TUGAS KELOMPOK III

MAKALAH

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAERAH

Disajikan Pada Materi Ajar

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Dosen Pengajar

Dr. H. S MUSTAKIM . M.Si

Oleh :

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI

(USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014 JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397

1. ROHIM PAUZI

2. MARDIANSYAH

3. IDON TOBRONI

4. SAIFUL ANWAR

5. SEFRIKA YUDI

6. NOVIYANTI

7. DIAN EKAWATI

8. BEN BELLA

9. MULAT SUSIYATI

10. SUMARDI

11. DANI SEPRIYANSYAH

12. FITRI AGUSTINA SARI

13. RETSI SAPITRI

136 11011 393

136 11011 420

136 11011 421

136 11011 441

136 11011 445

136 11011 444

136 11011 442

136 11011 399

136 11011 415

136 11011 443

136 11011 397

136 11011 396

136 11011 371

KATA PENGATAR

Alhamdulillah Penulis Ucapkan Syukur Kepada Allah SWT karena berkat limpahan

Karunia-Nya sehingga penulis Dapat menyusun dan Menyelesaikan makalah ini tepat pada

waktunya.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan

tetapi dengan bantuan berbagai pihak tantangan itu bisa Diatasi. Oleh Karna itu, penulis

mengucapkan terima kasih Banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam

Menyusun makalah ini,semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari

penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan

untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.

Akhir nya semoga makalah ini dapat memberikan manfaat Bagi Kita Semua aamiiin.

Bandar Lampung , September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................. ..............................

KATA PENGATAR.................................................................................................

DAFTAR ISI............................................................................. ................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.................................................................... ...............................

1.2 Rumusan Masalah............................................................... ...................,...........

1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Manajemen Pembiayaan Daerah.......................................................

2.2 Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia................................................................

2.3 Macam-Macam Pembiyaan Dan Silpa ................................................................

2.4 Konsepsi Dan Kreteria Pembiyaan Defisit Anggaran………………………..

2.5 Pembiyaan Kebijakan Fiskal…………………………………………………

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN ....................................................................................... ...................

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan Daerah Dikelola Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.Harus Dilakukan

Secara Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Tertib, Adil,Patut Dan Taat Pada Peraturan

Perundang-Undangan

Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau

Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan

Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi

Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus.Yang Diperoleh

Pemerintah Daerah ,Dari Berbagai Sumber Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan Untuk Membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Penyajian Makalah Ini Membahas Mengenai Manajemen Pembiyaan Daerah Yang Akan

Disajikan Ke Dalam Bab Selanjutnya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Maka Makalah Ini Dirumuskan Ke Dalam

Beberapa Bagian Menyangkut Manajemen Pembiayaan Daerah, Yaitu:

1. Apakah Pengertian Manajemen Pembiyaan Daerah?

2. Bagaimanakah Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia?

3. Apakah Macam-macam Pembiayaan Dan Silpa?

4. Bagaimanakah Konsepsi Dan Kreteria Pembiyaan Defisit Anggaraan?

5. Bagaimanakah Pembiyaan Kebijakan Fiskal?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Latar Belakang Dan Rumusan Masalah Di Atas, Penyusunan Makalah Ini

Bertujuan Untuk:

1. Mengetahui Pengertian Manajemen Pembiyaan Daerah

2. Mengetahui Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia

3. Mengetahui Macam-macam Pembiayaan Dan Silpa

4. Mengetahui Konsepsi Dan Kreteria Pembiyaan Defisit Anggaraan

5. Mengetahui Pembiyaan Kebijakan Fiskal

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Telah Kita Ketahui Bahwa Manajemen Adalah Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan ,Yang

Dilakukan Organisasi Dengan Memberikan Hasil-Hasil Terbaik Melalui Tindakan-Tindakan

Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya.

Pembiayaan, Adalah Setiap Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran

Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun

Tahun Anggaran Berikutnya.

Pembiyaaan Daerah Terdiri Dari :- Penerimaan Pembiayaan Dan - Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau

Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan

Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi

Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus.

Apabila APBD Diperkirakan Surplus Diutamakan Untuk Membayar Pokok Utang,Penyertaan

Modal (Investasi) Daerah, Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

Lain, Dan/Atau Pendanaan Belanja Peningkatan Jaminan Sosial.

Sementara Itu, Jika APBD Diperkirakan Defisit Maka Ditetapkan Pembiayaan Untuk

Menutup Defisit Tersebut Yang Diantaranya Dapat Bersumber Dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman, Dan Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Atau Penerimaan Piutang.

Pembiayaan Daerah Terdiri Dari Penerimaan Pembiayaan Dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Mencakup:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah;

2) Penerimaan Pinjaman Daerah;

Pinjaman Daerah Bertujuan Memperoleh Sumber Pembiayaan Dalam Rangka

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pinjaman Daerah Bersumber Dari:

A. Pemerintah;

B. Pemerintah Daerah Lain;

C. Lembaga Keuangan Bank;

D. Lembaga Keuangan Bukan Bank; Dan

E. Masyarakat Berupa Obligasi Daerah.

3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;

4) Pencairan Dana Cadangan Daerah;

5) Penerimaan Piutang; Dan

6) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Mencakup:

1) Pembentukan Dana Cadangan;

2) Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

3) Pembayaran Pokok Utang; Dan

4) Pemberian Pinjaman Daerah.

Menurut Saragih (2003:82), Apapun Komposisi Dari APBD Suatu Daerah Tentu Harus

Disesuaikan Dengan Perkembangan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Bersangkutan.

Setiap Daerah Tidak Harus Memaksakan Diri Untuk Menggenjot Pengeluaran Tanpa

Diimbangi Dengan Kemampuan Pendapatannya, Khususnya Kapasitas PAD. Dikhawatirkan

Jika Pemerintah Daerah Menetapkan Kebijakan Defisit Pada APBD-Nya, Maka Sumber

Pembiayaan Untuk Menutupi Sebagian Atau Seluruh Defisit Anggaran Berasal Dari

Pinjaman Atau Utang.

Oleh Sebab Itu, Masih Menurut Saragih (2003:82), Yang Lebih Aman Adalah Tidak

Mendesain Anggaran Daerah Yang Ekspansif Tanpa Diimbangi Dengan Kemampuan

Pendapatannya. Bisa-Bisa Keuangan Pemerintah Daerah Bangkrut Hanya Karena Mengikuti

Ambisi Untuk Menggenjot Pengeluaran, Baik Rutin Maupun Pembangunan. Upaya Yang

Dapat Dilakukan Untuk Menciptakan Struktur APBD Yang Baik Adalah Dengan

Memperkecil (Didasari Efisiensi Dan Efektivitas) Belanja Rutin Daerah Pada Pos-Pos Yang

Tidak Perlu Dan Mendesak. Hal Inilah Yang Mendorong Perubahan Paradigma

Penganggaran Dari Yang Berbasis Line Item (Tradisional) Ke Arah Penganggaran Berbasis

Kinerja. Artinya, Penganggaran Berbais Kinerja Ini Melihat Penilaian Kinerja Lembaga

Berdasarkan Besarnya Dana Yang Terserap Dari Suatu Program Atau Kegiatan. Setiap

Rupiah Yang Dikeluarkan Harus Dapat Menghasilkan (Yield) Nilai Tambah Bagi

Perekonomian Daerah Atau Kemakmuran Masyarakat Yang Diindikasikan Melalui Target

Yang Bersifat Kuantitatif. Selanjutnya Dalam Proses Penganggarannya, Sistem Ini Juga

Menghendaki Dipertimbangkannya Beberapa Fungsi, Yakni Fungsi Alokasi, Distribusi, Dan

Stabilisasi.

2.2 Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah Adalah

“Semua Hak Dan Kewajiban Yang Dapat Dinilai Dengan Uang, Demikian Pula Segala

Sesuatu, Baik Uang Maupun Barang Yang Dijadikan Milik Daerah Berhubungan Dengan

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut”.

Dari Uraian Di Atas, Dapat Diambil Kata Kunci Dari Keuangan Daerah Adalah Hak Dan

Kewajiban. Hak Merupakan Hak Daerah Untuk Mencari Sumber Pendapatan Daerah Berupa

Pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Atau Sumber Penerimaan Lain-Lain Yang Sesuai

Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Sedangkan Kewajiban Adalah

Kewajiban Daerah Untuk Mengeluarkan Uang Dalam Rangka Melaksanakan Semua Urusan

Pemerintah Di Daerah (Mamesah, 1995:5).

Salah Satu Faktor Penting Untuk Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Adalah

Kemampuan Keuangan Daerah. Dengan Kata Lain Faktor Keuangan Merupakan Faktor

Yang Mempengaruhi Tingkat Kemampuan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi.

Sehubungan Dengan Pentingnya Posisi Keuangan Daerah Ini Pamudji Dalam Kaho

(2007:138-139) Menegaskan:

“Pemerintah Daerah Tidak Akan Dapat Melaksanakan Fungsinya Dengan Efektif Dan Efisien

Tanpa Biaya Yang Cukup Untuk Memberikan Pelayanan Dan Pembangunan Dan Keuangan

Inilah Merupakan Dalam Satu Dasar Kriteria Untuk Mengetahui Secara Nyata Kemampuan

Daerah Dalam Mengurus Rumah Tangganya Sendiri”.

Sementara Itu, Untuk Dapat Memiliki Keuangan Yang Memadai Dengan Sendirinya Daerah

Membutuhkan Sumber Keuangan Yang Cukup Pula. Lains Dalam Kaho (2007:139-140)

Merinci Ada Beberapa Cara Yang Bisa Dilakukan Oleh Daerah Untuk Memperoleh

Keuangannya, Antara Lain:

1. Daerah Dapat Mengumpulkan Dana Dari Pajak Daerah Yang Sudah Direstui Oleh

Pemerintah Pusat;

2. Pemerintah Daerah Dapat Melakukan Pinjaman Dari Pihak Ketiga, Pasar Uang Atau

Bank Atau Melalui Pemerintah Pusat;

3. Daerah Dapat Ikut Ambil Bagian Dalam Pendapatan Pajak Sentral Yang Dipungut

Daerah, Misalnya Sekian Persen Dari Pendapatan Sentral Tersebut (Melalui Bagi

Hasil);

4. Pemerintah Daerah Dapat Menambah Tarif Pajak Setral Tertentu; Dan

5. Pemerintah Daerah Dapat Menerima Bantuan Atau Subsidi Dari Pemerintah Pusat.

Menurut Mamesah (1995:16) Fungsi APBD Adalah Sebagai Berikut:

1. Menentukan Jumlah Pajak Yang Dibebankan Kepada Rakyat Dari Daerah Yang

Bersangkutan;

2. Merupakan Suatu Sarana Untuk Mewujudkan Otonomi;

3. Memberikan Isi Dan Arti Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Umumnya Dan Kepala

Daerah Khususnya, Karena Apbd Itu Menggambarkan Seluruh Kebijaksanaan

Pemerintah Daerah;

4. Merupakan Suatu Sarana Untuk Melaksanakan Pengawasan Terhadap Daerah Dengan

Cara Yang Lebih Mudah Dan Berhasil Guna; Dan

5. Merupakan Suatu Pemberian Kuasa Kepada Kepala Daerah Dalam Batas-Batas

Tertentu.

Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Desentralisasi Diatur

Secara Mendetail Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Yang

Kemudian Dilengkapi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007)

Menyatakan Bahwa Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Daerah, Pemerintah Daerah Berhak

Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang Komponen-Komponennya

Sebagaimana Tertuang Dalam Struktur APBD Antara Lain Terdiri Dari:

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Adalah Hak Pemerintah Daerah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai

Kekayaan Bersih Dalam Periode Tahun Bersangkutan.

Belanja

Belanja Daerah Meliputi Semua Pengeluaran Dari Rekening Kas Umum Daerah Yang

Mengurangi Ekuitas Dana, Dan Merupakan Kewajiban Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran

Dan Tidak Akan Diperoleh Pembayarannya Kembali Oleh Daerah.

Pembiayaan

Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau

Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan

Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi

Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus.

2.3 Macam-Macam Pembiayaan Dan Perbedaan Silpa

Pembiayaan Meliputi:

1. Pembiayaan Dalam Negeri, Meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang

Negara, Serta Penyertaan Modal Negara.

2. Pembiayaan Luar Negeri, Meliputi:

3. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Terdiri Atas Pinjaman Program Dan Pinjaman

Proyek

4. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, Terdiri Atas Jatuh Tempo Dan

Moratorium.

PerBedaan Silpa Dengan Silpa?

Bicara Tentang Silpa Maupun SILpa Akan Selalu Berhubungan Dengan Pembiayaan.

Pembiayaan Adalah Setiap Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau

Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Bersangkutan

Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya, Yang Dalam Penganggaran Pemerintah

Terutama Dimaksudkan Untuk Menutup Defisit Atau Memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan Untuk Menutup Defisit Anggaran Sering Disebut Sebagai Penerimaan

Pembiayaan. Sebaliknya, Pembiayaan Yang Dilakukan Untuk Memanfaatkan Surplus

Disebut Dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Silpa (Dengan Huruf I Kecil) Dan Yang Satu Lagi SILpa (Dengan Huruf I Besar/Kapital).

Perbedaanya Silpa (Dengan Huruf I Kecil) Adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Yaitu

Selisih Lebih Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Selama Satu Periode Anggaran.

Misalnya Realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2014 Adalah Rp571 Milyar Sedangkan

Realisasi Pengeluaran Daerah Adalah Rp524 Milyar, Maka Silpa-Nya Adalah Rp47 Milyar.

Sedangkan SILpa (Dengan Huruf I Besar/Kapital) Adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenan. Yaitu Selisih Antara Surplus/Defisit Anggaran Dengan Pembiayaan Netto.

Dalam Penyusunan APBD Angka SILpa Ini Seharusnya Sama Dengan Nol. Artinya Bahwa

Penerimaan Pembiayaan Harus Dapat Menutup Defisit Anggaran Yang Terjadi.

Jika Angka Silpa-Nya Positif Berarti Bahwa Ada Pembiayaan Netto Setelah Dikurangi

Dengan Defisit Anggaran, Masih Tersisa (Misalnya (Rp2 Milyar). Atau Dengan Penjelasan

Lain Bahwa Secara Anggaran Masih Ada Dana Dari Penerimaan Pembiyaan Yang Rp2

Milyar Tersebut Yang Belum Dimanfaatkan Untuk Membiayai Belanja Daerah Dan/Atau

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Jika Silpa Angkanya Negatif? Jika Angka Silpa-Nya Negatif Berarti Bahwa Pembiayaan

Netto Belum Dapat Menutup Defisit Anggaran Yang Terjadi. Untuk Itu Perlu Dicari Jalan

Keluarnya. Misalnya Dengan Mengusahakan Sumber-Sumber Penerimaan Pembiayaan Yang

Lain Seperti Utang Dan Lain Sebagainya. Atau Dengan Mengurangi Belanja Dan Atau

Pengeluaran Pembiayaan Sehingga Angka Silpa Ini Sama Dengan Nol.

Silpa Adalah Selisih Antara Penerimaan Daerah Dengan Belanja. Substansinya Sama, Yaitu

Selisih Antara Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah.

Bedanya Adalah Silpa (I Kecil) Adalah Silpa Tahun Anggaran Lalu Yang Dimasukkan

Kembali Sebagai Penerimaan Pembiayaan APBD Thn Berjalan, Sedangkan

SILpa (I Besar) Adalah Silpa APBD Tahun Berjalan. (Referensi: Ayat 60 Dan 62

Permendagri 13/2006 Dan Permendagri Ttg Pendum Penyusunan APBD.

Merupakan Selisih Antara Total Penerimaan Dengan Total Pengeluaran,

2.4 Konsepsi Dan Kreteria Defisit Anggaran

Dasar Hukum Pembiayaan Defisit Anggaran

Dasar Hukum Dalam Pembiayaan Defisit Anggaran Adalah :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2009 (Dan Undang-Undang APBN Yang Diterbitkan Setiap

Tahun)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Jumlah

Kumulatif Defisit APBN Dan Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan

Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/Pmk.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/Pmk.07/2009 Tentang Batas Maksimal

Kumulatif Deficit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas

Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010

Konsepsi Pembiayaan Defisit Anggaran

Pembiayaan Defisit Anggaran, Adalah Semua Jenis Pembiayaan Yang Digunakan Untuk

Menutup Defisit Anggaran Negara Dalam APBN

Pembiayaan Dalam Negeri, Adalah Semua Pembiayaan Yang Berasal Dari Perbankan Dan

Nonperbankan Dalam Negeri Yang Meliputi Hasil Privatisasi, Penjualan Aset Perbankan

Dalam Rangka Program Restrukturisasi, Surat Utang Negara, Dan Dukungan Infrastruktur.

Surat Utang Negara Adalah Surat Berharga Yang Berupa Surat Pengakuan Utang Dalam

Mata Uang Rupiah Maupun Valuta Asing Yang Dijamin Pembayaran Bunga Dan Pokoknya

Dukungan Infrastruktur Adalah Dukungan Pemerintah Dalam Bentuk Kompensasi Finansial

Dan/Atau Kompensasi Dalam Bentuk Lain Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Badan

Usaha Melalui Skema Pembagian Risiko Dalam Pelaksanaan Proyek Kerjasama Penyediaan

Infrastruktur.

Pembiayaan Luar Negeri Bersih Adalah Semua Pembiayaan Yang Berasal Dari Penarikan

Utang/Pinjaman Luar Negeri Yang Terdiri Dari Pinjaman Program Dan Pinjaman Proyek,

Dikurangi Dengan Pembayaran Cicilan Pokok Utang/Pinjaman Luar Negeri.

Pinjaman Luar Negeri

Ø Pinjaman Program Adalah Nilai Rupiah Dari Pinjaman Luar Negeri Dalam Bentuk

Valuta Asing Yang Dapat Dirupiahkan.

Ø Pinjaman Proyek Adalah Pinjaman Luar Negeri Yang Digunakan Untuk

Membiayai Kegiatan Pembangunan Tertentu

Defisit APBD Adalah Selisih Kurang Antara Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Dalam

Tahun Anggaran Yang Sama.

Pinjaman Pemerintah Adalah Semua Transaksi Yang Mengakibatkan Pemerintah Pusat

Menerima Sejumlah Uang Atau Menerima Manfaat Yang Bernilai Uang Dari Pihak Lain

Sehingga Pemerintah Pusat Dibebani Kewajiban Untuk Membayar Kembali.

Kriteria Pembiayaan Defisit APBD

APBD Suatu Daerah Dapat Defisit Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Dan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam Hal Anggaran Diperkirakan Defisit, Ditetapkan Sumber-Sumber Pembiayaan

Untuk Menutup Defisit Tersebut Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD.

Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit APBD

Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit APBD Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4,

Terdiri Dari:

A. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa);

B. Dana Cadangan;

C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

D. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Dan

E. Pinjaman Daerah.

Pemantauan Defisit APBD Tidak Termasuk:

A. Defisit Yang Dibiayai Dari Silpa;

B. Defisit Yang Dibiayai Dengan Pencairan Dana Cadangan

2.5 Pembiyaan Kebijakan Fiskal

Pemerintah Merupakan Faktor Yang Menentukan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat. Pemerintah Memiliki Perangkat-Perangkat Kebijakan Yang Dapat Digunakan

Untuk Menigkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Salah Satu Perangkat Kebijakan Itu Adalah

Kebijakan Fiskal (Kebijakan Anggaran).

Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Merupakan Faktor Yang Memengaruhi Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat. Hal Ini Dapat Dilihat Dari Perbedaan Antara Rumah Tangga

Negara Dengan Rumah Tangga Keluarga. Pada Rumah Tangga Keluarga, Jika Penerimaan

Semakin Menurun, Salah Satu Tindakan Yang Ditempuh Adalah Menekan Pengeluaran.

Tindakan Demikian Dapat Menyelamatkan Kemunduran Ekonomi Rumah Tangga Keluarga.

Sebaliknya Dalam Rumah Tangga Negara, Penurunan Penerimaan Tidak Selalu Diatasi

Dengan Mengurangi Pengeluaran. Jika Pengeluaran Yang Ditekan, Maka Kegiatan Ekonomi

Akan Menjadi Lemah. Kelemahan Ekonomi Akan Mengakibatkan Pengangguran Yang

Berdampak Pada Penurunan Penerimaan. Kalau Demikian Halnya, Tindakan Yang Mungkin

Diambil Adalah Mengatur Pengeluaran Agar Pengeluaran Tersebut Berdampak Positif Pada

Perbaikan Ekonomi. Tindakan Memperbaiki Ekonomi Juga Dapat Ditempuh Dengan Usaha

Menaikkan Pendapatan. Tindakan-Tindakan Mengatur Pengeluaran Dan Pemasukan Negara

Disebut Sebagai Tindakan Fiskal. Jadi, Kebijakan Fiskal Adalah Kebijakan Penyesuaian Di

Bidang Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah Untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi.

Kebijakan Fiskal Bertujuan Untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi, Mengusahakan

Kesempatan Kerja(Mengurangi Pengangguran), Dan Menjaga Kestabilan Harga-Harga

Secara Umum. Dengan Kata Lain, Kebijakan Fiskal Mengusahakan Peningkatan

Kemampuan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dengan Cara

Menyesuaikan Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah.

Kebijakan Fiskal Dapat Dijalankan Dengan Empat Jenis Pembiayaan,

Yaitu Sebagai Berikut.

1. Pembiayaan Fungsional

Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah Ditentukan Sedemikian Rupa Sehingga Tidak

Berpengaruh Langsung Terhadap Pendapatan Nasional. Tujuan Utamanya Adalah Untuk

Meningkatkan Kesempatan Kerja (Employment). Penerimaan Pemerintah Dari Sektor Pajak

Bukan Ditujukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pemerintah, Tetapi Bertujuan Untuk

Mengatur Pengeluaran Pihak Swasta. Oleh Karena Itu, Dalam Hal Ini Terjadi Pengangguran,

Penerimaan Pajak Tidak Diperlukan. Sedangkan Untuk Menekan Inflasi Diatasi Dengan

Kebijakan Pinjaman. Jika Sektor Pajak Dan Pinjaman Tidak Berhasil, Tindakan Lain Yang

Dapat Dilakukan Pemerintah Adalah Mencetak Uang. Jadi, Dalam Hal Ini Sektor Pajak

Dengan Pengeluaran Pemerintah Menjadi Satu Hal Yang Terpisah. Tokoh Yang

Mengutarakan Pembiayaan Fungsional Itu Adalah A.P. Liner.

2. Pengelolaan Anggaran

Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Dari Perpajakan Dan Pinjaman Adalah Paket

Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dalam Rangka Menciptakan Kestabilan Ekonomi. Tokoh

Yang Mengemukakan Pendekatan Ini Adalah Alvin Hansen. Dalam Pemikiran Lebih Lanjut,

Diperlukan Anggaran Berimbang Dengan Resep Bahwa Jika Terjadi Depresi, Maka

Ditempuh Anggaran Defisit, Dan Jika Terjadi Inflasi Maka Ditempuh Anggaran Belanja

Surplus.

3. Stabilisasi Anggaran Otomatis

Dalam Stabilisasi Anggaran Ini Diharapkan Terdapat Keseimbangan Antara Penerimaan

Dan Pengeluaran Tanpa Campur Tangan Pemerintah Yang Sengaja. Dengan Stabilisasi

Anggaran Ini, Pengeluaran Pemerintah Lebih Ditekankan Pada Asas Manfaat Dan Biaya

Relatif Dari Berbagai Paket Program. Pajak Ditetapkan Sedemikian Rupa Sehingga Terdapat

Anggaran Belanja Surplus Dalam Kesempatan Kerja Penuh.

4. Anggaran Belanja Seimbang

Cara Yang Dilakukan Dalam Anggaran Ini Adalah Anggaran Yang Disesuaikan Dengan

Keadaan (Managed Budget). Tujuannya Adalah Tercapainya Anggaran Berimbang Dalam

Jangka Panjang. Dalam Keadaan Terpaksa, Seperti Ketika Terjadi Ketidakstabilan Ekonomi,

Ditempuh Anggaran Defisit. Sedangkan Pada Masa Inflasi Ditempuh Anggaran Surplus.

Macam-Macam Anggaran Yang Biasa Ditempuh Beberapa Negara Dalam Mencapai Manfaat

Tertinggi Dalam Mengelola Anggaran :

A. Anggaran Berimbang. Pada Anggaran Ini, Diusahakan Agar Pengeluaran

(Belanja) Dan Pendapatan Atau Penerimaan Sama. Keadaan Seperti Ini Dapat

Menstabilkan Ekonomi Dan Anggaran. Dalam Hal Ini, Pengeluaran

Disesuaikan Dengan Kemampuan.

B. Anggaran Surplus. Pada Anggaran Ini, Tidak Semua Penerimaan Dibelanjakan,

Sehingga Terdapat Tabungan Pemerintah. Asas Ini Tepat Digunakan Jika

Keadaan Ekonomi Mengalami Inflasi.

C. Anggaran Defisit. Pada Anggaran Ini, Anggaran Disusun Sedemikian Rupa

Sehingga Pengeluaran Lebih Besar Daripada Penerimaan. Anggaran Defisit

Dapat Berakibat Inflasi Karena Untuk Menutup Defisit Harus Dilakukan,

Misalnya Meminjam Atau Mencetak Uang.

Jadi, Penyusunan Anggaran khususnya menejemen pembiayaan keuangan daerah Sangatlah

Penting Bagi Suatu Negara. Dengan Adanya Penyusunan Anggaran Diharapkan Keuangan

Negara Dapat Terkontrol Dengan Baik, Sehingga Tercipta Kondisi Perekonomian Yang Baik

Pula.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pembiyaaan Daerah Terdiri Dari :- Penerimaan Pembiayaan Dan - Pengeluaran

Pembiayaan

Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali

Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran

Yang Bersangkutan Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah

Meliputi Semua Transaksi Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk

Memanfaatkan Surplus

Pembiayaan Daerah Terdiri Dari Penerimaan Pembiayaan Dan Pengeluaran

Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Mencakup:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah;

2) Penerimaan Pinjaman Daerah;

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Mencakup:

1) Pembentukan Dana Cadangan;

2) Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

3) Pembayaran Pokok Utang; Dan

4) Pemberian Pinjaman Daerah.

Keuangan Daerah Adalah Hak Dan Kewajiban.

Hak Merupakan Hak Daerah Untuk Mencari Sumber Pendapatan Daerah Berupa

Pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Atau Sumber Penerimaan Lain-Lain Yang

Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Sedangkan Kewajiban Adalah Kewajiban Daerah Untuk Mengeluarkan Uang Dalam

Rangka Melaksanakan Semua Urusan Pemerintah Di Daerah (Mamesah, 1995:5)

Pembiayaan Meliputi:

Pembiayaan Dalam Negeri, Meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang

Negara, Serta Penyertaan Modal Negara.

Pembiayaan Luar Negeri, Meliputi:

Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Terdiri Atas Pinjaman Program Dan Pinjaman

Proyek

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, Terdiri Atas Jatuh Tempo Dan

Moratorium.

Silpa Adalah Selisih Antara Penerimaan Daerah Dengan Belanja. Substansinya Sama,

Yaitu Selisih Antara Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah.

a. Bedanya Adalah Silpa (I Kecil) Adalah Silpa Tahun Anggaran Lalu

Yang Dimasukkan Kembali Sebagai Penerimaan Pembiayaan APBD

Thn Berjalan, Sedangkan

b. SILpa (I Besar) Adalah Silpa APBD Tahun Berjalan. (Referensi: Ayat

60 Dan 62 Permendagri 13/2006 Dan Permendagri Ttg Pendum

Penyusunan APBD.

Pembiayaan Defisit Anggaran, Adalah Semua Jenis Pembiayaan Yang Digunakan

Untuk Menutup Defisit Anggaran Negara Dalam APBN

Kriteria Pembiayaan Defisit APBD

a. APBD Suatu Daerah Dapat Defisit Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Dan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Dalam Hal Anggaran Diperkirakan Defisit, Ditetapkan Sumber-Sumber

Pembiayaan Untuk Menutup Defisit Tersebut Dalam Peraturan Daerah

Tentang APBD.

c. Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit APBD

Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit APBD Sebagaimana Dimaksud Dalam

Pasal 4, Terdiri Dari:

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa);

b. Dana Cadangan;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Dan

e. Pinjaman Daerah.

Kebijakan Fiskal Bertujuan Untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi, Mengusahakan

Kesempatan Kerja(Mengurangi Pengangguran), Dan Menjaga Kestabilan Harga-

Harga Secara Umum.

Kebijakan Fiskal Dijalankan Dengan Empat Jenis Pembiayaan,Yaitu Sebagai Berikut.

1. Pembiayaan Fungsional

2. Pengelolaan Anggaran

3. Stabilisasi Anggaran Otomatis

4. Anggaran Belanja Seimbang

Macam-Macam Anggaran Yang Biasa Ditempuh Beberapa Negara Dalam Mencapai

Manfaat Tertinggi Dalam Mengelola Anggaran Yaitu:

a. Anggaran Berimbang.

Pada Anggaran Ini, Diusahakan Agar Pengeluaran

(Belanja) Dan Pendapatan Atau Penerimaan Sama. Keadaan Seperti Ini Dapat

Menstabilkan Ekonomi Dan Anggaran. Dalam Hal Ini, Pengeluaran

Disesuaikan Dengan Kemampuan.

b. Anggaran Surplus.

Pada Anggaran Ini, Tidak Semua Penerimaan Dibelanjakan,

Sehingga Terdapat Tabungan Pemerintah. Asas Ini Tepat Digunakan Jika

Keadaan Ekonomi Mengalami Inflasi.

c. Anggaran Defisit.

Pada Anggaran Ini, Anggaran Disusun Sedemikian Rupa

Sehingga Pengeluaran Lebih Besar Daripada Penerimaan. Anggaran Defisit

Dapat Berakibat Inflasi Karena Untuk Menutup Defisit Harus Dilakukan,

Misalnya Meminjam Atau Mencetak Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Http://Abdillahhafif.Blogspot.Com/2012/04/Anggaran-Pendapatan-Dan-Belanjanegara.Html

Http://Www.Anggaran.Depkeu.Go.Id/Content/Apbn%202013.Pdf

Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Anggaran_Pendapatan_Dan_Belanja_Negara

Http://Denysindrajaya.Blogspot.Com/2012/12/Makalah-Apbn.Htm

Http://Drummerfan.Wordpress.Com/2010/01/18/Pembiayaan-Defisit-Anggaran

Http://Purwatiwidiastuti.Wordpress.Com

Http://Larazsekar.Blogspot.Com/2011/03/Kebijakan Fiskal

Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,

Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi,

Malang: Bayumedia Publishing.Syarif Hidayat, 2000, Refleksi Realitas Otonomi Daerah,

Jakarta: Pustaka Quantum.W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Jakarta

Http://Hitamandbiru.Blogspot.Com.makalah.keuangan.daerah.

http://Wikipedia.Manj.pegelolakeuanganpendapatandaearah,Achmadavandise@Gmail.Com

Http://Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/Pmk.02/2006 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor.17 Tahun 2003