKONOMI

1. Banyak pengangguran Lahan pertanian

2. Irigasi & Bendungan Kali Tuma non teknis Swadaya

3. Irigasi & Bendungan Kali Kracak setengah teknis SDM

4. Irigasi & Bendungan Watu Gayong setengah teknis Batu

5. Manajemen pemasaran hasil pertanian Tenaga

VII BIDANG SARANA PRASARANA

1. Kantor Desa Rusak parah Swadaya

2. Pintu Gerbang dan Pagar keliling Balai Desa belum ada Batu

3. Kegiatan Diniyah masih menumpang Ustadz, Santri, Warga

4. Talud dan Pagar Keliling makam belum ada Petani

5. Irigasi dan Bendungan Kalimanggis rusak

6. Tugu Batas Desa belum ada

7. Jembatan jalur melung-salarendeng rusak parah

8. Air hujan maasuk ke jalan sehingga aspal mudah rusak

9. Jembatan Kalimanggis Melung-Kutaliman rusak

10. Jalan RT 04 RW 03 belum permanen

11. Pasokan Air areal pesawahan kurang

12. Saluran Irigasi Blok Mbawang mati

13. Saluran Pembuangan Limbah RW 03 belum permanen

14 Irigasi dan Bendungan kumbang

VIII BIDANG TATA RUANG

30

1. Kandang ternak dekat dengan pemukiman Pemdes, Warga masyarat, BPD,

2. Rusaknya sumber mata air Perda tentang rencana tata ruang

3. Pemukiman masih ada yang Menggunakan tanah labil/rawan longsor

Dan wilayah

4. Pengusaan lahan masih didominasi oleh orang luar desa

5. Pemanfaatan lahan tidak sesuai fungsi

IX BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1. Tanah makam Sempit lahan Pertania

2. Jalan makam Sempit Sarana/Alat , SDM , Lokasi,

3. Pagar keliling makam Pemdes,Gamelan, Swadaya

4. Kegiatan Kesenian kurang lancar

5. Kurangnya kesadaran dalam nguri-nguri Kebudayaan

6. Kurangnnya perhatiaan terhadap kaum DIVABEL

7. Krisis gotongroyong

8. Tingkat perantauan tinggi ( Urbanisasi )

9. Banyak rumah belum memenuhi setantar kesehatan

10. Banyak Keluarga miskin belum memiliki Dastang sendiri

X BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1 Pos ronda rusak Linmas

2 Kegiatan ronda tidak ada Masyarakat

3 Kurangnya kesadaran tentang keamanan Pemdes

4 Kenakalan Remaja

5 Porsonil keamanan desa Banyak yang usia lanjut

6 SDM LINMAS rendah

7. Lemahnya Penghayatan Idiologi Pancasila

8. Lingkungan kurang nyaman

9. Pengetahuan Politik Masyarakat rendah

.

B. URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

1. Tingkat Pengetahuan Petani kurang Petani

2. Minimnya petani organik Lahan

3. Hama Tanaman

4. Kebutuhan bibit tanaman tergantung pada pihak luar desa

5. Pemanfaatan lahan kritis

BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1. Sistem peternakan masih Tradisional Peternak

2. Sarana prasarana Peternakan belum memadai Lahan

3. Sarana prsana Perikanan belum memadai

.

BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA SDA

2. Lembaga SDA belum ada Masyarakat

BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1 Pemanfaatan Lahan belum maksimal Lahan

31

2 Pemanfaatan Hasil Hutan dan perkebunan masih Baku Masyarakat

3 Tidak ada Data Hasil Hutan dan Perkebunan

4 Belum adanya kerjasama pengelolaan SDA

5 Keterlibatan masyarakat kurang

6 Sumber daya alam rusak

. BIDANG PARIWISATA

8. Sarana pendukung wisata belum mencukupi Pemdes, Masyarakat

9. Kurangnya Sadar wisata (DARWIS) Kawasan wisata

BIDANG PERDAGANGAN

1. Daya saing rendah Hasil Bumi

2. Nilai tawar hasil bumi tidak sesuai dengan biaya produksi Pasar

BIDANG INDUSTRI

Bahan baku masih import Produsen

Kemasan kurang menarik Hsil Produksi

Tidak memiliki Label

Dimonopoli tengkulak

C. PROGRAM DI LUAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

1. Pelayanan belum maksimal Perangkat desa

2. Sarpas tidak memadai Lembaga desa

3. Aparatur pemerintah belum disiplin Msayarakat

4. Kurangnya profeionalisme Aparatur Pemerintah desa

b. Daftar masalah dan potensi dari Kalender Musim

NO Masalah Potensi

PANCA ROBA

1. Angin ribut Pohon

2. Banyak penyakit, flu, batuk Obat

3. Hasil gula penderes jelek (banyak sekul)

4. Tanaman kayu rusak

5. Badeg/nira susut

6. Hama tanaman

KEMARAU

1. Tanah sawah kering Menanam palawija

2. Debit air menurun Sayuran

32

3. Pakan ternak kurang Pupuk kandang

4. Produksi pertanian padi menurun

5. Harga ternak murah

6. Kolam ikan kering

7. Produksi gula penderes baik

HUJAN

1. Tanah longsor Musim tanam

2. Sumber air bersih keruh air melimpah

3. Tanah longsor

4. Irigasi/bendungan jebol

5. Tanaman sayur rusak/lodoh

c. Daftar masalah dan potensi dari Kelembagaan

NO Lembaga Masalah Potensi

Pemerintah Desa Pelayanan KK dan akte lambat Perangkat

Sarana prasarana

PKK Kegiatan PKK tingkat RW tidak ada Pengurus

Tingkat keaktifan kurang Masyarakat

Tidak ada sosialisasi tingkat RT/RW

RW Pengurus RW kurang aktif Struktur kepengurusan

Kurang tanggap Pertemuan Lembaga

Pelayanan administrasi kurang

Tiak ada pertemuan rutin

Tidak ada kegiatan

Pengurus RW kurang lengkap

RT Tidak ada pertemuan rutin Ada pengurus

Keamanan kurang terjaga Buku administrasi

Pengurus tidak aktif warga

Keuangan tidak tertib

Pengelola Air Bersih (PAB)

Tidak ada pengurus Sarpras ada

Tidak ada iuran perawatan Pemakai ada

Air tidak merata

Air keruh

PAGER GUNUNG UKM macet Pengurus ada

Keuangan tidak transparan Sarpras ada

33

Pengurus kurang solid Payung hukum ada

Pengurus kurang aktif Anggota ada

Kegiatan pertemuan tidak ada Dana ada

LINMAS Tidak ada kesejahteraan khusus Pertemuan Rutin/arisan

Seragam tidak lengkap Seragam lengkap

Susah mencari ganti yang muda

BPD Pelayanan kurang maksimal Gedung PKD

bidan

KARANGTARUNA Pembentukan tidak merata Struktur lengkap

Kegiatan timbul tenggelam Pemuda

Tidak ada kebersamaan antar RW transportasi

LPKD Pengurus kurang aktif Struktur Pengurus lengkap

Yang aktif ketuanya saja Warga

5.1.3.Program Pembangunan Desa

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah, sasaran

prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berfikir yang

melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Untuk

mencapai visi dan misi maka strategi pembangunan digunakan sebagai dasar

penyusunan program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan Program Pembangunan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng

Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018 sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah

yang terbaru, maka masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737); Permendagri No 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-program

pembangunan dalam RPJM Desa ini juga mengacu program nasional yang terdapat

dalam RPJP Nasional (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJM Nasional (Perpres No. 7

Tahun 2004), dan tahapan pembangunan lima tahunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

(Perda No. 3 Tahun 2008). RPJMD Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta RPJP Daerah Propinsi Jawa

Tengah 2005 -2025.

34

Selain peraturan perundangan di atas, program pembangunan dalam RPJM

Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018

mendasarkan pada Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi

Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) Provinsi Jawa Tengah. Program

pembangunan dalam RPJM Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten

Banyumas Tahun 2013- 2018 meliputi Program Kewenangan Urusan Wajib, Program

Kewenangan Urusan Pilihan, Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, serta Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.

a) Kewenangan Urusan Wajib

Kelompok program kewenangan urusan wajib, meliputi 23 kewenangan urusan,

rincian program masing-masing kewenangan urusan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Sektor Pendidikan.

Sasaran sektor pendidikan ini adalah untuk meningkatnya kualitas

sumberdaya manusia di Desa Melung

Strategi sektor pendidikan adalah :

1. Peningkatan taraf pendidikan di masyarakat

2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik

3. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kependidikan

4. Peningkatan pelayanan sarpras pendidikan

5. Peningkatan kelulusan pendidikan masyarakat tingkat SD dan SMP

6. Peningkatan mutu, pendapatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

kesetaraan

7. peningkatan partisipasi masyarakat serta kualitas Komite Sekolah dan

pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan;

8. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Meningkatkan

kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga

kependidikan PAUD TERPADU Satria Jaya;

9. Pembangunan pagar keliling sekolah SD dan SMP;

10. Pengadaan koleksi buku-buku perpustakaan

35

Arah kebijakan sektor pendidikan adalah :

1) Meningkatkan pemerataan dan layanan akses pendidikan;

2) Penerapan Jam Belajar Anak

3) Tersedianya beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi

4) Pelatihan peningkatan kapasitas guru SMP

5) Pelatihan peningkatan kapasitas guru SD

6) Pelatihan peningkatankapasitas guru PAUD Satria Jaya&TK PERTIWI

7) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan pendidikan SMP

8) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan pendidikan SD

9) Pelatihan tata kelola penyelenggaraan PAUDSatria Jaya&TK PERTIWI

10) Bertambahnya RKB SMP 3 Kedungbanteng

11) Bertambahnya RKB SD Melung

12) Pengadaan tanah untuk fasilitas pendidikan

13) Meningkatkan kelulusan siswa didik SD Melung

14) Meningkatkan kelulusan siswa didik SMP 3 Kedungbanteng

15)

2. Sektor Kesehatan Masyarakat :

Sasaran yang akan dicapai sektor kesehatan adalah meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

Strategi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Peningkatan peran dan fungsi PKD

2. Peningkatan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan

sehat;

3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan surveilans, pencegahan, pengendalian dan penanggulanan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak menular.

4. Peningkatan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan dan lingkungan yang sehat, dan aman.

5. Peningkatan pelayanan posyandu dan sarana posyandu6. Peningkatan peserta KB.

Arah kebijakan pembangunan urusan kesehatan meliputi :

1. Meningkatkan peran dan fungsi PKD

2. Meningkatkan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan

sehat;

3. Meningkatkan upaya pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan surveilans, pencegahan, pengendalian dan penanggulanan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak menular. 4. Meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan dan lingkungan yang sehat, dan aman.5. Meningkatkan pelayanan posyandu dan sarana posyandu

36

6. Meningkatkan peserta KB.

3. Sektor Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pemberdayaan adalah

meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan

dan penguasaan ketrampilan.

Strategi yang dilakukan sektor pemberdayaan masyarakat :

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan kader

pemberdayaan masyarakat.

2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi melalui

pelatihan dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan.

3) Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna perdesaan.

4) Peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam perencanaan

partisipatif;

5) Peningkatan penyusunan data profil Desa;

6) Peningkatan peran aktif masyarakat melalui gerakan bulan bhakti

gotong royong masyarakat;

7) Peningkatan pengembangan nilai-nilai budaya damai masyarakat;

8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

posyandu.

9) Peningkatan pelestarian dan pengembangan adat istiadat.

10)Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan

11)Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program-

program penanggulangan kemiskinan;

12)Peningkatan kualitas PNPM mandiri perdesaan;

Arah kebijakan sektor pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan kader pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi melalui pelatihan dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan. 3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna perdesaan.4. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam perencanaan partisipatif; 5. Meningkatkan penyusunan data profil desa; 6. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui gerakan bulan bhakti gotong royong masyarakat; 7. Meningkatkan pengembangan nilai-nilai budaya damai masyarakat; 8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan posyandu. 9. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan adat istiadat. 10. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan11.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program-program penanggulangan kemiskinan;

12. Meningkatkan kualitas PNPM mandiri perdesaan

37

4. Sektor Agama

Sasaran sektor agama adalah meningkatnya pemahaman dan

keilmuan di bidang agama pada masyarakat.

Strategi sektor agama yang akan ditempuh adalah :

1) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola

2) Peningkatan pendidikan keagamaan sejak usia dini

3) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan

4) Pembangunan Madrasah Diniyah

5) Rehabilitasi Mushola dan masjid

6) Kegiatan TPQ/TPA

7) Kegiatan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan

8) Penyediaan sarana peribadatan

9) Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas serta

kesejahteraan tenaga keagamaan.

Arah kebijakan sektor agama adalah :

1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola

2. Peningkatan pendidikan keagamaan sejak usia dini

3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan

4. Pembangunan Madrasah Diniyah

5. Rehabilitasi Mushola dan masjid

6. Kegiatan TPQ/TPA

7. Kegiatan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan

8. Penyediaan sarana peribadatan

9. Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas serta

kesejahteraan tenaga keagamaan.

5. Sektor Ekonomi

A. Ekonomi Produktif

Sasaran pembangunan ekonomi produktif adalah meningkatnya

kemampuan ekonomi serta pendapatanmasyarakat.

Strategi yang akan dijalankan untuk pembangunan ekonomi produktif

adalah :

1. Peningkatan kemampuan lembaga ekonomi desa.

2. Peningkatan pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh

kredit dari Lembaga Pager Gunung

Arah Kebijakan pembangunan ekonomi produktif adalah :

1. Peningkatan kemampuan lembaga ekonomi desa.

38

2. Peningkatan pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh

kredit dari Lembaga Pager Gunung

B. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sasaran pembangunan urusan Koperasi dan UKM meningkatnya kapasitas

pengurus dan kelembagaan.

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan jatidiri koperasi.

2. PeningkatanpPengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing serta perluasan pangsa pasar produk dari UMK Pager Gunung.

3. Peningkatan akses permodalan bagi UKM Pager Gunung. 4. Peningkatan produktivitas UKM Pager Gunung melalui pemanfaatan

teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana.5. Peningkatan penyediaan tenaga terampil yang memiliki kompetensi di

bidang teknis dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui perkuatan lembaga pendidikan pelatihan Pager Gunung

Arah kebijakan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan jatidiri koperasi.

2. Meningkatkan pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing serta perluasan pangsa pasar produk dari UMK Pager Gunung.

3. Meningkatkan akses permodalan bagi UKM Pager Gunung. 4. Meningkatkan produktivitas UKM Pager Gunung melalui pemanfaatan

teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana.5. Meningkatkan penyediaan tenaga terampil yang memiliki kompetensi di

bidang teknis dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui perkuatan lembaga pendidikan pelatihan Pager Gunung

6. Sektor Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran sektor ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Strategi yang akan ditempuh sektor kesejahteraan masyarakat meliputi :

1. Membuat Peraturan Desa tentang BUM Desa

2. Menjadikan Pager Gunung BUM Desa

3. Pembangunan perekonomian berdasarkan potensi ekonomi lokal

4. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan yang

berkelanjutan

5. Mengupayakan usaha-usaha yang berkaitan dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat

Arah kebijakan sektor kesejahteraan masyarakat :

1.Terlaksanakannya peraturan tentang BUM Desa

2. Terlaksananya Pager Gunung menjadi BUM Desa

39

3. Meningkatkan pembangunan perekonomian berdasarkan potensiekonomi lokal.4. Meningkatkan Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan5. Meningkatkan upaya usaha yang mendukung kesejahteraan masyarakat

7. Penataan Ruang

Sasaran penataan ruang adalah meningkatnya pemahaman masyarakat

akan tata ruang Desa Melung.

Strategi yang akan ditempuh dalam penataan ruang :

1) Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa;

2) Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan agrowisata

3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian

serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dan

kewaspadaan masyarakat terhadap pemanfaatan yang aman dari

bencana tanah longsor.

4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan lahan

pertanian pangan berkelanjutan;

5) Sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi tanah

longsor.

6) Peningkatan kapasitas dan peran Forum Penguranagan Resiko Bencana

Arah Kebijakan penataan ruang meliputi :

1. Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa;

2. Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan agrowisata

3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dan kewaspadaan masyarakat terhadap pemanfaatan yang aman dari bencana tanah longsor. 4. Meningkatkan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 5. Meningkatkan Sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi tanah longsor6. Meningkatkan kapasitas dan peran Forum Pengurangan Resiko Bencana ( FPRB )

8. Sektor Pemerintahan

Sasaran sektor pemerintahan adalah meningkatnya pelayanan

pemerintahan , kapasitas aparatur desa dan kelembagaan

Strategi pembangunan sektor pemerintahan adalah :

1) Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian

akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. penyusunan peraturan desa, pengawasan produk hukum,

sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan penyelesaian

40

sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi antar lembaga

dalam bidang bantuan hukum.

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

desa

4) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan,

meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam mengefektifkan

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, memantapkan tertib

administrasi kepemerintahan dalam rangka peningkatan kapasitas

birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada

perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang efektif,

efisien, responsif, transparan dan akuntabel.

5) Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

6) Peningkatan optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang

diprioritaskan pada pengamanan aset desa, tersedianya data aset yang

akurat.

7) Peningkatan peran dan fungsi serta kapasitas kelembagaan desa

8) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

9) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

10) Peningkatan kapasitas kelembagaan

Arah kebijakan yang ditempuh sektor pemerintahan adalah :

1. Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian

akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. penyusunan peraturan desa, pengawasan produk hukum,

sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan penyelesaian

sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi antar lembaga

dalam bidang bantuan hukum.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

desa

4. Meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan,

meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam mengefektifkan

sistem 4dan prosedur pengelolaan keuangan desa, memantapkan tertib

41

administrasi kepemerintahan dalam rangka peningkatan kapasitas

birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan

sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang efektif, efisien, responsif,

transparan dan akuntabel.

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

6. Meningkatkan optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang diprioritaskan pada pengamanan aset desa, tersedianya data aset yang akurat. 7. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa 8. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 9. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi10. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan anggota BPD11. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus PKK12. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus Karang Taruna13. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua RW , ketua dan pengurus RT14. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus LPKD15. Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus PKD16. Pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu17 .Pelatihan peningkatan kapasitas ketua dan pengurus Pager Gunung

9. Urusan Kearsipan

Sasaran rencana kerja yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan

pengelolaan kearsipan

Strategi kerja pembangunan urusan kearsipan adalah :

1) Peningkatan kualitas sistem kearsipan yang memadai.

2) Peningkatan pengelolaan dokumen dan arsip desa.

3) Peningkatan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip.

4) Peningkatan pelayanan informasi kearsipan desa.

Arah kebijakan pembangunan urusan kearsipan adalah :

1. Meningkatkan kualitas sistem kearsipan yang memadai.

2. Meningkatkan pengelolaan dokumen dan arsip desa.

3. Meningkatkan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip.

4. Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan desa

10. Urusan Pertanahan

Sasaran urusan pertanahan adalah meningkatnya pelayanan,

penatagunaan dan data dasar pertanahan

Strategi rencana kerja pembangunan urusan pertanahan adalah:

1) Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan

yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi

dan efektifitas pemanfaatan lahan;

2) Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian;

42

3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta

masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi

sebagai kawasan lindung dan tanah lahan pertanian pangan

berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan

pertanahan.

4) Peningkatan upaya pelayanan untuk sertfikasi tanah

5) Penyusunan database pertanahan

Arah kebijakan urusan pertanahan adalah :

1. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan

pertanahan yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan;

2. Pengendalian konversi lahan pertanian ke non

pertanian;

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta

masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi

sebagai kawasan lindung dan tanah lahan pertanian pangan

berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan

pertanahan.

4. Peningkatan upaya pelayanan untuk sertfikasi tanah

5. Penyusunan database pertanahan

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Sasaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah meningkatnya

keterlayanan akan data kependudukan

Strategi yang ditempuh urusan kependudukan dan catatan sipil adalah :

1) Peningkatan pelayanan pembuatan akte kelahiran.

2) Peningkatan pelayanan KK dan KTP

3) Peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK).

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan pelayanan pembuatan akte kelahiran

2. Peningkatan pelayanan KK dan KTP

3. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK).

12. Urusan Komunikasi dan Informatika

43

Sasaran urusan komunikasi dan informatika adalah meningkatnya

keterbukaan pemerintah desa atas informasi kepada publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi urusan komunikasi dan informatika adalah :

1) Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan

komunikasi dan informasi;

2) Peningkatan kerjasama informasi dengan Mass Media;

3) Peningkatan kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

yang baik dan akurat;

4) Peningkatan pengembangan Sistem Informasi Desa

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan urusan

komunikasi dan informasi;

2. Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media

3. Meningkatkan kajian dan penelitian bidang informasi dan

komunikasi yang baik dan akurat.

4. Meningkatkan pengembangan Sistem Informasi Desa

13. Urusan Perpustakaan

Sasaran pembangunan urusan perpustakaan adalah meningkatnya

budaya membaca masyarakat .

Strategi rencana kerja urusan perpustakaan :

1) Peningkatan minat dan budaya membaca masyarakat;

2) Peningkatan jumlah dan kualitas perpustakaan sekolah dan

masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik;

3) Pengembangan sarana prasarana perpustakaan,

4) Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan, koleksi

perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung unsur sejarah,

dengan fokus kegiatan inventarisasi naskah-naskah kuno milik

masyarakat.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam urusan perpustakaan :

1. Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat;

2. Meningkatkan jumlah dan kualitas perpustakaan sekolah dan

masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik;

3. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana perpustakaan,

4. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pelestarian koleksi

perpustakaan, koleksi perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung

44

unsur sejarah, dengan fokus kegiatan inventarisasi naskah-naskah kuno

milik masyarakat.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasarannya adalah meningkatnya keadilan gender dan perlindungan

anak, meningkatnya kualitas hidup perempuan serta meningkatnya

kualitas dan ketrampilan masyarakat.

Strategi rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak adalah :

1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang

pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan

hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan

pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan

keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka

mewujudkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender serta

mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan

kelembagaan pengarusutamaan anak;

3) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak

melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan

kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan kontrol perempuan

pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa

aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan

dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor

sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang

mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan

penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

4) Peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran.

5) Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan

dan anak; peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi

perempuan, remaja dan anak, peningkatan kemampuan dan akses

berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; penanganan

dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk

tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas

hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi

dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses

pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok

rentan.

45

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, ilmu

pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan,

politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender

pada seluruh pembangunan dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas

melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak;

3. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui

upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan,

membuka akses dan kontrol perempuan pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan

perlindungan dari rasa aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap

perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor sosial,

budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas

hidup perempuan dan anak, mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan

terhadap perempuan dan anak

3. Meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran.

4. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak;

peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan

anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber

daya ekonomi; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak

termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup

perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi dan fasilitasi

peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta

perlindungan perempuan kelompok rentan.

5. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak;

peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan

anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber

daya ekonomi; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak

termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup

perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi dan fasilitasi

peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta

perlindungan perempuan kelompok rentan.

46

15. Urusan Keluarga Berencaana dan Keluarga Sejahtera

Sasaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah

meningkatnya kualitas penduduk melalui program keluarga berencana,

kesehatan reproduksi, serta meningkatnya kesejahteraan keluarga.

Strategi rencana kerja urusan KB dan KS :

1) Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan

peningkatan dan perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana

prasarana pelayanan KB; peningkatan peran serta masyarakat dan

lembaga masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk

melalui KB; Fasilitasi, advokasi dan supervisi peningkatan partisipasi

masyarakat dalam penggerakkan program keluarga berencana.

2) Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,

memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga

berencana dan keluarga sejahtera, menurunkan angka kelahiran

melalui upaya penundaan perkawinan usia dini

3) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja , Fokus kegiatan

peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi

Kesehatan Reproduksi Remaja untuk meningkatkan kualitas remaja

dalam memahami kesehatan reproduksi; peningkatan pencegahan

dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan

masyarakat.

4) Peningkatan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD; lembaga

masyarakat dalam ber KB dan KS.

5) Peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina

Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.

6) Peningkatan peran UPPKS.

7) Peningkatan kualitas dan Kesejahteraan PPKBD dan Sub PPKBD.

8) Peningkatan peran Lembaga PKK dalam upaya peningkatan kualitas

masyarakat

9) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan kader dan anggota PKK

Arah kebijakan yang ditempuh :

1. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan peningkatan dan

perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana prasarana pelayanan KB;

peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengendalikan

pertumbuhan penduduk melalui KB; Fasilitasi, advokasi dan supervisi peningkatan

partisipasi masyarakat dalam penggerakkan program keluarga berencana.

2. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil

angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana dan keluarga

47

sejahtera, menurunkan angka kelahiran melalui upaya penundaan perkawinan usia

dini

3. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja , Fokus kegiatan peningkatan peran

kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja untuk

meningkatkan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi; peningkatan

pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan

masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD; lembaga masyarakat dalam

ber KB dan KS.

5. Meningkatkan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita,

Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.

6. Meningkatkan peran UPPKS.

7. Meningkatkan kualitas dan Kesejahteraan PPKBD dan Sub PPKBD.

8. Meningkatkan peran Lembaga PKK dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat

9. Meningkatkan kualitas serta kesejahteraan kader dan anggota PKK

16. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda

dalam pembangunan desa

Strategi rencana kerja pembangunan urusan kepemudaan dan olah

raga :

1) Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa.

2) Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dengan fokus

kegiatan pengembangan kapasitas dan kualitas

kelembagaan/organisasi kepemudaan serta mendorong keikutsertaan

generasi muda bergabung dalam pengelolaan kelembagaan dan

berparitisipasi aktif di dalamnya.

3) Pengembangan dan peningkatan rasa kebangsaan generasi muda

dan kepedulian pemuda terhadap masalah pembangunan.

4) Peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.

5) Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara

kontinyu.

6) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah

raga dan kesegaran jasmani.

7) Pengembangan cabang olah raga unggulan di Desa Melung.

8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga

serta kesejahteraan lembaga kepemudaan.

9) Pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam berolah raga;

48

10)Peningkatan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam

pembangunan;

Arah Kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga :

1. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa

2. Memberdayakan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dengan fokus

kegiatan pengembangan kapasitas dan kualitas

kelembagaan/organisasi kepemudaan serta mendorong keikutsertaan

generasi muda bergabung dalam pengelolaan kelembagaan dan

berparitisipasi aktif di dalamnya

3. Meningkatkan rasa kebangsaan generasi muda dan kepedulian

pemuda terhadap masalah pembangunan

4. Meningkatkan upaya daya tangkal bagi pemuda terhadap pengaruh

destruktif

5. Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara

kontinyu

6. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

olah raga dan kesegaran jasmani

7. Meningkatkan pengembangan cabang olah raga unggulan di Desa

Melung

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga

serta kesejahteraan lembaga kepemudaan.

9. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam

berolah raga;

10. Meningkatkan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam

pembangunan

17. Pembangunan Sumber Daya Alam

Sasaran adalah meningkatnya kelestarian sumber daya alam maupun

pengelolaan secara arif untuk kesejahteraan mayarakat.

Strategi rencana kerja pembangunan urusan sumber daya alam dan

lingkungan hidup meliputi :

1) Peningkatan pelestarian hutan dan sumber daya air.

2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya

hutan dan air.

3) Peningkatan kawasan konservasi serta daerah aliran sungai.

4) Peningkatan kerjasama dengan Perum PERHUTAN dalam pengelolaan

hutan bersama masyarakat.

49

5) Berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya

kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem

mitigasi bencana.

Arah kebijakan yang dilakukan ;

1. Meningkatkan pelestarian hutan dan sumber daya air

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hutan

dan air

3. Meningkatkan upaya kawasan konservasi serta daerah aliran sungai

4. Meningkatkan kerjasama dengan Perum PERHUTANI dalam pengelolaan

hutan bersama masyarakat

5. Meningkatkan upaya berkurangnya korban bencana alam geologi dan

teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya

pengembangan sistem mitigasi bencana.

18. Sektor Lingkungan Hidup

Sasaran pembangunan sektor lingkungan hidup adalah meningkatnya

kelestarian lingkungan hidup.

Strategi rencana kerja pembangunan urusan lingkungan hidup :

1) Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan

ayam potong serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan

berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3;

2) Peningkatan kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

3) Peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumberdaya

aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup;

4) Peningkatan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas

perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, dan

tanaman penutup tanah;

5) Peningkatan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani

dan kualitas hasil;

6) Peningkatan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan

lindung, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah

Aliran Sungai (DAS/sub DAS);

7) Peningkatan kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam

pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi

ramah lingkungan;

8) Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi dan

Hutan Fokus kegiatan Pengembangan kerjasama pengelolaan

50

lingkungan maupun teknologi antara pemangku kepentingan di kawasan

hutan.

9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan

Identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung

serta keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada

masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang

bermasalah dibidang lingkungan.

Arah kebijakan sektor lingkungan hidup :

1. Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan

ayam potong serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan

berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3;

2. Meningkatkan upaya kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

3. Meningkatkan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumberdaya

aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup;

4. Meningkatkan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas

perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, dan

tanaman penutup tanah;

5. Meningkatkan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha

tani dan kualitas hasil;

6. Meningkatkan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan

lindung, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah

Aliran Sungai (DAS/sub DAS);

7. Meningkatkan kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam

pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi

ramah lingkungan;

8. Meningkatkan Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan

Konservasi dan Hutan Fokus kegiatan Pengembangan kerjasama

pengelolaan lingkungan maupun teknologi antara pemangku

kepentingan di kawasan hutan.

9. Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus

kegiatan Identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan

lindung serta keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada

masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang

bermasalah dibidang lingkungan.

19. Sarana dan Prasarana

51

Sasaran kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

yang meliputi 3 (tiga) bidang yaitu : 1). Bidang Prasarana Jalan, 2). Bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air dan 3). Bidang Prasarana Perdesaan.

Strategi Rencana kerja pembangunan meliputi :

a. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan:

1) Peningkatan akses jalan aspal Selarendeng-Kalikesur .

2) Pemeliharaan Sarana Prasaran Rehabilitasi jalan Melung-

Kutaliman.

3) Peningkatan jalan Melung-Windujaya

4) Peningkatan Mutu jalan dan jembatan jalan tembus Melung-

Selarendeng.

5) Pemeliharaan sarana prasarana Jalan Melung - Kutaliman

6) Rehabilitasi gang-gang di wilayah RT dan RW.

7) Pembangunan jalan makam

8) Pembangunan jalan inspeksi

9) Prasarana penerangan jalan dan lalu lintas

10)Pembangunan/rehabilitasi drainase jalan

b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

1) Pembangunan bendungan dan irigasi :

a. Irigasi Watu gayong

b. Bendungan dan Irigasi Wangan Wali

c. Bendungan dan Irigasi Kracak

d. Bendungan dan Irigasi Kali Tuma

e. Rehabilitasi Bendungan dan irigasi Kali Manggis

2) Pembangunan talud

3) Pembangunan sarana prasarana air bersih

4) Pembangunan pagar keliling makam

5) Pemeliharaan bak dan saluran air bersih.

c. Prasarana Desa

1) Pembangunan kantor desa

2) Pembangunan talud lapangan desa

3) Pembangunan pos ronda

4) Pintu gerbang dan pagar keliling

5) Pembangunan tugu batas desa

Arah kebijakan sektor sarana dan prasarana adalah melakukan

upaya realisasi pembangunan sektor prasarana jalan dan jembatan,

pengelolaan sumber daya air serta pembangunan prasarana desa.

20. Urusan Sosial

52

Sasarannya adalah meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial

dan aksesabilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Strategi yang akan dicapai dalam Urusan Sosial masyarakat :

1) Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,

3) Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial;

4) Peningkatan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga rawan sosial

ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi, kaum jompo serta

penyandang masalah sosial lainnya.

5) Penyaluran RASKIN kepada masyarakat.

6) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang layak huni;

7) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan penerangan rumah

8) Peningkatan peran dan fungsi Forum Pengurangan Resiko Bencana

(FPRB)

9) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate Social

Responbility).

Arah kebijakan urusan sosial :

1. Makin berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga rawan sosial ekonomi

dan wanita rawan sosial ekonomi, kaum jompo serta penyandang masalah sosial

lainnya.

5. Penyaluran RASKIN kepada masyarakat.

6. Pemenuhan kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang layak huni;

7. Pemenuhan kebutuhan masyarakat RTM akan penerangan rumah

8. Meningkatkan peran dan fungsi Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

9. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate Social Responbility).

21. Sektor Urusan Kebudayaan

Kabupaten Banyumas yang memiliki lokawisata Baturraden yang sudah

sangat terkenal ditambah adanya Kebun Raya Baturraden memberikan

tantangan kepada pemerintah desa dalam pengembangan pengelolaan

kekayaan budaya dan situs-situs purbakala sebagai program prioritas yang

diamanatkan dalam Inpres Nomor : 1 Tahun 2010. Menurut petunjuk

Presiden, diharapkan agar Bangsa Indonesia dapat mempertahankan nilai-

nilai budaya leluhur dan masa lalu yang baik serta meninggalkan budaya

yang lemah dan negatif. Akan tetapi kondisi saat ini, masih rendahnya

53

apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan semakin lunturnya nilai-

nilai etika, moral, tradisi, budaya dan keagamaan pada masyarakat.

Sasaran urusan kebudayaan adalah meningkatnya pemahaman , sikap

dan perilaku masyarakat serta pelestarian budaya Jawa.

Strategi yang dicapai untuk memecahkan permasalahan urusan

kebudayaan adalah :

1) Peningkatan kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam

beretika dengan mengedepankan moral serta nilai – nilai keagamaan dan

kekayaan budaya lokal guna memperkuat identitas masyarakat

Banyumas dan Jawa Tengah.

2) Penyelamatkan, Pelestarian dan pengembangan serta pendayagunaan

warisan budaya bangsa, melalui pengelolaan kekayaan

budaya/purbakala.

3) Pembinaan tradisi dan pengembangan nilai kekayaan dan keberagaman

budaya melalui kegiatan pembinaan tradisi, pengembangan dan promosi

nilai, kekayaan dan keragaman seni budaya daerah.

4) Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Arah Kebijakan urusan kebudayaan :

1. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam beretika

dengan mengedepankan moral serta nilai – nilai keagamaan dan kekayaan budaya

lokal guna memperkuat identitas masyarakat Banyumas dan Jawa Tengah.

2. Menyelamatkan, melestarikan dan mengembangkan serta mendayagunakan

warisan budaya bangsa, melalui pengelolaan kekayaan budaya/purbakala.

3. Mengupayakan pembinaan tradisi dan pengembangan nilai kekayaan dan keberagaman

budaya melalui kegiatan pembinaan tradisi, pengembangan dan promosi nilai, kekayaan dan

keragaman seni budaya daerah.

4. Mengupayakan pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

22. Sektor Keamanan dan Ketertiban

Sasarannya adalah tertanganinya konflik antar kelompok masyarakat serta

menguatnya rasa persatuan.

Strategi rencana kerja pembangunan Keamanan dan Ketertiban :

1) Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

2) Peningkatan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

3) Peningkatan wawasan kebangsaan dalam masyarakat.

4) Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

54

5) Peningkatan kerja sama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk

pengembangan wawasan kebangsaan.

6) Peningkatan upaya pemberantasan penyakit masyarakat,

penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya.

7) Peningkatan pendidikan politik masyarakat.

8) Peningkatan kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat

Terlatih (RATIH).

9) Peningkatan kualitas, sarana dan kesejahteraan LINMAS

10)Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus

kegiatan penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan

elemen masyarakat, fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai

Pancasila.

Arah Kebijakan sektor keamana dan ketertiban :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

2. Meningkatkan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

3. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat.

4. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk

pengembangan wawasan kebangsaan.

6. Meningkatkan upaya pemberantasan penyakit masyarakat, penyalahgunaan Napza,

Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya.

7. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

8. Meningkatkan kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih

(RATIH).

9. Meningkatkan kualitas, sarana dan kesejahteraan LINMAS

10. Meningkatkan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan

penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat,

fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

23. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sasarannya adalah membangun kerjasama antar desa

Strategi pembangunan kawasan perdesaan :

1. Menyusun kerjasama antar desa bidang kehutanan

2. Menyusun kerjasama antar desa bidang sumberdaya air

3. Menyusun kerjasama antar desa bidang irigasi

4. Menyusun kerjasama antar desa bidang sarpras jalan

5. Menyusun kerjasama antar desa bidang ekonomi

55

6. Menyusun kerjasama antar desa bidang keamanan dan ketertiban

7. Menyusun kerjasama antar desa bidang perdagangan

8. Menyusun kerjasama antar desa bidang industri

9. Menyusun kerjasama antar desa bidang sosial

10. Menyusun kerjasama antar desa bidang kebudayaan

11. Menyusun kerjasama antar desa bidang lingkungan hidup

12. Menyusun kerjasama antar desa bidang pertanian

13. Menyusun kerjasama irigasi lintas desa lintas kecamatan

14. Menyusun kerjasama perlindungan sumber mata air bersama antar desa

15. Menyusun kerjasama antar desa bidang peternakan dan perikanan

16. Menyusun kerjasama antar desa bidang pariwisata

17. Peningkatan kualitas perangkat desa tentang kesepemahaman tupoksi

18. Peningkatan kualitas masyarakat dalam memahami lingkungan

19. Kerjasama kawasan perdesaan dalam meningkatkan kualitas perangkat desa

Arah Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan :

1. Pembuatan peraturan antar desa

2. Membuat peraturan desa tentang kerjasama antar desa

3. Meningkatkan kualitas masyarakat dalam memahami kawasan

4. Meningkatkan kerjasama bidang pelayanan

5. Pengembangan kerjasama bidang pelayanan

6. Pengembangan kerjasama bidang pembangunan

7. Pengembangan Kawasan antar desa

8. Pengembangan usaha bersama antar desa

9. Pemberdayaan masyarakat antar desa

10. Pelatihan tentang konservasi alam

11. Pelatihan tentang perlindungan satwa

12. Pelatihan peningkatan kualitas perangkat desa antar desa

13. Pelatihan peningkatan kualitas masyarakat

14. Kerjasama dengan pihak ketiga

B. Kewenangan Urusan Pilihan

1. Pertanian :

Sasaran

Strategi rencana kerja pembangunan urusan pertanian meliputi :

1) Pembangunan sentra agrobisnis dan pengembangan usaha

pertanian organik dengan pendekatan kawasan serta

agroekosistem.

56

2) Meningkatnya sumber daya petani dan kelompok tani.

3) Tercapainya peningkatan produksi dan konsumsi hortikultura

unggulan daerah.

4) Pengembangan sistem agribisnis di perdesaan.

5) Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan.

6) Peningkatan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi;

7) Terkendalinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

pertanian dalam arti luas;

8) Peningkatan SDM petani di pedesaan; pelatihan ketrampilan

pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita tani.

9) Pengadaan alat pertanian

2. Peternakan dan Perikanan :

Kebijakan strategis yang akan ditempuh pada program ini adalah :

1) Meningkatkan dan pengembangan sarana dan prasarana

perikanan dan peternakan.

2) Peningkatan sumber daya dan kesejahteraan petani ternak.

3) Peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan

dan perikanan rakyat.

3. Sumberdaya Air dan Irigasi :

Kebijakan strategis yang akan ditempuh pada program ini adalah :

1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingya

kelestarian sumber daya air.

2) Peningkatan fungsi jaringan bendungan dan irigasi.

3) Pembentukan pengurus P3A.

4) Peningkatan kualitas, ketrampilan dan kesejahteraan pengurus

P3A

4. Kehutanan dan Perkebunan :

Rencana kerja pembangunan urusan kehutanan adalah :

1) Optimalisasi pemanfaatan lahan kritis dan reboisasi tanah kosong di

dalam dan di luar kawasan hutan;

2) Terwujudnya tertib industri hasil hutan dalam pemanfaatan bahan baku,

pengelolaan lingkungan, dan ijin industri;

3) Tersedianya data dan sistem informasi bagi perencanaan pengelolaan

dan pembangunan kehutanan kemasyarakatan;

4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara

lestari di sekitar kawasan hutan.

57

5) Pengembangan jasa lingkungan hutan di Kawasan Gunung Slamet

serta penyusunan kesepakatan para pihak dalam pengembangan

jasling hutan.

5. Pariwisata :

Sebagaimana pada umumnya desa pinggir hutan sudah barang tentu sangat

kaya dengan sumber daya alam baik berupa keindahan alam, kayu maupun sumber

mata air. Desa Melung yang tidak begitu jauh dengan lokawisata Baturraden hanya

berjarak 4,5 KM serta Kebun Raya Baturraden sudah barang tentu pada masa depan

sangat memungkinan untuk dikembangan sebagai penunjang pariwisata. Budaya

masyarakat dalam hal pelestarian hutan juga menjadi potensi yang menarik karena

kebiasaan masyarakat dengan menebang pohon kayu tidak seluruh yang dimiliki

namun menebang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan dengan segera menanam

kembali melebihi dari tanaman yang ditebang.

Disamping itu pada saat sekarang ini oleh pemerintahan sebelumnya sudah

dikembangakan pertanian hortikultura berbasis organik dengan memanfaatkan lahan

tanah kas desa yang dikelola oleh lembaga desa Pager Gunung dengan hasil dari

ayuran organik sudah berhasil memasarkan ke supermarket-supermarket di sekitar

Purwokerto dan kota-kota sekitar Kabupaten Banyumas. Dimasa mendatang potensi

sayur organik sebagai ciri khas Desa Melung dalam rangka menerapkan dan

melaksanakan one village one product yakni desa organik akan makin dioptimalkan

dengan fokus pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya

pengembangan pertanian tersebut.

Rencana pembangunan yang akan dicapai dalam urusan

pariwisata adalah :

1) Makin berkembangnya Desa Melung menjadi Desa Organik

2) Tercapainya peningkatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha

pariwisata dan masyarakat guna mengoptimalkan pengembangan

potensi pariwisata desa.

3) Pengembangan sarana dan prasarana wisata Curug Gede dan Curug

Bayan.

4) Meningkatkan pengembangan dan pemasaran dan promosi wisata.

6. Perdagangan

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan urusan perdagangan

adalah :

1) Kelancaran akses informasi barang dan jasa untuk menjamin

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;

58

2) Peningkatan kerjasama perdagangan hortikultura organik dengan

kegiatan yaitu peningkatan akses pasar produk unggulan.

3) Terciptanya iklim usaha kondusif yang mampu mendorong

berkembangnya kesempatan dan kepastian berusaha;

4) Terwujudnya kelembagaan usaha perdagangan yang produktif dan

mampu beradaptasi terhadap perubahan global.

5) Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk teknologi tepat guna

7. Industri

Rencana pembangunan di urusan perindustrian adalah dengan

menciptakan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi yaitu :

1) Pengembangan industri rumah tangga dengan kinerja yang efisien dan

kompetitif dengan menggunakan bahan baku lokal serta memiliki

ketergantungan rendah pada bahan baku impor;

2) Terwujudnya efisiensi industri-industri unggulan melalui klaster seperti

pengelolaan kayu, industri gula jawa/merah.

3) Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir

dengan berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing

tinggi dan terbentuknya keterkaitan antara industri hulu dan hilir.

C. Program Diluar Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan Urusan

Pilihan

(Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 menjadi Belanja Langsung

yang ada pada setiap SKPD sesuai kebutuhan) Sasaran rencana kerja program

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari diluar Kewenangan

Urusan Wajib dan 7 Kewenangan Urusan Pilihan adalah :

1) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran seperti jasa surat

menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan

perlengkapan kantor, jasa tunjangan perangkat desa, jasa pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi perkantoran, jasa perbaikan

peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan,

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan

perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan, bahan logistik kantor, makan dan minuman, rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar desa serta jasa pelayanan

perkantoran.

59

2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dengan

kegiatan penambahan perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung

kantor dan, meubelair.

3) Peningkatan disiplin perangkat desa dalam pelaksanaan tugas.

4) Peningkatan profesionalisme perangkat desa melalui pendidikan dan

pelatihan formal dan non formal.

5.1.4. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar dengan didukung

perangkat desa yang bersih dan berwibawa serta memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat

2. Meningkatkan ekonomi dengan membangun kegiatan usaha-usaha

masyarakat, meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan

masyarakat.

3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB VII

INDIKASI RENCANA PROGRAM

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan

masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi dan upaya pencapaian program-program

pembangunan, maka ditetapkan hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan baik

dengan kemampuan APBDes, APBD Kabupaten Banyumas maupun bersumber dari

pembiayaan lainnya seperti APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Sehingga

program-program sebagaimana tabel berikut merupakan program yang akan

dijalankan oleh Desa Melung dalam upaya mencapai target indikator berupa indikasi

rencana program prioritas dengan disertai kebutuhan pendanaan

60

BAB VIII

PENUTUP

Meskipun Desa Melung masuk dalam kriteria desa miskin sedang di wilayah Propinsi

Jawa Tengah ( data Pendataan Program Perlindungan Sosial / PPLS Tahun 2011) maupun

sebagaimana umumnya desa-desa pinggir hutan lainnya yang memiliki tingkat ekonomi dan

sumber daya manusia yang rendah, serta Pendapatan Asli Desa juga sangat minim walapun

sebenarnya kaya sumber daya alam namun tetap terus berupaya membangun desa dengan

segala keterbatasan yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung

Kecamatan Kedungbanteng memuat arah kebijakan pembangunan yang bersifat partisipasif,

rencana kerja dan indikator keberhasilan yang dibutuhkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung yang telah ditetapkan akan

menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), selain itu RPJM

Desa merupakan dasar evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama masa perencanaan

pembangunan 6 (enam) tahun.

KEPALA DESA MELUNG

KHOERUDIN

61

PETA SKETSA DESA MELUNG

HUTAN NEGARA

LEGENDA

: kali/sungai : Batas Kecamatan

: jalan : Batas Desa

: Pemukiman : Kantor Desa

: Hutan rakyat : Masjid

: Persawahan

62

MELUNG

Ds. Ketenger

Ds. Windujaya

Ds. Kalikesur

Ds. Kutaliman

DEPOK ATAS

DEPOK BAWAH

Kliputr

Selarendeng

Kec. Baturaden

Ds. Karangtengah