BANK, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, BANK SENTRAL,

DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Oleh :Aulia Putri Srie Wardani

X MA 4SMA Negeri 1 Samarinda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara sudah semestinya memiliki lembaga keuangan yang berfungsi

untuk menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya

lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan ini

menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang

bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang

membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang

memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari

individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para

investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana

tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah

merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan

pendapatan.

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank itu lalu terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu (1) Bank

Sentral, yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam

sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan

konversi uang. (2) Bank Umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan

atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga

dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. (3) Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. (4) Bank Syariah, yaitu bank yang

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang

hukum riba).

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang

melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung

menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan

menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mendorong perkembangan

pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.

Contoh dari lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, pegadaian dll.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga keuangan di Indonesia diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan

yang independen. Lembaga ini dibentuk menurut Undang-Undang No. 21 tahun

2011. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan di Indonesia.

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah makalah ini adalah :

1. Apa pengertian bank umum?

2. Apa peran bank umum?

3. Apa fungsi bank umum?

4. Apa jenis-jenis bank umum?

5. Apa produk yang dikeluarkan oleh bank umum?

6. Apa prinsip usaha bank umum?

7. Apa pengertian lembaga keuangan bukan bank?

8. Apa peran lembaga keuangan bukan bank?

9. Apa fungsi lembaga keuangan bukan bank?

10. Apa jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank?

11. Apa produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank?

12. Apa prinsip dari usaha lembaga keuangan bukan bank?

13. Apa pengertian bank sentral?

14. Apa fungsi bank sentral?

15. Apa tugas bank sentral?

16. Apa tujuan bank sentral?

17. Bagaimana peranan bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan?

18. Apa pengertian otoritas jasa keuangan?

19. Apa fungsi otoritas jasa keuangan?

20. Apa tugas otoritas jasa keuangan?

21. Apa wewenang otoritas jasa keuangan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Menjelaskan pengertian bank umum.

2. Menjelaskan peran bank umum.

3. Menjelaskan fungsi bank umum.

4. Menjelaskan jenis-jenis bank umum.

5. Menjelaskan produk yang dikeluarkan oleh bank umum.

6. Menjelaskan prinsip usaha bank umum.

7. Menjelaskan pengertian lembaga keuangan bukan bank.

8. Menjelaskan peran lembaga keuangan bukan bank.

9. Menjelaskan fungsi lembaga keuangan bukan bank.

10. Menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank.

11. Menjelaskan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank.

12. Menjelaskan prinsip dari usaha lembaga keuangan bukan bank.

13. Menjelaskan pengertian bank sentral.

14. Menjelaskan fungsi bank sentral.

15. Menjelaskan tugas bank sentral.

16. Menjelaskan tujuan bank sentral.

17. Menjelaskan peranan bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan.

18. Menjelaskan pengertian otoritas jasa keuangan.

19. Menjelaskan fungsi otoritas jasa keuangan.

20. Menjelaskan tugas otoritas jasa keuangan.

21. Menjelaskan wewenang otoritas jasa keuangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Bank Umum

1. Pengertian Bank Umum

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Peran Bank Umum

Bank umum mempunyai beberapa peran, yaitu :

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat

deposito, dan tabungan.

b) Memberikan kredit.

c) Menerbitkan surat pengakuan utang.

d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk

kepentingan bank itu sendiri.

e) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan atau dengan pihak ketiga.

f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

g) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

3. Fungsi Bank Umum

Pada umumnya fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari

masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali

kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara lebih terperinci fungsi bank

umum adalah sebagai berikut : 

a) Meyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam

kegiatan ekonomi.

b) Menciptakan uang.

c) Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat.

d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.

e) Menyalurkan kredit.

Bank umum harus mampu menarik dana masyarakat sebanyak

mungkin. Kemampuan menarik dana masyarakat ini merupakan persoalan

tersendirikarena selalu berhadapan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam

rangka penarikan dana tersebut. 

4. Jenis-jenis Bank Umum

Bank umum dibedakan berdasarkan kepemilikannya dan kegiatan

operasionalnya.

a) Bank berdasarkan kepemilikannya :

Bank Milik Negara

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian

maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh

keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank

Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank

milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat

II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan

sebagainya.

Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya

pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga

dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank

Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

Bank Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar

negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN

AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

b) Bank berdasarkan kegiatan operasionalnya :

Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa

Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan,

kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank

yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode

bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai

secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan

mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara

lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana

yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain

kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka

pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso,

kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli

surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan

perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar,

misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat

deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan

pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut,

kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder,

penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank

umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada

subbab sebelumnya.

Bank Syariah

Seiring dengan pertambahan waktu, penduduk Indonesia yang

menganut agama Islam semakin banyak sehingga menjadi agama yang

dominan di Indonesia. Oleh karena itu, banyak bank Syariah yang

bermunculan dan berkembang.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam

operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya

yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah adalah, (1)

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. (2) Pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal. (3) Prinsip jual beli barang

dengan memperoleh keuntungan (murabahah). (4) Pembiayaan barang

modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah). (5) Pilihan

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

oleh pihak lain.

5. Produk Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara

konvensional dan atau berdasarkan prisip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa lalu lintas pembayaran atau Bank Komersial (commercial

bank full service bank), berikut contoh produk bank umum :

a) Giro (Demand Deposit), merupakan simpanan pada bank yang

penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

b) Tabungan (Saving Deposit), merupakan simpanan pada bank yang

penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat

dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau

kartu  (ATM).

c) Deposito (Deposit), merupakan simpanan pada Bank yang memiliki

jangka waktu tertentu, pencairannya  dilakukan pada saat jatuh tempo

yang terdiri dari Deposito Berjangka (time deposit), Sertifikat Deposito

(Certificate of Deposit) dan Deposit On Call.

d) Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk

keperluan investasi.

e) Kedit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah

untuk keperluan modal usaha.

f) Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah

untuk memperbesar/memperlancar kegiatan perdagangan.

g) Kredit Produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal

keda atau perdagangan.

h) Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk

keperluan konsumsi.

i) Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan

professional.

j) Kredit Sindikasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur

korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain.

6. Prinsip Usaha Bank Umum

Bank memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan usahanya, yaitu :

a) Prinsip Kepercayaan (fiduciary relationprinciple)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan

antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang

disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga

kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan

kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat

(4) UU No 10 Tahun 1998.

b) Prinsip Kehatihatian (prudential principle)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa

bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan

terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-

hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu

dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi

ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia

perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat

(2) UU No 10 tahun 1998.

c) Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal

47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun

dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa

pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-

hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah

diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan

Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara

pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam

rangka tukar menukar informasi antar bank.

d) Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank

untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan

transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang

mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal

nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal

nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai

kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari

berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak

kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi

nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

B. Lembaga Keuangan Bukan Bank

1. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank

Selain bank, Indonesia juga memiliki lembaga keuangan yang tidak

termasuk bank yaitu lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah semua lembaga

(badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara

langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan

surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama

untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

2. Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank

Peran lembaga keuangan bukan bank adalah :

a) Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa

b) Mempelancar distribusi barang

c) Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

3. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah :

a) Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan

rendah, agar mereka tidak terjerat

b) Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan

ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal.

4. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank adalah :

a) Lembaga Pembiayaan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak

menarik dana secara langsung dari masyarakat.

b) Asuransi, merupakan suatu metode untuk melindungi seseorang atau

perusahaan dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh kerusakan atau

pencurian aset dan kematian atau kecelakaan.

c) Dana Pensiun, sebenarnya merupakan salah satu cara memberikan jaminan

kesejahteraan pada karyawan.

d) Reksa Dana, merupakan wadah menghimpun dana dari masyarakat dan

kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi

(pihak pengelola dana)

e) Perusahaan Penjamin, apabila pengusaha tidak bisa membayar kredit dan

berbagai transaksi lainnya, maka perusahaan penjamin yang menanggung.

f) Pegadaian, jika anda membutuhkan dana cepat datanglah ke pegadaian dan

anda akan mendapat pinjaman uang tanpa syarat yang rumit.

5. Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank

Seperti bank, lembaga keuangan bukan bank juga memiliki produk-

produk tertentu dalam kegiatannya, di antaranya:

a) Perusahaan pembiayaan

b) Perusahaan sewa-guna (leasing)

c) Perusahaan anjak piutang

d) Perusahaan pegadaian

e) Perusahaan kartu kredit

f) Perusahaan asuransi

g) Perusahaan penyelenggaraan dana pensiun

6. Prinsip Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank

Prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah

prinsip mengenal nasabah.

Prinsip mengenal nasabah adalah adalah prinsip yang diterapkan LKBB

untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, serta melaporkan

transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi yang dilakukan secara tunai,

termasuk transaksi yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme.

C. Bank Sentral

1. Pengertian Bank Sentral

Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk

menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara

tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-

harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga

agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah

mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zero

inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila

jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan

menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan

berdasarkan undang-undang. Bank   Indonesia merupakan lembaga negara

yang independen/mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-

pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-

undang.

2. Fungsi Bank Sentral

Bank sentral mempunyai berbagai fungsi, yaitu :

a) Memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menciptakan uang kartal.

Menyelenggarakan kliring antar bank umum.

b) Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah.

Bank sentral sebagai bankir :

o Memelihara rekening pemerintah.

o Memberikan pinjaman sementara.

o Memberikan pinjaman khusus.

o Melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing

(valas).

o Menerima pembayaran pajak.

o Membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah.

o Membantu pengedaran surat berharga pemerintah.

o Mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi.

Bank sentral sebagai agen dan penasehat pemerintah :

o Mengadministrasi dan mengelola hutang nasional.

o Memberikan jasa pembayaran bunga atas hutang.

o Memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang

dan modal.

c) Memelihara cadangan/cash reserve bank umum.

d) Memelihara cadangan devisa negara.

Internal reserve, untuk keperluan jumlah uang beredar.

Eksternal reserve, untuk alat pernbayaran internasional.

e) Sebagai bankers bank (Bank-nya bank) dan lender of last resort.

f) Mengawasi kredit.

g) Mengawasi bank (bank supervision)

Prudential Supervision, yaitu pengawasan bank yang diarahkan agar

individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga

kepentingan masyarakat dapat dilindungi.

Monetary Supervision, yaitu menjaga nilai mata uang negara yang

bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga

kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi pemerintah lainnya.

3. Tugas Bank Sentral

Bank sentral memiliki berbagai tugas, yaitu :

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c) Mengatur dan mengawasi bank.

d) Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan

likuiditas Bank Indonesia.

4. Tujuan Bank Sentral

Tujuan tunggal yang dimiliki oleh bank sentral (Bank Indonesia) adalah

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju

inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Instrumen yang digunakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai

rupiah tersebut adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral.

5. Stabilitas Sistem Keuangan Bank Sentral

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup

kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah :

a) Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter

antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.

Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter

secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas

moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. 

Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan

cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia

telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting

framework.

b) Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja

lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja

lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan

dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan

memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu,

kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan

mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan

tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif

haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam

pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law

enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa

negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem

keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law

enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder

serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk

menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank

Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana

implementasi Basel II.

c) Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan

menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure

to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka

akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu

kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan

risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan

gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan

mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem

pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan

menerapkan sistem pembayaran yang  bersifat real time atau dikenal

dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih

meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai

otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi

dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem

pembayaran.

d) Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia

dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas

keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia

dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi

kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan

indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi

rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang

tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

e) Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim

keuangan  melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort

(LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia

sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya

ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup

penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini

hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan

berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi

normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami

kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk

membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR,  Bank

Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu,

pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan

dalam penyediaan likuiditas tersebut.

D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk

berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi sebagai sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya

disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan

peran Bapepam-LK.

2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki berbagai fungsi yaitu :

a) Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas

keuangan.

b) Menjaga stabilitas sistem keuangan.

c) Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti

sekarang.

d) Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan

dipegang oleh lembaga baru.

3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

4. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai berbagai wewenang,

yaitu :

a) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang.

b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.

d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.

e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis

terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.

g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter

pada lembaga jasa keuangan.

h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang :

a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa

keuangan.

b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh

kepala eksekutif.

c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan

konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku,

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud

dalamperaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau

pihak tertentu.

e) Melakukan penunjukan pengelola statuter.

f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang

melakukanpelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor

jasa keuangan.

h) Memberikan dan/atau mencabut :

izin usaha;

izin orang perseorangan;

efektifnya pernyataan pendaftaran;

surat tanda terdaftar;

persetujuan melakukan kegiatan usaha;

pengesahan;

persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga

keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan

bank.

Bank sendiri mempunyai beberapa jenis, berdasarkan fungsinya bank

dibedakan menjadi bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Bank

umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara

konvensional. Sedangkan bank sentral merupakan bank yang bertanggung jawab

untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu

negara.

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga yang

melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak

langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga,

kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi

perusahaan-perusahaan. Contohnya adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun,

reksa dana, dan bursa efek.

Pengawasan terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa

Keuangan) yaitu lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan.

Lembaga keuangan merupakan industri vital ekonomi. Lembaga keuangan

merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang

melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Secara umum lembaga

keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan perbankan yang

baik dan berkualitas, maka negara tersebut dapat berkembang.

B. Saran

Semakin turunnya perekonomian dalam negeri sangatlah harus diperbaiki,

oleh karena itu perbankan sangat dituntut agar dapat mengembangkan

pertumbuhan ekonomi. Maka perbankan-lah yang harus dibenahi agar

pertumbuhan ekonomi di negeri ini dapat berkembang.