1

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Kantor Wilayah XV DJPb Surabaya

2

PENYATUAN ANGGARAN Penyatuan kembali anggaran rutin dan

pembangunan ke dalam satu dokumen anggaran instansi perlu dilakukan untuk mencegah/mengurangi duplikasi dan penyimpangan.

3

KLASIFIKASI BELANJA ORGANISASI

Klasifikasi belanja berdasarkan struktur organisasi yg menjadi pusat pertanggungjawaban.

FUNGSI

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh unit pemerintah.

JENIS BELANJA (EKONOMI)

Klasifikasi belanja berdasarkan manfaat ekonominya atau jenis belanja yang dikeluarkan.

4

Klasifikasi menurut organisasi

Rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat

5

Klasifikasi menurut Fungsi1. Pelayanan Umum

2. Pertahanan

3. Ketertiban dan Keamanan

4. Ekonomi

5. Lingkungan hidup

6. Perumahan dan fasilitas umum

7. Kesehatan

8. Pariwisata dan budaya

9. Agama

10. Pendidikan

11. Perlindungan sosial

6

PERUBAHAN KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PENGGUNAAN

INDIKATOR KINERJA Klasifikasi anggaran perlu

disesuaikan dengan klasifikasi dalam UU Keuangan Negara dan Government Finance Statistics (GFS);

Sejalan dengan perubahan dalam pendekatan penganggaran, usulan anggaran perlu disertai dengan indikator kinerja.

7

ANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan outcome atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan.

Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang.

Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara /lembaga

8

PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA

Merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Membantu pimpinan dalam memonitor implementasi strategi kegiatan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

9

PENGUKURAN KINERJA(GAO)

Productivity Effectiveness Quality Timelines

10

Ukuran Input Jumlah uang yang dikeluarkan untuk

peralatan Jumlah orang-jam kerja Jumlah Kendaraan Biaya prasarana Jumlah biaya operasi Jumlah pegawai

11

Ukuran Output Jumlah ijin yang dikeluarkan Jumlah km jalan yang diaspal Jumlah pegawai yang dilatih Jumlah pipa bocor yang diperbaiki Jumlah kasus yang diselesaikan JumLah dokumen yang diproses Jumlah pelanggan yang dilayani

12

TOLOK UKUR KINERJA Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan

pencapaian program atau kegiatan unit kerja. Ditetapkan untuk setiap fungsi pemerintahan dalam

bentuk standar pelayanan minimal. Untuk menilai tingkat pelayanan yang diinginkan dapat

digunakan indikator sbb: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

13

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG:Menteri/pimpinan lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH:Menteri Keuangan/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

BENDAHARA PENERIMA/PENGELUARAN PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 4, 6, 7, 9, dan 10 UU PN

14

POLA HUBUNGAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM UUPN

PRESIDEN

MENTERI TEKNIS(Selaku PenggunaAnggaran/barang)

KEPALA KANTOR(Selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/barang)

MENTERI KEUANGAN(Selaku Bendahara

Umum Negara)

KEPALA KPKN(Selaku Kuasa Benda-haraUmum Negara)

BENDAHARAPENERIMA/

PENGELUARAN

Pendelegasian KewenanganPelaksanaan Program

Pendelegasian KewenanganPerbendaharaan

15

PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

MENTERI TEKNISSELAKU PENGGUNA ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN

SELAKU BUN

PEMBUATANKOMITMEN

PENGUJIAN &PEMBEBANAN

PERINTAHPEMBAYARAN

PENGUJIANPENCAIRAN

DANA

PENGURUSAN ADMINISTRATIFAdministratief Beheer

PENGURUSAN KOMTABELComptabel Beheer

16

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

MENYUSUN RENCANA STRATEGIS; MENYUSUN USULAN RENCANA KERJA; MENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN; MENYESUAIKAN RANCANGAN MENJADI RKA; MENYUSUN KONSEP DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN.

17

RENCANA KERJA PEMERINTAH

Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan

tahunan yang memuat program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 1 Angka 19

18

PENYESUAIAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN PAGU

SEMENTARA

Kementerian Negara Keuangan menyampaikan kepada kementerian negara/lembaga kebijakan umum dan prioritas anggaran, termasuk pagu anggaran sementara yang telah disepakati bersama DPR sebagai pedoman penyesuaian rancangan RKA-KL;

Kementerian negara/lembaga melakukan penyesuaian rancangan Rencana Kerja kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan RKA-KL.

Pasal 23 ayat (1) dan (2)SK-PKD Pasal 30 ayat (1) dan (2)

19

PENYESUAIAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN PAGU

SEMENTARA

Kementerian Negara Keuangan menyampaikan kepada kementerian negara/lembaga kebijakan umum dan prioritas anggaran, termasuk pagu anggaran sementara yang telah disepakati bersama DPR sebagai pedoman penyesuaian rancangan RKA-KL;

Kementerian negara/lembaga melakukan penyesuaian rancangan Rencana Kerja kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan RKA-KL.

Pasal 23 ayat (1) dan (2)SK-PKD Pasal 30 ayat (1) dan (2)

20

PEMBAHASAN RKA KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA DENGAN DPR RKA kementerian negara/lembaga dibahas oleh

kementerian negara/lembaga dengan komisi terkait di DPR;

Hasil pembahasan RKA kementerian negara/lembaga disampaikan kepada Kementerian Negara Keuangan dan Kementerian Negara PPN.

Pasal 23 ayat (4) dan (5)SKPD Pasal 30 ayat (4) dan (5)

21

PENELAAHAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kementerian Negara PPN menelaah kesesuaian RKA kementerian negara/lembaga dengan kebijakan umum dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

Kementerian Negara Keuangan menelaah kesesuaian RKA kementerian negara/lembaga dengan prioritas anggaran dan standar biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 25 ayat (1) dan (2) SKPD Pasal 32 ayat (1) dan (2)

22

PEMBAHASAN RAPBN DAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Menteri Keuangan mewakili pemerintah membahas Rancangan Undang-undang tentang APBN dengan Panitia Anggaran sesuai dengan tata cara dan jadwal yang telah disepakati dengan Panitia Anggaran.

Menteri/pimpinan lembaga membahas RKA-KL dengan Komisi DPR yang bersangkutan sesuai dengan tata cara dan jadwal yang telah disepakai dengan komisi dimaksud.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dan RKA-KL diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Oktober.

Menteri Keuangan menghimpun hasil pembahasan RKA-KL sebagai lampiran Undang-undang tentang APBN.

Pasal 27SKPD Pasal 34

23

BELANJA PEGAWAI Kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Termasuk dalam belanja pegawai adalah :1. Honorarium, vakasi, lembur dan belanja pegawai transito.2. Belanja gaji/upah yang selama ini merupakan belanja

penunjang pada pengeluaran pembangunan.3. Iuran kepada perusahaan asuransi, perusahaan dana jaminan

sosial, dan perusahaan penyelenggaraan dana pensiun.

24

BELANJA BARANG Pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan

jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan

Termasuk dalam belanja barang adalah :1. Belanja bahan yang selama ini merupakan belanja penunjang pada

pengeluaran pembangunan.2. Belanja modal nonfisik3. Belanja non modal (bahan, pendukung lainnya, fisik lainnya, non fisik), yang

selama ini diperhitungkan sebagai pengeluaran pembangunan.4. Belanja pemeliharaan.5. Belanja perjalanan, termasuk belanja perjalanan yang selama ini merupakan

belanja penunjang pada pengeluaran pembangunan.

25

BELANJA MODAL

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

26

PEMBAYARAN BUNGA UTANG

Pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

27

SUBSIDI

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat.

28

BELANJA HIBAH

Transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional.

Termasuk dalam hibah adalah :

- Bantuan kemanusiaan.

29

BANTUAN SOSIAL Transfer uang atau barang yang diberikan kepada

masyarakat melalui lembaga nirlaba guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Termasuk dalam bantuan sosial adalah :1. Bantuan untuk penanggulangan bencana alam.2. Bantuan untuk lembaga pendidikan, kesehatan dan

peribadatan.3. Bantuan yang diberikan oleh organisasi

(kementrian/lembaga), seperti bantuan pelayanan hukum, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan penanggulangan kemiskinan, dsb.

30

BELANJA LAIN-LAIN

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja di atas.

31

RINCIAN BELANJA NEGARA DALAM FORMAT BARU

BELANJA NEGARA

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

BELANJA UNTUK DAERAH

32

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

1. Belanja Pegawaia. Gaji dan tunjanganb. Honorarium, Vakasi, Lembur dllc. Kontribusi sosial

2. Belanja Baranga. Belanja barang dan jasab. Belanja Pemeliharaanc. Belanja Perjalanan

3. Belanja Modala. Tanahb. Peralatan dan Mesinc. Bangunan dan Gedungd. Jaringane. Aset Fisik Lainnya

33

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

4. Pembayaran Bunga Utanga. Utang Dalam Negerib. Utang Luar Negeri

5. Subsidia. Perusahaan Negarab. Perusahaan Swasta

6. Belanja Hibaha. Pemerintah Negara Lainb. Organisasi Internasional

7. Bantuan Sosiala. Dana Kompensasi Sosialb. Lembaga Pendidikan dan Peribadatan

8. Belanja lain-lain

34

BELANJA UNTUK DAERAH

1. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

a. Dana Otonomi Khusus

b. Dana Penyesuaian

35

DPR

BAPPENAS

MENKEU

DJA-PKKWL DJ-PBN

ESLN SATKERDEP/LEMB

MENTERI DEP/LEMB

MENETAPKAN PAGU SEMENTARA

PER PROGRAM

PEMBERITAHUAN PAGU SEMENTARA

MENETAPKAN ANCAR-ANCARALOKASI PER

SATKER

PENELAAHAN SEMENTARA

KONSEP RKA-KL PER SATKER

RKA-KLSEMENTARA

MENKEUDJA-PK

PRESIDEN

BAHAN PIDATO KENEGARAAN16 AGUSTUS

PEMBAHASAN BERSAMA

PADAMASING-MASING

KOMISI/PANJA

DPR

MENKEUDJA-PK

DEP/LEMBPUST/DAERH

MENKEUDJA-PK

MENKEU/DJPBN

KW DJ-PBN

KPPN

DEP/LEMBKWL DEP/SATKER

PAGUDEFINITIF/

NOTA KEUANGANRAPBN

PEMBERITAHUANPAGU DEFINITIF

SPAA PUSAT/DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN(DIPA)

PENELAAHANDAN PENGESAHAN

DIPA

PENCAIRANDANA

ALUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENELAAHANRKA-KL

DEFINITIF

RKA-KLDEFINITIF

LK + KONSEPDIPA

36

Terima kasih