Loading.......

DEMOKRASI INDONESIAOleh

•Ridwan 1217051059

•Haryati 1217051029

•Nila liliana P. 1217051048

•Reihan A. 1217051057

•Rizki A. 1217051062

Materi yang akan di

Presentasikan

1. Pengertian Demokrasi

2. Prinsip dan Nilai-nilai Demokrasi

3. Jenis-jenis Demokrasi

4. Esensi Nilai-nilai Pancasila

dalam Kehidupan Demokrasi di

Indonesia

5. Pelaksanaan Demokrasi di

Indonesia

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau

mekanisme sistem pemerintahan

suatu negara sebagai upaya

mewujudkan kedaulatan rakyat

(kekuasaan warganegara) atas

negara untuk dijalankan oleh

pemerintah negara tersebut.

Prinsip-prinsip Demokrasi

•Kedaulatan rakyat;•Pemerintahan berdasarkan persetujuan

dari yang diperintah;•Kekuasaan mayoritas;•Hak-hak minoritas;•Jaminan hak asasi manusia;

•Pemilihan yang bebas dan jujur;

•Persamaan di depan hukum;

•Proses hukum yang wajar;

•Pembatasan pemerintah

secara konstitusional;

•Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

•Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja

sama, dan mufakat.

Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di

atas (rule of law), antara lain sebagai berikut :

• Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-

wenang;

•Kedudukan yang sama dalam hukum;

•Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-

undang

Nilai-Nilai Demokrasi

•masalah kedaulatan•makna negara berbentuk republik•negara berdasar atas hukum•pemerintahan yang konstitusionil•sistem perwakilan•prinsip musyawarah•prinsip ketuhanan

Jenis-jenis Demokrasi

1. Demokrasi PresidentilDemokrasi presidetil disebut juga sebagai

demokrasi presidensial. Dalam demokrasi

presidensial, orang-orang yang menjalankan

pemerintahan (para menteri dalam susunan

kabinet presidensial) bertanggungjawab kepada

presiden karena yang memilih menteri-menteri itu

adalah presiden.

Negara yang menganut sistem demokrasi

presidensial antara lain negara Pakistan pada

masa pemerintahan Presiden Ayub Khan tahun

1960. Negara Indonesia sejak tahun 1966 hingga

2. Demokrasi Parlementer.Dalam demokrasi parlementer, orang-orang

yang menjalankan pemerintahan (eksekutif)

bertanggungjawab kepada parlemen dan

kekuasaan legislatif (DPR) berada di atas

kekuasaan eksekutif. Para menteri kabinet

bertanggungjawab kepada badan legislatif.

Kabinet harus mendapat kepercayaan dari

DPR dan DPR dapat memberikan mosi tidak

percaya kepada kabinet.

Negara yang menjalankan demokrasi

parlementer dalam pemerintahan mereka

antara lain Belgia, Belanda, Perancis dan

Indonesia pada masa Demokrasi Liberal

(tahun 1950 sampai 1959).

3. Demokrasi dengan sistem pemisahan

kekuasaan.

Sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan

hampir sepenuhnya diterapkan di negara

Amerika Serikat. Kekuasaan legislatif dipegang

oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang

oleh Presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif

dipegang oleh Mahkamah Agung.

Masing-masing badan berdiri sendiri dan terpisah

satu sama lain. Kekuasaan yang diberikan pada

setiap badan dibatasi untuk mencegah

penumpukan kekuasaan. Antar lembaga

negara bekerja dengan saling mengawasi

sehingga terjadi keseimbangan diantara

lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

4. Demokasi melalui referendum dan inisiatif

rakyat.Referendum adalah pemungutan suara rakyat

mengenai suatu rencana pemberlakukan

undang-undang. Sistem demokrasi melalui

referendum ini berlaku di negara Swiss. Setiap

wilayah administratif di Swiss disebut sebagai

kanton.

Kanton-kanton tersebut berbentuk republik yang

masing-masing kanton memiliki kekuasaan

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam praktek

demokrasi di negara Swiss, tugas legislatif berada

di bawah pengawasan rakyat. Pengawasan oleh

rakyat dilakukan melalui referendum. Referendum

dibagi menjadi dua, yaitu referendum obligator

dan referendum fakultatif.

Esensi Nilai-nilai Pancasila dalam

Kehidupan Demokrasi di Indonesia

Nilai-nilai pancasila di indonesia semakin

tergeser oleh Modernisasi, westernisasi dan

atas nama demokrasi. Hal ini di karnakan

tidak adanya peran dari para peserta didik

dan pendidik indonesia, hal ini yang

membuat bilai pancasila semakin terkikis,

para pendidik dan kulikulum negara ini

hanya memberikan pembelajaran dan mata

pelajaran tentang masalah kealaman, sosila

dan eksak.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 1.DEMOKRASI LIBERALPada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI

mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan

sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem

parlementer dengan sistem demokrasi liberal,

kekuasaan ditujukan untuk kepentingan individu

atau golongan. Dengan sistem kabinet

parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab

kepada DPR. Kebijaksanaan pemerintah harus

disesuaikan dengan mayoritas DPR, sebab kalau

tidak sesuai kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak

Selain itu, karena kemerdekaan mengeluarkan

pendapat ditafsirkan sebagai sikap sebebas-

bebasnya, kritik yang selalu dilancarkan kaum

oposisi bukan membangun melainkan menyerang

pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak

stabil.

Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945

memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap

warga negara untuk berserikat dan berkumpul,

sehingga dalam waktu singkat bermuncullah

partai- partai politik bagai jamur di musim

penghujan.

Keanggotaan badan konstituante yang dipilih

dalam pemilu 1955, membagi aspirasi politik dalam

dua kelompok, yakni golongan nasionalis dan

agama.

Karena perbedaan di antara mereka tidak

dapat diatasi dan tidak menemukan titik

terang dalam hasil pemungutan suara

dalam siding konstituante, maka Presiden

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli

1945 untuk menyelamatkan negara dan

kemudian menjadi sumber hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

percaya.Dampak negatif diberlakukannya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai

berikut.

Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni

dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi

dasar hukum konstitusional penyelenggaraan

pemerintahan pelaksanaannya hanya

menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi

kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan

lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa

Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde

Baru. Memberi peluang bagi militer untuk terjun

dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama

Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang

disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde

Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

2.DEMOKRASIPADA MASA ORDE LAMAPada masa ini, demokrasi dengan sistem pemerintahan

parlementer berakhir. Hal ini disebakan karena sistem

pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial

sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi, pada masa ini

terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan

pada masa ini :

• Peran dominan presiden,

• Terbatasnya partai-partai politik,

• Berkembangnya pengaruh komunis,

• Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik.

Pada masa ini, demokrasi yang digunakan adalah

demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi

ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965, dengan Ketetapan MPRS No.VIII/MPRS/1965

. Menurut Ketetapan MPRS tersebut, prinsip

penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah

mufakat tetapi apabila musyawarah mufakat

tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ada 3

kemungkinan cara :

• Pembicaraan mengenai persolan tesebut

ditangguhkan,

• Penyelesaian mengenai persoalan tersebut

diserahkan kepada pimpinan agar mengambil

kebijaksanaan untuk menetapkan keputusan

dengan memerhatikan pendapat-pendapat yang

ada, baik yang saling bertentangan maupun yang

tidak,

• Pembicaraan mengebai persoalan tersebut

ditiadakan.

3.DEMOKRASI TERPIMPINDemokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966,

yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya

kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi

di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden

Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah

kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Tugas Demokrasi terpimpin :

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara

yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi

Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi

Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi

Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena : Pada masa

Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas

sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah

dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan

awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang

demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan

presiden).

TERIMA KASIH

Salam indonesia