1. BAB VDEMOKRASI INDONESIA

2. DEMOKRASI INDONESIAA. Konsepsi Demokrasi IndonesiaB. Prinsip Dasar demokrasi IndonesiaC. Filsafat & Aspek Demokrasi PancasilaD. Mekanisme Demokrasi Pancasila 3. Konsepsi Demokrasi Indonesia1. Pengertian Demokrasi2. Demokrasi Dalam Ajaran Pancasila3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia 4. Pengertian DemokrasiDemokrasi berasal dari bahasa YunaniDemoscratosdemos = rakyat / pendudukcratos = kekuasaan / kedaulatan suatu pemerintahan yang melaksanakankehendak rakyat atau kedaulatan beradaditangan rakyat. 5. Pengertian DemokrasiPemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TuntutanTuntutan & dukunganPeraturan-peraturandipertimbangkan oleh dari rakyat untuk rakyatrakyat 6. Pengertian DemokrasiSuatu pemerintahan dikatakan demokratis jika memuat 3 hal1. Pemerintahan dari rakyat2. Pemerintahan oleh rakyat3. Pemerintahan untuk rakyat 7. Pengertian Demokrasi1. Pemerintahan dari rakyat Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui serta pemerintah yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat. 8. Pengertian Demokrasi2. Pemerintahan oleh rakyat Mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama dorongan keinginannya sendiri. 9. Pengertian Demokrasi3. Pemerintahan untuk rakyatMengandung pengertian bahwakekuasaan yang diberikan olehrakyat kepada pemerintahan itudijalankan untuk kepentinganrakyat. 10. Demokrasi Dalam Ajaran PancasilaDalam Pancasila, demokrasi tidak disebutkan.Demokrasi disamakan dengan kerakyatan.Tercantum dalam sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 11. Demokrasi Dalam Ajaran PancasilaDalam Pancasila, masing-masing silanya saling berkaitan, sehingga Demokrasi Pancasila dapat dirumuskan secara lengkap sebagai berikut:Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 12. Perkembangan Demokrasi di Indonesiaa. Demokrasi Parlementer (1945- 1959)b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)c. Demokrasi Konstitusional (1965- 1998)d. Demokrasi Pancasila (1998- sekarang) 13. Demokrasi Parlementer (1945-1959)Sejak 1945 saat Indonesia merdeka sampai 1959dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, dikenaldengan sebutan demokrasi Parlementer.Ketika itu UUD 45 belum bisa dilaksanakansepenuhnya, karena rakyat masih mempertahankankemerdekaan. Sistem parlementer tersebut tertuangdalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 14. Demokrasi Parlementer (1945-1959)Dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950dengan sistem parlementer kurang cocokuntuk Indonesia. Dalam konstitusi RIS tidakterjalinnyapersatuan, sehingga memberipeluang untuk munculnya dominasi partaipolitik serta DPP. Sementara ituketikaUUDS 1950 terjadi ketidak stabilankonstituante dalam menjalankan tugasnya.Hal tersebutlah yang akhirnya membuatdemokrasi parlementer mengalamiperubahan. 15. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Setelah demokrasi parlementer berakhir, maka berganti dengan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini ditandai dengan dominasinya peran dari Presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Hanya kelemahan dari era ini adalah kekuasaan pemimpin yang absolut/terpusat sehingga tidak menciptakan check and balance. 16. Demokrasi Konstitusional (1965-1998) Setelah era demokrasi terpimpin berakhir, muncullah era demokrasi konstitusional. Landasan formalnya adalah Pancasila dan UUD1945 serta ketetapan MPRS/MPR, dengan landasan formal tersebut maka dikenal sebagai demokrasi konstitusional. Hanya saja demokrasi konstitusional yang didengungkan tersebut hanya sekedar retorika/gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Hal ini yg membuat era demokrasi ini jatuh. 17. Demokrasi Pancasila (1998-sekarang)Runtuhnya rezim orde baru memunculkanera reformasi. Demokrasi yangdidengungkan adalah demokrasi Pancasila.Indikasi ke arah terwujudnya demokratisasiantara lain adalah adanya reposisi TNIdalam politik, diamandemennya pasal-pasaldalam konstitusi, adanya kebebasan pers,dijalankannya otonomi daerah, dll. 18. Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan2. Kekuasaan Kelembagaan Negara 19. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan mengandung 4 prinsip:a. Kerakyatanb. Hikmat kebijaksanaanc. Permusyawaratand. perwakilan 20. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaana. Kerakyatan: bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan seluruh rakyat Indonesia.b. Hikmat Kebijaksanaan: bahwa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, para pemimpin terikat oleh peraturan sebagai panduan antara nilai-nilai agama, hasil pemikiran serta hukum yg berlaku.c. Permusyawaratan: bahwa untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan harus dilakukan melalui musyawarah.d. Perwakilan : bahwa kedaulatan rakyat itu pelaksanannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. 21. Kekuasaan Kelembagaan NegaraDalam demokrasi Pancasila tidak melaksanakankonsep trias politika secara penuh. Dalam hal initidak dikenal pemisahan kekuasaan, namunpembagian kekuasaan secara fungsional dalamrangkaian kesatuan organis. Artinya tiapkekuasaan mempunyai fungsi tersendiri yangsaling berhubungan dan merupakan satukesatuan sebagai perwujudan demokrasiPancasila. 22. Filsafat & Aspek Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup2. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila 23. Demokrasi Sebagai Pandangan HidupTujuh hal sebagai norma dasar demokrasi(Dede Rosyada):1. Pentingnya akan kesadaran pluralisme.2. Adanya musyawarah3. Berpandangan bahwa cara harus sejalan dengan tujuan4. Pemufakatan yang jujur dan sehat5. Pemenuhan kebutuhan pokok secara berencana6. Kerja sama dan saling percaya iktikad baik7. Pentingnya pendidikan demokrasi 24. Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek formal: menyangkut proses penunjukan wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang diatur berdasarkan undang- undang.Aspek material: menyangkut pengakuan atas harkat & martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yg menghendaki pemerintahan yg bahagia dan memanusiakan warga negara dlm masyarakat negara. 25. Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek kaidah: menyangkut seperangkat norma yg menjadi pembimbing & kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Ada beberapa prinsip: Kebersaman, Kekeluargaan, Keadilan dan Kebenaran.Aspek semangat: bahwa demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, budi pekerti luhur dan tekun dalam pengabdian. 26. Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek tujuan: menyangkut tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Empat macam tujuan: terciptanya negara hukum, negara bangsa, negara kesejahteraan, negara kebudayaan.Aspek organisasi: menyangkut organisasi sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Terbagi dua: organisasi sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga. 27. Mekanisme Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Dasar Demokrasi Pancasila2. Mekanisme Pelaksana Demokrasi Pancasila 28. Mekanisme Dasar Demokrasi PancasilaPaham negara hukum: Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ini jugaberlandaskan dua segi pokok, segi kegunaan & landasan hukumPaham konstitusionalisme: negara Indonesia adalah sebuah organisasi negara dimana pemerintahannya dibatasi oleh ketentuan- ketentuan yang termuat dalam konstitusi. 29. Mekanisme Pelaksana Demokrasi PancasilaDalam pelaksaan demokrasi Pancasila harus bersendikan pada hal di bawah ini:a. Supremasi ditangan rakyatb. Pemerintahan yang bertanggung jawabc. Pemerintahan berdasarkan perwakiland. Sistem pemerintahan presidensiale. Pengawasan parlemen terhadap pemerintah 30. BAB VIHAK ASASI MANUSIA 31. HAK ASASI MANUSIAA. Pemahaman HAMB. Hak & Kewajiban Warga Negara 32. Pemahaman HAM1. Perkembangan HAM2. Deklarasi Universal HAM 33. Perkembangan HAM1. Konstitusi madinah2. Lahirnya HAM dikawasan eropa dimulai denganlahirnya Magna Charta yang menghilangkankeabsolutan raja.3. Selanjutnya muncul The American Declaration ofIndependence (1776)4. The French Declaration (deklarasi Perancis) (1789)5. Dipertegas dengan The Rule of Lawa. Presumption of innocentb. Freedom of expressionc. Freedom of religiond. The right of property 34. Perkembangan HAM6. The Four Freedoms (1941): kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut.7. Deklarasi Philedelphia (1944): perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan atau jenis kelamin. Hak mengejar material, spiritual, keamanan ekonomi.8. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB 1948 35. Deklarasi Universal HAMDeklarasi universal hak asasi manusiamerupakan suatu pelaksanaan umum yangbaku bagi semua bangsa dan negara.Terdiri dari 30 pasal tentang HAM. Secararinci bisa dilihat dalam buku Noor MsBakry, Pendidikan Kewarganegaraan 2008halaman 232-241 36. Hak & Kewajiban Warga Negara1. HAM di Indonesia2. HAM Dalam Hukum Dasar3. Amandemen Khusus HAM4. Hak & Kewajiban AsasiManusia 37. HAM di Indonesia(2001) membagi perkembangan HAMmenjadi dua periode:1. Periode sebelum kemerdekaan (1908)2. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang) 38. HAM di IndonesiaPeriode sebelum kemerdekaan (1908)a. Pergerakan organisasi Boedi Oetomo telah menaruh perhatian pada masalah HAM pada kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapatb. Organisasi Perhimpunan Indonesia menaruh perhatian HAM pada kebebasan untuk menetukan nasib sendiric. Sarekat Islam menaruh perhatian pada hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan serta diskriminasi rasial 39. HAM di IndonesiaPeriode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)a. Periode 1945-1950: hak untuk merdeka dan berserikatb. Periode 1950-1959: hak berpolitik dan mendapatkan informasi (pers)c. Periode 1959-1966: pada era ini HAM agak dikekang karena kekuasaan yang terlalu absolut (terpimpin)d. Periode 1966-1998: HAM juga agak dikekange. Periode 1998-sekarang: HAM semakin maju. Era reformasi membawa pengaruh besar pada kebebasan HAM 40. HAM Dalam Hukum Dasara. Warga negara & penduduk: pasal 26b. Kesamaan kedudukan dalam hukum/pemerintahan, pekerjaan/penghidupan yang layak & hak wajib bela negara : pasal 27c. Kemerdekaan berserikat & berkumpul: pasal 28d. Kemerdekaan memeluk agama: pasal 29e. Pertahanan & keamanan: pasal 30f. Mendapatkan pendidikan: pasal 31g. Kebudayaan: pasal 32h. Perekonomian nasional: pasal 33i. Kesejahteraan sosial: pasal 34 41. Amandemen Khusus HAMSelain hak asasi manusia diatas, dalam amandemen UUD1945 yang disahkan tanggal 18Agustus 2000 mencantumkankhusus HAM dalam Bab XAyang ada 10 pasal, yaitu pasal28 A sampai 28 J 42. Hak & Kewajiban Asasi ManusiaHak & Kewajiban AsasiManusia Indonesia tercantumdalam UUD 1945 yang telahdiamandemen, UU Nomor 39tahun 1999 tentang HAM 43. BAB VIIGEOPOLITIK INDONESIA 44. GEOPOLITIK INDONESIAA. Konsepsi Geopolitik IndonesiaB. Perkembangan Wilayah NusantaraC. Unsur Dasar Geopolitik IndonesiaD. Implementasi Geopolitik Indonesia 45. Konsepsi Geopolitik IndonesiaGeopolitik berasal dari (bahasaYunani geo=bumi) dan politik(kekuatan). Geopolitik berartikekuatan yang didasarkan padapertimbangan letak bumi sebagaiwilayah hidup dalam menentukanalternatif kebijaksanaan untukmewujudkan suatu tujuan. 46. Konsepsi Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia diartikankekuatan yang didasarkan padapertimbangan letak bumi yangterdiri atas berbagai pulau antarasilang dunia sebagai wilayah hidupdalam menentukan alternatifkebijaksanaan nasional untukmewujudkan tujuan nasional 47. Konsepsi Geopolitik IndonesiaDalam ilmu politik diajarkan bahwa esensi daripolitik adalah kekuatan. Bangsa Indonesiamengenal dua macam kekuatan, yaitu kekuatanfisik dan kekuatan mental.1. Kekuatan fisik mencakup kekuatan jasmaniah serta kesejahteraan material2. Kekuatan mental mencakup agama, ideologi serta ilmu pengetahuan 48. Konsepsi Geopolitik IndonesiaBangsa Indonesia lebih mengutamakan kekuatanmental daripada kekuatan fisik untuk hidupbersama sesama bangsa.Wawasan Nusantara sebagai GeopolitikIstilah nusantara dipergunakan untukmenggambarkan kesatuan wilayah laut denganpulau-pulau diantara dua samudra dan duabenua atau yang terletak diantara posisi silang. 49. Konsepsi Geopolitik IndonesiaWawasan Nusantara sebagai geopolitikIndonesia dalam wujudnya akanmerupakan sebagai suatu gejala sosialyang bergerak dalam menyelenggarakandan menjamin kelangsungan hidupseluruh bangsa dan negara Indonesiauntuk mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat dengan dasar persatuannusa Indonesia yang telah terkandungdalam ajaran Pancasila. 50. Konsepsi Geopolitik IndonesiaWawasan Nusantara adalahcarapandang bangsa Indonesiamengenai diri dan tanah airnyasebagai negara kepulauandengan semua aspek kehidupanyang beragam. 51. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAAspek Historis & Yuridis FormalPengertian kenusantaraan (archipelago) ialah suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut dan di dalamnya terdapat pulau-pulau serta gugusan pulau-pulau.Secara yuridis formal dapat dikaji berdasarkan beberapa praturan yang pernah berlaku:a. Ordonansi Tahun 1939b. Deklarasi Juanda 1957c. Landas Kontinen Indonesiad. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 1980e. Konvensi Hukum Laut 1982 52. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAa. Ordonansi Tahun 1939 UUD 1945 tidak menentukan batas negara, sehingga di awal kemerdekaan Indonesia mengacu pada peraturan ini untuk menentukan batas negara. Dimana lebar laut wilayah RI adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia 53. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAb. Deklarasi Juanda 1957Karena peraturan yang sebelumnya sudahtidak memadai terhadap kedaulatanNKRI, maka pemerintah mengeluarkanperaturan yang isinya dimana lebar lautwilayah RI adalah 12 mil yang diukur darigaris dasar yang menghubungkan titikterluar dalam wilayah NKRI yangselanjutnya disebut dengan teori titik ketitik 54. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAc. Landasan Kontinen Indonesia 1969 Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 17 Februari 1969 tentang landasan kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 m. Peraturan ini dikeluarkan sebagai perluasan konsep Nusantara 1957. 55. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAd. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980 menyatakan bahwa ZEE Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut negara Indonesia. 56. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAe. Konvensi Hukum Laut 1982 Melalui konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III di New York tanggal 30 April 1982, pokok- pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982. dengan demikian perjuangan RI selama 25 tahun untuk menyatukan wilayah nusantara telah berhasil. 57. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAKeberhasilan RI dengan konsep kepulauan, semakin memberikan warna terhadap pertarungan 2 konsepsi kelautan Internasional.a. Res Nullius: laut tidak ada yang punya,oleh karena itu dapat diambil dandimiliki oleh masing-masing negara.b. Res Communis: laut milik masyarakatdunia, sehingga tidak boleh dimiliki ataudiambil oleh masing-masing negara. 58. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAKedaulatan ruang udara terdapatdua teori dasar:1. Teori Udara Bebas2. Teori Kedaulatan Negara 59. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA1. Teori Udara Bebas menyatakan bahwa udara bersifat bebas, oleh karena itu tidak dimiliki oleh negara tertentu 60. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA1. Teori Kedaulatan Udaramenyatakan bahwa negaraberdaulat atas ruang udara diatas wilayah negara. 61. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAKedaulatan Ruang Udara RIKedaulatan ruang udara untuk Indonesiamengikuti sistem cerobong: batas wilayah udaraditarik vertikal dari batas wilayah ke bawah danke atas. Sistem ini untuk melindungi wilayahIndonesia dari gangguan pesawat lain di ruangudara yang dapat mengganggu keamananwilayah nusantara. 62. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIAKonsepsi Dasar Geopolitik Indonesiaa.Unsur Wadah, merupakan ruang hidup bangsa saling berinteraksi dalam kerangka hidup bernegara yang meliputi tiga sub unsur, yaitu: 1. batas ruang lingkup atau bentuk wujud, 2. tata susunan pokok atau tata inti organisasi, 3. tata susunan pelengkap atau tata kelengkapanorganisasi 63. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIAKonsepsi Dasar Geopolitik Indonesiab. Unsur Isi, merupakan salah satu unsur yang membentuk konsepsi dasar geopolitik Indonesia, yaitu perilaku bangsa yang dipengaruhi oleh ruang hidupnya. Terdiri dari 3 sub unsur, yaitu: 1. cita-cita geopolitik Indonesia, 2. sifat & ciri geopolitik Indonesia, 3. cara kerja geopolitik Indonesia. 64. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIAKonsepsi Pelaksana Geopolitik Indonesia Tata laku geopolitik Indonesia mwrupakan konsepsi pelaksana, yaitu melaksanakan unsur isi yang diterapkan dalam unsur wadah atau dasar penentuan kebijaksanaan dengan memanfaatkan keuntungan letak geografi negara. Menjadi dua sub dasar: 1. tata laku batiniah 2. tata laku lahiriah 65. IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIAPelaksanaan geopolitik Indonesia sejak wawasannusantara diresmikan yaitu meliputi empataspek:1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan & keamanan 66. IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIAWawasan nusantara sebagai wawasanpembangunan nasional adalahmengutamakan persatuan & kesatuanbangsa serta kesatuan wilayah yangmencakup kesatuan politik, ekonomi,sosial budaya dan hankamPenerapan geopolitik Indonesia penerapannyasecara singkat dibedakan menjadi duaaspek, yakni aspek wilayah danpoleksosbud hankam 67. BAB VIIIGEOSTRATEGI INDONESIA 68. GEOSTRATEGI INDONESIAA. Ketahanan Nasional Sebagai GeostrategiB. Konsepsi Dasar Ketahanan NasionalC. Aspek Alamiah Negara IndonesiaD. Perwujudan Geostrategi Indonesia 69. Ketahanan Nasional Sebagai GeostrategiKetahanan Nasional merupakan kondisi dinamis yangdimiliki suatu bangsa, di dalamnya terkandungkeuletan dan ketangguhan yang mampumengembangkan kekuatan nasional.Pendekatan ketahanan nasional dilakukan melaluipendekatan kesejahteraan dan keamanan.Ketahanan nasional meliputi segenab aspekkehidupan nasional, baik aspek alamiah maupunaspek sosial yang terdiri atas trigarta danpancagatra. 70. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Beberapa istilahKeuletan ialah usaha terus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan. Ketangguhan ialah kekuatan yang menyebabkan seseorang mampu bertahan.Integritas ialah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik sosial, alamiah, potensial, fungsionalIdentitas ialah ciri khas suatu bangsa dilihat secara keseluruhan yang mencakup negara , rakyat, pemerintah, kedaulatan dan tujuan nasionalnya. 71. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Beberapa istilahTantangan merupakan suatu hal atau usaha yangbertujuan atau bersifat menggugah kemampuanAncaman merupakan suatu hal yang bersifatmengubah atau merombak kebijaksanaan yangdilakukan secarak konsepsional, kriminal, politikHambatan merupakan suatu hal berasal dari dirisendiri yang bersifat melemahkan ataumenghalangi secara tidak konsepsionalGangguan merupakan suatu hal berasal dari luar yangbersifat melemahkan secara tidak konsepsional 72. Konsep Dasar Ketahanan NasionalKetahanan aspek ideologi dan politik memiliki peranan yang sama besar baik terhadap kesejahteraan maupun keamanan Ideologi adalah serangkaian nilai yang disusun secara sistematik dan merupakan kebulatan suatu ajaran atau doktrinKetahanan aspek ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan juga hal yang diperhatikan bagi terwujudnya ketahan nasional 73. Aspek Alamiah Negara Indonesia Posisi & Lokasi Geografi NegaraIndonesia menempati dan memilikiposisi silang bukan hanya dalamgeografi, tetapi juga dalam lalu lintas,komunikasi, ideologi, politik, sosial,ekonomi, demografi dan militer.Dengan kondisi geografi negara ygdemikian maka berpengaruh padageopolitik & geostrategi yangdilaksanakan 74. Aspek Alamiah Negara IndonesiaKeadaan & kekayaan alambangsa Indonesia dapatdimanfaatkan untukkepentingan seluruh rakyat.Keadaan & kekayaan alam inibisa menjadi modal dalam upayamengembangkan geopolitik &geostrategi Bangsa Indonesia