i

KATA PENGANTAR

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DESKRIPSI PROGRAM PELAKSANAN LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK

TINGKAT PROVINSI

1. KODE JUKNIS

: 34-DK-2014

2. NAMA PROGRAM : PELAKSANAAN LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT PROVINSI

3. TUJUAN : a. Mengembangkan iklim berkompetisi bagi siswa SMK;

b. Meningkatkan citra Sekolah Menengah Kejuruan melalui unjuk kemampuan dan prestasi siswa SMK di bidang kejuruan;

c. Sebagai sarana promosi potensi siswa SMK kepada dunia usaha dan industri sebagai calon pengguna tamatan;

d. Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan potensi SMK sebagai tempat diklat berkualitas, penyedia teknisi industri tingkat menengah dan mitra usaha;

e. Memupuk persahabatan dan kerjasama secara nasional dalam membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan baik saat sekarang maupun yang akan datang.

4. SASARAN : 33 Provinsi

5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana digunakan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi SMK tahun 2014 sebagai berikut: a. Pengadaan ATK; b. Pengadaan bahan; c. Akomodasi dan konsumsi peserta; d. Biaya perjalanan peserta, panitia dan

narasumber; e. Honor panitia, narasumber.

iii

8. JADWAL KEGIATAN : Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari paling lambat bulan November 2014.

9. LAYANAN INFORMASI : Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan

Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E lantai 13

Jln. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp 021 5725477, 5725467

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i DESKRIPSI ............................................................................................ ii DAFTAR ISI .......................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1 B. Tujuan ............................................................................................... 1 C. Dasar Hukum ...................................................................................... 2 D. Sasaran .............................................................................................. 3 E. Hasil yang diharapkan ......................................................................... 3 F. Alokasi Dana ....................................................................................... 3 G. Karakteristik Program/Kegiatan ............................................................ 3 H. Jadwal Kegiatan ................................................................................. 3

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 4 A. Organisasi .......................................................................................... 4 B. Tugas dan Tanggungjawab .................................................................. 4

1. Direktorat Pembinaan SMK .............................................................. 4 2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................................ 4 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................................................... 4 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).................................................. 5 5. Panitia Penyelenggara ..................................................................... 5

BAB III PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME .................. 6 A. Penyelenggaraan ................................................................................ 6 B. Materi ............................................................................................... 6 C. Mekanisme Penyelenggaraan .............................................................. 6

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA .................................................................................................... 7

A. Ketentuan Penggunaan Dana ............................................................... 7 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ............................................... 7

BAB V PELAPORAN ................................................................................ 8 BAB VI PENUTUP .................................................................................. 9

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar dapat memenangkan persaingan, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional). Sebagai upaya untuk menghasilkan tujuan tersebut Direktorat Pembinaan SMK bekerjasama dengan kalangan praktisi pendidikan, industri, dan kalangan masyarakat profesi menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat nasional yang mengacu pada standar keterampilan dan kompetensi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Penyelenggaraan LKS tahun 2014 yang akan mempertandingkan 52 bidang lomba melibatkan secara aktif unsur dunia usaha dan industri, kalangan asosiasi profesi baik pada proses perancangan maupun pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini diharapkan ada interaksi yang lebih intensif dan dapat menumbuhkan simbiose mutualistis antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Pelaksanaan LKS pada tahun 2014 juga akan mengikutsertakan partisipasi sekolah, khususnya untuk penyediaan alat, bahan, dan perlengkapaan LKS.

B. Tujuan 1. Mengembangkan iklim berkompetisi bagi siswa SMK; 2. Meningkatkan citra Sekolah Menengah Kejuruan melalui unjuk

kemampuan dan prestasi siswa SMK di bidang kejuruan;

2

3. Sebagai sarana promosi potensi siswa SMK kepada dunia usaha dan industri sebagai calon pengguna tamatan;

4. Meningkatkan citra dan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan potensi SMK sebagai tempat diklat berkualitas, penyedia teknisi industri tingkat menengah dan mitra usaha;

5. Memupuk persahabatan dan kerjasama secara nasional dalam membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan baik saat sekarang maupun yang akan datang.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kompetensi (LKS) SMK dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; f. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;

i. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang

3

Pendidikan kepada gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2014;

m. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.

D. Sasaran 33 Dinas Pendidikan Provinsi

E. Hasil yang diharapkan 1. Terciptanya iklim berkompetisi bagi siswa SMK; 2. Meningkatnya citra Sekolah Menengah Kejuruan melalui unjuk

kemampuan dan prestasi siswa SMK di bidang kejuruan; 3. Tereksposnya potensi siswa SMK kepada dunia usaha dan industri

sebagai calon pengguna tamatan; 4. Meningkatnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap

keberadaan dan potensi SMK sebagai tempat diklat berkualitas, penyedia teknisi industri tingkat menengah dan mitra usaha;

5. Terpupuknya rasa persahabatan dan kerjasama secara nasional dalam membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan baik saat sekarang maupun yang akan datang.

F. Alokasi Dana

Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

G. Karakteristik Program/Kegiatan 1. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola

sesuai dengan ketentuan Perpres No 54 tahun 2010 dan perubahannya;

2. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengelola dana secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab sepenuhnya baik fisik, administrasi dan keuangan.

H. Jadual Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari paling lambat bulan November 2014.

4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2014 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK; 5. Panitia Penyelenggara.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK Menyiapkan panduan pelaksanaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK;

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Menyiapkan panduan pelaksanaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi;

b. Menyiapkan bahan lomba kompetensi siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi;

c. Menyiapkan tempat lomba, juri LKS Tingkat Provinsi; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; e. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa

(LKS) SMK kepada SMK, Kabupaten/Kota dan Industri/Dunia Usaha.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Bersama Sekolah Menengah kejuruan menyiapkan peserta Lomba

Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi; b. Mengkoordinasikan rencana pengiriman peserta Lomba

Kompetensi Siswa (LKS) ke tingkat provinsi c. Membimbing Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka

pelaksanaan lomba kompetensi siswa (LKS) ke tingkat provinsi.

5

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) a. Sekolah Menengah Kejuruan mempersiapakan siswa yang akan

ikut Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ke tingkat provinsi; b. Sekolah Menengah Kejuruan melakukan koordinasi dengan para

guru pembimbing; c. Sekolah menengah Kejuruan melakukan seleksi peserta Lomba

Kompetensi Siswa (LKS) ke tingkat provinsi.

5. Panitia Penyelenggara Panitia Penyelenggara kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: a. Menyusun panduan kegiatan bagi peserta; b. Menyiapkan administrasi kegiatan; c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota; d. Membuat dan mengirimkan undangan untuk peserta; e. Menyiapkan tempat sidang, penginapan, konsumsi dan bahan

untuk peserta; f. Mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan; g. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan.

6

BAB III PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME

A. Penyelenggaraan

Kegiatan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi agar dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kegiatan ini dilaksanakan paling lambat bulan November 2014; 2. Kegiatan diikuti oleh peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat

provinsi.

B. Materi Materi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi antara lain: 1. Soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK; 2. Panduan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat

provinsi tahun 2014.

C. Mekanisme Penyelenggaraan Mekanisme penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi adalah sebagai berikut : 1. Seleksi peserta LKS tingkat provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi melakukan seleksi peserta LKS per bidang lomba berdasarkan usulan peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

2. Pemenang LKS tingkat Provinsi per bidang lomba dikirim ke LKS tingkat nasional.

7

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA A. Ketentuan Penggunaan Dana

Dana digunakan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi SMK tahun 2014 sebagai berikut: 1. Pengadaan ATK; 2. Pengadaan bahan; 3. Akomodasi dan konsumsi peserta; 4. Biaya perjalanan peserta, panitia dan narasumber; 5. Honor panitia, narasumber.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana pelaksanaan lomba harus dapat

dipertanggung-jawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi secara administrasi, keuangan dan teknis.

8

BAB V PELAPORAN

Laporan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi tahun 2014 terdiri 2 jenis laporan yaitu:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan pelaksanaan penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi disusun oleh panitia penyelenggara yang ditunjuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan provinsi. Hal-hal yang laporkan antara lain: a. Administrasi pendukung kegiatan penyelenggaraan Lomba

Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi; b. Rencana dan petugas yang terlibat penyelenggaraan kegiatan Lomba

Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi; c. Alur dan mekanisme penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

SMK tingkat provinsi; d. Tempat dan tanggal penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

SMK tingkat provinsi; e. Hasil penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat

provinsi. 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan pertanggungjawab keuangan disusun dan disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Hal-hal yang perlu diadministrasikan dan didokumentasikan sebagai laporan antara lain: a. Surat Tugas peserta; b. Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD) setiap peserta; c. Bukti biaya perjalanan dinas setiap petugas; d. Kuitansi dan Faktur penginapan; dan e. Bukti lainnya yang diperlukan.

Laporan penyelenggaraan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bahan untuk penyusunan laporan tengah dan tahunan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK ke Direktorat Pembinaan SMK.

9

BAB VI PENUTUP

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (juknis) ini diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi dapat melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi tahun 2014, sesuai dengan ketentuan. Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK.