DISUSUN OLEH :MOHAMMAD NAWAWIMOHAMMAD YANTOMUHAMMADSRI WAHYUNITUTIK HANDAYANI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKSEMESTER II (C)

2013

PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

TUGAS MAKALAH HUKUM ADM. NEGARA

UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka

penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Pelyanan Publik di

Indonesia”.

Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah

HAN Fisipol Universitas Wiraraja.

Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada

teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu

kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan

pembuatan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak

terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya

kepada :

1. Ibu Yayuk Sugiarti. yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan tugas ini.

2. Teman-teman yang sudah membantu

3. Rekan-rekan semua di Kelas C HAN Fisipol Universitas Wiraraja

4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah

memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam

menyelesaikan makalah ini

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan

dalam penulisan makalah ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada

mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai

ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Sumenep, Juni 2013

Tim Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap

warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan

oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan,

terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus

atau perlu adanya suatu pelayanan.

Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan

masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat,

baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada

dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara

pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal.

1.2 Rumusan masalah

Untuk mengkaji dan mengulas tentang pelayanan publik di indonesia, maka

diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian pelayanan publik?

2. Bagaimana pelayanan publik di indonesia?

1.3 Tujuan dan manfaat penulisan

Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas HAN Fisipol dan

menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan

penulis dan pembaca tentang pelayanan publik di indonesia dan untuk membuat kita

lebih memahami hukum administrasi negara.

1.4 Metode Penulisan

Penulis memakai metode studi kepustakaan dalam penulisan makalah ini.

Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku, tetapi juga dari media media

lain seperti e-book, web, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet.

1.5 Sistematika Penulisan

Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan,

dan bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan

makalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Sedangkan bab pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan

pelayanan publik di indonesia. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan dan

saran.

BAB II

PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan

di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyelenggara : Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau

pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat,

adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta,

seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan

milik swasta.

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik.

Yang dapat dibedakan lagi menjadi :

1. Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan

satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus

memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan

penjara dan pelayanan perizinan.

2. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik

yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya

pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa

penyelenggara pelayanan.

Karakteristik : Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga

jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan

perubahan yang diminta oleh pengguna.

2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan

semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.

3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang

ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.

4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas

transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara

pelayanan yang lebih dominan.

Alasan kurang baiknya pelayanan publik di indonesia :

1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan

, dalam birokrasi, semua tindakan diambil atas dasar peraturan tertulis. Ya, di

Indonesia, semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya, peraturan-

peraturan itu kurang disosialisasikan. Jadi kita seperti buta saat mencoba mencari tahu

tentang sesuatu, seperti masuk ke dalam labirin.

Informasi mengenai kejelasan mengenai peraturan dan prosedur baku (SOP-Standart

Operating Procedure) yang berlaku masih sangat kurang. Padahal, ini sangat penting,

terutama di pos-pos pelayanan masyarakat yang strategis. Misalnya perihal pengurusan

administrasi kependudukan, seperti KTP, Sertifikat Tanah, Paspor, atau Surat Nikah (Maaf

buat para Jomblo Lapuk Putus asa, mungkin bagi kalian pengurusan surat nikah belum

strategis. Tapi percayalah, suatu saat kalian akan membutuhkannya).

Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat umum menjadi terbatas dan

terkesan simpang-siur. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai prosedur baku (SOP-

Standart Operating Procedure) suatu layanan. Celakanya, hal ini lantas dimanfaatkan oleh

segelintir oknum tidak bertanggung jawab atau orang-orang oportunis yang duduk di

birokrasi, untuk menjalankan “aksi”-nya demi keuntungan pribadi. Bagaimana modusnya..?!

2. Kinerja Pegawai Rendah

Sudah jadi rahasia umum kan, kalau etos kerja pegawai pelayanan publik kita buruk.

Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang

kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Ya, disini

kita sedang membicarakan tentang tidak ramah saat memberikan pelayanan, tidak tepat

waktu, lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk belanja di pasar, dan lain

sebagainya.

Jadi bagaimana pelayanan publik bisa maksimal kalau pegawai-nya tidak disipilin,

berkinerja rendah, dan tidak takut berbuat kesalahan karena tidak adanya sanksi yang tegas.

Sebagai contoh mudah, soal sering ngaret-nya jam buka pos pelayanan (apapun itu), yang

mengakibatkan antrean panjang. Masyarakat jadi korban.

3. Penempatan pegawai yang kurang tepat

Sarjana Tekhnik Kimia jadi pegawai administrasi, Sarjana Hukum jadi pranata

komputer, Sarjana IT jadi front officer, Sarjana Pertanian jadi kepala dinas kependudukan dan

catatan sipil. Carut marut rekrutmen dan penempatan pegawai di Republik kita tercinta ini

sudah cerita lama. Menyedihkan memang, tapi itulah kenyataannya.

perlu kita mengetahui apa sebenarnya kewajiban pemerintah, lembaga atau korporasi

dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Publik sebagai pembayar pajak berhak untuk

mengetahui hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan publik

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 didefinisikan

sebagai“ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik” Selanjutnya yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik

adalah terbatas pada pelayanan publik yang menggunakan anggaran negara atau yang

melalui suatu ketentuan perundangan ditugaskan kepada lembaga, korporasi untuk

menyelenggarakan pelayanan publik dimaksud. Pengaturan di dalam Undang-Undang

dimaksud meliputi : Penetapan menteri, lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan

publik disertai tugas-tugasnya. Penugasannya yang diamanahkan dalam Undang-Undang

sangat luas, termasuk di dalamnya antara lain, tugas untuk : merumuskan kebijakan

pelayanan publik, mengkoordinasikan penyelenggaraannya, evaluasi pelaksanaannya sampai

tuntutan atas pelayanan publik yang gagal diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan atas

pelayanan publik yang diharuskan juga sangat luas, meliputi : pelaksanaan pelayanan,

pengaduan, informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat dan konsultasi, yang

masing-masing aktivitas tersebut diatur secara rinci pada Undang-Undang dimaksud

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Pada kenyataannya sebagaimana kita alami sekarang ini masih sangat sedikit

ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik, dan sayangnya publik juga tidak mengetahui hak-haknya atas pelayanan publik yang

wajib diselenggarakan sesuai Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh, tidak pernah kita

mendengar kebijakan nasional pelayanan publik dan ukuran keberhasilannya dalam

pelaksanaan. Kita juga tidak pernah tahu berapa anggaran negara yang diberikan kepada

penyelenggara pelayanan publik dan bagaimana hasil kinerja pelayanan publik tersebut

apakah sesuai dengan anggarannya.

Undang-Undang ini juga mendefinisikan pelayanan publik dengan amat luas akan

tetapi mendefinisikan penyelenggara pelayanan publiknya lebih terbatas, padahal kewajiban,

tanggung jawab dan sebagainya ditetapkan untuk penyelenggara pelayanan publik ini.

Sebagai contoh bahwa penyelenggara pelayanan publik ini adalah yang diselenggarakan

dengan anggaran negara, atau modal badan penyelenggaranya dari negara atau tidak

menggunakan anggaran negara akan tetapi diperintahkan dengan peraturan perundangan.

Lalu bagaimana dengan pelayanan publik yang penyelenggraannya tidak dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud ?

Demikian luas cakupan pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanannya bahkan

membaca Undang-Undangnya kita merasakan bahwa negara sudah mengatur semuanya

untuk pelayanan publik, namun pada realitasnya amanah Undang-Undang tersebut masih

jauh panggang dari api. Pelaksanaan Undang-Undang yang masih jauh dari kehendak dalam

Undang-Undang tersebut bisa karena memang belum dilaksanakan, bisa juga karena

peraturan dalam pasal Undang-Undang tersebut tidak jelas, tidak efektif atau bahkan rancu

Bagaimana menyelesaikan pelayanan publik yang buruk oleh penyelenggara pelayanan publik

yang tidak menggunakan anggaran negara atau tidak diperintahkan negara

Mempelajari Undang-Undang pelayanan publik tersebut pertanyaannya bagaimana

dengan layanan publik yang diselenggarakan oleh swasta yang tidak diperintahkan

menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya: delay pesawat terbang, sinyal telpon selular

hilang, pelayanan bank lambat dan sebagainya ? Kemana mereka mengadu? Portal seperti

@protespublik ini dapat menjadi solusi di samping pengaduan atau tuntutan langsung kepada

penyelenggara/operator atau lembaga seperti YLKI. Keunggulannya @protespublik ini dapat

menjadi “clearing house” antara penerima barang dan jasa publik dengan penyelenggaranya.

Tidak hanya penyelenggara sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 25 Tahun 2009 saja

akan tetapi semua penyelenggara pelayanan publik. Para penerima (pembeli) barang jasa

publik langsung mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui @protespublik

Tentu saja @protespublik tidak hanya membantu penyelesaian atas pelayanan publik

buruk yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana tersebut di atas. @ProtesPublik

bahkan dapat membantu tidak hanya “clearing house” akan tetapi juga mediator dengan

lembaga/instansi yang bertanggung jawab, termasuk Ombudsman

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tidak efektif, misal Public

Service Obligation (PSO)

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang sangat normatif, sangat bagus akan

tetapi diragukan efektivitasnya karena bukan hanya tidak jelas bagaimana melaksanakannya

akan tetapi juga rancu dalam konsepnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah yang disebut

PSO yang dalam Undang-Undang disebut sebagai berikut “ Barang publik yang

ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara atau badan usaha

milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik

(public service obligation), sebagai contoh:

1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan

2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum.”

PSO pada hakekatnya adalah bukan subsidi akan tetapi suatu Kontrak antara BUMN/D

penyelenggara dengan Pemerintah. PSO adalah selisih antara ongkos produksi dan tarif yang

ditetapkan pemerintah. Sehingga bagi BUMN/D, PSO dari pemerintah adalh pendapatan

bukan penutupan kerugian seperti subsidi. Bisa saja BUMN/D mendapat PSO dan juga

mendapat laba. Dengan demikian akuntabilitas BUMN/D sebagai Badan Usaha jelas dan

Pemerintah dapat mengukur efektivitas kebijakannya melalui kontrak yang menghubungkan

target kinerja dengan biayanya beserta PSO nya. Pemerintah dan publik dapat

mengukurkinerja, akuntabilitas atas pengeluaran negara atas PSO tersebut

Masih banyak pengaturan lain seperti PSO ini di dalam Undang-Undang tersebut yang

sangat normatif dan kurang jelas bagaimana melaksanakannya

Melalui @ProtesPublik diharapkan Publik dapat memberikan saran, masukan,

keluhan, pendapat, dan tentu juga protes. @ Protes Publik akan mengolah lebih lanjut

dengan misi yang jelas yakni membuat pelayanan publik di Indonesia lebih baik.

BAB III

KESIMPULAN

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik di indonesia masih bisa dibilang kurang baik karena terdapat banyak

penyelewengan dan pelanggaran yag dilakukan, maka dari itu perlu upaya pebaikan untuk bisa

mencapai good government yang baik dan masyarakat sejahtera

SARAN

Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang pelayanan publik di indonesia

Sebagai Anggota Masyarakat , semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa

yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-

hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika

hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan

kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh

dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

http://pembahasan-hakikat-manusia- -/110525022733-/phpapp02.

http://wikipedia.org/pelayanan-publik-di-indonesia

http://buku besarindonesia.com/administrasi_negara?5432429364365009.html

http://iwiksearch/?hukumpelayanan publik.artnfatinshidqia.html